Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Mencegah terorisme dengan nomor identitas tunggal dan operasi KTP

with one comment

Pengantar A.Savitri :

Antasari Azhar, Ketua KPK, dengan prestasi sejibun dan track record yang bersih bisa diseret masuk tahanan gara2 sebuah perintah penyadapan. Prita Mulyasari masuk tahanan gara2 berkeluh kesah via e-mail pada temannya, soal pelayanan kesehatan yang diterimanya. Dani Dwi Permana ( 18 ), remaja masjid yang rajin di Karang Taruna dan OSIS, pintar di kelasnya, belakangan ini, potongan kepalanya di pasang di tempat2 umum dan dunia maya sebagai pelaku bom bunuh diri di J.W.Marriott ( 17/7/2009 ) lalu. Ada yang salah di negeri ini.

Saya ingat, film “Enemy of State”. Di situ, Will Smith berperan sebagai pengacara yang dikejar-kejar agen pemerintah karena dititipi vcd adegan pembunuhan seorang anggota parlemen yang dilakukan petinggi negara. Will nyaris tak bisa bergerak karena kartu kreditnya diblokir dan semua fasilitas yang dimilikinya sebagai pengacara top nan sukses, dibekukan pemerintah. Jejak pelariannya selalu terendus oleh aparat yang mendapat informasi yang diplintir oleh si petinggi yang punya akses ke perangkat keamanan negara. Sandra Bulock juga pernah menjalani peran yang mirip, dikejar-kejar pihak antagonis dalam film layar lebar“The Net”. Sebelumnya, “The Net” adalah serial teve.

Will dan Sandra adalah korban social security number, di saat sistim pemerintah dan perilaku masyarakat masih permisif dengan perilaku menyimpang, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pembuatan undang2, penyidikan, proses rekrutmen yang asal-asalan. Kita berada dalam masa ini. KPK yang sedang berupaya menciptakan aparat yang bersih dari korupsi, dijegal pihak2 yang sedang dibersihkannya dengan beragam siasat dan rekayasa.

Anda bisa bayangkan, anda menjadi saksi perilaku menyimpang, lalu ketika bersaksi malah digaruk masuk bui ( jika anda bisa berempati, ini yang sedang dialami Antasari sekarang ) atau terpaksa kabur dengan hanya pakaian yang melekat di badan seperti Will atau Sandra. Kartu ATM anda diblokir. Anda masuk DPO ( Daftar Pencarian Orang ) pihak Interpol. Satelit dan CCTV di sudut2 jalan dan perempatan, siap merekam jejak wajah anda ( seperti di AS & Inggris ). Kalau anda tak bisa survive di hutan seperti pecinta alam atau pramuka, mungkin anda terpaksa mencopet atau mencuri untuk bertahan hidup. Itu juga jika anda tak ketahuan, tak digebuki orang sekampung atau ditembus pelor sekuriti. Dan yang terpenting, kebenaran segera terungkap. ( susah juga ya, jadi Noordin M.Top )

So,  pembuatan single identity number jika murni untuk mengantisipasi ledakan bom berikutnya dengan kawalan sistim yang ampuh melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pemegang kekuasaan, bisa saya maklumi. Tapi, kalau ledakan bom di J.W.Marriot dan Ritz-Carlton kemarin digunakan pihak tertentu/ asing sebagai momentum pemberlakuan single identity number untuk memberangus sikap kritis dan perjuangan membela kebenaran ( seperti solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina, Irak, Pakistan, Afganistan yang sedang diobok-obok pasukan asing ) seperti yang terjadi di Amerika & Eropa dengan UU Anti Semit-nya, saya kira kita perlu waspada dan memikirkannya panjang lebar.

Hari ini, Antasari masih ditahan. Prita masih dibelit perkara. Dani masih dikutuk. Siapkah kita ?

Mencegah terorisme dengan nomor identitas tunggal dan operasi KTP

Polisi mencari keberadaan teroris.

Polisi mencari keberadaan teroris.

Kita patut bersyukur atas keberhasilan Detasemen Khusus ( Densus ) 88 Anti Teror menguak jaringan teroris di kecamatan Jati Asih, kota Bekasi dan kecamatan Kedu, kabupaten Temanggung, akhir pekan lalu. Meski demikian, keberhasilan itu jangan sampai membuat kita sebagai warga lengah dan kehilangan kewaspadaan.

Kita harus ingat, saat melancarkan aksinya, para pelaku teror kerap memanfaatkan kelengahan sasaran. Ketika kita mengira negara ini sudah aman, tahu2 2 bom meledak di hotel J.W.Marriott dan Ritz-Carlton. Kita sadar, penanganan terorisme tak bisa dilakukan aparat semata, baik Densus 88 AT, Satgas Anti Teror, Detasemen 81/ Gultor dari Kopassus TNI AD, Detasemen Bravo dari Kopaskhas TNI AU dan Detasemen Jala Mengkara dari TNI AL.

Seluruh warga negara Indonesia semestinya turut andil dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan pengamanan, minimal di wilayahnya masing2. Contohnya, yang dilakukan warga di RT.04 RW.12 Perumahan Puri Nusaphala, kelurahan Jatiluhur, kecamatan Jati Asih, kota Bekasi. Begitu ada perilaku warga asing yang mencurigakan, warga berinisiatif melaporkannya ke ketua RT. Sayang, upaya itu baru ditindaklanjuti ketua RT setelah 2 pekan berlalu, sehingga tersangka utama bisa meloloskan diri.

Sebetulnya, hal2 sederhana seperti himbauan 1 x 24 jam tamu harap lapor ke ketua RT tetap dijadikan keharusan. Ketentuan ini tampaknya mulai diremehkan baik oleh kaum pendatang, penyewa maupun pemilik rumah. Bagi mereka, yang penting sudah memberi/ menerima uang, urusan administrasi bisa belakangan. Hal lain yang dianggap sepele adalah kurangnya sosialisasi kartu penduduk musiman atau surat keterangan tinggal sementara di suatu tempat. Bahkan, perda di berbagai kota/ kabupaten mencantumkan sanksi administratif bagi yang tidak memilikinya.

Kita berharap sistem single identity number ( di AS dikenal sebagai social security number ) segera diberlakukan. Dengan demikian, setiap orang, sejak ia lahir ke dunia hingga wafatnya, hanya memiliki satu nomor identitas unik dan berbeda dengan orang lain. Nomor ini diberikan ketika orang tua mengurus akta kelahiran bagi anaknya. Nomor yang sama digunakan sebagai nomor induk murid, dari TK hingga perguruan tinggi. Juga, nomor pokok wajib pajak, SIM, visa, paspor dll.

Ketika ada orang yang dicurigai, pihak berwajib bisa menelusuri riwayat dan rekam jejak mereka dengan cepat. Aparat bisa segera melacak identitas korban atau pelaku pengeboman, cukup berbekal nomor tsb. Rencananya, Jakarta dan kota2 besar lainnya akan menerapkan pada akhir 2010. Namun, belajar dari sikap acuh tak acuh dan menipisnya sikap sosial warga, tidak ada salahnya jika sistem nomor identitas tunggal diberlakukan mulai tahun ini. ( PR, 11/8/2009 )

Mengantisipasi aksi teroris

Undang Suryadi Maya dalam surat pembacanya di PR, 11/8/2009 mengusulkan ;

  • humas perusahaan taksi Blue Bird berpartisipasi mengumpulkan data, informasi awal, sejak naiknya penumpang teroris
  • aparat daerah kerja ekstra memperkecil peluang teroris menyusupi hunian baru yang dianggapnya aman dari pengawasan
  • pemerintah pusat memaksimalkan fungsi Badan Intelijen Negara ( BIN )
  • pemda menyisir KTP, menyosialisasikan pengamanan lingkungan dan posko2 pengaduan masyarakat, mensterilkan rumah kontrakan dan pendatang baru yang mencurigakan, galakkan siskamling lagi
  • sterilkan tempat keluar masuk tamu di obyek2 vital
  • publikasi target DPO di tempat2 umum
  • maksimalkan jalur pengaduan informasi 112

183 orang terjaring operasi Yustisi/ KTP. Denda maks. 25 juta & 2 thn penjara.

Sebanyak 183 orang terjaring operasi yustisi yang digelar di 5 lokasi jalan strategis di kota Bandung. Operasi tsb dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota ( Disdukcapil ) Bandung bekerja sama dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum. Operasi digelar mulai pukul 10.00 WIB di Jl.Dalem Kaum, Jl.Asia Afrika, Jl. Otto Iskandardinata, Jl.Dewi Sartika, dan Jl.Kepatihan, yang dibagi 4 tim dengan masing2 tim beranggotakan 16 orang.

“Kami bekerja sama dengan Satpol PP sekaligus memeriksa KTP PKL di 7 titik,” kata Kasi Pengawasan dan Yustisi Disdukcapil Bandung, Taspen, saat ditemui di lokasi, Rabu ( 5/8/2009 ). Ke-183 orang tsb langsung disidak tindak pidana ringan ( tipiring ) di tempat kejadian oleh hakim Pengadilan Negeri ( PN ), Bandung. Namun, yang hadir hanya 30 orang.”Semua pelanggar adalah pendatang dari luar kota yang tak punya KTP kota Bandung.”

Menurut Kadisdukcapil Bandung, Endang Warsoma, operasi yustisi ini bertujuan memberi shock therapy, sekaligus sosialisasi terbitnya Perda no.7 tentang Kependudukan. Dalam Perda tsb, sanksi bagi warga yang tak ber-KTP lebih berat dari Perda sebelumnya. Bahkan, kalau ada warga yang mempunyai KTP ganda atau palsu bisa dikenakan kurungan maksimal 2 tahun penjara dan denda maksimal Rp.25 juta.”Kami sudah melakukan sosialisasi kepada RT dan RW, kelurahan dan kecamatan tentang masalah administrasi kependudukan ini. Warga pendatang harus punya KTP Bandung,” katanya.

Membuat KTP & mengantisipasi pemudik-pendatang

Menurut Endang, dinas yang dipimpinnya kini mempermudah pembuatan KTP. Untuk pendatang bisa langsung mengurusnya pada aparat resmi berbekal KTP dan KK asal, keterangan dari RT setempat, dan pernyataan dari yang bersangkutan untuk tinggal di Bandung. Warga pendatang diberi toleransi 1 tahun untuk tinggal tanpa KTP Bandung, lebih dari itu masuk kategori pelanggaran. Berdasarkan catatan Endang, kesadaran warga untuk membuat KTP relatif meningkat. Hanya masyarakat urban yang masih enggan mengurus KTP kota Bandung.

Operasi Yustisi/ KTP di rusunawa

Operasi Yustisi/ KTP di rusunawa

Taspen mengungkapkan Disdukcapil akan melakukan langkah2 untuk menekan membludaknya pendatang baru. Caranya, bekerja sama dengan aparat kecamatan untuk mendata pemudik dan sekaligus mendata pada saat arus balik Lebaran. Kecamatan akan menjadi pilot project untuk program tsb.

( PR, 6/8/2009 )

Iklan

Written by Savitri

12 Agustus 2009 pada 17:39

Ditulis dalam Ragam

Tagged with

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. JARINGLAH ORANG2 YANG MELANGGAR HUKUM KEPENDUDUKAN

    gandring susilo

    16 September 2009 at 20:31


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: