Great People & City

Busyro Muqoddas di depan Gedung ( putih ) KPK. Kita harap pakar hukum pidana yang cool ini bisa meneguhkan KPK lebih kuat dalam meringkus koruptor. Nilai hukum tertinggi di sebuah negara adalah menjaga kami ( rakyat ). Bukan merampok kami. Jika KPK diringkus orang kuat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini, pun bisa meringkus orang kuat tsb. When no one answer your calling, just call the I team. Indonesian people. ( foto : faktapos )

KPK. Apa kabar ? Biangnya anti korupsi di negeri ini tengah dipertanyakan banyak pihak. Ada yang bilang disorientasi. Bahkan, ada yang membuka wacana pembubaran. Dia, Fahri Hamzah. Mengejutkan, ada yang berani menantang jutaan orang Indonesia yang kadung cinta sama KPK. PKS, gitu loh. Kok, bisa ?

Di Rapat Konsultasi DPR, KPK, Polri, Kejaksaan Agung ( 3/10/2011 ), terlihat ( seperti ) Fahri tidak suka dengan Busyro Muqoddas. Tapi, herannya, saya suka. Busyro  terlihat wibawa, cerdas, tangkas menjawab, tandas ( tidak meladeni gertakan ), juga elegan berguyon. Cool.

Dengan karakter demikian, Busyro bisa menenangkan dan membangkitkan kembali rasa percaya diri 4 komisioner lain yang sempat gamang setelah terdera adegan2 kriminalisasi pimpinan2 KPK beberapa waktu yang lalu. Saya mengerti jika pansel  ingin mempertahankan Busyro untuk menemani 4 pimpinan KPK yang akan dipilih berikutnya. Ada kontinuitas. Pakar hukum pidana pula. ( Dr. Busyro Muqoddas, SH, M.Hum, ahli hukum pidana dan hak asasi manusia Universitas Islam Indonesia (UII ). Peserta JLC tempo hari pernah mempertanyakan , kenapa di jajaran pimpinan KPK tidak ada pakar hukum pidana ? padahal yang diurusi tindak pidana khusus ( korupsi )). So, Busyro is the answer.

Apakah Busyro pilihan ideal ? Ada kasus Century yang masih bikin gregetan. Ada 26 anggota DPR yang dijerat kasus cek perjalanan, sementara pemberi ceknya, Nunun dan MG malah kedapatan lagi shopping di Singapura ( RT pernah cengengesan berkata, ada uang dari banknya untuk membantu pemilihan MG ). Untouchable. Ada 4 pimpinan Banggar DPR diklarifikasi sebagai saksi, sementara orang2 yang disebut MN seperti tak terendus dan dibiarkan menggantung.

Fahri, Busyro, DPR, KPK, we love you ..

Orang2 kritis di negeri ini ( mungkin juga Busyro  ) tahu, 3 kasus besar ini menuju kemana. Antasari dan Susno yang terdampak, masih berjuang menuntut keadilan. BS saya baca sudah ‘rest in peace’ di koran beberapa minggu lalu. So, Busyro adalah pilihan realistis saat ini ( sampai 2014 ). Sampai terpilih pemimpin yang betul2 kuat, yang bisa mengalahkan orang2 kuat yang membekingi perampokan uang rakyat selama ini.

Anda lihat pungli di jalur angkutan umum ? Penjebakan dan pemerasan terhadap pedagang di pusat perbelanjaan ? Pencurian pulsa ( yang nilainya bisa melebihi bail out Century ) sejak tahun 2005 yang ditengarai melibatkan content provider dan operator seluler  ? ( yang saham terbesarnya dimiliki Qatar, Malaysia, Hongkong, dll ). Properti2 yang gagal pembangunannya karena kehabisan uang dan menewaskan penanggungjawab kreditnya ? Rp 6000 triliun kekayaan alam kita yang disedot perusahaan asing setiap tahun yang ( seperti ) tak bisa kita hentikan ? Mereka menyawer  panja dan pansus, kata Permadi  ( juga aparat penegak hokum ) sehingga pada ‘masuk angin’  sebelum rakyat mendapat keadilan. It’s huge, man.

Kebobrokan lebih 32 tahun ini tak bisa dijatuhkan ke pundak KPK ( dan disalahkan jika belum beres setelah 9 tahun ) dengan sewaktu-waktu dikriminalisasi, dipancing-pancing datang untuk dijebak, dibonsai, dan diancam dibubarkan.  Ingin senyap, butuh kepastian hukum dan ketenangan bekerja. Kepolisian (  lebih 300 ribu orang ), kejaksaan ( lebih 200 ribu orang ), pengadilan ( lebih 100 ribu orang ) = lebih 600.000 orang. KPK = 700 orang. Dari jumlah personel saja, KPK sudah terintimidasi. Coba anda berdiri di tengah ( dasar ) tambang Freeport. Anda akan merasa kecil ( terintimidasi ) dengan dinding cadas setinggi lebih 110 meter ( lebih tinggi dari gedung 28 lantai ). Padahal dinding itu tidak memenjarakan anda di mako atau menyetrum kemaluan Williardi.

Indonesia bukan Hongkong, yang dalam 3 tahun KPK-nya bisa selesai ( memberantas korupsi ). KPK di sana didukung pengadilan dan hakim2 Inggris yang saklek. Anda tahu sendiri, keganjilan2 yang terjadi di ruang pengadilan Indonesia. ( dari survey, 3  institusi yang kurang dipercaya publik, adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ). Bandingkan KPK dengan negara yang presidennya ( korupsi ) menjabat lebih dari 30 tahun. Betapa krusialnya moral, kecerdasan dan keberanian seorang pemimpin, kita lebih sadari kini.

Berkampanye atau minta dukungan ? Beda ..

Jadi, para pimpinan KPK itu bukan sedang berkampanye. Mereka sedang meminta dukungan publik atas rasa unsecure  akibat serangan bertubi-tubi yang menimpa mereka. ( soal 55.000 kasus korupsi yang menunggu ditangani, Busyro sudah minta bantuan strategi kepada forum rektor yang dulu mengusulkannya maju ).

Saya pernah mencoba ( seperti Fahri ), memberitahu kekurangan seorang internet marketer di FB. Segera saya, dia hadapkan pada ribuan pendukungnya. ( mekanisme pertahanan psikis ). Seperti umumnya orang Indonesia, konten saya tidak direnungkan. Saya pun ingin pikiran saya dijinakkan dengan argumen yang lebih berbobot ( untuk membuktikan kalau dia lebih pintar dari saya ). Jika Fahri di-attack  ( serang ) pribadinya, saya dianggap angin lalu ( invisible, did not exist ). Tapi Busyro masih menjawab di batas kewajaran. Ia masih peduli dengan pernyataan anda, dan menjawab ( menghargai kehadiran anda ). He much much better.

Saya pun suka Fahri, dari sisi menggugat tradisi ilmiah yang belum membudaya di kita. Kegelisahannya atas kinerja KPK yang belum optimal ( mengacu UU KPK tahun 2002 ). Kepedulian terhadap sistem penegakan hukum yang mengalami kontraksi panas dingin setelah banyaknya lembaga2 ad hoc yang dibentuk ( akibat ketidaktegasan pemimpin ). Juga, idenya tentang audit KPK ( setelah DPR kemarin di audit BPK dan dilaporkan Hadi cukup banyak penyimpangannya  ). Apa DPR : KPK akan 1 : 1 ? ( .. to be continued ).

Buah manis di puncak gunung. Mari sama2 mendaki ..

Saya suka interaksi antara DPR dan KPK di rapat konsultasi tsb. Sesuatu yang musykil terjadi jika saja tak ada Reformasi 1998. Yang muda mengritisi yang senior di depan publik ( melalui awak pers yang menyimak dengan rasa ingin tahu yang besar di belakang kursi para pembicara ). Mereka melakukan dengan emosi terkendali, diselingi kelakar segar, meski yang dibicarakan adalah hal sensitif ( pemeriksaan terhadap pimpinan Banggar DPR RI versus pembubaran KPK ). Demokrasi kita mulai beranjak dewasa.

Bahkan, saya suka Alfito Deannova yang terus mengejar pernyataan nara sumber ( mewakili rasa ingin tahu dan pertanyaan publik ). Kenapa Fahri berani ( bicara ) beda ? Juga, ketika Alfito bikin sebah Panji Gumilang yang terus ditanyai soal NII. Begitulah reporter  ( pers )  menjadi perpanjangan mata dan telinga publik. Menghadirkan sebenar-benarnya fakta, sehingga rakyat yang memerintah ini tidak salah mengambil keputusan. So, thank you..

Mungkin Fahri, Busyro, Alfito, DPR, KPK bisa tak menyukai satu sama lain. Tapi, saya suka mereka semua ( ..blogger yang aneh ). Saya suka kita berproses seperti ini, meski tertatih-tatih, jatuh bangun dengan rasa sakit dan penuh memar, namun keyakinan merah putih di dada, membuat kita terus mendaki, sesulit dan seterjal apa pun jalan meraih takdir Indonesia. Ketika sampai di puncak dan bisa melihat jernih seluruh pemandangan, saya yakin kepuasan yang diperoleh akan berlipat ganda. Juga, syukur  tiada tara yang kita panjatkan pada Ilahi.

Chandra dikerjain lagi ? Pergarang ekspresimu ..

Yang mengemuka dari Indonesia Lawyer Club ( ILC, 18/10/2011 ) di Makassar, adalah soal kemungkinan KPK mengeluarkan SP3 ( penghentian penyidikan ) seperti kewenangan yang dimiliki kepolisian. Ketika KPK bersih dari intervensi ( sebelum Antasari dst dikriminalisasi ), SP3 menjadi hal tabu. Jika sudah tahap penyidikan, jaksa KPK harus benar2 yakin dengan tuntutannya, karena mereka yang akan bertarung di pengadilan Tipikor, kata Bibit tempo hari. Mereka orang pilihan ( terbaik di kepolisian, kejaksaan ). Tetapi setelah kasus2 kriminalisasi terjadi, apakah KPK masih independen ? ( baca : perlu SP3  jika kasus tidak layak diteruskan, akibat berbagai tekanan ?  ).  Saya memilih terus menguatkan KPK ( dan melemahkan orang2 kuat pembeking koruptor ).  Jangan sidik, jika tidak yakin.

Pengeritik KPK terlihat keras berkoar, berteriak-teriak, bahkan menghujat. Apakah mereka berani pada orang kuat yang meringkus KPK, menjadi disorientasi ? Ingat sebelum Antasari dijebak, prestasi KPK meringkus koruptor besar cukup fenomenal. Hal yang kini masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk Makassar. Mereka masih lebih percaya KPK daripada institusi penegak hukum lainnya.

Saran dari sejumlah pihak, termasuk Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua ( yang kemarin dihadiahi badik oleh orang Makassar, agar lebih berani melawan koruptor dan para pembelanya  ), agar KPK punya road map dan strategi yang jelas. Mempertajam supervisi dan koordinasi untuk men-trigger  kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan penindakan yang lebih berkualitas. KPK lebih mengambil peran dalam pencegahan korupsi.

Mengenai  Chandra Hamzah yang dituduh ( bersalah ) melakukan 4 pertemuan dengan MN, harap para pengamat dan pembicara memperhatikan detail dan kesinambungan peristiwa. Chandra melakukannya dalam selang tahun berbeda, jauh sebelum MN ( terendus ) terkait kasus dugaan suap Sesmenpora. Tuduhan itu tidak sesuai dengan integritas Chandra.  Namun, saya berharap para pemimpin KPK bisa seperti Busyro, yang tak kalah menggertak jika ia digertak. Bagi para kriminal, orang yang baik dan santun, mereka anggap lemah ( mangsa empuk untuk diintimidasi, dikerjain dan dikadalin ). Kita perlu segarang macan jika berhadapan dengan penjahat yang mengancam ( karena bahasa kekerasan boleh jadi satu-satunya bahasa yang mereka pahami untuk mencapai tujuan tamak mereka, juga menghentikannya. Mereka keok jika kita lebih ‘kuat’ dari mereka  ). Kita harus lebih berani, agar setan di sekeliling penjahat itu menciut nyalinya.

Soal CCTV rekaman Chandra ke rumah MN, saya kuatir bernasib seperti rekaman pembicaraan Ade Rahardja dengan Ary Muladi yang dilaporkan BHD di RDP DPR-Kapolri pada kasus kriminalisasi Bibit-Chandra tempo hari. Tak pernah bisa ditunjukkan sampai hari ini. Tapi, Bibit-Chandra terlanjur kena penjara dan deponeering serta terus dikecilkan sebagai ‘masih tersangka’. Pengulangan taktik. Hari2 kemarin keduanya diperiksa Komite Etik bersama para pimpinan KPK lainnya. Mereka juga ( Komite Etik KPK ) masih terus dihujat ( gara2 nyanyian MN plus klaim memiliki rekaman CCTV ), setelah disimpulkan tidak bersalah.

Kedengkian muncul bukan karena KPK superbody atau special body dengan dana memadai. Dari pengalaman saya, dengki orang terhadap saya timbul karena saya dianggap lebih mampu dan dipercaya, meski pendengki lebih berkecukupan dari saya. Dan untuk KPK, saya rasa, para pendengki bukan iri dengan dana memadai, atau KPK lebih dipercaya, tetapi lebih karena mereka tak ingin kejahatan mereka ( deretan orang2 ‘kuat’ tsb ) terungkap oleh KPK.

Saya di sini, sebagai blogger dan warga RI, tetap butuh KPK, mendukung kinerja KPK lebih optimal dan membela eksistensi KPK, sampai semua lembaga penegak hukum kita bisa diandalkan dan memberi rasa keadilan publik. KPK teruslah maju, kami ada di belakangmu. We care ..

Skill daerah mengelola APBD perlu ditingkatkan. Pembangunan akan lebih terlihat, juga di Papua.

Beberapa tokoh Papua menolak Kongres Rakyat Papua III yang mendeklarasikan negara federal Papua Barat, Kamis, 20 Oktober. Mereka adalah pengamat Papua, Frans Ansanay, tokoh adat Papua Barat, Usmar Askad Sabuku, tokoh keluarga pejuang Papua Indonesia, Hemskercke Bonay, serta Ramses Ohee. Sesudah reformasi 1998, rakyatlah yang memerintah. Kami ( pemerintah ) hanya fasilitator saja, kata wapres Boediono. Nah, bagaimana kalau tokoh2 tanah Papua tampil dalam dialog2 di media massa ( media rakyat ), seperti di televisi berita kita : MetroTV dan TVOne. Apa sih keinginan warga Papua sebenarnya ? Sepanjang masih dalam kerangka NKRI, kita akan sama2 mencari jalan keluar untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Juga, tokoh2 warga Maluku, 92 pulau terdepan, dan daerah perbatasan RI, silakan tampil. Suarakan pikiran kalian. We hear ..

Ketua Kaskus Papua mengatakan ‘keinginan itu’ sudah merata di masyarakat Papua. Otonomi khusus seperti berjalan di tempat. Tinggal bungkusnya saja. Ruhnya sudah pergi. Juli 2011, baru terpilih tokoh2 yang akan ikut berdialog. Sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan 2 tahun lalu. Sebelum Papua bergolak, seperti kemarin ( 10/10/2011, yang dipicu protes karyawan Freeport ) hingga sekarang. Yang diinginkan warga Papua adalah berdialog ( dengan presiden ) seperti ini ( diskusi semeja di Kabar Petang TVOne ). Papua akan diapakan ? ( dibangun seperti apa ? ). Kekerasan aparat pada warga Papua jangan terulang lagi. Itu sungguh menyakitkan.

Saya lihat sebagian aparat itu juga warga Papua. Mungkinkah ‘bahasa’ hukuman yang dipahami sebagian warga daerah masih berupa hukuman fisik saja ? Padahal, banyak cara manusiawi  untuk menegakkan aturan dan disiplin warga tanpa melukai perasaan mereka. Pemahaman dan latihan untuk itu perlu diberikan. Di sisi lain, pihak keamanan juga masih kuatir dengan kondisi keamanan di Papua, sehingga presiden beberapa kali urung datang ke Papua, karena salah satu alasan : pertimbangan keamanan tsb.

Ingin tahu satu dari seribu jalan terjal  di depan kita ?

Belanja pegawai, subsidi BBM & bayar hutang mendominasi APBN.

Awal reformasi, krisis finansial di Thailand memicu krisis ekonomi. Juni, 1998, nilai tukar melemah sampai Rp 16.000. terhadap USD. Hutang negara membengkak sampai 148 miliar USD ( karena banyak yang hampir jatuh tempo. Negara harus  berhutang, yang separuh lebih berasal dari sektor swasta. Porsi terbesar pada belanja rutin yang diperbesar 2 kali lipat untuk membayar hutang dan subsidi ( BBM meningkat 3 kali lipat menjadi Rp 28 triliun ). Masa Abdurrahman Wahid dan Megawati bahkan sampai 40 % APBN untuk membayar bunga hutang.

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 mengurangi porsi belanja pembangunan karena ditransfer untuk belanja daerah ( rata2 meningkat 29 % dari masa pemerintahan sebelumnya ). Otonomi daerah menyebabkan tugas kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian dan Kesehatan dipreteli lalu diserahkan ke daerah. Dana pembangunan masa Abdurrahman Wahid / Megawati rata2 19 % dari belanja negara. Masa SBY hanya 1/10 dari total belanja negara sebesar Rp 511 triliun. Terendah sepanjang sejarah pemerintahan.

2/3 belanja pemerintah pusat ( 2005 – 2011 ) untuk pelayanan umum ( membiayai kebutuhan legislatif, eksekutif atau pinjaman pemerintah ). Infrastruktur sekarang masuk sub sektor transportasi dengan porsi 12 % belanja Negara dalam APBN 2011. Jadi, sebagian petani yang merasa keberatan dengan berbagai pungutan pemda tanpa mendapat timbal balik yang sepadan ( kontribusi pemda, seperti penyuluhan, pemberian bibit, dll ) tahu sekarang, kenapa demikian. Kemampuan keuangan pemerintah masih minim, karena masih mencicil hutang negara. Kepala daerah terpilih terkendala balas jasa usai pilkada ( merekrut anggota tim suksesnya menjadi pegawai dengan tunjangan khusus sehingga membebani anggaran negara. Ke depan tak ada lagi pengangkatan PNS, kecuali menggantikan yang pensiun ). Skill daerah untuk mengelola APBD juga masih rendah.  Apalagi daerah2 yang terus memekarkan diri. So, bersabarlah kalian ( seraya banyak membaca, belajar otodidak dan memerangi korupsi di daerah masing2 ).

Hanya satu, mari singsingkan lebih tinggi dalam semangat persatuan dan persaudaraan. Indonesia berkarya.

Tambang Grasberg milik PT. Freeport ( AS ) di Papua, menghasilkan 100 ton emas per tahun. Terbesar di dunia. 20 ton sisanya, produksi tambang emas dalam negeri. PT.Aneka Tambang, Tbk ( Antam ) hanya memproduksi 2 ton per tahun. Sayangnya, Indonesia cuma memiliki 9 % saham di tambang tembaga-emas Freeport. Papua, hari2 belakangan ini membara. Mungkinkah, warga Papua mendesak perusahaan asing itu untuk memperbaiki kontrak dan melakukan reklamasi tambang ? Sekaligus mengawasi proses amdal dan reklamasinya sehingga mereka pun turut sejahtera ?

Emas. ( lagi ? ). Alat tukar yang diandalkan sejak jaman Sriwijaya sampai millennium kedua. Masa kita. Setidaknya, uang kertas yang benar, sejatinya dengan cadangan emas yang cukup untuk menjaminnya. Dunia berputar dengan seluruh dinamikanya karena keberadaan logam mulia ini. Di mana tambang emas terbesar di dunia ? Papua.

100 ton emas per tahun. ( ini bukan singkong, ya. Kemarin menyodorkan Rp 1000,- ke penjual keripik singkong, saya mendapat sekresek keripik singkong gurih. ( Bandung tea atuh, murah meriah, meni resep ). Lain halnya jika ke penjual emas, menyodorkan Rp 500.000,-, belum tentu anda mendapat emas selebar dan setipis kuku jari. Karena emas terus melambung nilainya.

Sedihnya, pemilik tambang berharga ini orang asing. PT.Freeport  ( Amerika ). Pemerintah Indonesia hanya memiliki 9 % saham di tambang emas tembaga tsb. Klop dengan sentilan seorang budayawan di JLC ( 27/9/2011 ) tentang ‘nasi tumpeng’  ( APBN 2011 senilai lebih Rp 1200 triliun ) yang kita ributkan. Sementara, penguasa tumpengnya asyik2 aja dengan uang sekitar 6 kali lipatnya ( hasil mengeruk sumber alam Indonesia ). Tak ada mata yang memantau berapa minyak dan tambang yang mereka sedot dari halaman kita. Emas dari Papua selama ini diekspor jorjoran. Lalu kita ingat ucapan seorang pemimpin AS : Indonesia adalah hadiah untuk Amerika. Oo .. that’s why..

Tak heran, warga Papua merintih. Kelaparan di lumbung padi ( 30 % penduduk Papua miskin. Di Jawa, 15 % ). Lalu gerombolan separatis berulah dengan komando petingginya di Eropa. Inggris ( Rothschild cs ) dan AS ( Rockefeller cs ) belum bosan mengeruk dan memecah belah untuk memuaskan ambisi tamak mereka. Kemarin ( 10/10/2011), demo karyawan Freeport dan warga Timika berujung rusuh dan menelan banyak korban setelah menuntut hak ulayat mereka pada perusahaan AS tsb.

Kepala jadi batu loncatan ? Nehi ..

Kita ingat, Indonesia ( masa Soeharto ) diminta AS menjaga Timor Timur. Setelah Orde Baru ambruk, mereka pula yang bersiasat melepas Timor Timur ( kini Timor Leste ) dari pangkuan NKRI. Australia, karib AS setelah Inggris, mendapat konsesi minyak di Celah Timor yang lalu bocor dan mencemari laut kita. Sebagian area laut dan beberapa pulau kita terenggut bersama hengkangnya Timor Leste.

Hari ini, dengan setting Papua, apa kita biarkan kepala kita jadi batu loncatan mereka lagi ? Habis manis sepah dibuang. ( ribuan prajurit kita sudah gugur mempertahankan 2 provinsi tsb, tak terhitung dana yang sudah kita gelontorkan dari 1/6 yang kita miliki, dikumpulkan dari seluruh Indonesia, untuk pembangunan selama ini di Papua dan Timor Timur ). No way, man ..

Renegosiasi kontrak kerja pertambangan, salah satu solusi. Sudah 65 % kontrak yang siap direnegosiasi. Kita harap terus bertambah. Minimal, warga Papua dan warga Jawa sama2 miskinnya ( 15 % ). Mangan ora mangan kumpul. Tetap dalam satu biduk NKRI. Susah senang ditanggung bersama.

Optimisnya, tahun 2020, bersama-sama sebagai satu bangsa, Indonesia menjadi terkuat di Asia setelah China. Dengan lebih 600 ribu prajurit, kekuatan militer kita akan meningkat menjadi nomor 8 di dunia. Indonesia ( Kontingen Garuda ), hari ini, aktif di 7 misi perdamaian PBB : Libanon ( 1423 prajurit TNI akan menggeser posisi pasukan Italia yang sebelumnya terbanyak di perbatasan Libanon – Israel tsb ), Kongo, Sudan, Sudan Selatan, Haiti, Liberia, dan Kamboja. Dunia makin memperhitungkan kontribusi kita pada perdamaian dunia. Isn’t  that cool ?

Indonesia mau no. 2 Asia atau no. 1 di dunia ? Kerja keras nan cerdik ..

Idealnya, tentu, gemah ripah loh jinawi , subur, makmur, sentosa. 33 provinsi, termasuk Papua, sama2 makmur bermartabat. ( artinya masih peduli dan berkiprah nyata membantu kaum tertindas di negara lain. Tidak seperti sebagian negara kaya di Timur Tengah yang hanya memikirkan diri sendiri ). Kalau masa Sriwijaya dan Majapahit, nusantara bisa jaya dan bersatu dalam teritori yang lebih luas, mestinya Indonesia di masa kita pun dianugerahi kemampuan serupa. Kita masih berada di khatulistiwa ( bukan di kutub ). Bulatkan tekad, jalani usaha sungguh2 bidang pengabdian masing2.

China berambisi menjadi penguasa Asia Timur. India berambisi menjadi penguasa tunggal Samudera Hindia. Australia berambisi melebarkan jangkauan militernya sampai ke Medan. Armada militer AS bisa menembus bagian timur perairan kita, sehingga Indonesia wajib mempunyai armada tangguh di 3 basis : Jakarta, Makasar dan Sorong, agar tak kalah dalam politik internasional. Geopolitik.

Alutsista kita tak boleh kalah teknologinya dengan Singapura. Alutsista darat berumur lebih dari 60 tahun semestinya sudah menjadi besi tua. Alutsista laut ( kapal tempur, dll ) tak boleh lebih dari 30 tahun. Alutsista udara ( pesawat tempur, dll ) tak boleh lebih dari 15 tahun. Bertahap anggaran pertahanan RI ditingkatkan. Dari Rp 47,5 triliun menjadi Rp 64,4 triliun. Di Sentul, tengah dibangun pusat pelatihan prajurit perdamaian, intel, anti teroris, penanggulangan bencana alam, dll. Butuh 20-30 tahun untuk membangun armada pertahanan yang kuat. Indonesia saat ini punya 148 kapal perang, idealnya 174 kapal. Indonesia tengah membuat 10 kapal selam ( 3 kapal kerjasama dengan Korea Selatan ) senilai Rp 9,5 triliun. Kita harus mulai mempersiapkan diri.

Andi Wijayanto, pengamat militer, mengatakan : dari survey, TNI adalah salah satu institusi yang masih dipercaya publik. Dalam keadaan negara aman, polisi dan aparat penegak hukum yang lebih terlihat. Saat negara kacau, baru TNI yang lebih terlihat. Syukurlah, bila demikian, Indonesia bisa dikatakan relatif aman. Setuju ?

Betulkah kita dibikin ( dan sibuk ngurusi kasus ) korupsi oleh orang asing agar tak sempat mempermasalahkan Rp 6000 triliun per tahun yang mereka kuasai ? Hmm .. very challenging.

( bayangkan jika Rp 6000 triliun/ tahun itu di tangan kita dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai pasal 33 UUD 1945. How powerful we are. Bayangkan, jika Rp 5000 triliun/ tahun itu untuk anggaran pertahanan kita, bisa2 angkatan bersenjata Indonesia yang nomor  1 di dunia, bukannya AS. Persoalan Timur Tengah takkan serumit hari ini ).

Sementara kondisi minimal, optimis atau ideal itu tengah kita upayakan, bagaimana Papua bisa mengurangi kesedihannya ? Check this out ..

Reklamasi tambang : kota mati menjadi tahura. Sumsel & Papua tersenyum.

Ingat pelajaran SD ? Minyak berasal dari fosil hewan ( dinosaurus dkk ) yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Batubara dari fosil tumbuhan yang mati selama itu juga. Berbagai perang yang berkecamuk sampai kini karena perebutan emas hitam ini, dengan berbagai dalih pembungkus yang mengelabui. Anda pernah bayangkan setebal apa lapisan2 yang menumpahkan darah banyak manusia tak bersalah ini oleh segelintir yang tega ?

8 meter, setinggi 110 meter ( lebih tinggi dari gedung 28 lantai ) berselang seling dengan lapisan tanah coklat kemerahan, di areal seluas 3.350,5 hektar ketika belum selesai ditambang 10 tahun lagi. ( Kompas, 12/8/2011 ). Banyak lubang raksasa seperti ini ( mencapai 2,4 juta hektar di Sumsel saja ) yang ditinggalkan penambangnya ( menurut data Walhi-Sumsel, ada 229 kuasa penambangan/ KP batubara di Sumsel ). Baru PT.Bukit Asam, BUMN yang beroperasi sejak tahun 1980 dan berstandar ISO 14001 : 2004, yang mereklamasi lokasi tambang yang dikeruknya menjadi hutan rakyat, dari sebelumnya, alang2. Selebihnya, kota mati dan sungai tercemar ( yang ditinggalkan penambang ) karena proses perijinan tidak melalui proses analisis dampak lingkungan ( amdal ) yang memadai. Apalagi, sejak otonomi daerah memberi kewenangan pemda menerbitkan KP pada swasta.

Kerusakan lingkuang yang parah ini membuat masyarakat setempat tambah miskin, kehilangan daya dukung ekonomi. Merana. Mungkinkah masyarakat yang dirugikan ini mendesak pemerintah agar memperbaiki kontraknya dengan swasta ( penambang ) sebaik yang bisa dilakukan PT.Bukit Asam ?

Tengok rencana Bukit Asam untuk lubang bekas tambang di Tanjung Enim. Taman Hutan Rakyat Enim ( Tahura Enim ) seluas 5.394 hektar ( 3.350,5 hektar tambang Air Laya dan 2.044,1 hektar di bekas tambang Banko Barat ). Bumi perkemahan, termasuk danau buatan, di hutan wisata itu bisa dinikmati tahun 2043. Sekarang, hasil reklamasi lahan yang terlihat berujud rimbunan akasia dan kayu putih. Tak menduga dulu bekas tambang yang menganga lebar.

Apa rahasianya ? Menyimpan top soil ( lapisan tanah permukaan ) yang kaya unsur hara sebelum menambang dan mengembalikannya ke tempat semula selesai menambang, ditambah pupuk organik. Dananya dari menyisihkan Rp 4.200,- per ton batubara yang diproduksi, kata Ambyo Mangunwidjaya, mantan dirut PT.Bukit Asam.

PT.Bukit Asam meraih penghargaan tingkat nasional Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup karena kesungguhannya mengelola lingkungan pasca penambangan dan berhasil menghutankan kembali. BUMN ini memiliki  pusat pembibitan sekitar 2 hektar.

Menebang atau menanam pohon ? Bisa keduanya, ekspor lagi ..

Hutan ditebang, hutan ditanam, agar tidak terjadi erosi, banjir, pendangkalan sungai dan pelabuhan ( laut ). Apa bisa, ya ?

Bisa. Rahasianya pada disiplin pada aturan tebang pilih, survey awal ekologi yang akurat dan penanaman kembali ( penghijauan ).”Hak pengelolaan hutan ( HPH ) dengan pengelolaan berkelanjutan dapat diintegrasikan dengan aspek konservasi alam,” kata Efransjah, CEO WWF-Indonesia.

Pengelolaan berkelanjutan adalah menerapkan disiplin tebang pilih dari menanam kembali bibit pohon di areal yang telah ditebang. WWF Indonesia membantu PT.Suka Jaya Makmur ( SJM/ Alas Kusuma Group ) di Ketapang, Kalbar, menjaga populasi orangutan di hutan produksi. Di areal seluas 171.340 hektar itu, ada 600-700 orangutan Kalimantan ( Pongo pygmaeus wurmbii ) dari sekitar 54.000 orang utan di Kalimantan. ( Kompas, 20/8/2011 ).

Melalui program Global Forest and Trade Network Indonesia dan Species, WWF, memfasilitasi survey lokasi sarang, pohon pakan, jarak keseharian orangutan dipadukan rencana pengelolaan produksi kayu perusahaan. Sukses pertama mengelola kawasan secara lestari ini membuat PT.SJM dihadiahi sertifikat Forest Stewardship Council ( FSC ) yang berlaku 5 tahun.

300  pemegang HPH lain mengikuti jejak bijak ini. Penerapan pada ekosistem berbeda bisa menjadi modul bagi Kementerian Kehutanan menerbitkan instrument peraturan, kata Iman Santoso, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Perusahaan HPH bersertifikat lestari bisa memperlebar pangsa pasar ke negara2 maju, yang mensyaratkan sertifikat ‘hijau’. Ida Bagus Wiradnyana Putra, Kepala Biro Pembinaan Hutan-Lingkungan dan Sustainable Forest Management Alas Kusuma Group, mengatakan meski dibutuhkan biaya lebih dibanding cara biasa, namun proses produksi dan konservasi yang baru ini sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sebelum menebang, data aneka flora dan fauna secara karakteristik ekologi areal dicatat sehingga tanaman pakan orangutan tidak dirusak. Kehidupan orangutan terjamin. Meski 2000-3000 hektar hutan dipanen pertahun untuk berbagai keperluan, orangutan penjelajah bisa tetap survive di areal hutan yang belum dipanen. Flora dan fauna Indonesia pun tetap kaya untuk kelak diwariskan pada anak cucu.

Perbaiki kontrak tambang, royalti dan reklamasi tambang.

Lalu, kita teringat penambangan PT.Freeport, dll, yang membuat luka serupa di bumi Papua. Mungkinkah, warga Papua turut aktif mengawasi proses amdal dan reklamasinya ? Jika perusahaan pemerintah Indonesia bisa melakukan, kenapa perusahaan asing tidak ? Energi untuk ‘memarahi’ kami ( Indonesia ), terutama OPM yang ‘ketakutan’ ( penembakan, kerusuhan ) jika TNI mengambil simpati rakyat dengan bakti sosialnya, bisa diarahkan untuk mendesak perusahaan2 penambang asing ( juga lokal yang abai ) agar memperbaiki lingkungan seperti Bukit Asam.

Kalian bisa berdemo dengan tari Tobe kalian yang unik. Tidak ada yang mati, tanah kalian hijau kembali, seni tradisi lestari, wisatawan berdatangan dan warga Papua bisa tersenyum kembali ( sejahtera ). What say you ?