Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

“Kajian terhadap permohonan” di surat Dede hilang, lalu Pemprov vs Pempus ? Who did it ? Tangkubanparahu, nasibmu ..

leave a comment »

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, beradu argumen dengan Putra Kaban, Dirut PT GRPP soal pengelolaan TWA Tangkubanparahu. Kadang saya berpikir, negara ini punya rakyat, pemerintah atau investor, sih ? Terlihat dominasi penguasa ekonomi menguasai sendi2 pemerintahan dan hajat hidup orang banyak. Kekuatan uang acap kali mengalahkan aturan hukum. ( foto : courtesy of PR )

Pemprov Jabar bersikukuh meminta Menhut RI mencabut SK Menteri Kehutanan no.SK.306/Menhut-II/2009 yang memberi Izin Pengusahaan Pariwisata Alam ( IIPA ) Taman Wisata Alam ( TWA ) Tangkupanparahu pada PT.Graha Rani Putra Persada ( GRPP ) karena tidak dilengkapi rekomendasi gubernur sehingga dinilai cacat hukum. Gubernur Ahmad Heryawan bahkan sempat menegur langsung Dirut PT GRPP Putra Kaban karena tidak melengkapi syarat rekomendasi gubernur untuk kepemilikan IPPA tsb.

Ahmad Heryawan saat mendampingi Menteri Kehutanan Zulkifli meninjau langsung kondisi TWA Tangkubanparahu ( 12/8/2010 ) berkata,”Sesuai dengan aturan, proses perizinan itu harus ada rekomendasi gubernur. Sampai saat ini, saya tidak pernah merasa memberikan rekomendasi untuk IPPA PT GRPP. Rekomendasi itu tidak ada.” Syarat untuk pemberian izin memang berada di tangan Menteri Kehutanan, namun sebelum SK keluar harus ada syarat prinsip yang dipenuhi. Salah satunya, rekomendasi gubernur. Hal itu tertuang dalam Kepmenhut no 446/KPTS-II/1996 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Hukum tidak boleh dilanggar. SK ini menabrak PP dan Kepmenhut, lanjut Heryawan.

Bukan rekomendasi, koh. Tapi kajian menegur halus ..

Menurutnya, jika PT GRPP atau Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ( PHKA ) Departemen Kehutanan menilai surat yang pernah dilayangkan wagub Dede Yusuf sebagai rekomendasi, itu adalah kesalahan. Dalam surat wagub itu tidak ada pernyataan bernada rekomendasi, namun penyampaian kajian pertimbangan pada Menhut soal apa yang terjadi tentang perizinan PT GRPP. Rekomendasi dikeluarkan oleh gubernur, bukan wagub.

Di sisi lain, Putra Kaban tak keberatan jika dilakukan kajian hukum terhadap perolehan IPPA tsb. Sebagai investor, pihaknya hanya menjalankan pengelolaan, karena telah didukung BKSDA dan pemerintah, katanya. Kalau salah, silakan dihukum, ajukan protes ke pemerintah pusat. Kami sebagai investor hanya berjalan kalau sudah ada dukungan dari pemerintah. Menurut dia, sesuai PP no.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk kawasan konservasi, kewenangan pengawasan sepenuhnya ada pada pemerintah pusat. Kaban menilai, rekomendasi gubernur bukanlah keharusan dalam PP 18/1994, dan jika tidak dimiliki pun tidak ada sanksi.

Kaban juga menilai, selama ini,  PT GRPP telah mengelola dan membangun Tangkubanparahu dengan profesional dan menghasilkan Rp 3,5 miliar dalam kurun waktu 10 bulan. Jumlah yang menurut Kaban setara dengan hasil pengelolaan Perum Perhutani dalam 3 tahun. Uang sebesar Rp 1,4 miliar telah disiapkan untuk kontribusi Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Pencairannya menunggu hasil audit BPK. ( cek, betulkah ?? ).

Investor dipersulit, atau mempersulit  ? ( dengan manuver ). 30 tahun ??

Saya ahli hukum. Saya tentu tidak akan main2 dalam melengkapi aspek hukum. Namun, kenapa investor seperti dipersulit ? Sedangkan presiden sendiri menyatakan butuh investasi di mana2, kata Kaban. ( semua orang tahu kualitas banyak penegak hukum kita seperti apa, berapa yang betul2 berdedikasi dan amanah ? Seingat saya, presiden butuh investasi yang tidak hanya melulu pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Menyentuh rakyat kecil, masyarakat setempat. Lagipula, kita, warga Jabar, sudah kenyang dengan investor yang memperkaya diri, keuntungan dibawa ke tempatnya sendiri. Berapa yang disisakan untuk masyarakat lokal tempat ia mengeruk uang ? Tolong, bicara dengan bab yang benar. Jangan asal comot, sekedar men-justifikasi dalih. Mengadu pemprov dengan pemerintah pusat ? Jadi investor ‘terhormat’ begitu kerjanya, ya ? Siapa yang mau babak belur ? ).

Menhut Zulkifli Hasan menegaskan, penyelesaian polemik IPPA TWA Gunung Tangkubanparahu harus tuntas 2010. Terbuka kemungkinan IPPA yang dikantongi PT GRPP dicabut dan pengelolaan dialihkan ke pihak lain. Keputusan finalnya harus dibicarakan dengan berbagai pihak lalu dicari jalan keluar terbaik. Selain meninjau lapangan bersama anggota DPRD Jabar, DPRD Kab. Subang dan bupati Subang, Zulkifli juga menerima pemaparan perolehan IPPA PT GRPP melalui SK yang bermasalah tsb ( tertanggal 29/5/2009 ).  Dengan SK itu, mantan Menhut M.S.Kaban ( bukankah dia pejabat yang diperiksa KPK karena dugaan korupsi ? ) memberi hak pada PT GRPP untuk mengelola kawasan hutan seluas 250,7 hektar, terdiri blok pemanfaatan seluas 171,4 hektar di Kab.Bandung Barat dan Subang, serta hutan lindung Cikole seluas 79,3 hektar di Kab.Bandung Barat, selama 30 tahun !

Rekomendasi Gubernur baru diajukan setelah SK Menhut keluar ? Logikanya mana ?

Zulkifli sempat menanyakan kelengkapan rekomendasi gubernur itu ke Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ( PHKA ) Departemen Kehutanan, Darori. Jawabannya, rekomendasi itu memang belum dimiliki, meski SK Menhut untuk PR GRPP telah keluar. ( PR, 13/8/2010 ).

Wagub Jabar, Dede Yusuf menegaskan dirinya tak pernah memberi rekomendasi atas nama pemprov Jabar mengenai IPPA tsb. Surat yang dikirimkannya ke menhut, tahun 2008, adalah teguran halus bahwa persetujuan izin yang diberikan menhut tentang pengelolaan oleh PT GRPP sudah menyalahi prosedur, kata Dede ( 13/8/2010 ). Surat nomor 593/2864/Binprod dengan tanda tangan Dede Yusuf dikirimkan ke Menhut M.S.Kaban tertanggal 2 September 2008. Isinya berupa kajian terhadap permohonan rekomendasi izin lokasi pengusahaan pariwisata alam di TWA Gunung Tangkubanparahu atas nama PT GRPP. Menurut Dede, pada poin kedua ditegaskan bahwa telah terjadi penyalahan prosedur. Persetujuan izin prinsip nomor S.508/Menhut-IV/2007 yang diberikan menhut pada PT GRPP sudah diterbitkan, sedangkan permohonan rekomendasi gubernur baru diajukan.

Jadi, salah kalau surat wagub itu dijadikan rekomendasi, karena justru sebenarnya adalah teguran halus kepada Menhut atas adanya ketidaksesuaian prosedur, ujar Dede. Kesalahpahaman ini mungkin disebabkan oleh perubahan bunyi perihal surat.”Saya pernah melihat surat saya itu bunyi perihalnya menjadi rekomendasi izin lokasi pengusahaan. Bagian kajian terhadap permohonan dihilangkan, jadi maknanya berubah,” ujar Dede. ( ada kesengajaan dari oknum tertentu yang mendapat imbalan ? ingat kasus hilangnya ayat tembakau di UU Kesehatan tempo hari yang disinyalir dilakukan oknum pegawai atas permintaan sebuah perusahaan rokok. Modusnya mirip, ya ? )

BKSDA  Jabar bilang Rp 3,5 miliar. Perhutani Jabar-Banten Rp 10,6 miliar. Mana nih ?

Perum Perhutani Unit III Wilayah Jabar dan Banten membantah pernyataan bahwa selama tahun 2006-2009, Perum Perhutani Jabar hanya memperoleh pendapatan Rp 3,5 milyar. Pernyataan Dirut PT GRPP itu distorsi. Tahun 2004-2006 pengelolaan TWA Tangkubanparahu oleh Perhutani Jabar dan Banten mencapai Rp 10,6 miliar. Dari 1 Januari – 21 Juni 2007, Perhutani memperoleh pendapatan Rp 2,19 miliar, karena per 22 Juni 2007, pengelolaan diambil PT GRPP, kata Kepala Perum Perhutani Unit III Jabar dan Banten, Bambang Setiabudi ( 13/8/2010 ).

Jumlah pendapatan yang diungkapkan Kaban tak berdasarkan data yang ada. Selain itu, menurut Bambang, Kaban tidak mempunyai kewenangan untuk berbicara mengenai pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani Jabar. ( lho, gimana ? kata Kaban, dia ahli hukum dan pihaknya bekerja profesional. Yang bener, ah ). Pendapatan yang diperoleh Perum Perhutani sudah valid karena sudah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk langsung oleh Badan Pemeriksa keuangan ( BPK ). Perum Perhutani tidak ingin berpolemik dengan PT GRPP.”Sekarang, kami hanya ingin mengklarifikasi semuanya, yakni dengan mengirim surat pada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, melalui Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ( PHKA ) Departemen Kehutanan,”kata Bambang.

Sebagai institusi negara, Perum Perhutani siap menerima penugasan apapun yang diinginkan pemerintah.”Kami siap selama dalam koridor dan sesuai dengan kemampuan dan tugas pokok kami, termasuk soal pengelolaan TWA Tangkubanparahu,”ucapnya.

Di ring seberang, Putra Kaban mengatakan data pendapatan pengelolaan Tangkubanparahu yang dikeluarkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam ( BKSDA ) Jawa Barat. Bukan kami. Rachman Sidik, kepala BKSDA Jabar, memaparkan data perbandingan pendapatan antara Perhutani dan PT GRPP itu di depan Ahmad Heryawan dan Zulkifli Hasan saat mereka memantau TWA Tangkubanparahu ( 12/8/2010 ). Anda kira2 sudah bisa menakar, siapa kiranya yang bermain di sini ?

=====

Tambahan :

MS Kaban harus sering berurusan dengan KPK. Semuanya, dugaan kasus korupsi. Setelah aliran dana BI ke DPR,  mantan menhut ini juga diperiksa soal dugaan korupsi hutan di Pelalawan, Riau. Dalam kasus Pelalawan, Kaban diduga menerbitkan dispensasi penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada perusahaan-perusahaan di Pelalawan. Atas izin RKT inilah, perusahaan tersebut dapat melakukan penebangan hutan. ( http://www.inilah.com/berita/politik/2008/09/08/48488/ms-kaban-diburu-kasus-pelalawan/ )

Iklan

Written by Savitri

4 September 2010 pada 19:52

Ditulis dalam Ragam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: