Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Pulau Pasir dicaplok Australia. Pulau Jemur, Mangudu, Dana Rote, Batek dalam incaran.

leave a comment »

Macaroni, Siloinak, Kandui : resor sewa/ kontrak bukan pulau. Perbaiki iklannya.

Hukum nasional Indonesia tidak membenarkan seorang warga negara asing ( WNA ) memiliki pulau di wilayah hukum Indonesia.”Kasus pengiklanan pulau merupakan wewenang Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, tapi Deplu memastikan bahwa hukum nasional tidak memungkinkan warga asing memiliki pulau di Indonesia,”kata jubir Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah di Jakarta, Jumat ( 28/8/2009 ).

Ia dikonfirmasi mengenai kabar penjualan 3 pulau di Sumatera Barat melalui internet. Sampai saat ini, situs web www.private-islandonline.com, masih menawarkan penjualan 3 pulau di kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, dilengkapi gambar fasilitas resor ( tempat peristirahatan ) di pulau itu.

Pulau Siloinak, seperti yang diiklankan situs asing.

Pulau Siloinak, seperti yang diiklankan situs asing.

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ( Dirjen P2SKP ) Aji Sularso seusai melakukan rapat koordinasi dengan pemda Sumbar, menyimpulkan tidak benar adanya isu penjualan 3 pulau di Mentawai karena resor yang berada di 4 pulau besar di Mentawai, dan bukan merupakan pulau.

Pulau Siloinak merupakan pulau kecil yang juga melekat pada Pulau Siberut, barat daya Mentawai dengan luas sekitar 8 hektar. 3 resor yang dikatakan pulau dan ditawarkan untuk dijual melalui situs web, meliputi Macaroni Resort yang terdapat di Pagai utara, ditawarkan seharga 4 juta dolar dengan luas 6 hektar. Resort Siloinak terletak di Siberut barat daya, dihargai 1,6 juta dolar dengan luas sekitar 8 hektar, sedangkan Kandui Resort juga di Siberut barat daya, ditawarkan 8 juta dolar. Wabup Mentawai, Yudas Sabaggalet menyatakan, resor statusnya disewakan dan dikontrakkan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pemerintah dan masyarakat tidak berhak menjual pulau karena menjual pulau berarti memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).”Pulau merupakan bagian territorial NKRI. Jika pulau kecil bisa dijual ke pihak lain, nanti pulau Jawa dan Kalimantan juga bisa dijual,” kata Sultan menanggapi iklan penjualan 3 pulau di kabupaten Kepulauan Mentawai di internet. Meski demikian, Sultan meminta iklan penjualan pulau di internet itu diselidiki dulu kebenarannya sehingga masalahnya jelas.

Menurut Sultan, 2 tahun lalu juga ada iklan penjualan sebuah pulau, tapi setelah diselidiki, faktanya bukan dijual melainkan penawaran Hak Guna Bangunan ( HGB ) kepada investor yang berminat menanamkan investasi di pulau tsb.”Seharusnya agar tidak menimbulkan salah paham, iklan di internet itu tidak ditulis dijual, karena pengertian dijual itu semuanya, yakni pulau dan isinya, yang berarti dilepaskan semua.”

Sementara itu, gubernur Jawa Timur, Soekarwo, melaporkan adanya isu penjualan Pulau Sitabok, kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep, Madura, kepada Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) dan Menteri Kalautan dan Perikanan. Pada dasarnya seluruh pulau di Indonesia milik negara dan tidak boleh diperjual belikan, katanya. ( PR, 29/8/2009 )

Lebih enak hidup di kota.

Saya mewakili keluarga yang pindah dari kota Bandung ke kabupaten Bandung. Antara tahun 1994-2003, saya sekeluarga tinggal di kota Bandung dengan menempati rumah kontrakan. Karena tidak terbeli tanah di perkotaan, saya memutuskan membeli di daerah kabupaten yang harganya agak murah dan membangun rumah kecil di daerah pinggiran dekat kota Bandung, tepatnya di Cijotang ( Awiligar ) sekitar tahun 2004.

Saya mulai membesarkan dan menyekolahkan anak saya. Untuk SD, di kabupaten sudah ada, tetapi untuk SLTP dan SLTA kebanyakan sekolah berada di kota. Meski sama2 Bandung, hidup di kabupaten dengan di kota banyak perbedaan. Contohnya :

  • Dari SD mau ke SLTP, di kabupaten sudah keluar NEM, tetapi harus tes lagi. Sedangkan di kota hanya perlu NEM.
  • Program yang dilakukan untuk para keluarga, seperti konversi gas, di kota semua diberi. Sedangkan di kabupaten, banyak ekonomi menengah ke bawah tidak mendapatkannya, seperti dipilah-pilah ( tidak sama rata ).
  • Program keringanan biaya sekolah untuk anak2 sekolah negeri atau swasta, di kota ada yang namanya Bawaku Makmur dan bagi yang membawa SKTM langsung disetujui oleh pihak sekolah. Tetapi kalu SKTM –nya dari kabupaten, sepertinya tidak berlaku dan tidak disetujui.

Jadi, menurut saya, enak hidup di kota. Program bantuan untuk masyarakat kecil juga berbagai kemudahan untuk menunjang sekolah, lebih diperhatikan dan diutamakan. Semoga kabupaten Bandung bisa mengikuti dan mewujudkannya. Juga seluruh program yang menyangkut kepentingan masyarakat bisa dicapai atau dinikmati seluruh warga Bandung, baik di kota maupun di kabupaten. Bagi warga kabupaten Bandung, mencapai segala sesuatu lebih jauh perjalanannya, baik ke sekolah, rumah sakit, pasar maupun tempat umum lainnya. ( Sumarni/ PR, 25/8/2009 )

Pulau Pasir dicaplok Australia. Pulau Jemur, Mangudu, Dana Rote, Batek dalam incaran.

Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di berbagai tempat merupakan peringatan bagi wilayah perbatasan lainnya di Indonesia. Perlu ada keseriusan pemerintah dalam menyikapi persoalan tsb, jangan sepelekan persoalan klaim beberapa pulau oleh Malaysia, dengan dalih sedang ada perundingan atau diplomasi. Karena ketidaktegasan ini akan berdampak pada perbatasan lain di Indonesia.

Dalam konteks wilayah perbatasan, beberapa pulau di perbatasan sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan rawan dicaplok negara lain. Misalnya posisi NTT cukup rawan karena sejumlah pulau terluarnya juga berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia yang tidak tertutup kemungkinan diklaim sebagai bagian teritori negara tetangga. Lalu, Pulau Pasir yang merupakan ladang kehidupan para nelayan tradisional Indonesia, akhirnya jatuh ke tangan Australia karena lemahnya diplomasi Indonesia dalam mengklaim wilayah teritorinya. Lepasnya Pulau Pasir ini luput dari perhatian publik.

Selain itu, Pulau Batek di wilayah Amfoang Utara, kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan wilayah kantong Timor Leste, Oecusse, juga sempat diklaim oleh Timor Leste sebagai teritorinya karena jaraknya cukup dekat dengan Oecusse. Gugusan pulau kecil itu sedang dalam pengamanan aparat TNI dari Yonif 744/ Satya Yudha Bhakti ( SYB ), pasukan organik milik Korem 161/ Wirasakti, Kupang.

Pulau Batek yang sempat diklaim Timor Leste

Pulau Batek, kabupaten Kupang, yg sempat diklaim Timor Leste. Tidak hanya Malaysia saja yg tergiur mencaplok wilayah Indonesia, Australia dan Timor Leste juga.

Pengamanan yang sama juga dilakukan TNI atas Pulau Mangudu di Sumba timur, serta Pulau Dana Rote di kabupaten Rote Ndao yang sempat dikelola menjadi pulau wisata oleh pengusaha pariwisata dari Australia. Kabar terbaru adalah klaim Malaysia atau Pulau Jemur di kawasan Rokan Hilir, Riau.

Mengapa negara tetangga begitu gemar mencaplok wilayah kita ? Karena kita tidak mau mengurus dan mengelola dengan baik maka pulau2 yang berpotensi kekayaan alam dan obyek wisata tsb akan tetap menjadi incaran negara tetangga. Untuk itu, jangan sampai kita terlena dan cukup menerima permintaan maaf dari negara tetangga yang telah menginjak-injak martabat dan kedaulatan bangsa. Jadikanlah ini peringatan dan introspeksi bangsa bahwa sesungguhnya ketidakmampuan kitalah yang membuat negara tetangga selalu merongrong dan melecehkan kita. ( Slamet Subagyo/ PR, 7/9/2009 )

Komen A.Savitri :

3 tulisan di atas ( penjualan pulau di internet, tidak/ kurang enak hidup di luar kota, dan klaim pulau oleh negara tetangga ) berkaitan erat. Sumarni mengeluhkan dianaktirikan warga luar kota. Bayangkan jika ia di luar pulau Jawa atau bahkan pulau2 yang jauh, berbatasan dengan negara tetangga. Ketimpangan perhatian akan kian terasa. Saya melihat tayangan di televisi, warga pesisir di utara Sulawesi lebih intens berhubungan dengan koleganya di Filipina. Keluar masuk perbatasan bukan hal yang aneh. Mereka pun merasa hajat hidupnya lebih terurus di negeri seberang daripada negeri sendiri.

Anda bisa bayangkan hal itu juga terjadi pada warga Sipadan Ligitan sebelum akhirnya mereka direngkuh Malaysia, nyaris tanpa hambatan psikologis sebagai bangsa Indonesia yang berkewajiban menjaga keutuhan NKRI. Toh, tak ada manfaat yang mereka peroleh dari negeri sendiri selama ini, pikir mereka pragmatis. Perut lapar, ngurus KTP susah. Bagaimana otak bisa diisi dengan ilmu kebangsaan dan ketrampilan hidup ? Sekolah juga susah, jauh, mahal, tak terjangkau. Lembaga pelatihan dan lapangan kerja tidak ada. Simbol negara dan perhatian pemerintah juga sangat kurang di daerah mereka. So ? Good bye.

Pemerintah Australia, seingat saya, pernah mendorong warganya juga para migran untuk tinggal di wilayah2 yang selama ini tak berpenghuni. Mereka menyediakan infrastruktur dan sarana standar yang diperlukan untuk hidup di wilayah2 terpencil itu. Mereka ingin menjaga keamanan wilayahnya dari susupan asing, baik itu teroris, perompak, pelintas batas/ imigran gelap, dsb. Saya pikir, pemerintah Indonesia bisa melakukan hal semacam itu. Kirim lulusan pertanian, perhotelan, arsitektur, perguruan, broadcasting, agama, militer, kedokteran, dsb, ke pulau2 terluar Indonesia itu untuk magang selama 5 tahun, sepertihalnya dokter muda magang di puskesmas2 sebelum diijinkan membuka praktek sendiri. Sediakan infrastruktur dan sarana standar di sana.

Para eks tapol Pulau Buru ( tahun 1969-1976 ), seperti Soekiman ( mantan pendeta ), Hersri Setiawan ( pengarang ), A.Solihin ( petani ), Dariun ( aktivis buruh ), yang telah berjasa mengubah rawa menjadi lahan pertanian yang subur, gudang beras bagi Maluku, akan senang bisa membantu generasi muda, sekaligus direhabilitasi nama baiknya. Menurut mereka, sampai sekarang tidak ada ucapan terima kasih dari negara yang telah salah menangkap mereka. Banyak rekan mereka tewas dalam kelaparan, penembakan dan penyiksaan.  ( “Cerita Kelabu Pulau Buru”, Metro Files, MetroTV, 6/9/2009 )

Presiden SBY & Ani Yudhoyono memulai panen raya di Pulau Buru. Jasa eks tapol mengubah rawa menjadi lahan subur

Presiden SBY & Ani Yudhoyono memulai panen raya di Pulau Buru. Mengubah rawa menjadi lahan pertanian subur, dirintis eks tapol Pulau Buru. Sudahkah negara berterima kasih ?

Daripada pulau2 terluar itu dikelola orang asing, lebih baik digarap bangsa sendiri yang telah jelas merah putih di dadanya. Toh, generasi kami yang akan mewarisinya kelak. Pulau2 terluar itu juga bisa jadi tempat kuliah lapangan untuk sekolah pariwisata. Hasil pengelolaan tempat wisata itu sebagian besar masuk kas negara untuk membeli pesawat tempur dan kapal patroli untuk mencegah Malaysia, Singapura, terus melakukan illegal fishing dan illegal logging di perairan dan hutan kita. Menggetarkan mereka, juga Australia, Timor Leste agar tidak coba2 lagi mengklaim pulau dan khasanah budaya Indonesia.

Saya ingat ucapan Mario Teguh, Minggu malam ( 6/9/2009 ) di MetroTV ; pilih pimpinan singa atau domba ? Meski bawahannya singa2 yang garang2, bondo nekad semua, tapi kalau pimpinannya domba yang takut-takut maka kelompok ini akan kalah dengan kelompok domba yang dipimpin singa yang pemberani dan nekad. Orang yang kurang berani adalah orang yang kurang bermanfaat. Apakah pak Mario sedang mengibaratkan pemimpin kita dengan pemimpin negara tetangga ?

hit counters
hit counter
About these ads

Written by Savitri

9 September 2009 at 17:25

Ditulis dalam Ragam

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 39 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: