Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Archive for the ‘Demokrasi’ Category

Pilkada Tetap Langsung

leave a comment »

Mendagri memunculkan wacana “pilkada langsung atau perwakilan/ DPRD” dipicu kekuatiran tipikor kepda ( EMI, 12/11/2019 ). Para pengamat pemilu dan surveyor berkesimpulan : penyebab terbesar pemilu mahal adalah biaya mahar kontestan pada parpol.

Narsum Arief Budiman/ Ketua KPU ( sudah nyemplung pemilu sejak jadi pemantau tahun 1999 ) mengatakan bahwa pemilu didesain untuk ( suksesi kepemimpinan negara ) yang akuntabel ( termasuk keterlibatan publik yang intens terhadap transparansi anggaran ), sedang sistem monarki/ perwakilan didesain efesien/ cepat ( jamak jika disertai pertumpahan darah, seluruh anggota keluarga raja lama dibantai habis oleh raja yang baru ).

Nugroho, pemirsa EMI dari Jakarta, mengatakan : pada sistem perwakilan, yang menikmati politik uang adalah anggota parlemen/ petinggi parpol ( calon bupati yang tak berprestasi/ elektabilitas rendah biasanya perlu didongkrak uang pribadi/ mahar Rp 15-20 miliar, calon gubernur Rp 30-50 miliar, calon presiden Rp 100-150 miliar, bukan sumbangan rakyat pendukung yang diatur PKPU ). Sedang pada pilkada langsung, penerimanya adalah sebagian kecil rakyat/ warga berjiwa miskin ( berupa kaos, nasi bungkus/ makan bersama, panggung hiburan, voucer, pulsa, token listrik, dsb ).

So, dalam pilbup/ pilwalkot yang menikmati/ disogok duit Rp 20 miliar itu sekitar 45 anggota DPRD ( atau 50% + 1 = 23 anggota ). Minusnya, yang mau repot melototi anggaran pembangunan/ APBD dan ngecek ke lapangan progres realisasinya ya 22 orang yang tak kebagian uang haram itu. Sedang jika pilkada langsung, masih ada civil society/ middle class yang sudah mapan ( tak butuh uang haram untuk ganjal perut lapar/ jiwa miskin tak bergolak ) yang mau repot mencermati anggaran karena merasa terlibat/ bertanggung jawab atas pilihannya/ cakada yang dicoblos.

Sampai hari ini, rekor anggota parlemen yang tertangkap korupsi ( juga kepda ) belum surut. Bagaimana kita bisa berpikir mengembalikan suksesi/ pergantian pemimpin daerah secara tidak langsung ? ( pilpres mah secara langsung ). Sejak merdeka tahun 1945 sampai 1998 Indonesia sudah menganut sistem perwakilan dalam mengganti pemimpin daerah dan pusat. Hasilnya ? Rezim otoriter yang menghilangkan nyawa banyak aktivis yang protes KKN, mega korupsi, hutang bertumpuk, lepasnya pulau Sipidan, Ligitan, dan Timor Timur/ Leste karena krisis ekonomi dan kepercayaan. Kita ogah setback/ mundur ke masa kelam itu. 53 tahun.

21 tahun masa Reformasi dengan pemilihan langsung masih lebih baik dari 53 tahun terkekang sengsara masa Orla-Orba itu kan ? Mungkin kita perlu waktu 53 tahun pula untuk membersihkan perilaku KKN ( korupsi, kolusi, nepotisme ) yang sudah dimulai sejak nusantara masih kerajaan ( menurut host Wahyu, ada lebih 900 kerajaan yang sudah kita/ Indonesia lalui sejak sebelum Masehi/ lebih 2019 tahun ). Memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Memisahkan antara duit negara dan hadiah pribadi/ gratifikasi saja banyak pejabat yang masih kelimpungan membedakan, apalagi rakyat jelata. Di situlah tantangannya ( mau masuk surga kok doyan/ ikhtiar recehan ).

Mengganti pilkada langsung kembali ke pilkada via DPRD adalah usaha gampangan/ instan. Tak ada jaminan kepda dan anggota parlemen yang masuk bui KPK jadi lebih sedikit dari pilkada langsung. Wong, dari 9 parpol baru partai Nasdem yang tanpa mahar ( biaya saksi ditanggung urunan tiap caleg ). Parpol adalah muara sengkarut korupsi anggaran dan kepda saat ini. Merekalah yang harus ditertibkan, bukan pilkada langsungnya yang justru dibabat. ( mayoritas ) Rakyat pemilih tak bersalah.

Coba kalau presiden, mendagri, parpol, KPU, publik/pemerhati pemilu mau duduk bersama diskusi/ brain storming dan menyepakati bahwa : tak boleh ada mahar lagi ( untuk nyundul ke nomor jadi/1-2, dana saksi, transportasi, nasi kotak ) dalam pemilu. Cabup/ calwalkot dibatasi Rp 1 miliar untuk dana kampanye, cagub Rp 1,5 miliar, capres Rp 2 miliar ( saat ini KPU sudah membiayai kampanye kandidat dengan 5 kali debat di TV, sosialisasi di radio, medsos, media cetak, ruang kota/ kabupaten ). Parpol yang melanggar kesepakatan ini dikenai sanksi tak boleh kampanye/ maju di daerah kepda/caleg-nya korupsi untuk 10 tahun ke depan. Jika cakada/caleg masih korupsi juga, si koruptor dan partainya di-blacklist selamanya di daerah tsb ( korupsi dua kali dihukum mati ). UU Pemilu, UU Pilkada, PKPU disepakati : mantan napi tipikor dilarang nyalon/masuk DCT. Dengan penegakkan hukum yang tegas-cepat maka parpol jelek akan gugur/ terseleksi. Tinggal 2-5 parpol bermutu yang mengisi kompleks parlemen Senayan dan DPRD. Sudah ada satu partai/ Nasdem yang tanpa mahar, tinggal nambah satu lagi. Siapa menyusul ?

Dengan menempelkan 2 orang pusat ( petugas KPK, Polri, Kejagung, Opstib Kemendagri ) di 514 pemkab/ pemkot dan 34 pemprov maka penggunaan APBD akan lebih baik/ akuntabel ( kepda, anggota DPRD yang korupsi segera ketahuan, parpolnya segera disusutkan sehingga menggerakkan parpol lain untuk lebih mengawasi para kadernya ). Publik/ civil society bisa memantau pembangunan sejak perencanaan ( website Bappeda/ Bappenas ) daerah masing-masing. Mahasiswa kerja praktek bisa melihat baliho di dekat gerbang ( 75.000 desa ) penerima Dana Desa ( Rp 800 juta – Rp 1,4 miliar per desa ) dan mengecek realisasinya di lapangan ( serta melaporkan ke web Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan jika terjadi dugaan penyelewengan ). Jika setiap WNI berkontribusi mengawasi pembangunan di daerahnya seperti ini maka pilkada langsung benar-benar akuntabel ( plus efesien ) seperti desain awalnya. Kita masih punya 53-21 = 32 tahun untuk berikhtiar memaksimalkan manfaat pilkada langsung. So, tetaplah berusaha memperbaiki.. litle bit.. better…. bigger… the best. Agree ?

( Selamat atas terpilihnya Pak Surya Paloh menjadi ketum partai lagi di Kongres ke-2 Nasdem/ 8-11 November 2019 di usianya yang 68 tahun. Nasdem yang berumur 8 tahun ingin mencalonkan Surya sebagai capres 2024-2029 namun beliau menampik elegan, dan memilih memberi kesempatan pada yang muda/ 20 years younger dari dalam maupun luar Nasdem untuk berkompetisi sehat pada Konvensi Nasdem 2 tahun sebelum pilpres/ tahun 2022. Nama Ridwan Kamil, Anies dan Khofifah disebut. Yang bikin senyum, presiden Jokowi setelah pidato yang tak terlalu serius lalu serius, menghampiri Pak Surya dan memeluknya lebih erat dari ketika putra Aceh ini merangkul Ketum PKS Sohibul. Ya, rangkulan Pak Surya ke PKS/ oposisi itu untuk mengingatkan Persatuan Indonesia jauh lebih berharga dari kepentingan politik partai masing-masing. Semangat kebangsaan sesama anak bangsa patut dijaga sepanjang kita bernegara. Semoga ditiru elit partai lain dan para pendukung/ konstituen di akar rumput ya. Amiin. Sejuk melihat senior meneladankan wisdomnya. Terima kasih, Pak Surya ).

*****

“Perlu Citra Positif untuk Bangkit. You’re Loved, Precious, Good Enough”- by Vitrisa, November 2019 ( kostum tari, busana daerah NTB. Kuliner khas : Ayam Taliwang, Cerorot ). Culture Love : Parenting Painterly Drawing.

***

Sate Pesut, khas NTB ( foto : Tokopedia )

Bahan dan cara :
*300 gram daging sapi has dalam 150 gram lemak sapi
*2 sdm minyak goreng
Tusuk sate

*Haluskan 1 sdm ketumbar sangrai, 1/2 sdt merica butir,
3 sdm irisan gula merah,
garam secukupnya.
*Potong – potong daging sapi dan lemak sapi. Campur dengan minyak goreng dan bumbu yang dihaluskan.

*Diamkan selama 30 menit.Tusukkan daging dan lemak dalam jumlah yang sama pada setiap tusuk.
*Bakar di atas bara api sambil sesekali diolesi bumbu. Tunggu sampai matang. Angkat dan sisihkan.

Sambal oncom:
*Haluskan 2 butir bawang merah, 3 buah cabai merah keriting, 3 buah cabai rawit, 3 cm kencur, 2 cm jahe, 1/2 sdt penyedap ( jika suka ),100 gram oncom.
*Didihkan air ( 400 ml )dan bumbu halus sampai harum. Masukkan oncom yang sudah dihaluskan.
*Beri penyedap, lalu masak sampai agak kental. Angkat.

*Pelengkap : ubi, ketan bakar

Kabinet Jokowi 2019-2024 : Gemuk Sehat demi Indonesia Maju. Delivered, not send..

leave a comment »

Jajaran menteri kabinet pendobrak pilihan Jokowi berpose di tangga Istana Kepresidenan ( Rabu, 23/10/2019 ). Siap menggebrak tantangan jaman : survive menembus Era Shifting dan Perang Dagang, meredam radikalisme, menjaga damai Papua, dan memindahkan ibukota. Selamat bekerja.. ( foto : Kompas )

Negara. Pasar. Civil society. Hubungan ketiganya perlu seimbang dalam demokrasi Pancasila. Setelah pelantikan presiden yang berlangsung aman dan lancar kemarin ( MetroTV, 20/10/2019 jam 15.30, molor setengah jam dari jadwal karena seperti biasa, Jokowi spontan turun dari mobil untuk menyalami warga yang berjubel antusias di belakang barikade pengamanan Polri-TNI yang kali ini menurunkan 30.000 personelnya demi menjaga kelancaran acara pamungkas Pemilu 2019 yang dihadiri ratusan anggota parlemen dan 19 kepala negara dan utusan khusus negara : Malaysia, Brunai, Singapura, Myanmar, Mozambik, Eswatini, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Filipina, Korea, Jepang, China, India, Australia, Amerika, Laos, Vietnam, Uni Emirat Arab ), Jokowi memperkenalkan dan melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri diiringi pesan di tangga lesehan Istana Kepresidenan : jangan korupsi/ membuka celah, jangan terjebak rutinitas monoton, sering cek ke lapangan dan memberi solusi, hanya ada visi misi presiden ( tak ada visi misi menteri ), dan serius bekerja untuk mengeksekusi program pemerintah ( kalau tidak, siap-siap dicopot di tengah jalan/ reshuffle ).

Para pembantu presiden yang berbaju batik ( saat diperkenalkan Senin-Selasa ber-dress code kemeja putih bawahan hitam, saat dilantik berbaju jas resmi untuk pria, dan kebaya untuk wanita ) tersenyum sumringah ketika Jokowi menyampaikan ‘job desk’ para menteri dengan sentilan khasnya plus block note di tangan. Simple is beauty.

DAFTAR MENTERI KIM :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrief
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia ( asal Papua )
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

***

Kompeten dan leadership ( termasuk komunikatif pada presiden, rekan menteri, mitra parlemen, anak buah/ staf kementerian ketika menyampaikan gagasan, inovasi, menegakkan disiplin ) yang diharapkan publik terhadap para menteri eksekutor pilihan Jokowi. Di “Mata Najwa” ( Trans7, 23/10/2019 ), ada narsum yang memberi nilai 99 ( politisi Grd ), nilai 90 ( Adian Napitupulu, politisi PDIP yang sadar diri dan menampik halus ketika ditawari posisi menteri ), nilai 80 ( politisi Nasdem ), nilai 60 ( surveyor Yunarto Wijaya, yang bisa bergerak ke 40 atau 90 tergantung kinerja menteri nanti ), nilai 55 ( politisi PKS, maklum ‘oposisi’ yang saat kampanye pemilu kemarin terbiasa nyinyir “asal beda” dengan apapun kebijakan pemerintah ), nilai E ( tidak lulus dari UH, dosen, aktivis AI yang kecewa diksi HAM/ kasus pelanggaran berat di tahun ke-6 pemerintahan Jokowi, penegakan dan demokrasi tak disebut dalam pidato presiden setelah dilantik.

Hari ini LSM Kontras berencana berkumpul untuk membicarakan hal itu. UH terlihat optimis/ berharap pada Mahfud MD yang menggantikan Wiranto di posisi menkopolhukam yang membawahi menhan Prabowo, menkumHAM Yasonna, mendagri Tito, menkominfo Plate, dalam penyelesaian/ penegakan hukum/ cyber crime. Menko diberi Jokowi hak ‘veto’ terhadap kebijakan menteri yang dikoordinasinya, jika tak sinkron dengan regulasi di atasnya, kementerian lain, dan visi misi presiden.

Adian menegur UH cs agar cermat membedah data dari sumber asing. Dina YS mengingatkan soal misi NED cs/ organ propaganda AS cs yang gencar memasok hoax, data ngaco untuk menyuburkan demo/ protes aktivis-LSM di sejumlah negara kaya sumber alam/ pengancam hegemoni AS, sebelum mereka gulingkan/ invasi ).

Banyak kepala, banyak selera keinginan. Tak mungkin memuaskan semuanya. Suara terbanyak memenangkan kompetisi, dan sportivitas mengakui keunggulan lawan mestinya menjadi wisdom di negara demokratis. Damai.

Tim kecil beranggotakan 7 orang sudah menggodok kandidat calon menteri pilihan presiden itu. Presiden sudah mempertimbangkan suara dari 8 penjuru angin, seperti saya pernah bilang, juga mengakomodasi isu kesetaraan gender, ancaman resesi ekonomi AS, Perang Dagang, bonus demografi, era disrupsi, usulan daerah, input 6 parpol pengusung, damai Papua, pemindahan ibukota baru, dsb. Tak semudah pikiran orang yang cuma tahu/ ribut soal HAM, dan menafikan kompleksitas masalah yang berkelindan dan urgennya masalah ekonomi saat ini ( defisit transaksi berjalan/ neraca perdagangan yang sudah menyambar dan menumbangkan banyak negara. Tak ada penyelesaian HAM, bahkan timbul lebih banyak masalah HAM, kalau negara sampai tumbang atau tak punya cukup uang di kasnya untuk membiayai hankam dan menjaga keutuhan wilayahnya.

Timor-timur/ Timor Leste lepas dari NKRI setelah kerusuhan Mei 1998. Sebagian pemirsa menganggap ex-provinsi ke-27 Indonesia tahun 1976 itu hasil aneksasi rezim Orba. Saya sendiri berpendapat, daerah itu masih wilayah nusantara ( masa Atlantis/ Sriwijaya/ Majapahit- Gajah Mada ) yang setelah Perang Dunia ke-2, pihak Sekutu pimpinan AS menitipkan pada penguasa Orba untuk menjaga daerah itu dari pengaruh komunis/ China-Rusia. Setelah banyak darah prajurit kita, uang pajak rakyat Indonesia untuk membangun beragam fasilitas di sana, lebih banyak warga sana yang pro-integrasi, dengan semau gue AS cs merekayasa proses referendum, lalu Australia menikmati konsesi eksplorasi minyak di Celah Timor, dsb. Modus kaum imperialis modern yang menguasai hak veto di PBB untuk menggasak sumber alam negara yang mereka lemahkan dengan propaganda beragam kanal.

Kaum milenial dan para netizen yang mengawaki LSM/ NGO dalam dan luar negeri saat ini perlu waspada dengan modus busuk berkedok kebebasan berpendapat/ berekspresi ini. Jangan percaya “stranger” ( orang asing/ baru yang belum jelas pengabdiannya pada bangsa dan negara ini ) yang tiba-tiba nongol di ponsel ( WA, medsos, media online abal-abal ) menyampaikan sensasi berita palsu atau dengungan/ buzzer meragukan kredibilitas pemerintahan yang sah saat ini. Cek fakta dari sumber kredibel ( MetroTV, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, BPS/ Badan Pusat Statistik, blog Kajian Timur Tengah- Dina YS, akun Twitter/ Instagram Joko Widodo, Mahfud MD, Retno Marsudi, Ridwan Kamil, Rhenald Kasali ). Saring sebelum sharing/ dibagikan. Cerdaslah bermedsos demi keselamatan anda dan Indonesia.

( zionis AS cs ditopang dana tak terbatas dari uang kertas ( USD/ Euro ) yang bisa mereka cetak sebanyak mereka mau tanpa jaminan emas. Sedangkan kita, para pejuang Indonesia/ Palestina bermodalkan nasionalisme tinggi dengan dana terbatas. Kita musti taktis, cerdik, tegas dan gigih untuk menyiasati segala tantangan tsb ( sebagai bangsa besar yang mau jadi bangsa pemenang. Saat ini, Indonesia di urutan ke-15 negara termaju/ PDB terbesar, dengan pendapatan per kapita Rp 4,5 juta per bulan ) dari 196 negara ( target Jokowi : Rp 27 juta per orang per bulan tahun 2045. Target Ridwan Kamil : tahun 2030, seingat saya, kita akan masuk 5 besar negara termaju di dunia. The Big Four/ penduduk ke-4 terbanyak di dunia ini mestinya bisa. Ada lebih 265 juta ‘komputer’ di kepala rakyat Indonesia yang perlu sungguh-sungguh di-upgrade ke era industri 4.0. Di luar negeri, sudah ada prototype drone yang bisa ditumpangi 4 orang seperti helikopter komersial/ taksi udara. Desain mobil pribadi yang bisa terbang sliweran seperti kendaraan Anakin Skywalker di Star Wars, akan diproduksi dalam waktu dekat. Kereta magnet dengan kecepatan melebihi kecepatan suara, yang menggantung seperti jaringan listrik yang tak memakan banyak tempat di permukaan tanah ) Semoga Allah bersama kita. Cukuplah Allah sebagai penolong.

( Jaksa Agung kini dari pejabat karir. Kasus HAM berat bisa mulai dari Kejagung dalam kordinasi menko Mahfud yang relatif dipercaya komunitas HAM, seperti UH dari AI, aktivis Kontras, dll )

DEKACORN JADI MENDIKBUD. Menteri milenial.

Itu sebabnya, saya pikir, Jokowi sampai memilih dekacorn sekelas Nadiem ( founder Go-jek, lulusan sekolah bisnis Havard ) di posisi menteri pendidikan. Yang sudah-sudah, belum ada menteri yang berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional ( sisdiknas ) secara signifikan. Barangkali, orang yang bisa punya perusahaan taksi terbesar, tapi tak punya taksi, atau orang yang mewujudkan yang mustahil menjadi mungkin/ nyata ( berpikir inovatif ) perlu ditempatkan di posisi mendikbud ( toh yang konvensional juga belum berhasil ). Siapa tahu, menteri milenial/ 35 tahun ini bisa berbuat lebih ? Membuat Silicon Valley atau Google-nya Indonesia, yang menyerap banyak fresh graduate milenial ( bagian terbesar angkatan kerja saat ini ). Or something like that. Out of the box.

Wishnutama yang sukses sebagai dirut TransTV dan direktur kreatif di Opening Asian Games 2018 dipercaya sebagai Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif ( menparekraf ) juga mewakili kaum muda. Usulan pengamat : beri insentif pada kepala daerah/ stakeholder yang bisa kreatif menghidupkan pariwisata di daerahnya, tak terbatas 10 Bali Baru yang sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya. Semua pihak perlu menggeliatkan pariwisata yang akan diupayakan menjadi sumber devisa pertama Indonesia ( menggeser palm oil/ CPO yang cenderung merusak kelestarian hutan tropis kita jika pengawasan dan penegakan hukum belum maksimal diperbaiki ).

Erick Thohir yang sukses memimpin penyelenggaraan Asian Games 2018 dan TKN Jokowi-Ma’ruf dipercaya mengomandani kementerian BUMN ( terbesar di dunia dengan valuasi lebih 1 triliun USD ) menggantikan Rini. Kemampuan dan pengalaman manajerial Erick yang tinggi, background pengusaha muda yang sukses, serta pergaulan/ jaringan internasional yang luas diharapkan bisa mengangkat perusahaan BUMN ke tingkat lebih tinggi ( sebesarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi juga bisa profit / memberi pensiun yang layak bagi pegawai yang sudah mengabdi lebih 30 tahun yang kini tinggal para jandanya/ memberi kesempatan bagi UMKM di daerah untuk berkembang ). Saya pikir sebelumnya, Erick serius menolak ketika ditawari posisi menteri usai memimpin TKN. Eh.. ternyata beliau masih mau mengabdi untuk bangsa dan negara dalam pemerintahan Jokowi. Syukurlah. Siapa tahu BUMN jadi kinclong, jauh dari predikat “sapi perah” politisi dan penguasa. Mulai menempatkan profesional yang kompeten, kuat leadership pula, di jajaran direksi dan komisaris BUMN. Jangan lagi jadi bancakan mantan timses, dan jangan ada rangkap jabatan pula agar tak terjadi konflik kepentingan/ korupsi saat tender proyek/ anak perusahaan seperti era RS.

Politisi Golkar asal Gorontalo di posisi menpora yang ditinggalkan IN yang ditangkap KPK karena kasus suap dana hibah KONI, sebelumnya AM karena kasus proyek wisma atlet di Hambalang, harus ekstra waspada terhadap pegawai korup/ permisif dana hibah tanpa audit kredibel berkala dan KIP/ Ketebukaan Informasi Publik terhadap cash flow kementeriannya. Jangan sampai terjadi lagi ‘ikan sehat jadi sakit ketika nyemplung di kolam kotor’ seperti IN yang sudah banyak berjasa dalam banyak even olahraga sekelas Asian Games. Amat disayangkan. Menurut ketua KIP, kementerian pemuda dan olahraga termasuk yang minus dalam KIP/ laporan pengelolaan dana olahraga di website/ akses publik yang akan membantu mengawasi. Ekonom Aviliani juga menyarankan kemenkeu menyebut hutang yang dilakukan itu untuk membiayai apa, tak hanya blok glondongan saja, tanpa bisa dipantau publik, penggunaan dan progresnya ).

KABINET KOASISI KOMPROMI REKONSILIASI

Prabowo di posisi menteri pertahanan cukup mengejutkan banyak pihak. Pemirsa EMI dari Jakarta mengatakan itu eksperimen Jokowi. Yang lain mengatakan, itu upaya Jokowi untuk menciptakan “ekosistem politik yang kondusif” seperti dalam pidato pelantikannya. Politisi Grd sendiri keukeuh menyebut bosnya itu “mengabdi pada bangsa dan negara” ( tapi tak sepakat ketika disebut menteri/ Prabowo itu pembantu presiden/ Jokowi. Tapi mengangguk sumringah jika ketum Grd itu disebut “pengabdi bangsa dan negara” ). Loyalitas 99% melebihi politisi KIK yang 90% di sebelahnya/ lebih realitis.

Saya sendiri melihat Jokowi dan Prabowo sama-sama berani ambil resiko di-bully para pendukungnya demi bangsa dan negara ( agenda memajukan Indonesia tsa ). Keduanya sudah bersahabat sejak di Aceh dan Kalimantan, kata pemirsa EMI dari Aceh Tengah yang berpikir positif terhadap rekonsiliasi cara ini. Saya tak ragukan niat tulus mengabdi di dada para prajurit TNI, termasuk Prabowo. Hanya saja, pengaruh lingkungan yang lebih dominan, kualitas parenting dan pengendalian obsesi yang kurang baik, kerap menggelincirkan seseorang dalam kubangan nasib buruk. Sepertinya, PS ingin memulihkan nama baiknya setelah peristiwa kerusuhan 1998 ( mendiang Habibie pernah bersaksi di Kick Andy yang terkesan ngeri dengan kedatangan PS di momen krusial tsb, sedang tentang Wiranto, di Mata Najwa, Habibie menyebutnya orang baik. Yakin ). Harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, PS ingin meninggalkan nama baik. Setidaknya di pos di mana dulu dia pernah dipecat dengan tidak hormat. PS berusaha comeback ke kejayaan karir militernya lewat 3 kali pencalonannya di ajang pilpres ( dengan biaya fantastis ). Namun, gagal.

Bagi seseorang yang dibesarkan di lingkungan negarawan ( ayahnya, begawan ekonomi Sumitro ), tuduhan ‘kudeta’ itu sungguh tak sedap. Teror nightmare sepanjang hidup. So, kita beri kesempatan baginya untuk menunjukkan kelasnya sebagai negarawan sejati di bidang pertahanan yang dikuasainya ( saat ‘pengasingan’ di Yordania, PS sempat menjadi konsultan angkatan bersenjata kerajaan ). Pergaulan dan jaringan internasionalnya, passionnya terhadap teknologi militer termutakhir, semoga bisa membantu TNI mendapatkan alutista yang bermutu dan tepat guna dengan harga terjangkau. Anggaran militer Rp 133 triliun di APBN memang yang terbesar, namun itu masih dibagi dua ( kemenhan dan TNI yang terdiri 3 matra ). Sedang anggaran Polri yang Rp 90 triliun digunakan sendiri ( 70% untuk gaji personel ). Well, kita lihat “TNI yang lebih TNI” dalam 100 hari ke depan ini seperti apa ( meski Jokowi bilang cuma melanjutkan, namun kita bisa melihat bagaimana menteri baru meletakkan dasar-dasar program yang akan dikerjakan untuk membantu mewujudkan visi misi presiden, kendala sudah dipetakan, progres dari waktu ke waktu bisa kita pantau sehingga janji kampanye Jokowi bisa selesai pada waktunya/ tahun 2024 ). Keep watching, people..

( Jokowi juga perlu tanah HGU yang dikuasai PS untuk lahan DKI Kaltim. Perlu 3 ketum parpol ( Golkar, Grd, PPP ) di kabinet untuk menghadapi kemungkinan manuver di parlemen ( kayak main catur ya : perlu raja, menteri, kuda, benteng plus 7 langkah ke depan yang antisipatif ).

Jika tinggal 26% kekuatan ‘oposisi’ di parlemen untuk cek & balance ( masa SBY 30% ), apa eksekutif akan cenderung otoriter ? Belum tentu, apalagi untuk sosok presiden sebaik Jokowi. Pasar ( dunia usaha ) pun bisa menegur dengan pergerakan rupiah dan saham di lantai bursa/ BEI ( pada 21-22 Oktober/ pengenalan calon menteri, nilai rupiah menguat puluhan poin ). Civil society ( media pers, blogger/ citizen journalist, influencer, key opinion leader, aktivis kampus, ormas, LSM, komunitas ) bisa mengkritisi dengan petisi, tulisan di internet ( akun medsos pejabat/ web institusi ), atau berdialog ke KSP ( kantor staf kepresidenan, Moeldoko yang welcome pada mahasiswa, terpilih kembali sebagai kepala KSP. Pramono juga tetap seskab, dan Pratikno tetap sekneg. All presiden’s man ) atau datang baik-baik ke kantor parlemen untuk menyampaikan aspirasi dengan santun dan intelek. Kita kan bos para wakil rakyat. Mestinya lebih smart, supaya mereka respek dan mendengar seksama.

Kabinet ( tim ekonomi ) inti : Sri Mulyani, menkeu terbaik dunia, masih memimpin Kementerian Keuangan. Basuki masih memimpin kementerian PUPR. Budi Karya masih memimpin Kementerian Perhubungan. Sofyan Djalil masih memimpin Kementerian Agraria/ BPN. Tjahjo Kumolo, politisi senior PDIP, yang sebelumnya menteri dalam negeri kini memimpin Kementerian Pendayagunaan ASN. Siti Nurbaya masih memimpin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ( KLH ). Retno masih menlu. Ibukota baru butuh kesinambungan 7 menteri ini.

Luhut masih memimpin menko kemaritiman. Brodjonegoro, sebelumnya kepala Bappenas kini pindah ke Kementerian Riset. Posisi Kementerian Kelautan dan Perikanan/ KKP diisi Edhy Prabowo dari Grd ( Bu Susi lalu refreshing/ ke luar negeri. Jusuf Kalla yang ber-DNA Bugis, perdamaian dan kemanusiaan minta 2 bulan waktu istirahatnya ini jangan diganggu ).

4 great person MM ( Jokowi, Mahfud, Tito, Retno ) masih di KIM ( Kabinet Indonesia Maju ). Menlu Retno masih memimpin Kementerian Luar Negeri ( ditambah kerjaan menjembatani perdagangan luar negeri dan investasi PMA. Para duta besar hendaknya dibekali diplomasi membuka pasar ekspor untuk produk Indonesia, dan mempertahankan investor yang sudah ada di Indonesia ). Tito Karnavian dipilih menjadi mendagri ( Kabareskrim Idham jadi calon tunggal Kapolri menggantikan Tito pada minggu depan/ proper test di DPR ) dan berpidato “komando tunggal” di tempat kerja sebelumnya yang berbeda di tempatnya mengabdi sekarang. Ada problem 25% ASN yang terpapar radikalisme yang harus disadarkan ( atau dikeluarkan jika terus bebal ). Ada kelambanan kepala daerah dan ASN dalam memproses perizinan ivestasi ( 33 investor yang hengkang dari China karena sengitnya Perang Dagang AS-China, tak satu pun yang nyangkut ke Indonesia yang berminggu berbulan mengurus izinnya, tapi justru ke Vietnam, Thailand, Malaysia yang cuma perlu 3 jam mendapat izin usaha. Buat perizinan dan regulasi lebih ringkas, cepat, bermutu melebihi kompetitor ( omnibus law ). Syukur-syukur cuma 22 menit seperti menghajar 7 teroris bom Thamrin, Pak Tito. Mantap ). Selamat bekerja, Pak Jokowi, Kyai Ma’ruf, dan para menteri KIM. Good luck.

Kabinet obesitas ( PDIP dapat 5 kursi menteri, Golkar 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PKB 3 kursi, Grd 2 kursi, PPP 1 kursi = 47% menteri dari parpol ) yang bikin kurus ‘oposisi’ saat ini terpaksa dilakukan untuk keperluan : membendung radikalisme di dalam negeri dan kawasan regional, dampak Perang Dagang agar tak ikut terseret resesi, penanganan serius Papua, pemindahan ibukota, yang butuh kerja cepat dan kompak seluruh komponen bangsa : negara/ termasuk parlemen kurus, dunia usaha, civil society. Kita butuh kestabilan politik dan keamanan prima untuk bisa survive dalam bahtera NKRI saat menembus badai tantangan global di depan mata. Hopefully, we can make it..

*****

“Tari Merak” – by Vitrisa, 2018 ( seni tradisi Bandung, Jabar ). Culture Love : painterly drawing.

Tawaran menulis di majalah IC-MES bagi penstudi, penggiat hubungan internasional dan pembaca setia blog penulis best seller Dr. Dina YS/ direktur IC-MES : “Kajian Timur Tengah”

Call for Paper Jurnal ICMES.
Jurnal ICMES adalah Jurnal Kajian Timur Tengah yang diterbitkan dua kali dalam setahun oleh ICMES (Indonesia Center for Middle East Studies). ICMES adalah lembaga penelitian independen yang memiliki misi memberikan pencerahan dan klarifikasi secara ilmiah, kredibel, dan komprehensif kepada masyarakat Indonesia terkait dengan isu-isu Timur Tengah melalui penelitian, penulisan jurnal, penerbitan buku, dan forum diskusi.
Kami sudah mengundang para pemerhati dan peneliti Timur Tengah untuk mengirimkan tulisannya di Jurnal ICMES edisi perdana ( tahun 2017 ) dengan tema umum “Timur Tengah dalam Perspektif Ekonomi Politik Global”, dan sub-sub tema sebagai berikut.
  • Kaitan Sumber Daya Migas dengan konflik di Timur Tengah
  • Pasar Bebas dan Efeknya bagi Perekonomian di Timur Tengah
  • Hegemoni Amerika Serikat dalam Politik Timur Tengah
  • Penguasaan Trans-National Corporation terhadap Sektor Pangan dan Energi di Timur Tengah
  • Dampak Globalisasi terhadap Masyarakat Timur Tengah
  • Kesenjangan Tingkat Kesejahteraan Negara-Negara Timur Tengah, Faktor dan Akibatnya
  • Kaitan Neoliberalisme dengan Konflik di Timur Tengah
Syarat dan Ketentuan Penulisan Jurnal ICMES
  1. Artikel merupakan karya ilmiah orisinil yang belum pernah dipublikasikan.
  2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia.
  3. Panjang tulisan sebanyak 4.000-6.000 kata.
  4. Artikel meliputi : Judul, Nama lengkap penulis, Instansi penulis, Email, Abstrak, Kata-kata kunci, Pendahuluan, Landasan Teori/Metodologi, Pembahasan, Penutup/Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.
  5. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 100-150 kata.
  6. Kata-kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 10 kata.
  7. Referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan kaki (footnote). Diharapkan referensi lebih banyak berasal dari jurnal ilmiah. Di akhir tulisan, daftar pustaka TIDAK perlu ditulis ulang.
  8. Kata atau istilah yang belum diubah menjadi kata Indonesia diketik dengan huruf italic/cetak miring.
  9. Artikel dikirim ke: icmes.indonesia@gmail.com paling lambat tanggal 28 Februari ( edisi terbaru 31 Oktober 2019 )
  10. Seleksi naskah akan melibatkan tim reviewer, yaitu para dosen Kajian Timur Tengah dari berbagai universitas.
Aturan Penulisan Catatan Kaki (footnote)
Pola penulisan catatan kaki adalah sebagai berikut (perhatikan ada yang harus dicetak miring, ada yang diberi tanda kutip).
1. Buku
Penulis (nama belakang, nama depan). Tahun. Judul. Kota Penerbit: Nama Penerbit. (halaman yang dirujuk).
2. Jurnal
Penulis (nama belakang, nama depan). Tahun. “Judul”. Nama Jurnal. Volume/Edisi/Nomer : halaman yang dirujuk.
3. Artikel dalam website
Nama penulis/nama media. Tahun. “Judul”. Melalui <link artikel>[tanggal/bulan/tahun mengakses artikel]
Contoh Catatan Kaki:
Buku:
Mas’oed, Mohtar. 2009. Ilmu Hubungan Internasional.Jakarta: LP3ES. (139)
Jurnal:
Hermann, Charles F. 1990. “Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy”.International Studies Quarterly. Vol 34 No. 1: 12.
Artikel dalam Website:
Maarif, Ahmad Syafii. 2016. “Erdogan VS Gulen, Bencana Politik Bagi Turki”. Melalui < http://maarifinstitute.org/id/serambi-buya/opini-buya/268/erdogan-vs-gulen–bencana-politik-bagi-turki-i#.WE6joLlteUk&gt; [19/11/2016]
Tempo. 2016. “Dukung Palestina, Menteri Retno Resmikan Konsulat Kehormatan”. Melalui <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/10/078752480/dukung-palestina-menteri-retno-resmikan-konsulat-kehormatan&gt; [19/11/2016]
WTO. 2004. “The Agreements”. Melalui <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap2_e.pdf.&gt; [15/10/2014]
Artikel dalam majalah/koran edisi cetak:
Baswir, Revrisond. Harian Kedaulatan Rakyat. 26 Juni 2009. “Boediono dan Neoliberalisme”.

“Krisis Ideologi Era Millenial: Konflik Timur Tengah hingga Agenda Setting di Indonesia”

Narasumber:
Husein Ja’far Al-Hadar (Dai Milenial, Content Creator)
Dr. Dina Sulaeman (Pengamat Timur Tengah)
🗓: Minggu, 3 November 2019
🏢 : Aula Insan Cita HMI Ciputat
⏰: 08.00 WIB – Selesai

FREE ENTRY, SNACK, AND DOORPRIZE
Pendaftaran bit.ly/DiskusiPublikSK
Contact Person Whatsapp: 081584033547 (Fulki) / 0895353093651 (Lia)

Polri-TNI + Safari Kebangsaan Politisi vs Teroris. UU Perlindungan Data Pribadi + BP Polisi vs Debt Collector Fintech.

leave a comment »

Sejak kecil saya terpesona dengan sosok TNI. Saat itu, saya tak bisa menjelaskan, kenapa sosok tegap cepak, jago senjata dan bela diri, tegas disiplin, nasionalisme tinggi, bersedia mati untuk bangsa dan negara, menjadi bunga dalam mimpi dan lukisan. Pria idaman, yang kelak saya mohon pada Allah ( bidadara, jika kelak saya lulus tes masuk surga ). Serius. Saya single happy, belum pernah pacaran/ pegangan. Dengan lawan jenis, cukup salaman ( untuk dibanting saat kumite karate/ perkelahian bebas ). No cipika cipiki dengan siapa pun, apalagi sejak saya mantan penderita TB kategori 2. Super selektif ). Rupanya begitu, pengamat Connie memberi jawaban ‘why’ saya itu :

TNI, MANUSIA YANG DISEMPURNAKAN.

Presiden Suriah Bashar Assad mewanti-wanti politisi dan petinggi negara lain agar jangan menggunakan ‘jihadis’ ( teroris ) untuk mencapai tujuan, karena teroris seperti kalajengking yang bisa menggigit kapan saja ( dia mau/ setan mengendalikan kebodohan si fanatik buta. Para bigot ini meski sudah diberi penjelasan segamblang apapun, tetap kepala batu. Jika air bisa melubangi batu, mungkin tetesan air pencerahan terus menerus juga bisa menyadarkan para radikal pada akhirnya, Teh Dina. Mengingat puluhan ribu konten radikal diunggah ke internet/ medsos tiap hari sampai para “stranger” di medsos/ WA lebih dipercaya/ menghipnosis netizen parsial. Kita tak boleh kalah ‘militan’. Kudu lebih cerdik dan gigih di jagad maya. Karena banyak netizen berubah teroris setelah dikibuli narasi sesat di medsos. Menang di online, bisa menang di off-line juga ).

Adalah UU no.25 tahun 2014 tentang Disiplin Militer yang membekuk 8 istri perwira TNI yang nyinyir/ hoax tentang penusukan Wiranto ( kolonel komandan kodim di Sultra, serda, peltu, dsb, dicopot dari jabatannya dan ditahan 14 hari di sel pengadilan militer. Sedang para istri mereka, didorong Kasad Andika Perkasa yang sudah menyiapkan tim hukumnya, untuk dihukum dengan UU ITE. Kita dukung upaya disiplin militer ini ). Why ?

TNI adalah manusia yang disempurnakan, kata pengamat militer Connie RB ( EMI, MetroTV, 14/10/2019 ). Ada 16 syarat seseorang yang akan menjadi istri/ suami prajurit TNI ( keluarga besar TNI ). Dandim/ komandan kodim adalah pemimpin militer di kota/ kabupaten, sedangkan pangdam di provinsi. Andika bertindak atas permintaan Panglima. Disiplin adalah ruh TNI karena korps militer ini diberi kewenangan negara untuk memegang mesin tempur mematikan. Disiplin tinggi menjadi alat kontrol agar mesin perang tak disalahgunakan untuk merusak negara ( mengerikan jika 3% personel yang terpapar radikalisme ternyata ‘puncak gunung es’, apalagi jika tak dihukum. Satu kabupaten bisa termakan hoax istri kolonel yang tanpa empati atau respek pada atasan/ pemerintah seperti halnya para teroris/ radikalis. Hukuman disiplin mestinya juga diterapkan pada ASN yang tak setia pada pemerintah dan Pancasila, kata sejumlah narsum. Apalagi menurut survei, sudah 20% ASN yang terpapar radikalisme ). Darurat radikalisme, simpul Ketua PBNU Said.

Itulah sebabnya, di layar TV menjelang pelantikan presiden, kita lihat banyak safari politik : Prabowo ke Jokowi, ketum Nasdem- Surya, ketum Golkar-Airlangga, ketum PKB Muhaimin, dst. SBY, AHY, Zulkifli, juga ketemu Jokowi. Banyak spekulasi ( pertanyaan wartawan ) apa oposisi mau gabung ke KIK ? ( cuma presiden yang bisa menjawab dengan hak prerogatifnya/ menteri kabinet ). Pastinya, ada 2 hal yang dilakukan pasca pemilu di negara demokrasi : menjalin kembali tali silaturahim usai kontestasi yang panas demi keutuhan bangsa, dan membagi kekuasaan di kabinet serta posisi strategis di pemerintahan pada ( koalisi ) pemenang pemilu ( di AS, the winner takes all ). Sambil menyelam minum air, barang kali di sini. Pastinya, tantangan menghentikan radikalisme yang darurat, memindahkan ibukota baru ke Kaltim, survive di era Perang Dagang dan membangun manusia/ Visi Indonesia perlu kerjasama semua elemen bangsa. Berpikirlah positif, para politisi masih peduli masalah kebangsaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di dalam, maupun di luar pemerintahan, kita berkomitmen memajukan Indonesia sepenuh takdirnya. OK ?

5 TAHAP SERANGAN TERORIS. Revisi UU AT : Tahap 3 Densus Sudah Membekuk Teroris/ Penusuk.

Brigjen Pol. Dedi Prasetyo ( Prime Time News, MetroTV, 11/10/2019 ) menyebut ( seingat saya ) :
1. Berjaga ( tempat mengawali aksi/ safe house ? )
2. Mencari bibit teroris untuk direkrut.
3. Indoktrinasi, di medsos/ WA ( baru di tahap ini teroris SA alias AbR sudah berpisah dari AZ untuk amaliah menyerang Wiranto/ aktor pemerintah, dan istrinya menyerang polisi/ kapolsek Menes ).
4. Pelatihan, belajar bikin bom, latihan menggunakan senjata, dll.
5. Rencana penyerangan ( baru tahap ini Densus bisa menciduk teroris, sehingga muncul usulan agar di tahap 3, Densus sudah bisa bergerak membekuk teroris/ revisi UU Anti Terorisme agar tak ada pejabat negara yang ditusuk berikutnya oleh lonewolf )

DATA PRIBADI DIKEBUT. UNI EROPA MENYAMBUT ?

Tulus Abadi ( ketua pengurus harian YLKI ) meminta agar OJK lebih proaktif menangkal fintech ilegal ( korban sudah lebih 1400 orang ). Dari 300-an fintech yang beredar, baru 105 fintech yang didaftarkan ke OJK ( otoritas pengawas jasa keuangan ). Sudah lebih 5000-an fintech dari dalam dan luar negeri yang sudah diblokir Kominfo kerjasama dengan OJK.

Oya, fintech ( financial technology ) yang dimaksud di sini adalah jasa kredit ( pemberian hutang Rp 500 ribu – 50 juta ) secara online ( sehari bisa lebih 10 fintech nongol tawarannya di ponsel, yang jika tanpa pikir panjang langsung diklik, anda bisa masuk jerat teror renternir online dengan sederet debt collector galak nan keji menghantui anda dan keluarga/ nomor di phonebook. Tak sedikit, korban yang sudah tewas gantung diri karena tak tahan dengan bunga berlipat-lipat dan teror mereka/ ilegal )

Kasus Hotroom semalam : Renaldy B.Martin, korban yang data pribadinya disalahgunakan oknum pegawai bank ( istrinya pernah jadi nasabah bank tsb ) direpotkan oleh 8 kredit macet mobil ( oknum ) atas namanya hingga dia yang diteror debt collector. Agar terbebas teror itu, Renaldy terpaksa ribet mendatangi 8 pemberi kredit untuk menjelaskan keadaan sebenarnya ( datanya dicatut ).

Jamin Ginting, ahli hukum ( Hotroom, MetroTV, 15/10/2019 ) mengatakan, UU ITE diterapkan untuk kasus yang bendanya tidak berubah/ berpindah ( misal KTP-E ) tapi disalahgunakan orang lain. Pasal 362 tentang pemalsuan dan pasal pencurian KUHP, diterapkan jika data KTP-nya diubah ( foto diganti pelaku ).

Diberitakan, AS ( 8 juta netizen ), Inggris ( 1,7 juta netizen ), Indonesia ( 1 juta netizen ) adalah 3 negara yang paling banyak dicuri data pribadi penggunanya dalam kasus FB yang data pribadi 87 juta usernya dicuri oleh sebuah aplikasi ( sampai FB dihukum 5 miliar USD ).

Tahun 2025, Uni Eropa akan mem-banned ( tak bisa bertransaksi dengannya ) negara-negara yang belum punya UU Perlindungan Data Pribadi. Well, DPR RI bersama pemerintah bisa membuat dan mensahkan dalam waktu tak lama lagi kan ?

Pak Hotman menyarankan pemirsa membuat laporan ke kepolisian ( BP kehilangan KTP-E, diancam debt collector ) sebagai jurus menghentikan teror fintech ilegal/ kejam ( tunjukkan salinan BP ). Seperti BPN yang mestinya proaktif memeriksa surat izin developer perumahan yang akan pameran di mall, ruko, kantor marketing, dll, agar konsumen terhindar dari proyek bodong, hendaknya OJK pun proaktif mengecek legalitas fintech yang beroperasi di jagad maya agar netizen terhindar dari depresi dan bunuh diri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang punya masalah hukum bisa bertanya di :
hotroom@metrotvnews.com
IG : hotmanparisofficial

PILIH DEMOKRASI PANCASILA. Menempa gagasan madani..

Sudah 26 teroris JAD yang ditangkap aparat dari 8 provinsi ( Opsi- Avi, MetroTV, 14/10/2019. Dari wawancara saksi, SA alias AbR, penusuk Wiranto yang berprofesi sebagai penjual pulsa, sudah sekitar 8 bulan tinggal di rumah kontrakannya 300 meter dari TKP penusukan. Dari keterangan dokter faskes pertama yang merawat, Wiranto diketahui mendapat 2 luka tusukan pisau sebesar 2 dan 4 cm di perut bagian kiri yang memperlihatkan ususnya. Kini beliau dioperasi potong usus, setahu saya ). Kabupaten Pandeglang sebetulnya tingkat terorismenya, ‘cuma’ 40% karena diantaranya, penetrasi internet di Pandeglang masih kurang dibanding daerah lain dan tingkat kemiskinan tinggi ( gempa tsunami Banten tahun 2018 Pandeglang terdampak bencana terparah ).

Sekitar 35.000 anggota JAD tersebar di nusantara. Mereka memilih menusuk dengan pisau-gunting ( kekerasan ala lonewolf ) untuk memaksa ‘khilafah’ ala takfiri ( mengkafirkan orang di luar kelompok mereka ). Hal sama yang dilakukan teroris Al-Qaeda dan turunannya ( ISIS, FSA, IM, HT, JI, JAT, JAD dst ) di Libya ( Irak, Mesir, Afganistan, Yaman, Suriah, dsb ) yang setelah luluh lantak dan dibangun kembali oleh kontraktor zionis ( AS-Israel-Barat dari minyak dan hutang negeri-negeri yang mereka hancurkan lewat hoax dan kebodohan pion-pion mereka ), tak pernah ada seruan ‘khilafah’ lagi. Tong kosong berbunyi nyaring. Isu ‘khilafah’ hanya ilusi untuk menghancurkan negara kaya sumber alam yang diincar para imperialis modern tsa. Para ‘jihadis’ bodoh cuma kebagian dipenjara, ditembak atau mati dalam bom bunuh diri lalu masuk neraka jahanam ( mau masuk surga segampang itu ? Pliis..deh ). SA dan istrinya, diantaranya. 35.000 sel teroris JAD ( dan simpatisannya : ex-HTI, IM, FPI, 212 yang memberi dukungan, donasi, tempat, narasi sesat, hoax, kamuflase untuk melengahkan warga lain ) akan menyusul jadi pecundang pula. So, memilih menusuk kilat dengan kekerasan ( cepat masuk neraka ), atau menempa tekun dengan gagasan ? ( perlahan mungkin masuk surga ). Khilafah takfiri atau demokrasi Pancasia ?

Polda Metro Jaya memutuskan membuat discrazy demi ketertiban umum dan martabat bangsa : 15-20 Oktober takkan mengizinkan demo apa pun agar pelantikan presiden dan wapres terpilih 2019-2024 di kompleks MPR yang dihadiri banyak tamu negara bisa berjalan aman, tertib dan lancar. Banyak komponen bangsa yang juga menghendaki ketertiban dan kelancaran acara pelantikan presiden tsb, kata Kapolri Tito ( The Nation, MetroTV, 15/10/2019 ).

( kata saya juga, nonton di TV saja, ditemani nasi jaha, sagu bakar, sanole, kasbi, halue kenari, dan kopi sibu-sibu. Hmm.. nyam-nyam… )

***

CLOSING

Ada guyonan : jika warga sipil diperintah belok kanan, maka ia akan cenderung belok kiri ( melawan perintah/ kemapanan, demokrasi dulu ). Tapi prajurit TNI, diperintah belok kanan ya pasti belok kanan ( patuh atasan, terlatih gesit, cepat digerakkan saat diperlukan dalam situasi genting ). ‘Malaikat’ di NKRI ini perlu dijaga ketaatannya dengan menegakkan seperangkat aturan disiplin dan perhatian ( kesejahteraan ), sehingga makin tangguh menjaga keutuhan dan keselamatan negara. We love TNI ( and Polri ). Always my angel, too..

“Puji Masakan Pertama Anak. Fresh from the Kitchen” – by Vitrisa ( Kuliner khas Maluku : sagu bakar, sanole, kasbi, halua kenari, kopi sibu-sibu ). Culture Love : Parenting Painterly Drawing.

Penusukan Wiranto. Efek Jera Karhutla. Solusi Wamena. Penyerobotan Tanah. Gaji Bupati. Voice vs Noise. Bandung Termacet. Capee’ deh..

leave a comment »

Penyerobotan tanah, konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ), rusuh Wamena, ulah teroris, serta kerjasama antar BPBD dan aparat ( untuk mengatasi ), juga kegaduhan para pemrotes, menjadi isu jamak di negeri +62 zaman now. Let’s see.. ( and handle them )

PENUSUKAN WIRANTO DI PANDEGLANG, BANTEN

Korban keganasan penusuk ( AbR, sel teroris JAD ) adalah menko Wiranto kemarin siang ( EMI, 11/10/2019 ). Mantan kepala intelejen di Prime Time News ( MetroTV, 10/10/2019 ) mengatakan, intelejen sudah mengendus pergerakan teroris dan menginformasikan pada aparat ( sehingga langsung bisa memetakan apa yang dikerjakan si pelaku sebelumnya, dari jaringan mana, begitu peristiwa keji ini terjadi ), tinggal aparat ( polisi/ pengawal pejabat ) mengolah info dan mengantisipasi. SOP Paspampres/ pengawal : dalam radius 3 meter dari pejabat yang dikawal, tak boleh ada orang yang tak dikenal ajudan/ pengawal. Dalam foto/ video, terlihat 2 penusuk pasutri ( si suami pakai pisau, si istri pakai gunting ) berada di belakang mobil Wiranto tak jauh dari polisi/ pengawal. Bagaimana bisa hanya 2 orang penusuk itu yang berada di radius 3 meter tsb ? ( selain tamu VIP yang dikenal ). Hanya lengah saja ?

Host Leonard pernah bilang, sekitar 3% anggota TNI sudah terpapar paham radikal ( bibit teroris ). Kita tahu, dalam rusuh depan Bawaslu ( 21-22 Mei 2019 ) dan rusuh demo depan DPR ( 28-30 September 2019 ) ada perwira aktif dan 3 mantan jenderal TNI yang terlibat upaya makar di hari ormas radikal ( ex-HTI, FPI, 212 ) juga berdemo rusuh. Kemarin, sempat heboh Panglima Hadi menerima taruna yang ibunya diduga terpapar radikalisme/ ex-HTI. Apa yakin screening TNI benar-benar bisa menyaring bibit radikalisme ? ( tanpa updating berkala )

Wiranto termasuk 4 pejabat ( W, BG, LP, BM ) yang ditarget KZ cs, juga surveyor YM ( mulai kini perlu ekstra waspada ) jelang demo rusuh depan Bawaslu. Jika pejabat sekelas Wiranto bisa ditusuk, maka presiden Jokowi dan para pengawalnya juga kudu ekstra waspada. Tak boleh seperti Wiranto lagi yang kurang suka dengan pengawalan protokoler. Jokowi yang gemar blusukan ( merasa cukup dikawal 7 paspampres ) perlu mengevaluasi tingkat pengamanan dirinya. Sekuriti memang berbanding terbalik dengan kenyamanan. Makin aman, makin ribet/ tak nyaman. Harap maklum ( demo makin aman, juga makin dijaga ketertibannya oleh aparat ).

Penusuk asal Sumut, yang bergerak ke Jatim, Bekasi lalu Kab. Pandeglang ini mestinya bisa diantisipasi keganasannya, jika warga mengendus kehadiran stranger/ pendatang tertutup di sekitar tempat tinggalnya begitu mereka tiba ( penusuk baru beberapa hari ngontrak di Pandeglang, 300 m dari TKP Alun-alun Menes ). Forum RT/ RW ( bisa berbentuk arisan, pengajian ) hendaknya bisa merangkul semua warga, juga pendatang tertutup ini untuk membuka diri terhadap keragaman dan kebersamaan sebagai anak bangsa/ Pancasila ( kalau lama/ 6 bulan tak mempan juga, laporkan dia diam-diam ke polisi/ babinsa terdekat untuk pengawasan intensif, deradikalisasi pada BNPT atau ulama yang mampu mematahkan dalil agama yang disalahgunakan/ dibajak teroris, agar dia sadar/ tak jadi melakukan aksi teror ).

Kaum teroris dikenal militan di darat maupun di udara/ maya. Sehingga kita yang cinta Indonesia dan setia Pancasila tak boleh kalah militan dari buzzer-buzzer anti-Pancasila yang lebih percaya “stranger”/ pion zionis berkedok agama, daripada anak bangsa sendiri yang jelas pengabdianny pada bangsa dan negara kita. ‘Hajar’ mereka ( teroris/ simpatisan ISIS/ anggota ormas radikal ) di medsos dan media online abal-abal mereka. Menang di udara, berarti menang di darat juga. Siaaappp ?!!

Semoga Pak Wiranto cepat pulih dan tetap berani menjaga kedaulatan dan keamanan negeri tercinta ini. Amiin..

EFEK JERA KARHUTLA, After Shock Terapy..

5 tahun pertama, pemerintahan Jokowi sudah berupaya memberi efek kejut ( menangkap pelaku karhutla ), kini saatnya juga memberi efek jera ( pemiskinan dengan denda dan perampasan ). Hukuman denda dilakukan dengan memverifikasi aset/ kekayaan perusahaan lalu melelangnya untuk membayar denda. Perampasan keuntungan dilakukan dengan cara mengambil uang dari rekening perusahaan sebanyak ( selisih ) keuntungan membuka lahan dengan membakar hutan dari cara membabat dengan parang/ gergaji ( pasal 119 dalam UU no.32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup ).

UU Kehutanan sebelumnya mengizinkan pembakaran lahan maksimal seluas 2 hektar dengan sistem isolasi yang memadai agar tak meluas. Yang terjadi sekarang, kepala daerah ( bupati, walikota, gubernur ) memberi izin pembukaan lahan pada perusahaan ( PMDN, PMA ), namun tak mengawasi ketat bagaimana mereka membuka lahan dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Sehingga kepolisian, kejaksaan, KPK, KLHK juga harus memeriksa oknum pemda yang lalai, termasuk menjerat kepala daerahnya ( perusahaan pembakar hutan terkait, bahkan dimiliki oknum pemda ) dan oknum aparat yang membiarkan/ bekerjasama merusak hutan.

Sebanyak 23 dari 103 perusahaan ( termasuk 20 Penanaman Modal Asing ) sudah disegel dirjen penegakan hukum KLHK ( diketuai Rasio Rosidani ). 32 kementerian dan pemda di bawah menkopolhukam sudah diminta presiden ( Inpres no.11 tahun 2014 ) untuk mengatasi karhutla ( kebakaran hutan dan lahan ). Polisi sudah menangkap para penjahat hutan sejak Januari-Oktober 2019, yaitu 323 tersangka perorangan dan 60 perusahaan. UU TPPU, UU Anti Korupsi/ Tipikor perlu dikerahkan untuk menjerat penjahat hutan/ kemanusiaan dengan hukuman lebih berat. Jangan main-main dengan masa depan anak cucu ( ancaman stunting, down syndrome, kesehatan dan kecerdasan generasi penerus bangsa akibat menghirup asap pembakaran hutan ).

Dari 9 kasus karhutla ( denda Rp 13 triliun ), yang sudah inkrah ( Rp 3 triliun ) baru dibayar Rp 78 miliar oleh perusahaan/ terpidana, sehingga KLHK menurunkan tim-nya ke daerah untuk mendorong para ketua pengadilan negeri untuk segera menuntaskan eksekusi, termasuk yang terbaru denda Rp 130 miliar pada satu perusahaan pembakar hutan ( EMI, 8/10/2019 )

Sebanyak 62 konsensi lahan yang terkena karhutla dari 8 perusahaan sudah siap disidangkan. Semoga efek kejut ( penangkapan, proses pengadilan ) di masa presiden Jokowi dan menteri KLHK Siti Nurbaya, disusul efek jera ( eksekusi putusan pengadilan + pemiskinan terhadap pelaku karhutla ) yang tegas dan kompak dari seluruh jajaran dan aparat.

Pemerintah tengah merintis Omnibus Law, seperangkat aturan mengharmonisasi regulasi yang bertabrakan dari pusat hingga daerah. Semoga lancar.

( hutan di kawasan obyek wisata Kawah Putih, Ciwidey, Jabar, kemarin juga ikut terbakar. Damkar-PB Kota Bandung sudah mengirim 3 tim dan satu tim rescue ke Kawah Putih ( PRSSNI, 10/10/2019 ) sebagai bentuk kerjasama BPBD se-Jabar. Semoga hujan yang mulai turun sejak 2 hari ini di Kota Bandung, juga terjadi di TKP Karhutla dan bisa segera memadamkan. Amiin ).

3 SOLUSI WAMENA. Kemenlu & Kominfo Cegat Hoax

Ragil, pemirsa EMI ( MetroTV, 9/10/2019 ) dari Kaltim, Dr. Bahang dari sekolah tinggi filsafat Wamena, Eliza dari Manokwari, Papua Barat, menyarankan : agar 7 tersangka rusuh Wamena yang ditangkap polisi diungkap ke publik agar tak timbul distrust ( 10 tersangka kerusuhan Wamena 23/9/2019, 3 orang berstatus DPO. 33 tersangka kerusuhan Papua 19/8/2019 ). Kemenlu dan Kominfo perlu segera memutus mata rantai info menyesatkan/ hoax provokatif dari luar negeri ke Papua, juga info/foto-video provokatif/ bias dari separatis Papua ke luar negeri, yang selama ini merongrong kedamaian di Papua.

Lalu, bentuk forum umat beragama/ tokoh lintas agama, forum deradikalisme, forum budi pekerti, kebersamaan/ integrasi sosial, juga gelar seminar-seminar pencerahan, saling kunjung mengunjungi antar warga/ unsur masyarakat di Papua, sehingga ketika terbetik info intelijen akan ada demo atau rencana kerusuhan, polisi tinggal meminta tokoh forum-forum tsb untuk melakukan pendekatan pada kelompok-kelompok yang akan mengganggu keamanan/ ketertiban umum tsb ( untuk meredakan amarah/ konflik sampai membatalkan rencana anarkisnya ), seperti yang diterapkan Kaltim dengan sukses ( sampai terpilih jadi DKI baru ). Aparat tinggal memfasilitasi.

Para pemirsa EMI itu juga meminta pemerintah menghentikan angkutan gratis ( Hercules ) yang disalahgunakan orang Papua pendatang yang bukan pengungsi ( dari semula 8000 pengungsi, kini 15.000 orang. 7000 penumpang aji mumpung ? ). Semalam, saya lihat di Prime Time News ( MetroTV, 9/10/2019 ), sekitar 100-an pengungsi Wamena di Jayapura, sudah mau kembali ke Wamena, tempatnya hidup dan bekerja. Pemerintah menjamin keamanan mereka/ pendatang dan warga asli Papua dengan menambah pos-pos penjagaan.

Ringkasnya : dalam waktu dekat, solusi bagi Wamena : membuat pos-pos keamanan mitigasi/ mengantisipasi bandit separatis agar tidak turun gunung kembali menghancurkan fisik dan psikis/ trauma warga ( 33 nyawa Papua pendatang sudah melayang ), lalu memperbaiki prasarana dan fasilitas ekonomi yang rusak dibakar. Kominfo dan Kemenlu memutus rantai hoax. Selanjutnya, aktor negara bersama aktor adat membuka dialog/ integrasi sosial antar warga melalui forum-forum tsa. Para pengusaha/ pemilik bisnis/ toko membuka lapangan kerja bagi orang asli Papua yang selama ini seperti terpinggirkan dari akses ekonomi demi meningkatkan kesejahteraannya ( timpang dari warga pendatang karena ketinggalan dalam kemampuannya ). Papua pendatang bisa merekrut dan melatih putra asli Papua untuk menjadi pekerja atau rmanajer dalam toko atau perusahaannya agar kedua belah bisa sustain, saling sayang-percaya dan Papua damai. Jika sudah seharmoni ini, Insya Allah, pemantik dari luar Papua ( hoax rasis, fitnah adu domba ), serangan ormas radikal maupun separatis/ KKSB, tak lagi mempan membakar Papua. Semoga bisa terealisasi. Amiin.

PENYEROBOTAN TANAH DI KALTENG & SUMUT.

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki komunal. Beda dengan tanah adat. Tanah milik keluarga jika dijual tanpa hak, bisa digugat kapan pun ke pengadilan. Beda dengan dengan kasus utang piutang yang punya jangka waktu 30 tahun, jika tak diurus bisa kadaluarsa. HGU, HGB, Hak Pakai berdurasi 30-35 tahun, dan bisa diperpanjang sekali ( selama 20-25 tahun ). Setelah itu, harus diperbaharui haknya ( nomor baru ) dengan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat ( BPN kota/ kabupaten ), atau beralih ke Hak Milik jika diperkenankan negara ( sesuai land-use/ zona peruntukannya ), jelas Dirjen ATR/ BPN Agus Wdjayanto, dan Mauridson Hutagalung ( pakar hukum ) yang menjadi narsum acara “Hotroom” Selasa malam itu ( MetroTV, 8/10/2019 ).

Ada 2 konflik agraria yang dikeluhkan warga. Pertama, kasus lahan 2 ( kebun plasma yang dibagikan negara pada para transmigran sejak tahun 1994 ) di Kab. Lamindau, Kalteng, seluas 250 hektar. Sejak 13 tahun lalu lahan tsb ( diserobot/ dijual oknum pemda jadi HGU ) perusahaan kelapa sawit asal Malaysia. Ratusan warga transmigran diwakili Budiardjo Maulandi dan Darmansyah menggugat ke pengadilan sampai menang kasasi sebagai tergugat di MA. Namun, eksekusinya seret, perusahaan tak kunjung mengembalikan lahan tsb ( warga minta lahan dikosongkan dan ganti rugi 13 tahun tak bisa tanam kelapa sawit ). Dirjen Agus lalu menyarankan Pak Budi dan Pak Darman mengajukan koreksi HGU ke kantor pertanahan/ BPN kabupaten dari peta lahan yang dikuasai perusahaan Malaysia tsb. Setelah itu pergi ke kepolisian dan pengadilan untuk minta bantuan mengeksekusi putusan MA tsb ( mengosongkan 250 hektar lahan 2/ plasma transmigran. Lahan 1 milik plasma Inti ). Era Jokowi, kantor BPN sudah lebih profesional/ bersih. Pelajari peraturan menteri ATR/ BPN no. 11 tahun 2016.

Kasus berikutnya diajukan Henson Tambunan dari Danau Toba, Sumut, yang punya tanah keluarga yang dijual tanpa hak setelah ia merantau ke Jawa 40 tahun lalu. Tanah tsb sudah disertifikatkan tahun 2017 oleh pemilik baru. Tanah itu tak ada petanya di kantor BPN setempat seperti banyak tanah peninggalan di pelosok nusantara. Tanah Hak Milik adalah hak tanah paling penuh/ kuat yang bisa dimiliki WNI. Tak ada waktu kadaluarsa untuk menggugat. Silakan bawa bukti-bukti kuat ke kantor BPN atau pengadilan. Jangan lupa mencantumkan BPN sebagai salah satu pihak yang tergugat ( sehingga ikut dilibatkan untuk menelusuri dan mengkoreksi ), pesan Hotman Paris, yang bertarif 10.000 USD per jam di kantornya ( di MetroTV gratis ). Ayo, siapa yang mau bertanya ke Pak Hotman ? ( tonton acara “Hotroom” dulu ).

HATER DUNG* RG. Belum pada kapok ya..

Noise, bukan voice darinya. Soal pemindahan DKI ke Kaltim yang didukung Prof. Rhenald Kasali ( suara pintar ), pun dicela RG ( berisik dung* ). Membangun infrastruktur, ibukota atau IPM/ manusia butuh waktu lama ( baru dipetik hasilnya sekitar 20 tahun mendatang ). Korsel yang tahun 1959 lebih tertinggal dari Mozambiq, kini melesat jadi negara termaju ke -12 di dunia, setelah membangun infrastruktur dan manusia. Orang picik, gak sabaran, atau cuma mampu melihat kemasan/ permukaan/ parsial terus berulah di ruang publik. Saya sependapat dengan Pak Rhenald : ruang publik kita sudah sangat gaduh ( tabahkan hatimu ya Polri-TNI. Berulang kali kalian sudah menyelamatkan negeri ini dari chaos. Big thanks, Guys ). Pemrotes, pencaci Jokowi, buzzer, pengamat ( tak holistik ketika mendalami isu, yang penting bidang kajiannya sendiri, persetan bidang lainnya, padahal satu isu berkelindan dengan begitu banyak aspek/ masalah lainnya ), bahkan host ( TV sebelah yang kehilangan ruang hening kontemplasi, karena rangkap banyak peran, kerjaan, sampai terseret derasnya arus protes para noise parsial tsb ) menjadi penyumbang kegaduhan ini. Merasa diri adalah kebenaran mutlak, dan menyangsikan kebenaran orang lain dengan teramat sangat rewel. Miris.

Gak nyangka saya masih melihat Si Dung* RG di MetroTV ( Q & A, MetroTV, 6/10/2019. Gak dihadirkan ‘antidot’-nya pula/ Adian Napitupulu atau Yunarto Wijaya yang basis logikanya kuat, cool, terkendali ). Kita tahu siapa yang memunculkan diksi’ dung* nan berisik di ruang publik ( RG ). Orang ini dung* dalam kecerdasan emosional ( EQ ) dan spiritual ( SQ ) sehingga dol/ jebol ( tak mampu menjangkau ) terhadap dua kecerdasan istimewa Jokowi tsb ( pengukur sepanjang 60 cm tak bisa mengukur bilah sepanjang 272 cm ). Di era digital dan AI ini, attitude menjadi penentu sukses seseorang. Kita juga tahu, manusia tercerdas adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi masyarakat. Manusia terbaik adalah yang orang lain merasa aman dengan lisan dan tangannya. Pria terbaik adalah yang paling lembut/ membahagiakan istrinya. Jokowi masuk kategori ini, sedang RG tidak. Dia cuma noise dengan pelarian definisi semau gue.

Kita menghadapi orang dengan gangguan kejiwaan sejak kecil. Mungkin seperti FH yang sejak kecil diumpetin ibunya karena bicara ceplas ceplos tanpa empati. Lama hidup di dunianya sendiri dengan ‘kebenaran’ versinya ( lama mengawang tanpa ada yang meluruskan ). Seperti predator yang menyeret dulu si mangsa ke ‘dunia sempit’- nya ( tempat sepi, istilah ‘akademis’ ) sebelum melucuti bajunya ( mengecilkan harga diri lawan bicara ) dan menindasnya. Modus penipu dan pemangsa di mana-mana. RG berkelit dengan definisi yang hanya dia ketahui niatnya. Alien yang terasing dari masyarakatnya ( beberapa orang ‘filsafat’ yang saya amati, seperti tenggelam dalam alam pikirannya sendiri dan bicara dengan bahasa ‘bulan’ ).

Orang yang benar-benar pintar akan bisa membahasakan pemikirannya dalam bahasa/ diksi yang dipahami pendengarnya sebanyak mungkin, seperti Rhenald Kasali yang bukunya best seller. Ilmu padi : makin berilmu makin merunduk. Rendah hati ( adem, melegakan, senyum simpul mendengar penuturannya yang santun ).

Sesuai kodratnya, manusia tak rela di-subordinat. Yang melawan kodrat itu, mereka yang demen nyinyir melintir merendahkan lawan bicara, bakal jadi public enemy. Sebagian orang mau melakukan itu ( menyodorkan image nyinyir muka badak/ tanpa risih ), demi mendapat perhatian orang ( seperti anak berbuat nakal demi menarik perhatian ortu ). Ia cuma bisa eksis dengan satu-satunya cara yang ia ketahui

So, seperti yang sudah-sudah, orang semacam ini akan tenggelam sendiri jika tak ada lagi orang yang ( masih penasaran ) memberi panggung baginya mengekspresikan keliaran alam pikirannya. Atau seperti LNM, nyinyir pada Jokowi, setelah tersangkut 2 perkara hukum, baru jinak dan balik memuji, kini malah dapat posisi. Bad attitude asal ngetop dulu. Siapa tahu ini modus si dung* ? ( kita bagian sebel melihat RG sampai nongol 2 kali di TV favorit. Capee.. deh ).

Info : ada bendera ‘jihadis’/ teroris FSA di film Livi. Gak heran kalau dia sampai ‘melesat’ via jaringan zionis ( bos-nya FSA ).

BANDUNG KOTA TERMACET.

Kota Bandung menjadi kota termacet ke-14 di Asia ( melebihi Jakarta ) menurut ADB. Terutama di Jalan Jakarta-Antapani, Bandung di mana saat ini sedang dibangun fly-over. Bandung, 2,5 juta penduduknya di saat malam dan, 3,7 juta penduduknya saat siang, alias 1,2 juta org komuternya ( PRSSNI, 8/10/2019 ).

MOBIL UMUR 10 TAHUN DI JALANAN JAKARTA.

Sedang digodok perda/ aturan kendaraan maksimal berusia 10 tahun yang boleh melintasi jalanan Jakarta ( Think Tong, MetroTV, 7/9/2019) Komunitas Klasik Retro ( mobil retro produksi 1995 ke bawah ) vs UU no. 22 tahun 2009 ( istilah mobil klasik untuk produksi 1979 ke bawah ) akan berakhir seperti apa ? Semoga dialog win-win solution yang dipilih ya..

JURUS IT MENANGKAL TKI ILEGAL.

Perekrutan calon TKI di Jabar sekarang melalui sistem IT pemerintah ( seperti merekam data KTP ). Baru kemudian perusahaan penempatan TKI di Indonesia maupun di negara tujuan bisa menyeleksi tenaga yang diperlukan dari database pemerintah tsb, sehingga bisa diminimalisir keberadaan TKI ilegal dan masalah yang ditimbulkannya ( PRSSNI, 8/10/2019 ).

BUPATI MENGELUH GAJI MINIM ?

Bupati Banjarnegara menunjukkan struk gajinya sebulan sekitar Rp 6 juta ( mengeluh ? ) yang menurutnya tak cukup untuk membayar ( membalas jasa ) timses dan para pendukung kampanyenya ( seolah pembenaran, versinya, kenapa banyak kepda terjaring KPK ). Ia mengira gaji bupati sekitar Rp 150 juta per bulan ( Prime Time News, MetroTV, 8/10/2019 ). LKHPN bupati ini sekitar Rp 19 miliar sebelum kampanye pilkada. Berkurang banyak ?

Jabatan bupati/ kepda adalah kerja pengabdian. Bukan cari kekayaan pribadi atau kelompok. Tapi justru mensejahterakan rakyat daerah. Bupati ini selain dapat gaji, sebenarnya juga ( tak diunggah ke medsos-nya ) mendapat tunjangan, insentif dari retribusi dan pajak ( Rp 210 juta per tahun diterimanya ) dan PAD yang diterimanya 6 atau 12 bulan sekali, sehingga jika di-rata-rata, bupati akan menerima sekitar Rp 40-70 juta per bulan. Unjuk prestasi mengurangi kemiskinan, meningkatkan IPM dulu dong Pak Bupati, sebelum mempersoalkan besaran gaji dari negara…

***
CLOSING

Kerja keras, berpikir dan bertindak positif menjadi rahasia sukses penjualan. Semoga organisasi negara yang bernama Indonesia ini juga sukses mengatasi semua rintangannya, dengan kerja keras, berpikir positif dan bertindak cepat-tepat. Siapa cepat, dia dapat ( sukses ). Lupakan dendam, berpikirlah ke depan. Sukseskan pelantikan presiden RI pada Minggu, 20/10/2019 ya…

( banyak tamu negara, jaga martabat bangsa, tonton acara pelantikan di rumah saja. Di depan TV masing-masing, sambil makan popcorn, jagung rebus, atau nasi jaha. Silakan. Torang suka, adodo’e pi sadap. Ngana coba jo’e ).

“Bantu Mamah Masak. Work Speaks Louder than Words”- by Vitrisa ( motif batik Manado. Kuliner khas Sulawesi Utara : nasi jaha, ikan cakalang fufu, sambal dabu-dabu, gohu pepaya-timun ). Culture Love : Parenting Painterly Drawing.

HUT TNI ke-74. Update Wamena. Mobil Esemka. Iuran BPJS Naik. JR vs DPR. Ketua MPR, DPR, DPD Baru. Demo Hongkong. KPAI Larang Pelajar Demo. KPI Larang KDRT SpongeBob.

leave a comment »

Zico Leonard Djagardo dan Josua Satria Collins sebagai pemohon judicial review UU MD3 ke MK. Pemilih jalan tenang Revisi UU KPK juga. Good choice, Bro..

“Apakah kita masuk perlu DPR ?”, tanya Zico, aktivis mahasiswa ( kini alumni UI ) yang akan mengajukan judicial review UU KPK yang sudah disahkan revisinya oleh DPR lalu ( namun belum ditandatangani presiden/ belum diberi nomor dan belum masuk lembaran negara karena ada kesalahan ketik : usia termuda komisioner KPK terketik 50 tahun, seharusnya 40 tahun, sehingga berkas UU itu dikembalikan ke setneg. Dalam 30 hari berkas tsb otomatis jadi UU/ bernomor dalam lembaran negara sehingga 18 mahasiswa bisa memperbaiki gugatan JR Selasa kemarin yang dikembalikan MK karena belum sempurna. Judicial review/ uji materi ke MK dianggap lebih cepat ketimbang legislatif review di DPR jika tim pemohon ingin mengejar pelantikan komisioner baru KPK Desember ini. Jelasnya, tak ada kegentingan memaksa. Pemrotes jangan memaksakan kehendaknya pada presiden untuk mengeluarkan perppu, agar tak jadi problem besar berikutnya ). Pertanyaan menggelitik yang perlu dijawab oleh anggota DPR baru ( 2019-2024 ) yang kemarin ( 1/10/2019 ) dilantik dan beranggotakan 575 orang ( 49,7% berusia milenial, usia termuda 23 tahun ) dengan kinerja lebih baik.

Mengapa sampai muncul kegelisahan tsb ? Utamanya karena kualitas, kuantitas legislasi dan korupsi anggota dewan yang mengecewakan. Padahal penghasilan/ tunjangan wakil rakyat ini sudah fantastis ( termasuk yang tinggi di dunia ) dan ( setahu saya ) juga mendapat pensiun lumayan. Mantan anggota dewan senior Ceu Popong di acara “Hotroom” ( MetroTV, 1/10/2019 ) mengatakan, dari 560 anggota DPR 2014-2019, jika bisa hadir 100 orang saja di sidang paripurna, itu sudah hebat ( waktu ‘pengesahan’ Revisi UU KPK kemarin hanya dihadiri 77 orang/ tak quorum. Tanda tangan tanpa kehadiran fisik dua ratusan orang itu tak memenuhi aturan pengesahan/ menyalahi prosedur, kata pengamat Ray ). Tak heran target prolegnas tak pernah terpenuhi, bahkan tak sampai separuhnya, karena rapat-rapat di panja, komisi dan pansus juga jarang dihadiri anggota dewan kita yang ‘terhormat’. Rahmat Gobel, mantan menteri perindustrian, kemarin dilantik sebagai wakil ketua DPR dari partai Nasdem, mengatakan, akan berupaya memperbaiki kerja legislasi DPR, sedikitnya 50% dari target prolegnas. 100% masih sangat sulit karena sulitnya menyatukan persepsi ( dan memacu kedisiplinan/ kehadiran anggota tsa ).

KETUA MPR, DPR, DPD 2019-2024. Jadi mekar 10. Hhuuu..

Puan Maharani, mantan menko KIK jilid satu, putri Megawati/ ketum PDIP pemenang pemilu, otomatis menjadi ketua DPR 2019-2024 sesuai UU MD3 yang disahkan di akhir masa tugas periode lalu ( 27/9/2019 ), dengan 10 kursi pimpinan MPR dari sebelumnya 8, dulu 5. Dalihnya demi permusyawaratan/ mewakili segenap bangsa ( atau mengurangi konflik dengan biaya rakyat ).

Sekjen Plate mengatakan Nasdem akhirnya menyetujui pemekaran kursi pimpinan MPR dengan pertimbangan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan seperti kamar DPR. Kamar MPR mengedepankan kebersamaan : musyawarah untuk mufakat, sesuai fungsi kebangsaan/ sosialisasi 4 pilar dan fungsi strategis/ penggantian kepala negara di luar waktu 5 tahunan karena 5 kesalahan yang diatur dalam UUD 1945. Sedapat mungkin tidak voting. Seorang wakil di MetroTV mengatakan, bisa saja anggaran negara yang untuk 5 kursi dibagi untuk 10 kursi, sama rata-sama rasa, sehingga anggaran tetap hemat dan anggota MPR bisa musyawarah, ketimbang voting, membahas amandemen UUD 1945 ( hmm.. gelagat ke depan : bukan oposisi vs pemerintah, tapi wakil rakyat vs rakyat, jika tak aspiratif ). Lanyalla terpilih jadi ketua DPD. Cak Imin jadi wakil ketua DPR dari fraksi PKB.

Bambang Soesatyo, mantan ketua DPR, semalam ( Breaking News, MetroTV, 3/10/2019 jam 21.10 WIB ) terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPR ( dari fraksi Golkar pemenang kedua Pemilu 2019, DPD dapat 136 kursi, fraksi PDIP pemenang pertama Pemilu dapat 128 kursi di parlemen Senayan ). Ada 349 kursi ( 60% kursi DPR ) Koalisi Indonesia Kerja ( koalisi pemerintah ) pada pemilihan ketua MPR semalam. Tercatat 547 ( 96% kursi DPR ) orang sempat hadir di sidang pemilihan tsb.

MILENIAL ANTI DOMINASI SENIOR ?

Separuh anggota DPR 2019-2024 adalah muka lama. Melihat kinerja mengecewakan periode 2014-2018, mereka masih bisa bertengger di Senayan diduga karena kedekatan atau garis darah dengan sang ketum ( bertengger di urutan satu kertas suara ). Di hari pelantikan kemarin, cuitan netizen milenial terbanyak di emoji “anticipate” terhadap anggota baru, dan berpesan pada para wakil milenial ( usia 23-37 tahun ) agar tak kalah/ terseret dominasi anggota senior. Mereka berpesan begitu, mungkin karena merasakan alotnya perdebatan ‘status quo’ di tempat kerja. Disrupsi di era digital ini membuat sebagian pegawai senior seperti resisten/ resah ( merasa tersisih ) dengan kreativitas ( penguasaan teknologi 4.0 ) pegawai milenial. Dalam survei pemilu 2019, sekitar 40% ASN memilih 02/ PS yang mereka harap bisa mempertahankan keberadaan mereka dengan cara kerja lama.

Pengamat/ surveyor Yunarto waktu itu menyatakan optimis karena yang anti Jokowi ( berarti ) kian mengecil dibanding survei 2014, dan itu disumbang oleh pegawai milenial yang melek digital yang pro-reformasi birokrasi yang santer digaungkan Jokowi ( di Mata Najwa, wakil mahasiswa kerap menyebu “restorasi” dalam aspirasinya. Menguntungkan Nasdem, celetuk narsum lain seraya terkekeh ).

JUDICIAL REVIEW OKE.

Mahfud yang menawarkan solusi judicial review, legislative review atau perppu untuk polemik Revisi UU KPK mengatakan pada reporter MetroTV, jika DPR ‘kompak’ ini sampai mempertanyakan perppu ( jika jadi diambil Jokowi ) yang mencabut UU tsb atau menunda pelaksanaan regulasi yang sudah mereka buat bersama, presiden bisa berkata “memilih bersama rakyat” dalam isu ini ( 1 presiden bersama 154 juta rakyat/ 55 % suara pemilu 2019, lebih kuat dari 575 anggota DPR ) yang akan mendukung dan membelanya sepenuh hati, jika koalisi ‘kompak’ 9 fraksi di parlemen ini sampai berbuat aneh-aneh ( melenceng jauh ) dari aspirasi suara terbanyak Daulat Rakyat, termasuk selama amandemen UUD 1945 ( menghapus pilpres-pilgub langsung ? huh.. jangan coba-coba ya ).

DEMO HONGKONG TOLAK RUU EKSTRADISI. Baikan dong..

Demo pro-demokrasi di Hongkong selama berbulan-bulan menuntut pencabutan RUU Ekstradisi ( warga Hongkong yang mengkritik pemerintah China atau berbuat kriminal bisa diekstradisi ke pengadilan China. Setahu saya, koruptor di negara komunis itu dihukum mati, salah satunya, dengan cara dilempar ke kawanan buaya lapar. Hukum Indonesia menghukum mati koruptor yang mengulangi perbuatannya, dan pelaku korupsi di masa bencana atau krisis ekonomi. Narsum EMI mengusulkan revisi UU Tipikor : memberi hukuman minimal 5 tahun penjara bagi pelaku korupsi Rp 100 juta uang negara/ rakyat. Minimal 10 tahun penjara bagi maling min. Rp 500 juta. Minimal 20 tahun penjara bagi pencuri min. Rp 1 miliar, dst, agar hakim tipikor berani/ terkondisi memberi vonis berat terhadap para penggerogot uang rakyat ).

Lebih 300.000 aparat China diturunkan untuk menggilas pendemo pro-demokrasi di lapangan Tiananmen tahun 1989. Saya pribadi berpendapat agar para mahasiswa Hongkong yang sudah dituruti tuntutannya ( UU Ekstradisi dari ditunda, kini sudah dicabut ) tak perlu melanjutkan sampai menuntut memisahkan Hongkong dari China ( karena hukum internasional membolehkan penertiban negara berdaulat terhadap separatis no matter what, meski mengerahkan 300.000 aparat lagi, dst. Polda Jakarta yang menurunkan 16.000 polisi dengan pentungan, perisai, water canon, gas air mata, dan TNI memback-up dengan 7000 prajurit di demo KUHP 24-25/9/2019 sudah powerful, apalagi kalau 300.000 personel dengan tank lapis baja dan peluru tajam. Kalkulasi cermat dulu sebelum memaksakan diri ).

Negara ‘demokratis’ AS/ USA pun bisa diskriminatif pada warga kulit hitam saat bencana Badai Katrina beberapa tahun silam, meneror warga muslim pasca peristiwa runtuhnya 2 menara WTC ( 11/9/2001 oleh konspirasi zionis yang menyudutkan dan menyedot kekayaan negeri-negeri mayoritas muslim ) di seluruh dunia dengan agenda ‘perang terhadap terorisme’, dan menguasai emas, kekayaan alam rakyat Amerika ( bankir zionis mendirikan The FED yang mencetak dolar USD semaunya/ kurang jaminan emas dan mendikte keuangan dunia dengan mesin perang, menebar hutang, dan kini perang dagang ). Banyak warga milenial yang menganggur karena pekerja tuanya belum resign akibat tak cukup gajinya selama ini untuk menopang hari tua setelah pensiun. Bahkan, mereka tak punya jaminan kesehatan untuk seluruh warga Amerika ( Obama Care dicabut Trump ). Masih mendingan Indonesia yang punya BPJS ( meski tiap tahun defisit belasan triliun karena separuh peserta tak rajin bayar iuran ).

Demokrasi juga beresiko menelan banyak korban ( selama berdemo ) jika antara pemerintah dan rakyat tak seaspirasi. Kebebasan berpendapat/ berdemo tanpa supremasi hukum dan kematangan bernalar akan berujung anarki dan kehancuran negara ( contoh : Mesir, Sudan ). Saya pikir, pemerintah/ aparat Hongkong bisa membebaskan pendemo yang tak merusak fasilitas umum dan tak melukai aparat ( nilai aparat setara mahasiswa ). Yang merusak dan melukai diproses hukum secara proporsional dan adil untuk mengembalikan trust rakyat. HAM ( hak azasi manusia ) termasuk kebebasan berpendapat, bisa dibatasi/ dikesampingkan oleh 4 hal ( norma moral/ adat, Undang-undang, agama, ketertiban umum ) kata Hamdan, mantan ketua MK ( Mata Najwa, 2/10/2019 ) seingat saya. So, kenapa harus berkeras hati satu sama lain ? Warga regional di sekitar Hongkong perlu stabilitas politik dan keamanan di kawasan untuk survive di era Perang Dagang China vs Amerika. Ayolah, baikan saja.. ( mahasiswa Hongkong dengan prinsipal/ parlemen Hongkong ).

Seperti juga mahasiswa Indonesia dengan parlemen RI. Surya Paloh, ketum Nasdem, pemilik MetroTV, berpesan : agar parlemen jangan eksklusif, menutup diri terhadap aspirasi rakyat. Demikian pula, para mahasiswa/ demonstran jangan bersikap seolah yang duduk di Senayan bukan wakil mereka ( sampai menyampaikan mosi tak percaya ). Mari bekerjasama memperbaiki. Beri kesempatan pada anggota DPR untuk memperbaiki kinerjanya.

PERBAIKI SOSIALISASI RUU

Draft RUU DPR RI mestinya seprogresif sejumlah DPRD yang mengunggah progres draft perda ke website mereka dari waktu ke waktu sehingga warga bisa memantau dan memberi input berguna sebelum menjadi kontroversi yang memakan korban nyawa di jalanan.

Fadel Muhammad, wakil DPD, mantan menteri, mantan gubernur Gorontalo 2 periode mengatakan 5 syarat ketika mendukung Bamsoet menjadi ketua MPR, yaitu DPD dilibatkan dalam pembuatan kebijakan/ RUU terkait Transfer Daerah, Dana Desa, revisi Otda, APBN, keuangan daerah/ mitigasi bencana. Fadel berupaya DPD diperkuat ( hampir ) setara dengan DPR, not very, very weak seperti saat ini ( Prime Time News, MetroTV, 4/10/2019 )

Pengamat/ surveyor Qodari menyarankan agar parlemen segera membuat manajemen ( amandemen ) konstitusi ( UUD 1945 ) agar isu amandemen tak bergerak liar ke mana-mana ( bak membuka kotak pandora, setiap fraksi ngebet ubah pasal sesuai syahwat kepentingannya ). Tapi tetap konsisten dengan amandemen terbatas ( memperkuat DPD, GBHN 25 tahun, menghapus amandemen sebelumnya yang merugikan kepentingan nasional ), MPR jangan jadi lembaga tertinggi/ set back ke masa Orba. Pengawasan implementasi tetap di DPR ( dan DPD terkait otonomi daerah ).

Adanya manajemen di awal ini agar proses amandemen tak melebar dan berlarut-larut, agar UU Pemilu tak ikut keteteran direvisi sampai menelan ratusan nyawa lagi saat implementasi. Juga, jangan lupa, cukup sosialisasi dan aspiratif sehingga tak sampai didemo dan di-JR lagi.

DEMO PELAJAR DEMI SUBS ?

Jelang pelantikan anggota parlemen, Senin 30/9 dan Selasa 1/10 terjadi demo dari 9 kampus ( BEM SI ) dan sejumlah pelajar/ SMK tanpa aspirasi yang jelas ( ketika 4 RUU sudah ditunda ). Ketika ditanya wartawan, banyak dari mereka yang mengaku cuma ikutan teman berdemo dengan wajah tersipu malu-malu. Terlihat polisi mengarahkan para pelajar yang nyasar dan berpencar menuju tempat demo. Berbeda dengan demo mahasiswa ( 38 kampus ternama/ BEM RI ) 24-25 September 2019 yang menuntut penundaan pengesahan Revisi KUHP, yang jelas koordinasi dan aspirasinya. Kelihatannya mereka tak ingin kalah ‘trendi’ dengan kakak-kakaknya yang ‘keren dan seru’ seminggu sebelumnya di medsos.

Terlihat di “Now on Socmed” ( On the Spot, Trans7, 1/10/2019 ), kakak mahasiswa makan bersama aparat muda dalam satu nasi bungkus ( sepiring berdua ) di trotoar jalan. Mahasiswa lain mengenakan jaket almamater warna biru dengan sayap hitam hilir mudik menghibur viewer kanal youtube-nya. Spanduk-spanduk aspirasi yang heroik, lucu menggelitik atau dikoreksi EYD-nya oleh kemendikbud bertebaran di depan parlemen dan kanal medsos, menyita perhatian jagad nyata dan maya. Terlihat penjual cilok bersepeda di antara pendemo menjajakan dagangannya dengan semangat ketiban rejeki nomplok seperti pedagang juice yang riang menggelar lapak di dekat kerumunan mahasiswa pendemo. Kesempatan dalam kesempitan. Budaya selfie dan haus konten lebih mendominasi pendemo susulan itu. Tak mau kalah dalam jumlah subscriber. Indonesiana lagi.

Padahal saat itu, polisi dan prajurit TNI tengah berdebar menjaga upacara pelantikan wakil rakyat, setelah ditemukan banyak bom molotov di TKP. Tertangkap AB, dosen IPB ( tersangka perancang kerusuhan, menyiapkan senjata/ pedang katana, bom molotov, batu, menggerakkan massa dari daerah ) di TKP dan mantan KSAL yang menyuplai senjata berbahaya selama demo akhir pekan lalu ( 28-30/9/2019 ). AB sudah dinonaktifkan sebagai dosen IPB dan terancam dipecat sebagai ASN jika sampai dihukum 2 tahun penjara atau lebih. Polisi sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus AB ini ( Prime Time News, MetroTV, 3/10/2019 )

JALAN TENANG MAHASISWA KEREN

Syukurlah, 2 wakil mahasiswa di Mata Najwa ( Trans7, 2/10/2019 ) berinisitif mengajukan judicial review ke MK sebelum kadaluarsa 14 Oktober ini. Narsum pakar hukum Refly Harun saat itu bersedia membantu hal teknis sehingga diharapkan mereka bisa bermain cantik di sidang MK. Duet mahasiswa yang mengajak rekan mahasiswa lain untuk bergabung memperkuat tim JR muda ini ( berpengalaman menang gugatan ayat “tak boleh mengkritik” anggota DPR di UU MD3 lalu ). Keduanya akan menggugat “rangkap jabatan” sebelum pelantikan komisioner KPK bulan Desember 2019 nanti.

Soal ketua KPK terpilih Firli/ mantan kapolda Sulsel, ketua IPW ( Indonesia Police Watch ) justru sangat mendukung Firli dan memberi kepercayaan padanya untuk membenahi kinerja KPK. Tuduhan pada Firli tak sepenuhnya benar, menurutnya. Soal memberi kepercayaan/ memberi kesempatan pada 9 pansel KPK dan 5 komisioner KPK terpilih, saya sependapat.

Soal Dewan Pengawas yang memberi izin penyadapan pada KPK ( tidak melalui pengadilan seperti Polri, Kejagung, BNN ) dan pasal lainnya, mari kita lihat wisdom 9 hakim MK ( sebagai pembuat ‘UU’ cadangan rupanya lembaga MK produk reformasi ini lebih diandalkan warga negara +62 ) dan sportivitas/ kematangan berdemokrasi generasi milenial untuk menerima hasil/ putusan MK dengan legowo ( isu sama dalam perkembangan jaman bisa berbeda hasilnya di kemudian hari ). Tetap semangat.

Jelasnya, separuh produk legislasi DPR berakhir dengan JR di MK. Bahkan ada UU yang dicabut seluruhnya oleh MK. Bayangkan, 560 anggota DPR terpilih dari 263 juta penduduk Indonesia itu bisa keok dengan 9 hakim MK nan bijaksana. Powerful.

Terbersit rasa bangga melihat adik-adik mahasiswa, meski beresiko diancam oknum lembaga negara dan mempertaruhkan masa depan studinya, demi berkontribusi pada negara, mau bersusah payah menempuh jalur hukum/ judicial review ( ketimbang ribut di jalanan ). Makasih ya. Indonesia masih punya harapan cerah dengan bakti muda nan tenang seperti mereka ..

*****

UPDATE WAMENA dan AMBON :

Wakil mahasiswa di Wamena meminta maaf atas peristiwa kerusuhan di daerahnya pada 23/9/2019 lalu ( Redaksi Pagi, Trans7, 5102019 ). Sejumlah pelajar terlihat mengecat bekas vandalisme demo pelajar pada 28-30/9/2019 lalu. Wakil OSIS/ pelajar di Jakarta itu mengatakan, bahwa pelajar pun bisa beraksi damai dengan membersihkan dan memperbaiki sisa demo anarkis yang dilakukan sejumlah oknum pelajar kemarin ( Prime Time News Pagi, MetroTV, 5102019 ).

Komunitas “Rumah Zakat” akan mengirimkan 5 relawan medis ( dokter, perawat ) dan 10 relawan posko sosial ke Wamena dan korban terdampak Gempa Ambon ( PRSSNI, 3/10/2019 ). Mereka akan membuat dapur umum bagi 50.000 pengungsi Gempa Ambon dan merawat korban luka. Sekitar 30 orang tewas ( termasuk prajurit TNI yang membebaskan 300-an sandera tahun 2017 ) dalam demo rusuh Wamena ( 23/9/2019 ), dan 8000 warga pendatang ( Sumbar, Sulsel, dll ) yang mengungsi saat pembakaran kios dan pamer kekerasan perusuh/ KMPB saat demo rekayasa dipicu hoax rasis guru pendatang pada muridnya yang sebenarnya tidak ada. Selama demo rusuh, warga pendatang berlindung di gereja-gereja dan masjid-masjid di Papua, tanda warga Papua pada dasarnya menerima para pendatang ( dan pendatang mestinya menerima pekerja dan rekanan/ mitra dari orang asli Papua sehingga terjalin rasa sayang dan saling menghargai/ integrasi sosial ).

PAPUA : BEDA KEPALA, BEDA VISI. SOLUSINYA..

Rudi, mengaku orang asli Papua di Jayapura, masih mempermasalahkan perjanjian New York 1962 ( padahal Pepera 1969 sudah dilewati dan diakui dunia internasional/ PBB bahwa Papua bagian sah dari NKRI ). Sebagian mahasiswa Papua yang kurang baca sejarah juga mudah dibelokkan/ dikibuli oleh media/ pihak asing yang tak berkontribusi apa pun bagi kemajuan Papua ( selain merecoki/ menebar hoax ). Kolonial Belanda atau pun sekutu/ AS-Inggris tempat separatis BW menebar fitnah, tak pernah membangun Papua. Masa Gajah Mada, Papua adalah bagian Nusantara ( ada peninggalan keris Papua ). Tahun 1949, Ratu Belanda mengakui tanah jajahannya ( Nusantara, termasuk Papua ) telah merdeka sebagai satu entitas, negara Indonesia. Fakta bahwa 5 danramil/ prajurit dan 2 pelaku rasis di Wisma Kalasan, Surabaya, sudah dihukum polisi juga tak disimak Rudi. Dia malah rewel mempermasalahkan 2 pelaku pematahan bendera ( padahal polisi juga lagi nguber VK dan 2 wartawan asing, terduga pematah bendera/ pemicu rusuh Surabaya yang berstatus DPO buruan Interpol itu ). See ? ( dalami dulu latar belakang masalah dari sumber kredibel, jangan asal sikat/ rusuh ). Look at the whole picture..!

Agus, pemirsa EMI yang ASN di Papua, menyarankan, agar kepala kampung yang tahu kondisi real di lapangan mestinya diajak dialog oleh Istana, bukan cuma ketua adat yang tak tahu persis persoalannya. Info di atas biasanya tak sampai ke bawah ( secara utuh ), begitu pula sebaliknya ( jika melewati sekian kepala/ meja ) sehingga rusuh terjadi lagi di daerah lain, karena akar masalah tak pernah diketahui secara jelas. Sungai di hulu keruh/ tak jelas, maka di hilir pun air sungai tak jelas, sehingga ketika grass root dipicu persoalan kecil saja, langsung terbakar amuk, seperti tak tertahankan. Distrust.

Sejak 4/9/2019 ada sekitar 1400 penambang tradisional ( asal Manado, Toraja, dll ) dari pegunungan Bintan mengungsi ke Kab. Bouven Digul ( Headlines, MetroTV, 7/9/2019 ) karena ada penyerangan. Mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing setelah semalam menginap di Polres Bouven Digul, menurut reportase Desi Fitriani.

Di Wamena, lebih banyak pendatang ketimbang orang Papua asli ( seperti Kota Bandung sejak masa kolonial Belanda, yang disebut Parisj van Java, warga pendatang lebih banyak dari orang Bandung asli ), itu tanda orang Papua menerima pendatang, kata narsum Kansong di EMI ( MetroTV, 30/9/2019 ). Kaum separatis setelah gagal menciptakan konflik vertikal, antara negara dan warga Papua berkat kesabaran aparat yang paham situasi, kini kelompok separatis/ KMPB berupaya menciptakan konflik horisontal antara Papua pendatang dan Papua asli dengan hoax rasis guru pendatang ketika mendisiplinkan murid asli Papua, dengan harapan bisa menarik perhatian internasional, seolah negara Indonesia tak bisa melindungi segenap rakyatnya di Papua.

Solusinya : refleksi, koreksi, rekonstruksi, rekonsiliasi. Aktor negara bertemu aktor adat dengan gesit seperti kasus Sulawesi Utara sehingga masalah pemicu tak keburu rusuh seperti dulu di Maluku dan kemarin di Papua. Lalu memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan Otsus. Lakukan literasi medsos seiring pembukaan perlahan akses internet di Papua. Tiga tersangka perusuh yang demen pamer kekerasan di Wamena pada 23/9/2019 sampai menewaskan 30 orang harus diproses hukum secara proporsional. Tak ada yang dianakemaskan. Orang Papua asli, Papua pendatang dan aparat jika bersalah, semuanya sama-sama dihukum agar paham perbuatan buruk melanggar hukum tak boleh dillakukan di sini. Semoga Wamena, Papua, kembali damai. Amiin.

420 BEASISWA S-1 DARI MEDCOM

Medcom.id ( MetroTV, 4/10/2019 ) menawarkan 420 beasiswa S1 senilai Rp 40 miliar dari 21 perguruan tinggi swasta unggulan kepada generasi muda Indonesia ( termasuk putra Papua ) dengan cara mendaftar dan mengikuti seleksi OSC ( online scholarship competition ). Don’t miss it.. ! ( buruan daftar )

KPAI LARANG PELAJAR DEMO

KPAI ( komisi perlindungan anak Indonesia ) dan Kemendikbud sepakat melarang pelajar/ SMK ( di bawah umur/ di bawah 18 tahun ) ikut kegiatan politik ( demonstrasi, kampanye ) sesuai UU Perlindungan Anak.

KPI vs SPONGEBOB. Revisi UU Penyiaran juga ?

KPI ( komisi penyiaran Indonesia ) di acara “Q & A” ( MetroTV, 29/9/2019 ) menjelaskan, kenapa pihaknya melarang segmen kekerasan ( anak memukul ortu ) di episode film kartun “SpongeBob”. Karena serial tsb di negeri asalnya dikategorikan untuk remaja, bukan anak-anak seperti di sini ( jam anak dengan BO/ bimbingan orang tua diputar pukul 16-17 WIB ) yang faktanya diputar di sembarang waktu ( kalau ditonton anak mestinya diputar jam 4-5 sore ). 5 komisioner KPI mengusulkan revisi UU Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan jaman. Adanya video youtube, video streaming ( jaringan akses data ) di internet ( media online, medsos ), rupanya masih perlu diawasi ( mesti sudah diawasi Kominfo / UU ITE ) seperti halnya radio dan TV ( jaringan frekuensi ) yang sudah diawasi KPI untuk menjaga akhlak bangsa.

Infotainment dianggap bukan karya jurnalistik ( sehingga tidak diawasi Dewan Pers/ UU Pers ) namun dikategorikan hiburan sehingga diawasi LSI ( lembaga sensor Indonesia ) seperti halnya karya film/ sinema. P3SPS menjadi pedoman KPI dalam bertugas ( UU no.32 tahun 2002 ). Independen, bukan corong sensor pemerintah.

Well, kita akan lihat draft dan kritisi revisinya.. agar tak mengekang kreasi juga tak kebablasan kebebasan ekspresinya. Ketertiban umum membatasi HAM, remember…

RENCANA KENAIKAN IURAN BPJS

BPJS tekor Rp 10,98 tahun 2018 ( akumulasi sejak tahun 2014 mulai beroperasi ). Tiap tahun BPJS defisit sekitar Rp 12 triliun untuk mengganti klaim biaya pengobatan masyarakat yang diajukan rumah sakit dan faskes tingkat pertama. Pemerintah lalu mengatasi defisit BPJS dengan bantuan dana Rp 4,9 triliun dan Rp 5 triliun dari menaikkan cukai rokok.

Fakir miskin dan anak terlantar diurus negara, begitu bunyi UUD 1945. Jadi BPJS perlu dipertahankan dengan memperbaiki manajemen internal dan gaya hidup sehat masyarakat. Permintaan fasilitas mewah dan rapat mahal orang-orang BPJS perlu diselidiki dan diefesienkan. Dibatasi 3 anak saja dalam satu KK peserta BPJS yang ditanggung biaya pengobatannya seperti waktu masih Askes, karena program KB tidak jelas keberhasilannya. Orang beranak pinak hingga belasan, semaunya. Wanita terlalu tua ( di atas 35 tahun ) masih terus melahirkan anak dengan komplikasi persalinan yang menelan biaya besar, juga sesudahnya ( anak down syndrome ). Orang baru bayar iuran setelah merasa kurang sehat atau jatuh sakit. Dua minggu setelah bayar, lalu minta dirujuk ke RS untuk bedah jantung atau cuci darah. Setelah dioperasi, seret bayar iuran lagi ( mestinya BPJS mengamati dan menerapkan denda tambahan bagi peserta semacam ini ).

Sekitar 27.000 data peserta BPJS/ BPI tidak valid menurut BPKP. Suminto/ wakil Kemenkeu, Timboel Suhardjo dan Mundiharno/ wakil BPJS membahas sistem JKN yang kini menanggung tunggakan 49% peserta mandiri ( 37 juta orang ). Hanya 51% peserta mandiri BPJS yang kini masih aktif bayar iuran tiap bulan. Hutang BPJS per 30 April 2019 sebesar Rp 5,3 triliun ke rumah sakit. Komisioner Angger Yuwono menyebutkan, ada 68.000 outlet pembayaran BPJS. Cara NHIS/ BPJS Korsel dengab mendebet tabungan/ aset peserta. Dalam Inpres no.8 th 2017 ada sanksi administrasi dan sanksi pelayanan publik.

Sebaiknya diaudit dulu manajemen BPJS dan RS ( klaim fraud, aturan operasional ), benahi dan efesienkan dulu. Jika masih kurang, baru disesuaikan iurannya sesuai kemampuan masyarakat. Program Obama Care yang menyedot 20% anggaran AS kini tak diteruskan Trump.

LAYANAN KESEHATAN KOMUNITAS DI AS vs BPJS DI INDONESIA

Hari Kesehatan Dunia ( Word Health Act ) diperingati tiap 7 April ( lahirnya WHO ). Di AS, jaminan kesehatan negara untuk warganya hanya berlaku bagi lansia berumur 65 tahun ke atas, sehingga warga yang lebih muda harus merogoh ribuan dolar dari koceknya sendiri untuk membayar pengobatannya. Lalu, sejumlah komunitas meluncurkan gerakan Affordable Health Act untuk menyantuni pasien kurang mampu. Mereka mendirikan klinik dan melayani para pasien yang rela antri di depan klinik sejak kemarin ( bermalam di kendaraan yang mereka tumpangi ) sampai habis lebih Rp 3 miliar per harinya.

Beruntung di Indonesia, di masa pemerintahan Jokowi ini, warga Indonesia sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan yang terjangkau, cukup dengan membayar iuran mulai Rp 25.500 per orang per bulan ( bahkan gratis bagi fakir miskin/ peserta tanggungan negara/ PBI ).

Namun, sejak BPJS defisit bahkan diproyeksikan mencapai Rp 19 triliun tahun ini ( pemerintah terpaksa menalangi ) muncul rencana kenaikan iuran untuk semua kelas ( 1, 2, 3 ) menjadi sekitar 2 kali lipatnya mulai Januari 2020. Kelas 3 yang direncanakan naik jadi Rp 42.000 banyak diprotes peserta dan pengamat. Di antaranya, karena masih perlu diverifikasi jumlah peserta PBI ( puluhan ribu ) yang sudah meningkat status ekonominya sehingga tak perlu ditanggung negara iuran BPJS-nya. Siapa tahu dengan begitu, peserta kelas 3 tak perlu naik jumlah iurannya. Setuju ? ( supaya pemerintah juga tak berat menanggung iuran PBI ).

ROBOT BAGI PENDERITA ALZEIMER

Sekitar 7,5 juta orang AS terkena penyakit pikun ( alzeimer atau dimensia ). Mereka diberi robot binatang peliharaan agar lebih rileks dan terhibur, karena menurut riset, senyum bisa meningkatkan kualitas hidup manusia ( VOA, Dunia Kita, MetroTV, 14/4/2019 )

INDEKS BAHAGIA PBB. Indonesia ?

Indeks happines PBB menyebutkan, negara Finlandia, Islandia, Norwegia, Denmark, Austria, Selandia Baru, Kanada adalah negara terbahagia di dunia ( WhatsUp America, VOA & K-Lite FM, 22/3/2019 ) Indonesia ada di urutan 92 dari 156 negara.

Biaya bersalin sekitar 60 USD di Finlandia, sekitar 12.000 USD di AS.

Saat ini, 780 juta orang tak punya akses terhadap air bersih, menurut Unicef PBB. Salah satu yang terparah adalah Mozambiq, di mana warganya harus jalan kaki sejauh 5-30 km untuk mengambil air demi memenuhi kebutuhan harian mereka.

Pekerja di Swedia yang cukup bekerja 37 jam per minggu ( tak boleh kerja lebih dari 9 jam per hari ), menjadi karyawan terbahagia di dunia, dan lebih produktif dari waktu sebelumnya ( K-Lite FM, 9/9/2019).

PELUNCURAN MOBIL ESEMKA ( dan mobil listrik ITB )

Dirintis sejak Jokowi masih walikota Solo 10 tahun lalu ( digunakan sebagai mobil dinas Jokowi ). Mobil karya anak bangsa ( siswa SMK ) yang dulu cuma mimpi, kini jadi kenyataan : mobil dengan brand dan prinsipal lokal ( 60% kandungan lokal/ komponen diproduksi sekitar 1500 UKM di Solo ) telah diproduksi seorang investor ( PT. Solo Manufaktur Kreasi ) dengan harga sekitar Rp 90 juta ( off the road, Rp 110 juta on the road ). Tak disematkan label mobil nasional ( mobnas ) karena kita punya pengalaman buruk dengan sanksi WTO atas mobnas Timoer ( pioneer HMP/ TS ) sampai tutup Januari 1998 ( mobil dibuat di Korsel tapi bebas bea masuk/ pajak ditanggung negara alias disubsidi habis dan dipaksa dibeli instansi, menyalahi aturan free trade ).

Selanjutnya, kita berharap Esemka bisa membuat mobil Rajawali warna hitam dan pick-up Bima warna putihnya dengan energi listrik seperti trend saat ini yang ramah lingkungan. Bisa membuat mobil SUV, MPV yang digemari keluarga Indonesia. Bisa membuat bis dan truk dengan energi listrik atau hybrid dengan biofuel ( top abis jika bisa bikin buldozer, eskavator, stoom walls, mobil pemadam kebakaran juga. Kampus ITB juga tak mau kalah; dengan membuat mobil listrik dan angkutan desa yang akan ditebar di wilayah pedesaan Jabar untuk memudahkan para petani dan nelayan meningkatkan kesejahteraannya ).

Jika volume produksi sekarang 25.000 unit per tahun bisa ditingkatkan maka harga mobil Esemka bisa ditekan lebih terjangkau lagi. Mobil mulai dibeli instansi sebagai dukungan atas penyerapan inovasi dan tenaga kerja lokal dan pick up dibeli BUMDes untuk angkutan produk nelayan, petani, material untuk pembangunan desa. Layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, bengkel Esemka harus disiapkan jika mobil Esemka mau merambah ke luar Solo dan bersaing dengan brand ( luar negeri ) yang sudah lebih dulu eksis di Indonesia ( EMI, 9/9/2019 ). Semoga mobil listrik produksi dalam negeri bisa menjadi tuan di sini dan membanggakan.

DIRGAHAYU TNI KE-74. PROFESIONAL, KEBANGGAAN RAKYAT.

Perayaan HUT TNI masih dipusatkan di Lanud Halim, Jaktim, dihadiri presiden Jokowi, wapres JK & Ma’ruf, Moeldoko, Panglima TNI Hadi, kepala staf tiga matra hankam RI dan para undangan. “Cinta tanah air dan udara Indonesia”, seru host defile ketika 157 pesawat tempur ( dari sekitar 400 pesawat yang kita miliki ) dilibatkan dalam atraksi udara yang menawan, disusul aksi terjun payung para prajurit TNI. Enam pesawat Jupiter Aerobatic Team bermanuver cantik membentuk hati dengan kepulan asap putihnya.

Pesawat CN 235 untuk patroli udara maritim juga turut berparade. PT. Pindad di Kota Bandung bisa membuat panser Anoa, Sanca, Hanoman, dan banyak alutista kita. Tim menembak TNI-AD sampai 12 kali juara dunia dengan.senjata produksi dalam negeri. Indonesia mendapat hibah sekitar 60 pesawat tempur F-16. Sejumlah tank Scorpion buatan Jerman juga terlihat melintas di depan para tamu undangan.

MPD, ToT ( transfer teknologi ) kapal selam menyusul akan dilakukan PT.PAL, Surabaya. Malaysia, Filipina, sejumlah negara Arab dan Asia Selatan sudah membeli alutista dari Indonesia. Jarak sejauh 1000 km ( dengan dipasang alat tambahan ) kini sudah bisa dijangkau dengan senjata produk Indonesia ( baca : kekuatan hankam menjangkau seluruh wilayah nusantara ). Defile alutista Indonesia dimeriahkan dengan pasukan parade sebanyak 6.806 personel dengan seragam korps, senjata dan kendaraan penunjang operasional. Pramuka dan Resimen Mahasiswa ( Menwa ) sebagai komponen cadangan bela negara/ non organik ikut berdefile setelah kelompok marching band berseragam biru putih. Semua peserta defile ketika melintas depan tenda kehormatan memberi hormat pada presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata RI.

Laksamana madya Taufiq, kepala Bakamla RI, menjelaskan bahwa Bakamla ( Badan Keamanan Laut ) adalah lembaga di bawah presiden yang dibentuk tahun 2014 dengan UU dan Perpres. Bakamla terdiri dari personel TNI-AL ( juga berkoordinasi dengan TNI-AU dan TNI-AD ), KKP, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, dan bertugas menegakkan hukum di teritori laut Indonesia dari penyusupan asing, pencurian ikan, penyelundupan, bajak laut/ teroris, dsb ( Taufiq pernah ditugasi membebaskan sandera WNI dari perompak militan di perairan Somalia ).

Bakamla dibentuk sebagai coast guard yang soft power ( defense/ operasi penegakan hukum ) bukan ofensif ( tempur ) agar tak menimbulkan ketegangan di kawasan regional. Taufiq berharap Bakamla bertahap menjadi lembaga independen ( diatur UU ) seperti umumnya coast guard di dunia.

Muradi, pengamat militer/ hankam mengatakan, Indonesia perlu memperkuat hankam di Papua karena negara tetangga ( Australia, Papua Nugini ) masih memberi tempat/ permisif pada kelompok separatis yang merongrong kedamaian di Papua ( cocok dengan rencana Istana Presiden yang akan dibangun tahun 2020 di Papua ).

Laksdya ( purn ) Iskandar Sitompul, mantan kapuspen TNI, mengatakan, masih suka berdiskusi dengan para yuniornya yang masih perwira aktif. TNI rutin berkoordinasi ( info, intelijen, strategi ) dengan kekuatan hankam negara tetangga untuk menjamin keamanan di kawasan regional. Anggaran TNI yang semula Rp 109 triliun akan ditingkatkan menjadi Rp 133 triliun. Sebanyak 800.000 prajurit ( 400 ribu personel aktif, 400 ribu personel cadangan ) siap menjaga NKRI ( didukung segenap rakyat Indonesia/ 265 juta WNI yang wajib bela negara/ Hankamrata ) plus alutista yang terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dengan capaian saat ini, kekuatan tempur Indonesia kini di urutan 15 dunia ( dari 136 negara yang disurvei situs Global Firepower ).

Dalam rangka membangkitkan rasa nasionalisme generasi muda ( siswa PAUD, SD sd mahasiswa ), pada 5 Oktober ini, mengunjungi Museum Pusat TNI-AU Dirgantara Mandala di kawasan kompleks TNI-AU Yogyakarta. Ada pesawat pertama yang diterbangkan anak bangsa, yaitu Adisucipto pada Oktober 1949, yang kini menjadi nama bandara utama di Yogyakarta.

Selamat HUT TNI ke-74. Semoga kian kuat dan berjaya menjaga NKRI dan kita, bangsa Indonesia…

************

“Tari Jawa/ Srimpi”- by Vitrisa, 2017. Culture Love : Paper Drawing.

Revisi KUHP + 3 RUU Ditunda. Ricuh Demo sebelum JR. Gempa Ambon. Geliat Pariwisata di Daerah. Papandayan Jazz Festival 3-5 Okt 2019 di Bandung, Euy..!

leave a comment »

“Bersenang Memperbaharui Semangat. Playing Jazz with My Family” – by Vitrisa ( motif Batik Bandung, Jabar, dengan burung cangkurileung, bunga patrakomala ). Culture Love : Parenting Painterly Drawing.

Terjawab sudah. Kenapa tiba-tiba tayangan Editorial Media Indonesia ( EMI, MetroTV ) pada Sabtu itu berubah jadi tayangan musik jazz beberapa kali. Rupanya itu upaya manajemen Hotel Papandayan mempromosikan even The Papandayan Jazz Festival ( TPJF ) yang akan digelar 3-5 Oktober 2019 yang kini masuk tahun kelima. TPJF ibarat mercusuar bagi acara TPJ Weekend, 2 kali seminggu, diisi musisi jazz lokal, yang beberapa rekamannya ditayangkan pada Sabtu tsb di MetroTV ( selanjutnya diisi promo wisata Jabar oleh stasiun MetroTV Bandung ). Seorang pengunjung setia diwawancara, mengapa dia begitu getol nonton TPJW.

Dia mungkin seperti saya, yang dengar bapak tiup saxophon tiap pagi. Aktor Reza Rahadian, pemeran film “Tjokroaminoto” ( gurunya Soekarno ) di acara “Perspektif” ( MetroTV ) juga mengaku hal yang sama ( lagu kesukaan orang tua ‘merasuki’-nya karena disetel tiap hari ). Saya sampai bisa main lagu bosanova “The Girl from Ipanema” dengan tuts piano, lagu swing “Fly Me to The Moon”- Frank Sinatra, “The Way We Were”- Barbara Streissand, “My Funny Valentine”, “Summer Time”, “This Masquerade”- George Benson, sampai lagu jazzy “Water Fouintain”- nya David Foster.

Maklum 2 bulan pertama di Kota Bandung setelah 4 tahun tinggal di Manado, Sulawesi Utara, kami menginap di hotel depan Hotel Papandayan. Bapak juga main saxophon dengan grup band-nya di Hotel Papandayan, Savoy Homman, Horizon, dsb, menyalurkan hobby dan memperbaharui semangat kerjanya di PT. Pos Indonesia. Setelah wafat, tak ada yang membangunkan saya dengan suara saxophone, dan memantau saya bermusik sehingga saya tak berpiano lagi, karena itu bukan passion saya. Butuh kecerdasan audio untuk unggul di bidang musik. Dari hasil tes kecerdasan, saya lebih ke visual dan bahasa sehingga saya menekuni 2 bidang ini. Kawan dan keluarga juga menyebut saya bukan pianis, tapi pemikir, analis, bijak ( kritis, analisis, kreatif adalah 3 kemampuan manusia yang belum bisa ditiru robot Sophia di “Q & A”, MetroTV, 22/9/2019. AI / kecerdasan buatan menjadi tantangan bagi pekerja di masa kini dan mendatang. Terus upgrade diri agar pendapatan kita tak tergusur oleh kecanggihan robot ). Musik jazz masih mengiringi saya beraktivitas. Rasanya cool, adem, menenangkan…

Buat pengunjung setia dan penikmat musik jazz di Bandung-Indonesia, bisa menyegarkan diri dengan hadir di TPJF 2019 dengan lebih dulu membeli tiket Soprano Pass Rp 350 ribu ( berlaku 1 hari ), tiket Tenor Pass Rp 100 ribu ( berlaku 1 hari ) atau tiket Alto Pass Rp 1 juta ( berlaku 3 hari ) di : http://www.thepapandayan.com
untuk ditukar gelang dan voucher makanan ringan/ berat di “Hotel Papandayan” di Jl. Gatot Subroto 83, Bandung 40262. Jawa Barat – Indonesia. Telpon: +62 22 7310 799 . Faks: +62 22 7310 988
IG @thepapandayan

HARI PERTAMA ( 3 Oktober 2019 ) akan tampil 57justik, Nadine Trio feat Agis Kania, JOC feat Imelda Rosalin, Six Soul, Salamander Big Band feat Syaharani, hingga Glenn Fredly. Juga, musisi jazz asal Belanda persembahan dari Erasmus Huis, Sanne Rambags-Under The Surface, serta kumpulan musisi yang akan memberikan tribute bagi Benny Likumahuwa.
VENUE :
Di Suagi Grand Ballroom : Glenn Fredly, Big Band Salamander, dan penghargaan untuk Benny Likumahua. Di Mirten Lounge, menonton 57 Kustik, Nonaria, Sanne Rambags – Under The Surface, dsb. Di panggung TP : Nadine Kuartet, dan JOC ( Jeffry Tahalele, Oele Pattiselanno, Cendy Luntungan) feat Imelda Rosalin. Di HB Grill Garden: Teman Baru, dan Enam Jiwa.

HARI KEDUA ( 4 Oktober 2019 ), diisi Harra Band-Fajar Adi Nugroho, Grace Sahertian, Barry Likumahuwa, David Manuhutu, reuni Krakatau, hingga Tulus.
VENUE :
Di Suagi Grand Ballroom : Tulus & Krakatau Reunion. Di Mirten Lounge : Nikki Manuputy – Saxx di kota, VMS (Venche Music School), Bedah Film: John Coltraine ( narsum : Agus Basuini & Aji Wartono ) pertunjukan jazz oleh Dennis Junio Quartet, dan Nissan Fortz Project. Di panggung TP : Perjalanan ke Pulau Ajaib ( Barry Likumahuwa, David Manuhutu, Matthew, Grady, Bubu Giri, Albert ), dan Grace Sahertian. Di HB Grill Garden: Co Exist.

HARI KETIGA ( 5 Oktober 2019 ), akan tampil barisan musisi dari Depot Kreasi Seni Bandung (DKSB), Balawan & Friends, D’Cinnamons, Elemen Nusantara, Dwiki Dharmawan, Danilla, serta Maliq & D’Essentials.
VENUE :
Di Suagi Grand Ballroom : Maliq D’Essentials & Danilla Di Mirten Lounge: Balawan, Blue Ocean Project, DKSB, dan Klinik Gitar & Pertunjukan: Jubing & Opik. Di panggung TP : Dwiki Dharmawan – Album Hari Ketiga, dan Element Nusantara. Di HB Grill Garden: Darah Baru, dan D’Cinammons.

TPJF di Suagi Grand Ballroom, Mirten Lounge, TP Stage, Tropical Garden, dan Pool Deck ini di-intro/ didahului dengan pemanasan/ pre-event berlabel “Interupsi Jazz” untuk mengenalkan jazz dan kampanye TP Jazz 2019. Penampilan Harra Music dan 5 Petani itu akan digelar di Lobby Hejo Mall 23 Paskal pada 20, 25, dan 27 September, serta di Jalan Braga pada 25 September.

TP Jazz Fest 2019 juga akan menghadirkan art exhibition bertema jazz : seniman dari Terikat, himpunan mahasiswa seni kriya ITB akan mempresentasikan ekspresi jazz di pintu masuk lokasi acara dan diramaikan “Pasar Jazz” sebagai bentuk dukungan untuk produk lokal, khususnya UMKM Bandung dan Jawa Barat ( PR, 21/9/2019 )

Seru kan.. don’t miss it..

MENGGELIATKAN PARIWISATA DI DAERAH ATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN & CEGAH PERKAWINAN ANAK.

Menggeliatkan pariwisata butuh visi kuat dan kreativitas kepala daerah untuk mewujudkannya. Contoh, bupati Banyuwangi, Azwar Anas yang sukses menyulap wilayah terpuruk menjadi primadona pariwisata mengejar popularitas Bali.

Ada 10 ‘Bali Baru’ yang pernah ditarget pemerintah untuk menggenjot sektor pariwisata menjadi sumber devisa pertama Indonesia. Terakhir, setahu saya, pemerintah memfokuskan 4 destinasi wisata ( sesuai ketersediaan anggaran dan kesiapan infrastruktur ) yaitu : Borobudur-Jateng, Labuan Bajo-NTT, Mandalika-NTB, Danau Toba-Sumut. Beberapa minggu lalu, Jokowi melihat progres Toba dan memberdayakan perajin kain etnik di sana sebagai pilihan cindera mata.

Pemirsa EMI ( 31/7/2019 ) dari daerah lain mengharapkan kedatangan presiden karena dianggap lebih teliti melihat kekurangan dan potensi daerah, lalu mampu menggerakkan para stakeholder-nya untuk pemberdayaan daerah tsb. Banyak kepda yang tak visioner dan tak inspiratif memberdayakan pariwisata di daerah, sehingga mereka terus melanjutkan kegiatan produksi yang tak ramah lingkungan warisan pendahulunya : seperti penambangan emas liar yang mengubur puluhan pekerja di Sultra tempo hari. Eksploitasi marmer yang merusak Karst Citatah yang merupakan situs Bandung Purba ( MetroTV, 3/8/2019 ). Juga penggalian batubara serta pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang merusak kelestarian hutan ( flora fauna ), mencemari udara dan sungai.

Itu sebabnya perlu kebijakan tata ruang, penegakan hukum dan partisipasi publik untuk menjaga keberlangsungan alam dan penduduknya. Jangan dibiarkan pengusaha atau warga membangun perumahan atau pertokoan di lahan yang bukan peruntukannya sehingga menyebabkan banjir dan longsor ( karena kawasan resapan air diganti pengerasan beton ). Jangan dibiarkan warga membangun kios-kios liar di jalur menuju gerbang obyek wisata sehingga terlihat kumuh penuh sampah bikin turis risih, atau dibiarkan membangun di tepi pantai ( kurang 500 meter dari garis pantai ) sampai tersapu tsunami seperti bencana Banten tahun lalu ( gempa 6,9 SR pada 2/8/2019 jam 19.03 kemarin terasa sampai ke Bandung ). Agar tak perlu terjadi bentrok satpol PP dengan warga yang kadung membangun, waktu penertiban tata ruang. Warga harus concern/ peduli, proaktif memantau, dan mudah mengakses masterplan tata ruang/ land-use wilayahnya sehingga tak salah membangun atau dirugikan di kemudian hari.

Desa yang tak punya seni tradisi bisa membuat keunikan untuk menarik wisatawan. Misal, membuat festival rock dengan desa yang dicat warna warni dan para pemudanya fasih Inggris untuk mengajak turis berkeliling spot menarik di desanya. Banyak cara kreatif bisa digali dalam dialog antar warga. Mulai aja dulu..

KERUSAKAN LINGKUNGAN, MINYAK TUMPAH DI KARAWANG.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi terdampak tumpahan minyak (oil spill) Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Rabu (7/8/19) yang mencemari area pantai di Kabupaten Karawang dan Bekasi ( Kompas ). Saat itu Kang Emil belum mendapat jawaban penyebab kejadian itu, apakah dari gempa bumi atau akibat kesalahan teknis ( setahu saya, kemarin diberitakan, Pertamina berhasil melakukan pengeboran minyak lepas lantai di kawasan tsb ).

Jika masalah teknis pipanya, berarti itu jadi lampu kuning buat pipa lainnya atau memang karena kebencanaan walaupun teknologi pipanya bagus, itu mungkin jadi musibah, sambung Emil seraya meminta Pertamina segera menuntaskan pembersihan gumpalan minyak tersebut ( seingat saya, nelayan dan warga sekitar lalu dikerahkan dan diberi upah untuk membersihkan, sebagai ganti belum bisa melaut/ menambak ikan )

Ridwan Kamil memantau progres penyumbatan titik kebocoran relief well/ sumur emergensi dari waktu ke waktu secara kunjungan langsung ke TKP maupun melalui koordinasi dengan para bupati yang daerahnya terdampak. Emil meminta pemda membentuk tim untuk mencatat kerugian seobyektif mungkin, dan meminta masyarakat terdampak memberi informasi tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Dalam rentang 10 sampai 14 hari, ganti rugi akan diberikan langsung pada warga.

GEMPA AMBON 6,5 SR. Glenn Fredly BERUPAYA DAFTAR Ambon KOTA MUSIK DUNIA ke UNESCO.

Seperti diinformasikan BMKG, gempa berkekuatan magnitude 6.8 ( 6,5 SR ) telah mengguncang wilayah Maluku pukul 06.46 WIB atau 08.46 WIT. Lokasi gempa tepatnya berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km Timur Laut Ambon-Maluku dengan kedalaman 10 Km. Agus Wibowo ( plt Kapusdatinmas BNPB ) melaporkan korban 23 tewas, ribuan mengungsi. Jokowi pun menyatakan duka citanya dan memerintahkan jajarannya segera menangani dampak Gempa Ambon.

Satu bangunan Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, mengalami rusak ringan. Gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan rumah-rumah warga, sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan fasilitas publik lainnya.

Pascagempa 6,8 magnitudo ( 6,5 SR ) mengguncang Pulau Ambon dan sebagian Pulau Seram, Maluku, pada Kamis (26/9/2019), hingga Sabtu (28/9/2019) gempa susulan masih terus terjadi ( Tribunnews ). Sampai 10.48 WIT siang ini tercatat sudah 475 kali gempa susulan, kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Ambon, Andi Azhar Rusdin ( Kompas ) dan diantaranya ( sebanyak 64 kali gempa ) dirasakan getarannya di Pulau Ambon dan sebagian Pulau Seram, Pulau Banda, dan Pulau Saparua, dengan magnitudo antara 1,7 sd 5,6. Hal ini merupakan kondisi normal setelah terjadi gempa besar.
untuk menstabilkan kembali kondisi patahan yang bergerak ( energi yang tersisa di zona patahan terus dikeluarkan secara perlahan untuk mencapai kestabilan ).

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat mengatakan kerusakan terjadi di beberapa wilayah di Ambon dan sekitarnya, seperti gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, sampai pos penjagaan Polair Polda Maluku di Desa Tulehu yang berada di atas air. Dua petugas yang sedang berjaga sampai menyelamatkan diri dengan nyemplung/ loncat ke laut karena tiang-tiang bangunan tak kuat menahan gempa, lalu ambruk.

Setelah gempa terjadi, warga mengevakuasi diri dengan mencari tempat tinggi. Mereka mengungsi di masjid-masjid, gereja-gereja, dan bangunan lainnya di pegunungan. Namun sebagian hingga siang hari ini telah kembali ke rumah masing-masing. Roem, mewakili Polda Maluku menghimbau agar warga tetap tenang dan tak panik karena seperti yang diumumkan oleh BMKG bahwa gempa tak berpotensi tsunami.

Semoga warga Ambon dan sekitarnya yang terdampak gempa bisa bertahan sampai bantuan tiba dan memulihkan diri secepatnya. Amiin.

( BMKG mencatat gempa M 4.2 mengguncang Bima NTB pagi ini pukul 05:29 WIB. Juga terjadi 2 kali di Masohi dan Kairatu Seram Bagian Barat )

AMBON MERAJUT DAMAI DENGAN MUSIK.

Di Kota Ambon-Maluku ( 29/10/2016 ) tepatnya di lapangan Merdeka di depan warga Ambon, Pemerintah pusat ( pempus ) lewat Badan Ekonomi Kreatif ( Bekraf ), pemprof Maluku dan pemkot Ambon berkomitmen menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia melalui jaringan badan organisasi dunia UNESCO.

Glen dan Ridho Hafiedz melihat pencanangan Ambon menuju kota musik dunia adalah keniscayaan sekaligus pekerjaan besar kolektif yang membuka pintu masa depan juga bagi Maluku secara keseluruhan. Banyak musisi dan penyanyi asal Maluku berkontribusi besar bagi perjalanan industri musik Indonesia sehingga musik bisa menjadi katalisator penting bagi orang Maluku yang dihadapkan realitas sosial domestik dalam sektor pendidikan, lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan anak muda. Menurut data BPS tingkat pengangguran terbuka di Maluku pada Februari 2019 menempati peringkat ke tiga secara nasional yaitu sebesar 6,91 % setelah Jawa Barat 7,73 % dan Banten 7,58 %.

Musik bagi masyarakat Maluku menjadi bagian keseharian serta budaya yang merajut perdamaian di kota Ambon pada tahun 2005 setelah melewati konflik horizontal yang panjang, salah satunya dengan penampilan Glen dan Ridho yang apik di tengah puluhan ribu warga yang tumpah ruah di Lapangan Merdeka saat itu.

Kemudian pada 7-9 Maret 2018, Konferensi Musik Indonesia ( KMI pertama ) digelar di Ambon mempertemukan para pemangku kebijakan ( menkeu Sri, menkominfo Rudiantara, ketua BEKRAF Triawan, Dirjen Kebudayaan Hilmar ), perwakilan ekosistem musik dan sektor swasta. KMI ini menghasilkan 12 poin hasil pemikiran para perwakilan pelaku industri musik tanah air untuk diserahkan pada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Bambang pada tahun 2018.

Musik sangat dekat dengan inovasi dan teknologi ( kreativitas anak muda ), sehingga musik pun berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Mari kita dukung Kota Ambon menjadi salah satu jaringan kota musik dunia Unesco, juga contoh bahwa musik bisa menyukseskan program pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB.

Akhir Juni 2019 ini, Ambon Music Office menyerahkan formulir aplikasinya pada UNESCO, dan dukungan dari beberapa negara terutama dari negara yang telah menjadi jaringan Kota Musik Dunia seperti Adelaide ( Australia ), Tongyeong ( Korea Selatan ) telah bergulir. Semoga berhasil.

PERKAWINAN ANAK DI KAMP PENGUNGSI GEMPA PALU.

Aktivis anak di Kick Andy ( MetroTV, 20/9/2019 ) mengabarkan telah terjadi belasan perkawinan anak di 12 kamp pengungsi yang dia pantau dari sekitar 40.000 ribu pengungsi ( 400 kamp ) di Palu, Sigi, Donggala setahun pasca bencana gempa tsunami di Sulteng ( 2018 ). Baru 200 kk yang pindah ke huntara ( hunian sementara uk. 2 x 3 m ). Sisanya masih tinggal berdesakan di tenda.

Karena sempitnya ruang gerak ( tak ada sekat kamar dan kegiatan positif ) membuat bocah-bocah itu bermain di belakang huntara atau ke tenda tetangga yang bisa memberi makanan lebih tanpa kontrol orang tuanya yang stres/ kesulitan ekonomi. Tahu-tahu anak hamil dan terpaksa dinikahkan di usia 14 tahun ( sebagian hamil diperkosa ayah tiri ). Kelompok aktivis ini lalu meminta pemda setempat untuk menjaga keamanan kamp ( agar kriminal tak mencuri barang di kamp atau mengintip orang mandi di MCK darurat ), menambah lampu penerangan ( agar kriminal dan seks bebas tak leluasa ) dan edukasi ( agar anak-anak punya kegiatan positif, ortu tahu cara menghindari perkawinan anak dan meningkatkan kapasitas ekonominya ).

Perkawinan anak adalah pintu KDRT, bayi stunting dan masa depan suram. Menjadi remaja adalah membangun bangsa, bukan membangun rumah tangga, kata Putri, aktivis anti perkawinan anak asal kab. Bandung dengan suara mantap ( usia 19 tahun, juara debat bahasa Inggris di forum PBB ). Indonesia masih punya harapan.

Semoga pemerintah segera menindaklanjuti dan mengantisipasi kejadian serupa di lokasi bencana lainnya di tanah air, menyusul gempa Ambon pukul 6.46 WIB pagi ini ( EMI, 26/9/2019 ). Setahu saya Pempus akan menggelontorkan dana untuk 3 bulan ( kartu siap kerja ) bagi pencari kerja dengan salah satu syarat, punya akun di Gojek, Tokopedia dan Buka Lapak. Semoga berhasil..

UTAMAKAN MEJA DIALOG/ JALUR HUKUM ATASI KONFLIK KEPENTINGAN sebelum 20/10/2019.
Karena…
DEMO TOLAK RUU KUHP DI DEPAN DPR RI 24-25 September 2019 terindikasi dimanfaatkan kelompok penggagal acara pelantikan wakil rakyat 1 Oktober dan presiden 20 Oktober 2019.

DEMO RUSUH DI WAMENA, JAYAPURA 23 September 2019 terendus didalangi kelompok separatis KMPB demi sidang PBB 23-27 September 2019.

*****

Tahan diri semuanya. Look at the whole picture..

*****

Manusia harus cukup besar untuk berani mengakui kesalahannya. Cukup pintar untuk memetik pelajaran dari kesalahannya. Cukup kuat untuk memperbaiki kesalahannya ( KLCBS FM, 21/9/2019 )

*****

Dalam demonstrasi ada kemarahan. Dalam judicial review ada ketenangan. Berkomentar itu gampang ( dalam parenting ), menjalaninya itu sulit ( mengasuh anak ). Tiga kalimat bijak yang saya dengar tiga hari ini.

Di acara “Mata Najwa” ( Trans7, 25/9/2019 ), Prof. Edi ( Edward OS ) mengatakan bahwa ia tak setuju dengan kewenangan pro-judicial ( memberi izin penyadapan ) pada Dewan Pengawas KPK ( karena badan pengawas di dunia tak punya kewenangan itu ). Penyidik cukup minta izin ke komisioner KPK ( tapi kalau melaporkan ke Dewan Pengawas dalam 3 bulan setelah OTT, boleh kan, Prof ? untuk mencegah power abuse dari lembaga superbody ini. Human error selalu ada. Publik pun perlu mengawasi Dewan Pengawas yang melaporkan kinerja KPK dengan lebih transparan ). Guru Besar UGM ini juga bilang, ia setuju dengan SP3 di Revisi UU KPK untuk pengimbangan kekuasaan penyidik ( dalam 2 tahun, jika ditemukan bukti baru terduga koruptor bisa ditersangkakan lagi ).

So, di Revisi UU KPK yang disahkan kemarin, memang masih ada kekurangan ( memperlemah KPK ), tapi juga ada kelebihannya ( memperkuat KPK ) dari UU KPK sebelum revisi. Hal bijaknya, bukan perppu ( syukur jika Jokowi menolaknya ), tapi judicial review ke MK untuk pasal yang memperlemah ( jalur konstitusionalnya begitu, bukan parlemen jalanan. Tak ada kegentingan yang memaksa ). Untuk pasal memperkuat ( SP3, dll ) kita lihat kinerja KPK berikutnya. Jika lebih baik syukurlah ( kinerja dinilai bukan dari banyaknya OTT atau koruptor tertangkap. Paradigma mestinya : berapa kerugian negara yang bisa dicegah/ diselamatkan, tingkat korupsi mengecil/ index persepsi korupsi membaik. Orang KPK mestinya sudah bergerak sejak di meja perencanaan proyek/ rapat direksi-komisaris, seperti tim pencegahan Kejaksaan di pemda ). Jika kinerja KPK memburuk, maka UU KPK bisa direvisi lagi oleh DPR periode berikutnya. Ini jalan tenang yang mestinya ditempuh para pemrotes.

Revisi KUHP, RUU Pertanahan, RUU Kemasyarakatan, RUU Minerba sudah ditunda oleh presiden ( disusul DPR, setelah demo mahasiswa di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Lampung, Makassar, Semarang ). Sejumlah ketua BEM yang diundang di Mata Najwa-Trans7 dan Prime Time News-MetroTV mengatakan, mereka sudah berupaya bertemu untuk dialog dengan wakil/ pimpinan DPR RI, namun terjadi kelambanan/ salah paham sehingga pertemuan yang diharapkan tak terjadi. Ada 14 poin kontroversial yang diprotes masyarakat ( soal aborsi, keluar malam, penghinaan pemerintah, dll ) bisa mengganggu kehidupan selanjutnya.

KUHP warisan kolonial ini sudah dirintis revisinya sejak masa Soekarno. Di DPR RI sendiri sudah lebih 30 tahun. Panas dingin ( tarik ulur gak jadi-jadi ) karena beragam protes dari begitu majemuknya masyarakat Indonesia. Tak mungkin memuaskan seluruh pihak meski sudah mengakomodasi norma agama, hukum dan adat. Hukum terbentuk dari kesepakatan sebanyak mungkin pihak. Mustahil seluruhnya. Jika tak setuju salah satu pasal, silakan maju judicial review ke MK. Itu aturan main di negeri demokrasi Pancasila.

Baru protes di jalan jika meja dialog dan jalur hukum tertutup ( syarat : menjunjung azas Pancasila, bingkai tetap NKRI, gak asal menang/ benar pokok’e seperti tuntutan ormas radikal yang mengabaikan pilihan/ putusan/
kesepakatan rakyat yang lebih banyak. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dengan suara terbanyak. Hasil Litbang : lebih banyak yang setuju Revisi UU KPK. Demokrasi Pancasila yang dianut di negeri ini adalah suara rakyat terbanyak yang berke-Tuhanan YME. Ada norma agama di dalamnya, tak seperti di luar negeri yang jika rakyatnya suka judi lalu melegalkan judi. Kita berdemokrasi dengan tuntunan agama kita. Ada batasan. Gak bisa berdemo sesukanya atau memaksakan kehendak. Ada aparat Polri-TNI yang sigap menegakkan hukum yang sudah kita sepakati dalam konstistusi RI ). Para demonstran kemarin ( 23-25 September 2019 ) belum menempuh jalur hukum ( JR ke MK ). Belum tenang.

Namun demikian, ketua KSP Moeldoko toh masih berbesar hati dengan memuji aliansi mahasiswa pendemo tak sampai terpancing ajakan ‘turunkan Jokowi’ di tengah kerumunan massa yang bertambah banyak. Koordinasi peserta demo dan manajemen konsumsi cukup baik, dan para mahasiswa pulang dengan tertib di akhir waktu demo yang diizinkan kepolisian/ UU ( pukul 18.00 WIB ).

Deja vu 21-22 Mei 2019 lalu. Massa perusuh masuk menggantikan hingga pukul 00.15 WIB dini hari. Mereka merusak pos polisi, gerbang pagar, fasilitas umum, menyerang aparat dengan batu, bom molotov, senjata tajam ( mungkin juga pistol karena jatuh korban tewas tertembak di kedua belah pihak. Di depan Bawaslu 21-22 Mei tertangkap perusuh memakai rompi polisi gadungan ) lalu besembunyi di mobil ambulans PM*. Di Bawaslu sebelumnya, ambulans berlogo partai Grd. Modus mirip dari ormas radikal pencaci Jokowi. Sehingga aparat yang letih dan sebaya dengan mahasiswa ( terpaksa ) represif sesuai 6 tahap SOP, memaksa bubar kerumunan demonstran demi menjaga kepentingan yang lebih besar ( keselamatan warga sekitar TKP, fasilitas umum yang dibangun dengan keringat pajak seluruh rakyat Indonesia, pelantikan wakil rakyat 1 Oktober dan presiden 20 Oktober 2019 ). Salut buat para aparat muda ( Polri-TNI ) yang berupaya maksimal menjaga rekan sebaya ( para mahasiswa ) dan agenda kebangsaan tsb ( oknum aparat yang tak ikut SOP akan dikenai sanksi ). Para jurnalis diingatkan lagi agar ikut SOP ( menjauh ) ketika aparat bergerak membubarkan paksa massa ( agar tak kena pentung nyasar lalu mem- foto, viral berpotensi mengundang rusuh lebih besar, sehingga aparat mencegahnya dengan menghapus foto. Tak semua jurnalis berniat baik atau mampu mengantisipasi kerusakan lebih besar/ tahu whole picture isu/ setingan dalang-provokator. Jurnalis disarankan menggunakan rompi warna menyolok. Tak hanya berkalung kartu ID kecil yang samar terlihat di keremangan malam ).

Sebagian orang bilang, rusuh dimulai sejak polisi menyemburkan water canon, bukan mahasiswa yang memulai ricuh. Memang bukan mahasiswa atau pun aparat yang memulai, tapi ormas pembajak demokrasi itu ( yang tak diketahui mahasiswa, ada yang bersembunyi di ambulans ), sehingga polisi terpaksa membubarkan paksa aksi demonstrasi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aparat punya intel/ BIN yang lebih kompeten/ terlatih menilai situasi ( bukan mahasiswa, apalagi para pengamat/ aktivis HAM yang tak berada di TKP. Komentar itu mudah, menjaga di lapangan itu yang susah, seperti diakui para BEM ketika massa terus berdatangan makin banyak dari berbagai penjuru sampai sulit menyatukan aspirasi yang akan disampaikan ).

Polri-TNI ( juga aparat berusia milenial ) sudah berpengalaman di depan Bawaslu 21-22 Mei, Rusuh Papua 19/8/2019, Ricuh Wamena-Jayapura 23/9/2019, sehingga sigap mengantisipasi demo perusuh di hari berikutnya oleh siswa SMK dan pelajar ( tanpa izin demo dari kepolisian ). Kapolri Tito menyebut aksi massa belakangan ini berkarakter sama ( damai di awal, rusuh di ujung karena dimanfaatkan para pembajak demokrasi ). Bahkan keriuhan suporter bola pun dimanfaatkan para bunglon pengacau negara/ pion zionis/ ormas radikal. Fenomena ini harus disadari para mahasiswa atau pihak mana pun yang berdemo menjelang hari-hari penting kenegaraan. Kita tak berada di ruang vakum hari ini. Beragam kepentingan politik dan ekonomi berkelindan di negeri ini yang harus dijaga Polri-TNI tetap aman kondusif demi keutuhan negara.

Menko Wiranto atau pemerintah tak sedang menggeser isu aksi damai mahasiswa ke ‘demo rusuh yang ditunggangi’ ( tolong jangan baper ). Apakah hasil demo ( 4 RUU ditunda yang masih bisa di-JR ) sebanding dengan kerusakan fasilitas plus korban tewas ?? Kalkulasi dulu manfaat dan mudharatnya berdemo di hari-hari krusial seperti ini sebelum menggerakkan massa ke jalanan.

Pemerintah ( menriset-dikti ) sudah meminta para rektor untuk mensosialisasikan RUU/ bedah akademik daripada turun ke jalan. Moeldoko juga menyilahkan para perwakilan mahasiswa/ BEM datang ke kantornya untuk diskusi pasal kontroversial RUU. Next, DPR harus lebih transparan menyusun RUU ( bukan lobi diam-diam di ruang tertutup di ‘injury time’ ). Draft RUU sebelum disahkan bisa dirilis di surat kabar/ media kredibel sehingga masyarakat yang akan diikat regulasi tsb bisa mengkritisi dan memberi input berguna. Setelah sebanyak mungkin komponen bangsa bisa menerima, baru disahkan. Saat carry over DPR periode 2019-2024, 14 pasal kontroversial tsb bisa langsung dibahas dan uji publik ( Revisi KUHP tak perlu dibahas dari awal/ 30 tahun lagi, agar dampak seks bebas/ kumpul kebo/ ODHA tak terus bertambah, bikin negara bangkrut ). Well, pengalaman adalah guru terbaik. Semoga kita semua belajar dengan baik.

UPDATE 28/9/2019 :
Wapres Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi mewakili Indonesia menghadiri sidang umum PBB 23-28 September 2019 yang bertema perubahan iklim. PM Australia menolak menanggapi kerusuhan di Papua. Separatis BW ditolak masuk Markas PBB. Massa aksi ‘mujahid 212’ tertahan di depan Patung Kuda ( akses menuju Istana Negara ditutup ).

Kebebasan berpendapat/ berdemo dibatasi supremasi hukum di NKRI berazaskan Pancasila. Jika berideologi lain/ takfiri ( ex-HTI, IM, FPI, ISIS, JAD, Al-Qaeda, Wahabbi, Salafi cs ) yang sudah dilarang di sini ( juga di Timur Tengah ) maka tindakan aparat penegak hukum membatasi pergerakan mereka sudah benar. Kita tak takut pada kelompok pro-ISIS/ zionis berkedok/ berjubah agama tsb. Kita waspada terhadap kebodohan mereka, agar jangan sampai mencerai-beraikan bangsa ini seperti yang sudah ( sejawat ) mereka lakukan di Suriah, Irak, Libya, Yaman, dsb. Pengalaman bangsa lain juga bisa kita pelajari.

Atasi Karhutla demi Green Avtur, UU KPK demikian, World Clean Up Day demi Indonesia Bersih.

leave a comment »

Siapa bilang jadi presiden itu enak ? ( heran, banyak orang memimpikan dan memperebutkannya ). Lihat saja Pak Jokowi. Setelah ribet ngurusin aneka bencana besar tahun lalu ( kepda lalai mitigasi ), kini beliau direpotkan dengan pembakaran hutan di 5 provinsi oleh 11 perusahaan ( 1 dari Singapura, 3 dari Malaysia ) yang asapnya bikin sesak nafas warga daerah, membatalkan sejumlah penerbangan, mengaburkan pandangan warga Singapura dan Malaysia juga. Gara-gara 9 kepala daerah lalai mitigasi, mending ke Kanada, ketimbang menghadiri rapat mitigasi dengan BPBD dan ratas dengan presiden dalam penanggulangan karhutla di daerahnya di situasi darurat ini sebagai penanggungjawab lapangan. Lagi-lagi BNPB, Polri-TNI, pemerintah pusat yang turun tangan memadamkan persoalan daerah. Uh, sebalnya..

Udah gitu, di “Mata Najwa” ( Trans7, 18/9/2019 ), wakil kelompok berikat kepala hitam bertuliskan “Kita KPK” menyerukan judicial review UU KPK yang baru disahkan revisinya oleh DPR RI Selasa ( 17/9/2019 ), mengancam pengerahan parlemen jalanan, dan “menyesal memilih wakil rakyat dan presiden terpilih”. Heroik ?

Di pelariannya, VK yang berstatus DPO sejak tengah malam tadi ( 19/9/2019 pukul 00.01 ) menyalahkan negara atas situasinya, menganggap Polda berlebihan terhadapnya, dan minta bantuan Dewan HAM PBB agar status tersangkanya dicabut Polri. Padahal Indonesia negara berdaulat yang melaksanakan hukum Indonesia tanpa intervensi asing, dan VK pengacara HAM, WNI yang dibiayai studinya oleh negara, dan aktivis LBH yang mestinya tahu aturan hukum di sini. Ada apa dengan anak-anak zaman now dengan euforia kebebasan ini ??

Generasi milenial dikenal kuat dalam berjejaring sosial, tapi susah diatur, terbiasa instan/ tidak tekun. Meski kreatif, tapi pembosan dan tidak gigih ( gigih nilainya di atas passion ). Dalam selembar kertas putih polos, yang terus dipersoalkan adalah setitik noda hitam dan mengabaikan kebaikan dari putih bersih yang mendominasi kertas tsb. Kalian kan tak mau di-judge/ dihakimi oleh noda setitik rusak susu sebelanga ? Merasa menyesal salah memilih karena Jokowi menyetujui Revisi UU KPK ( poin Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih pansel pemerintah ( mantan komisioner KPK bisa dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas/ mantan penegak hukum berpengalaman minimal 15 tahun/ aparat non aktif, pegiat anti korupsi, tokoh masyarakat ) yang menjadi bagian dari KPK seperti inspektorat, SP3 dalam rentang 2 tahun, ketentuan ASN untuk pegawai KPK, penyadapan yang dilaporkan ke Dewan Pengawas ( permintaan izin diputuskan 1 x 24 jam oleh DP, jika urgen/ OTT bisa nyadap dulu, baru dilaporkan dalam 3 bulan ke DP ) dan menolak lebih banyak usulan DPR lainnya. Sekeras itukah hati kalian ?

Mantan ketua KPK Ruki di “Prime Time News” ( MetroTV, 16/9/2019 ) juga menyarankan judicial review ketimbang heboh-protes moral/ menyerahkan tanggung jawab 3 komisioner ( setelah mantan Kapolda Sulsel Firli jadi ketua KPK terpilih, pansus Revisi UU KPK dituduh tak melibatkan mereka. MenkumHAM mengatakan sudah memberitahu Agus dan Laode sebelum UU tsb disahkan ), karena mengembalikan mandat/ tanggung jawab komisioner ke presiden itu tak dikenal dalam hukum kita. Jadi ketiga komisioner wajib menyelesaikan masa tugasnya hingga Desember 2019, atau dikenai sanksi hukum ( hanya wafat, mengundurkan diri, jadi tersangka yang bisa keluar dari tugas ). Ruki juga ingin draft RUU itu diketahuinya lebih dulu, namun rupanya DPR lagi kompak ngebut di akhir masa tugasnya. Apa boleh buat ?

7 fraksi setuju ( ada Nasdem, partai pilihan saya dengan sekjen Plate yang rewel idealis di sana ). PKS, Grd setuju dengan catatan. Dmk tak berpendapat. Revisi UU KPK sudah bergulir sejak 2015 ( masuk prolegnas ), dibahas tahun 2017 tapi ditunda karena presiden mendengar protes kencang publik. September ini, DPR yang menyikapi semua prolegnas di akhir masa tugasnya, dan melihat alotnya pembahasan RUU KPK, seolah mendapat momentumnya untuk dituntaskan. Banyak narsum dan pemirsa di MetroTV yang menguliti permasalahan negeri ini hari demi hari melihat KPK menurun kualitasnya sejak komisioner jilid 3 ( praperadilan kalah ). Lalu ribut antara penyidik dari kepolisian vs penyidik luar karena pimpinan kurang wibawa/ leadership dan kurang bisa mengarahkan lajunya penyidikan sehingga puluhan perkara mangkrak dan sejumlah orang menyandang status tersangka bertahun-tahun, bahkan sampai mati sebagai tersangka. Tak profesional. Tak manusiawi.

Lalu di H+3 Idul Fitri 1440 H, tim Ombudsman melakukan sidak pagi ke rutan KPK ( rutan kepolisian, kejaksaan juga disidak ) untuk melihat pelayanan publik terhadap keluarga tersangka yang ditahan, ternyata tak seorang petugas rutan pun yang bisa ditemui/ disidak Ombudsman di KPK. Baru jam 14.00 WIB, KPK menyanggupi ( kalau sudah disiapkan, bukan sidak lagi namanya ). Beberapa minggu kemudian, diberitakan tersangka IM keluyuran tanpa borgol dan penjaga di luar sel KPK setelah berobat ( terlihat CCTV ) seperti SN. Artinya rekomendasi/ kritik Ombudsman belum ditindaklanjuti KPK. Bisa jadi rekomendasi DPR, KemenkumHAM, BPK juga belum ( banyak ) ditindaklanjuti. Soal pengembalian tanggungjawab pengelolaan KPK ke presiden dan belum ditindaklanjutinya rekomendasi pengawas KPK selama ini mestinya membuat koalisi “Save KPK” kritis dengan kekurangan KPK. Tak sekedar fans berat. Loyal tanpa peduli lainnya. Jangan bikin KPK lemah/ cengeng dengan perlindungan tak terbatas. Sedikit-sedikit “Save KPK”. Tempa mereka dengan menyelesaikan persoalan sendiri. Make them stronger, please..

Tampaknya ICW, LBH, Kontras, Walhi, dan LSM lainnya ( juga ilustrator pinokio di cover majalah Tem**, jurnalis Timteng di media Det**, dsb ) sedang dijalankan penerusnya, generasi milenial yang berkarakter tsa. Kekuatan jejaring mengalahkan ketekunan menyusuri rekam jejak figur dan latar belakang masalah secara seksama, kredibel, valid. Begitu banyak yang sepaham mengiyakan ( sesama netizen parsial yang cenderung luar negeri minded, padahal hoax dan distorsinya sumber zionis minta ampun mengerikan ), langsung bergerak di jalanan dan mem-viralkan di medsos. Ingat mahasiswa baru UI yang mengacungkan kartu kuning tiba-tiba di depan Jokowi ketika terbetik kasus stunting di pedalaman Papua ? Semangat reformasi begitu menggelora di dada mereka. Para senior perlu membimbing para milenial untuk bersuara dengan bijak. Para yunior juga perlu menyimak petuah dan pengalaman para senior bagaimana cara menggaungkan perubahan positif di negeri tercinta ini. Tak merasa kuat atau pintar sendiri. Lihat apa yang sudah didedikasikan oleh Jokowi untuk Indonesia sejak beliau jadi walikota Solo, gubernur Jakarta, dan 5 tahun pertamanya sebagai RI-1. Melihat putih bersih di kertas yang lebih banyak membuat kita bicara lebih santun dan empati tentang/ pada orang yang dikritisi. Kalian kan juga tak mau dicap buruk, disesali, karena 1-2 titik noda kurang. Dapat nilai 2/ gagal, padahal seharusnya 8/ bagus. Bersikap proporsional-lah.

Kurangi kegaduhan karena persoalan yang masih bisa ditempuh di meja dialog atau jalur hukum. Polri-TNI sudah sibuk di Papua, lokasi karhutla, area bencana gempa tsunami, nguber teroris dan para predator anak. Amerika, India, Rusia, China, yang aparatnya lebih banyak saja tak segampang itu membiarkan warganya berdemo karena berbagai alasan, kok kalian di sini tega menggeber demo terus sih ? Bikin aparat capek menjaga kalian dan negara ini. Ikut bantu Indonesia aman kondusif, dong..

Ingatkan kepala daerah hadir di rapat mitigasi BPBD, tegur aparat daerah agar menindak tegas para pembakar hutan, tegur BPN, Dinas Bangunan dan Tata Kota untuk memeriksa legalitas perizinan proyek para pengembang di pameran perumahan agar konsumen tak tertipu proyek bodong. Jika energi dan daya kritis kalian diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif, presiden akan terbantu dan Visi Indonesia maju akan lebih cepat terwujud. Presiden tak bisa kerja sendiri menjaga dan membangun Indonesia. Kita jangan hanya menuntut dan berdemo. Kita harus bantu dengan kabisa kita.

VK juga jangan cuma menyalahkan negara. Instropeksi dirilah. Tweet provokasi kondisi Papua dari satu sisi tanpa klarifikasi dari sisi lainnya, lalu diviralkan beribu-ribu akun adalah salah VK. UU ITE jelas pasal pidananya. Kerusakan sudah terjadi. Sejumlah korban tewas di Papua, luka, rumah, fasilitas umum terbakar/ rusak akibat provokasi VK. Nasionalisme VK juga diragukan dengan minta pihak asing mencampuri hukum Indonesia. Padahal VK hidup, makan, sekolah, kerja di Indonesia ( VK punya 5 rekening di Jawa, satu rekening di Papua. Tercatat transaksi dalam jumlah besar jelang 19/8/2019/ rusuh Papua ). Negeri ini yang menghidupinya. Kok negeri ini pula yang dia tantang dan permalukan ? VK contoh terparah aktivis/ netizen parsial yang gagal paham etika bernegara. Over pede yang menjurus tak tahu diri.

( tersangka AK, pentolan KMPB yang menggerakkan rusuh Papua 19/8/2019 dan berstatus DPO sudah tertangkap polisi kemarin. Kita tunggu akhir pelarian VK yang hari ini mulai DPO ).

SOLUSI KARHUTLA. PEMDA DISADARKAN.

Kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla ) di Indonesia pernah terjadi tahun 1887, 1915, 1998, 2015. Tahun 2019 ini lebih 180.000 hektar hutan di 5 provinsi ( Riau 49.000 ribu ha, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel terbakar karena ulah lebih 198 kasus/ 255 orang di 55 lahan dari 11 perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan sawit dengan cara dibakar di musim kemarau kering El Nino ( ngejar target biofuel B-30, green avtur mulai Oktober 2019 ? ). Di NTT, pernah terjadi karhutla lebih parah meliputi area lebih 300 ribu hektar. Melihat banyaknya yang terlibat dan luasnya karhutla, pembakaran ini diduga terorganisir ( kepda, aparat daerah kecipratan dana/ suap investor ? ).

Sejauh ini presiden, Polri, TNI, BNPB, KemenLHK, BPPT, BMKG sudah terjun ke TKP ( 150 titik api ) untuk memadamkan api dan menangkap para pembakar hutan ( 99% penyebabnya manusia, 80% untuk membuka perkebunan ) yang sudah berlangsung lebih sebulan ini ( EMI, 18/9/2019 ). Menurut BMKG, wilayah di utara khatulistiwa akan mengalami musim penghujan mulai Oktober, sedang selatan khatulistiwa mulai November tahun ini.

Sholat minta hujan sudah dilakukan mengiringi upaya pemadaman dengan cara menyiram dengan selang air ( meski air sulit diperoleh ), water booming dengan sejumlah helikopter TNI, modifikasi cuaca dengan penyebaran garam pada gumpalan awan dengan kelembaban 70% ( hujan buatan ) dan penyebaran kapur ( untuk membuka awan tipis agar penguapan air di permukaaan bisa cepat/ maksimal membentuk awan hujan ) dengan pesawat Herkules. Namun dalamnya lahan gambut ( sampai 18 meter di bawah tanah ), keringnya udara, dan kencangnya angin membuat karhutla belum padam seluruhnya. Asap masih terekspor ke negara tetangga dekat ( setelah ribut soal Gojek vs pengusaha taksi Malaysia. Grab boleh masuk Indonesia, kok Gojek diejek masuk Malaysia ? Lalu suporter timnas Indonesia bertengkar/ mengintimidasi suporter Malaysia dalam laga kualifikasi Piala Dunia di GBK yang berujung permintaan maaf dari menpora Nahrawi ( yah, B to B, P to P masih beriak, syukurlah G to G sudah lebih matang dan bisa meredam wisely. Belajarlah wisdom pada senior, adik-adik… )

Anehnya, kepala daerah di TKP malah asyik di Kanada, padahal warga daerahnya lagi sesak nafas/ Ispa di sini ( bayi terancam stunting, janin down syndrome ) karena menghirup asap sebulan ini. Menurut komandan pemadam kebakaran dan BPBD, para kepda tsb jarang datang ketika rapat mitigasi karhutla. Presiden menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI agar mencopot bawahannya yang tak bisa memadamkan api. Bagaimana dengan kepda yang menarik dana investor untuk bayar hutang pilkada lalu tak memeriksa cara kerja investor ( membakar hutan ) dan lepas tangan ketika karhutla ? ( ongkang-ongkang kaki biar presiden/ pempus yang membereskan karhutla ).

Ada pembolehan sebelumnya ( perda : warga boleh membuka lahan seluas 2 ha dengan cara dibakar ) yang menjadi kebiasaan dan pembiaran saat ini. Kebijakan tentang kehutanan memang kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah daerah penanggung jawab di lapangan ( menerima transfer daerah; dana Otda ). Pemda bisa mewajibkan tiap perusahaan punya sistem pemadam kebakaran di lingkungannya ( apar, fire hose, hidrant, dll ) sehingga dengan cepat api bisa dipadamkan sebelum meluas. Para pembakar bisa dipidana dan diperdatakan untuk mengganti puluhan triliun kerugian negara dan warga setempat. Kejar aset-aset mereka sampai Malaysia dan Singapura. Polisi, jaksa, hakim harus kompak dan tegas menindak dan mengeksekusi. Dan kepda yang abai menjaga hutan dan rakyatnya jangan dipilih lagi di pilkada tahun 2020. Catat dan blacklist !

( banyak turis sandal jepit yang mengemis di jalanan untuk dapat ongkos kembali ke negerinya. Pembebasan visa membuat turis gembel ini leluasa masuk Indonesia. Thailand kini mewajibkan turis punya deposit Rp 80 juta dan paling lama sebulan berada di Thailand tanpa visa ( overstay dideportasi dengan biaya dari jaminan uang tsb ). Indonesia bisa menerapkan kewajiban seperti itu agar tak buntung. Kemudahan berwisata dan dampak buruknya jangan sampai terjadi dalam kemudahan berinvestasi. Indonesia bisa botak nanti. Tanpa hutan tropisnya yang menawan. PP/ Permen tentang Kehutanan juga bisa memuat detail tanggung jawab pemda agar Jokowi tak repot ke mana-mana jadi pemadam masalah ).

SOLUSI SAMPAH. WORLD CLEAN UP DAY.

Indonesia penghasil sampah terbesar kedua di dunia setelah China. Kelebihan sampah sampai bergunung-gunung dan bisa didaki. Swedia malah kekurangan sampah untuk PLTSampah ( OTS, Trans7 ). Surabaya juga kekurangan sampah plastik untuk pabrik daur ulangnya ( The Nation, MetroTV, 3/9/2019 ), meski sudah mengerahkan bis-bis yang menerima pembayaran dengan botol plastik dan bank-bank sampah RW yang menyerap sampah dari warganya. Kok bisa ya ?

Ternyata baru 10% sampah yang melimpah di Indonesia yang sempat didaur ulang sebelum hanyut ke laut dan membunuh para paus. Jika saja warga di daerah lain bisa diedukasi untuk memilah sampah rumah tangganya dan mengirimnya ke Surabaya, maka pengusaha di sana tak perlu impor sampah dari luar negeri ( KemenLHK tempo hari mencegat sejumlah kontainer sampah di pelabuhan dengan selundupan limbah berbahaya di dalamnya dan meminta importir mengembalikan sampah tsb ke negara asal/ re-export ). Banyak pekerja terserap dalam industri daur ulang plastik ini.

World Clean Up Day ( Bersih-bersih Bandung bersama dunia ) akan digelar Sabtu, 21/9/2019 ( KLCBS Special Interview, 18/9/2019 ). Di Bandung, berpusat di plasa Balaikota oleh pencetus Kangpisman / kelanjutan program 100 hari Mang Oded ( warga Bandung, Sabtu lalu dapat tempat sampah cantik untuk sisa makanan lunak ). Targetnya, 13 juta relawan di seluruh Indonesia akan menyukseskan program dari UNDP ini. Tahun lalu terealisasi 7 juta relawan bersih-bersih sampah.

Isu sampah plastik di Bandung sedang dikurangi dengan sedotan, tas dan wadah makanan yang terbuat dari bambu ( PRSSNI-Bandung ). Resto hotel di tepi pantai kini bisa mulai menggunakan sedotan, kresek, wadah dari bambu, agar biota sungai dan laut tetap survive/ berkelanjutan. Everybody will be happy…

************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing

“Cinta Allah & Kita ( Indonesia ). Greatest Love of All”- by Vitrisa ( busana khas Jakarta )