Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Peta Tata Ruang BW Kota di tikungan jalan. Warga pantau pembangunan.

leave a comment »

Pengantar A.Savitri :

Tangga modern bernama eskalator ini banyak ditemui di mal2. Awasi anak dan manula ketika menaikinya. Jika mereka terjatuh dan mulai terseret, tendang bagian bawah dinding handrail ( mesin ). Ada sensor di sana yang akan menghentikan laju undakan. Batas mereka yang selamat dan tidak sangat tipis. Pengetahuan. Satu detik tindakan anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain.

Pernah surprise dengan pengetahuan yang anda miliki ? Rasakan sensasinya. Belum lama, seorang anak, kakinya terjepit di eskalator. Ratusan juta melayang untuk pengobatan. Belum usai. Gugatan hukum ke pihak mal, menguras banyak energi. Sang anak terlanjur tertatih dengan kaki bengkok. Entah masa depannya. Lebih sial, korban sebelumnya sampai tewas, jatuh dari ketinggian tangga modern ini. Seperti banyak kejadian, orang lebih banyak bengong, tak tahu berbuat apa. Ruang seolah membeku.

Seperti siang kemarin ( 28/6/2010 ) di gedung belanja top di Jalan Kepatihan, Bandung. Usai menyeruaki jalan yang kini kembali dipenuhi pedagang kaki lima ( PKL ), saya berniat mencari tas yang lebih mantap di penjualan resmi di dalam gedung. Ada obralan. Bagus. Keasyikan saya memandangi sekeliling terganggu oleh jeritan histeris 2 gadis di puncak tangga. Saya menoleh mengikuti arah pandang 2 penjerit yang membekukan ruang. Di awal tangga, seorang wanita tua tersungkur, terseret undakan eskalator, komplit dengan penjerit2 yang semula memapahnya. Semua seperti berdebar, terkesima atas nasib selanjutnya. Wajah2 tegang.

Saya heran kenapa saya bisa kalem waktu itu. Rupanya, bawah sadar saya sudah merekam kiat mengatasi kecelakaan di eskalator pada berita MetroTV siang sebelumnya. ( kasus bocah yang terjepit di eskalator. Saya juga sudah memberitahu adik bila terjadi hal serupa. Membantu memperkuat ingatan saya ). Tendang ! Tendang dinding bawah railing eskalator. Ada sensor di sana yang akan menghentikan laju tangga eskalator. Saya terus terang belum pernah melakukan ( iseng banget, sih ). Namun, berhubung situasinya mendesak, akhirnya kaki ini menendang. Dan, eskalator berhenti. Jeritan2 itu berhenti. Saya menengadah, wajah 2 gadis itu berubah mesam mesem. Lansia itu berdiri, wajahnya tersipu-sipu ( ditonton orang. Baru sekali naik eskalator, ya ).

Melewati kedua gadis di puncak tangga, saya memberitahu,”Tendang, ada sensornya. Tuh, berhenti, kan ?” ( dalam hati saya berharap, mereka tak mengagetkan saya lagi dengan suara memekakkan telinga. Lebih baik main film horor ). Tak ada ucapan terima kasih dari rombongan gadis-nenek. Mereka berlalu begitu saja. Penonton pun hanya menonton, lalu kembali dengan kesibukan berbelanja masing2. Seolah tak terjadi apa2. Tapi Allah Maha Melihat. Sepulang belanja, mobil saya yang semula berdebu, kotor terutama bagian atas, terlihat mengkilat setelah tersapu hujan. Bisa berhemat cuci mobil, nih. Alhamdulillah. Belum lagi rasa takjub melihat seseorang terselamatkan. Isn’t that cool ? That’s the power of knowledge.

Jatuh di eskalator ? Tendang saja. Kiatnya ..

eskalatorbcw_anisavitri.wordpress

Eskalator di Braga City Walk tidak berundak, seperti di hipermarket2 yang pengunjungnya banyak berbelanja menggunakan trolley. Tingkat keamanan lebih tinggi.

Saya bayangkan jika kejadian sebaliknya yang terjadi. Mungkin, saya merasa tak berdaya menyaksikan wanita tua bergulung-gulung dengan kaki patah berdarah-darah. Nigtmare yang mengikis ketenangan batin. Anda ingin juga merasakan sensasinya ( menyelamatkan orang ) ? Saya ingat tayangan teve “The worst scenario”. Perbedaan yang selamat dengan yang tidak, hanya tipis. Pengetahuan ( informasi ). Seperti menendang bagian bawah eskalator. Cuma perlu sedetik. Nyawa orang lain ditentukan dari seseorang yang tahu dan mau melakukan hal sedetik itu ( terlihatnya oleh saya, tayangan kiat menggunakan eskalator, juga sudah diatur Allah. Di dunia ini, tak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan Allah sebelum alam semesta diciptakan. Bahkan sampai gugurnya daun2 di halaman. Kebesaran Allah ini tidakkah membuat anda merinding ? Subhanallah. Begitulah saya digunakan Allah, dan siapa pun yang dikehendaki-Nya, menjadi jalan dikabulkannya doa seseorang yang menginginkan keselamatan sang nenek ). Kiat lengkap menggunakan eskalator ( tangga berjalan ), seingat saya :

  • Gunakan alas kaki yang baik ketika menaiki eskalator.
  • Pegang handrail eskalator untuk menjaga keseimbangan tubuh anda.
  • Jangan menjulurkan kepala melewati batas handrail/ pegangan eskalator.
  • Balita lebih baik digendong orang dewasa ketika menaiki eskalator.
  • Awasi anak yang belum biasa menggunakan eskalator.
  • Tendang bagian bawah dinding eskalator untuk menghentikan laju mesin jika terjadi sesuatu ( kecelakaan ). Ada sensor di sana yang membaca benturan kaki anda.

Selamat berbelanja, dan menjadi savior ketika sikon merujuk anda. Akan lebih banyak tangga2 modern ini dibuat seiring kian banyak mal dan kota dibangun. Desa mengempis, kota menggembung. Balita dan manula mau tak mau ikut masuk ke mal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan modern dengan segala atributnya menjadi sebuah keniscayaan. Kelak, kota tidak melebar horisontal memakan tanah, tetapi menjulang vertikal memakan langit. Mirip kota2 di film Star Wars. Tentu, dengan problematika dan gagap budaya, menyertainya. Pastikan anda ada di sana untuk sedetik serasa seumur hidup. Jika anda ketagihan dengan sensasi itu, anda bisa menambah informasi2 di bawah ini.  Ada ‘hadiah’ dari Allah menanti anda. Penasaran ?

***

Peta Tata Ruang BW Kota di tingkungan jalan. Warga memantau pembangunan.

dagobutik_anisavitri.wordpress

Apartemen Dago Butik di Simpang Dago ( perempatan Jl.Dago ( Ir.H.Juanda ) dan Jl. Siliwangi ). Area bagus untuk pemasangan peta RTRBWK karena banyak dilalui orang dalam berbagai moda. Lokasi Dago Car Free Day juga mulai dari batas ini sampai Jl.Cikapayang. Sambil jalan sehat, otak juga diisi info bermanfaat. Awas kalau nyerobot ruang hijau, ya .. ( akan berhadapan dengan warga Bandung ).

Rencana Tata Ruang ( RTR ) adalah pengaturan ruang yang diinginkan kota dalam jangka panjang, untuk menjadi kota nyaman, berkelanjutan. RTR menjadi perda setelah semua pihak sepakat. Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) diurus ke Dinas Tata Ruang Kota. Jika daerah belum memiliki RTR, masyarakat bisa menggunakan Keputusan Walikota atau Kabupaten. Baru 5 provinsi dan 8 kota/ kabupaten yang memiliki RTRW berdasarkan regulasi terbaru. Tiap 5 tahun dievaluasi, RTR-nya direvisi. Penerapan RTR melalui proses sosialisasi semenjak berupa konsep. Diumumkan di radio, koran, dsb. RTRBWK ( Rencana Tata Ruang Bagian Wilayah Kota ) dipajang petanya di tikungan jalan dan kantor kelurahan. Terlihat di RTR ; pengaturan jalan, tempat sampah, taman, dsb, yang akan dibangun. Dengan diketahui masyarakat luas, warga akan turut mengawasi pembangunan dan perubahan fungsi lahan ( peruntukan ) di area tempat tinggalnya. Kalau lingkungannya membaik, masyarakat menjadi produktif, efesien ( karena jalan lancar/ tidak macet ), dsb. Multiply effect. Di Perda, dicantumkan sanksi, insentif, disinsentif untuk mendorong pelaksanaannya.

UU nomor 26 tahun 2007, Perda nomor 6 tahun 2009, Keppres nomor 54 tahun 2008 tentang RTR Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Peta skala 1 :10.000 biasanya sudah dibuat. Masterplan provinsi berskala 1 : 20.000 ( berlaku tahun 2010 – 2030 ). Di tingkat kota/ kabupaten berskala 1 :  10000. Di tingkat kecamatan berskala 1 : 5000 ( struktur kota sampai kecamatan ). Di tingkat kelurahan ( detail ) berskala 1 : 1000. Masterplan provinsi DKI Jakarta rencananya sebelum Desember 2010 sudah tercantum di perda. Pusat2 pertumbuhan dianjurkan untuk disebar/ dipindahkan. Jangan ditiru yang jelek2 yang sudah kadung terjadi. Di kota2 besar dunia, energi dihemat dengan menggunakan sistim kereta subway ( bawah tanah ), monorel.

Denda 500 juta plus pidana 5 tahun bagi penyerobot ruang hijau. Tahu rasa.

dagowood_anisavitri.wordpress

Taman Dago ( wood ), dulu lokasi pomp bensin. Walikota yang menyenangi pepohonan ini memilih tidak memperpanjang sewa pengusaha pomp bensin di sini, tetapi menggantinya dengan ruang terbuka hijau untuk mengejar target RTH 30 %. Seingat saya, lampu di taman ini padam karena pemkot menunggak Rp.300 juta ke PLN. Karena penerangan jalan minim pada malam hari, geng motor seolah mendapat dunianya kembali. Ada korelasinya, pak Dada ?

70 % penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan di pulau Jawa. RTR mengatur berbagai kepentingan ( ekologis, pertanian, dsb ) di tempat yang sama. Land use ( penggunaan lahan ) menjadi tidak begitu kompleks. Terpenting adalah infrastruktur. Diupayakan busway, tak cuma di Kampung Rambutan, tetapi sampai Bogor. Di Jakarta, ada 1 – 1,5 juta komuter ( orang pulang pergi kerja dari daerahnya/ luar kota  ke kota / Jakarta setiap hari ). City planning gallery, bentuk keterbukaan tata ruang Kementerian Pekerjaan Umum ( PU ). Jakarta pada dasarnya kota delta ( dilalui 13 muara sungai ). Living in harmony with water.

Program dari daerah ( membangun jaringan jalan, penghijauan, dll ) yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan RTR. Selama pelaksanaannya, ada kontrol dari masyarakat dan level pemerintah. DPRD, LSM, tokoh masyarakat memantau. Blok M mau dijadikan apa, masyarakat tahu sehingga bisa mengontrol. Yang paling urgen, RTR dibuat dulu. Ada indikasi program utama, ada program jangka menengah. RTR idealnya tak ada pelanggaran. Jika melanggar, misalnya alih fungsi tata hijau, dikenai denda 500 juta dan pidana 5 tahun.

Menurut Global Competitive Index, Indonesia menempati posisi 54 dari semua negara dalam tingkat investasi. Kota anda enak ditinggali atau tidak ( liability ) tergantung kepedulian dan partisipasi aktif anda. Ada pula yang rencananya sudah bagus, tapi kotanya ternyata tidak baik. Masyarakat disarankan mendorong pemda-nya masing2 untuk membuat RTR sehingga turut terlibat pembangunan, demikian yang disampaikan Ir. Iman Sudrajat dari Kementerian PU dan Ir. Adi Widyatmoko, kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta di radio Trijaya ( 9/6/2010 ).

30 % Ruang Terbuka Hijau belum diadopsi perda lama.

meriamvandenburg_anisavitri.wordpress

Taman dalam kompleks Benteng Vandenburg, dekat pertokoan Malioboro, Yogyakarta. Karcis masuknya Rp 750 saja ( 10/1/2010 ). Kepentingan sejarah, ekonomi dan ekologi bisa diselaraskan jika punya kepedulian dan tekad kuat. Udara panas di luar, mendadak adem di dalam kompleks. Suejuk, sueejuuuk ...

Kepentingan ekologis dan ekonomi sering tarik menarik. Soal ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang daerah dengan pusat, sebetulnya hanya sekitar 15-20 %  yang diatur daerah. Mengacu pada UU nomor 24 tahun 1992, sebenarnya sudah disusun RTRW. Sekitar 30 provinsi sudah punya perda RTRW mengacu UU tsb. Sayangnya, konflik dengan kebijakan nasional. 58 % dari 500 kabupaten/ kota juga sudah punya perda lama yang memuat RTRW. Namun, aturan 30 % RTH belum diadopsi perda yang dulu.

Semangat otonomi daerah membuat pemda2 cenderung bernafsu menggenjot PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) secepatnya. Seringnya mengorbankan kepentingan ekologis ( lingkungan alam ). Namun, ada beberapa daerah yang kebijakannya tidak berubah karena masih sesuai dengan regulasi tergres. Lampung, contohnya. Tahun 2009 diapresiasi karena pengelolaan hutan yang brilyan. 80 % hutan damar dijaga kelestariannya. 20 % hutan budi daya, yang bisa dimanfaatkan. Ditanam kayu yang cepat tumbuh dan laku dijual. Tidak menggerogoti hutan kayu yang ada. Bedakan antara sisi regulasi dan sisi fakta di lapangan ( membangun sesuai daya dukungnya ). Kabupaten Tobi 97 % wilayahnya merupakan konservasi laut. Memanfaatkan potensi lokal yang ada, menghasilkan energi lebih 1 triliun per tahun.

Masyarakat menolak,  RTRW tertunda. Sosialisasikan dulu, dijembatani komunitas.

RTRW Jakarta mestinya selesai tahun 2009. Tertunda karena masyarakat menolak rencana pembangunan jalan tol dari Marunda sampai Muara Angke. Kuatir menghilangkan hutan bakau yang melindungi wilayah pesisir dari erosi, rob dan tsunami. Masih terjadi pro-kontra mengenai keputusan memutihkan  60 % kawasan yang telah berubah ( komersial ). RTH Jakarta sekarang 10 % ( rencana perda dulu 13, 94 % ). Menyikapi Perda baru  ( aturannya  80 % masih lama ), 20 % yang berubah semestinya yang ( lebih dulu ) diutak atik ( dikritisi ) oleh KLHS dan masyarakat. Secara komunitas oleh asosiasi profesi atau kelompok peduli. Secara politik oleh wakil rakyat di DPR.

Agar masyarakat ikut memantau dan peduli dengan perubahan di lingkungannya. Pertama, mereka harus paham dulu, apa gunanya RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah ) bagi kehidupan mereka ? Sosialisasikan di terminal2 ; wilayah ini akan jadi apa ? Jika masyarakat tidak tahu, bisa2 ( situ ( yang berfungsi sebagai tempat pengendalian banjir ) diurug untuk perumahan. Akhirnya timbul banjir yang merugikan masyarakat setempat. Runyam, kan ?

Setelah komunitas2 itu terintegrasi dengan pemda dan pusat, pemerintah sebagai fasilitator lebih mudah masuknya. Perguruan tinggi dan komunitas hijau adalah jembatan pemerintah dengan masyarakat. Mereka bisa mempopulerkan bahasa undang2 selama mereka mendampingi masyarakat. Ketidaktahuan bisa merugikan. Mahal2 beli tanah ternyata diambil untuk pembangunan jalan. Pantai seolah milik pengusaha, padahal ada sempadan pantai. Diberi masa transisi 3 tahun setelah perda RTRW ditetapkan. Pada masa ini yang menggugat akan kalah di peradilan. Setelah 3 tahun baru ada tindakan penertiban.

RTRW menjadi keseharian. Warga untung, negara untung.

170 juta orang ( dari 237 juta penduduk Indonesia ) menggunakan ponsel. Masyarakat jaringan. Pernah terpikir, masyarakat didapuk menjadi polisi lingkungan ? Peduli terhadap perubahan peruntukan, misalnya taman disulap jadi hotel, situ jadi mall. Warga bisa sigap mengingatkan dan memobilisasi rekannya untuk mencegah dan menggugat. Hal ini bisa terjadi jika RTRW  telah menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat. Hirarki Rencana Tata Ruang adalah RTR nasional, RTR provinsi, RTR kota/ kabupaten, RTR detail. RTRW menjadi panduan investasi, karena ada kepastian hukum, kata pak Bahar dan Nirwono Yoga di radio Trijaya ( 16/6/2010 ).

Lina Marlia dan Yayat Supriatna, planolog Trisakti, mengatakan, 23 Juni adalah Public Services Day, PBB. Ruang publik adalah ruang yang dapat dinikmati, diakses semua anggota masyarakat, meaningfull bagi komunitas, responsif ( misal di lingkungan perumahan padat disediakan ruang publik supaya tidak sumpek ), mengandung unsur2 kegiatan, dapat mencirikan kota dan menciptakan karakter kota. Ruang publik ( bisa berupa jalan, alun2, pasar, pelabuhan, pantai, waterfront ), fungsi utamanya relaksasi. Taman pun memiliki spesifikasinya. Taman Menteng beda dengan Taman Monas atau Mahakam. Anda memperhatikannya ?

Ruang publik yang masuk ke mal ( pujasera, plaza, dll ) menjadi ruang privat yang diurus institusi. RTH dalam RTRW DKI sebesar 13 %. Belum berani memasang 30 % sesuai UU. Yang publik 20 %, yang privat 10 %. UU nomor 26 tahun 2007 mensyaratkan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) dari luas wilayah kota. Problemanya ; bergesernya dan menurunnya kualitas ruang publik serta belum sesuai bagi kaum difabel. Rencana, dana, pelaksanaan yang benar adalah tantangannya. Rata2 RTH di kota besar kurang dari 10 %. Jika mau kreatif, tepi sungai bisa ditata menjadi wisata yang enjoy, seperti di Palembang. Niat pemda untuk menambah RTH bisa direalisasikan dengan cara itu. Dengan perantaraan pengembang, kewajiban fasos dan fasum yang tertunda, bisa segera dilaksanakan. PKPW : Penilaian Kerja Pengurus Wilayah. Ide kreatif dijalankan pengurus Tarakan. Walikota yang berprofesi dokter itu mengratiskan pemeriksaan pasiennya. Gantinya si pasien membayar dengan menanam pohon. Jadilah kota rambutan, kota nan sejuk.

Alat deteksi korupsi bernama LHKPN-KPK.

Kebijakan pro-rakyat, termasuk penyediaan ruang publik dan penghijauan, baru akan terlaksana dengan baik,  jika penyelenggara negara sudah bersih dari korupsi. Banyak harapan digantungkan pada KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Dalam lembaga amanat reformasi ini ada LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Kerjanya, memeriksa kekayaan pejabat tingkat eksekutif ( diharapkan tingkat di bawahnya akan mencontoh dalam skala internal departemennya ). Satu unsur untuk mencegah korupsi, kata Cahya Hardianto Harefa, direktur LHKPN – KPK di radio Trijaya ( 10/6/2010 ).

Ada bagian pendaftaran. Ada bagian pelaporan. Berfungsi sebagai  alat deteksi korupsi di lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi, DPR, DPRD, penyidik, hakim, direksi BUMN, BUMD, termasuk presiden dan para menteri. Namun, satgas dan staf ahli presiden belum/ tidak termasuk yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Bisa KPK yang aktif mendatangi. Bisa juga, pejabat yang mengunduh, mengisi dan menyampaikan sendiri ke KPK.  Kalau berkas pendukung sudah di-file di rumah, prosesnya cuma beberapa jam. Tapi kalau belum, memakan waktu beberapa hari karena ada dokumen yang harus dilengkapi. Data pribadi, harta bergerak, tak bergerak, penghasilannya, keluarganya, dll. Formulir pengisian HKPN bisa diunduh dari www.kpk.go.id

Pojok info harta pejabat di Gedung KPK. Info milik publik.

Untuk melihat harta pejabat bisa melalui pengecekan dari koran, sampling dan cek fisik ke lapangan. Setelah proses verifikasi kemudian masuk lembaran negara, berita RI, informasi UU. Sebulan kalau siap bisa diumumkan, dan menjadi milik publik, yang akan melakukan kontrol sosial. Sebelum dilantik, laporan harta kekayaan pejabat tsb disampaikan ke LHKPN. 2 tahun sekali melapor kembali. Setelah pensiun melapor. Ada mutasi, promosi jabatan, pejabat diminta melapor hartanya lagi. Pojok anti korupsi di Gedung KPK bisa dikunjungi masyarakat yang ingin tahu informasi harta pejabat tertentu. Ada panduan di sana yang bisa diklik. Ada ruang khusus wartawan.

Secara nasional, 80 %  pejabat sudah melapor harta kekayaannya. Inginnya KPK sudah 90 – 100 %. Yogyakarta, Jakarta, lebih 90 % pejabatnya sudah melapor. Yang paling rendah 60 %. Semua pegawai KPK sudah melapor, karena ada pengawasan internal di KPK. Sanksi administratif ada di UU KPK, bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan instansi yang bersangkutan. Kalau belum lapor, contoh sanksinya adalah ditunda keikutsertaannya dalam diklat2 di instansi ( berpengaruh pada kenaikan jabatan ).

Kolektif kolegial, tapi ada ayat pemimpin KPK boleh mencekal.

Direktur Pengaduan Masyarakat – KPK mengatakan, UU nomor 71 tahun 2000 mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Warga bisa melapor, mendatangi KPK, lebih bagus lagi dengan membawa bukti dugaan korupsi pejabat tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga saling menukar data dengan Dirjen Pajak. Pejabat yang terkendala mengisi formulir akan diberi bimbingan teknis. Alasan yang sering dikemukakan pejabat adalah sulit mengatur waktu. Namun jika mau memprioritaskan, sebenarnya mudah saja, seperti ibu wakil Menkeu kemarin yang sigap melapor harta kekayaan begitu terpilih. Mahfud MD sangat konsern, senang melapor ke LHKPN. Salah satu penyelenggara negara yang menjadi teladan kejujuran, tanggung jawab dan keterbukaan.

UU pembuktian terbalik ( yang bersangkutan membuktikan dirinya bersih dari korupsi ) masih digodok. Uji terbalik dilakukan jika sampah masyarakat ( koruptor ) masuk ranah pengadilan. Pegawai yang punya harta tidak sesuai gajinya, diurus lembaga penegak hukum lain ( Polri, Kejaksaan ). KPK mengurus jajaran eksekutif dan swasta yang terkait. Pasal 12 ayat 1 UU KPK, pimpinan KPK bisa mencegah tersangka pergi ke luar negeri. Pasal 21 ayat 5, menyebutkan sifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan pimpinan KPK. Namun, pasal 25 ayat 1 dan 2 UU KPK membolehkan pimpinan KPK membuat aturan di KPK. Karena waktunya tak cukup untuk membuat  peraturan pemerintah. Kalau tidak ada ayat ini, UU tsb menjadi tak berguna. Yang merasa dirugikan oleh aturan ini bisa menggugat praperadilan. Jika terbukti, yang bersangkutan bisa mendapat ganti rugi. Denda berupa uang.

Tenang menyeberang di zebra cross karena ada kepastian hukum.

simpang5_anisavitri.wordpress

Zebracross di Simpang Lima ( pertemuan Jl.Asia Afrika, Jl.A.Yani, Jl.Sunda, Jl. Karapitan, Jl.Gatot Subroto ). Dulu, jaman Belanda, batas timur Kota Bandung hanya sampai sini. Apakah anda merasa aman menyeberang di zebracross2 Bandung ( atau bahkan Indonesia ) ? Di Inggris dan negara2 maju lainnya, kendaraan mengalah jika ada orang menyeberang. Hak pejalan kaki ini dilindungi dengan tegas dalam UU sehingga mereka merasa aman menyeberang. Wujud kepastian hukum yang bisa dirasakan di jalanan. Kapan bisa begitu, ya ?

Bibit Samad Rianto tak pernah memeras orang. Disetori saja tidak mau. Selama Bibit menjadi Kapolda Kaltim ada 243  kasus ilegal logging yang ditangani. Peluang mendapat Rp.500 juta per kasus dengan mudah. Tapi Bibit menolak, karena tekadnya masuk kepolisian adalah untuk menegakkan hukum. Sekarang di usianya yang ke 60, Bibit hanya ingin memberantas korupsi.

3  November 2009, pada sidang MK, rekaman Anggodo diputar. Memang dia markus, kata Bibit. Ada rekayasa. Pengadilan sesat ( pernah ) terjadi di seluruh Indonesia. Hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Bukan hukum untuk hukum ( di atas kertas ) seperti yang terjadi sekarang. Bibit dan Chandra masih menandatangani surat2  KPK  ke dalam. Tapi tidak keluar ( eksternal ) lagi semenjak SKPP kasus mereka kalah di praperadilkan Anggodo. Yang menandatangani sekarang Haryono dan Yasin. Bibit Chandra tetap ikut rapat dan memutuskan. Di Indonesia, mengikuti  aturan belum tentu selamat. Sangat berbeda dengan negara lain. Di  Inggris, jika ada orang menyeberang di zebra cross, kendaraan pasti berhenti. Orang tenang menyeberang, karena ada kepastian hukum.

Habis 10 milyar untuk menjadi bupati Klungkung. Yang keluar cuma 6 milyar, gagal. Padahal gaji walikota hanya 6 juta. Lalu mengembalikan modalnya dari mana ? Perbuatan korupsi terjadi karena ada ekonomi hitam, polisi hitam dan hukum hitam. Yang dituduhkan orang pada KPK soal tebang pilih sebenarnya adalah strategi penyelidikan. Penuntutan disiasati agar berhasil menangkap semuanya. Nilai kebenaran yang ditegakkan KPK.

Gratifikasi, ‘hibah’ ke pejabat termasuk korupsi.

Gratifikasi, menjalin silaturahmi yang disusupi niat2 tidak baik, menanam budi untuk konflik kepentingan terkait jabatan tertentu, jika masyarakat mengetahui, laporkan ke KPK. Pemberian2 itu jika terbukti gratifikasi, dalam 30 hari kerja akan menjadi milik negara ( Dirjen Kekayaan Negara, Depkeu ). Jika perbuatan itu terkait tugas dan kewajiban si penerima, si penerima akan dipenjara 4-20 tahun plus denda 1 milyar, kata pak Sigit dari direktorat gratifikasi KPK. Tindakan ini termasuk area pencegahan. Pengawas internal Depkeu dan anggota KPK akan menghitung uang yang diterima dalam konteks pernikahan dan persiapannya terkait even tsb. Karena ada hubungan anak dan orang tua maka jika si anak menerima, bapaknya pejabat negara, penerimaan itu harus diklarifikasi.

Formulir berisi siapa pelapor, nilainya, apa kaitannya dengan pemberi yang bersangkutan. 8 % lebih pelaporan dari internal KPK. Kurang dari 1 % dari luar. Jika KPK terkesan main tangkap, itu tidak benar. Ada penyelidikan sebelumnya. Program pengendalian gratifikasi KPK menyentuh 6 pejabat/ penyelenggara negara dan pegawai negara/ BUMN/ yayasan/swasta yang menerima bagian dari APBN  ( ingat tukang cleaning bisa terima milyaran dalam kasus korupsi pajak di Surabaya ). Suap, hukumannya minimal satu tahun penjara dan denda. KPK memuatnya di berita negara. Di KPK, bila ada pegawai yang menerima gratifikasi, ia bisa melapor berupa e-mail, lalu tertulis. Segera lapor jika mendapat hadiah dari pihak tertentu.

Untuk mengecek pemberian itu gratifikasi atau bukan, tanyakan pada diri ; kalau saya tidak menjabat pekerjaan/ posisi ini, apa orang ini akan memberi ? Setelah melapor ke KPK akan dilakukan verifikasi ( akurasi nilai ), salah satunya dengan cara klarifikasi ( konfirmasi ke orangnya/ pejabat negara ). Pemeriksaan terkesan represif, tetapi kalau berinisiatif melapor sendiri ( self accesment ) terkesan  halus. Hibah termasuk gratifikasi, menurut pasal 12 C. Di Indonesia, isu korupsi yang berasal dari masyarakat  90 % terbukti.

Reformasi hukum, masalah dan idealnya.

Menarik mendengar apa yang dikatakan Bibit, salah satu pimpinan KPK  yang telah 30 tahun berkiprah di kepolisian. Tahun 1988-1989, beliau berdinas di Polres Jakarta Pusat. ( “KPK Menjawab” – Trijaya, 27/5/2010 ).

Masalah korupsi tidak ada jika,

  1. Sistem dalam aturan hukum, sistem politik, pemerintah dan DPR, tak ada money politic
  2. Integritas moral tinggi. Penjahat jangan jadi pejabat, karena memiliki keserakahan. Di Korea, ada pendidikan anti korupsi sejak kecil. Di Indonesia, sedang diupayakan kawasan bebas korupsi di 10 kota.
  3. Ada renumerasi, kesejahteraan diperhatikan. Seingat Bibit, tahun 1985 di Inggris, baru 2 tahun patroli sudah bergaji Rp. 1 juta. Senior intendant Rp 5 juta. Di Indonesia, sudah letkol ( 15 tahun ) baru bergaji Rp.450 ribu.
  4. Pengawasan.
  5. Budaya taat pada aturan.

Problematikanya,

  • Materi hukum yang dianut Indonesia masih banyak peninggalan Belanda. VOC bangkrut karena korupsi. Mungkinkah Indonesia demikian juga ?
  • Aparat penegak hukum akan bagus jika menerapkan 5 hal tersebut di atas. Orang gedongan di jalanan, moralnya harus bagus. Meski disetop petugas berpangkat sersan karena melanggar lalulintas, jenderal mesti patuh, karena di tangan sersan ada hukum.
  • Sarana dan prasarana harus mendukung. Jaman Bibit, polisi wajib tinggal di asrama di bawah mayor, sehingga mereka cepat  dimobilisasi ketika tugas mendadak. Kenyataannya sekarang, 35 % asrama Mabes Polri dihuni pensiunan.
  • Budaya taat pada hukum belum tercipta. Lihat tingkah laku masyarakat pengguna jalan di zebracross, halte, dsb.

Syarat menjadi anggota KPK  adalah memiliki kompetensi dan integritas,. Ada sekitar 700 karyawan di KPK. Jika berlaku jujur dan berkehidupan layak, aparat bisa bekerja dengan baik. Dengan jumlah karyawan yang terbatas, sementara masalah korupsi di Indonesia sudah begitu menggurita, maka KPK menyiasatinya dengan pengadilan terapung. Sebulan sekali keliling, dari Bontang ke Tenggarong, dst. Cerdik, kan ?

Rp. 500 juta per kasus pembalakan liar. Bibit tak sudi.

Ada 234 kasus ilegal logging yang pernah ditangani Bibit saat menjabat Kapolda Jatim. Peluang korupsinya Rp. 500 juta per kasus. Namun, beliau tak mau menerima suap, karena tekadnya masuk kepolisian adalah menegakkan hukum. Mengenai suap dan pemerasan yang dituduhkan kepadanya ( dalam kasus Anggodo ), Bibit dengan kalem berkata ‘jangan ngukur baju orang lain dengan baju sendiri’ ( orang yang biasa korupsi, akan mudah menuduh orang lain korupsi juga ).

Satu jam on the spot Rp.500 juta. Ada niat, peluang, kemampuan dan ada yang dikorupsi, maka terjadilah ( perbuatan korup ). Satu kasus utama, ekornya bisa 5-6 orang. Pernah terjadi kekisruhan di suatu daerah. Jaksa setempat yang menangani kasus penting itu lalu didampingi 4 anggota KPK. Para demonstran anti bupati setelah kedatangan KPK baru mau bubar, pulang dengan tertib. Begitulah  kepercayaan masyarakat yang diterima KPK selama ini.

KPK independen dan bertanggung jawab.

Meski dibilang lembaga independen, KPK bertanggungjawab pada Tuhan, rakyat ( melalui komisi III DPR ), dan BPK. Saat ini, KPK terus berupaya memberantas dan mencegah korupsi, diantaranya melakukan ;

  • Pendidikan anti korupsi ( di departemen pertanian, kawasan bebas korupsi di kota2 ).
  • Membangun komunitas anti korupsi ( 3-5 LSM yang bagus, misalnya ).
  • Pelayanan publik yang bebas korupsi. Diharapkan kemudian pelayanan publik menjadi nyaman, cepat dan terjangkau.

Pekerjaan KPK ternyata banyak, ya. Tidak hanya menangkap pejabat2 korup secara dramatis seperti terlihat di layar kaca dan koran2. Masa depan bangsa, bisa jadi, bergantung banyak pada keberhasilan KPK memberantas dan mencegah korupsi. Korupsi musuh nomor satu bangsa ini ( rating Indonesia nomor wahid ). Apapun lembaganya, baru berhasil mengemban tugas, kalau didukung penuh oleh masyarakat dalam pelbagai cara dan partisipasi. Ayo, bersihkan Indonesia dari korupsi. Ayo, dorong pemkot membuat RTRW terbaru dan melaksanakan perda dengan konsisten. Come on, people ..

(  lihat peta RTRBWK  di tikungan jalan, awasi pembangunan, dan tunggu hadiah-Nya ).

Iklan

Written by Savitri

7 Juli 2010 pada 10:27

Ditulis dalam Ragam

Tagged with ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: