Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Raperda Miras disahkan akhir Juni 2010. Pilih mabuk atau bajigur ?

leave a comment »

Bandrek bajigur, minuman khas Sunda, menghangatkan kerongkongan dan perut anda. Sama hangatnya dengan miras. Kalau bisa tetap waras, kenapa pilih yang memabukkan ? Biarlah miras menjadi kesenangan kaum bule di negerinya sono. Larang miras di Kota Bandung. Saatnya bajigur menjadi tuan di daerah sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bandung akan tetap mengesahkan Perda Pelarangan, Pengendalian dan Pengawasan minuman Keras meskipun masih terjadi pro dan kontra di masyarakat. Pasal 5 raperda mengatur tempat2 yang diperbolehkan menjual minuman keras ( miras ). Pasal yang menuai banyak protes ini, kemungkinan besar tidak akan berubah seperti usulan Pemkot Bandung.”Saya pikir, yang penting disahkan dulu. Kalau dalam perjalanannya ada kelemahan, kita evaluasi bersama-sama. Kalau sekarang dihentikan, itu resiko bagi kami. Resikonya kenapa ? Karena kami sudah menyerap anggaran. Itu harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga audit, yakni BPK,” ujar Ketua Pansus IV DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat ( 11/6/2010 ).

Tahun pertama setelah disahkan, adalah masa uji coba yang kemudian akan dievaluasi. Perda tsb baru diberlakukan setelah setahun atau 2011. Pemberlakuannya tergantung dinas yang menjadi leading sector. Pengesahan Perda Miras akan dilakukan pada rapat paripurna akhir Juni mendatang. Sebelumnya, pengesahan dijadwalkan pertengahan Juni ini. Terkait Pasal 5 yang belum sepakat, kemungkinan tidak akan berubah dari usulan awal. Tempat2  tertentu masih diperbolehkan menjual miras sebagai konsekuensi pembatasan peredaran miras. Tempat yang diizinkan menjual miras adalah hotel berbintang 3, 4 dan 5, diskotek, pub, karaoke atau restoran bertanda talam kencana dan talam selaka. Hal itu sudah mengakomodasi berbagai keinginan dari sejumlah pihak. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kota Bandung hanya merekomendasikan di hotel bintang 5.

“Pasal 5 seperti rumusan sekarang. Tidak berubah. Kan MUI mengusulkan di hotel bintang 5, sementara eksekutif dan pengusaha inginnya di bintang 3, 4 dan 5. Kami mengakomodasi seluruhnya,” ucap Tomtom. Sebelumnya, Koordinator Komisi D, Asep Dedy Ruyad mengungkapkan, jika kesepahaman belum juga dicapai, pengesahan raperda menjadi perda bisa diambil melalui voting. ( PR, 12/6/2010 )

Komen A.Savitri :

Belum lekang dari ingatan, kasus tewasnya kakak beradik di Pasopati karena ulah geng motor dengan aneka senjata dan keganasannya. Banyak kasus kekerasan terjadi sebelumnya, juga diawali miras yang menumpulkan akal dan nurani. Saya tak bisa bayangkan jika miras dilegalkan, meski sebatas tempat2 tertentu. Seperti juga pelacuran yang dilokalisir di tempat2 lokalisasinya, apakah menurunkan pornoaksi dan populasi PSK ? Video diduga Ariel, juga keranjingan pornografi sebagian masyarakat kita, justru mengemuka. Kian bebas ( dan memalukan ).

Supaya tidak tanggung2,( tidak mengundang iri tempat usaha lain, tidak menimbulkan perdebatan panjang lebar dari berbagai komponen masyarakat yang peduli keamanan Kota Bandung ), larang saja sekalian. Say no to miras. Minuman keras haram hukumnya. Allah melarangnya, masak kita membolehkan ?  Di Bandung, di Indonesia, di mana pun di dunia yang mengaku agamis dan muslim, miras tak seharusnya mendapat tempat. Apalagi  prestisius, ketika manusia seharusnya lebih banyak bersyukur ( bersujud ) karena diberi kemudahan. Bukan malah takabur dan melupakan-Nya. Bule2 yang bertandang ke Bandung, biar bawa miras sendiri dari negaranya, untuk diminum sendiri. Tangkap kalau sampai mengajak orang atau memperdagangkan. Syukur2,  hotel di Bandung menganjurkan penggantinya, bandrek dan bajigur. Kan, sama hangatnya ?  Lebih sehat dan lebih mempromosikan Kota Bandung, lagi.

Seingat saya, Asep Warlan Yusuf, pakar hukum tata negara dari Unpar, mengatakan, aturan daerah ( perda )  tidak harus persis dengan aturan dari pusat, jika dipandang merugikan daerahnya. Karena yang lebih tahu kondisi daerah dan kebutuhan warga daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Semisal, pusat masih membolehkan miras, maka pemda setelah berdiskusi dengan masyarakat luas dan pertimbangan matang, bisa melarang miras di daerahnya. Sebaliknya, jika pusat sudah melarang miras, maka daerah dilarang membolehkan miras. Jadi, kenapa tidak melarang miras dan menganjurkan bajigur saja ? Orang berduyun-duyun ke Bandung bukan untuk mencari miras, kok. Mereka mencari keramahan warga Bandung, makanan enak, udara sejuk, tidur nyenyak, plus kreativitas anak muda menghasilkan karya bermutu dan membanggakan Indonesia. Do we agree for this issue, people ?

Iklan

Written by Savitri

15 Juni 2010 pada 14:44

Ditulis dalam Ragam

Tagged with

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: