Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Izin Usaha Tambang, Rapikan. Pemilu 17 April 2019, Sukseskan.

leave a comment »

Kawasan tambang di Sumbar. Awasi dan cegah pemberian izin tambang yang tak menghiraukan dampak lingkungan ( foto: bisnis )

RAPIKAN IUP, HINDARKAN ARBITRASE

Pemerintah Indonesia ( diwakili menkeu Sri dan Jaksa Agung Prasetyo ) berhasil memenangkan 2 gugatan investor asing ( senilai Rp 6, 68 triliun dan Rp 18 triliun ) di pengadilan arbitrase internasional di Belanda ( EMI, 3/4/2019 ) sehingga uang kita tak lari ke luar untuk kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan ( IUP ) .

Bermula dari IUP yang diobral ugal-ugalan para kepda kota/ kabupaten semenjak UU Pemerintah Daerah ( Otda ) diterapkan. Keterlibatan asing mengelola sumber daya alam Indonesia dimulai tahun 1967 oleh rezim Orba dengan UU PMA ( Penanaman Modal Asing ). Amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 5, bahwa asing di sini sebatas penyertaan modal, kata pemirsa EMI. Tanah dikuasai negara dan tambang digarap ( mayoritas, dikendalikan ) orang Indonesia. Namun, kenyataannya tidak begitu, seperti kontrak karya Freeport yang dulu merugikan Indonesia ( di era Jokowi, 51% saham PT. FI kini sudah dikuasai negara/ BUMN Inalum ). Banyak sumber alam kita dikuasai asing oleh pemburu rente kroni Orba, sehingga meletuslah revolusi rakyat tahun 1998. Sisa mereka ada di kubu 02.

Waktu pecah revolusi/Reformasi, people power didukung segenap kampus dan rakyat Indonesia yang sudah muak dengan KKN ( korupsi, kolusi, nepotisme ). Era Reformasi, IUP lalu diserahkan ke kabupaten/ kota, yang ternyata SDM-nya kurang cermat dan hati-hati memberi izin, bahkan jadi bancakan ‘raja-raja’ kecil di daerah ( izin diberikan ke koperasi, pengusaha lokal, tapi tak punya modal sehingga menggandeng investor asing yang akhirnya pegang kendali karena kekuatan modalnya ).

Pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah banyak merusak hutan kita.

Kerusakan lingkungan bikin biota air sengsara, seperti Sunfish ini.

Teguran presiden dan gubernur tak mereka hiraukan. Menurut KPK dari 10.000 pemegang izin usaha tambang, kurang dari 4000 yang punya NPWP. Izin tambang tumpang tindih sampai 7 perusahaan di wilayah yang sama bisa terjadi karena para kepda mengobralnya untuk modal pilkada sehingga muncul gugatan sampai ke luar negeri. Pemerintah pusat yang repot kena getahnya.

Lalu dibuat UU no. 23 tahun 2014 yang kewenangan menetapkan IUP ditarik ke provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur memberi rekomendasi ke pusat tentang IUP yang akan dikeluarkan negara.

Investor tambang nikel India menggugat Indonesia tahun 2015 karena IUP tumpang tindih itu. Jokowi lalu membentuk tim terpadu dipimpin Jaksa Agung sebagai pengacara negara untuk menghadapi gugatan tsb. Juli 2018, kasusnya mulai disidang, dan kemarin putusan menang untuk Indonesia. Kita bersyukur, dan memberi apresiasi tinggi pada tim terpadu yang sudah kompak bekerja gigih membela kepentingan nasional.

Berikutnya, kita harus merapikan izin tambang ( dan hutan produksi ) agar tak muncul gugatan arbitrase yang bisa mengurangi kualitas iklim usaha di negeri ini.

PEMILIH NEGARAWAN SUKSESKAN PEMILU DENGAN NYOBLOS DI TPS.

Kreativitas warga memikat pemilih datang ke TPS

PS baper disebut pendukung khilafah, karena merasa lebih TNI dari TNI ( Debat Capres 4, membela Pancasila sejak umur 18 tahun, dan lahir dari ibu Nasrani ). PS ini punya rekor ( tak dipatuhi anak buah/ pendukung ) kurang leadership sehingga pecah tragedi dalam operasi pengamanan tahun 1998, dan pembakaran 27 kendaraan di Jateng tahun 2019. PS yang sudah meneken perjanjian dengan pendukung HRS, apa jaminannya dia bisa mencegah NKRI Bersyariah ala Takfiri tak terjadi di sini ? Mencegah agar tak lebih banyak hoax dan fitnah dari pengusung dan pendukung 02 saja tak bisa ( 12 hari jelang pilpres hoax mereka malah makin gila ).

KHALIFAH JOKOWI vs ‘KHILAFAH’ Ex-HTI.

Khilafah jangan dibenturkan dengan Pancasila, kata Prof. Din. Namun, kita juga harus lihat konteksnya hari ini. ‘Khilafah’ yang sedang diusung ex-HTI, tak terkait dengan kata “khalifah” ( pemimpin/ wakil Tuhan ) yang ada di Quran. Secara linguistik, khilafah versi ex-HTI sudah mengalami proses penyempitan makna, menjadi sebuah ideologi anti demokrasi, menghalalkan radikalisme, mengadopsi takfirisme, bahkan menghalalkan hoax demi mencapai tujuan mereka ( Dina YS, 3/4/2019 ).

Dalam perang Libya dan Suriah, ex-HTI sudah membuka topengnya : mengklaim sebagai ormas damai, tapi mendukung kekerasan untuk menumbangkan pemerintahan, dan berupaya mendirikan khilafah versi mereka. Ex-HTI jadi cheerleader di Indonesia yang sangat aktif menyerukan jihad Libya dan Suriah.

HA, Ketua LT DPP ex-HTI, pernah menyatakan, proses berdirinya khilafah di Suriah bisa dipercepat dengan “…melumpuhkan kekuasaan Bashar. Bisa dengan membunuh Bashar, seperti yang dilakukan terhadap Qaddafi, atau pasukan yang menopang kekuasaan Bashar.” Metode yang diusung ex-HTI dalam mendirikan kekhalifahan adalah metode destruktif. Hasilnya, Libya dan Suriah porak-poranda.

Salah satu hoax mereka saat itu ‘Sunni dibantai Syiah’. Gara-gara semua hoax itu, api kebencian antar umat merajalela hingga kini. Lalu, banyak orang terprovokasi untuk bergabung dengan ISIS dan Al Qaeda. Bila tidak bisa ke Suriah, bom pun mereka ledakkan di negeri sendiri. Anda lihat, hoax berkait erat dengan terorisme.

Mengapa para pengusung ‘khilafah’ dilarang ? Karena orang ex-HTI mengusung idenya dengan menebar hoax, memprovokasi orang Indonesia untuk mendukung jihad Suriah, padahal yang terjadi di sana adalah upaya penggulingan rezim melalui terorisme. Mereka juga menciptakan politik identitas yang jahat di Indonesia. Saat perang Suriah masih panas, mereka memfitnah, bahwa yang anti khilafah adalah Syiah. Sekarang, di masa pilpres, yang anti khilafah difitnah PKI atau anti-Islam.

Kalau ditelisik, Iran dan Vatikan pun bisa disebut berbasis khilafah ( pemerintahan yang dipimpin ulama ). So, menegaskan ‘khilafah’ berbasis fitnah, hoax dan teror jelas bukan ajaran Islam. Jangan terkecoh dengan isu ‘khilafah’ versi ex-HTI yang gabung di 02. Mereka tak lebih pendusta agama yang ngebet menghancurkan Islam dan negeri ini.

KEPENTINGAN RAKYAT DI ATAS EGO PARTAI.

PS nyindir, tak tahu Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang ia tahu Aher. Kenapa ya ? Ketum parpol segaek itu masih mikir partai sendiri. Jika Kang Emil sudah membangun Bandung, Jawa Barat, serta menjadi solusi atas banyak persoalan rakyat provinsi terbesar penduduknya di Indonesia ini, bukankah itu sejatinya tujuan parpol dan pejabat negara ? Parpol dan demokrasi hanya alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika Emil kini berlabuh ke 01 untuk menyalurkan aspirasi dan dedikasinya sebagai anak bangsa, so what gitu loh. Kan anak cucu, saudara, tetangga, kawan, handai tolan, yang menikmati keberhasilan Jabar, tak sebatas pendukung 01, tapi 02 juga. Berpikirlah negarawan. Negara yang dipikirin, bukan partai sendiri. Begitu pula, kinerja Jokowi yang diakui memuaskan oleh 75% rakyat/ responden. Jangan menyangkal, atau mendiskreditkan. Toh, pendukung 02 ikut memanfaatkan jalan mulus, kartu pintar, sehat, sejahteranya. Jangan pelit memuji.

‘Emak- emak’ jangan kufur nikmat dan memenuhi neraka, karena tak mensyukuri jerih payah suami ( dan Jokowi ). Jangan rewel dengan sampel kekurangan kecil, sampai tak lihat sampel jauh lebih besar dari keberhasilan pemerintahan Jokowi. Sportif dan apresiasilah kerja bagus Jokowi. Berdemokrasilah yang benar, jadilah warga negarawan. Jika sejumlah elit politik belum bisa bersikap negarawan, rakyat yang akan mengajari mereka.

‘PEOPLE POWER’ AR = ANCAMAN PANIK KALAH PILPRES.

Katanya sih tokoh. Tapi sampai sekarang AR gak wise-wise, kata pemirsa dari Jakarta ( EMI, 5/4/2019 ). People power apaan ? Seolah hanya kecurangan yang bisa mengalahkan dia dan 02. Yang selama ini ( tahun 2014 -2019 ) curang dengan kampanye fitnah, hoax itu kan mereka. Kok KPU yang dia tuduh curang dan MK gak dianggap ? ( upaya busuk mendelegitimasi hasil pilpres ). Buruk muka, cermin yang dibelah. Jika 02 kalah pemilu, tentu massa 01 jauh lebih besar. Siapa takut ? So, ancaman ‘people power’ AR cuma gertak sambal orang panik yang bakal kalah pemilu. Survei kredibel cenderung stagnan, sebagian malah makin tinggi untuk 01, adalah bukti makin hoax elit 02, makin cerdas rakyat pemilih Indonesia. Setelah seabreg ngibul dia, juga dusta lebih banyak pendukung 02, kehinaan yang akan mereka dapatkan. Lihat saja..

Aksi massa yang diintimidasikan AR ke KPU paling tak lebih dari 10 ribu pendukung 02/ ‘khilafah’ seperti reuni 212 terakhir ( 21/2/2019 ). AR belum jalan kaki dari Yogya ke Jakarta setelah Jokowi jadi presiden kan ? AR pun bisa ngibul lagi.

Situasi hari ini beda jauh dengan Mei 1998. Jokowi bersih dan kinerjanya bagus. 58% pemilih 01 lebih besar dari 30% pemilih 02 kan ? Silakan aparat, proses hukum provokator ngibul yang berani aksi massa membahayakan pemilu ( ada sanksi hukum bagi pelaku SARA dan intimidasi warga yang mau nyoblos. AR sudah lama bikin kita capek dengan aneka manuver ambisi dan post power syndrome-nya ). Pesta demokrasi mestinya gembira ( tak ditakut-takuti ). Datang ke TPS dan sukseskan Pemilu 2019 ya. Tunjukkan bahwa kita, bangsa demokratis dan pemberani.

Orang baik tidak berpangku tangan. Ia aktif menjadi bagian dari perbaikan masa depan negeri ini. Menjadi bagian dari sejarah pileg pilpres serentak pertama kalinya. Indonesia sudah mengalami demokrasi permukaan ( masa Orba, calon tunggal yang sudah ketahuan sebelum pencoblosan ), demokrasi formalitas ( sekedar mengganti pemimpin negara/ suksesi setelah 2 periode ), dan demokrasi substantif 17 April ini untuk mencari pemimpin berkualitas yang memajukan Indonesia ke tahap tinggal landas. Pemilih yang datang ke TPS memberikan suaranya adalah pahlawan demokrasi. Jangan takut ( omdo/ ancaman ) aksi massa dari gerombolan pengecut yang tak siap kalah ( di UU Pemilu ada hukuman 2 tahun penjara/ Rp 24 juta bagi siapa pun yang menakuti atau menghalangi anda mencoblos ). Titipkan diri anda dan keluarga pada Tuhan. Bersikap patriot-lah untuk negara dan bangsa Indonesia. Ayo, datang ke TPS 17 April ya. Mari sukseskan pemilu Indonesia…!

===================

INFO MEDSOS TERKAIT EKSPLORASI TAMBANG/ SDA :

INFO MEDSOS TERKAIT PAPUA :

Jokowi ketika mengunjungi anak-anak korban bencana banjir bandang di Sentani, Papua.

INFO MEDSOS TERKAIT DEBAT CAPRES 4 :

Menlu Retno yang gigih membela kepentingan nasional kita dan perdamaian dunia. Negara bereputasi baik di dunia akan dimudahkan dalam urusan ekonominya dengan negara lain/ yang dibantunya. Berpikirlah luas. Tinggalkan diplomasi era 1948 ( old school ) yang mengandalkan kekuatan senjata. Kini negara yang cepat dan simpatiklah yang menang kompetisi global.

INFO MEDSOS TERKAIT PEMILU :

Partai baru ini tak satu suara soal isu “jangan golput” TKN. Memang, kerja panjang meletihkan untuk membangun demokrasi di negeri ini ( AS saja yang sudah 400 tahun berdemokrasi, masih kalah dengan sistem pemilu kita yang lebih demokratis. Suara terbanyaklah yang seharusnya menang ). Seperti kita membimbing anak atau adik kita untuk mencapai perfoma terbaik atau cita-citanya. Kudu tahan banting, dan terus optimis berusaha. Jika kurva terus membaik ( Indonesia makin disegani dalam hal berdemokrasi ) itu sudah cukup untuk disyukuri dan menyemangati kita terus memperbaiki pilar demokrasi, termasuk parpol. Golput dan membiarkan golput tenggelam dalam apatisme-nya bukan solusi memperbaiki kualitas demokrasi. Tingkat legitimasi pemilu ( menentukan masa depan bangsa ) ditentukan, salah satunya, dengan jumlah partisipasi rakyat yang mencoblos ( bukan golput yang do nothing. Cuma mau enaknya. Kerja berkeringat seperti yang lain, dong. Ada parpol berkualitas seperti Nasdem yang tanpa mahar/ tanpa politik uang, untuk dicoblos. Ada capres yang menurut MUI layak dicoblos ). Jangan pasif, diam dan pasrah. Nobody’s perfect. Kita memilih capres yang lebih banyak kebaikannya, yaitu capres 01. Energiklah, dan sukseskan pesta demokrasi kita agar partisipasi pemilih di TPS bisa di angka 80% dari DPT atau lebih. Ini demi reputasi baik Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Lebih 33 negara/ pemantau asing lihat kita lho..

Dari survei, diprediksi ada 7 parpol yang lolos ke Senayan dari 16 kontestan pemilu 2019. Ke depan, upayakan 2-5 parpol matang, berkualitas tinggi, no mahar dan berideologi Pancasila saja yang masuk parlemen ( atau 10% parlemen treshold ) sesuai sistem presidensial yang kita anut ( kontitusi ).

INFO MEDSOS TERKAIT ACARA MENDATANG :

Iklan

Written by Savitri

5 April 2019 pada 13:30

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: