Great People & City

Balai Kota Bandung, kantor walikota Bandung, di Jalan Aceh no.1, dibangun tahun 1929 dengan arsitek E.H.de Roo. Terdengar suara kicau burung di halaman nan rimbun, segar dan damai. Dekat BIP ( Bandung Indah Plaza ), pusat perbelanjaan tersohor, tempat mangkal anak muda. Kehijauan taman Balai Kota bak oase di tengah hiruk pikuk kegiatan komersial di dekatnya. Surat Keterangan Ahli Waris bisa diurus di sini, lho ( jika tak pakai akta notaris )

Jalanan Bandung mulai diperbaiki. Terlihat mulus di beberapa ruas jalan utama. Hitam keabuan. Warna aspal ( menguping percakapan di radio Trijaya ) kalau perlu dibedakan agar kalau rusak, nelponnya jelas ke pusat, provinsi atau kabupaten/ kota  ( sehingga tak terjadi kasus seperti  beberapa waktu lalu, sejumlah warga pernah komplain ke walikota soal angkutan pasar. Dijawab walikota,  itu tanggung jawab dinas pasar dan dinas perhubungan. Mereka lalu dilempar ke pengembang. Pengembang lalu melemparnya lagi ke walikota. Seperti tak berujung ).

Ada 26 OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ), mitra bidang pemerintahan yang memberi pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, diantaranya ; Perijinan Terpadu, Samsat ( UPT Dinas Pendapatan Daerah ), LPSE ( Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, dulu pimpro, kini tidak harus face to face ). Kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/ kota atau desa ( ke depannya ) dibedakan. Jalan rusak ini, jalan provinsi atau jalan kota, terkait  APBD provinsi atau APBD kota. APBD perubahan dilihat oleh pusat, meliputi kebutuhan energi, masalah perbatasan, lintas bidang, departemen dan wilayah. Rumit, jika sudah menyangkut koordinasi.

Ingin memperbaiki layanan pemerintah ? Ingin tahu bagaimana memproses ijin ? Atau ingin yang lebih keseharian ? Hajat hidup orang banyak. KTP. Membuat KTP yang cepat ? Sebaiknya, simak dan jalani prosedur di bawah ini ( perijinan lain bisa klik http://www.bandung.go.id/ ). Nanti, anda bisa menjawab sendiri, seberapa dekat impian anda dengan kenyataan.

Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), landasan hukum & prosedurnya.

Berdasarkan, Peraturan Daerah Kota Bandung No. 25  tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk,  Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Bukti Diri ( legitimasi ) bagi setiap Penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia . KTP dapat diterbitkan apabila ada pengajuan permohonan baru, habis masa berlakunya, hilang (yang dibuktikan dengan Surat keterangan hilang dari kepolisian setempat), rusak dan akibat terjadi perubahan data ( nama, alamat tempat tinggal, agama, pendidikan, status kewarganegaraan dan lain-lain). Masa berlaku KTP adalah 5 ( lima ) tahun bagi penduduk yang berusia 17 tahun sampai dengan di bawah 60 tahun dan seumur hdup bagi yang berusia 60 tahun ke atas, kecuali bagi Warga Negara Asing (WNA) dan atau WNI yang terlibat organisasi terlarang, masa berlaku KTP-nya 5 ( lima ) tahun.

Persyaratan yang diminta :

• Surat Pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa penduduk yang bersangkutan adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Bandung;
• Kartu Keluarga ;
• Kartu NIK ;
• KTP lama bagi yang perpanjangan KTP ;
• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi yang KTP-nya hilang);
• Surat Keterangan Ganti Nama bagi yang telah berganti nama;

Cara membuat Kartu Keluarga ( KK ), sebelum KTP bisa dibuat ;

• Pemohon mengisi Formulir master KK yang berisi data – data Kepala Keluarga dan anggota keluarganya yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, RT/RW dan Lurah.
• Membawa Formulir Master KK ke Kelurahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
• Kelurahan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, memberikan nomor register dan mengirimkan berkas beserta persyaratannya ke Kecamatan.
• Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, kemudian melakukan proses input data berdasarkan data-data yang ada dalam Master KK.
• Kartu Keluarga yang telah diproses, diteliti kembali dan apabila sesuai dengan data -data yang ada, maka Camat menanda tangani Kartu Keluarga dalam rangkap 4 (empat).
• Kecamatan mengirimkan Kartu keluarga lembar 1, 2 dan 3 ke Kelurahan, sedangkan lembar ke 4 diarsipkan di Kecamatan.
• Kelurahan menyerahkan Kartu Keluarga lembar ke 1 kepada pemohon/kepala keluarga dan lembar ke 2 kepada pengurus RT, sedangkan lembar ke 3 diarsipkan di Kelurahan dan mencatat data penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dalam Buku Induk Penduduk.

Untuk warga negara asing ( WNA ) mesti memiliki :

• Pasport;
• KITAP/SKK A/B dari Kantor Imigrasi;
• Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA);
• Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan WNA;
• Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA) dari Kantor Imigrasi;
• Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kepolisian.
• Pas Photo ukuran 2 x 3 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
• Membayar Retribusi Daerah.

Cara mendapat KTP baru ;

• Pemohon mengisi Formulir Master KTP yang berisi data – data pemohon yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah dan Camat.
• Membawa Formulir Master KTP ke Kelurahan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
• Kelurahan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, memberikan nomor register dan memberikan resi tanda terima serta mengirimkan berkas beserta persyaratannya ke Kecamatan.
• Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, kemudian melakukan proses input data berdasarkan data-data yang ada dalam Formulir Master KTP.
• KTP yang telah diproses, diteliti kembali dan apabila sesuai dengan data-data yang ada, maka Camat menanda tangani KTP;
• Kecamatan mengarsipkan berkas permohonan KTP, dan mengirimkan KTP yang telah selesai ke Kelurahan;
• Kelurahan menyerahkan KTP kepada pemohon berdasarkan resi tanda terima yang diberikan oleh pemohon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
• Membayar Retribusi Daerah.

Cara memperpanjang KTP :

• Pemohon mengisi Formulir master KTP yang berisi data – data pemohon yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah dan Camat.
• Membawa Formulir Master KTP ke Kecamatan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
• Kecamatan menerima dan meneliti berkas permohonan beserta persyaratannya, kemudian melakukan proses input data berdasarkan data-data yang ada dalam Formulir Master KTP.
• KTP yang telah diproses, diteliti kembali dan apabila sesuai dengan data-data yang ada, maka Camat menanda tangani KTP;
• Kecamatan mengarsipkan berkas permohonan KTP, dan menyerahkan KTP yang telah selesai kepada pemohon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Biaya membuat KTP :

• Untuk WNI …………………………….…. Rp. 5.000,-
• Untuk WNA ………………………….…… Rp. 50.000,-

Cara membuat Kartu Keluarga ( KK ).

Untuk informasi lebih lanjut tentang Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk di Kota Bandung silakan menghubungi :

DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG
Jl. Ambon No.1 Bandung,
Tlp : 022-4209891
website : http://disduk.bandung.go.id
e-mail : disduk@bandung.go.id

Perizinan masih menyulitkan. 14 hari atau 2 bulan ?

Segala perizinan di Kota Bandung bisa anda urus di Jl.Cianjur no.34, Bandung. Klik http://bpmppt@bandung.go.id, atau bertanya via e-mail : bpmppt@bandung.go.id. Tertulis di sisi jembatan penyeberangan samping Gedung Palaguna. Anda pernah memperhatikan ?

Sebagian  besar jenis perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kota Bandung, belum efektif sehingga perlu dilakukan evaluasi perizinan secara keseluruhan agar mampu memberikan pelayanan optimal pada masyarakat. Kepala BPPT Kota Bandung, Dandan Riza Wardhana menilai, sistem yang dilakukan selama ini masih kurang efektif. 16 jenis perizinan lainnya masih menyulitkan masyarakat. Beberapa kali bolak-balik ke kantor. Kenapa tidak dibuat paket perizinan untuk mengurus beberapa hal seperti izin usaha atau mendirikan bangunan, ujar Riza.

Seluruh perizinan penting dievaluasi sebelum menerima izin baru.Tahun ini ada 2 perizinan dari Dinas Pendidikan ( izin mendirikan bimbingan belajar ) dan Dinas Kesehatan ( izin terkait balai pengobatan ) yang pengelolaannya akan diserahkan pada BPPT. Perampingan izin juga untuk reformasi birokrasi di BPPT, efesiensi waktu, biaya dan tenaga bagi masyarakat. Perampingan ini baru sebatas wacana karena perlu dilakukan pembahasan lebih detail. Salah satunya terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ). Meski, seharusnya inti mengurus perizinan itu bukan untuk PAD, melainkan pengendalian pemerintah terhadap masyarakatnya, lanjut Riza. Ia akan mengeluarkan system operation procedure ( SOP ) terbaru untuk BPPT. Revisi SOP ini diharapkan lebih realistis sehingga tidak menimbulkan janji palsu pada masyarakat.

Selama ini, masyarakat mengetahui bahwa mengurus perizinan bisa rampung dalam 12 hari kerja. Menurut Dandan, pembatasan waktu minimal itu kurang realistis. Pengurusan izin mendirikan bangunan ( IMB ) saja rata2 baru selesai 2 bulan. “Banyak faktor teknis pengurusan perizinan yang tidak bisa selesai dalam jangka waktu dekat. Kedepannya, saya ingin agar pembatasan waktu minimal itu bisa dikaji kembali supaya lebih realistis,”ujarnya. ( PR, 2/7/2010 ).