Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Dalang semesta, global, lokal. Citizenship atau identitas SARA ?

leave a comment »

s

Hoax di Rwanda, Afrika menyebabkan genosida suku Hutu atas suku Tutsi. Hoax adanya senjata pemusnah massal di Irak membuat negeri itu luluh lantak oleh rudal AS cs. Hoax kapal AS diserang Vietnam Utara meletuskan Perang Vietnam yang mempermalukan AS. Hate speech di medsos AS membuat rakyat terbelah dan Trump yang rasis terpilih memimpin AS. Dalangnya, departemen propaganda nun jauh di Rusia. Di Indonesia, marak penyebar hoax/berita palsu, ujaran kebencian/ hate speech, penghangus akun medsos semacam Saracen. Salah satunya, F MCA yang menjiplak nama MCA milik alumni 212 ( ILC, 6/3/2018) yang dianggap sebagian pengamat medsos, mengidap waham atau ‘sakit’, seolah terkepung’ oleh ‘musuh’ di negeri sendiri. Karena merasa di zona perang, mereka merasa boleh melakukan apa saja untuk membela kelompok mereka sendiri berdalih membela Islam. Polisi silakan menindak mereka sesuai aturan yang berlaku/ UU ITE ( penjara 6 tahun/ denda Rp 1 miliar) . Netizen bisa melaporkan laman para kriminal medsos ini ke situs Kominfo, operator portal medsos dan kepolisian. Jangan men-share konten tanpa cross check dulu fakta sebenarnya dari sumber kredibel. Facebook, Twitter, Instagram dll yang secara tak langsung menangguk untung dari beredarnya hoax/ melonjaknya viewer, bisa dimintai pertanggungjawaban, minimal menempatkan ahli IT-nya di sini untuk men-take down akun2 perusak kerukunan bangsa ini. Media kredibel mengedukasi masyarakat untuk pintar menggunakan smartphone. Hindari hoax dan hate speech. Bijaklah ber-medsos demi keutuhan negara.

Dalang. Polarisasi. Dikotomi. Siapa di balik penyerangan ustad di Cigondewah, Cicalengka dan Lamongan ? Siapa yang diuntungkan ? Akankah menghancurkan kita jika terus misterius ?

( Isu yang diposting bulan ini : kasus intoleransi/ penyerangan pemuka agama, hoax F MCA, penyiraman Novel, siapa next wapres Jokowi ? nyoblos partai apa 2019 ? Zakat 2,5% PNS, OTT kepala daerah, UU MD3 kebal kritik, KPK oleh MK tak independen ? KPK dilibatkan di penertiban Puncak, kesetaraan tanah Yogya, tetap hukuman mati bagi pengedar narkoba, peringkat layak investasi Indonesia ).

HOAX F MCA BIKIN PEMARAH RUSUH . KRITIS DONG !

Kemarin ( 27/2/2018) ditangkap TAW, dosen universitas di Yogya, karena menyebar hoax pembunuhan muazin, padahal cuma korban pencurian disertai kekerasan. Si dosen mengaku, menyebar berita bohong tsb ( di-share 7000 kali ) tanpa mengecek lagi. Tertangkap pula, F MCA, kelompok penyebar hoax lebih merusak dari Saracen. F MCA ( MCA tanpa F milik 212 yang fobia Ahok/ gubernur non muslim etnis Tionghoa ) lebih kental muatan ideologisnya daripada motif ekonomi. Ditambah merusak akun lawan ( menjebak dengan tautan bervirus ).

Pastinya, bukan awam yang iseng, maksa beken demi rating follower. Pintar IT namun bermental bobrok. Miskin budi pekerti. Minus wawasan kebangsaan. Fitnah, ujaran kebencian sarat SARA, hoax penyerangan pemuka agama, menghina presiden dan tokoh2 publik agar masyarakat benci dan terpecah belah. Kenapa bisa ?

Minat baca warga Indonesia nomor 60 dari 61 negara, sedikit di atas Bostwana, Afrika. Sedangkan, partisipasi medsos-nya masuk 5 besar dunia. Dina OS ( blogger Kajian Timur Ttengah ) menyebutnya Indonesia ‘darurat dengkul’. Banyak orang bego memaki-maki kasar nan kotor pada orang yang tahu fakta sebenarnya namun tak disukainya. Di medsos, lebih terbaca, bahkan sampai menghasut pengguna lain untuk ramai2 mengadu pada FB agar memblokir akun tsb ( menghanguskan akun ). BHS contoh korbannya, di mana para simpatisan ISIS termasuk sejumlah ustad di sini, yang alergi dengan kebenaran di Suriah.

Di TV lebih terlihat ( acara talkshow yg menghadirkan pembicara dan akademisi yang gemar mengumbar kritik pada pemerintahan Jokowi namun nihil solusi. Jadinya kayak penonton yang cuma omdo garing, menyalahkan pemain ( anak TK juga bisa, keilmuan profesor RG baru sebatas itu . Bisa tidak, kenyinyiran ala kacamata kudanya/ satu sudut , yang pesimis mengecilkan itu diimbangi solusi bermutu, setidaknya pendekatan keilmuan sekelas Mahfud yang optimis membesarkan hati pemirsa ? RG termasuk guru besar yang digaji 3 kali lipat ? / bikin jurnal internasional tidak ? Kita tahu, profesor/ guru besar dihargai karena solusi keilmuannya pada problem bangsa berupa karya ilmiah, paten dan pemikiran mencerahkan. Gak ngoceh, merasa hebat sendiri ). Karena jadi pemain gak bisa. Boro2 kepilih.

Di acara ‘Rumah Uya’- Trans7, para gadis yang dikhianati pacarnya langsung melabrak tersangka pelakor/ perebut begitu emosional tanpa cek fakta. Padahal cowoknya yang matre, pemuja fisik, pembohong nan playboy itulah yang salah. Si biang kerok masih ngotot dibelain meski ketahuan selingkuh dengan banyak cewek, bahkan memperalatnya ( mobil/ rumah pinjaman cewek satu dipakai untuk memikat/ php cewek berikutnya ). Kemana rasio dan harga diri para cewek yang sudi ‘dimadu’ cowok. yang masih tergantung orang tua, ngaku2 kaya padahal pengangguran, bahkan cuma punya mr.p, sampai berlutut, menyeret mengiba begitu. How can girls run the world, kalau begini ? Malu-maluin.

Salut untuk seluruh kru RU yang beraksi bak detektif pro, gigih mengungkap kebenaran bagi klien yang resah. Host Uya yang lucu menghibur lebih keren kalau tidak bikin cemburu istri dengan tak pegang2 cewek yang bukan muhrim-nya. Jaga reputasi bos ( CT, produser ) dan Umi yang religius ya. Pria terbaik adalah yang paling baik pada istri. Dibalik orang hebat ada wanita ( ibu/ istri) hebat. Kejatuhan AAG, YM, AD dan MT karena perlakuan buruk pada istri ( pertama//selingkuh ).

Tonton juga acara ‘Ruqyah’ tiap Sabtu jam 6- 6.30 di Trans7 agar tahu ciri orang kesurupan jin dan cara mengatasinya. Tak lupa co-host Haruka, gadis Jepang kw yang usil nan lucu, menambah keseruan reality show yang ditonton jutaan pemirsa seluruh dunia. Wow. Bantu Indonesia menemukan pendamping hidup yang baik. Negara kuat ditopang keluarga2 sakinah. Dimulai sejak memilih pasangan yang tepat ).

Di rumah kost, dan aksi demo masif di Monas, sudah saya ceritakan di posting2 sebelumnya, banyak orang malas berpikir. Malas baca.

Alm.Zainudin MZ berkata : jika yang mayortas/ besar bisa menahan diri, yang minoritas/ kecil tahu diri maka keragaman di Indonesia bisa berbuah damai sejahtera. Soekarno mengibaratkan etnis Tionghoa seperti kaki lipan yang bersama kaki2/ suku2 lain di nusantara menopang badan lipan/ NKRI.

Etnis Tionghoa masuk Indinesia abad ke-16.Seperti suku Arab, India, Melayu, kita semua pendatang dari berbagai penjuru dunia, dimulai pasca letusan Gunung Toba yang menenggelamkan daratan Atlantis dan menewaskan sebagian besar manusia karena tertutupnya sinar matahari selama berminggu-minggu oleh debu vulkanis Toba.

Beragam luka yang diderita bangsa ini seharusnya membuat kita bijak. Empati. Tahu rasanya lapar, didiskriminasi, direndahkan, dihina, difitnah, diperbudak, diburu, dipecah belah, diadu domba, ditindas, disiksa dan ditumpas/ dibunuh ( – nya orang2 yg kita sayangi ) supaya kita hati2 bicara , memperlakukan orang lain sebaik kita ingin diperlakukan. Golden rule. Agar kekelaman hati manusia ini tidak terulang lagi. Sebagai bangsa manusia di Indonesia, rasa kemanusiaan kita mestinya melebihi sekat2 kesukuan, keagamaan, kebudayaan, tuntutan pekerjaan. dsb. Citizenship menyatukan kita sebagai bangsa ( bukan agama ).

Politik jangan di bawa ke ruang keagamaan, kata Din Syamsuddin ( tema khobah masjid ala Bawaslu selama proses pilkada 2018. Cukup pemuka agama diundang untuk berdiskusi tentang kerukunan beragama selama pilkada, menghindari politik identitas SARA untuk pemenangan calon tertentu ). Tapi mbok agamawan juga jangan permisif membiarkan para penumpang gelap/ pengusung politik identitas SARA masuk ke lingkungan agama dan membakar emosi massa/ umat, terlebih simpatisan ISIS yg naif dan pemarah. Jika pihak tertentu terpaksa menertibkan mereka dengan caranya, trauma umat menjadi tameng mereka utk menyerang polisi/ pemerintah/ negara. Berpikirlah jernih.

Untunglah, yang ( ingin )rukun di Indonesia masih jauh lebih banyak, sehingga percikan2 persekusi balasan itu tak sampai menggoyahkan negeri ini. Buih HR jadi tahu rasanya dipersekusi sehingga tak merasa hebat, besar dan benar sendiri. Betapa intimidasi, waswas yang mereka tebarkan selama ini pada etnis dan agama lain juga membekaskan trauma. Apa bedanya ? Selalu ada hikmah di balik peristiwa buruk, tak beradab sekalipun. Yang lapar, belajar menahan lapar. Yang miskin, belajar hemat. Yang dipersekusi, belajar menahan marah. Peristiwa memberitahu, mengajari kita ( dan menghajar kita kalau bebal ).
Disinyalir 60 ribu intel asing. beroperasi di Indonesia. ( ILC. 13/2/2018). Ketakutan/ kecurigaan ustad 212 dan simpatisannya terhadap insiden pembunuhan/ penyerangan terhadap ulama/pemuka agama belakangan ini seperti paranoia ( pembela ) koruptor terhadap wewenang penyadapan KPK.

ULAMA DISERANG. ELEKTABILITAS PRESIDEN DIINJAK.

Penumpang gelap di pilkada serentak ( calon kepala daerah yg tertangkap OTT KPK ) mirip penumpang gelap di aksi 212. ( pemaksa khilafah, rombongan sakit hati KMP yang bersyahwat politik ). Dalang terorisme global ( zionis AS ) yang di-counter dalang lokal ( terorism state/ operasi intelijen ? seperti kerja kotor yang dilakukan Khensi Himura, Itachi Uchiha, hitman MNC ). Lalu, saya teringat kasus pembunuhan Munir, penghilangan paksa sejumlah aktivis, operasi petrus, pemberantasan G30S/PKI, pembunuhan ‘dukun santet’, penyerangan agamawan, kriminalisasi Antasari, pemenjaraan Abubakar, penyiraman air keras pada NB, dsb, adalah upaya rezim untuk menjaga keutuhan negara. Terlepas itu rezim yang represif/ buruk atau bukan. Mekanisme negara mempertahankan diri menurut persepsi penguasa di masanya. Seperti para jedi Star Wars otomatis bertindak bila galaksi dalam bahaya kehancuran.

Wapres JK, disusul presiden Jokowi minta misteri penyerangan ini diungkap, lalu Kapolri berjanji akan menuntaskannya. Anda yakin ?

Kerja polisi kita hebat, selama tak ada hambatan politis ( atau pertimbangan strategis ). Jika hanya tertangkap pelaku di lapangan, anda jangan bersedih. Baca sejarah kelam berbagai bangsa untuk meredakan kegalauan hati. That’s the way it is.Thank God, we survive..

Lebih bijak dan adem jika para korban dan keluarganya merelakan tragedi kehilangan/ kemanusiaan yang terlanjur terjadi dan melanjutkan hidupnya dengan ikhlas. Ikhlas dengan ketentuan-Nya Sang Dalang semesta.
Ustad Ab Bsr yang lansia/ 80 th dan sakit- sakitan bisa jadi tahanan rumah jika mengikuti prosedur grasi seperti terpidana lainnya ( mengaku bersalah ). Jika Antasari yang banyak berjasa dalam pemberantasan korupsi negeri ini dan sebenarnya tak bersalah dalam kasus pembunuhan rekayasa tsb mau mengikuti prosedur grasi, semestinya Ab Bsr yang terbukti mendanai kelompok bersenjata dan mendirikan organisasi radikal yang membahayakan NKRI tahu diri/ menelan gengsi untuk syarat grasi.

Kita jangan terbiasa kasihan pada orang kepala batu/ tidak insyaf dengan kesalahannya karena kondisi mengibakan. Pada perang dengan zionis kelak ( PD III, kita akan berhadapan dengan anak2 TK yang sudah didoktrin paham zionis secara sistematis. Mirip drakula cilik yang menerkam leher dan menyedot darah korbannya hingga kering setelah korban terperdaya wajah imutnya. Setan bisa berwujud wajah tua yang ringkih yang tidak tobat/ tak paham bahwa perbuatannya salah dan pemikirannya berbahaya. Jika keluarga dan simpatisannya juga menganggapnya tak bersalah, anda bisa bayangkan dendam laten yang mengendap di hati anak cucunya ? Bom waktu yang meledak suatu saat nanti.

Penting, pengakuan bersalah itu dari mulut penggerak pikiran radikal seperti Ab Bsr. Untuk menurunkan tingkat pengaruhnya pada para pemuja fanatiknya, dan menghentikan pikiran liar para pemula yang naif. Menegaskan bahwa radikalisme berdalih jihad adalah tindakan salah yang dihukum berat dan ditolak di Indonesia. Tetap dibui dengan maximum security jika tetap kepala batu merasa benar. Pilih tobat atau membusuk di penjara ?

Mahfud: menghimbau muslim agar jangan pemarah. Tanda belum beragama dengan benar kalau hati belum damai ( ribut,. curigaan, emosional, cenderung menyalahkan pihak lain ), karena agama untuk kedamaian. Islam itu damai.

TPGF? LET IT GO

Sempat terlintas, jika NB tak menghegemoni KPK, apakah para komisioner jadi lebih gigih menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta/ TGPF kasus penyerangan NB ? Komnas HAM lalu membentuk tim pencari fakta untuk mempercepat penuntasan kasus penyerangan NB. Apa NB akan senasib dengan Antasari, Bibit, Chandra, yang tak pernah mengetahui dalang sebenarnya yang membuat mereka teraniaya ? Terus menimpakan beban ke pundak presiden atas semua malpraktek operasi dan intrik politik bisa berbuah silakama/ elektabilitas Jokowi terjun.

Kita bisa melihat serangkai kasus intoleransi dan penyerangan agamawan yang tak terselesaikan dari perspektif itu. Orang2 yang beragama secara emosional dan pemarah itu dengan gampang menyalahkan polisi, intel, presiden dan negara. Siapa yang diuntungkan ? Lawan politik Jokowi, atau juga antek AS di sini yang tak mau Indonesia rukun dan damai. Sejak PS kembali dari pengasingannya di Yordania, masyarakat Indonesia mulai terbelah oleh ambisinya berkuasa / obsesinya memulihkan nama baik. Saya masih ingat belasan tahun lalu, PS membentak pewawancara yang menguji rasa nasionalismenya. Ia terus menekan host sampai acara usai.

Sepertinya, terusir dari Indonesia menjadi pengalaman traumatik baginya yang selama karir militernya begitu nenggebu untuk nengharumkan nama Indonesia ( baca : ada tirai kabut di matanya. yang membuatnya sulit melihat secara jernih berbagai peristiwa di tanah air, termasuk hasil pilpres 2014. Kekurangan ini dimanfaatkan para opurtunis untuk merapat dan menggunakan uangnya. Seperti klaim kalah tipis 3 % ditambah aneka kecurangan pemilu ( asumsi tanpa fakta ) yang terus didengungkan FZ cs sampai hari ini. Fakta sebenarnya bahwa selisih kemenangan Jokowi sampai 8 juta suara dan membuktikan klaim 100 ribu suara adalah hal mustahil di MK, tak juga menyadarkan PS dari bisikan2 yang melenakan egonya.

Salah satunya karena pertimbangan tsb, saya cenderung kembali memilih Jokowi sebagai presiden RI tahun 2019 – 2024. Namun, kali ini Nasdem ( Nasional Demokrat ) partainya. Partainya Surya Paloh ini terlihat menawarkan dan membuktikan hal baru yang kita dambakan selama ini : politik beradab tanpa mahar, mengusung capres tanpa syarat, bersama PPP Romahurmuziy walkout memprotes pengesahan UU MD3 yang nyeleneh ( membuat DPR kebal mengeritik tapi emoh dikritik/ direndahkan ), menolak revisi UU KPK dan pansus angket KPK, memberi solusi secara elegan atas demo cantrang pada pemerintah, dsb. Suara kita lebih didengar Nasdem. Kita berharap jika Nasdem yang menang dan memimpin koalisi pendukung Jokowi maka kejadian2 yang berujung menyalahkan presiden dan negara berkurang karena tak ada lagi oknum2 sekitar presiden yang menyalahgunakan kekuasaan.

SIAPA WAPRES JOKOWI 2019 ?

Sekarang yang dipersoalkan bukan capres, kata orang, tapi siapa wapres Jokowi ? Orang berebut jadi wapres, itu isunya. Oke, kalau begitu, kita mulai dari kriteria: seorang yang punya chemistry/ cocok dengan Jokowi dan kompetensinya sangat berguna untuk rakyat Indonesia. Menurut saya, orang itu seharusnya menjawab masalah yang mengemuka dalam 5 tahun ini: penegakan hukum dan teladan beragama yang benar/ damai. Anda tahu siapa dia ?

Saya memimpikan presiden sesabar & setekun Joko Widodo membangun negara, secekatan Jusuf Kalla mengatasi konflik, setrampil Ridwan Kamil dalam mengelola daerah, sefasih Anies Baswedan dalam tutur/ kaya kosa kata, sebijak Mahfud MD dalam hukum & beragama sekaligus sekuat Gatot Nurmantyo dalam strategi keamanan NKRI. Berhubung seorang dengan 6 kualitas tsb belum terlihat sekarang, JK sudah 2 kali menjabat wapres, Ridwan belum teruji sebagai gubernur, demikian pula Anies, dan Gatot belum 2 tahun jadi purnawirawan saat pendaftaran capres- cawapres 4-10 Agustus 2018 nanti, maka Mahfud MD-lah yang paling realistis untuk Jokowi saat ini. Tinggal chemistry dan elektabilitas- nya ditingkatkan untuk mendongkrak keterpilihan Jokowi yang belum aman ( 70 % ).

Jokowi sudah mengantongi lebih 50% kursi di parlemen dari 5 partai pengusung yang sudah mendeklarasikan dirinya ( Nasdem, PPP, Hanura, Golkar, PDIP ). Usulan PS jadi wapres Jokowi, tidak tepat, saya mengkuatirkan gerbong yang di bawa PS banyak oportunis yang kelak bisa berubah jadi duri dalam lipatan. Watak culas tak bisa diubah. Saya sendiri menghindari orang2 bermental dengki yang suka fitnah dan menelan hoax. Mereka seperti media setan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, mengintai, menunggu timing yang pas untuk menerkam,. Jika itu sampai terjadi, sering kita tak punya jalan untuk kembali. Kerusakan pemanen.

JOKOWI, MAHFUD, NASDEM, PILIHANKU.

Calon tunggal ? Melawan kotak kosong, memalukan jika sampai kalah. Kita harap masih ada penantang Jokowi yang maju untuk demokrasi yang mensyaratkan adanya pilihan agar pemilu tak hambar. PS bisa maju untuk opsi tsb, tapi kali ini mesti sportif mengaku kalah dan. segera memberi selamat pada pemenang jika gagal terpilih. Ini sumbangan berarti bagi demokrasi di tanah air dari seorang PS yang bisa merekatkan kembali ikatan kebangsaan kita yang terkoyak sejak pilpres 2014 dan pilgub DKI 2017 lalu. Atau Zulkifli, Cak Imin, AHY ? Ah, siapa takut ? ( selama beradu program/ gagasan, bersaing sehat, bukan politik identitas SARA yg memecah belah atau politik uang calon koruptor )

Hilangnya keakraban antar warga negara ( citizenship ) karena pertarungan ayat agama. Indonesia butuh jalan pikiran ( infra struktur demokrasi ) bukan jalan tol ( infra struktur ekonomi ). Presiden ( Jokowi.? ) defisit kosa kata, kata RG. Kekerasan agama. mestinya dijelaskan dengan sosiologi ( kurang karbohidrat/ tak jernih berpikir ).Tak selalu isu agama yang dimunculkan.

Penjelasan citizenship/ kewarganegaraan sering disalahpahami agamawan yang pemarah, namun bisa diartikulasikan oleh prof RG ( ahli filsafat yang alergi ayat suci. Jago mengeritik permerintah dengan bahasa akademis ). Pengamat Bima, kini walikota Bogor, merasakan betul bedanya ( entengnya ) bicara dengan peliknya mengeksekusi kebijakan yang ideal. Empatinya muncul, sehingga bicaranya lebih membumi dan santun terhadap pejabat. Ia tak lagi di ruang hampa. Banyak variabel di luar analisanya. Itulah pengalaman yang dibuat Allah yang komplit segala aspek, unsur, dan dinamikanya, jauh di atas teori buatan akademisi, apalagi yang alergi ayat suci dan bidang2 lain yang tak diminatinya. Bicara bisa lancar meluncur bak mitraliur. Karena memang lebih gampang bicara dari satu sudut, daripada bicara menyeluruh dari 8 sudut/ penjuru angin yang mesti dihadapi seorang presiden.

Jokowi dengan keterbatasannya adalah pilihan terbaik pada masanya ( pilpres 2014 ). Proyek2 mangkrak puluhan tahun, ekonomi dunia melesu, beragam konflik masa ini butuh pemimpin yg memberi teladan kerja keras, blusukan/ turba/ cross check ke lini terdepan pelayanan publik, tak emosional dikritik/ EQ istimewa meski kekuasaan begitu besar di tangannya. Inrastruktur yang dikebut.pemerintahan Jokowi masa ini untuk mendukung efesiensi dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kita tahu, 17 % ekonomi biaya tinggi berasal dari logistik. Yang cuma berkutat di filsafat mana paham soal itu. Masa sesudahnya, setelah ekonomi membaik ( jalan2 tol/ infrastruktur fisik selesai dibangun ), rakyat yang kenyang perutnya tentu bicaranya lebih sophisticated ( istilah RG jalan pikiran, istilah FH cita rasa ) giliran infrastruktur demokrasi yang difokus.

Manusia tercerdas adalah yang paling banyak manfaatnya, kata agama. Saat ini, Jokowi masih yang tercerdas dibanding RG, FZ, FH dan sejenisnya. Presiden yang terpilih untuk negara sebesar Indonesia pastilah ada intervensi langit ( agar semua yang terjadi di alam fana ini sesuai dengan Lauz Mahfuz-Nya ). Saya rasa, Allah sependapat dengan saya tentang Jokowi. He’ s the best for our time.

ZAKAT 2,5% PNS ALA BPJS. YAKINKAN DULU

Rencana zakat 2,5 % bagi PNS sudah digulirkan Menteri Lukman. Masalahnya, dipungut Kementerian Agama atau Baznas ? Kasus penipuan pemberangkatan umrah oleh FT dan BSL, salah satunya, karena pengawasan kurang dari kemenag. Pemberangkatan haji juga belum optimal. Di sisi lain banyak pihak minta kemenag juga mengurus uang umroh ( dari calon jamaah yang ingin umroh ) dan mengeluarkan daftar biro umroh terpercaya yang bisa dipilih masyarakat ( seperti sistem BPJS dengan pilihan faskes tingkat pertama yang bisa dipilih peserta sebelum kartu tercetak ) sehingga tak ada jamaah yang tertipu/ gagal berangkat lagi. Kemenag diminta memperbaiki sistem pengawasannya pada biro haji dan umroh di tanah air, pengurusan haji dan umroh terus diperbaiki pelayanannya sehingga terpercaya sampai publik rela menitipkan zakat juga.

Mulanya presiden, menteri sampai pejabat eselon 1 ( muslim ) yang gajinya memenuhi nisab ( 85 gram emas per tahun setara Rp 4,1 juta per bulan ) untuk dikeluarkan zakatnya ( 2,5 % ), lalu disalurkan ke pemberdayaan umat ( pendidikan, korban bencana/ konflik dsb ), dilaporkan ke web/ akun medsos official tentang pemanfaatan dan audit publiknya. Semoga setelah itu, PNS eselon di bawahnya, karyawan atau wirausahawan tertarik ikut karena kepercayaan, kemudahan dan kepraktisannya. Perwakilan Baznas, badan2 ZIS yang sudah tersertifikasi dan MUI bisa dilibatkan Kemenag untuk sosialisasi, pengawasan dan pengelolaanya. Potensi zakat yang besar jika dikelola dengan amanah dan profesional tentu sangat bermanfaat memberdayakan umat/ bangsa Indonesia. Negara muslim terbesar ini semoga semakin barokah Amin.

UU MD3 SERET DAN SANDERA RAKYAT. WADUH !

Judicial review ( JR ) UU MD3 akankah senasib dengan JR Pansus Angket KPK ? Bisa jadi, karena ketua MK- nya masih AH. Sebelum keputusan kontroversi itu, AH terendus dilobi DM dari Grd ( di Mata Najwa 7/2/2018. DM bilang hanya FZ pribadi yang berbeda. Secara fraksi, partainya sejalan dengan pemerintah ). Hmm.. di depan dan di belakang layar berbeda, rupanya biasa dalam politik pragmatis. Mulut politikus susah dipercaya.

4 keputusan MK sebelumnya menyatakan KPK adalah lembaga independen. Anehnya, keputusan MK 8/2/2018 yang dipimpin AH menyebut KPK adalah bagian eksekutif sehingga bisa jadi obyek pansus angket DPR. Mahfud mengatakan, UU baru otomatis menggantikan UU lama yang mengatur hal yang sama. Namun keputusan pengadilan, tidak demikian. Keputusan sebelumnya yang sudah inkrah tidak bisa dibatalkan begitu saja. Ada proses selanjutnya yang bisa dilakukan. Ajukan UU untuk membatalkan keputusan MK yang ambigu itu.

KPK 4 KALI INDEPENDEN SEKALI TIDAK. KOK BISA ?

KPK sudah benar tidak datang ke pansus angket DPR ketika keputusan MK ke 4 menyatakan lembaga anti rasuah itu lembaga independen. Justru pansus yang tidak sah karena tidak semua fraksi setuju pembentukannya. Tinggal kini presiden, DPR dan KPK mencari titik temu/ solusi atas keputusan MK itu. Untuk diketahui, AH pernah disidang etik 2 kali oleh ikatan profesor hukum di kampusnya. Dalam kasus iini mereka mendesak AH mengundurkan diri. AH pernah ditegur karena memberi katabelece pada seorang jaksa. Mestinya, AH sudah tak punya muka/ maruah menghadapi mahasiswanya. Disenting opinion 4 hakim dari 9 hakim MK, tak setuju draft keputusan tsb ( Primetime News, MetroTV, 9/2/2018 )

Sedihnya, hasil pemilu menempatkan orang2 bukan negarawan di parlemen, ya seperti ini. Kerja dobel ekstra: mengawasi pemerintah, juga mengawasi DPR. Membuat kita capek memicingkan mata dengan jantung berdebar dan kepala bertanya- tanya : kedunguan setelah reformasi ( istilah prof.RG ) apa lagi setelah ini dari Senayan ?

Boro2 memperbaiki kehidupan berusaha dan berdemokrasi di negeri ini dengan 3 kewenangan yang dimiliki, etalase demokrasi ini malah berulah gaduh, asyik sendiri. Membuat diri kebal hukum dengan hak imunitas yang digembar-gemborkan itu sekaligus ( maunya ) bisa ( melalui MKD ) memanggil paksa , bahkan menyandera orang yang merendahkan mereka. Kasarnya, bebas menghina seenak udel tapi tak sudi dihina semau gue. Suka2 mengkritik, tapi emoh dikritik. Kok, nyimut ? ( enak tenan/ benar ).

Daulat rakyat tak bisa dipecah. Rakyat hanya mewakilkan sebagian kepentingan politisnya pada anggota parlemen yang berfungsi mirip watch dog terhadap kekuasaan presiden yang dipilih langsung rakyat. Lucu, jika rakyat pemilik mandat/ pemegang kedaulatan tertinggi ini justru diseret anjingnya ke meja hijau. Gak masuk logika. Sedih atau geli, terserah.

OTT KEPALA DAERAH. DILANTIK DI SEL?

Calon gubernur Ngada, NTT dan calon bupati Jombang, Jatim kena OTT KPK medio/2/2018. Menyusul walikota Kendari dan ayahnya, calon gubernur Sultra. Masih boleh berkampanye pilkada jika sudah berstatus tersangka ? ( menurut UU yang dibuat parsial ). Bagaimana kalau masih terpilih ? ( kebangetan, dipermalukan dunia ). Maling2 uang rakyat itu dilantik jadi gubernur dan bupati di sel penjara ( lalu langsung dinonaktifkan ). Aneh nan lucu.

Mestinya, Bawaslu bisa minta KPU untuk mendiskualifikasikan calon yang sudah kena OTT KPK ( tersangka ). UU Pemilu diperbaiki, calon yang OTT dan tersangka KPK ( 99% terpidana. Praduga tak bersalah hanya untuk hakim ketika memeriksa bukti2 yang diajukan di pengadilan. Publik dan penyidik boleh menduga bersalah para tersangka yang sudah ada bukti petunjuk/ permulaan ) harus gugur sebagai calon kepala daerah atau anggota parlemen. Di hulu, partai politik yang minta mahar mestinya juga dihukum ( dikurangi parlementary tresholdnya 0.1-1% di samping peminta dan pemberi maharnya dihukum sesuai aturan yang sudah ada.

Dana saksi dihimpun calon ( bukan parpol ) dari masyarakat dan dilaporkan ke KPU. Dana kampanye sudah dianggarkan negara lewat KPU. Mahar yang diminta oknum parpol tak tercatat di KPU maupun keuangan parpol, tapi diterima oknum partai dan dikelola secara/ rekening pribadi ( kasus ketum partai Hnr ).

Banyaknya partai sekarang ( dengan PBB lolos verifikasi di sidang Bawaslu kemarin, jadi ada 19 parpol yang bertarung di pemilu nanti ) membuat lobi2 partai untuk berkoalisi dalam pengajuan calon dan pemenangannya menjadi sangat mahal. Pengambilan keputusan di parlemen juga ribet dan boros.
Prof. Reinard Khasali mengusulkan parpol2 melakukan merger ( usul saya : penyederhanaan menjadi 2-5 partai saja lalu negara membiayai kegiatan parpol dengan pengawasan ketat masyarakat).

Menurut saya, cara merger ini lebih baik daripada wacana kembali ke pemilihan tak langsung kepala daerah melalui parlemen seperti tengah hangat dibicarakan di DPR saat ini. Terlebih reputasi anggota dewan sekarang yang belum dipercaya publik. Politik uang.akan berputar di dewan yang selama ini tak sedikit anggotanya terciduk korupsi. Rakyat tak kebagian apa2 dalam sistem ini, apalagi jika kasak kusuk dalam gedung hasilnya kepala daerah yang tak kredibel /amanah. Lebih sulit menyuap rakyat yang jutaan daripada anggota dewan sebanyak 50-500 orang kan? Pastilah pilihan rakyat lebih berkualitas.

Kerugian negara jauh lebih besar jika salah memilih kepala daerah, daripada tingginya biaya pilkada langsung. Bayangkan, orang kayak SN yang dipilih anggota dewan menjadi ketua DPR ! ( sampai 2 kali pula ). MKD. cuma jadi stempel. Lembaga etik ini masih dimodif jadi seperti penegak hukum di UUD MD3 2018. Bisa mikir gak sih ? Bagaimana kalau orang2 bebal macan SN yang mengepalai daerah2 di tanah air ? Berapa mega korupsi lagi yang sanggup kita tanggung. sampai negara ini benar2 bangkrut ? Sepusing apa kita nanti melengserkannya ? Berpikirlah holistik dan berkaca, sudah pantaskah kalian jadi wakil kami ? Kehormatan kalian dari dedikasi dan rendah hati bukan. keangkuhan imunitas dan kesewenangan menyuruh tuan ( rakyat ). So, saya tetap pilih pilkada langsung.

Kursi pimpinan dewan tambah 1 di DPR dan DPD, tambah 3 di MPR dalam UU MD3 2018 yang sudah di ketok di paripurna tanpa rembukan dengan DPD dan konsultasi publik. Untung presiden belum menandatangani karena reaksi publik. Namun, UU MD3 itu otomatis berlaku dalam 30 hari meski tanpa tanda tangan presiden. IPS, seorang pengamat, akan melakukan JR ke MK setelah itu. Mahfud mengusulkan presiden mengeluarkan perppu ( pembatalan UU tsb ) jika ingin proses lebih cepat. UU MD3 bisa dibuat lagi dengan konsultasi publik. Atau kembali ke UU MD3 tahun 2009.

Penghinaan presiden jadi delik umum, rasanya kurang tepat. Jokowi, kita tahu, punya kelegowoan luar biasa. Simbol negara memang mesti dihormati seperti di Thailand. Namun, kita punya history rezim Orba yang alergi kritik dan membungkam para vokalis secara represif ( penculikan, pembunuhan misterius/ petrus penghilangan paksa, pemenjaraan, kriminalisasi/ menghancurkan reputasi baik, dsb ) dan kemungkinan bisa diulangi pemimpin berikut yang otoriter dengan menyalahgunakan pasal2 dari KUHP yang. ( sedang ) direvisi ini. Jadikan delik aduan saja seperti setiap WNI termasuk anggota DPR.

POTONG TANGAN NAPI BER-HP.

Soal over kapasitas lapas jika pasal pezina ( LGBT & heteroseksual ) dipidana penjara di revisi KUHP, bisa diatasi dengan mengadopsi hukum syariah ( dihukum cambuk, dirajam/ lempari batu dan ditonton banyak orang agar jadi peringatan bagi yang sedang mendekati zina sehingga mengurungkan niatnya ). Bandar, penyelundup, pengedar narkoba dan koruptor dihukum potong tangan agar tak bisa mengoperasikan hp dan menggerak kan jaringan jahatnya.

Suku terasing yang masih menawarkan istri untuk menjamu tamu suami, diedukasi dulu bahwa tradisi jahiliah ini sudah tak pas lagi di zaman now. Diberi tahu sangsi hukumnya, disosialisasikan dulu baru kemudian dihukum jika bandel. Semua agama melarang zina. Manusia ciptaan Tuhan wajib mengikuti perintah- Nya. Suku terasing itu direligiuskan dulu, mengenal Tuhan, kitab agama dan KUHP soal zina. Takes time.. tapi tugas negara ( dan kita, penganut agama ) adalah mencerdaskan bangsa, termasuk suku terasing di nusantara. Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di depan hukum. Setuju ?

KPK TERTIBKAN PUNCAK, PLEASE…

Banjir sudah langganan di Jakarta. Longsor terjadi baru2 ini di Riung Gunung/ jalur Puncak, Bogor menelan banyak korban dan materi. Jalan amblas. Rel kereta menggantung seperti kabel PLN. How come ? Padahal, Perpres dan RTRW 2008. sudah menetapkan Kawasan Puncak sebagai hutan lindung. Tak boleh ada villa dan bangunan. Nyatanya banyak villa milik pejabat dan kios pedagang di sana demi pendapatan. PAD versus hutan llindung. Apa solusinya ? Presiden melalui Kemenhut turun membantu pemkab Bogor yang kesulitan menertibkan para pemilik villa ( pejabat tinggi, pengusaha besar) yang tak punya IMB/ melanggar RTRW. Mereka diminta membongkar bangunan miliknya dan mengembalikan fungsi semula ( penyerapan air ).

Daerah Aliran Sungai ( DAS ) dari hulu ke hilir dinormalisasi ( warga dilarang bermukim di pinggir sungai/ sempadan sungai ). Para anggota BKAD ( Badan Kerjasama Antar Daerah ) dipimpin menteri lingkungan hidup/ kehutanan urun rembug masalah DAS dan solusinya di daerah yang terlewati. ( Editorial MI, 8/2/2018 ). Selanjutnya, 368 hektar tanah konservasi di Puncak/ bopuncur milik Perhutani ditertibkan dari bangunan/ villa liar milik pemodal dan pejabat tinggi kemarin (2/3/2018)

Ada hutan rakyat, hutan diserfikasi, hutan lindung/ konservasi, kata pakar. Ada villa liar, siapa yang memberi izin ? KPK bisa periksa para terduga penjarah hutan ini mulai dari kementerian, gubernur, bupati Bogor yang terkait izin perambahan hutan konservasi tsb. Karena polisi dan jaksa yang masuk ke situ seperti tak bisa berbuat apa2. Hutan lindung itu milik KLH yang dikuasakan pada Perhutani. KPK bisa periksa dari sana. Sejak 1963, Kawasan Puncak sudah diatur untuk konservasi. Jarak 200 m dari jalan tak boleh ada bangunan. Puncak jadi kesenangan ( pemodal/ pejabat ) dari Jakarta, ironinya juga jadi sumber malapetaka bagi orang Jakarta dan warga sepanjang hulu ke hilirnya. Semoga penegakan hukum di sana dan kesadaran kita menjaga lingkungan bisa menyelesaikan masalah yang muncul tiap musim hujan ini. Amin.

TANAH YOGYA: SEKALI ISTIMEWA, TETAP ISTIMEWA

Kemarin ( EMI 26/2/2018 ) Handoko menggugat surat intruksi wagub Yogya tahun 1975 tentang kepemilikan tanah yang hanya diperbolehkan untuk pribumi. Non-pri ( WNI keturunan Tionghoa terutama ) dilarang memiliki tanah di DIY. Alasan penolakan hakim PN di Yogya, salah satunya, agar tanah tak jatuh ke konglomerasi.
Sebenarnya, istilah non pribumi sudah dihapus sejak era Reformasi/ peristiwa 1998 ( mal Y Plaza/C Klender dibakar saat kerusuhan massa. Ratusan pengunjung dan karyawan mal terpanggang hidup2 dalam gedung karena takut keluar diburu, diperkosa para pembenci non-pri ). Diskriminasi etnis ini salah siapa ? Sampai hari ini masih terasa. Kesalahan ada di dua belah pihak, menurut saya. Seperti bangsa Yahudi, ada yang baik ( korban holocaust ), ada juga yang jahat/ tamak ( ekstrimis Zionis, dalang holocaust pada warga Yahudi diaspora yang emoh diajak merampas tanah Palestina demi fantasi Tanah Yang Dijanjikan/ dalih menguasai Timur Tengah yang kaya minyak ).

Etnis Tionghoa, ada yang nasionalis, ada juga yang rakus/ diskriminatif/ loyalis tanah leluhur/ China ( wapres JK pernah menyindir mereka yang baru sebatas WNI KTP di perayaan Cap Gomeh di TV beberapa tahun silam. Mereka ingin diperlakukan seperti Najwa, keturunan Arab yang diterima baik di Indonesia ).

( Imlek adalah kegiatan budaya leluhur etnis Tionghoa sejak 5000 tahun silam untuk merayakan masuknya musim bercocok tanam/ musim semi ).

Perilaku menyimpan kekayaan di bank2 asing di luar Indonesia, ngemplang hutang BLBI, merampok uang nasabah lalu kabur ke Singapura /Australia, baru bayar pajak setelah ada program amnesti, dsb, menjadi salah satu penyebab sentimen warga terhadap etnis Tionghoa/ non-pri. Belum lagi kebiasaan menumpuk harta dan pamer kekayaan secara menyolok di tengah masyarakat yang belum mapan ( pemicu kecemburuan sosial ), juga perilaku merendahkan ( pelit, ucapan kasar seolah pada budaknya, pemerahan tenaga/ lembur tanpa dibayar, larangan ibadah waktu jam kerja, dsb ) selama menjadi bawahan mereka. Membuat mereka belum sepenuhnya diterima di sini.

Najwa berkontribusi besar bagi kemajuan negeri ini dari profesi jurnalis yang ditekuninya sepenuh hati Siapa pun tak lagi dilihat asal usulnya jika ia sangat berguna bagi nusa bangsa/ Indonesia. Jika warga keturunan merasa diperlakukan berbeda, pertama-tama tanyakan pada diri sendiri dulu, apa yang sudah ia lakukan secara proporsional/ signifikan/ sepadan untuk Indonesia ? ( setelah kemakmuran pribadi / mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, hidup, makan, usaha, beranak pinak di sini ) Jangan menuntut setara jika diri sendiri masih diskriminatif dan egois !

Pasca letusan Gunung Toba ribuan tahun lalu, berbondong-bondong manusia dari arah Afrika, Arab, India, China/ Tiongkok, kemudian datang ke nusantara untuk berdagang dan mencari penghidupan baru. Maharaja Sriwijaya, kerajaan adidaya masa lalu, dari persilangan etnis China dan India. Para perompak yang menguasai perairan sekitar Palembang pasca runtuhnya Sriwijaya juga dari China ( beranak pinak di sekitar wilayah Asian Games 2018 ) Di buku sejarah sekolah dasar, kita/ keturunan Melayu juga diberitahu kalau nenek moyang kita dari Indo China/ sekitar Vietnam. ( Leluhur orang Papua mungkin dari Afrika ? ) Ringkasnya, kita semua pendatang ! ( senior, he3x.. ). Pendatang yuniornya, bangsa Portugis, Inggris, Belanda, Jepang yang menjajah kita lebih 350 tahun. Lalu, orang Amerika, Spanyol, Australia dan pria dari lebih 200 negara di dunia, yang terpikat pada alam plus gadis eksotik Indonesia dan memilih jadi WNI.

Masa kolonial, warga Tionghoa menjadi kelas menengah/ kapiten yang mengawasi kerja rodi warga kelas tiga/ Melayu non priyayi ( orang Jawa banyak dikirim ke berbagai pelosok nusantara untuk kerja paksa atau dibuang karena perlawanan politiknya. Mungkin, kiprah paguyuban keturunan Jawa inilah yang membuat banyak orang Jawa lalu terpilih menjadi presiden. Di samping jumlah penduduk Jawa lebih 50% penduduk Indonesia. Juga kemampuan personalnya merukunkan orang Batak dengan orang Makasar, misalnya, seperti pengakuan JK. Kemampuan orang Jawa membaca gestur lawan bicara/ lebih cepat paham, aku Made, mantan kolonel asal Bali, pelanggan saya, yang sudah keliling dunia dan keliling Indonesia memimpin birokrasi ).

Masa Orde Baru, etnis Tionghoa diperlakukan seperti sapi perah karena kelihaiannya berdagang ( kegiatan budayanya dilarang, status WNI-nya dipersulit ) sehingga mereka tak punya identitas lain yang bisa dibanggakan, kecuali kekayaan untuk menunjukkan eksistensinya. Istilah non-pri yang kaya raya berjarak bak jurang dengan pribumi yang miskin, akrab di telinga masa itu. Jurang kemiskinan, kecemburuan sosial yang berkerak di dasar hati selama ratusan tahun lalu meledak dalam tragedi kemanusiaan 1998 ( pembakaran, pemerkosaan ).

Bagaimana nasib surat intruksi wagub Yogya yan dibuat masa Orde Baru ? Masih relevan-kah di zaman now ?

Meski istilah non-pri vs pribumi sudah dihapus sejak Reformasi, saya merasa, masalah ini belum benar2 selesai di bangsa ini, seperti halnya kepemilkan senjata secara bebas di bangsa Amerika. Saya pernah menulis tentang sisi materi/ otak kiri orang zionis Yahudi, China yang sepertinya didesain lebih besar dari sisi spiritualnya/ otak kanannya untuk menjalankan skenario-Nya/ Lauh Mahfuz. Banyak dari mereka yang materialistis/ tamak. Saya memahami ketakutan wagub saat itu atau hakim PN saat ini jika etnis non-pri sampai diperbolehkan memiliki tanah di Yogya. Mungkin hanya Yogya yang jalan protokolnya diperkenankan kepala daerahnya ( Sultan dan Paku Alam ), dihilir mudiki becak.

Wong cilik sangat dilindungi di sana. Setahu saya, secara tradisi, turun temurun, tanah dimiliki raja/ sultan pada pemerintahan monarki/ kerajaan dahulu. Jika warga Yogya sampai punya tanah, itu semata karena kedermawanan sultan mereka. Jika Yogyakarta dulu meminta Daerah Istimewa, tentu mereka berharap hukum adat tetap diterapkan termasuk kewenangan sultan/ gubernur dan Paku Alam/wagub atas kepemilikan tanah yang direstuinya untuk kelas rakyat kecil ( bukan kelas konglomerat ).

Seperti hukum syariah yang diminta Daerah Istimewa Aceh, saya pikir lebih bijak jika warga Yogya memutuskan yang terbaik untuk mereka. DPRD dan Sultan bisa membuat perda yang mengatur kepemilikan tanah di Yogya. Saya cenderung untuk mengganti istilah non- pri dan pribumi saja di intruksi wagub 1975 , lalu membatasi luas tanah yang boleh dimiliki warga Yogya ( ‘asli’ monggo, etnis Tionghoa cukup HGB atau hak kelola terbatas ) agar tak jadi konglomerasi. Jangan lupa konsultasi publik sebelum diundangkan. Presiden tak perlu direpotkan mengurusi hak prerogatif sultan DIY, terlebih di tahun politik ini. Banyak tanah di luar Yogya yang sudah/ boleh dimiliki etnis. Tionghoa. Kenapa masih memaksa di Yogya juga ? Kurang ? Jadi, soal tanah, saya setuju Yogya tetap istimewa.

( Contoh ekspansi China : Banyak retail tutup. Penyebabnya daya beli masyarakat turun atau beralih ke penjualan online ?

Di sisi lain, ada komunitas EIC yg mengajak orang2 untuk impor barang China dan memasarkan di Indonesia. Barang Rp 500 rb harganya cuma Rp 100 rb jika produk China. Produk lain seharga 50 rb, maka cuma 10 rb bikinan China. Dengan Rp 100 rb bisa ikut seminar jadi importir produk China. Dengan modal Rp 1 juta bisa jadi importir produk China. Caranya gampang, daftar via sms lalu kirim ke nomor 0822100059xx. Ini contoh perang bisnis/ kelihaian yang dilancarkan etnis China ke sini. Memang, ernis Tionghoa punya sifat hemat, strategi bisnis jitu dan jaringan luas di seluruh dunia yang menjadikan mereka unggul di bidang ekonomi. Kita bisa belajar soal itu. Tapi kita juga harus hati2 soal tabiat negatifnya dan tetap waspada.

Setelah perang melawan zionis, ada perang berikutnya melawan Yajuz Majuz jilid 2 Pertimbangan strategis tetap dikedepankan. Rakyat jelata sudah banyak/ lama menderita karena kebijakan pasar bebas terutama dengan China. Banyak produk China membanjiri Indonesia, disambut etnisnya di sini dan mem-phk-kan banyak pekerja kita. Biarkan Yogya tetap memiliki tanahnya. Kadang saya iri dengan Malaysia yang memprioritaskan/ berpihak pada mayoritas Melayu di sana. Saya belum melihat etnis Tionghoa masa ini berkontribusi sepadan untuk negeri ini sampai perlu dibela sebegitu rupa seperti penggugat tanah di Yogya. Sorry, that’s how I feel…

ILC 31/10/2017: kebakaran di pabrik petasan di Tangerang, tewas 47 orang, terbanyak pekerja di bawah umur. Siapa pemiliknya ? ( IL ).Redaksi Trans7 1/11/2017: Hotel Alx. yang membayar Rp 30 miliar pertahun utk PAD Jakarta tak diperpanjang izin usahanya pada 27/10/2017, oleh pemprov yang dipimpin gubernur baru ( Anies ) karena diduga digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung. M. Emka ( penulis buku ‘Jakarta Undercover’ ) memperkuat itu. Siapa pemilik Alx yang selama ini dibiarkan ? ( AT )

TEMBAK MATI BANDAR, PENGEDAR, PENYELUNDUP NARKOBA.

Mengerikan, melihat maraknya peredaran narkoba di tanah air. 1,6 ton narkoba dari China kemarin tertangkap aparat di perairan kta yang 2/3 luas Indonesia. Kata BNN, narkoba yang terjaring baru 10 % dari narkoba yang membanjiri negeri ini. Kita lihat para selebriti berjatuhan oleh narkoba di televisi. Artis, tingkat stres-nya 3 kali orang biasa karena kejar tayang dan persaingan ketat dengan pendatang baru. Popularitas cepat pudar dan digantikan talenta baru. Anak TK sampai ketua MK ( AM ) jadi sasaran bandar narkoba.
50 orang mati tiap hari karena narkoba, 27% pelajar dan mahasiswa ( EMI 6/3/2018 ). Tunas bangsa layu sebelum mekar.

Tembak mati pengedar/ penyelundup narkoba yang mencoba kabur dan melawan petugas. Gembong narkoba sudah dihukum mati oleh JA Prasetyo sampai jilid 3. 50 % peredaran narkoba masih dikendalikan dari jeruji penjara oleh si bos napi bermodalkan hp selundupan, sampai Buwas akan mengganti sipir lapas dengan buaya emoh suap ( kasus kepala lapas Nusakambangan jadi bagian kartel narkoba, sehingga pasang CCTV di lapas menjadi keharusan) . Kini hukum mati jilid 4 diputuskan. Efektif bikin kapok ?

Beberapa mulai ragu ( karena berulangnya peristiwa penangkapan narkoba disebabkan minim & lambatnya eksekusi ) dan menjajaki kemungkinan hukuman seumur hidup, kerja sosial, pemiskinan dan dibuang di pulau tak bersinyal. Ironisnya di antara 66 pulau belum bernama di provinsi Riau, kemarin ketahuan jadi gudang narkoba sebelum di selundupkan lewat jalur/ pelabuhan tikus ke pemesannya. Salah satunya, diskotik dan klub malam. Para bandar dan pengedar sepertinya lebih takut hidup miskin daripada takut mati. Mereka tahu mati adalah resiko pekerjaan haram itu. Tapi bisnis beromzet puluhan triliun rupiah tsb terlalu menggiurkan untuk mereka lepaskan. Jadi ?

Seperti para penelpon EMI, saya tetap yakin, hukuman maksimal/ mati adalah paling tepat untuk kejahatan luarbiasa itu. Masa depan bangsa yang dihancurkan. Pemakai tak bisa benar2 pulih dari kecanduannya. Apalagi kalau sudah terkena HIV/ Aids, penyakit kelamin, cacat otak dan fisik karena keadaan sakau, fly, yang membuatnya tak sadar apa yang dilakukan dan dirusaknya. Apalagi kalau tak ada anggota keluarga yang paham cara menjauhkannya dari godaan/ aroma narkoba. Apalagi jika masyarakat di lingkungannya memberinya stigma negatif/ emoh memberinya kesempatan kedua ( bekerja, bersosialisasi )

Kalau baru 3 jilid belum membuat jera bandar, maklumlah. Mendidik anak untuk melakukan tugas rumah saja di Super Nanny atau Nanny 911 butuh waktu sedikitnya 6 bulan secara konsisten. Itu artinya 6 x 30 = 180 kali. Hukuman langsung diterapkan begitu pelanggaran dilakukan,. Tdak ditunda, sehingga anak menangkap pesan jelas atas kesalahannya. Kalau kuman TB lebih dahsyat lagi. Untuk kategori satu, 6 bulan. Kategori dua, 8 bulan. Kategori tiga, 2 tahun. Bayangkan tiap hari harus minum obat gede2 sebanyak 6 – 16 butir selama 180 – 720 hari. Dalam 5 menit 16 butir itu harus semuanya tertelan. Setelah itu anda akan mual, muntah dan pandangan mata bergoyang sepanjang hari sampai jatuh kesandung atau benjol nabrak tembok. Pantat anda yang disuntik antibiotik selama 2 – 6 bulan tiap pagi akan bengkak membiru sampai rebah tidur pun sulit karena baal penuh lubang suntik.

Ini pengobatan ala WHO, badan kesehatan dunia yang saya alami. Paman saya dulu yang tak merasakan pengobatan kelas wahid itu cuma bisa terbujur lemah dengan tubuh kurus kering, jalan 5 menit sesak nafas dan capeknya bukan main, batuk sepanjang malam dengan tubuh berkeringat dingin tanpa nafsu makan, wafat 20 tahun kemudian. Saya hanya mengalami penderitaan itu selama 6 bulan plus 8 bulan, lalu dinyatakan sembuh oleh dokter spesialis paru BBKPM.

Saya tahu rasanya jera ( menderita TB ). Saya kapok bercipika-cipiki lagi. Kapok memaksakan diri beraktivitas sampai terlalu capek, karena bisa kumat TB lagi seperti tabiat flu ). Kuman TB keok setelah konsistensi pengobatan tanpa ditunda sehari pun atau bolong sebutir pun. Kematian akibat TB 300 orang tiap hari di Indonesia. 6 kali akibat narkoba. Belajarlah pada pasien TB. 720 jilid hukuman mati tanpa ditunda sehari pun ( baru 3 jilid bagi saya belum terasa efeknya, saya juga belum jenuh/ muntah obat ).Tambah pemiskinan anggota keluarganya ( atau mau tambah minum 16 butir obat muntah tiap hari ? bagi pengedar yang meringkuk di sel agar tak mampu pegang hp apalagi mengendalikan jaringan narkoba ) Penjara kita sudah over kapasitas. Para terpidana. mati segera saja dieksekusi. Agar orang berpikir seribu kali untuk mendekati narkoba. Bagi pemula, hukuman seumur hidup dan kerja sosial belum menakutkan, terlebih penegak hukum kita belum seangker dan sekredibel luar negeri.

Tingkatkan sosialisasi bahaya narkoba dan jenis narkoba yang mungkin ditemui anak di sekolah, tempat jajan dan lingkungannya agar anak bisa mengenali dan menghindari bahayanya. Mari kita lihat hasilnya setelah 2 tahun strategi terpadu ini dilaksanakan secara konsisten. UU no.35 th 2009 tentang Narkotika bisa direvisi, dengan wewenang penyadapan tanpa izin PN seperti KPK sehingga yang digaruk bisa lebih banyak. Jika ingin proses lebih cepat. bisa dikeluarkan perppu karena Indonesia sudah super darurat narkoba.

Heru Winarko, mantan deputi penindakan KPK, menggantikan Budi Waseso sebagai kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) yang baru. Semoga lebih buas dari Pak Buwas. Kita harap BNN, Bea Cukai, KKP, Polri, TNI AL, Bakamla, PPATK, KemenkumHAM, intens bekerja sama dan bagi2 tugas mengamankan laut dan rakyat Indonesia dari serbuan narkoba. Kita semua, publik, pemerintah, swasta, harus kompak menyetop narkoba dengan gigih pula. Semoga generasi berikut bisa kita selamatkan. Amin.

INDONESIA SUDAH LAYAK INVESTASI. TAPI DAERAH ?

Indonesia naik peringkat layak investasi nomor 2 setelah Filipina. Pendapatan perkapita Rp 160 juta per tahun, atau Rp 13 juta per bulan per orang. Berapa banyak dari kita yang berpenghasilan segitu ? Pertumbuhan ekonomi masih dinikmati orang kaya. 20% orang menguasai 80% kue ekonomi nasional. 4 orang terkaya di Indonesia duitnya setara dengan duit yang dimiliki 100 juta orang miskin. Tingkat pengangguran 11%. Hutang kita Rp 3900 triliun. Apa yang salah ?

Selain ekses salah urus negara oleh rezim2 sebelumnya, iklim investasi yang kompetitif di pusat belum diikuti di daerah. Urus izin industri besar di Jakarta cuma 3 jam, di daerah bisa lebih 6 bulan. Padahal, investor membangun pabriknya tentu di luar Jakarta. Kepala daerah masih suka memungut 10% dari dana investasi. Juga minta jatah 40% tenaga kerja dari lokal. RT, RW, Kelurahan, dst, masih mengutip sumbangan untuk Karang Taruna, ormas, dsb.

Wewenang pemerintah pusat menganulir perda dihapus MK. Setelah otonomi dan pilkada langsung, sebagian kepala daerah seperti raja2 kecil yang menguasai daerahnya ( membangkang intruksi pusat ). Pemerintah pusat hanya bisa menggunakan DAU untuk mengarahkan pemerintah daerah. Tinggal rakyat daerah yang bisa mendesak penguasa daerahnya untuk ramah investor yang mensejahterakan rakyat. Menghukumnya dengan tidak memilih kembali di pilkada berikutnya jika pungli, korup, menghambat investasi yang baik untuk masyarakat dan negara.

Iklim investasi baik jika ada kepastian hukum, kestabilan politik dan keamanan berusaha. Tahun politik ( pilkada serentak 27 Juni 2018 di 171 daerah dan pileg-pilpres Septemper 2019 ) bukan soal kegaduhannya yang dikuatirkan para investor, namun jaminan kepastian berusaha jika kepala daerah baru menjabat merubah kesepakatan kontrak atau membuat aturan menyusahkan. Mereka jadi wait & see.

Presiden Jokowi membangun infrastruktur ekonomi, memangkas aturan investasi yang berbelit-belit, membuat bbm satu harga dalam dan luar Jawa, meningkatkan kualitas sdm dengan berbagai pelatihan, KIS, KIP, blusukan memastikan pelayanan publik optimal dan mencari investor luar negeri yang mau menjadi mitra pemerintah mensejahterakan rakyat Indonesia. Menkeu Sri Mulyani juga sudah dihargai sebagai menteri keuangan terbaik di dunia. Selamat. ya.

Tantangan sekarang bagaimana memikat investor agar mau membangun industri manufaktur yang padat karya ( bukan industri jasa saja yang padat modal ), merawat investor lama agar tak hengkang, memangkas pungli/ biaya siluman dengan teknologi dalam administrasi, menyetop peredaran narkoba yang meracuni kualitas sdm kita, sekaligus menghentikan penjarahan ikan dan tambang migas minerba kita oleh asing, agar hutang Rp 3900 triliun segera lunas dan rakyat cukup makan/ harga diri sehingga bisa berpikir jernih untuk merawat nasionalisme-nya terhadap NKRI. Tidak demen hoax dan hate speech karena sayang Indonesia dan saudara setanah airnya dari beragam etnis dan agama. Pecandu narkoba menyusut drastis karena anak muda punya pekerjaan dan harapan cerah. Kalau begini, semua setuju ?? ( semua bahagia ? semua ingin masuk surga tanpa hutang ? ). This is it.

******

p

Bermain, bicara, belajar bersama anak dilakukan orang tua untuk merawat kasih sayangnya pada anak. Setiap hari antara jam 18-21. Orang tua punya waktu krusial menanamkan nilai2 moral, agama dan adat sampai usia anak 12 tahun/ SD. Pada usia di atas itu, anak sudah mulai membangun keakuannya, jati dirinya dan lingkungan sosialnya. Nilai2 baik dari orang tua menjadi filter pertama bagi anak ketika menyaring informasi, pengaruh, budaya dari luar yang belum tentu cocok dengan kultur bangsa kita. Agar anak tak bermasalah, terjerumus perilaku merusak diri dan masa depannya maka investasikan waktu anda untuk anak, kualitas dan kuantitasnya. Anak sebenarnya butuh kehadiran hangat orang tuanya. Bukan harta materi mahal atau liburan mewah sebagai ganti ketakhadiran orang tua. So, matikan gadget ( hp, komputer, dll ), radio, tv selama 3 jam untuk fokus. pada kebahagiaan bersama anak. Jika tidak, anak2 akan tumbuh liar dan bermasalah seperti ikut geng motor ( termuda pernah dibekuk polisi berusia 12 tahun ), lalu masuk bui. Anak seusia itu nalarnya belum matang, tak kuat menolak ajakan merusak karena butuh pengakuan dari teman2 sebaya. Para bibit kriminal ini jika dikembalikan pengadilan pada orang tuanya, negara harus intervensi, membantu ortu anak tsb agar bisa mengarahkan anaknya dengan benar ( bimbingan parenting ). Sehingga kesalahan tak terulang kembali. Anak cukup 2 saja ( boleh tambah 1-2 anak yatim piatu untuk diasuh/ anak asuh bagi ortu yang mampu mengurusnya dgn baik, lahir batin ). Keluarga hangat negara kuat. ( Lukisan “Play Time !” by Vitrisa )

Iklan

Written by Savitri

10 Maret 2018 pada 10:39

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: