Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Ex-HTI di Saparua Park, FPI Stop, Politik Nasgor. Green Plastic, Polusi Jakarta, UU Perlindungan Data Pribadi. Impor Rektor ? Gibran ?

leave a comment »

Setelah diprotes Banser NU di masjid pemprov DKI, ternyata Fe*** Si*** ( ‘mualaf’ tokoh ex-HTI ) masih diundang Shaf Musli*** ceramah di Saparua Park, Kota Bandung ( KLCBS FM, 31/7/2019 ) dalam acara Musli*** Day, Sabtu lusa ( 3/8/2019 ). Ceramah pertama dan disebut pertama pula. Kok bisa lolos ya ?

Kita ingat saat rusuh di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019 kemarin, terlihat ibu berjilbab memungut dan melempar batu ke arah aparat pengaman di layar TV ( 327 polisi cedera, bahkan sampai remuk mulutnya ). Bisa jadi, jika diizinkan demo berikutnya, emak-emak itu akan memanah para pengaman kita dan penjaga NKRI, karena di acara Saparua lusa ( dari jam 8-18 ) mereka akan diajari cara memanah oleh komunitas pemanah trampil, selain mendengar ceramah dari sekian narsum dan melihat bazaar.

Penyiar radio favorit saya heran kenapa belum lama berselang Shaf menggelar acara, kini sudah promo acara lagi ? Hmm.. saya duga ini terkait dengan tuntutan massa change.org yang lebih banyak minta pembubaran ormas radikal FPI yang pro-ISIS ketimbang yang mendukungnya. Di Mata Najwa, 31/7/2019, anggota FPI itu mengkamuflase tindak kekerasan anarkis mereka dengan diksi memperjuangkan ‘konsep’. Kita tahu gerombolan kepala batu yang bertingkah bak penegak hukum itu mengusung isu ‘khilafah ala takfiri’ ( mengkafirkan orang di luar kelompok mereka ), seperti ISIS, jagoan mereka yang membolehkan menumpahkan darah orang yang mereka cap kafir, atau disamarkan dengan konsep ‘NKRI Bersyariah’.

Di akunnya Mahfud MD, bahkan ada yang komen sok tahu soal khilafah di akhir jaman sebagai keniscayaan. Kita tahu soal Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal di masa itu. Tapi bukan khilafah model takfiri yang merasa di atas dan paling benar sendiri yang kita mau ikuti ( baca : bukan FPI, ex-HTI, IM, ISIS, Al-Qaeda dan sejenisnya yang salah menafsirkan dalil agama dan menyalahgunakan ayat demi kepentingan elit dan donaturnya/ zionis di puncak ambisi kekuasaan ). Namun, khilafahnya Imam Mahdi kelak, atau kini, khilafahnya ulama NU ( NKRI ber-Pancasila ). Orang tekstualis tak mampu melihat Pancasila/ intisari kearifan lokal leluhur dan pendiri bangsa Indonesia dalam ayat dan hadis. Mereka benar-benar mencari kata berhuruf p-a-n-c-a-s-i-l-a di kitab suci. Naif.

Soekarno yang menamai saja baru di abad 20 M. Rasulullah lebih dulu abad 7 M. Leluhur kita ribuan tahun sebelum Masehi, di mana ribuan nabi sudah diturunkan Allah untuk mengajarkan kebajikan dan tuntunan-Nya, yang kemudian disempurnakan-Nya melalui ratusan wahyu/ ayat Qur’an yang diturunkan pada nabi dan rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, para pengusung ‘khilafah’ ala takfiri itu ngeles dengan argumen khilafah yang hak, setiap dikritik gagal paham. Lho, yang masalah itu kalian ( takfiri ), bukan khilafah-nya. Kok, muter mumet berbusa di “khilafah” sih ? Tujuan benar harus dicapai dengan cara benar ( bukan fitnah, kekerasan seperti yang selama ini kalian lakukan ). Kebayang deh jika kalian sampai berkuasa, betapa banyak non muslim yang dibantai di sini setiap mengkritik kalian, seperti di Afganistan, Irak, Libya, Mesir, Suriah, Yaman. Baru ormas saja, kalian sudah gemar menebar teror, kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang menghalangi tujuan kalian akan kalian tumpahkan darahnya ke jalanan kan ? Seperti sesumbar HRS di banyak orasinya. Wajar jika banyak warga menolak kehadiran kalian yang bengis penuh tipu daya. Wajar pula jika kini HRS terpuruk di penjara Saudi. Siapa pun yang mendustakan agama akan diberi kehinaan oleh-Nya di masa akhir. Amar ma’ruf nahi munkar dalam satu nafas. Mengenyahkan kebatilan dengan cara yang benar ( bukan ikut batil nan sesat ).

Simpatisan FPI/ ISIS mengancam akan mengerahkan massa jika izin perpanjangan ormas FPI ditolak. Ngapain emak-emak dikumpulkan hingga 3000 orang di Saparua dan diajari memanah di masa kemendagri sedang memproses perpanjangan izin ormas radikal FPI ? ( di TKP Bawaslu 22 Mei ditemukan banyak panah. Di kompleks pontren DT milik AAG yang pro ex-02/ 212 juga ada kursus memanah dengan alasan mengikuti sunah ). Bukan kebetulan kan ?

Beberapa waktu lalu, pemirsa EMI dari Bekasi, mengkritik dualisme menag yang menghimbau umat muslim jangan melakukan “sweeping”. “Mbok, langsung dihukum, gak perlu pabrik kata-kata”, kecamnya pedas,”.. dan pake bahasa Indonesia yang dimengerti” ( sweeping atau penyapuan penyakit masyarakat terhadap restoran/ tempat hiburan yang buka tanpa sungkan saat negeri 90% mayoritas muslim ini sedang berpuasa ramadhan. Penelpon non muslim ini mestinya membandingkan dirinya dengan sebagian warga Amerika non muslim yang malah ikut puasa menghormati rekan kerjanya yang sedang ibadah ramadhan. Tidak mencak-mencak kurang ilmu begitu gara-gara 30 tahun, izin bangun tempat ibadah di lingkungan tak kunjung keluar izinnya. Bangun rumah atau gedung perlu izin tetangga.

Izin ormas juga perlu izin pemerintah/ aturan UU. Jika tak mengikuti dasar negara ( Pancasila yang menjiwai UUD 1945/ konstitusi ), AD/ ART dan tindakannya, maka ormas tsb tak diizinkan berdiri di teritori Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk semua ormas, partai dan lembaga di Indonesia. Indonesia negara hukum. Jelas ?

Yang mau FPI dibubarkan itu mereka yang suka pornografi, tuduh wakil FPI. Weleuh.. ( HRS itu juga diancam pasal pornografi kan ? ). Yang benar, yang mau FPI bubar itu warga Indonesia yang cinta tanah air dan beragama dengan benar. Kita tak mau negeri besar nan indah ini hancur karena kenaifan kalian yang dibodohi elit/ pion zionis. That’s all.

Indonesia termasuk Negara Bangsa, kata orang NU. Istilah Negara Bangsa mulai dikenal pada abad 17 ( masa
Kekhalifahan Turki ), ketika Napoleon yang ingin membelahnya menyebut bangsa Mesir dan bangsa Turki ( Quraish Shihab, 28 /5/2019 ). Nasionalisme ala Negara Bangsa terbukti mengalahkan pasukan Gurkha, India, yang sangat ditakuti kekejamannya dimotivasi perut lapar dan nistanya kemiskinan. Nasionalisme arek Suroboyo dan para pejuang pendahulu kita terbukti mengalahkan Gurkha, Belanda, Sekutu/ AS-Inggris sehingga kita merdeka dan bertahan hingga hari ini dst. Pancasila terbukti menyatukan kita, 34 provinsi, sebagai NKRI. Tanpa Pancasila, takkan ada Indonesia. FPI, ex-HTI, IM, sempalan Al-Qaeda, yang mau mengganti Pancasila, atau mengembalikan 7 kalimat di sila pertama yang bisa memisahkan warga WITA, WIT atau warga non muslim dari WIB, harus kita hentikan. Karena Indonesia takkan ada tanpa saudara kita yang non muslim. Indonesia kuat berdaulat dan bisa membantu memerdekakan Palestina jika tetap besar wilayahnya ( tidak berkeping seperti maunya donaturnya ormas radikal/ zionis Israel si penjajah ). Pilih non muslim yang Pancasilais, atau pencatut Islam yang anti Pancasila ? Sebagai WNI, saya pilih yang Pancasilais. Hentikan FPI dan ormas radikal.

Menggelikan, melihat wakil FPI tersedu di acara Mata Najwa ( Trans7, 31/7/2019 ) minta HRS dipulangkan. HRS itu tak tersedu melihat lebih 300.000 rakyat Suriah dibantai ISIS, idolanya HRS. HRS juga takkan tersedu jika 300.000 WNI di sini dia lemparkan ke mulut ISIS. Saya pikir, biarkan HRS di penjara Saudi 30 tahun lamanya ( kemarin ada TKI yang dibebaskan setelah mendekam selama itu di penjara Saudi karena overstay ). Pelajaran bagus bagi HRS dan para pengikutnya agar tak mulut besar, kepala batu, dan meneror orang demi mengganti Pancasila.

BL AND ACT FRIEND ?

Situs jual beli unicorn BL diprotes netizen karena berdonasi untuk Palestina dan Suriah lewat ACT ( lembaga donasi berbendera hijau-putih-hitam dengan 3 bintang di tengah, untuk ‘jihadis’ pemberontak Suriah/ teroris. BL tempo hari juga mengkritik pemerintah soal infrastruktur digital. ITB menurut BIN termasuk perguruan tinggi yang terpapar paham radikal. Si founder juga menuduh hoax soal ACT teroris yang bunglon ini. Orang pintar akademik memang sering diincar radikalis, karena ego pintarnya suka ketinggian sehingga suka ngeyel jika diberitahu orang pintar lainnya. Orang cerdas akademik tak jarang ilmu agamanya cetek, wawasan geopolitiknya apalagi. Sasaran empuk perekrut intoleran/ teroris. Ada 11 jenis kecerdasan yang diberikan Tuhan. Kita perlu rendah hati mendengar kebenaran dari pakar ilmu/ kecerdasan orang lain ). Si founder bisa kembali minta maaf dan mengaku tak tak tahu rekam jejak ACT. Itu lebih gentle. Sportif mengakui kesalahan.

POLITIK NASI GORENG

Megawati mengundang Prabowo makan nasi goreng buatan ketum PDIP yang enak. Beragam tanggapan tentang itu. Yang mendukung dan berterimakasih melihatnya sebagai upaya Mega menarik Prabowo ke tengah ( yang selama pemilu 2019 cenderung ke kanan/ ormas radikal ), seperti Surya Paloh menarik ke tengah ( dari sebelumnya nengakomodasi kanan/ ex-HTI ) gubernur Anies yang baru mengeluarkan 5 dari 10 kapasitasnya. Yang negatif, cemas Mega lalu menggandeng Grd masuk koalisi. Terutama PKB yang sudah menyodorkan 10 nama menteri dan Hanura 40 nama menteri. Nasdem lebih berkelas, akan memberi nama jika Jokowi meminta. Kita butuh Jokowi, bukan Jokowi yang butuh kita, versi Addie MS. Saya cenderung ke pendapat sekjen Plate soal ini : pada hari H pelantikan presiden Oktober 2019 tetaplah dengan 5 partai parlemen seperti saat ini ( lebih ramping, solid, gesit ). Mungkin menambah satu partai lagi ( Grd/ Dmk ) jika PKB lari-lari ( lebih banyak trik manuver ketimbang prestasi ) lagi mau ke seberang atau tak puas dengan jatah menteri yang diterimanya seperti disengat tawon ( saya masih sebal dengan kegenitan “join” yang mengetes nyali presiden dan penggantian Mahfud pada detik-detik terakhir karena ulahnya. Ada politikus gede rasa kayak gini ya. Coba kalau Mahfud yang jadi wapres waktu itu, takkan seresek sekarang. Jabar dan Banten mungkin bisa dimenangkan ). Jika saja Surya Paloh mencalonkan diri jadi ketua MPR, saya cenderung lebih mendukungnya. Apa yang digalaukan dan dilakukan beliau selama ini ( wibawa, trust ) adalah kapasitas ketua MPR yang sudah selesai dengan dirinya/ negarawan, wawasan kebangsaannya prima, bisa lintas sektor dan agen perubahan ( yang belum ada di ketua-ketua sebelumnya ). Jika Pak Surya belum berkenan karena sejibun tanggungjawabnya, mantan presiden atau anggota DPD dari kalangan nahdiyin yang berkomitmen Negara Bangsa dan bisa mematahkan argumen kaum radikalis, akan lebih pas memenuhi kebutuhan saat ini di posisi ketua MPR.

PENGUSAHA BISA JADI POLITISI. GIBRAN, KAESANG, BOBBY ? Tunggu dulu..

Gibran digadang-gadang bacalwalkot Solo ( 90% ?). Saya kok sependapat dengan pengamat Yunarto ( soal politik dinasti ). Lagipula, Jokowi menghadapi tantangan besar menghentikan kaum radikalis di periode keduanya setelah ex-HTI, FPI, HRS berulah ( kendala kebangsaan butuh konsentrasi tinggi mewujudkan Visi Indonesia ). Jika Gibran yang belum fasih bicara politik dan belum pengalaman ‘berenang’ di lautan intrik parpol sampai ‘kesandung’ jerat, Jokowi yang bakal pusing, meski sudah minta Gibran, Kaesang mandiri dan tanggung jawab. Seorang ketua komisi DPR RI dari partai G di pileg kemarin sampai tak terpilih kembali karena putrinya ikut mencalonkan diri di dapil sebelah. Dana, tenaga, pikiran tak lagi 100% untuk dirinya/ konstituen jika darah dagingnya ( refleks ortu melindungi buah hati ) membutuhkannya untuk sukses. Konsentrasi terbagi.

Akan lebih puas bagi Gibran jika ia bisa jadi walkot tanpa kebesaran nama atau bayang-bayang ayahnya ( presiden menjabat ). Buat achiever, perjuangan seperti ini lebih bermakna bagi eksistensinya di dunia. Menantu Bobby juga disarankan mengerem hasratnya jadi kepda di saat Jokowi masih presiden. Agar masyarakat tak mencapnya aji mumpung, atau mengesankan mertua membiarkan politik dinasti yang dianggap buruk oleh banyak orang saat ini ( bisa jadi amunisi baru oposisi yang bikin kita capek meng-counter-nya ). Biarlah presiden Jokowi meninggalkan legacy terbaik bagi pemimpin berikut dan generasi penerus. Doakan yang terbaik untuk ayahanda tercinta ya..

GREEN PLASTIC DARI CPO SAWIT. Coming soon..

Green plastic tercetus di Economic Challenges ( MetroTV, 31/7/2019 ). Ketua Aprobi ( asosiasi produsen biofuel Indonesia/ korporasi ) yang membeli produksi rakyat ( 41% produksi CPO dari pohon kelapa sawit milik petani individual ). Pasar Eropa menghambat ekspor CPO Indonesia dengan berbagai dalih yang intinya untuk melindungi petani mereka sendiri ( tak boleh dari/ menggunduli hutan, tak boleh diberi subsidi, bea masuk dinaikkan hingga 18% sampai pengusaha kita rugi jika ekspor meski sudah menurunkan harga di tingkat petani/ membeli dengan harga rendah ). Apes ?

Yang berpikir positif sih tidak. CPO ( Crude Palm Oil ) bisa dimanfaatkan sebagai green fuel menggantikan 600.000 kilo liter BBM yang selama ini kita impor dari luar/ Singapura, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertamina baru mampu memproduksi 800.000 kilo liter BBM per hari. Dengan produksi CPO yang bisa mencapai 1,2 juta kilo liter per hari pada Oktober 2019 maka Indonesia tak perlu impor BBM lagi dan tak perlu meladeni kerewelan Uni Eropa. Devisa dihemat. Petani mendapat harga yang normal ( tapi tolong, jaga kelestarian lingkungan dan tidak membakar hutan untuk membuka lahan ya, agar kita sustain/ selamat ).

Pemerintah sedang menguji B-30 ( solar dibaur CPO 9 juta kilo liter ) terhadap keawetan mesin kendaraan yang diperkirakan hasilnya keluar Oktober nanti. Tahun depan lanjut ke B-100 yang menggunakan teknologi khusus sebelum digunakan sebagai BBM kendaraan. Siip kan ? ( jika hutan tropis kita benar-benar bisa tetap terjaga kelestarian dan luasnya untuk menjadi paru-paru Indonesia dan dunia )

JAKARTA TERPOLUSI SEDUNIA

Soal asap dan polutan di Jakarta yang sudah menembus jauh di atas ambang batas ( 4,5 kali standar normal ) sebagai yang terburuk di dunia menurut Green Peace Indonesia/ standar pengukur terbaru, perlu gerakan bersama pemprov, pempus dan warga Jakarta. Ada aplikasi pengukur polutan yang bisa diunduh warga DKI untuk mengetahui kadar polusi di tempat yang dikunjungi. Bawa masker berkualitas untuk melindungi diri dari penyakit infeksi saluran pernafasan ( Ispa ), kerusakan otak, dan cacat janin ( meningkat signifikan ). Lalu menggalang dukungan untuk mengganti alat pengukur polusi di tempat-tempat strategis dengan yang termutakhir ( yang terpasang saat ini sudah jadul/ 1999 ). Jokowi sudah meminta warga DKI untuk menggunakan bis ( Trans Jakarta sebagian sudah menggunakan listrik ) dan MRT ( transportasi massal ) jika bepergian ke luar rumah, atau naik kendaraan dengan energi ramah lingkungan ( motor listrik ).

Green fuel, lalu green plastic mestinya cepat terurai di alam kan ? Tak menjadi polutan bagi air, tanah dan udara. Semoga segera terealisasi.

SAHKAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Kita juga minta Revisi KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan sebelum Oktober 2019. Maklum, kemarin baru terungkap adanya pemulung/ mafia data pribadi. Ketika googling KTP-E ternyata lebih 8 juta KTP-E muncul tanpa diblur. FB pernah didenda Rp 80 triliun ( terbesar dalam sejarah AS ) karena membocorkan 87 juta data pribadi yang disalahgunakan untuk pemilu yang memenangkan Trump waktu itu ( EMI, 31/7/2019 ). Wah, jangan sampai terjadi di sini. Diganggu sales produk yang tiba-tiba nelpon ( tahu nomor kita entah dari mana ) saja sudah bikin bete..

Hati-hati dengan iklan pop-up ( nyelonong pas kita lagi asyik browsing ) yang menawarkan hadiah menggiurkan lalu meminta data pribadi kita ( NIK, nomor kartu kredit, alamat rumah, e-mail, dsb ) karena itu salah satu modus untuk menguras isi ATM/ tabungan kita, atau ganggu-ganggu kita di siang bolong, bahkan tengah malam dengan rentetan pertanyaan seenak udel. Saya tak pernah menulis data sebenarnya di medsos yang dikendalikan Neokon itu. Jangan mudah memasang foto KTP-E kita di internet, apalagi KTP-E orang lain ( bisa dipidana 4 tahun penjara lho ). Cerdaslah ber-medsos.

MENGIMPOR REKTOR, ATAU MEMBERDAYAKAN DEKAN WNI KELAS DUNIA ?

Serius ? Atau sentilan Jokowi ( EMI, 2/8/2019 ) agar peringkat universitas di tanah air naik kelas menjadi top 100 world class. Saat ini baru UI, UGM dan ITB yang masuk peringkat 200-300 sekian dari 500 universitas top dunia versi lembaga pemeringkat internasional acuan kementerian riset & dikti. Dengan 20% ( next 25% ) anggaran pendidikan dari APBN, mestinya universitas kita bisa masuk top ten universitas kelas dunia ( kita kan The Big Four ).

Narsum Saur membandingkan dengan universitas Singapura, NU d iurutan 11 dan NTU di urutan 12 ( David, siswa asal Indonesia tewas di kampus ini setelah menemukan teknik kamera yang berguna untuk keperluan militer setelah bertemu dengan dosen pembimbingnya ), di peringkat top 500 tsb. Negeri ini belum mau kooperatif mengembalikan uang korupsi dari koruptor Indonesia yang kabur ke sana. Juga jadi pangkalan militer AS. Apa yakin bisa jadi role model ?

3 kriteria rektor yang ideal : pakar disiplin ilmu yang digelutinya, kuat leadership dan visioner. Rektor asal Swedia di kepemimpinan ketiga rektorat NTU, menurut Saur, melesatkan universitas tsb ke radar internasional, dilanjutkan penggantinya, rektor asal India.

Peringkat tiga perguruan tinggi top Indonesia ini sebenarnya sudah meningkat signifikan dari peringkat tahun lalu ( 400 sekian ). Kita tinggal bersabar 2-3 tahun lagi untuk masuk jajaran top 100 ( versi rektor IPB di acara “Opsi Avi”, 5/8/2019 malah sudah masuk top 100 menurut lembaga pemeringkat lainnya ). Plus 2 perguruan tinggi Indonesia lainnya masuk top 500. Kenapa ?

Karena belajar dari pengalaman dunia sepak bola, pelatih asing dan pemain asing untuk mendongkrak rangking timnas bola kita di kancah Asia atau dunia juga belum menggembirakan hasilnya. Karena problemnya bukan cuma di kemampuan individu ( atlet muda bola kita tak sedikit yang merumput di klub Eropa ), tapi lebih ke soal pembinaan sejak bibit, gizi/ stamina fisik, juga fair play dalam pertandingan/ sistem ( kita tahu reputasi terpuruk PSSI saat ini ).

Begitu pula dengan peringkat universitas di negeri ini. Ada persoalan kualitas diknas ( pendidikan dasar, menengah ) sebagai inputnya, bagaimana rektor dipilih secara bersih tanpa uang dan koneksi ( 30% restu menteri atas keterpilihan calon rektor ini konsekuensi universitas masih tergantung subsidi penerintah/ belum fund rising atau mandiri ). Karena potensi SDM Indonesia yang terasah baik terbukti bisa jadi orang penting di luar negeri ( dosen, dekan, peneliti, top manager ).

Bagaimana kalau mereka ditarik ke Indonesia seperti Habibie ? Beberapa pakar asal Indonesia yang dipanggil kembali untuk berkontribusi memajukan industri pesawat terbang, ternyata tak sustain ( bertahan/ kecewa ) karena bisnisnya sangat fluktuatif ( kembali terpuruk ). Jika masih mau mengimpor rektor asing, silakan undang dulu seluruh rektor yang ada di Indonesia, rembukan, bagaimana cara memasukkan 5 universitas di Indonesia ke top 100 tanpa bantuan rektor asing. Beri mereka tenggat 3-5 tahun untuk mencapainya. Jika tak mampu, baru undang rektor kelas dunia untuk 1-2 universitas sebagai pilot project. Rektor world class tsb akan menerapkan kultur akademik dan iklim prestasi yang dijalaninya di luar negeri yang nanti bisa kita adaptasi di tanah air dengan tetap menjunjung falsafah bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan gambar besar “peringkat universitas Indonesia masuk top 100” ( agar calon mahasiswa tidak kabur ke luar negeri, justru mahasiswa luar tertarik studi di Indonesia ) bisa dengan cara membuat prodi baru dengan dekan kelas dunia, syukur-syukur profesor/ ilmuwan asal Indonesia yang sudah berkiprah internasional lebih dulu diberi kesempatan di 1-2 universitas sehingga menstimulus rekan dan dekan lainnya ? ( karena di mata sebagian dosen, rektor lebih mirip CEO, manajer atau administratur. Pakar keilmuan berpusat di dekan prodi/ program studi )

Beragam alasan disampaikan 3 narsum ( rektor ) di Opsi Avi : rektor asing bisa semaput menghadapi keruwetan dan tantangan mengajar di Indonesia. 4% anggaran dikti Singapura, 1,5% anggaran dikti Malaysia, 0,005% anggaran dikti Indonesia ( 10% dari 20% anggaran pendidikan di APBN, alias anggaran Rp1 triliun untuk riset tidak cukup ). Rektor kelas dunia itu nanti juga harus menandatangani cek APBN ( bisa terjerat korupsi ).

Rektor di luar negeri tinggal fund rising, peneliti asing tinggal fokus meneliti. Di Indonesia, rektor, dekan, dosen masih harus melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi/ pengabdian masyatakat + menangkal paham radikalisme. Anggota komisi DPR RI yang diundang bilang : sebetulnya yang dikehendaki pertama itu : Mutu ( lulusan terserap dunia kerja, jurnal internasional banyak, inovasi untuk solusi lancar ), Akses, baru Tata kelola/ rektor/ rangking universitas. Sudahkah mutu dan akses dipenuhi dulu ?

7000 USD adalah standar gaji guru besar luar negeri ketika mereka diminta mengajar pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Indonesia ( UIII ) di Depok, kata Komaruddin Hidayat yang diminta pemerintah merintisnya. Lebih mudah membangun ekosistem baru di universitas yang akan didirikan seperti UIII, ketimbang mencangkokkan rektor internasional di ekosistem lama karena bisa timbul friksi/ kecemburuan soal ketimpangan gaji di antara pengajar ( sepertiga gaji pengajar asing ) dan perlakuan tak adil ( cara drop dari atas/ kementerian ), tanpa seleksi ketat dari civitas akademika sendiri ( contoh kemandirian, demokrasi, tapi pada prakteknya calon rektor butuh persetujuan/restu menteri sehingga kurang leluasa untuk berinovasi bagi kampusnya ) seperti yang dialami rektor dalam negeri selama ini.

Kenapa gaji besar yang akan diterima rektor luar negeri tak dipakai untuk melengkapi jurnal internasional di perpustakaan kita, atau membangun fasiltas laboratorium, dan menambah biaya riset, agar perguruan tinggi kita lebih bersaing di kancah dunia ? Well, think about it…

*************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Selfie Momen Bersama Tercinta”- by Vitrisa ( Topi, rok khas Papua ).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: