Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Sarana umum & sarana sosial di lahan perumahan > 5000 m2, RTH, oksigen & PKL.

with 2 comments

Pedagang kaki lima ( PKL ) berlomba datang ke Bandung mengais rezeki. 78 % PKL yang menyesaki Kota Bandung berasal dari luar Bandung. Apalagi bulan Ramadhan ini, jumlah mereka membludak. Anda mesti lebih sabar meniti jalan dengan kendaraan anda.

Bulan ramadhan begini, banyak orang mengais rezeki ekstra untuk keceriaan lebaran anggota keluarga. Baju baru, oleh2 keluarga di kampung, unjuk kesuksesan dengan kendaraan baru ( yang bekas juga laku keras ). Mereka menggelar lapak, mendorong gerobak menuju tempat2 strategis. Mendadak kota riuh rendah dengan suara PKL menawarkan dagangannya. Sebelum itu, beban kota sudah berat, kualitas ruang menurun, ruang hijau berkurang. PKL tambah banyak artinya macet tambah parah (  satu jalan saja di pusat kota macet, praktis jalan2 sekitarnya ketularan macet ). Kebiasaan PKL  menjamur di bulan ramadhan, belum ada yang bisa mengurainya. Akhirnya, hanya dispensasi dan peringatan yang bisa diberikan ( malam takbiran sudah bersih, ya ). Kita lalu maklum dan menonton ( atau ikut nimbrung beli obralan di PKL ? yah, daripada mereka mencari uang dari mengemis atau merampas harta orang, kan ? keadilan ekonomi belum berpihak pada mereka ). Anggap momen pendekatan dengan wong cilik. Interaksi orang kota dengan orang desa. Take it easy, people ..

RTH minim, paru2 menjerit. Mana oksigennya ..

Kita bicara sisi lain dari kemacetan saja, ya. Oksigen. Betapa sulitnya kita menghirup udara segar dari hari ke hari ( oh, paru-paruku yang malang ). Anda sempatkan naik ojek melintasi kemacetan. Anda akan merasa masih beruntung di dalam mobil. Bisa pasang AC setiap saat. Hawa di luar kian panas, serasa mandi sauna/ uap. Full keringat. Kemanakah ruang hijau, produsen oksigen yang sangat dibutuhkan warga kota ? Mengapa pemerintah sampai harus menuangkannya di UU ? Minimal 30 % Ruang Terbuka Hijau ( RTH ), dalam 20 tahun, harus dicapai kota2 / kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam 3 tahun RTRW kota/ kabupaten harus selesai. RTH butuh dana dan space sehingga harus dipaksa oleh pemerintah dan DPRD. Saat ini, baru  9,6 %  RTH di Jakarta. Bandung 8,8 %, Semarang 17,7 % dan Surabaya 9 %, kata Lina Marlia dari Kementerian PU ( “Obrolan Tata Ruang”, Trijaya 28/7/2010 ).

Daripada ke luar kota untuk menghirup udara segar, lebih baik menanam pohon di kota sendiri. Banyak tanah pemerintah yang terlantar, kenapa tidak dihijaukan saja ? Kuburan dan tanah pinggir jalan bisa dikerahkan untuk menambah RTH. Naungan, kerindangan pohon diukur. Masyarakat bisa membantu, dengan menambah ruang hijaunya lebih dari 10 % di halaman masing2. Pemerintah bisa membantu pemkot/ pemkab di bawahnya yang mengalami kesulitan memenuhi target RTH. Contoh,  DKI kesulitan, pemerintah pusat bisa membantu. RTH adalah kewenangan pemkot.

Taman disponsori swasta. RTH menguntungkan kita semua.

Taman di sisi trotoar, depan SMA 3, Jl.Belitung, Bandung, bisa berkontribusi pada syarat minimal 30 % RTH kota.

Birokrat bisa memanfaatkan lahan terlantar publik. Pohon kamboja, melati, tanaman terjangkau, murah meriah. Dicatat, didaftar. Taman kecil, bisa dipasangi papan perusahaan yang mendanainya ( tapi tetap perhatikan proporsi dan keserasiannya ). Tekankan 30 % RTH ke developer. Taman punya nilai jual. Membangun RTH itu rugi adalah anggapan salah. Kehadiran taman justru menarik lebih banyak konsumen potensial. Jika memiliki kapling seluas 200 m2, maka 50 m2 dibangun, sisanya untuk RTH. PBB-nya akan lebih ringan ( insentif ) jika punya RTH privat. Roof garden,  deretan pot di gang kecil atau pot ( 5-15 buah ) di bawah jendela rumah bisa menambah RTH. Tempat sampah pun bisa dihijaukan.

Empat fungsi RTH  adalah  estetika, arsitektur, lingkungan dan ekonomi. Lina dkk di Kementerian PU berupaya mendorong pertambahan RTH ; dari 2 taman menjadi 4 taman, misalnya, dengan membantu membuatkan desain. Satu persatu walikota disentuh hatinya. Mereka tidak bisa dikumpulkan dalam satu kelas, lalu diceramahi. Mereka harus didekati dengan cara simpatik pada sikon yang tepat. Tahun 2015,  60 % lebih penduduk Indonesia akan hidup di perkotaan. Angka 30 % itu baru hitung-hitungan supaya tidak macet, longsor dan banjir ( belum termasuk dampak global warming ). RTH itu kepentingan umum. Siapa yang butuh oksigen, perjuangkan 30 % RTH ..

PAD mengecil karena RTH, pahala di akhirat membesar karena warga lebih sehat.

Diakui Nursiwan ( PDIP ), dari komisi V DPR RI, kewajiban 30 % RTH ini memang bagian yang tidak enak bagi pemda. PAD bisa mengecil.  Perlawanan yang tidak ringan akan dihadapi. Tapi, sekali lagi, tergantung political will, keputusan politik pemimpin daerah. Hak rakyat untuk mengetahui rencana RTH ( juga mendesak, mengawasi pelaksanaan dan perawatan RTH )  tertuang dalam pasal2 UU. Paradigma sukses juga dinilai dari RTH, bukan banyaknya mall dan banyaknya lampu lalu lintas. Mesti dipahami pemimpin daerah/ politis, bahwa membalikkan ruang yang ditelantarkan menjadi RTH bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, jangan bikin kebijakan yang salah ( karena akan sangat sulit untuk mengembalikannya ke keadaan semula ). Catatan buat dunia-akhirat.

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan diatur dalam UU no.2 tahun 2007, UU no.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Permendagri no.9 tahun 2009. Juga, UU Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum yang menyusul dibuat. Di Jakarta, ditambah SK Gubernur no.41 tahun 2001. Di ibukota RI ini, pengembang ( lahan perumahan lebih dari 5000 m2 ) diwajibkan menyerahkan tanah untuk sarana umum dan sarana sosial ke pemda. Dalam UU yang baru, fasilitas umum ( fasum ) dan fasilitas sosial ( fasos ) disebut sarana umum dan sarana sosial. Ketika ruang ini diserahkan ke pemda, semestinya diikuti kemampuan pemda untuk merawatnya ( operation maintenance ). Apalagi di lingkungan high class yang terbiasa dengan kualitas dan standar tinggi.

Sarana umum & sosial untuk publik, tidak dipungut biaya.

kolamrenangaadipura

Sarana umum di kompleks perumahan Bumi Adipura, Jl.Gedebage, Bandung. Warga luar kompleks boleh menggunakan, tentu dengan membayar karcis masuk untuk biaya perawatan. Di atas jam 10, saat matahari mulai terik, kolam lengang. Pengunjung memilih ngemil di pinggir kolam yang berpayung, mencari keteduhan.

Sarana umum dan sarana publik sebetulnya diwajibkan dalam bentuk tanah saja. Kemudian, masyarakat secara swadaya atau pemda bisa membangun sarana di sana sesuai perijinan yang sudah diberikan ( misalnya, untuk mesjid, lapangan olahraga, dsb ). Jika, pengembang berbaik hati membangun sarana tsb ( melebihi ketentuan UU ), mereka akan mendapat nilai positif dari masyarakat. Ada yang menyiapkan pemakaman, membuat shuttle bus ke Jakarta, dsb. Setahun setelah selesai pembangunan, sarana itu harus diserahkan ke pemda. Jika, terjadi kasus jalan di kompleks pemukiman tidak boleh dilalui masyarakat umum, harus dilihat dulu perijinannya. Apakah itu masuk persyaratan  yang diwajibkan dalam perolehan izinnya ? Jika di izin tidak ada, lalu dibangun jalan oleh pengembang, mungkin itu yang menjadikannya eksklusif ( privat hanya untuk penghuni perumahan ). Tapi, secara prinsip, sarana umum dan sarana sosial ditujukan untuk masyarakat umum. Free ( masuk jalan atau pintu gerbang tak boleh dipungut biaya ).

Perhitungan kebutuhan sarana dalam perijinan sudah ditentukan, sehingga pemda, pengembang dan masyarakat tak boleh mengubahnya. Mestinya untuk mesjid, lalu didiskusikan sendiri jadi kolam renang, itu menyalahi aturan. Ada kondisi2 yang tidak bisa diubah, tapi bisa dibicarakan. Di Singapura ( yang kapitalis ), 65 % perumahan dibangun oleh pemerintah ( jadi seperti sosialis ). Di Thailand, 30 % prasarana, sarana dan utilitas berupa hibah pemerintah kepada masyarakat. Di Malaysia, tengah dibangun educity ( Iskandar City ), kota pendidikan meliputi jenjang SD hingga SMA, stadion olahraga, dll. Bagaimana dengan Indonesia ? Dengan sarana umum dan sarana sosial di perumahan sekitar kita ? Masyarakat setempat mau memanfaatkan, tapi pagar ditutup ( tinggi pula ). Eksklusif. Apa daya ?

Iklan

Written by Savitri

23 Agustus 2010 pada 15:58

Ditulis dalam Ragam

Tagged with , ,

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. @ Auki :
    Silakan. Caranya sudah dikirim ke alamat e-mail anda. Sama2.

    Savitri

    11 Januari 2011 at 07:28

  2. Great Job.
    Saya mahasiswa Perencanaan kota.
    rasayanya ingin belajar banyak dari blog ini.
    salam Hangat ya……

    Saya ingin mendapat bukunya, bagaimana caranya?
    balas tangapanya lewat email saya ya….

    wao, saya senag sekali bisa liat blog ini.
    ingin belajar banyak dari blog ini.

    Trimakasi.

    Auki

    9 Januari 2011 at 08:22


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s