Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Menggugat pengembang, fasum-fasos & perlindungan konsumen perumahan

with 12 comments

Penghuni kompeks permukiman bisa melakukan gugatan class action jika pengembang tidak membangun fasilitas perumahan yang dijanjikan pada saat transaksi. Berdasarkan Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, gugatan terhadap pengembang juga bisa dilakukan secara individu.

Kolam renang di kompleks perumahan Bumi Adipura, Bandung.

Kolam renang di kompleks perumahan Bumi Adipura, Bandung.

Demikian disarankan Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) kota Bandung, Suherdi, terkait banyaknya pengaduan dari masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan pengembang perumahan. Pada prinsipnya, penghuni sebuah kompleks perumahan adalah konsumen atau pengguna akhir dari suatu produk barang atau jasa. Oleh karena itu, ia dilindungi UU Perlindungan Konsumen.

Ada beberapa modus terkait kasus antara penghuni dan pengembang yang diadukan ke BPSK. Dari mulai fasilitas yang tidak sesuai dengan brosur penawaran sampai soal cicilan lunas tapi sertifikat tidak keluar. Selain itu, juga masih banyak pengembang yang tak menyediakan fasilitas umum ( fasum ) dan fasilitas sosial ( fasos ) sesuai aturan.

Ancaman bagi pengembang yang tidak melakukan kewajiban membangun fasum dan fasos adalah denda hingga 2 milyar rupiah, atau penjara selama 5 tahun. Pengaduan konsumen dalam kasus properti di kota Bandung menduduki peringkat ke 5 dalam daftar pengaduan jasa. Kasus perbankan masih menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan konsumen ke BPSK. Untuk itu, Suherdi hanya bisa mengingatkan konsumen agar teliti sebelum membeli barang atau jasa, termasuk properti.

Kepala Dinas Tata Kota Bandung, Juniarso Ridwan, menegaskan pihaknya tak serta merta mengeluarkan izin membuka perumahan pada pengembang jika belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Diantaranya, perumahan yang dibangun harus dilengkapi fasum dan fasos. Perbandingan antara luas fasum dan fasos dengan luas permukiman adalah sekitar 40 banding 60.

Meski begitu, perbandingan/ persentase tsb tergantung besar kecilnya kompleks perumahan yang dibangun. Untuk perumahan kecil, yang luas arealnya kurang dari 5000 m2, lahan fasum-fasos bisa 20 atau 30 %. Kebanyakan digunakan untuk jalan, drainase, gorong2, brangang dan lahan terbuka.

Juniarso menegaskan di kota Bandung, semua kompleks perumahan memiliki fasum dan fasos, meski persentasenya berbeda-beda. Kalau mereka tidak punya, izinnya pasti tidak akan keluar.

Hari Raharta Sudradjat, ketua REI Jabar, mengatakan fasum dan fasos tercantum dalam site plan, yang menjadi salah satu persyaratan izin. Selain itu, pengembang juga diharuskan menyediakan areal kuburan seluas 2 % dari total lahan yang dikembangkan.

Menyinggung kemungkinan berkurangnya atau menghilangnya areal fasum dan fasos di kompleks perumahan dipastikan merupakan ulah oknum di perusahaan pengembang atau di pemerintah daerah.

Fasum dan fasos ini luasnya sulit diotak-atik karena semuanya tertera jelas dalam site plan, yang relatif diketahui semua pihak. Mungkin yang terjadi adalah saat fasum dan fasos sudah diserahterimakan dari pengembang ke pemda, masyarakat tidak kunjung menggunakannya, sehingga ada oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan lain. ( PR, 11/12/2006 )

About these ads

Written by Savitri

22 Juli 2009 at 16:37

Ditulis dalam Ragam

Tagged with

12 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. terima kasih infonya< mantaabs….!

    andri rajjawani

    8 Februari 2012 at 11:44

  2. @ Bangjoni :
    Tergantung perjanjian saat membeli unit rumah. Jika dijanjikan ( tertulis ) ada, ya wajib dibangun. Masjid, setahu saya, ada radius pelayanan untuk sekian jumlah penduduk. Tidak setiap lokasi ada mesjidnya. Mubazir, kalau sepi, kan ?

    Savitri

    26 Juli 2011 at 18:43

  3. pak saya mau tanya,,
    klo fasum tempat ibadah (masjid) apakah wajib pula di sediakan oleh pengembang?
    tks.

    bangjoni

    15 Juli 2011 at 13:44

  4. @ Nandang Noor RH
    Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu no. 8/ 1999. Kalau UU no.8/ 2003 tentang Pembentukan Kab.Manggarai Barat di NTT. Trims atas koreksi anda. ( padahal tulisan tsb saya kutip dari koran. Double check-nya kelewat kali ini. Mohon maaf, bagi pembaca yang sempat pusing ).

    Savitri

    6 Juni 2011 at 21:59

  5. @ Bambang Wasioto :
    Anda bisa mempelajari hak2 anda ( Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ) sebagai konsumen perumahan ( termasuk kapling tanah matang ). Pelajari dengan teliti klausul perjanjian jual beli yang sudah anda lakukan dengan pengembang. ( hitam di atas putih. Janji lisan tak bisa dipegang ). Diskusikan dengan teman2 senasib ( 7 – 14 ) orang, apa permintaan kalian. Lalu, minta keseriusan pengembang untuk menindaklanjuti permintaan kalian. Beri batas waktu realisasinya. Jika melewati batas waktu tsb, pengembang tetap ingkar janji, kalian bisa menggugat pengembang ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) di Surabaya. Real Estate Indonesia ( REI ) cabang Surabaya juga bisa memblacklist pengembang tsb jika memang benar terjadi wanprestasi.
    Soal fasum fasos, setahu saya, penghuni perumahan sudah bisa menggunakan sebelum diserahkan ke pemda ( biasanya 5 tahun setelah selesai dibangun ). Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga berguna.

    Savitri

    12 Mei 2011 at 12:05

  6. saya beli tanah di Perumahan Dharmahusada mas surabaya 5 tahun yang lalu , dan sudah saya bangun sendiri sejak 3 tahun yang lalu, teman-teman saya sdh beli rumah di perumahan Dharmahusada mas sdh 15 tahun yang lalu, yang ingin saya tanyakan
    1. sampai saat ini penghuni belum memiliki gerbang masuk ke perumahan dan sampai saat ini kami masih ikut gerbang perumahan sutorejo indah selatan pengembang pada waktu memasarkan menjanjikan bahwa akan dibangun pintu gerbang dan ada taman yang indah di belakang gerbang tapi (sudah 15 tahun)janji – janji yang indah tidak pernah ditepati.
    sedangkan tanah yang dimiliki pengembang sudah hampir habis (90% sudah terbangun )
    2. fasilitas umum seperti lapangan basket sudah 6 bulan dikunci oleh pengembang alasannya fasum- fasos tsb belum diserakan ke pemkot surabaya
    Yang ingin saya tanyakan bagaimana menghadapi pengembang yang demikian ini dan apa yang harus kami lakukan ( warga Dharmahusada mas)

    bambang wasioto

    11 Mei 2011 at 09:30

  7. @ Jhonihadi :
    Saya akan bikin posting tentang itu, sekaligus menjawab pertanyaan anda. Mohon bersabar.

    Savitri

    21 Februari 2011 at 15:22

  8. @ Bian :
    Anda sudah coba datang ke BPSK ( Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) di kota anda ? Baca juga Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? Ketahui hak2 ( juga kewajiban ) anda. Ajak sekitar 14 orang yang mengalami hal yang sama di lingkungan rumah anda agar anda lebih diperhatikan ketika menyampaikan keluhan. Jangan lupa berdoa supaya dimudahkan oleh-Nya. Selamat berjuang..

    anisavitri

    12 Maret 2010 at 12:49

  9. maaf saya mau bertanya saya beli rumah di kota Purwakarta tepatnya di perumahan Kota Permata Purwakarta, pertama : sertifikat bagi yang cash tdk ada, fasilitas selalu dijanjikan tapi tdk terlelisasikan, apakah kita boleh melaporkan ke polisi atau tdk? kedua : marketing yang selalu plinplan dan tidak ada bukti dengan janji mereka, listrik kita bayar lagi, bphtp keluar dari anggran yang seharusnya.dari semua itu kita harus bagaimana?

    bian

    11 Maret 2010 at 05:33

  10. @ Yessy Carpina :
    Soal fasum & fasos, ikuti posting saya minggu depan, ya ? Soal cluster kecil, di antara penyebabnya, lahan di sekitar kota memang makin sulit di dapatkan. Menghindari fasum fasos, cluster besar juga berusaha mengakali, sehingga banyak dikomplain konsumen di surat2 pembaca. Itu soal niat dan hitungan bisnis, juga biaya2 siluman yang masih dihadapi para pelaku bisnis perumahan kita.

    anisavitri

    12 Februari 2010 at 07:07

  11. maaf kalau boleh bertanya.. sebenarnya fasum dan fasos itu meliputi apa saja? apa hanya cukup dengan jalan, drainase, gorong-gorong dan open space? bagaimana dengan tempat ibadah, sekolah, ruang bersama (community center), kuburan, dan lain sebagainya?

    bagaimana dengan rumor bahwa saat ini banyak pengembang yang memilih membuat cluster-cluster kecil untuk menghindari peraturan pengadaan fasum dan fasos di perumahannya?

    yessy carpina

    7 Februari 2010 at 12:05

  12. Ass, Saya melihat kawasan industri cimareme, jalan aspalnya berlubang kubangan air dan lumpur, padahal kawasan itu memberi laba PAD kepada Pemerintah, mengapa tidak ada pemeliharaan jalan? Pemerintah wajib merubah diri dalam pelayanan kepada masyarakat, bukankah tempat itu penting sebagai industri yang menjadi kekuatan ekonomi kita?
    , semoga ada yang meneruskan kepada pihak terkait.wassalam
    h.nuhun

    Gai Suhardja

    31 Januari 2010 at 12:37


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 39 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: