Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

AS campur tangan proses amandemen UUD 2002 ??

leave a comment »

Presiden RI dihimbau membatalkan UUD 1945 amandemen I-IV dengan mengeluarkan dekrit presiden, sebab UUD hasil perubahan itu dinilai menimbulkan krisis konstitusi. Akibatnya terjadi gejolak politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan yang menimbulkan praktik politik uang, korupsi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pengangguran dan kemiskinan akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta

Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta

H.Amin Aryoso, S.H, mantan anggota MPR/DPR RI 1999-2004, di Jakarta, Minggu ( 15/3/2009 ) mengatakan kabinet presidensial beraromakan parlementer, padahal Indonesia memerlukan pemerintah yang kuat, yang harus didukung DPR, dengan cara gotong royong. Proses UUD 2002 hasil amandemen, menurutnya, hasil campur tangan asing NDI/ AS dan kepanjangan tangannya menyusup pada Panitia Adhok ( PAH ) I MPR 1999-2004, yang membahas amandemen. Mereka memantau langsung rapat PAH I MPR. Pernyataan ini disampaikan pula pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam seminar tentang “Pembahasan dan Rekomendasi Amandemen UUD 1945”.

Patung Liberty, Amerika Serikat

Patung Liberty, Amerika Serikat

Yang ditinggalkan UUD 2002 hasil amandemen, adalah ; sila Pancasila, Pembukaan UUD 1945, penjelasan UUD, dan GBHN dari pemerintah. Perubahan UUD 1945 tsb juga tidak dimasukkan dalam lembaran negara. Dalam sumpah jabatan presiden pasal 9 konstitusi, atas nama rakyat berhak mengeluarkan dekrit presiden untuk membatalkan UUD hasil amandemen sehingga otomatis konstitusi proklamasi/ UUD 1945 tetap berlaku.

Jika presiden tidak bersedia, Amin menyarankan Munas RI yang diikuti wakil rakyat, kekuatan politik, parpol yang setuju dengan Pancasila, UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, wakil golongan fungsional ( guru, petani, buruh, cendikiawan, ulama, pemuda, wanita, wartawan, budayawan, TNI Sapta Margais, Polri Tri Bratais. Penyelenggara munas ; unsure pemerintah, rakyat, kekuasaan politik, TNI Sapta Margais, Polri Tri Bratais. ( PR, 16/3/2009 )

Iklan

Written by Savitri

28 Maret 2009 pada 15:48

Ditulis dalam Ragam

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: