Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Archive for Agustus 2019

DKI Kaltim, Papua Lagi, Pemekaran Wilayah di Jabar. Pansel KPK ?

leave a comment »

Wilayah menjadi isu hangat 2 pekan ini ( selain kerja pansel KPK yang dicemaskan sebagian LSM ). Wilayah ibukota baru di Kaltim, wilayah Papua yang masih meriang, dan pemekaran wilayah di Jabar ( isu Depok, Bekasi, Bandung Timur ). Tiga isu wilayah + KPK, apa berkaitan ? Let’s see..

( Ketua Pansel KPK Yenti pernah mengatakan di MetroTV bahwa setelah terperas 20 capim ( dari ratusan peminat ) akan diuji publik ( sebelumnya, 8 perwakilan pemerhati seleksi sudah pernah diundang untuk memberi input, termasuk ICW ). LKHPN akan diminta setelah menjadi pejabat negara ( untuk menentukan lolos tidaknya 5 capim KPK jadi komisioner ). Sepertinya pansel diburu waktu sehingga tak sempat melayani semua protes. Narsum EMI dan saya juga melihat kualitas KPK periode Agus ini tak sebaik komisioner jilid 1 dan 2. Belasan kasus besar masih menggantung ( belum ke penuntutan ) dengan tersangka menyandang statusnya bertahun-tahun ( versi Antasari : penyidik lebih jago dari atasannya, pimpinan kurang bisa mengarahkan lajunya penyidikan ). Belum lagi masalah longgarnya pengawasan rutan seperti diungkap Ombudsman tempo hari. Terendus adanya kubu dan intrik/ politik di internal sehingga suara dari dalam yang protes kualitas pansel perlu diwaspadai sebagai bagian dari perebutan hegemoni dalam tubuh KPK. Saya memilih untuk memberi kepercayaan pada pansel, lalu memberi catatan pada presiden mana yang bermasalah dalam integritas dan perilaku ( bukan rumor, tapi fakta dan bukti valid ). Di “Mata Najwa” 27/8/2019, Pak Busro yang akan mewakili para pemrotes bertemu presiden. Jika protes tentang kontrak 5 tahun jadi penasehat Polri, tanpa melihat rekam jejaknya di luar itu, ( sehingga perlu dicoret dari anggota pansel ), apakah itu bijak ? ( jadi ingat Ma’ruf yang penasehat anak perusahaan BUMN dan caleg Grd yang lolos dan terpilih dalam pemilu ). Jangan sampai pimpinan kalah pintar dari penyidik lagi ya.. ( barisan komisioner harus ada polisi penyidik, jaksa penuntut, pakar hukum pidana, TPPU dan auditor yang lebih jago dari semua pegawai KPK yang didominasi polisi dan jaksa itu, agar komando pimpinan tak dibajak ‘rumput keras’ lagi/ berbuah kasus demi kasus mangkrak akibat tak seia sekata, bahtera limbung kapan sampainya ?? )

WELCOME DKI KALTIM. Green, smart, forest city..

Di Economic Challenges ( EC, MetroTV, 27/8/2019 ), 3 narsum ( ketua Bappenas/ menteri PPN Bambang, menteri PUPR Basuki, pakar arsitektur kota ITB Jehansyah ) dipandu host Leonard menyampaikan hal penting ( yang bisa saya tangkap ) : bahwa sejak UU Otda tahun 2001 ( desentralisasi ), ternyata Jawa yang sudah besar ‘berlari’ paling cepat dibanding luar Jawa. Kontribusi Jawa terhadap PDB ( produk domestik bruto ) Indonesia adalah 59%, Sumatera 20%, Kalimantan 8%, sisanya pulau-pulau lain.

( Jehansyah menyarankan DKI Kaltim dikelola pemerintah ( swasta boleh masuk ke dalamnya, bangun fasilitas komersial, perumahan ) tapi kendali tetap di tangan pemerintah ( badan otorita ). Seperti kawasan Senayan di mana hotel bertarif tinggi bertaraf internasional beroperasi di sana, namun yang menikmati keuntungan hasil pengembangan lahan di sana tetap negara ( karena lahan milik negara ). Tidak seperti Meikar**, di mana swasta menguasai lahan dulu, lalu minta pemerintah membangun infrastruktur di sana, dan yang menikmati hasil peningkatan lahannya adalah swasta. Banyak praktek demikian saat ini di Indonesia sehingga negara kurang mendapat manfaat/ pemasukan dari sejumlah infrastruktur yang dibangunnya ).

Saya jadi ingat beberapa tahun silam, ada narsum yang bilang : sistem kapitalis itu seperti gudang penuh makanan. Yang punya ‘truk’ ( SDM smart, infrastruktur OK ) bisa mengambil makanan itu lebih cepat, lebih banyak. Yang tidak punya truk, mengambil secara manual, jalan kaki, hanya bisa mengambil sedikit ( sebelum keburu habis ).

Itu yang terjadi di Papua hari ini. Headline News ( MetroTV, 27/8/2019 ) mengabarkan seorang prajurit TNI gugur ketika menjaga aksi massa di Nabire ( setelah kemarin malam 25/8/2019 Kominfo mencabut blokir akses medsos foto- video di Papua. 26/8/2019 Gubernur Papua Lukas gagal bertemu 43 mahasiswa di asrama TKP rusuh/ Surabaya ( yakin tak ada intel AS/OPM/ komunikasi di dalam sana ? Kenapa mereka bisa sepede itu ? ).

Dalam akun gmail pada 22/8/2019 masuk seruan “Nyalakan Papua” via platform change.*** di mana pengusung petisi meminta Kominfo mencabut blokir internet. Sebelumnya, tanggal 20/8/2019, mereka menyebar petisi “Kami Bukan Mo****” setelah demo menolak Perjanjian New York 1962 ( makar ? Pepera 1969 sudah memastikan Papua bagian NKRI dan diamini PBB/ publik internasional ) dengan klaim didukung banyak LSM, lalu mereka ditertibkan aparat

Sebelum 2 petisi ( Papua rusuh ), netizen sudah disebari beberapa kali petisi tentang kerusakan lingkungan/ hutan di Papua. Saya ngerasa saluran petisi ini kini lebih banyak digunakan oleh netizen parsial/ belum paham whole picture sebuah isu ( fakta kerap disampaikan sepotong – sepotong, kejelekan pihak yang diserang diumbar tak proporsional, sedangkan kesalahan penyampai petisi sendiri disembunyikan ) dan mudah diklik pengguna medsos yang sekarakter/ memperparah dampak medsos yang Neokon itu ( termasuk klaim penolakan pansel KPK yang diklaim narsum wakil ICW sudah mencapai 60.000 tanda tangan di “Mata Najwa” 27/8/2019 ).

Menurut saya, wajar jika ulah provokator referendum seperti ini bikin kesal warga setempat, apalagi dilakukan berulang-ulang seperti menantang kesabaran publik ( berharap ada martir untuk memperbesar ‘nyala’ itu ? ). Sikat saja mereka kalau masih nekad melawan hukum/ tutup kuping mau menang sendiri. Negara berdaulat diperbolehkan menertibkan separatis whatever it takes, menurut hukum internasional. Tapi kita coba berdialog dulu sampai titik tertentu, dan membuka solusi dari perspektif lain

UPDATE PAPUA, ADIK BUNGSU YANG DITUMBUHKAN

Nugroho, pemirsa EMI ( MetroTV, 30/8/2019 ) dari Jakarta mengatakan bahwa Papua itu seperti adik bungsu yang perlu diberi pendidikan dan gizi yang baik, juga kesempatan ( tumbuh, kerja, memimpin ). Tidak terus dimanjakan ( dengan dana Otsus besar, sampai Rp 92 triliun, padahal hasil migasnya Rp 26 triliun ). Sebelum Jokowi, tak ada yang memberi perhatian sebesar ini pada Papua, tapi kok malah didemo sebesar ini ? Something’s wrong here.

Lima tahun dari sekarang, dana Otsus Papua akan berkurang drastis, sehingga sebagian pengamat menduga bahwa rusuh Papua ini bagian dari upaya elit lokal untuk mempertahankan dana besar itu untuk keberlangsungan gaya hidup mereka yang wah/ timpang dengan warga daerahnya sendiri. UU Otsus ini perlu dievaluasi agar pendidikan, gizi pertumbuhan, kesempatan berkembang tsb disampaikan langsung ke tangan warga daerah/ tidak lewat elit yang suka berfoya. Juga sistem noken dalam pemilu yang melenyapkan hak individu Papua harus dievaluasi. Dengan melihat kondisi Papua hari ini kita tak lagi yakin suara dalam tas noken itu murni suara putra Papua ( bisa ditelikung elitnya ).

Kondisi Papua membutuhkan kemampuan besar untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks. Jika kualitas SDM putra asli belum mumpuni, mungkin perlu dipikirkan untuk mengubah syarat pemimpin di Papua : menjadi putra Papua yang lama tinggal dan concern dengan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat Papua. Tak harus putra asli. Pendidikan berkualitas tinggi butuh waktu tak sebentar.

Masa kolonial, Papua dalam sandera Belanda, tidak ikut berdarah-darah, jungkir balik sampai mati, memperebutkan kemerdekaan yang dilakukan para pejuang dan diplomat Indonesia. Easy come easy go. Mereka yang tak paham sejarah, tak merasa memiliki/ bagian dari Indonesia. Sebagian tak merasa terpanggil menjaga keutuhan NKRI ( sebagian lain, saya lihat di TV, ibu Papua di TKP rusuh dengan berani mengibarkan bendera merah putih di tangannya, menciumi simbol negara kita, untuk menghadang massa perusuh yang akan merangsek masuk kawasan tempat tinggal/ kerjanya, dan berteriak lantang “cinta Indonesia ! Papua bagian NKRI !”. Mengharukan ya.. masih ada cinta di Papua ).

Di masa Orba, 32 tahun kekayaan Papua dijual ke asing ( contoh kontrak karya Freeport yang sangat merugikan Indonesia, tapi menguntungkan elit penguasa Orba ). Dengan DOM ( Daerah Operasi Militer ) Orba, tak ada yang berani demo di Papua saat itu.

Setelah Reformasi 1998, kran kebebasan dibuka, putra Papua leluasa demo sampai merenggut nyawa para prajurit TNI yang menjaga keamanan mereka. Ironis ya ? ( itu sebabnya Vladimir Putin, kepala KGB masa Uni Soviet, setelah menjadi presiden Rusia tetap mempertahankan tangan besinya. Menurutnya, tidak semua masyarakat cocok dan siap menerima kebebasan terlebih setelah lama dikungkung tirani, karena butuh pemahaman norma, kecerdasan cukup untuk bisa mengendalikan nafsu bebas dalam diri dan mematuhi aturan negara. Rusia bersama China menjadi adidaya kini, lawan kuat AS-Barat ). Tingkat pendidikan Papua belum sesiap itu. Jadinya warga Papua mudah terprovokasi. Rusuh teu puguh.

Lia, pemirsa EMI dari Jayapura, Papua yang tak bisa jualan online saat ini ( juga SAFE*** yang berbasis di Bali, dalam petisinya di Change.*** yang berbasis di California, AS ) mengeluh tak bisa ambil uang di ATM ( rusak oleh demo 19/8/2019 ) dan di bank ( ekses pembatasan akses internet oleh Kominfo ) serta tak bisa berobat dengan kartu BPJS. Mesti punya uang cash untuk bisa bertahan hidup, sedangkan sebagian toko belum berani buka karena masih was-was.

Dua penelpon dari Papua tak keberatan dengan pemblokiran gambar dan video hoax oleh Kominfo ( telpon ke stasiun MetroTV dan melihat TV masih bisa ) namun mereka berharap masih bisa ambil uang di bank dan menggunakan kartu BPJS. Mereka juga bersyukur keamanan sudah kondusif setelah banyak aparat berjaga di daerah mereka.

Well, gimana Kominfo, bisakah tetap memblokir hoax tak bertanggung jawab ( sampai warga Papua cerdas ber-medsos ) namun operasional bank dan BPJS tetap berjalan lancar ? Agar proses hukum pelaku rasis di Surabaya dan provokator rusuh di Papua yang sudah dan sedang dilakukan Polri ( TS dan 6 pelaku lain jadi tersangka ) juga bisa dilihat warga Papua yang lebih banyak melihat internet ketimbang lihat/ punya TV. Agar Papua makin kondusif karena tahu keadilan mulai ditegakkan di sana ( Menko Wiranto, Kapolri Tito, Panglima Hadi ke Papua bertemu para tokoh adat, kepala suku, pemuka agama/ masyarakat Papua untuk berdialog tentang sudut pandang Papua ). Agar simpatisan OPM tak mudah merecoki kemajuan tanah Papua sampai kehilangan pengaruh/ intimidasinya pada warga Papua yang sebetulnya berhati lembut dan religius. Well ?

Kembali ke laptop, eh.. DKI Kaltim. Presiden Jokowi menyadari pembangunan infrastruktur selama ini ( tol Trans ) tak cukup cepat menghasilkan pemerataan ekonomi seperti yang diharapkan ( keluhan Gubernur Papua di “Opsi- Avi” 26/8/2019 : tol Trans Papua lebih berguna bagi para pendatang smart tsb yang sudah familiar dengan sederet jurus bisnis dan penunjangnya sehingga ‘makanan’ itu lebih dulu terambil. Di posting lalu, dana otsus sebaiknya dikelola dengan cara pandang Papua ( kearifan lokal, diawasi KPK juga ) agar putra Papua lebih gesit memanfaatkan kekayaan alamnya melebihi pendatang.

Dari 5 kali hearing ( kajian DKI ) presiden dengan Bappenas, kementerian PUPR, ATR-BPN sejak tahun 2017, akhirnya sampai pada kesimpulan, bahwa pemindahan ibukota untuk melawan Culture Cycle ( tidak ikut turun karena penurunan investasi, peluang ekonomi akibat Perang Dagang AS vs China ) sudah saatnya. Pemindahan ibukota ke Kaltim adalah satu jurus dari sekian jurus ( hilirisasi sumber daya alam, pembangunan metropolitan di Medan, Palembang, Banjarmasin, Kutai Kertanegara, Manado, Makasar,
dll ) meng-counter Perang Dagang dan solusi pemerataan kesejahteraan ( hingga ke Papua ). Sektor pemerintahan menyumbang 7% PDB.

Breaking News ( MetroTV, 26/8/2019 ), dihadiri Jokowi, ketua Bappenas, menteri ATR-BPN, menteri PUPR, Gubernur Kaltim mengumumkan : ada 2 kabupaten di Kaltim yang berbagi menjadi wilayah DKI baru seluas 180.000 hektar ( 50 – 80% penghijauan, hutan lindung akan diperbaiki ).

Kaltim ( kabupaten Kutai Kertanegara, kabupaten Penajam Paser Utara ) dipilih karena didukung 3 matra ( AL, AD, AU ), terletak di antara 2 bandara internasional, dekat pelabuhan ( poros maritim dunia ) juga minim potensi bencana. Kaltim yang menyumbang lebih Rp 400 triliun per tahun ke pusat, bisa dipotong Rp 50 triliun per tahun untuk bangun ibukota negara, kata gubernur Kaltim Isran setengah promosi. Penduduk Jakarta sebanyak 10,4 juta orang di lahan seluas 661 km2 ( 15.000 orang/ km2 ), sedangkan penduduk Kaltim ( ibukota Samarinda ) hanya 3,6 juta jiwa di lahan seluas 127.000 km2 ( 29 orang/ km2 ).

Rencananya, 4000 hektar lahan negara itu untuk core ibukota. 180.000 hektar untuk ibukota seluruhnya, kata menteri Agraria ( Prime Time News, MetroTV, 16/8/2019 ). Dana awal sekitar Rp 90 triliun untuk membangun istana negara, kantor sekneg, kantor seskab, dan kementerian lainnya ( EMI, 23/8/2019 ). Pengawai yang emoh pindah karena berbagai kendala, bisa diberi pensiun dini seperti saat pemindahan karyawan PT. Timah ke Bangka dulu ( pegawai honorer bisa ditentukan nasibnya diangkat PNS atau tidak ).

Targetnya, pertengahan 2020 sudah mulai design & build ( lebih cepat ). Paling lambat tahun 2024 DKI sudah pindah ke Kaltim ( tahap pertama seluas 4000-6000 hektar untuk kantor presiden, menteri tsb ). Prasarana dan sarana ( jalan, waduk, dll ) senilai Rp 865 miliar. Perumahan dan perkantoran penunjang dibangun. Ground breaking-nya, medio 2020 ( semester kedua ) paling cepat.

Tahap kedua seluas 40.000 hektar. Tahap ketiga 180.000 hektar. Kang Emil/ Gubernur Jabar yang pernah jadi dosen arsitektur kota/ urban designer menyebut Washington DC dengan luas 17.000-30.000 ha ( saja ) menjadi contoh ibukota baru yang teruji dalam sejarah ( tapi ‘markas’ zionis penggila perang juga, Kang, yang tidak bisa didemo warga Amerika di depan pagarnya, tak seperti Istana Merdeka/ Negara )

Pembangunan ibukota baru dengan kontrak multiyears ( total sekitar Rp 466 triliun ) mulai dilaksanakan setelah RUU-nya diketok ( ada 7-10 UU yang perlu direvisi. Pemerintah sudah mengirim surat ke DPR RI kemarin ). Naskah akademik RUU dan kordinasi kementerian teknis terkait mungkin akan disinergikan dalam sebuah Badan Otorita ( BO kota administratif belum bernama ).

Dana sebesar Rp 466 triliun didapat dari APBN ( 19,2% dari pengelolaan aset pemerintah di Jakarta dan Kaltim, artinya keinginan DPRD dan pemprov Jakarta menjadikan ex-lahan pempus tsb sebagai RTH pupus ), kerjasama pengelolaan yang tidak murni komersial ( KPBU, seperti waktu bikin tol Trans ) dan investasi langsung swasta, BUMN, koperasi dengan lelang terbuka.

DKI saatnya pindah karena Jakarta sudah kelebihan beban. Air tanahnya sudah tercemar tinja/ bakteri coli karena septic tank warga jarang dikuras. Deterjen rumah tangga mencemari sungai dengan miliaran mikro plastik penyebab kanker paru-paru. Polusi udaranya termasuk terburuk di dunia karena kendaraan macet mengular dan asap pabrik yang berjejal. Di tangan eksekutor andal dan jujur seperti presiden Jokowi semoga pemindahan DKI bisa terlaksana dengan baik. Perlu diatur tegas DKI Kaltim jadi pusat pemerintahan saja. Jangan jadi pusat bisnis yang mengundang urbanisasi dan mengulangi kesalahan Jakarta lagi.

( Bekasi dan Depok masih kepengen gabung Jakarta setelah DKI pindah ? )

JABAR MEKAR DENGAN 6 BOD BARU ?

Jabar tahun ini mendapat alokasi TKDD ( transfer ke daerah & dana desa ) sebesar Rp 64,49 triliun untuk 27 kota/kabupatennya, dengan luas 35.222 km2 dan jumlah penduduk 50 juta jiwa. ( PR, 27/8/2019 )

Jatim dengan luas 47.922 km2 dan penduduk sekitar 43 juta jiwa, saat ini sudah memiliki 38 kota/ kabupaten sehingga mendapat alokasi TKDD 2019 sampai Rp 73 triliun ( hampir Rp 9 triliun lebih besar dari Jabar ).

Jateng mendapat alokasi Rp 60,58 triliun untuk 35 kota/kabupaten yang dimiliki ( luas wilayah 32,54 km2 dan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa ).

Realisasi tahun 2018, Jabar mendapat alokasi TKDD Rp 61,79 triliun yang terealisasi hingga Rp 65,05 triliun. Sementara Jatim dari alokasi Rp 68,65 triliun, terealisasi hingga Rp 75,83 triliun atau terpaut Rp 10 triliun di atas Jabar. Dibanding Jateng, realisasi TKDD Jabar 2018 juga hanya terpaut tipis Rp 1 triliun. Tahun lalu, dari alokasi Rp 58,73 triliun Jateng mendapatkan realisasi TKDD sampai Rp 64,19 triliun.

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ( jarak, waktu ), termasuk mengatasi keinginan sebagian warga Depok dan Bekasi gabung ke Jakarta ( tergiur UMP lebih tinggi seperti mimpi megapolitan Jabodetabek ), Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong sebagian pihak untuk mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonomi Baru ( BOD ), utamanya Kabupaten Bandung Timur ( kemacetan parah menuju Cileunyi ).

Namun perlu diperhatikan pula, bahwa dari ratusan dati baru, ternyata hanya 20% yang berjalan baik. 80% lainnya yang gagal/ membebani anggaran negara mestinya dikembalikan ke daerah induknya. Pemekaran wilayah baru jangan sampai jadi modus elit politik lokal menduduki tampuk kekuasaan setelah gagal di pilkada. Dati-dati baru gagal ini perlu dipublikasikan ke publik agar warga daerah tak cepat tergiur wilayahnya dimekarkan, dan mau kembali ke induk ( UU no.23 tahun 2014 memungkinkan hal itu )

Jakarta bisa jadi pusat bisnis yang mengglobal seperti New York, yang tidak macet, tidak banjir dan tidak polusi. Seingat saya, ada dana sebesar Rp 570 triliun untuk urban regeneration ( pusat dagang, keuangan, jasa ) Jakarta. Tumpang tindih kewenangan akan berlalu, dana otsus akan kembali setelah Jakarta mantan DKI. Be happy, people…

*************
CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Hormat Bendera, Hargai Pahlawan”- by Vitrisa. ( bando kembang goyang, busana Sulawesi Utara )

Iklan

Rusuh Warga Papua di Manokwari. Solusi : Ketertinggalan Daerah Dikebut, Ruang Perjumpaan Sosial Dibuat, Cerdas Ber-Medsos Dipupuk. Semarak HUT RI ke-74.

leave a comment »

Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, pahlawan bulutangkis Indonesia. Masa Orba, banyak etnis Tionghoa yang diwajibkan memiliki SKBRI ( surat kewarganegaraan sejak 1978 ) meski lahir di Indonesia, akibat titah Mao Zedong tahun 1955 ( seluruh keturunan/ diaspora Tiongkok di seluruh dunia adalah warga negara China ). Tahun 1996 SKBRI tak berlaku lagi, namun etnis Tionghoa yang tidak tahu terus diperlakukan diskriminatif ( Q & A, MetroTV, 18/8/2019 ). Ketika kerusuhan 12 Mei 1998, para atlet Thomas Cup, seperti Chandra Wijaya, dkk, tetap berjuang meraih emas untuk Indonesia. Karena ‘berbeda’ mereka menang. Air mata Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992 juga menggambarkan perasaan itu ( cinta Indonesia ). Film “Susi Susanti Love All” akan rilis Oktober nanti. Ajak anak anda, juga warga Papua dan Jatim, untuk meresapi makna nasionalisme sebenarnya di film ini. Meski diperlakukan berbeda, yang dipikirkan terlebih dahulu : apa yang anda berikan untuk negaramu. Keberkahan akan menyusul kemudian. Allah takkan salah membagikan rezeki-Nya ( drawing “Susi & Alan, Pahlawan Bulutangkis”- by Vitrisa ).

Lenis Kogoya ( ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua/ kepala suku asal Wamena ), staf khusus presiden urusan Papua, saya lihat di layar MetroTV semalam, bilang bahwa salah pahamlah yang memicu kerusuhan di Manokwari. Seperti diberitakan, pada tanggal 15/8 di Malang dan 16/8 di Surabaya terjadi kehebohan yang dipicu hoax perusakan bendera, sampai ormas/ massa mengepung asrama dan 43 mahasiswa Papua terpaksa dievakuasi/ diamankan oleh polisi ke markas agar tak terjadi bentrok antar kedua pihak. Usul Lennis, Gubernur Khofifah jadi ortu wali seperti Gubernur Ridwan Kamil yang jadi ortu wali bagi mahasiswa Papua di Bandung yang keep in touch ( Prime Time News, MetroTV, 19/8/2019 ). Aplikasi “DPR Now” juga bisa digunakan warga untuk mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan wakil rakyat kita, sekaligus curhat soal perusahaan liar yang menebangi hutan, menggali tambang tanpa izin, diskriminasi pekerjaan, dsb.

Di Bandung, ada komunitas PieceGen ( generasi damai ) yang menyebarkan semangat perdamaian melalui 12 buku, permainan dan aneka kegiatan integrasi sosial yang memupuk toleransi dan mengikis paham radikal ( Kick Andy, MetroTV, 16/8/2019 ).

Rusuh yang menyebabkan 3 polisi cedera dan rusaknya sejumlah fasilitas umum ini juga dipicu ucapan spontan personal pemrotes berupa ‘pengusiran’ plus makian ‘nama hewan’ yang menyebabkan ketersinggungan warga di Papua. Gubernur Jatim, Walikota Surabaya, Walikota Malang, wakil ormas ( caleg Grd/ saksi 02 disidang MK ? ) sudah menjelaskan duduk perkara sebenarnya dan minta maaf ( lebih afdol ke Papua dan bilang orang Papua bisa jadi pejabat penting di Jatim sepertihalnya orang Jatim jadi pejabat penting di Papua ) atas ketidaknyamanan yang dialami warga/ mahasiswa Papua di daerah mereka ( karena stigma, di antaranya karena susah tertib di asrama/ kost. Saya amati orang Timor Les**, juga begitu, belum terbiasa dengan aturan/ peradaban kota ). Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, staf khusus dan pegawai asal Papua di berbagai daerah dan instansi berupaya menyejukkan situasi dan mengingatkan persatuan bangsa dan Indonesia damai. Jangan mudah terprovokasi.

Emosi boleh ( dikendalikan ), tapi sabar memaafkan lebih baik. Menjelang sore, setelah berdialog dengan Kapolda, para pendemo ( Manokwari, Sorong, Fak-fak, Timika ) mau kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dikawal polisi. Pelajaran apa yang bisa dipetik kali ini ?

Kemkominfo harus gesit mengendus gejala rusuh dari konten viral provokatif di medsos. Segera perlambat akses foto, video di medsos dan mentake-down akun penyebar hoax SARA seperti 21-22 Mei 2019 lalu. Ruang perjumpaan sosial untuk integrasi lebih 740 suku bangsa di Indonesia ini perlu dikongkritkan, seperti Asrama Nusantara ( diisi mahasiswa asal Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dsb ) yang digagas Gubernur Jatim Khofifah. Kepala daerah Papua sebaiknya memberi kesejukan ketika menyampaikan pernyataan pada para pendemo ( soal ketertinggalan itu warisan pemerintahan Orba yang sedang kita upayakan diperbaiki. Rezim 32 tahun tak bisa dibalikkan dalam hitungan 1-2 hari saja. Butuh waktu panjang, proses tak kenal lelah, kesabaran, pengertian, kegigihan, dedikasi semua pihak untuk sampai pada tujuan kita semua : Indonesia kuat, maju, adil dan sejahtera ).

Apa saja yang dikerjakan pemda dan warga Papua/ Jatim, jika belum bagus, jangan langsung menyalahkan Jakarta atau pendatang dari daerah lain, lalu mengamuk dan merusak fasilitas umum yang dibayar dengan pajak seluruh rakyat Indonesia. Intropeksi diri dulu, apa yang kurang, lalu sampaikan dengan cara yang baik pada mereka yang bisa membantu /memberi solusi ( akun medsos presiden, Lenis Kogoya, KPK, DPR RI, Kapolri, Panglima TNI ). Kawal dan sabar dengan proses perbaikannya. Setiap kemajuan kecil diapresiasi positif sehingga yang membantu makin semangat memperbaiki kekurangannya.

Gubernur sampai kepala distrik Papua bisa mengajak warganya untuk piknik ke Danau Toba ( Sumut ), Borobudur ( Jateng ), Mandalika ( NTB ) dan Labuan Bajo ( NTT ) sebagai hadiah 17-Agustusan atau lomba kebangsaan lainnya, serta menyampaikan pada warganya bahwa warga Sumut, Jateng, NTB, Sulawesi, Maluku, dsb adalah saudara warga Papua juga. Jadi, bukan cuma orang Jawa, Bali, dsb yang tahu dan piknik ke Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Lorentz, serta menganggap warga Papua juga saudara kita. Buat Asrama Nusantara juga di sekolah bola di Jayapura nanti agar ruang perjumpaan sosial untuk integrasi kebangsaan terus dipupuk ( kecurigaan dan kecemburuan dikikis perlahan. Tanpa trust kita takkan bisa membangun ).

Di blog ini, saya pernah memposting tentang kelas bahasa, sejarah Papua- Aceh-Indonesia, budaya, keterampilan, kafe di dalam perpustakaan, museum, taman kota tematik ( public space ), galeri, untuk integrasi warga kota. Di luar negeri, situs sejarah dan tugu pahlawan nasional disediakan untuk anak-anak bisa jalan-jalan bersama orang tuanya untuk mengenalkan sejak dini perjuangan para pahlawan mereka dan meresapi nilai patriotik, nasionalisme, cinta tanah air dan artinya persatuan negara bangsa ( renovasi benteng Van den Bosch di Ngawi yang berhantu setelah perlawanan pasukan Diponegoro, dan pemindahan ibukota RI ke Kalimantan demi pembangunan Indonesia sentris menjadi sangat relevan ).

Bahwa tindakan menghormati bendera merah putih itu untuk menghargai jasa para pahlawan dan pejuang yang telah merelakan darah dan nyawa untuk kemerdekaan kita ( bukan mengkultuskan benda dan men-thoghutkan negara seperti di pikiran kaum intoleran yang tekstualis dan merasa benar sendiri ). Di film “Merah Putih Memanggil” ( Trans7, 17/8/2019 ), 3 prajurit TNI sampai gugur demi menyelamatkan WNI, istri dan putrinya yang disandera pemberontak di Kongo, Afrika. Hormat kita pada bendera merah putih ini juga untuk menghargai dan berterima kasih pada prajurit TNI dan polisi RI yang terus menjaga kita dari ledakan bom teroris, tembakan gelap KKSB, serbuan bandar narkoba di perbatasan Papua, dengan darah nyawa mereka dan air mata keluarganya.

Penting juga, menangkap, mengadili, menghukum sesuai peraturan, para provokator, pembuat, penyebar video ‘perusakan bendera’ tsb dan ucapan rasis ( apa ini ulah para pecundang pilpres 2019 sebelum presiden dilantik ? ) agar tak terulang di kemudian hari.

Edo Kondologit meminta KPK memeriksa ( semoga kali ini operasi KPK tak bocor atau dipukul oknum pemda ) penggunaan APBD/ tranfer daerah/ dana Otsus Papua. Kenapa dana yang begitu besar tak mewujud ( signifikan ) pada kesejahteraan warga ? ( seingat saya, di era Jokowi, ekonomi Papua tumbuh tercepat di Indonesia ).

Lenis usul Jokowi ke Papua ( Sorong, Manokwari, dll ) untuk mendengar langsung curhat dari warga Papua ( semua suku ), apa yang sebenarnya mereka perlukan : pendidikan, kesehatan, pekerjaan seperti apa, dengan cara pandang Papua, bukan template Jakarta yang belum tentu cocok dengan kondisi Papua ( Prime Time News, MetroTV, 20/8/2019 ). Yenny Wahid minta semua pihak yang melanggar dalam kasus ini harus diproses hukum, termasuk ( jika benar ada ) oknum aparat yang rasis, agar warga Papua merasa diperlakukan adil dan sederajat di mata hukum ( tak luka batin lagi ).

Jika ada tiang bendera Merah Putih dipatahkan 3 bagian lalu dibuang ke got ( feeling saya ini ulah orang yang benci Pancasila yang menyatukan 3 wilayah Indonesia, WIB, WITA, WIT lalu mengadu domba ), warga/ ormas yang melihat pelecehan simbol negara mestinya mengadu ke pos polisi terdekat agar pihak yang berwenang/ kompeten yang menyelidiki dan memproses hukum. Oknum aparat atau pejabat yang bersalah ( segera, agar Papua mereda/ bisa diajak bicara jernih ) ditunjukkan pada warga Papua ( ada TV daerah di sana ? ) bahwa mereka telah dihukum sesuai aturan, agar warga Papua trust dan respek pada TNI dan Polri, sehingga mereka pun mudah ditertibkan dengan hati senang karena percaya bahwa penertiban itu untuk kebaikan mereka dan Indonesia. Warga pemrotes jangan main hakim sendiri, karena jika massa sudah terkumpul akan sangat sulit mengendalikan. Berpikir kritis dan bertindaklah tenang untuk keselamatan diri dan Indonesia.

Kesadaran berbangsa dan bernegara di negeri ini dalam proses pertumbuhan. Massa dan mahasiswa di Malang, Surabaya, Papua, dan Papua Barat perlu lebih bersilaturahmi satu sama lain dan terus belajar menyaring informasi yang benar dari internet. Karena kalau sampai terprovokasi, yang hancur adalah kita semua, persis yang diingini ormas radikal/ massa intoleran yang disetir zionis /AS cs tsb. Kerusuhan 19 Agustus kemarin ( sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-74 ), provokator memang menyebalkan. Berikut, mestinya kita lebih cerdik, kritis dan pemenang ya…

***

KEMERIAHAN 17 AGUSTUS 2019 DI TANAH AIR

Organisasi Wanita Selam Indonesia diketuai Tri Suswati ( istri Kapolri Tito ) sukses mengharumkan nama bangsa dengan memecahkan 3 rekor dunia ( versi Guiness World of Record ) dengan : mengibarkan bendera terbesar di dunia ( 1014 m2 menumbangkan pemegang rekor sebelumnya/ Australia ), rantai manusia terpanjang di dunia ( 578 m ) dan penyelam terbanyak di dunia ( lebih 3000 orang ) di kedalaman 5-8 meter dari permukaan laut di Manado, Sulawesi Utara. Para penyelam pemberani itu mengisi 64 kotak @ 50 orang dan bertahan tertib selama 35 menit untuk memberi hadiah pada HUT Republik Indonesia 17/8/2019. Membanggakan ( foto : humas dijen hubla )

Tak mau kalah, di bawah laut perairan Teluk Benete, Sumbawa Barat di kedalaman 15 meter, warga NTB juga melakukan pengibaran bendera.

Di kawasan Wijen, Semarang, reporter MetroTV satu sarung dengan Gubernur Ganjar main bal-balan ( sepakbola sarung ) melawan emak-emak.

Lomba mendayung di Festival Bidar Internasional ( balapan kapal tradisionak sejak masa Sriwijaya dengan 57 pendayung dalam satu perahu besar, atau 5 pendayung per perahu kecil ) di ikon Kota Palembang ( Sungai Musi, Jembatan Ampera ) diselenggarakan tiap Hari Raya dan Hari Kemerdekaan, juga lusa kemarin. Lomba balap perahu juga dilakukan di Pangker oleh warga Sulawesi Selatan.

Di Jombang, upacara bendera, fashion show busana etnik dilakukan emak-emak bantaran Sungai Deli, juga para remaja yang berlomba panjat pinang di aliran sungai setinggi pinggang itu dengan pesan kebersihan lingkungan agar merdeka dari sampah.

Di Indramayu, Jawa Barat, ibu-ibu berkostum merah putih diikat kaki per dua orang bertanding futsal memperebutkan hadiah peralatan dapur. Seru.

Di Sabang, digelar 10 lomba, diantaranya : bakiak, balap karung dengan helm ( lompat aja udah berat ), futsal, makan krupuk, sundul bola, panjat pinang, di mana para peserta diberi kupon berhadiah. Warga desa lain dan turis mancanegara dipersilakan ikut lomba. Guyub.

( balap karung, lomba krupuk, tarik tambang, panjat pinang di acara 17 Agustusan, untuk mengenang rakyat masa penjajahan dulu yang meski hidup sengsara ( berbaju karung goni, makan cuma dengan lauk krupuk, terseok puluhan kilo meter menarik beban berat dengan tali tambang dalam kerja paksa/ rodi seraya dicambuki, berebut hadiah di puncak pinang ditonton para pembesar kolonial Belanda yang tertawa terpingkal-pingkal ), toh tetap tabah memperjuangkan kemerdekaan untuk anak cucunya, yaitu kita, bangsa Indonesia. Meneladani para pendahulu, kita pun mesti sabar, prihatin dengan keadaan yang belum ideal, selama mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat ’45 )

Puluhan siswa SD Muhammadiyah menang melawan belasan anggota TNI di Salatiga dengan pesan : bahwa dengan perjuangan keras dan kebersamaan kompak, lawan kuat pun bisa dikalahkan.

Di Aceh Barat, beberapa kelompok tani bertanding sepak bola di lapangan lumpur ( lahan TNI ) berhadiah durian. Semangat.

Upacara bendera di pulau Ndana, Rote ( pulau paling selatan perbatasan Indonesia ), dilaksanakan prajurit TNI untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di pulau terdepan.

Di Gedung Sate, Kota Bandung, digelar lomba balap karung berhelm untuk anak-anak ( dewasa di sore hari ), tarik tambang, balap lari dengan balok, plus gratis masuk Museum Gedung Sate. Cihuii..

Petugas kebersihan kota ( supir truk ), para pemulung, dan warga sekitar Tempat Pembuangan sampah Akhir melakukan upacara bendera dengan serius di TPA..

Di Gaza, relawan Indonesia dan warga Palestina merayakan HUT RI dengan membuat lukisan bendera Indonesia dan Palestina di pasir pantai. Mengharukan.

Di Istana Merdeka, presiden, wapres, beserta ratusan tamu undangan mengenakan baju daerah. Tiga pemakai busana terbaik mendapat hadiah sepeda dari Jokowi. Lagu nasional ( dibawakan anak sekolah diiringi orkes simfoni ), tari dan lagu daerah juga turut memeriahkan perhelatan ultahnya Indonesia yang ke-74. Dari kokpit pesawat tempur, pilot TNI mengucapkan Dirgahayu RI ke-74 dengan pengeras suara pada presiden, rakyat Indonesia di dalam dan luar Istana, lalu bersalto kompak dengan rekan pilot lainnya di langit Jakarta. Keren.

Malam harinya, para duta besar negara sahabat mengenakan busana nusantara senyum-senyum malu-malu mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI pula. Uh… menggemaskan.

Amandemen UUD 1945 demi GBHN Lagi ? Rangkap Jabatan, KKN di BUMN ?

leave a comment »

Sabtu lusa ( 17/8/2019 ) kita mau merayakan HUT RI ke-74 ( PT. KAI Daop 2 Bandung menggratiskan calon penumpang naik kereta api di 4 jalur pada hari kemerdekaan kali ini. Tapi ambil tiket dulu di mesin, 3 jam sebelum keberangkatan ya – PRSSNI, 15/8/2019 ).

Terbetik ambisi koalisi KIK mewarnai pembangunan Indonesia untuk 25-100 tahun ke depan ( padahal sudah ada UU ala GBHN yang mengikat eksekutif selama 20 tahun ke depan ). Perlukah ?

A. Basarah, wakil ketua MPR ( PDIP ) bilang hanya soal GBHN ( dihidupkan lagi ) dan MPR ( kembali jadi lembaga tertinggi negara ) yang akan diamandemen ( ke-5 ). Meskipun sudah ada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( UU no.25 th 2004 ) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( UU no.17 tahun 2006, RPJP diturunkan ke RPJM ) yang dalam pasal 5 menyebut presiden membuat rencana yang mengikat presiden berikutnya. Kedua UU ini jika digabung/ dijilid jadi GBHN. Kemarin ( Prime Time News, MetroTV, 18/8/2019 ) ketua MPR Zulkifli mengatakan bahwa isu GBHN ini akan dibahas ( diputuskan terus atau tidaknya ) oleh MPR periode 2019-2024 yang akan dilantik Oktober nanti.

Badan Kajian MPR sudah dibuat ( sampai pada kesepakatan 2 hal tsb ) dan Panitia Ad Hoc pada tahun 2000-an. Dalihnya, saat GBHN dulu, dalam ketahanan pangan saja melibatkan semesta/ 200 doktor ( wah, kebayang duit rakyat yang bakal kesedot saat ini, apalagi kalau usul konyol 10 kursi pimpinan MPR sampai diloloskan ).

Pancasila, UUD 1945, GBHN memang pedoman presiden dan kepda dalam pembangunan agar terintegrasi dalam politik pangan, energi, hankam, budaya. Tapi, libatkan dulu perguruan tinggi, LSM, civil society, pesan Mahfud. GBHN yang buat MPR, tapi perlu disepakati DPR pula yang mengawasi. Ke MPR cuma laporan saja tiap 5 tahun seperti yang dilakukan sekarang. Menurut pengamat Bivitri,
kesepakatan elit politik, ketua parpol sekarang atau kepentingan rakyat yang mestinya mengunci presiden berikutnya untuk 25 tahun ke depan ?

Jangan tergesa-gesa membuka kotak pandora yang bisa merusak tatanan yang sudah lebih baik dari sebelumnya gara-gara ngebet menggolkan GBHN yang belum pasti efektivitasnya dibanding UU ala GBHN yang cuma kurang dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Sudah banyak duit rakyat yang dihamburkan untuk pansus, panja terkait amandemen ( nafsu berubah-ubah tiap parpol berkuasa ), sedangkan integritas dan produktivitas parlemen masih mengecewakan.

CUKUP 5 KURSI PIMPINAN MPR

UU no.2 tahun 2018 tentang MD3 menetapkan 5 kursi pimpinan MPR ( 1 ketua, 4 wakil ketua ). Konyolnya, PAN usul 10 kursi pimpinan dengan dalih merepresentasi seluruh elemen rakyat ( 1 DPD, 9 parpol parlemen ). Weleuh..

Jelas kita menolak usul pekat nafsu kekuasaan ini. MPR hanya bersidang 5 tahun sekali ( melantik presiden wapres terpilih ). Tugas lainnya yang insidental adalah impeachment ( pemakzulan ) jika presiden melakukan 5 kesalahan fatal, dan memilih pengganti jika ada kekosongan posisi RI-1, RI-2 karena berhalangan tetap, wafat, dll. Tugas menguatkan 4 pilar ( Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI ) tak sampai sidang paripurna, karena itu bisa dilakukan tiap anggota MPR, pokja, dan sejenisnya. So, tak relevan usulan 10 kursi, selain berebut fasilitas negara dan menguras uang rakyat.

Lagipula, pesta demokrasi kemarin untuk menyeleksi pemimpin negara/ pemerintahan ( eksekutif ) dan parpol parlemen ( legislatif ) yang mengawasi jalannya pemerintahan. Jika yang kalah ( kurang dipercaya rakyat karena buruk perilaku dan kinerja ) ikut memimpin ( merecoki dengan nafsu keblinger, hoax, fitnah, adu domba ) di pemerintahan ( kabinet, komisaris, direksi BUMN, dll ) dan Senayan ( 6-10 kursi pimpinan MPR ), lalu apa gunanya, kita begitu sengit berseteru di pemilu 2014-2019 ? ( yang buruk pun ternyata bisa bertengger di kursi pimpinan ). Kebayang sulitnya mengambil keputusan karena beda paradigma dan attitude ( padahal sudah memboroskan uang rakyat ). Karena MPR adalah majelis milik rakyat ( dibiayai, mewakili ), bukan elit parpol ( 10 fraksi ) maka suara rakyat yang semestinya lebih didengar.

Kita kawal kursi pimpinan MPR sesuai UU MD3 tahun 2018 yang sudah mereka buat dan mestinya mereka praktekkan 1 Oktober 2019 ini. Kita kawal amandemen UUD 1945 sebatas GBHN 25 tahun ( perubahan dunia begitu cepat, jangan sampai mengunci inovasi presiden, dan mempreteli kewenangannya/ melemahkan sistem presidensial ) agar terjadi kesinambungan pembangunan dan konsistensi tata ruang, tata kelola dari pusat sampai daerah ( tak boleh ada ‘raja-raja’ kecil yang melanggar regulasi di atasnya seenak udel, menghambat investasi, menguras tambang, menggunduli hutan demi membayar hutang pilkada, berlindung di balik UU Otda ). Agar presiden dan kepda tetap dipilih langsung oleh rakyat ( bukan parlemen ). Karena presiden dipilih rakyat ( mandat langsung dari rakyat, bukan mandataris MPR lagi ) maka Daulat Rakyat tetap yang tertinggi. Presiden cukup diawasi rakyat dan wakilnya di DPR RI. Ingat, cuma GBHN ( termasuk menghapus amandemen terdahulu yang merugikan kepentingan nasional Indonesia ), ya… atau NO AMANDEMEN.

BUMN SAPI PERAH ?

Diberitakan, AA, direktur keuangan AP 1, SB dirut PLN, WK dirut KS diciduk KPK. Fenomena apa ini ?

Ikan sehat masuk kolam kotor jadi ikan sakit ? KPK sudah usul pada menteri Rini agar ada orang KPK ( dengan biaya KPK ) ditempatkan di jajaran direksi ( mengikuti rapat ) untuk melindungi ‘ikan sehat’ ( profesional bersih ) dari ‘kolam kotor’ ( tatanan lama yang masih korup ). KPK sedang mengulik detail pengawasannya.

Di “Opsi-Avi” ( MetroTV, 12/8/2019 ), wakil Ombudsman menyoroti soal rangkap jabatan di BUMN yang tak sesuai UU Pelayanan Publik ( dianggap tak etis, di saat orang begitu sulit mendapat satu posisi pekerjaan pada saat ini, kok, di BUMN pejabat bisa dapat 2 posisi dan menikmati gaji dobel dari negara hingga miliaran ? ). AMN yang staf ahli presiden juga komisaris AP 1 hadir di acara MetroTV ini. Sekitar 200 orang rangkap jabatan dari sekitar 500 posisi di 400 BUMN kita. Ombudsnan sudah minta presiden, menkeu, menteri BUMN agar memperhatikan hal ini, sayang belum tuntas tindak lanjutnya ( agar tak ada rangkap jabatan tak etis ini ) sehingga terjadi KKN untuk posisi di anak perusahaan BUMN atau konflik kepentingan untuk meloloskan proyek di tangani perusahaan kerabat sendiri.

Di permen 2 tahun 2015 tak ada kata “profesional” dalam persyaratan ( untuk sumber lain ) untuk mengisi posisi komisaris ( pengawas/ wakil principle ) dan direksi ( top manajemen ) sehingga relawan, timses atau orang yang tak kompeten/ profesional ( tak tahu core bussines, back up plan, tak pengalaman di bisnis relevan ) bisa duduk di jajaran komisaris dan direksi. Akibatnya, banyak BUMN yang merugi ( bahkan hutang triliun ) dan terancam gulung tikar ( presiden di Visi Indonesia akan membubarkan ).

Diakui seorang narsum, bahwa di grup PLN etos bersih sudah giat dilaksanakan juga seleksi ketat dalam rekrutmen pegawai sehingga kualitas SDM cukup meningkat di era Rini ( PLN dapat nilai tertinggi dalam penyerahan laporan LKHPN ke KPK dan satu-satunya lembaga di UU yang diminta membayar kompensasi jika gagal melayani publik seperti listrik padam kemarin, kata wakil YLKI ). Namun, sayang itu hanya sampai tingkat pegawai. Tak ada pegawai karir yang bisa jadi direksi. Parahnya, direksi dari eksternal tak komunikatif dengan pegawai PLN yang terlatih tsb karena gengsi, kurang ilmu dan tak punya rasa memiliki. Sehingga terjadilah 4 dirut PLN bermasalah hukum.

( Di China, calon komisaris dan calon direksi di seleksi ketat dan di-training khusus sebelum masuk BUMN. Di Indonesia, seleksi karyawan BUMN juga ketat berlapis. Tapi justru di tingkat direksi dan komisaris tak seketat itu sehingga sogok menyogok, kongkalingkong antara anggota DPR, BUMN, swasta, eksekutif memalukan itu terjadi ( BUMN masih jadi ‘sapi perah’ politisi dan kroni ).

Kebijakan direksi BUMN diawasi komisaris. Operasional BUMN diawasi SPI/ Sistem Pengawasan Internal. Kementerian BUMN diawasi DPR RI. Sayang, hasil pengawasan/ rekomendasi 3 pengawas yang ditandatangani bersama itu kerap tak ditindaklanjuti ).

Ya, perjuangan masih panjang, saudaraku…

DIRGAHAYU RI KE-74. MERDEKA !

**********

CULTURE LOVE : Parenting Paper Drawing

“Caper Butuh Curhat” – by Vitrisa ( topi khas Kaltara, rok motif Kalbar)

************

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI
( Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H )

… konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai
dan prinsip dasar tertentu …

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara negara yang menganggap penting adanya suatu“ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.

Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

… sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis. Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme- kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat,
maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan
sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki
hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan
lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order”.
Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement.

Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak
abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga
konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi
kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state).

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi
yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat kedua
dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions
and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.

Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:

1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan
dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

4 KALI AMANDEMEN UUD 1945

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.

Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan,
maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945
mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (consensus) pertama.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan ersentuhan dengan nilai-
nilai dan perkembangan masyarakat.

Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi ( padahal mestinya bagian/ menjiwai konstitusi )

Berdasarkan teori Nawiaky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia ( hirarki ) :
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

( peraturan daerah tak boleh melanggar aturan di atasnya )

*****

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. ***)
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. *)
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)
Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus. ****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.**)
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang -undang. **)
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang.

BAB IXA**)

Pasal 25A ****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. **)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI
AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.****)

KETERANGAN :
*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****): Perubahan Keempat

Listrik Padam 12 Jam Se-Jawa. Bencana Megathrust, Class Action ?

leave a comment »

Pemeliharaan kawat transmisi listrik PLN Minggu kemarin ( 4/8/2019 ) tak diduga berbuah kehebohan. Semoga berbuah perbaikan mendasar pula.

Kisah bermula dari 4 kawat yang mengalirkan listrik murah dari timur ke Barat, jelas Sripeni, plt. dirut PLN ( Prime Time News, MetroTV, 5/8/2019 ). Minggu siang itu ( 4/8/2019 ), petugas sedang melakukan pemeliharaan rutin satu kawat ( dari benang layang yang tersangkut, ranting pohon yang patah, kotoran burung, dsb ). Tak disangka-sangka, 2 dari 4 kawat transmisi itu mengalami gangguan di Ungaran-Pemalang, Jateng ( kemen ESDM, polisi berencana menyelidiki penyebabnya/ kemungkinan sabotase, orang dalam pasca dirut PLN SB jadi tersangka KPK karena kasus suap PLTU 1 Riau, atau ulah radikalis pengacau di masa proses peninjauan izin FPI dan pasca meledaknya 6 bom di Thailand sekitar 500 m dari lokasi KTT ASEAN, atau karena dampak gempa di jalur Megathrust kemarin ) sehingga arus listrik yang sangat besar itu hanya bisa melalui satu kawat hingga terblokir otomatis oleh PLTU Suralaya ( melebihi beban yang bisa ditanggung kawat 500 KVA ) berakibat terganggunya pasokan listrik di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Kami di Kota Bandung merasakan lampu padam ( black out ) dari jam 11.50 sd 22.30 lalu byar pet ( saya sendiri baru melek dari tiduran/ gelap jadi terang jam 00.43 WIB Senin dini hari. Tidak mati lampu lagi setelah itu. Namun, wilayah lain masih byar pet secara sporadis. Jokowi yang sidak 15 menit lebih awal Senin pagi kemarin terlihat gusar meminta penjelasan direksi PLN yang menjawab sangat teknis. Presiden menegur plt dirut agar punya kalkulasi matang dan back up plan/ rencana cadangan agar jika terjadi gangguan tak terduga lagi tak sampai merugikan dan merepotkan banyak orang seperti ini.

( ketika Fukushima dan PLTN lainnya di-shutdown karena tsunami melanda Jepang waktu itu, mereka punya stok BBM/ batubara untuk 3-6 bulan, sehingga evakuasi dan pemulihan/ pasokan listrik bisa cepat dilaksanakan )

Fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, SPBU/ gas/ biofuel, terminal MRT, KRL, BTS operator seluler sampai ke ujung wilayah mestinya punya generator set, solar cell/ panel surya untuk energi cadangan. Bis/ motor listrik juga punya sistem hybrid ( dengan green fuel ), jika listrik padam, atau jika bencana Megathrust terjadi ( BMKG memprediksi setelah gempa Mag. 6,9 di Banten kemarin 2/8/2019, benar terjadi dalam waktu dekat. Siklus 400 tahunan ? setelah tsunami dahsyat akibat gempa Mag. 8,8 pada tahun 1600-an di jalur barat Sumatera, selatan Jawa, Nusa Tenggara, utara Papua sampai utara Sulawesi. Ada 5000 desa tanggap bencana yang sedang dikebut BNPB di pesisir jalur maut tsb. Di Jawa sendiri ada 500 desa. BMKG meminta para kepala daerah untuk cepat tanggap mengedukasi dan mengevakuasi warganya jika status waspada, status siaga diberitahukan lewat aplikasi BMKG ( warga juga perlu tahu persis apa yang harus dilakukan di tiap status kebencanaan, kemana warga harus lari, shelter-nya di mana saja, 20 detik terasa gempa lunak/ keras segera keluar bangunan dengan tenang dan tertib, sambar sepatu kets dan tas survival dekat ranjang berisi kartu identitas, satu stel baju ganti, mukena, selimut, senter/ lilin, korek api, pisau lipat serbaguna, garam, surat penting, uang, ponsel, batere cadangan, sikat gigi, minyak kayu putih, kresek, misting, sendok dan botol minum )

Di luar negeri, pemadaman yang ditolerir hanya sejam dalam sebulan ( jika lebih, warga bisa dapat gratis satu bulan pada tagihan listrik berikutnya dengan bukti laporan pengaduan di akun perusahaan listrik mereka ). Menurut aturan permen ESDM no.27 tahun 2017, jika terjadi pemadaman merugikan seperti kemarin, PLN akan memberi diskon 30% pada pelanggan terdampak saat membayar tagihan bulan depan. Cukup ?

Cukupkah membayar nyawa satu keluarga di Bekasi yang tewas oleh ledakan genset yang beroperasi maksimal 3 jam, padahal padamnya lebih dari 10 jam ( bahkan belum menyala atau masih byar pet sampai sekarang. Kami di Lampung sering byar pet, bahkan rutin padam tiap akhir pekan. Kok baru 10 jam mati listrik, orang di Jawa ribut banget sih ??, gerutu pemirsa EMI dari luar Jawa iri )

4 jalur gerbong MRT terjebak pemadaman sehingga harus membuka pintu darurat. Ribuan orang penumpang KRL terdampar di peron menunggu lampu nyala. Sebagian penumpang MRT masih dievakuasi jam 10 malam di stasiun bawah tanah. Ortu disibukkan oleh bayi menangis karena ASI basi di kulkas, kompor listrik tak berfungsi/ tak bisa masak, pompa air mati/ tak bisa mandi, sinyal terganggu/ transaksi online batal, rumah sakit kecil tak punya genset/ operasi pasien terhenti, bandara, pelabuhan, stasiun, mal rugi 75% dari omzet harian mereka karena para pengunjung terjebak dengan kesulitannya masing-masing. Mati listrik, mati peradaban. Apa Indonesia masih gagap dengan peradaban modern sehingga kita seperti kembali ke zaman batunya Flinstone kemarin ? Bagaimana kalau musuh menyerang ketika kita lagi sibuk cari korek dan lilin lalu tersandung ? Bagaimana nasib RSI di Palestina, dan 15% ( wilayah ) rakyat Palestina yang tersisa ? Bagaimana jawaban kita pada Tuhan ??

Class action sedang trend, setelah kasus polusi Jakarta ( gubernur Emil di FB-nya mempertanyakan gugatan koalisi sipil DKI terhadap dirinya seperti Jaka Sembung/ tak nyambung. Karena semasa kepemimpinannya, Kota Bandung menjadi kota terbersih udaranya se-ASEAN dengan program taman tematik di seantero kota, Bandung Berkebun, pemasangan alat pengukur udara baru di tempat-tempat strategis, Bike to Work, sepeda motor listrik, dsb, yang kini sedang diterapkan di Bekasi, Depok, dsb. Mungkin para pemrotes skeptis jika cuma gubernur Anies yang mengatasi, karena arus komuter dengan kendaraan belum ramah lingkungan juga datang dari area sekitar Jabar, Kang. Siapa tahu mereka berharap kesuksesan Bandung bisa diterapkan di Jakarta ? Para pemrotes sedang di ambang sakit Ispa, dll. Mohon maklum ).

Apa kita bisa minta menteri penanggung jawab listrik padam untuk mundur seperti di Korea ? Semua negara maju di dunia pernah mengalami black-out. Indonesia juga pernah padam se-Jawa Bali tahun 2002. Bedanya, mereka tak terulang lebih dari sejam. Di sini masih terulang sampai lebih 12 jam, dan pelayanan PLN dengan target 35.000 MW masih belum memuaskan. Byar pet, tanpa hukuman di banyak wilayah di luar Jawa ( warga hanya bisa pasrah atau menggerutu ). Warga telat bayar berdampak denda, makian ala debt collector, teror di telpon dan rumah dari pihak ketiga. PLN padam lebih 10 jam, cukup diskon 30% tagihan bulan depan. Gak kapok ?

Bisa begitu-begitu layanannya ke depan jika tak di-shock terapy. Seperti menghadap tembok tebal ketika berupaya menembus transparansi pengelolaan PLN yang memegang monopoli kelistrikan di tanah air ( masih utang triliunan pada subkon ). Class action yang diusulkan banyak pihak juga percuma, selama permen ESDM dan UU ketenagalistrikan tak direvisi. Selasa ini, setahu saya DPR RI akan bertemu direksi PLN dan merevisi pasal kompensasi di permen. Rabu besok, giliran Ombudsman yang menginvestigasi. Narsum dan pemirsa EMI minta PLN diberi saingan agar lebih terpacu kinerjanya. Seperti ada AP 1, AP 2 di dunia penerbangan. Pelindo 1, Pelindo 2 di jaringan pelabuhan. SPBU swasta di sektor BBM untuk sparing partner Pertamina. Atau perusahaan lain di bawah menteri ESDM/ BUMN/ menko yang membeli listrik swasta ( dari pengusaha batubara, biofuel. Warga/ komunitas diberi insentif jika bisa menjual listrik ke pemerintah dari panel surya di atap rumah masing-masing setelah mencukupi kebutuhan sendiri. Tiap daerah punya potensi listrik yang khas yang bisa dimanfaatkan ) untuk dijual ke rakyat dengan harga pasal 33 UUD 1945 ( sebesarnya kemakmuran rakyat, tapi bisnis tetap survive meski profit sedikit ).

Di EMI ( MetroTV, 5/8/2019 ), Sripeni mengatakan : ke depan PLN akan membangun pembangkit listrik di Banten dan menambah 2 kawat transmisi lagi agar tak terjadi ledakan arus dari jarak yang jauh ( sistem interkoneksi butuh perangkat yang andal/ reliable, perawatan dan pengawasan yang prima. Polri-TNI bisa dikerahkan untuk menjaga area sekitar menara Sutet dari pohon ambruk, pemukiman dan gangguan lain. Ketahanan energi dan pangan adalah aspek penting pertahanan negara ).

Jakarta butuh sekitar 5000 MW, Jawa Barat 3500 MW, Banten 1200 MW. Ya, kita sudah lihat plt dirut PLN minta maaf atas pemadaman ini, dan mengakui kelambatan perbaikan tsb. Itu bagus. Tinggal sekarang tindak lanjutnya agar zaman batu tak terulang lagi. OK ?

********************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Anak Salah Tetap Berharga”- by Vitrisa ( topi blankon batik, dasi motif garis – Jateng )

Ex-HTI di Saparua Park, FPI Stop, Politik Nasgor. Green Plastic, Polusi Jakarta, UU Perlindungan Data Pribadi. Impor Rektor ? Gibran ?

leave a comment »

Setelah diprotes Banser NU di masjid pemprov DKI, ternyata Fe*** Si*** ( ‘mualaf’ tokoh ex-HTI ) masih diundang Shaf Musli*** ceramah di Saparua Park, Kota Bandung ( KLCBS FM, 31/7/2019 ) dalam acara Musli*** Day, Sabtu lusa ( 3/8/2019 ). Ceramah pertama dan disebut pertama pula. Kok bisa lolos ya ?

Kita ingat saat rusuh di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019 kemarin, terlihat ibu berjilbab memungut dan melempar batu ke arah aparat pengaman di layar TV ( 327 polisi cedera, bahkan sampai remuk mulutnya ). Bisa jadi, jika diizinkan demo berikutnya, emak-emak itu akan memanah para pengaman kita dan penjaga NKRI, karena di acara Saparua lusa ( dari jam 8-18 ) mereka akan diajari cara memanah oleh komunitas pemanah trampil, selain mendengar ceramah dari sekian narsum dan melihat bazaar.

Penyiar radio favorit saya heran kenapa belum lama berselang Shaf menggelar acara, kini sudah promo acara lagi ? Hmm.. saya duga ini terkait dengan tuntutan massa change.org yang lebih banyak minta pembubaran ormas radikal FPI yang pro-ISIS ketimbang yang mendukungnya. Di Mata Najwa, 31/7/2019, anggota FPI itu mengkamuflase tindak kekerasan anarkis mereka dengan diksi memperjuangkan ‘konsep’. Kita tahu gerombolan kepala batu yang bertingkah bak penegak hukum itu mengusung isu ‘khilafah ala takfiri’ ( mengkafirkan orang di luar kelompok mereka ), seperti ISIS, jagoan mereka yang membolehkan menumpahkan darah orang yang mereka cap kafir, atau disamarkan dengan konsep ‘NKRI Bersyariah’.

Di akunnya Mahfud MD, bahkan ada yang komen sok tahu soal khilafah di akhir jaman sebagai keniscayaan. Kita tahu soal Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal di masa itu. Tapi bukan khilafah model takfiri yang merasa di atas dan paling benar sendiri yang kita mau ikuti ( baca : bukan FPI, ex-HTI, IM, ISIS, Al-Qaeda dan sejenisnya yang salah menafsirkan dalil agama dan menyalahgunakan ayat demi kepentingan elit dan donaturnya/ zionis di puncak ambisi kekuasaan ). Namun, khilafahnya Imam Mahdi kelak, atau kini, khilafahnya ulama NU ( NKRI ber-Pancasila ). Orang tekstualis tak mampu melihat Pancasila/ intisari kearifan lokal leluhur dan pendiri bangsa Indonesia dalam ayat dan hadis. Mereka benar-benar mencari kata berhuruf p-a-n-c-a-s-i-l-a di kitab suci. Naif.

Soekarno yang menamai saja baru di abad 20 M. Rasulullah lebih dulu abad 7 M. Leluhur kita ribuan tahun sebelum Masehi, di mana ribuan nabi sudah diturunkan Allah untuk mengajarkan kebajikan dan tuntunan-Nya, yang kemudian disempurnakan-Nya melalui ratusan wahyu/ ayat Qur’an yang diturunkan pada nabi dan rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, para pengusung ‘khilafah’ ala takfiri itu ngeles dengan argumen khilafah yang hak, setiap dikritik gagal paham. Lho, yang masalah itu kalian ( takfiri ), bukan khilafah-nya. Kok, muter mumet berbusa di “khilafah” sih ? Tujuan benar harus dicapai dengan cara benar ( bukan fitnah, kekerasan seperti yang selama ini kalian lakukan ). Kebayang deh jika kalian sampai berkuasa, betapa banyak non muslim yang dibantai di sini setiap mengkritik kalian, seperti di Afganistan, Irak, Libya, Mesir, Suriah, Yaman. Baru ormas saja, kalian sudah gemar menebar teror, kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang menghalangi tujuan kalian akan kalian tumpahkan darahnya ke jalanan kan ? Seperti sesumbar HRS di banyak orasinya. Wajar jika banyak warga menolak kehadiran kalian yang bengis penuh tipu daya. Wajar pula jika kini HRS terpuruk di penjara Saudi. Siapa pun yang mendustakan agama akan diberi kehinaan oleh-Nya di masa akhir. Amar ma’ruf nahi munkar dalam satu nafas. Mengenyahkan kebatilan dengan cara yang benar ( bukan ikut batil nan sesat ).

Simpatisan FPI/ ISIS mengancam akan mengerahkan massa jika izin perpanjangan ormas FPI ditolak. Ngapain emak-emak dikumpulkan hingga 3000 orang di Saparua dan diajari memanah di masa kemendagri sedang memproses perpanjangan izin ormas radikal FPI ? ( di TKP Bawaslu 22 Mei ditemukan banyak panah. Di kompleks pontren DT milik AAG yang pro ex-02/ 212 juga ada kursus memanah dengan alasan mengikuti sunah ). Bukan kebetulan kan ?

Beberapa waktu lalu, pemirsa EMI dari Bekasi, mengkritik dualisme menag yang menghimbau umat muslim jangan melakukan “sweeping”. “Mbok, langsung dihukum, gak perlu pabrik kata-kata”, kecamnya pedas,”.. dan pake bahasa Indonesia yang dimengerti” ( sweeping atau penyapuan penyakit masyarakat terhadap restoran/ tempat hiburan yang buka tanpa sungkan saat negeri 90% mayoritas muslim ini sedang berpuasa ramadhan. Penelpon non muslim ini mestinya membandingkan dirinya dengan sebagian warga Amerika non muslim yang malah ikut puasa menghormati rekan kerjanya yang sedang ibadah ramadhan. Tidak mencak-mencak kurang ilmu begitu gara-gara 30 tahun, izin bangun tempat ibadah di lingkungan tak kunjung keluar izinnya. Bangun rumah atau gedung perlu izin tetangga.

Izin ormas juga perlu izin pemerintah/ aturan UU. Jika tak mengikuti dasar negara ( Pancasila yang menjiwai UUD 1945/ konstitusi ), AD/ ART dan tindakannya, maka ormas tsb tak diizinkan berdiri di teritori Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk semua ormas, partai dan lembaga di Indonesia. Indonesia negara hukum. Jelas ?

Yang mau FPI dibubarkan itu mereka yang suka pornografi, tuduh wakil FPI. Weleuh.. ( HRS itu juga diancam pasal pornografi kan ? ). Yang benar, yang mau FPI bubar itu warga Indonesia yang cinta tanah air dan beragama dengan benar. Kita tak mau negeri besar nan indah ini hancur karena kenaifan kalian yang dibodohi elit/ pion zionis. That’s all.

Indonesia termasuk Negara Bangsa, kata orang NU. Istilah Negara Bangsa mulai dikenal pada abad 17 ( masa
Kekhalifahan Turki ), ketika Napoleon yang ingin membelahnya menyebut bangsa Mesir dan bangsa Turki ( Quraish Shihab, 28 /5/2019 ). Nasionalisme ala Negara Bangsa terbukti mengalahkan pasukan Gurkha, India, yang sangat ditakuti kekejamannya dimotivasi perut lapar dan nistanya kemiskinan. Nasionalisme arek Suroboyo dan para pejuang pendahulu kita terbukti mengalahkan Gurkha, Belanda, Sekutu/ AS-Inggris sehingga kita merdeka dan bertahan hingga hari ini dst. Pancasila terbukti menyatukan kita, 34 provinsi, sebagai NKRI. Tanpa Pancasila, takkan ada Indonesia. FPI, ex-HTI, IM, sempalan Al-Qaeda, yang mau mengganti Pancasila, atau mengembalikan 7 kalimat di sila pertama yang bisa memisahkan warga WITA, WIT atau warga non muslim dari WIB, harus kita hentikan. Karena Indonesia takkan ada tanpa saudara kita yang non muslim. Indonesia kuat berdaulat dan bisa membantu memerdekakan Palestina jika tetap besar wilayahnya ( tidak berkeping seperti maunya donaturnya ormas radikal/ zionis Israel si penjajah ). Pilih non muslim yang Pancasilais, atau pencatut Islam yang anti Pancasila ? Sebagai WNI, saya pilih yang Pancasilais. Hentikan FPI dan ormas radikal.

Menggelikan, melihat wakil FPI tersedu di acara Mata Najwa ( Trans7, 31/7/2019 ) minta HRS dipulangkan. HRS itu tak tersedu melihat lebih 300.000 rakyat Suriah dibantai ISIS, idolanya HRS. HRS juga takkan tersedu jika 300.000 WNI di sini dia lemparkan ke mulut ISIS. Saya pikir, biarkan HRS di penjara Saudi 30 tahun lamanya ( kemarin ada TKI yang dibebaskan setelah mendekam selama itu di penjara Saudi karena overstay ). Pelajaran bagus bagi HRS dan para pengikutnya agar tak mulut besar, kepala batu, dan meneror orang demi mengganti Pancasila.

BL AND ACT FRIEND ?

Situs jual beli unicorn BL diprotes netizen karena berdonasi untuk Palestina dan Suriah lewat ACT ( lembaga donasi berbendera hijau-putih-hitam dengan 3 bintang di tengah, untuk ‘jihadis’ pemberontak Suriah/ teroris. BL tempo hari juga mengkritik pemerintah soal infrastruktur digital. ITB menurut BIN termasuk perguruan tinggi yang terpapar paham radikal. Si founder juga menuduh hoax soal ACT teroris yang bunglon ini. Orang pintar akademik memang sering diincar radikalis, karena ego pintarnya suka ketinggian sehingga suka ngeyel jika diberitahu orang pintar lainnya. Orang cerdas akademik tak jarang ilmu agamanya cetek, wawasan geopolitiknya apalagi. Sasaran empuk perekrut intoleran/ teroris. Ada 11 jenis kecerdasan yang diberikan Tuhan. Kita perlu rendah hati mendengar kebenaran dari pakar ilmu/ kecerdasan orang lain ). Si founder bisa kembali minta maaf dan mengaku tak tak tahu rekam jejak ACT. Itu lebih gentle. Sportif mengakui kesalahan.

POLITIK NASI GORENG

Megawati mengundang Prabowo makan nasi goreng buatan ketum PDIP yang enak. Beragam tanggapan tentang itu. Yang mendukung dan berterimakasih melihatnya sebagai upaya Mega menarik Prabowo ke tengah ( yang selama pemilu 2019 cenderung ke kanan/ ormas radikal ), seperti Surya Paloh menarik ke tengah ( dari sebelumnya nengakomodasi kanan/ ex-HTI ) gubernur Anies yang baru mengeluarkan 5 dari 10 kapasitasnya. Yang negatif, cemas Mega lalu menggandeng Grd masuk koalisi. Terutama PKB yang sudah menyodorkan 10 nama menteri dan Hanura 40 nama menteri. Nasdem lebih berkelas, akan memberi nama jika Jokowi meminta. Kita butuh Jokowi, bukan Jokowi yang butuh kita, versi Addie MS. Saya cenderung ke pendapat sekjen Plate soal ini : pada hari H pelantikan presiden Oktober 2019 tetaplah dengan 5 partai parlemen seperti saat ini ( lebih ramping, solid, gesit ). Mungkin menambah satu partai lagi ( Grd/ Dmk ) jika PKB lari-lari ( lebih banyak trik manuver ketimbang prestasi ) lagi mau ke seberang atau tak puas dengan jatah menteri yang diterimanya seperti disengat tawon ( saya masih sebal dengan kegenitan “join” yang mengetes nyali presiden dan penggantian Mahfud pada detik-detik terakhir karena ulahnya. Ada politikus gede rasa kayak gini ya. Coba kalau Mahfud yang jadi wapres waktu itu, takkan seresek sekarang. Jabar dan Banten mungkin bisa dimenangkan ). Jika saja Surya Paloh mencalonkan diri jadi ketua MPR, saya cenderung lebih mendukungnya. Apa yang digalaukan dan dilakukan beliau selama ini ( wibawa, trust ) adalah kapasitas ketua MPR yang sudah selesai dengan dirinya/ negarawan, wawasan kebangsaannya prima, bisa lintas sektor dan agen perubahan ( yang belum ada di ketua-ketua sebelumnya ). Jika Pak Surya belum berkenan karena sejibun tanggungjawabnya, mantan presiden atau anggota DPD dari kalangan nahdiyin yang berkomitmen Negara Bangsa dan bisa mematahkan argumen kaum radikalis, akan lebih pas memenuhi kebutuhan saat ini di posisi ketua MPR.

PENGUSAHA BISA JADI POLITISI. GIBRAN, KAESANG, BOBBY ? Tunggu dulu..

Gibran digadang-gadang bacalwalkot Solo ( 90% ?). Saya kok sependapat dengan pengamat Yunarto ( soal politik dinasti ). Lagipula, Jokowi menghadapi tantangan besar menghentikan kaum radikalis di periode keduanya setelah ex-HTI, FPI, HRS berulah ( kendala kebangsaan butuh konsentrasi tinggi mewujudkan Visi Indonesia ). Jika Gibran yang belum fasih bicara politik dan belum pengalaman ‘berenang’ di lautan intrik parpol sampai ‘kesandung’ jerat, Jokowi yang bakal pusing, meski sudah minta Gibran, Kaesang mandiri dan tanggung jawab. Seorang ketua komisi DPR RI dari partai G di pileg kemarin sampai tak terpilih kembali karena putrinya ikut mencalonkan diri di dapil sebelah. Dana, tenaga, pikiran tak lagi 100% untuk dirinya/ konstituen jika darah dagingnya ( refleks ortu melindungi buah hati ) membutuhkannya untuk sukses. Konsentrasi terbagi.

Akan lebih puas bagi Gibran jika ia bisa jadi walkot tanpa kebesaran nama atau bayang-bayang ayahnya ( presiden menjabat ). Buat achiever, perjuangan seperti ini lebih bermakna bagi eksistensinya di dunia. Menantu Bobby juga disarankan mengerem hasratnya jadi kepda di saat Jokowi masih presiden. Agar masyarakat tak mencapnya aji mumpung, atau mengesankan mertua membiarkan politik dinasti yang dianggap buruk oleh banyak orang saat ini ( bisa jadi amunisi baru oposisi yang bikin kita capek meng-counter-nya ). Biarlah presiden Jokowi meninggalkan legacy terbaik bagi pemimpin berikut dan generasi penerus. Doakan yang terbaik untuk ayahanda tercinta ya..

GREEN PLASTIC DARI CPO SAWIT. Coming soon..

Green plastic tercetus di Economic Challenges ( MetroTV, 31/7/2019 ). Ketua Aprobi ( asosiasi produsen biofuel Indonesia/ korporasi ) yang membeli produksi rakyat ( 41% produksi CPO dari pohon kelapa sawit milik petani individual ). Pasar Eropa menghambat ekspor CPO Indonesia dengan berbagai dalih yang intinya untuk melindungi petani mereka sendiri ( tak boleh dari/ menggunduli hutan, tak boleh diberi subsidi, bea masuk dinaikkan hingga 18% sampai pengusaha kita rugi jika ekspor meski sudah menurunkan harga di tingkat petani/ membeli dengan harga rendah ). Apes ?

Yang berpikir positif sih tidak. CPO ( Crude Palm Oil ) bisa dimanfaatkan sebagai green fuel menggantikan 600.000 kilo liter BBM yang selama ini kita impor dari luar/ Singapura, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertamina baru mampu memproduksi 800.000 kilo liter BBM per hari. Dengan produksi CPO yang bisa mencapai 1,2 juta kilo liter per hari pada Oktober 2019 maka Indonesia tak perlu impor BBM lagi dan tak perlu meladeni kerewelan Uni Eropa. Devisa dihemat. Petani mendapat harga yang normal ( tapi tolong, jaga kelestarian lingkungan dan tidak membakar hutan untuk membuka lahan ya, agar kita sustain/ selamat ).

Pemerintah sedang menguji B-30 ( solar dibaur CPO 9 juta kilo liter ) terhadap keawetan mesin kendaraan yang diperkirakan hasilnya keluar Oktober nanti. Tahun depan lanjut ke B-100 yang menggunakan teknologi khusus sebelum digunakan sebagai BBM kendaraan. Siip kan ? ( jika hutan tropis kita benar-benar bisa tetap terjaga kelestarian dan luasnya untuk menjadi paru-paru Indonesia dan dunia )

JAKARTA TERPOLUSI SEDUNIA

Soal asap dan polutan di Jakarta yang sudah menembus jauh di atas ambang batas ( 4,5 kali standar normal ) sebagai yang terburuk di dunia menurut Green Peace Indonesia/ standar pengukur terbaru, perlu gerakan bersama pemprov, pempus dan warga Jakarta. Ada aplikasi pengukur polutan yang bisa diunduh warga DKI untuk mengetahui kadar polusi di tempat yang dikunjungi. Bawa masker berkualitas untuk melindungi diri dari penyakit infeksi saluran pernafasan ( Ispa ), kerusakan otak, dan cacat janin ( meningkat signifikan ). Lalu menggalang dukungan untuk mengganti alat pengukur polusi di tempat-tempat strategis dengan yang termutakhir ( yang terpasang saat ini sudah jadul/ 1999 ). Jokowi sudah meminta warga DKI untuk menggunakan bis ( Trans Jakarta sebagian sudah menggunakan listrik ) dan MRT ( transportasi massal ) jika bepergian ke luar rumah, atau naik kendaraan dengan energi ramah lingkungan ( motor listrik ).

Green fuel, lalu green plastic mestinya cepat terurai di alam kan ? Tak menjadi polutan bagi air, tanah dan udara. Semoga segera terealisasi.

SAHKAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Kita juga minta Revisi KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan sebelum Oktober 2019. Maklum, kemarin baru terungkap adanya pemulung/ mafia data pribadi. Ketika googling KTP-E ternyata lebih 8 juta KTP-E muncul tanpa diblur. FB pernah didenda Rp 80 triliun ( terbesar dalam sejarah AS ) karena membocorkan 87 juta data pribadi yang disalahgunakan untuk pemilu yang memenangkan Trump waktu itu ( EMI, 31/7/2019 ). Wah, jangan sampai terjadi di sini. Diganggu sales produk yang tiba-tiba nelpon ( tahu nomor kita entah dari mana ) saja sudah bikin bete..

Hati-hati dengan iklan pop-up ( nyelonong pas kita lagi asyik browsing ) yang menawarkan hadiah menggiurkan lalu meminta data pribadi kita ( NIK, nomor kartu kredit, alamat rumah, e-mail, dsb ) karena itu salah satu modus untuk menguras isi ATM/ tabungan kita, atau ganggu-ganggu kita di siang bolong, bahkan tengah malam dengan rentetan pertanyaan seenak udel. Saya tak pernah menulis data sebenarnya di medsos yang dikendalikan Neokon itu. Jangan mudah memasang foto KTP-E kita di internet, apalagi KTP-E orang lain ( bisa dipidana 4 tahun penjara lho ). Cerdaslah ber-medsos.

MENGIMPOR REKTOR, ATAU MEMBERDAYAKAN DEKAN WNI KELAS DUNIA ?

Serius ? Atau sentilan Jokowi ( EMI, 2/8/2019 ) agar peringkat universitas di tanah air naik kelas menjadi top 100 world class. Saat ini baru UI, UGM dan ITB yang masuk peringkat 200-300 sekian dari 500 universitas top dunia versi lembaga pemeringkat internasional acuan kementerian riset & dikti. Dengan 20% ( next 25% ) anggaran pendidikan dari APBN, mestinya universitas kita bisa masuk top ten universitas kelas dunia ( kita kan The Big Four ).

Narsum Saur membandingkan dengan universitas Singapura, NU d iurutan 11 dan NTU di urutan 12 ( David, siswa asal Indonesia tewas di kampus ini setelah menemukan teknik kamera yang berguna untuk keperluan militer setelah bertemu dengan dosen pembimbingnya ), di peringkat top 500 tsb. Negeri ini belum mau kooperatif mengembalikan uang korupsi dari koruptor Indonesia yang kabur ke sana. Juga jadi pangkalan militer AS. Apa yakin bisa jadi role model ?

3 kriteria rektor yang ideal : pakar disiplin ilmu yang digelutinya, kuat leadership dan visioner. Rektor asal Swedia di kepemimpinan ketiga rektorat NTU, menurut Saur, melesatkan universitas tsb ke radar internasional, dilanjutkan penggantinya, rektor asal India.

Peringkat tiga perguruan tinggi top Indonesia ini sebenarnya sudah meningkat signifikan dari peringkat tahun lalu ( 400 sekian ). Kita tinggal bersabar 2-3 tahun lagi untuk masuk jajaran top 100 ( versi rektor IPB di acara “Opsi Avi”, 5/8/2019 malah sudah masuk top 100 menurut lembaga pemeringkat lainnya ). Plus 2 perguruan tinggi Indonesia lainnya masuk top 500. Kenapa ?

Karena belajar dari pengalaman dunia sepak bola, pelatih asing dan pemain asing untuk mendongkrak rangking timnas bola kita di kancah Asia atau dunia juga belum menggembirakan hasilnya. Karena problemnya bukan cuma di kemampuan individu ( atlet muda bola kita tak sedikit yang merumput di klub Eropa ), tapi lebih ke soal pembinaan sejak bibit, gizi/ stamina fisik, juga fair play dalam pertandingan/ sistem ( kita tahu reputasi terpuruk PSSI saat ini ).

Begitu pula dengan peringkat universitas di negeri ini. Ada persoalan kualitas diknas ( pendidikan dasar, menengah ) sebagai inputnya, bagaimana rektor dipilih secara bersih tanpa uang dan koneksi ( 30% restu menteri atas keterpilihan calon rektor ini konsekuensi universitas masih tergantung subsidi penerintah/ belum fund rising atau mandiri ). Karena potensi SDM Indonesia yang terasah baik terbukti bisa jadi orang penting di luar negeri ( dosen, dekan, peneliti, top manager ).

Bagaimana kalau mereka ditarik ke Indonesia seperti Habibie ? Beberapa pakar asal Indonesia yang dipanggil kembali untuk berkontribusi memajukan industri pesawat terbang, ternyata tak sustain ( bertahan/ kecewa ) karena bisnisnya sangat fluktuatif ( kembali terpuruk ). Jika masih mau mengimpor rektor asing, silakan undang dulu seluruh rektor yang ada di Indonesia, rembukan, bagaimana cara memasukkan 5 universitas di Indonesia ke top 100 tanpa bantuan rektor asing. Beri mereka tenggat 3-5 tahun untuk mencapainya. Jika tak mampu, baru undang rektor kelas dunia untuk 1-2 universitas sebagai pilot project. Rektor world class tsb akan menerapkan kultur akademik dan iklim prestasi yang dijalaninya di luar negeri yang nanti bisa kita adaptasi di tanah air dengan tetap menjunjung falsafah bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan gambar besar “peringkat universitas Indonesia masuk top 100” ( agar calon mahasiswa tidak kabur ke luar negeri, justru mahasiswa luar tertarik studi di Indonesia ) bisa dengan cara membuat prodi baru dengan dekan kelas dunia, syukur-syukur profesor/ ilmuwan asal Indonesia yang sudah berkiprah internasional lebih dulu diberi kesempatan di 1-2 universitas sehingga menstimulus rekan dan dekan lainnya ? ( karena di mata sebagian dosen, rektor lebih mirip CEO, manajer atau administratur. Pakar keilmuan berpusat di dekan prodi/ program studi )

Beragam alasan disampaikan 3 narsum ( rektor ) di Opsi Avi : rektor asing bisa semaput menghadapi keruwetan dan tantangan mengajar di Indonesia. 4% anggaran dikti Singapura, 1,5% anggaran dikti Malaysia, 0,005% anggaran dikti Indonesia ( 10% dari 20% anggaran pendidikan di APBN, alias anggaran Rp1 triliun untuk riset tidak cukup ). Rektor kelas dunia itu nanti juga harus menandatangani cek APBN ( bisa terjerat korupsi ).

Rektor di luar negeri tinggal fund rising, peneliti asing tinggal fokus meneliti. Di Indonesia, rektor, dekan, dosen masih harus melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi/ pengabdian masyatakat + menangkal paham radikalisme. Anggota komisi DPR RI yang diundang bilang : sebetulnya yang dikehendaki pertama itu : Mutu ( lulusan terserap dunia kerja, jurnal internasional banyak, inovasi untuk solusi lancar ), Akses, baru Tata kelola/ rektor/ rangking universitas. Sudahkah mutu dan akses dipenuhi dulu ?

7000 USD adalah standar gaji guru besar luar negeri ketika mereka diminta mengajar pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Indonesia ( UIII ) di Depok, kata Komaruddin Hidayat yang diminta pemerintah merintisnya. Lebih mudah membangun ekosistem baru di universitas yang akan didirikan seperti UIII, ketimbang mencangkokkan rektor internasional di ekosistem lama karena bisa timbul friksi/ kecemburuan soal ketimpangan gaji di antara pengajar ( sepertiga gaji pengajar asing ) dan perlakuan tak adil ( cara drop dari atas/ kementerian ), tanpa seleksi ketat dari civitas akademika sendiri ( contoh kemandirian, demokrasi, tapi pada prakteknya calon rektor butuh persetujuan/restu menteri sehingga kurang leluasa untuk berinovasi bagi kampusnya ) seperti yang dialami rektor dalam negeri selama ini.

Kenapa gaji besar yang akan diterima rektor luar negeri tak dipakai untuk melengkapi jurnal internasional di perpustakaan kita, atau membangun fasiltas laboratorium, dan menambah biaya riset, agar perguruan tinggi kita lebih bersaing di kancah dunia ? Well, think about it…

*************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Selfie Momen Bersama Tercinta”- by Vitrisa ( Topi, rok khas Papua ).