Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Archive for April 18th, 2019

144 Pahlawan Pemilu. SMS di Pemilu Serentak Nasional 2024 ? Antusiasme Nyoblos Pemilu 2019 di Indonesia lebih 80%. WNI di luar negeri lebih 90%. Wow !

leave a comment »

Tinta pemilu di jari usai nyoblos 17 April kemarin. Senang melihat petugas KPPS, Panwaslu, para saksi rela bekerja hingga lewat dini hari untuk menghitung suara yang sah. Senang melihat aparat keamanan, Polri, TNI, Linmas menjaga keamanan warga pemilih dari rumah sampai TPS ( terpasang spanduk menolak dapur umum dan mobilisasi massa di jalan menuju TPS, dan larangan berkampanye di masjid, kantor, sekolah ). Senang melihat para pengusaha swalayan, restoran dan wahana rekreasi memberi diskon pada pengunjung yang sudah mencoblos dan menunjukkan tinta di jarinya. Senang rasanya melihat warga Bandung, tetangga, saudara setanah air dan WNI di mancanegara berduyun-duyun mendatangi TPS, mengantri dengan tertib dan memberikan hak pilihnya dengan gembira ( meski kertas suara lebih lebar dari sebagian bilik suara sehingga perlu seni tersendiri untuk mencoblos dan melipatnya kembali ). Sebagian KPPS bahkan mendekor area TPS dengan kreatif ( ala resepsi pernikahan, festival lampion, kostum adat, kostum anak SD, dsb ) yang memikat milenial pemilih pemula untuk mencoblos. Hasilnya, partisipasi pemilih di Indonesia mencapai 85% ( di atas 80%, naik 10% dari 5 tahun lalu ). Di luar negeri, partisipasi WNI lebih mencengangkan lagi, di atas 90%. Mereka rela menempuh jarak 900-1400 km ( WNI di Turki ) untuk mencoblos dalam udara dingin menusuk tulang ( WNI di Finlandia, Polandia ), lalu antri mengular dari shubuh sampai lewat maghrib ( baru terlayani 3-4 jam ), tanpa tenda, tanpa kursi, untuk mencoblos. WNI yang belum kebagian nyoblos di Sidney, Australia bahkan mengajukan petisi untuk pemilihan ulang, dan diputuskan pemilu susulan oleh wakil Bawaslu ( di Malaysia, yang 80 TPS diciutkan 3 TPS karena larangan otoritas setempat, semoga bisa pemilu lanjutan juga/ via pos ). Tahun 2014 partipasi mereka hanya 23%, tahun 2019 melonjak jadi 95%. Luar biasa. Partisipasi pemilih WNI di Hongaria nyaris 100%. Di Berlin, Jerman 93,7%. Di Brasilia, Brasil 100%. Di Amerika, pendukung Jokowi yang rajin kampanye di ruang publik menyapu surat suara untuk kemenangan paslon 01. Antusiasme membanggakan. Pemilu tersulit di dunia ini berjalan aman dan lancar. Alhamdulillah

Deja vu. Jokowi unggul atas PS, kali ini dengan selisih suara 11% ( Jokowi 55%, PS 44% ). Tahun 2014, selisih 3%. Semua lembaga survei kredibel dan yang terdaftar di KPU menyajikan angka ( sekitar ) 55% untuk Jokowi. Sedang survei internal 02 mengklaim angka 62% untuk PS. Kiranya perlu dibuka ke publik bagaimana surveyor 02 ini melakukan metodologi-nya ( agar rakyat tak dipecah belah lagi olehnya. Kalau tak dipidana ya dipermalukan, agar kapok dan rakyat tahu untuk tak merujuk hasil survei mereka lagi ).

Form C-1 di TPS yang difoto, diunggah ke situs KPU, kata Titi Perludem ( saksi parpol mengunggahnya ke IT partai, saksi rakyat ke medsos, pemantau pemilu terdaftar di KPU juga menyimpan fotonya ). So, banyak saksi yang melihat hasil perhitungan suara di TPS. Surveyor kredibel yang difitnah bohong/ dibayar oleh PS di konpers, dan wakil 02 di Mata Najwa ( Trans7, 17/4/2019 ) bisa adu profesional dengan para penuduhnya di depan TV nasional dengan menggunakan form C-1 KPU tsb. Gimana sih mereka mengambil sebaran datanya sehingga mengambil kesimpulan yang salah tahun 2014 ? Dan mungkin lebih salah lagi tahun 2019.

Di Mata Najwa semalam, elit 02 berargurmen, bahwa Hillary di-quick count menang, tapi yang dilantik Trump. Elit 02 itu tidak tahu beda sistem elektoral vote yang dianut AS, dengan sistem popular vote ( menang dengan suara terbanyak ) yang dianut Indonesia. Di AS, suara yang kalah di negara bagian/ provinsi, diambil pemenang provinsi untuk diakumulasi saat perhitungan suara nasional. Di Indonesia, lebih demokratis, setiap suara 01 diakumulasi untuk perhitungan nasional meski di Jabar meraih 40%. Suara 40% itu tak lantas jadi milik 02, seperti cara AS. Sehingga Hillary kalah karena elektoral vote, bukan karena quick count-nya.

Elit dan surveyor 02 bisa jadi juga tidak tahu cara mengambil sebaran data yang proporsional ( ingat cara cawapres SU yang menggembar-gemborkan harga mahal dari emak-emak yang mengelilinginya di tempat dia kampanye ? Distribusi sampelnya tak berbasis ilmiah atau tak mewakili responden seluruh Indonesia. PS juga cenderung ‘old school’ tahun 1948. Tak familiar dengan kemajuan digital termasuk dalam metode statistik ( ingat di Debat Capres 5, PS melemparkan pertanyaan “mobil agent” dari Jokowi pada SU ). Kita perlu landasan ilmu untuk memahami sesuatu yang berkaitan tentangnya. Juga soal hasil survei kredibel yang tak dimengerti PS sampai 5 tahun ini.

Soal sampel ilmiah ini, BPS lebih kredibel dan hasilnya diakui Bank Dunia. Tapi, 02 malah menganggapnya survei-surveian. Ribet berurusan dengan mereka yang rewel/ tak mampu berpikir logis ya. Kalau surveyor kredibel ingin membersihkan namanya atau membersihkan surveyor abal-abal dari jagad pemilu Indonesia, silakan gunakan cara ini ( adu profesional/ ilmiah metode survei ).

Kenapa saya mengusulkan cara ini ? Selain publik yakin mana yang salah dan tak bisa dipercaya, rakyat juga tak diancam massa 212 dan elit 02 ( lagi ) memanfaatkan klaim survei internal mereka dalam pemilu berikut dan acara politik yang dibungkus perayaan agama pada tanggal tertentu, juga fitnah di tempat ibadah dan jagad medsos yang memperparah polarisasi. Agar massa lebih tenang menerima hasil hitung manual KPU pada 22 Mei 2019 dan hasil MK pada 28 Juni 2019. Otak dan mental mereka sudah bisa menerima hitungan kredibel ilmiah yang disaksikan rakyat ( yang bisa mengkonfirmasi hasil hitung manual KPU. Sejak tahun 2004, ketika SBY menang pilpres, hasil surveyor kredibel itu juga benar ). Pilpres legitimated.

HASIL PEMILU JABAR

Tukang tahu, jamu, mantan ketua RT tercengang ketika TPS di tempat mereka, PS dan pelawak Oni/ caleg DPD bisa menang. Lihat di TV, tujuh surveyor yang memenangkan Jokowi secara nasional juga memenangkan PS di Jabar dan Banten tempat Kyai Ma’ruf kampanye. What’s wrong ?

Lalu, saya teringat hari-hari terakhir sebelum nyoblos dan ngeblog : kader PKS rajin menyebarkan selebaran jadwal Imsak di pasar-pasar tradisional. Ustad Ase* kembali ceramah di masjid Ash-Shof*, Kang Emil main catur dengan SU lalu foto jari terkait dengan elit 02, sedangkan PS 02 tak menganggapnya sebagai gubenur Jabar. Tiga emak Karawang memfitnah Jokowi ( azan, pelajaran agama, kerudung ditiadakan, perkawinan sejenis dilegalkan ) tak jelas hukumannya, sementara video “pelajaran agama ditiadakan” terus disebarkan di WAG-WAG lingkungan tanpa sanksi. Hasilnya, seperti 80% kebohongan Trump mengalahkan 80% kejujuran Hillary ( apalagi 100% kejujuran dan kebaikan Emil ).

Kita di era Post Truth dan jelang kiamat/ Dajjal yang menggunakan segala jenis teknik perang ( yang santun menyebutnya “lomba” atau “kontestasi” ). Termasuk perang tagar/ medsos, informasi/ pemikiran dan perang hipnosis. Jika Jokowi difitnah 1000 kali anti Islam ( dengan larangan azan dst ), sedang fitnah dari PS ( elit, pendukung ) cuma dikarifikasi 10 kali ( bahkan disebut/ dipromosikan citra positif 02 di medsos ) maka yang nempel di alam bawah sadar para pemilih ( keputusan lebih ditentukan dari sini ) adalah PS dicoblos ( karena takut tak bisa azan, tak leluasa lagi menuduh kafir, dan kebohongan lain yang ditebar 02 ke masjid-masjid dan diteruskan para tetua yang tak mengakrabi media kredibel ).

Warga Jabar dan Banten relatif agamis dan akrab tatap muka dengan tetua lingkungan sehingga jika Jokowi disembur fitnah tanpa klarifikasi lebih lantang dan lebih masif, maka yang mengendap di kepala mereka adalah fitnah terhadap Jokowi tsb ( meski berbagai kemajuan dan kesejahteraan di Jabar saat ini dibantu diwujudkan pemerintahan Jokowi ). Berkaca dari keberhasilan Ahok yang menyulap Jakarta, Obama/ Hillary yang memajukan AS, maka keberhasilan Emil menjadikan Jabar juara ( didukung Jokowi ) pun Jabar takkan memberi kontribusi bagi pemenangan Emil untuk kontes RI-1 kelak, selama mereka tak tahu siapa yang bohong, dan siapa yang berjasa ( untuk dibela dan dicoblos ) selama ini.

Daerah di mana Jokowi lantang mengklarifikasi fitnah terhadap dirinya, telah memberi kemenangan pada 01 ( karena di situlah kepuasan kinerja Jokowi di mata 70% rakyat, tergerus fitnah 02, hingga hanya 55-58% yang mencoblos ). Jika Jokowi juga fokus lantang dan masif mengklarifikasi fitnah di Jabar dan Banten, maka target lebih 50% suara sangat mungkin tercapai di sini.

Saya cermati, warga yang struggle, seperti Papua ( bencana banjir Sentani, teror KKSB, kemiskinan lebih dari angka nasional 9% ) dan Jateng ( teror pembakaran 27 kendaraan ) dan Jatim ( bencana banjir Ngawi, Madiun ) justru lebih bisa menghargai perhatian Jokowi, lebih teliti mencek fitnah terhadapnya, lalu mencoblosnya. Begitu pula, para pemilih WNI di mancanegara.

Jabar, angka kemiskinannya ‘cuma’ 7% dan diberi aneka fasilitas/ kenyamanan, tapi kurang menghargai jerih payah pemimpinnya, sehingga kurang berupaya men-cek semua hoax yang menyesatkan. Tak sayang presiden. Terima begitu saja, seolah semua kenikmatan itu hak mereka dan akan datang tanpa susah payah berusaha/ memohon.

Saya tak tahu, apa target provinsi termaju bisa tercapai setelah semua jerih payah Jokowi terhadap Jabar tak bernilai elektoral baginya ( sebagian besar warga tak peduli/ malas untuk mencari kebenaran atas semua fitnah keji terhadap Jokowi ). Yang saya tahu sekarang, blog ini dibaca/ berpengaruh pada kurang 40% warga Jabar dan 60% dibaca orang Indonesia di luar Jabar dan luar negeri ( seperti laporan statistik admin wordpress : pembaca terbanyak kedua adalah WNI/ warga di Amerika yang melek media/ suka buku ). Perlu edukasi intens tentang cara warga Jabar mendapat info benar dari media/ sumber kredibel jika ingin lebih cerdas memilih.

Well, pesta demokrasi sudah berlangsung. Selamat bagi rakyat Indonesia di dalam dan luar negeri yang sudah berupaya keras menyukseskan. Yang menang ( 01 ) jangan konvoi di jalan atau jumawa ( tapi kawal form C-1, jaga IT KPU dari pelbagai serangan, sampai Jokowi dilantik di periode kedua. KPU perlu membuka call center/ fungsikan medsos-nya untuk hotline pemilih yang bingung ). Yang kalah, perlu legowo, memberi contoh demokrasi sportif pada generasi milenial dan rakyat Indonesia. Congratulation to people of Indonesia…

*****

NUHUN PAHLAWAN PEMILU. EVALUASI PEMILU UNTUK 2024.

Pemilu Serentak 2019 berlangsung relatif sukses jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Dari rata-rata 70% tahun 2014 menjadi 80% tahun 2019 dalam negeri, 90% luar negeri. Beberapa wilayah bahkan mencapai 100%. Amazing..

Kota Bandung sendiri 77% ( dari 75% ) kata Mang Oded ( PRSSNI, 20/4/2019 ). Namun, 144 peyelenggara pemilu ( KPPS, PPK, saksi ), 40 petugas Panwaslu, dan 15 polisi tewas karena kelelahan, sakit dan kecelakaan ketika mengantar surat suara ke pelosok negeri kepulauan terbesar di dunia ini. Di Jabar ada 25 petugas yang gugur.

Gubernur Emil minta ( Prime Time News, MetroTV, 20/4/2019 ) KPU mengevaluasi pemilu serentak ini : dengan 5 surat tapi waktunya ( kok ) sama dengan yang satu surat suara ( pilpres ) mau pun yang 4 surat suara ( pileg ). Pelaksanaan tugas pemilu terbesar dan terumit di dunia ( 192 juta pemilih, 813.000 TPS, di 17.000 pulau dengan biaya Rp 25 triliun ) sudah menjadi sejarah kita, suka dan dukanya. Mereka yang gugur menjadi pahlawan pemilu ( akan diberi santunan, dinaikkan pangkatnya satu tingkat ). Kita turut belasungkawa. Semoga keluarga korban dikuatkan hatinya dan para pahlawan pemilu dimudahkan urusannya di akhirat. Amiin.

Sebaik apa pun capaian pesta demokrasi, tak selayaknya menelan korban nyawa manusia, satu orang pun. Apa evaluasi ? Narsum EMI ( MetroTV, 22/4/2019 ) mengusulkan pemilu serentak nasional ( pilpres, DPR, DPD = 3 surat suara ) dan pemilu serentak lokal ( pilgub, DPR Provinsi, pilwalkot/ pilbup, DPR Kota/ Kabupaten = 4 surat suara ) dengan alasan penguatan sistem presidensial sesuai putusan MK. Pengalaman pemilu 2004 -2009, terpisahnya pileg dari pilpres, membuat kekuatan presiden terpilih cenderung diatur/ dilemahkan parpol pengusungnya. Jarak 20 bulan antara nasional dan lokal ini dianggap cukup bagi peserta dan pemilih untuk menyiapkan diri dalam menyinambungkan kekuatan di pusat ke daerah agar tak terjadi pembangkangan ( kepda ). Setelah presiden terpilih dilantik juga para menteri kabinet dan anggota dewan, dalam tahun pertama, segera evaluasi pemilu serentak ini. Agar waktunya cukup untuk di-judicial review jika kurang afdol dan pelaksanaan keputusan MK-nya tak sampai tergopoh-gopoh dieksekusi di lapangan sampai mengorbankan nyawa polisi/ TNI yang mendistribusikan ( DPT, DPK, Suket, syarat non parpol DPD, caleg mantan napikor di DCT, format surat suara ).

Semangat MK, 5 surat suara serentak demi presidensial itu, menurut Mahfud MD, bisa dilaksanakan dalam seminggu, tak harus satu hari, agar tak jatuh korban gugur kelelahan lagi. Syarat 3-13 kursi di dapil yang membuat surat suara lebih lebar dari bilik suara bisa dibatasi sampai 8 kursi saja.

Pemirsa EMI lain ( petugas KPPS yang tahu IT dan menyelesaikan tugasnya sampai pukul 3.30 dini hari ) mengusulkan agar rekrutmen 7 petugas TPS/ KPPS dibuat lebih ketat ( yang punya riwayat penyakit jantung, usia sepuh jangan direkrut ) sehingga stamina tetap prima untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas dalam durasi panjang/ hampir 24 jam. Petugas KPPS di lingkungan saya ( ada 9 ) dan di Amerika ( WA VOA & K-Lite FM, 19/4/2019 ) bergantian istirahat, sholat, makan sehingga cukup kuat untuk menuntaskan tugas ( usia 30-50 tahun ). Penelpon KPPS ini punya ide : pemilu dengan SMS ( di Afrika ada pemilu dengan kelereng, lho, karena mayoritas warga masih buta huruf ) karena sistem elektronik dibolehkan MK dan dipraktekkan di negara maju. Warga Indonesia juga sudah terbiasa memberi vote dalam ajang pencarian bakat di stasiun-stasiun TV. Dengan NIK dan 2-3 ponsel yang dimiliki rata-rata WNI saat ini, cara SMS bisa lebih efesien/ cepat dari segi administrasi. Ini mirip pemilih luar negeri yang menggunakan jasa pos dan kotak suara keliling untuk menyalurkan hak suaranya. Bisa dikaji lebih dalam kemungkinan sistem elektronik ini dengan plus minusnya.

Well, petugas pemilu susulan, ulang, PPS, PPK, KPUD Kota/ Kabupaten, KPUD Provinsi, KPU Pusat juga pak ketua, Arief Budiman, harap jaga kondisi dan sempatkan istirahat secara bergantian seperti di lingkungan kami ( KPU sudah punya call center, mereka meminta puskesmas membantu petugas di kecamatan/ PPK dengan mengirim petugas medis yang stand by di sana berjaga jika ada yang sakit/ kelelahan. Ibu saya menyarankan, siapkan air gula siap minum di tempat hitung suara agar petugas tidak hypo/ drop/ wafat ketika tenaga diforsir ). Nyawa tetap tak ternilai. Kita mengapresiasi dedikasi tinggi jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, meski masih ada kekurangan di sana sini ( kurang di 80 TPS tapi sukses di 800.000 TPS ). Terima kasih atas kerja raksasa yang masih berlangsung ini. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kalian semua. Amiin. Tetap semangat !

***

Iklan

Written by Savitri

18 April 2019 at 13:57