Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Archive for the ‘Demokrasi’ Category

Dialog Papua Bersama Jokowi, Tokoh Senior, Tokoh Muda. Djarum vs KPAI. Revisi UU KPK ?

leave a comment »

“Anyone ?”. Saya ingat bertanya waktu itu ketika kita perlu superhero ala Indonesia. Joko Anwar menjawab dengan film besutannya “Gundala” yang tembus lebih 300 ribu penonton di hari kedua pemutarannya di bioskop tanah air. Wow.

Di “Q & A” ( MetroTV, 1/9/2019 ), sutradara penembus Hollywood dengan film “Pengabdi Setan” ini berdebat panas dengan Livi Zheng yang mengklaim menembus Hollywood juga dengan 2 filmnya. Joko resah dengan cara Livi mengkapitalisasi kekuatan jejaringnya untuk melenggang masuk ke jajaran elit dan akses pembelajaran calon sineas muda dengan ilmunya yang belum matang. Toh, Livi tetap pede dan timnya bak kafilah tetap berlalu.

Setali tiga uang, VK meski sudah dicabut paspornya oleh imigrasi, tetap pede mengunggah ( hoax ? ) foto sekarung ular di akunnya untuk provokasi berikutnya. Nyali gak ada matinye ( ada intel yang memasok keberaniannya ? Rekannya di LBH di TV saya lihat juga membelanya. Apa mereka tahu username dan password VK sehingga bisa ikut update status di situ ? )

Semar**, pemirsa EMI ( MetroTV, 11/9/2019 ) dari Papua pagi ini mempertanyakan 61 tokoh Papua yang tak dikenalnya, mewakili daerah mana ? ( seolah minta list nama tokoh dari 255 suku di Papua yang diwakili 61 tokoh yang diundang ke istana kemarin ). Gubernur Papua Barat merasa belum terwakili. Lenis menjelaskan 61 delegasi tsb sebagian dari aspirasi Papua ( menyusul yang lain di dialog berikutnya ).

Semar** mengungkit tentang danau di Sorong yang ( dituduhnya ) dibangun tanpa amdal. Tenda-tenda dibangun oleh walikota Sorong ( dituduhnya ) untuk Papua pendatang ( bukan orang asli Papua, akibat tuduhan ini walikota Sorong dilempar botol plastik oleh massa pendemo 19/9/2019 yang dikerahkan mantan BEM Univ. Cendra***** cs yang kemarin ditangkap Polda Papua ). Ormas UNLWP dan KMPB diduga mengerakkan AMP yang berjejaring di Nusantara dan luar negeri untuk demo ( sebagian tertangkap melecehkan bendera merah putih ).

VK yang studi S2 dengan beasiswa dari Kemenkeu di negeri tetangga masih aktif memprovokasi ( mengunggah foto sekarung ular yang dituduhnya dilempar ke dalam asrama mahasiswa Kalasan ). Polda Surabaya tak bisa mengklafirikasi karena tak ada aduan sehingga tak masuk ke asrama untuk menyidik. Kenapa Kominfo tak men-take down akun sebelum VK memprovokasi lagi ? Polda akan mengirim “red notice” ( interpol menangkap ) ke aktivis LBH ini 6 hari setelah surat panggilan ke-2 dari Polda masih tak diindahkan VK.

Frans ( mengaku orang asli Papua ), pemirsa EMI dari Jakarta mengatakan ada 4 hal yang mereka kritisi : kesenjangan ekonomi antara Papua pendatang dan orang asli Papua mestinya diperbaiki segera, kesenjangan antara Papua dan luar Papua diperbaiki, pelanggaran HAM berat di Papua diselesaikan ( MK sudah mencabut Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi sehingga UU Otsus tahun 2001 perlu direvisi sesuai perkembangan hari ini, seperti halnya UU KPK tahun 2002 yang sudah berlangsung 17 tahun. Penertiban separatis diperbolehkan hukum internasional dan konstitusi ). Frans berpendapat integrasi Papua terus dipersoalkan sejak 18/8/1945 dan bom-nya pada 19/8/2019. Keempat, sejarah integrasi Papua harus dibeberkan secara benar dan jelas ke generasi penerus ( bukan versi BW/ zionis AS ya ).

Ada 9-10 permintaan 61 delegasi Papua yang bertemu Jokowi di Istana ( Prime Time News, MetroTV, 11/9/2019 ). Salah satunya, dibangun Istana agar presiden Jokowi yang sudah 12 kali ke Papua bisa berkantor dan memantau pembangunan di Papua. Jokowi setelah nanya ke menkeu ( apa ada uangnya ? ) baru bisa menjawab menyanggupi tahun 2020. Lalu, seingat saya, walikota Jayapura konpers akan menyiapkan lahan 6 hektar plus sertifikatnya untuk pembangunan istana tsb. Delegasi itu juga minta 5 daerah otonomi baru ( BOD, ketularan Jabar ya. Jabar berpenduduk terbanyak, Papua berlahan terluas ).

Terlihat fenomena : generasi muda melek digital seolah terpisah/ mengkritisi generasi tua. Joko vs Livi. Lenis vs Semarga. Numberi vs Frans. Polri vs VK. Sehingga tokoh muda ( 20-25 tahun ) yang lahir setelah Otsus dan mengenyam pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri serta merasa kuat dengan jejaringnya perlu diajak dialog dengan Jokowi juga. Miris kan kalau anak muda Papua yang melek digital berkat Palapa Ring dan studi S2 ke luar negeri dengan keringat pajak kita dan sumber alam Nusantara tak hanya Papua, lebih percaya sumber asing/ zionis yang berambisi menguasai dunia di bawah kakinya, lalu menyiapkan panah, batu, tombak, parang untuk menyerang aparat yang menertibkan demo rusuh yang mereka rencanakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menyedihkan.

Ada yang hilang dalam sistem pendidikan di Papua dan Nusantara. Sejarah Indonesia ( termasuk integrasi Aceh, Papua, Maluku, Timor Timur ), Pendidikan Moral Pancasila ( PMP ), Budi Pekerti dan Bela Negara sejak dini ( umur 7 tahun saya sudah baca buku dan berbaris paling depan tiap upacara bendera ) perlu diajarkan kembali dengan interaktif/ kreatif sehingga meresap dan mereka tak mudah terkontaminasi dengan konten-konten asing plus agenda sesatnya. Rajin baca buku bermutu membantu kita jernih bernalar sehingga tak begitu saja menelan mentah-mentah informasi dari pihak musuh yang berkamuflase seolah sedang membela mahasiswa Papua, atau pengikut ormas radikal. 3000 pendemo di depan Bawaslu pada 21-22 April 2019 lalu meski tak mengalami kesenjangan ekonomi seperti Papua toh tetap menentang institusi negara ( disusul massa perusuh dari ormas radikal yang bergabung di 02. Bedanya demo di Papua, demo + rusuh + senjata dilakukan satu pihak/ BEM-AMP )

Lihatlah, banyak negara di Afrika yang masih miskin sampai hari ini aman damai saja ( mereka tak diutak-atik karena bukan ancaman bagi ambisi zionis. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk terbesar ke-4 dunia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah sampai 350 tahun diperebutkan negara kuat, bisa anda bayangkan bahayanya jika kita bersatu dan lebih kuat ? Mahasiswa Papua perlu melihat dari perspektif ini sehingga cover both side ketika mendapat informasi dari luar. Banyak kerusakan lingkungan dan daerah tertinggal di Nusantara nan luas ini, bukan hanya di Papua atau karena anda Papua, tapi karena kualitas SDM memang belum merata ( dampak Jawa Sentris masa Orba ), dan sekarang sedang diupayakan diratakan oleh pemerintahan Jokowi ).

So, problem utama di sini adalah hoax post truth yang masif di beragam kanalnya ( emosi dimainkan kaki tangan zionis untuk menjungkirbalikkan fakta kebenaran ). Tak sedikit lulusan S-3 sekali pun yang termakan hoax dan terpapar paham radikalisme jadi anti pemerintah karena tak paham sejarah, agama dan geopolitik global sebelumnya.

Untungnya, Indonesia sudah pengalaman berdialog ketika integrasi Aceh, konflik Maluku, krisis Rohingya-Myanmar, konflik Mindanau, Filipina, dsb, dan berhasil. Kita optimis dialog dengan masyarakat Papua juga bisa membawa aman damai Papua dalam jangka panjang. Sepanjang hayat dikandung badan, dialog seumur hidup selama Papua dan Papua Barat bagian tak terpisahkan dari NKRI. Seperti kita selama ini berdialog tentang cita-cita bangsa Indonesia dengan presiden dan para wakil kita di parlemen, di dalam atau di luar istana.

Dalam konteks ini, Istana Negara/ presiden di Papua cukup relevan. Yang lebih penting mahasiswa/ generasi muda Papua punya trust terhadap Indonesia ( melebihi pihak asing/ imperialis yang selama ini menyengsarakan bangsa Indonesia. Pihak asing yang menanamkan kecurigaan/ hoax tsb tak membangun/ berkontribusi apa-apa pada kemajuan Papua selama ini. Indonesia yang berkeringat dan berdarah untuk eksistensi Papua, juga menyekolahkan generasi mudanya. Catat itu ). Dalam perspektif yang sama ini ( percaya Indonesia bisa atasi masalahnya tanpa intervensi/ fitnah pihak asing ) mari kita berdialog. Presiden akan bertemu dengan tokoh muda Papua, sampaikan pemikiran anda berbasis data valid ya… ( dan berjiwa besar untuk mendengar petuah para senior seperti kata narsum muda Papua di Prime Talk kemarin yang merefer sejarah Papua dari Freddy Numberi ). OK ?

***

REVISI UU KPK

Banyak yang pro dan tak sedikit yang kontra dengan revisi UU KPK yang sudah berusia 17 tahun ini. Dunia makin kompleks, modus korupsi makin canggih. Ada 10 item usulan yang menurut KPK, LSM dan sebagian pendukungnya dianggap bisa melemahkan lembaga anti rasuah tsb. Menurut Asrul Sani ( sekjen PPP ) ada 5 poin usulan yang sudah diajukan ke presiden ( Prime Time News, MetroTV, 9/9/2019). Asrul bahkan usul KPK diberi kewenangan mengeksekusi putusan ( tak hanya pencegahan, penindakan, penyidikan, penuntutan ).

Sedangkan narsum EMI ( MetroTV, 9/9/2019 ) mengatakan, revisi UU KPK diperlukan dalam hal pembentukan Dewan Pengawas ( diisi para mantan komisioner KPK, seperti Kompolnas di kepolisian, Komisi Yudisial di kehakiman, Komisi Kejaksaan di kejaksaan.Tak ada lembaga yang bisa mengawasi dirinya sendiri ), kewenangan SP3 ( mengatasi para tersangka yang nasibnya menggantung sampai 4 tahun karena ketakcukupan bukti. Kelak jika ditemukan bukti baru bisa ditersangkakan lagi ), dan ketentuan ASN ( agar pegawai KPK tak bisa lagi menolak/ berpolitik terhadap pimpinan baru seperti yang terjadi pada periode saat ini. Sebagian berpendapat KPK adalah lembaga independen yang melaksanakan sebagian tugas eksekutif. Sebagian lain menganggap KPK cabang pemerintah/ ketua KPK setingkat menteri, pembantu presiden ).

Sedangkan orang KPK sendiri menganggap UU KPK tahun 2002 masih memadai, dan ingin UU Tipikor yang direvisi.

Sebagian pengamat berpendapat agar KPK lebih fokus pada pencegahan dan supervisi ( meski kurang ‘seksi’ bagi media ) sehingga lebih menghemat anggaran negara ( kerugian negara belum terjadi, tak perlu berperkara di sidang pengadilan, tak perlu membangun lapas koruptor lagi ).

Ada 4 jenis kejahatan korupsi ratifikasi PBB yang belum masuk UU KPK, diantaranya, memperkaya diri secara ilegal, suap pengusaha swasta, dan memperdagangkan pengaruh ( EMI, 21/8/2019 ) yang bisa masuk revisi UU KPK nanti.

Revisi UU KPK, Revisi KUHP, RUU Pidana Kekerasan Seksual bisa di-carry over oleh DPR periode selanjutnya ( 2019-2024 ) jika masih terjadi silang pendapat dan problem sinkronisasi yang belum selesai dalam waktu tersisa kurang dari sebulan ini, agar tak langsung di-judicial review atau bermasalah ketika diterapkan aparat ( Q & A, MetroTV, 8/9/2019 ).

PENGAWAS INTERNAL MA MANDUL ?

Internalisasi nilai dalam penegakan hukum perlu dilakukan Pengawas Internal di MA. Tak ada lembaga di dunia ini yang sanggup mengawasi dirinya sendiri. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan Komisi Yudisial yang bisa menjatuhkan sanksi pada hakim bermasalah. Kewenangan itu dikembalikan ke Mahkamah Agung ( UU no.8 th 2016 ). Selanjutnya, diberitakan 21 hakim diciduk KPK, terakhir 2 hakim PN Jaksel, 1 panitera, 1 advokat, 1 swasta, dalam sejumlah perkara perdata. Ada 8000 hakim di sini. Perlu revisi UU tentang Jabatan Hakim agar kewenangan KY menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik dimasukkan, karena terbukti pengawasan Internal MA tidak cukup untuk mengawasi hakim ( EMI, 1/12/2018 )

KEJAGUNG BERKUTAT PADA ETIK ?

Jaksa YH dan YSP, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara pekan lalu, hanya menjalani pemeriksaan etik di Kejagung. Kejaksaan menyatakan keduanya tak terlibat. Mereka tertangkap basah oleh KPK menerima uang suap Rp 200 juta, tapi kemudian dilepaskan untuk ditangani Kejaksaan secara internal ( anak JA yang elit Nas*** ? ). Hal tersebut menuai kritik Komisi Kejaksaan RI dan pegiat antikorupsi ( Koran Tempo 3/7/2019 )

KASUS SUAP DI KEMENKEU ?

KPK mengusut keterlibatan sejumlah kepala daerah yang terlibat kasus suap pengalokasian anggaran di Kemenkeu. YP yang divonis 6,5 tahun penjara, menyebut keterlibatan pejabat BPK ( Tempo, 22/7/2019 ).

PUNGLI DI LAPAS LANGKAT

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, Sumut ( 16/5/2019 ). Ratusan narapidana yang mengamuk dan membakar lapas membuat sipir kocar-kacir menyelamatkan diri. Seratusan napi kabur setelah merusak dan menghanguskan sebagian penjara karena mengaku tersiksa oleh penganiayaan dan kutipan liar petugas penjara.( Tempo, 3/6/2019 )

TERSANGKA KORUPSI BLBI BEBAS ??

MA membebaskan SAT, terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas untuk obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ), dari jerat pidana. KPK memperkirakan putusan itu bisa mempersulit proses hukum tersangka lain kasus korupsi BLBI. Kalangan pegiat antikorupsi juga menilai putusan tersebut sarat kejanggalan ( Koran Tempo, 11/7/2019 )

KELUARGA KORUPTOR PERLU DIHUKUM ?

Menurut ICW baru 1,9% koruptor yang dihukum berat diatas 10 tahun penjara ( vonis ringan 1-4 tahun, sedang 5-10 tahun). Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan ( dihukum 4 tahun sampai seumur hidup ) namun Pasal 3 tentang memperkaya diri, ( dihukum 1 tahun sampai seumur hidup ) lebih sering digunakan jaksa karena lebih mudah mendapatkan alat bukti daripada TPPU ( EMI, 5/1/2019 )

Pemirsa EMI mengusulkan agar anggota keluarga bisa menanggung rente kerugian negara jika dihukum perdata juga ( keluarga ikut menanggung kerugian negara jika si koruptor wafat karena dianggap ikut menikmati uang korupsinya, bahkan mungkin ikut merongrongnya dengan tuntutan harta benda yang tak realistis/ melebihi penghasilan resminya ). Keluarga koruptor dimiskinkan dengan perspektif TPPU. Mereka tak boleh jadi pegawai negeri seperti jaman PKI. Koruptor dibuang ke pulau terluar yang jauh dari fasilitas. Sistem lapas sebagus apa pun harus dikawal orang yang berintegritas tinggi. Sayang, orang sekaliber itu masih defisit di sini.

PENCEGAHAN KORUPSI

Perpres no.54 tahun 2018 tentang Sistem Nasional Pencegahan Korupsi sudah rilis ( EMI, 1/1/2019 ). Aset recovery yang bisa dicapai KPK sejauh ini dengan serangkai OTT dan penindakannya hanya 11%, menurut ICW. Mestinya ada pemiskinan koruptor untuk pengembalian aset negara lebih banyak ( RUU perampasan aset sedang digodok DPR ).

Pelemahan KPK juga terjadi ketika aturan penyadapan tanpa izin pengadilan juga diberikan pada institusi penegak hukum lain. Mestinya dibagi : untuk pidana korupsi hanya diberikan penyadapan pada KPK, pidana umum dan khusus non korupsi pada Polri, pidana khusus non korupsi pada Kejagung, agar tak saling mengintai dan menghindari tangkapan, jika kita ingin serius membersihkan Institusi penegak hukum kita. Usulan wakil DPR, penyadapan KPK untuk kasus urgen/ OTT bisa dilakukan terlebih dulu penyadapannya ( seperti OTT BNN yang tak bocor ) baru kemudian dalam 3 bulan dilaporkan ke Dewan Pengawas ( tak cuma izin ke Komisioner KPK ) agar bisa rutin diaudit pertanggung jawabannya secara obyektif ( selama ini banyak rekomendasi dari lembaga pengawas DPR, BPK, KemenkumHAM yang belum ditindaklanjuti KPK ) sehingga KPK menjadi seperti sekarang.

PETUGAS KPK DIPUKULI

Dua penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi korban penganiayaan di Hotel Borob****, Jakarta Pusat, setelah kepergok tengah menyelidiki dugaan penyuapan dalam rapat evaluasi hasil APBD Pemprov Papua. Kedua pegawai naas ini juga dilaporkan ke polisi ( Tempo, 11/2/2019 )

KPK DITEROR & DIRONGRONG

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan ( dapat informasi ) bahwa teror/ intimidasi masih menimpa penyelidik, penyidik, dan pemimpin KPK. Salah satunya, ancaman terhadap ketua KPK Agus yang akan dijadikan tersangka dalam suatu perkara ( Tempo, 11/4/2019 ).

Rongrongan juga dari dalam/ internal KPK sehingga banyak kasus yang ditangani terhambat. Maret lalu, 114 pegawai KPK mengirim petisi pada pimpinan, mengeluhkan berbagai rintangan dalam penindakan korupsi. Petisi diberi judul “Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus ( Tempo, 10/4/2019 ).

Well, revisi UU KPK dan UU Tipikor kita harap bisa mencegah korupsi dan mengatasi problem tsa.

***

HABIBIE WAFAT

BJ. Habibie tutup usia ke-83 tahun pada pukul 18.03 WIB tadi ( Breaking News, MetroTV, 11/9/2019 ) karena kelelahan/ gagal jantung. Semoga jenius pesawat ini diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Meski ada kekurangan di sana sini, presiden ke-3 RI ini sudah berbuat semaksimal kemampuan untuk menjaga dan memajukan negeri. Selalu bersemangat bicara dan berkontribusi pada Indonesia, hingga akhir hayatnya.

Habibie berpesan 3 hal : Indonesia perlu banyak WNI berkualitas tinggi/ SDM unggul untuk mengelola SDA melimpah agar kuat sejahtera, iptek ( ilmu pengetahuan dan teknologi ) hendaknya disertai imtak ( iman dan taqwa ), demokrasi ( Pancasila ) sistem yang cocok untuk Indonesia yang majemuk ( lebih 740 suku ). Selamat menuju keabadian, Eyang…

************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Tinju, Karate, Silat Sehat” – by Vitrisa ( Pencak Silat dari Indonesia ).

PANCASILA BOXING DAY

Pertandingan tinju mancanegara mempertahankan beberapa gelar WBC Asia bertajuk “Pancasila Boxing Day” disiarkan langsung oleh MetroTV pada 8/9/2019. Ada 4 anggota paspampres yang ikut bertanding, juga Reno ( suami Syahrini ) yang rajin olahraga beladiri tiap hari.

4 anggota Setia Waspada Boxing Camp yang bertanding : Sumarjo ( grup A, kelas Super Welter ) menang TKO lawan Fachrurohman, Rudi Sunaryo ( Dendeteksi, kelas Welter ) draw lawan AB Rahayan, Donny Syafyendro ( Dronkavser, kelas Welter ) menang lawan Alex Buckai, dan Saputra ( Yonwai, kelas Berat ) menang TKO lawan Michael Wattimena ( paspampres.mil.id ). Tangguh paspampres kita ya. YESS !!

Pesulap atletis Deddy Corbuzier yang kini masuk Islam juga rajin latihan beladiri tiap hari di sela kesibukan syuting acara “Hitam Putih”-nya di Trans7. Usia 40 tahun ke atas perlu latihan fisik minimal 75 menit per minggu untuk mempertahankan massa tulang tetap kokoh ( tidak membungkuk karena osteoporosis/ pengeroposan tulang ). Kalsium dalam tulang digunakan untuk metabolisme jika kita mager atau malas olahraga yang membentuk kalsium tulang, setahu saya. Olahraga juga menghasilkan dophamin di otak yang membuat kita rileks ( doping alami tanpa narkoba ).

Jaga berat tubuh anda juga. Kelebihan bobot bisa menggerus cadangan kalsium anda. Lingkar perut pria maksimal 80 cm, wanita 91 cm di Jepang. Yang melanggar dikenai denda, kecuali pesumo ( On the Spot, Trans7 ). Tetaplah menjaga kebugaran tubuh dan kebahagiaan anda dengan olahraga teratur ya..

HARI OLAHRAGA NASIONAL DI BANDUNG.

Hari Olahraga Nasional diperingati di plaza Balaikota Bandung ( PRSSNI, 10/9/2019 ).

Sebanyak 330 peserta akan mengikuti kejuaraan menembak se-ASEAN di Bandung pada14-27 September 2019. Setelah itu mereka akan diajak naik bis Bandros ke Saung Udjo dan gedung Merdeka. Cihuii..
Semoga Bandung, Indonesia juaranya.

DJARUM VS KPAI. WOW ?

Persoalan brand dan image di kaos peserta anak audisi beasiswa sekolah bulutangkis yang digemari adik/ pemilik perusahaan rokok yang telah melahirkan puluhan atlet kelas dunia dan mengharumkan nama bangsa, saya pikir bisa diselesaikan dengan dialog juga. KPAI yang didukung 6 LSM anti tembakau bisa duduk bareng pengurus yayasan Djarum diskusi tentang kata ‘eksploitasi anak’ tsb yang mungkin menyinggung maksud baik pihak Djarum. PBSI bisa membantu memediasi.

Kita tahu Djarum Foundation, satu dari sekian klub bulutangkis yang melahirkan atlet yang berlaga di even internasional. Saya lihat wakil KPAI di MetroTV menjelaskan, bahwa pada dasarnya pihaknya sangat mendukung upaya Djarum berkontribusi di bidang olahraga ( respek warga dunia terhadap Indonesia melalui bendera merah putih yang dikibarkan saat atlet meraih medali di even olahraga internasional, dan kunjungan presiden ke mancanegara ) melalui audisi dan bibit atlet yang digarapnya sangat serius sejak dini. Di sisi lain, KPAI terikat UU dan PP tentang perlindungan anak. So ?

Bagaimana kalau nama di kaos anak ( yang belum sempurna bernalar ) pakai kata yang tak terasosiasi rokok ( Djarum itu rokok banget ). Raket, Kok atau Wow, maybe ? Atau warna merah hitam saja tanpa logo brand. Come on.. for Indonesia, pliiisss…

Iklan

Written by Savitri

11 September 2019 at 11:42

Sail Nias 2019. Sudut Pandang Soal Papua. Next Step..

leave a comment »

Apa kabar Papua hari ini ? Ada 3 sudut pandang menarik : dari sudut pandang pemerintah Indonesia, sudut pandang elit Papua, dan sudut pandang orang asing. Ke mana mestinya kita ( civil society ) memandang ?

Dari MetroTV sepekan ini diberitakan : ada 2 orang yang dilihat saksi memindahkan tiang bendera di TKP/ asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tersangka VK ( satu dari 3 kreator yang sebelum 15/8/2019 sudah mem-viralkan foto, video, narasi hoax tentang kondisi Papua di medsos ) membawa 2 wartawan asing ke TKP ( apa 2 wartawan ini yang memindahkan/ mematahkan dan membuang tiang bendera ke got ? ). VK yang WNI kabur ke luar negeri sedang diburu Polri/ Interpol. Tersangka BW ( kreator pertama foto, video, narasi hoax tentang kondisi Papua ) yang kini warga Inggris, sedang diupayakan dijangkau polisi via Kemenlu. BW adalah tokoh OPM yang tempo hari ( 25/1/2019 ) menyusup dalam delegasi Vanuatu dan mempermalukan Indonesia di PBB dengan hoax tentang kondisi Papua ( ditelantarkan padahal dibangun serius dengan dana Otsus yang bikin iri warga NTT dan Maluku, warga dikejar dan dibunuh padahal itu KKSB yang membantai para pekerja Trans Papua di Nduga, ribuan lembar petisi berisi jutaan tanda tangan warga Papua Barat padahal data BPS jumlah penduduk provinsi itu tak sampai sejuta, dst ).

Jika di “Mata Najwa” ( Trans7, 4/9/2019 ) pendeta BG menganggap BW layak diajak dialog sederajat sepertihalnya tokoh GAM yang kini punya partai lokal ( banyak pengamat yang menyesalkan Indonesia yang berdaulat duduk semeja dengan separatis saat Perjanjian Helsinki waktu itu ), kita pertanyakan juga kredibilitas BG ( tak bisa menyaring informasi dengan benar. Ucapannya lebih mirip provokator perpecahan ketimbang problem solver yang up to date/ well informed. Sejumlah besar dana Israel diketahui masuk ke sejumlah gereja di Papua sejak tahun lalu sampai mereka berani pasang bendera bintang Daud, menyusul mantan anggota Komnas HAM/ NP mengejek presiden Jokowi soal itu. Apa BG kecipratan dana zionis itu ? Jika ada narsum yang meragukan orang Papua mengaku kepala suku ke/ diterima Istana, kita pun meragukan BG mengaku sudah bertemu ( mewakili suara/ wali ) banyak pemuka gereja di Papua, dan menyimpulkan semua orang Papua maunya merdeka/ berpisah, dan menganggap orang Indonesia itu rasis ( ini tuduhan serendah mo****. Saya dan Najwa tak pernah mencap begitu, juga lebih banyak WNI yang bicara santun tentang Papua. Pendukung Jokowi disebut Cebo** santai saja ). Generalisir semaunya. Ada masalah dalam niat dan nalarnya. Sebaiknya orang macam ini jangan diberi panggung lagi atau ikut dialog. Bikin runyam saja.

Lebih berkualitas Freddy Numberi ( mantan gubernur Papua, mantan menteri KKP ) dan Komarudin Watubun ( putra Papua, anggota komisi II DPR RI ). Kosa kata dan wawasan kebangsaannya lebih baik dari Lenis dan Lukas. Komarudin sempat mengeritik agar gubernur Papua bicara sebagai wakil pemerintah pusat ( tak minta “perjanjian” internasional, tapi lebih memilih solusi yang disediakan dalam hukum Indonesia, seperti Gubernur Ridwan Kamil yang asal Garut/ Jabar mematuhi putusan mendagri tentang sekda pemkot Bandung meski bukan kandidat pilihannya ).

Komarudin curhat sempat merasa terintimidasi dengan banyaknya aparat bersiaga dengan senapan di tangan dalam perjalanan ke bandara ( untuk hadir di “Mata Najwa” ). Karopenmas Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa aparat sedang melakukan simulasi mitigasi demo ( latihan gabungan quick respond konflik horisontal ). Sekitar 6000 anggota pasukan ditambahkan ke Papua dan Papua Barat untuk menjaga keamanan tetap kondusif sehingga pekerjaan rekonstruksi fasilitas umum, kantor, komersial ( Lenis akan berupaya mencari dana mengganti kerugian pendatang/ pemilik toko ) yang dirusak massa perusuh, bisa dilaksanakan.

UH, wakil AII, dengan suara gusar berapi-api ( serupa wakil LBH di episode minggu lalu ) mempertanyakan koneksi internet, telpon, sms yang masih terkendala. Menko Wiranto menjelaskan soal lemotnya internet/ medsos untuk menjaga keamanan tetap kondusif selama proses rekonstruksi penyidikan dan perbaikan fasilitas publik. UH mestinya juga berpikir positif bahwa instalasi listrik, jaringan seluler, dll, mungkin terganggu/ rusak akibat demo rusuh tsb. Saya lihat di TV, petugas PLN asal Papua sedang memperbaiki jaringan kabel listrik. Hari demi hari saya amati wajah dan suara Desi Fitriani, reporter senior MetroTV yang stand by di sekitar TKP rusuh Papua sejak 19/9/2019 terus membaik. Sejak tegang hanya bisa siaran indoor dari hotel berbintang di mana internet hanya bisa berfungsi di situ dan beberapa tempat penting lainnya pada malam hari, sampai berita kemarin ( 4/9/2019 ) bisa leluasa siaran outdoor di TKP pagi siang malam. Klop dengan ucapan Kapolri Tito tentang kondisi makin kondusif Papua setelah berkantor di sana sejak Selasa ( 3/9/2019 ) bersama Panglima Hadi, dan menginstuksikan maklumat demo pada seluruh jajarannya ( demo yang mengancam persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI dilarang. Yang tetap maksa demo akan dihentikan paksa pula ). Klop dengan ucapan Menko Wiranto bahwa kondisi Papua makin kondusif dan pembatasan akses komunikasi ( bukan pemblokiran, karena Desi bisa siaran dan pemirsa dari Papua bisa nelpon ke MetroTV ) adalah harga yang harus dikorbankan untuk kepentingan lebih besar ( keutuhan NKRI ).

Klop juga dengan Eliza, pemirsa EMI ( MetroTV, 5/9/2019 ) dari Papua Barat yang pagi ini menelpon host Leonard dan terkekeh santai menyampaikan kesannya tentang anggota DPR yang kejar tanda tangan ( menuntaskan target proglegnas prioritas ) jelang tenggat akhir masa jabatannya. Intonasi suaranya sesantai bupati Wamena Jhon yang kemarin berkumpul dengan para pemuda Papua yang sedang asyik menyiapkan Festival Lembah Baliem Jayawijaya Wamena, dan berkata “.. kami di sini damai saja, juga banyak orang Papua di desa dan daerah-daerah lain. Kalau Sorong, Manokwari sampai ribut itu perlu dipertanyakan dan diselidiki siapa dalang di kota-kota itu..”

( Seorang kader partai Prd tertangkap dengan tas penuh bendera bintang kejora yang akan dibagikan ke para peserta demo ( ketumnya takkan memberi bantuan hukum padanya, HTS yang kemarin pengen buka hubungan diplomatik/ kedubes dengan Israel.. keep watching people ). SA, ASN pemkot Surabaya yang berkopiah putih yang menyebar konten hoax di IG, TW, FB, WA juga sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama korlap TS )

( Seingat saya di acara”On the Spot”- Trans7 pernah ditayangkan perihal suku-suku terasing di pedalaman hutan Amazon, Brazil. Keberadaan mereka diketahui dari atas melalui kamera yang dipasang di drone. Terlihat gundukan bekas perapian dengan pondok di dedaunan tak jauh darinya. Pasukan pemerintah Suriah berhasil menguasai kembali wilayah Idlib setelah menggunakan drone untuk mengintai ‘jihadis’ pemberontak/ teroris. Di acara “Prime Time News” kemarin ( MetroTV, 5/9/2019 ), Kapolri Tito menyebut 2 ormas ( dalang ) yang mempengaruhi AMP dan demo rusuh di Papua untuk agenda HAM 9 & 24 September ini. Ada kelompok-kelompok kriminal yang cari uang dengan cara mengganggu stabilitas politik dan keamanan di sana. Mereka biasa kabur ke kedalaman hutan lebat seperti KKSB/ OPM jika ketahuan aparat keamanan. Drone bisa digunakan untuk melacak keberadaan mereka, ketimbang main kucing-kucingan di kegelapan hutan di sela tembakan misterius. Senjata juga bisa dipasang di drone ).

BEDA RASA DI DUA TV

Pemirsa MetroTV ( sudah rileks ) bisa beda rasa dengan pemirsa Trans7 ( masih tegang ) gini soal update Papua, why ? Emosi terkait dengan info yang kita izinkan masuk ke kepala. Jika media mainstream dunia terafiliasi zionis ( CNN, Reute**, WPost, NYTimes, BBC, FoxNe**, AP, Al-Jazee**, dsb ) yang dikutip media lokal ( TvO**, INe**, Det**, Tem**, Komp**, dsb, yang juga ditelan mentah-mentah BW, BG dan netizen parsial ) terutama terkait kepentingan geopolitik AS-Israel-Barat, yang lebih diikuti melebihi narsum kredibel dari bangsa sendiri/ Indonesia, maka prasangka buruk dan ketegangan yang melanda diri. Saya lebih percaya pada Menko Wiranto daripada BW, lebih percaya Kapolri Tito daripada VK dan UH, lebih percaya Jusuf Kalla daripada BG dan OPM ( wapres JK usul bendera bintang kejora milik OPM yang beraroma separatis itu diubah/ dimodifikasi menjadi bendera budaya warga Papua yang beraroma persatuan Indonesia. Pemprov Aceh, Jabar, Jakarta, dll, juga punya logo yang bisa dibenderakan sebagai simbol martabat daerah ).

Saya lebih percaya Jusuf Kalla yang berpengalaman mewakili Indonesia dalam perjanjian damai dengan Aceh ( Helsinki ) dan Kapolri Tito, yang merintis dialog dengan Papua ( bisa diwakili Freddy Numberi, Komarudin Watubun ) untuk mengimplentasikan UU Otsus secara baik, ketimbang mengundang pihak asing ( UN/ PBB, Australia, Finlandia ) untuk menyelesaikan masalah negeri kita. Timor Timur lepas karena ulah PBB ( mandul jika menyangkut kepentingan AS-Israel ) dan Australia ( 4 warga Australia yang kedapatan ikutan demo rusuh di Papua sudah dideportasi pihak imigrasi ). Kita tak sudi mengulangi kesalahan sejarah tsb. Kalau Myanmar bisa menolak intervensi PBB dalam konfliknya dengan etnis Rohingya, kita pun bisa ( hanya Indonesia, big brother kawasan ASEAN yang dipercaya menyelesaikan masalah Myanmar. Pengungsi Rohingya di penampungan Bangladesh secara bertahap kini kembali ke Myanmar atas diplomasi Indonesia. Pasukan Indonesia yang paling banyak berkiprah dan dipercaya publik internasional menengahi konflik di kawasan Timur Tengah. Saya lebih percaya TNI daripada OPM ). Kita punya modal cukup untuk mengatasi masalah Papua, teritori kita, dengan kekuatan dan ketrampilan kita sendiri.

Ada 7 wilayah budaya dan 51 faksi di Papua, kata Freddy dan Komarudin ( jumlah suku dan bahasa di Papua yang 2 jutaan penduduknya lebih banyak daripada di Jawa yang lebih 150 juta jiwa. Di internal Papua sendiri punya problem persatuan sehingga tak jarang terjadi perang antar suku, tak hanya sulit bersatu dengan Indonesia. Tapi usaha dialog sekecil apa pun jika ditekuni dengan niat tulus akan berujung kebaikan. Insya Allah. Ada 51 perwakilan suku, 6 wakil pemuka 6 agama dan 2 gubernur yang bisa diajak dialog untuk mendorong pelaksanaan UU Otsus ( jatah 2% mesti dikawal kemendagri sampai kepada yang berhak ) dan penyampaian pendidikan, gizi, kesempatan langsung pada warga Papua ( kartu sembako murah, kartu siap kerja, kartu keluarga harapan ).

Soal 3 kasus pelanggaran berat dari 69 kasus HAM/ kriminal lainnya dalam KKR ( Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya sudah dibentuk ) menjadi ganjalan politik yang sulit diurai, setelah melihat acara “Melawan Lupa” ( MetroTV, 3/9/2019 ) tentang angkatan ’66. Pasukan Cakrabirawa yang setia pada Soekarno yang menyerang kelompok mahasiswa pimpinan Fahmi Idris yang dilindungi pasukan Kostrad pimpinan Soeharto, pada saat Orba memang diadili tapi hukumannya tak sampai dieksekusi.

Angkatan ’98 ( yang keluarga, kawannya diculik, dihilangkan secara paksa, dibunuh ) yang memusuhi Soeharto dan ABRI juga tak menuntut sekeras orang Papua sekarang menuntut para pelaku/ jenderal ( Komnas HAM akan langsung mengumumkan ke publik jika presiden mau menandatangani perppu yang bisa membuatnya dilengserkan karena mengintervensi hukum atau menjatuhkan wibawa korps militer yang selama ini menjaga kita dari musuh asing dan teroris. Dewan HAM PBB saja menutup mata pada pelanggaran HAM berat AS-Israel-Barat di Palestina dan berbagai penjuru dunia, sementara para pendukung HAM di sini mati-matian membela HAM separatis yang diprovokasi media/ pion AS dan minta mengadili para jenderal yang menertibkan. Konyol ). Namun demikian, 5 danramil dan satu babinsa sudah diskors oleh pengadilan militer. Sudah ada kerendahan hati dan kemajuan dari pihak TNI yang perlu diapresiasi positif. Kita dorong dengan simpatik agar TNI lebih profesional memperlakukan warga Papua yang sensitif. Warga Papua bangsa pemaaf, kata Freddy ( tapi kok sebutan mo**** diingat terus ? kita disebut cebo** sudah lupa tuh ). Stigma itu dipicu sikap tak tertib orang Papua di rantau/ kost. Saya memberitahu belasan kali jangan setel musik keras-keras agar tak mengganggu penghuni kamar lain yang sedang istirahat/ sakit, belasan kali itu pula ia kembali nemutar musik keras-keras. Agar tak kembali terjadi reaksi/ bully maka orang Papua juga perlu instropeksi perilaku jika sedang berada di daerah lain. Di mana tanah dipijak, di situlah langit dijunjung. Hormati budaya dan patuhi aturan setempat.

Bad things happened to bad people ( 3 kreator dan 5500 url penyebar hoax tentang kondisi Papua pemicu rusuh Papua kini sedang ditertibkan aparat dan Kominfo ). Hal-hal baik terjadi pada orang-orang bijak. Think before act…. good luck !

****************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Ortu Mesra, Anak Berdendang Bahagia” – by Vitrisa ( rok, rompi, bando khas kab. Nias, Sumut )

SAIL NIAS 2019

Festival “Sail Nias 2019” mengusung tema “Nias Menuju Gerbang Destinasi Wisata Dunia” sedang berlangsung, dimeriahkan 18 rangkaian kegiatan menarik selama tiga bulan sejak Juli hingga 14 September 2019, di 5 Kabupaten Kota Kepulauan, yaitu : Festival Lompat Batu Sekepulauan Nias, Festival Kebudayaan Kepulauan Batu, Parade Kapal Nelayan Tradisional, Gebyar Kopi, Kuliner, dan Wonderful Foto Tourism Expo, Fishing Tournament Sail Nias, Free Diving Competition, Wind Surfing and Sailing, dsb.

Festival maritim pertama diselenggarakan di Bunaken, Sulut, tahun 2009 ( Prime Time News, MetroTV, 29/8/2019 ). Tahun ini diselenggarakan di Nias karena daerah ini memiliki wisata alam, budaya, dan hasil karya yang juga menarik untuk dinikmati. Ada situs megalitik pra sejarah yang sedang didaftarkan ke Unesco yang bisa dikunjungi, yaitu Desa Hilisao’oto dengan Situs Megalitik Tetegewo di Nias Selatan sebagai rumah bagi peradaban megalitikum yang hidup. Desa Bawomataluo, ikon wisata budaya Pulau Nias, menyuguhkan daya tarik tari Fataele dan Hombo Batu. Pantai Sorake dan Pantai Lagundri menyajikan spot surfing terbaik di dunia. Nias memiliki destinasi diving berpantai alami.

Gelaran wisata pesona Indonesia tersebut bertujuan untuk memperkuat dan memperkokoh visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya Nias di bidang ekonomi dan pariwisata, mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan dan parisiwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan rute-rute pelayaran yacht atau kapal laut internasional menyinggahi Nias, mendorong masyarakat, stakeholder, pemerintah untuk bahu membahu membangun sektor maritim dan pariwisata.

“Kita ingin supaya laut dan potensi bahari di Indonesia bisa dikembangkan lebih jauh sebagai sumber kemakmuran masyarakat Indonesia,” kata Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid, selaku perwakilan panitia Sail Nias 2019 ( Tribunnews, 29/8/2019 ).

Selamat plesiran.. have a nice weekend, people..

Keseruan lomba dayung di Sail Nias 2019

Rusuh Warga Papua di Manokwari. Solusi : Ketertinggalan Daerah Dikebut, Ruang Perjumpaan Sosial Dibuat, Cerdas Ber-Medsos Dipupuk. Semarak HUT RI ke-74.

leave a comment »

Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, pahlawan bulutangkis Indonesia. Masa Orba, banyak etnis Tionghoa yang diwajibkan memiliki SKBRI ( surat kewarganegaraan sejak 1978 ) meski lahir di Indonesia, akibat titah Mao Zedong tahun 1955 ( seluruh keturunan/ diaspora Tiongkok di seluruh dunia adalah warga negara China ). Tahun 1996 SKBRI tak berlaku lagi, namun etnis Tionghoa yang tidak tahu terus diperlakukan diskriminatif ( Q & A, MetroTV, 18/8/2019 ). Ketika kerusuhan 12 Mei 1998, para atlet Thomas Cup, seperti Chandra Wijaya, dkk, tetap berjuang meraih emas untuk Indonesia. Karena ‘berbeda’ mereka menang. Air mata Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992 juga menggambarkan perasaan itu ( cinta Indonesia ). Film “Susi Susanti Love All” akan rilis Oktober nanti. Ajak anak anda, juga warga Papua dan Jatim, untuk meresapi makna nasionalisme sebenarnya di film ini. Meski diperlakukan berbeda, yang dipikirkan terlebih dahulu : apa yang anda berikan untuk negaramu. Keberkahan akan menyusul kemudian. Allah takkan salah membagikan rezeki-Nya ( drawing “Susi & Alan, Pahlawan Bulutangkis”- by Vitrisa ).

Lenis Kogoya ( ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua/ kepala suku asal Wamena ), staf khusus presiden urusan Papua, saya lihat di layar MetroTV semalam, bilang bahwa salah pahamlah yang memicu kerusuhan di Manokwari. Seperti diberitakan, pada tanggal 15/8 di Malang dan 16/8 di Surabaya terjadi kehebohan yang dipicu hoax perusakan bendera, sampai ormas/ massa mengepung asrama dan 43 mahasiswa Papua terpaksa dievakuasi/ diamankan oleh polisi ke markas agar tak terjadi bentrok antar kedua pihak. Usul Lennis, Gubernur Khofifah jadi ortu wali seperti Gubernur Ridwan Kamil yang jadi ortu wali bagi mahasiswa Papua di Bandung yang keep in touch ( Prime Time News, MetroTV, 19/8/2019 ). Aplikasi “DPR Now” juga bisa digunakan warga untuk mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan wakil rakyat kita, sekaligus curhat soal perusahaan liar yang menebangi hutan, menggali tambang tanpa izin, diskriminasi pekerjaan, dsb.

Di Bandung, ada komunitas PieceGen ( generasi damai ) yang menyebarkan semangat perdamaian melalui 12 buku, permainan dan aneka kegiatan integrasi sosial yang memupuk toleransi dan mengikis paham radikal ( Kick Andy, MetroTV, 16/8/2019 ).

Rusuh yang menyebabkan 3 polisi cedera dan rusaknya sejumlah fasilitas umum ini juga dipicu ucapan spontan personal pemrotes berupa ‘pengusiran’ plus makian ‘nama hewan’ yang menyebabkan ketersinggungan warga di Papua. Gubernur Jatim, Walikota Surabaya, Walikota Malang, wakil ormas ( caleg Grd/ saksi 02 disidang MK ? ) sudah menjelaskan duduk perkara sebenarnya dan minta maaf ( lebih afdol ke Papua dan bilang orang Papua bisa jadi pejabat penting di Jatim sepertihalnya orang Jatim jadi pejabat penting di Papua ) atas ketidaknyamanan yang dialami warga/ mahasiswa Papua di daerah mereka ( karena stigma, di antaranya karena susah tertib di asrama/ kost. Saya amati orang Timor Les**, juga begitu, belum terbiasa dengan aturan/ peradaban kota ). Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, staf khusus dan pegawai asal Papua di berbagai daerah dan instansi berupaya menyejukkan situasi dan mengingatkan persatuan bangsa dan Indonesia damai. Jangan mudah terprovokasi.

Emosi boleh ( dikendalikan ), tapi sabar memaafkan lebih baik. Menjelang sore, setelah berdialog dengan Kapolda, para pendemo ( Manokwari, Sorong, Fak-fak, Timika ) mau kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dikawal polisi. Pelajaran apa yang bisa dipetik kali ini ?

Kemkominfo harus gesit mengendus gejala rusuh dari konten viral provokatif di medsos. Segera perlambat akses foto, video di medsos dan mentake-down akun penyebar hoax SARA seperti 21-22 Mei 2019 lalu. Ruang perjumpaan sosial untuk integrasi lebih 740 suku bangsa di Indonesia ini perlu dikongkritkan, seperti Asrama Nusantara ( diisi mahasiswa asal Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dsb ) yang digagas Gubernur Jatim Khofifah. Kepala daerah Papua sebaiknya memberi kesejukan ketika menyampaikan pernyataan pada para pendemo ( soal ketertinggalan itu warisan pemerintahan Orba yang sedang kita upayakan diperbaiki. Rezim 32 tahun tak bisa dibalikkan dalam hitungan 1-2 hari saja. Butuh waktu panjang, proses tak kenal lelah, kesabaran, pengertian, kegigihan, dedikasi semua pihak untuk sampai pada tujuan kita semua : Indonesia kuat, maju, adil dan sejahtera ).

Apa saja yang dikerjakan pemda dan warga Papua/ Jatim, jika belum bagus, jangan langsung menyalahkan Jakarta atau pendatang dari daerah lain, lalu mengamuk dan merusak fasilitas umum yang dibayar dengan pajak seluruh rakyat Indonesia. Intropeksi diri dulu, apa yang kurang, lalu sampaikan dengan cara yang baik pada mereka yang bisa membantu /memberi solusi ( akun medsos presiden, Lenis Kogoya, KPK, DPR RI, Kapolri, Panglima TNI ). Kawal dan sabar dengan proses perbaikannya. Setiap kemajuan kecil diapresiasi positif sehingga yang membantu makin semangat memperbaiki kekurangannya.

Gubernur sampai kepala distrik Papua bisa mengajak warganya untuk piknik ke Danau Toba ( Sumut ), Borobudur ( Jateng ), Mandalika ( NTB ) dan Labuan Bajo ( NTT ) sebagai hadiah 17-Agustusan atau lomba kebangsaan lainnya, serta menyampaikan pada warganya bahwa warga Sumut, Jateng, NTB, Sulawesi, Maluku, dsb adalah saudara warga Papua juga. Jadi, bukan cuma orang Jawa, Bali, dsb yang tahu dan piknik ke Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Lorentz, serta menganggap warga Papua juga saudara kita. Buat Asrama Nusantara juga di sekolah bola di Jayapura nanti agar ruang perjumpaan sosial untuk integrasi kebangsaan terus dipupuk ( kecurigaan dan kecemburuan dikikis perlahan. Tanpa trust kita takkan bisa membangun ).

Di blog ini, saya pernah memposting tentang kelas bahasa, sejarah Papua- Aceh-Indonesia, budaya, keterampilan, kafe di dalam perpustakaan, museum, taman kota tematik ( public space ), galeri, untuk integrasi warga kota. Di luar negeri, situs sejarah dan tugu pahlawan nasional disediakan untuk anak-anak bisa jalan-jalan bersama orang tuanya untuk mengenalkan sejak dini perjuangan para pahlawan mereka dan meresapi nilai patriotik, nasionalisme, cinta tanah air dan artinya persatuan negara bangsa ( renovasi benteng Van den Bosch di Ngawi yang berhantu setelah perlawanan pasukan Diponegoro, dan pemindahan ibukota RI ke Kalimantan demi pembangunan Indonesia sentris menjadi sangat relevan ).

Bahwa tindakan menghormati bendera merah putih itu untuk menghargai jasa para pahlawan dan pejuang yang telah merelakan darah dan nyawa untuk kemerdekaan kita ( bukan mengkultuskan benda dan men-thoghutkan negara seperti di pikiran kaum intoleran yang tekstualis dan merasa benar sendiri ). Di film “Merah Putih Memanggil” ( Trans7, 17/8/2019 ), 3 prajurit TNI sampai gugur demi menyelamatkan WNI, istri dan putrinya yang disandera pemberontak di Kongo, Afrika. Hormat kita pada bendera merah putih ini juga untuk menghargai dan berterima kasih pada prajurit TNI dan polisi RI yang terus menjaga kita dari ledakan bom teroris, tembakan gelap KKSB, serbuan bandar narkoba di perbatasan Papua, dengan darah nyawa mereka dan air mata keluarganya.

Penting juga, menangkap, mengadili, menghukum sesuai peraturan, para provokator, pembuat, penyebar video ‘perusakan bendera’ tsb dan ucapan rasis ( apa ini ulah para pecundang pilpres 2019 sebelum presiden dilantik ? ) agar tak terulang di kemudian hari.

Edo Kondologit meminta KPK memeriksa ( semoga kali ini operasi KPK tak bocor atau dipukul oknum pemda ) penggunaan APBD/ tranfer daerah/ dana Otsus Papua. Kenapa dana yang begitu besar tak mewujud ( signifikan ) pada kesejahteraan warga ? ( seingat saya, di era Jokowi, ekonomi Papua tumbuh tercepat di Indonesia ).

Lenis usul Jokowi ke Papua ( Sorong, Manokwari, dll ) untuk mendengar langsung curhat dari warga Papua ( semua suku ), apa yang sebenarnya mereka perlukan : pendidikan, kesehatan, pekerjaan seperti apa, dengan cara pandang Papua, bukan template Jakarta yang belum tentu cocok dengan kondisi Papua ( Prime Time News, MetroTV, 20/8/2019 ). Yenny Wahid minta semua pihak yang melanggar dalam kasus ini harus diproses hukum, termasuk ( jika benar ada ) oknum aparat yang rasis, agar warga Papua merasa diperlakukan adil dan sederajat di mata hukum ( tak luka batin lagi ).

Jika ada tiang bendera Merah Putih dipatahkan 3 bagian lalu dibuang ke got ( feeling saya ini ulah orang yang benci Pancasila yang menyatukan 3 wilayah Indonesia, WIB, WITA, WIT lalu mengadu domba ), warga/ ormas yang melihat pelecehan simbol negara mestinya mengadu ke pos polisi terdekat agar pihak yang berwenang/ kompeten yang menyelidiki dan memproses hukum. Oknum aparat atau pejabat yang bersalah ( segera, agar Papua mereda/ bisa diajak bicara jernih ) ditunjukkan pada warga Papua ( ada TV daerah di sana ? ) bahwa mereka telah dihukum sesuai aturan, agar warga Papua trust dan respek pada TNI dan Polri, sehingga mereka pun mudah ditertibkan dengan hati senang karena percaya bahwa penertiban itu untuk kebaikan mereka dan Indonesia. Warga pemrotes jangan main hakim sendiri, karena jika massa sudah terkumpul akan sangat sulit mengendalikan. Berpikir kritis dan bertindaklah tenang untuk keselamatan diri dan Indonesia.

Kesadaran berbangsa dan bernegara di negeri ini dalam proses pertumbuhan. Massa dan mahasiswa di Malang, Surabaya, Papua, dan Papua Barat perlu lebih bersilaturahmi satu sama lain dan terus belajar menyaring informasi yang benar dari internet. Karena kalau sampai terprovokasi, yang hancur adalah kita semua, persis yang diingini ormas radikal/ massa intoleran yang disetir zionis /AS cs tsb. Kerusuhan 19 Agustus kemarin ( sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-74 ), provokator memang menyebalkan. Berikut, mestinya kita lebih cerdik, kritis dan pemenang ya…

***

KEMERIAHAN 17 AGUSTUS 2019 DI TANAH AIR

Organisasi Wanita Selam Indonesia diketuai Tri Suswati ( istri Kapolri Tito ) sukses mengharumkan nama bangsa dengan memecahkan 3 rekor dunia ( versi Guiness World of Record ) dengan : mengibarkan bendera terbesar di dunia ( 1014 m2 menumbangkan pemegang rekor sebelumnya/ Australia ), rantai manusia terpanjang di dunia ( 578 m ) dan penyelam terbanyak di dunia ( lebih 3000 orang ) di kedalaman 5-8 meter dari permukaan laut di Manado, Sulawesi Utara. Para penyelam pemberani itu mengisi 64 kotak @ 50 orang dan bertahan tertib selama 35 menit untuk memberi hadiah pada HUT Republik Indonesia 17/8/2019. Membanggakan ( foto : humas dijen hubla )

Tak mau kalah, di bawah laut perairan Teluk Benete, Sumbawa Barat di kedalaman 15 meter, warga NTB juga melakukan pengibaran bendera.

Di kawasan Wijen, Semarang, reporter MetroTV satu sarung dengan Gubernur Ganjar main bal-balan ( sepakbola sarung ) melawan emak-emak.

Lomba mendayung di Festival Bidar Internasional ( balapan kapal tradisionak sejak masa Sriwijaya dengan 57 pendayung dalam satu perahu besar, atau 5 pendayung per perahu kecil ) di ikon Kota Palembang ( Sungai Musi, Jembatan Ampera ) diselenggarakan tiap Hari Raya dan Hari Kemerdekaan, juga lusa kemarin. Lomba balap perahu juga dilakukan di Pangker oleh warga Sulawesi Selatan.

Di Jombang, upacara bendera, fashion show busana etnik dilakukan emak-emak bantaran Sungai Deli, juga para remaja yang berlomba panjat pinang di aliran sungai setinggi pinggang itu dengan pesan kebersihan lingkungan agar merdeka dari sampah.

Di Indramayu, Jawa Barat, ibu-ibu berkostum merah putih diikat kaki per dua orang bertanding futsal memperebutkan hadiah peralatan dapur. Seru.

Di Sabang, digelar 10 lomba, diantaranya : bakiak, balap karung dengan helm ( lompat aja udah berat ), futsal, makan krupuk, sundul bola, panjat pinang, di mana para peserta diberi kupon berhadiah. Warga desa lain dan turis mancanegara dipersilakan ikut lomba. Guyub.

( balap karung, lomba krupuk, tarik tambang, panjat pinang di acara 17 Agustusan, untuk mengenang rakyat masa penjajahan dulu yang meski hidup sengsara ( berbaju karung goni, makan cuma dengan lauk krupuk, terseok puluhan kilo meter menarik beban berat dengan tali tambang dalam kerja paksa/ rodi seraya dicambuki, berebut hadiah di puncak pinang ditonton para pembesar kolonial Belanda yang tertawa terpingkal-pingkal ), toh tetap tabah memperjuangkan kemerdekaan untuk anak cucunya, yaitu kita, bangsa Indonesia. Meneladani para pendahulu, kita pun mesti sabar, prihatin dengan keadaan yang belum ideal, selama mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat ’45 )

Puluhan siswa SD Muhammadiyah menang melawan belasan anggota TNI di Salatiga dengan pesan : bahwa dengan perjuangan keras dan kebersamaan kompak, lawan kuat pun bisa dikalahkan.

Di Aceh Barat, beberapa kelompok tani bertanding sepak bola di lapangan lumpur ( lahan TNI ) berhadiah durian. Semangat.

Upacara bendera di pulau Ndana, Rote ( pulau paling selatan perbatasan Indonesia ), dilaksanakan prajurit TNI untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di pulau terdepan.

Di Gedung Sate, Kota Bandung, digelar lomba balap karung berhelm untuk anak-anak ( dewasa di sore hari ), tarik tambang, balap lari dengan balok, plus gratis masuk Museum Gedung Sate. Cihuii..

Petugas kebersihan kota ( supir truk ), para pemulung, dan warga sekitar Tempat Pembuangan sampah Akhir melakukan upacara bendera dengan serius di TPA..

Di Gaza, relawan Indonesia dan warga Palestina merayakan HUT RI dengan membuat lukisan bendera Indonesia dan Palestina di pasir pantai. Mengharukan.

Di Istana Merdeka, presiden, wapres, beserta ratusan tamu undangan mengenakan baju daerah. Tiga pemakai busana terbaik mendapat hadiah sepeda dari Jokowi. Lagu nasional ( dibawakan anak sekolah diiringi orkes simfoni ), tari dan lagu daerah juga turut memeriahkan perhelatan ultahnya Indonesia yang ke-74. Dari kokpit pesawat tempur, pilot TNI mengucapkan Dirgahayu RI ke-74 dengan pengeras suara pada presiden, rakyat Indonesia di dalam dan luar Istana, lalu bersalto kompak dengan rekan pilot lainnya di langit Jakarta. Keren.

Malam harinya, para duta besar negara sahabat mengenakan busana nusantara senyum-senyum malu-malu mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI pula. Uh… menggemaskan.

Amandemen UUD 1945 demi GBHN Lagi ? Rangkap Jabatan, KKN di BUMN ?

leave a comment »

Sabtu lusa ( 17/8/2019 ) kita mau merayakan HUT RI ke-74 ( PT. KAI Daop 2 Bandung menggratiskan calon penumpang naik kereta api di 4 jalur pada hari kemerdekaan kali ini. Tapi ambil tiket dulu di mesin, 3 jam sebelum keberangkatan ya – PRSSNI, 15/8/2019 ).

Terbetik ambisi koalisi KIK mewarnai pembangunan Indonesia untuk 25-100 tahun ke depan ( padahal sudah ada UU ala GBHN yang mengikat eksekutif selama 20 tahun ke depan ). Perlukah ?

A. Basarah, wakil ketua MPR ( PDIP ) bilang hanya soal GBHN ( dihidupkan lagi ) dan MPR ( kembali jadi lembaga tertinggi negara ) yang akan diamandemen ( ke-5 ). Meskipun sudah ada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( UU no.25 th 2004 ) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( UU no.17 tahun 2006, RPJP diturunkan ke RPJM ) yang dalam pasal 5 menyebut presiden membuat rencana yang mengikat presiden berikutnya. Kedua UU ini jika digabung/ dijilid jadi GBHN. Kemarin ( Prime Time News, MetroTV, 18/8/2019 ) ketua MPR Zulkifli mengatakan bahwa isu GBHN ini akan dibahas ( diputuskan terus atau tidaknya ) oleh MPR periode 2019-2024 yang akan dilantik Oktober nanti.

Badan Kajian MPR sudah dibuat ( sampai pada kesepakatan 2 hal tsb ) dan Panitia Ad Hoc pada tahun 2000-an. Dalihnya, saat GBHN dulu, dalam ketahanan pangan saja melibatkan semesta/ 200 doktor ( wah, kebayang duit rakyat yang bakal kesedot saat ini, apalagi kalau usul konyol 10 kursi pimpinan MPR sampai diloloskan ).

Pancasila, UUD 1945, GBHN memang pedoman presiden dan kepda dalam pembangunan agar terintegrasi dalam politik pangan, energi, hankam, budaya. Tapi, libatkan dulu perguruan tinggi, LSM, civil society, pesan Mahfud. GBHN yang buat MPR, tapi perlu disepakati DPR pula yang mengawasi. Ke MPR cuma laporan saja tiap 5 tahun seperti yang dilakukan sekarang. Menurut pengamat Bivitri,
kesepakatan elit politik, ketua parpol sekarang atau kepentingan rakyat yang mestinya mengunci presiden berikutnya untuk 25 tahun ke depan ?

Jangan tergesa-gesa membuka kotak pandora yang bisa merusak tatanan yang sudah lebih baik dari sebelumnya gara-gara ngebet menggolkan GBHN yang belum pasti efektivitasnya dibanding UU ala GBHN yang cuma kurang dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Sudah banyak duit rakyat yang dihamburkan untuk pansus, panja terkait amandemen ( nafsu berubah-ubah tiap parpol berkuasa ), sedangkan integritas dan produktivitas parlemen masih mengecewakan.

CUKUP 5 KURSI PIMPINAN MPR

UU no.2 tahun 2018 tentang MD3 menetapkan 5 kursi pimpinan MPR ( 1 ketua, 4 wakil ketua ). Konyolnya, PAN usul 10 kursi pimpinan dengan dalih merepresentasi seluruh elemen rakyat ( 1 DPD, 9 parpol parlemen ). Weleuh..

Jelas kita menolak usul pekat nafsu kekuasaan ini. MPR hanya bersidang 5 tahun sekali ( melantik presiden wapres terpilih ). Tugas lainnya yang insidental adalah impeachment ( pemakzulan ) jika presiden melakukan 5 kesalahan fatal, dan memilih pengganti jika ada kekosongan posisi RI-1, RI-2 karena berhalangan tetap, wafat, dll. Tugas menguatkan 4 pilar ( Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI ) tak sampai sidang paripurna, karena itu bisa dilakukan tiap anggota MPR, pokja, dan sejenisnya. So, tak relevan usulan 10 kursi, selain berebut fasilitas negara dan menguras uang rakyat.

Lagipula, pesta demokrasi kemarin untuk menyeleksi pemimpin negara/ pemerintahan ( eksekutif ) dan parpol parlemen ( legislatif ) yang mengawasi jalannya pemerintahan. Jika yang kalah ( kurang dipercaya rakyat karena buruk perilaku dan kinerja ) ikut memimpin ( merecoki dengan nafsu keblinger, hoax, fitnah, adu domba ) di pemerintahan ( kabinet, komisaris, direksi BUMN, dll ) dan Senayan ( 6-10 kursi pimpinan MPR ), lalu apa gunanya, kita begitu sengit berseteru di pemilu 2014-2019 ? ( yang buruk pun ternyata bisa bertengger di kursi pimpinan ). Kebayang sulitnya mengambil keputusan karena beda paradigma dan attitude ( padahal sudah memboroskan uang rakyat ). Karena MPR adalah majelis milik rakyat ( dibiayai, mewakili ), bukan elit parpol ( 10 fraksi ) maka suara rakyat yang semestinya lebih didengar.

Kita kawal kursi pimpinan MPR sesuai UU MD3 tahun 2018 yang sudah mereka buat dan mestinya mereka praktekkan 1 Oktober 2019 ini. Kita kawal amandemen UUD 1945 sebatas GBHN 25 tahun ( perubahan dunia begitu cepat, jangan sampai mengunci inovasi presiden, dan mempreteli kewenangannya/ melemahkan sistem presidensial ) agar terjadi kesinambungan pembangunan dan konsistensi tata ruang, tata kelola dari pusat sampai daerah ( tak boleh ada ‘raja-raja’ kecil yang melanggar regulasi di atasnya seenak udel, menghambat investasi, menguras tambang, menggunduli hutan demi membayar hutang pilkada, berlindung di balik UU Otda ). Agar presiden dan kepda tetap dipilih langsung oleh rakyat ( bukan parlemen ). Karena presiden dipilih rakyat ( mandat langsung dari rakyat, bukan mandataris MPR lagi ) maka Daulat Rakyat tetap yang tertinggi. Presiden cukup diawasi rakyat dan wakilnya di DPR RI. Ingat, cuma GBHN ( termasuk menghapus amandemen terdahulu yang merugikan kepentingan nasional Indonesia ), ya… atau NO AMANDEMEN.

BUMN SAPI PERAH ?

Diberitakan, AA, direktur keuangan AP 1, SB dirut PLN, WK dirut KS diciduk KPK. Fenomena apa ini ?

Ikan sehat masuk kolam kotor jadi ikan sakit ? KPK sudah usul pada menteri Rini agar ada orang KPK ( dengan biaya KPK ) ditempatkan di jajaran direksi ( mengikuti rapat ) untuk melindungi ‘ikan sehat’ ( profesional bersih ) dari ‘kolam kotor’ ( tatanan lama yang masih korup ). KPK sedang mengulik detail pengawasannya.

Di “Opsi-Avi” ( MetroTV, 12/8/2019 ), wakil Ombudsman menyoroti soal rangkap jabatan di BUMN yang tak sesuai UU Pelayanan Publik ( dianggap tak etis, di saat orang begitu sulit mendapat satu posisi pekerjaan pada saat ini, kok, di BUMN pejabat bisa dapat 2 posisi dan menikmati gaji dobel dari negara hingga miliaran ? ). AMN yang staf ahli presiden juga komisaris AP 1 hadir di acara MetroTV ini. Sekitar 200 orang rangkap jabatan dari sekitar 500 posisi di 400 BUMN kita. Ombudsnan sudah minta presiden, menkeu, menteri BUMN agar memperhatikan hal ini, sayang belum tuntas tindak lanjutnya ( agar tak ada rangkap jabatan tak etis ini ) sehingga terjadi KKN untuk posisi di anak perusahaan BUMN atau konflik kepentingan untuk meloloskan proyek di tangani perusahaan kerabat sendiri.

Di permen 2 tahun 2015 tak ada kata “profesional” dalam persyaratan ( untuk sumber lain ) untuk mengisi posisi komisaris ( pengawas/ wakil principle ) dan direksi ( top manajemen ) sehingga relawan, timses atau orang yang tak kompeten/ profesional ( tak tahu core bussines, back up plan, tak pengalaman di bisnis relevan ) bisa duduk di jajaran komisaris dan direksi. Akibatnya, banyak BUMN yang merugi ( bahkan hutang triliun ) dan terancam gulung tikar ( presiden di Visi Indonesia akan membubarkan ).

Diakui seorang narsum, bahwa di grup PLN etos bersih sudah giat dilaksanakan juga seleksi ketat dalam rekrutmen pegawai sehingga kualitas SDM cukup meningkat di era Rini ( PLN dapat nilai tertinggi dalam penyerahan laporan LKHPN ke KPK dan satu-satunya lembaga di UU yang diminta membayar kompensasi jika gagal melayani publik seperti listrik padam kemarin, kata wakil YLKI ). Namun, sayang itu hanya sampai tingkat pegawai. Tak ada pegawai karir yang bisa jadi direksi. Parahnya, direksi dari eksternal tak komunikatif dengan pegawai PLN yang terlatih tsb karena gengsi, kurang ilmu dan tak punya rasa memiliki. Sehingga terjadilah 4 dirut PLN bermasalah hukum.

( Di China, calon komisaris dan calon direksi di seleksi ketat dan di-training khusus sebelum masuk BUMN. Di Indonesia, seleksi karyawan BUMN juga ketat berlapis. Tapi justru di tingkat direksi dan komisaris tak seketat itu sehingga sogok menyogok, kongkalingkong antara anggota DPR, BUMN, swasta, eksekutif memalukan itu terjadi ( BUMN masih jadi ‘sapi perah’ politisi dan kroni ).

Kebijakan direksi BUMN diawasi komisaris. Operasional BUMN diawasi SPI/ Sistem Pengawasan Internal. Kementerian BUMN diawasi DPR RI. Sayang, hasil pengawasan/ rekomendasi 3 pengawas yang ditandatangani bersama itu kerap tak ditindaklanjuti ).

Ya, perjuangan masih panjang, saudaraku…

DIRGAHAYU RI KE-74. MERDEKA !

**********

CULTURE LOVE : Parenting Paper Drawing

“Caper Butuh Curhat” – by Vitrisa ( topi khas Kaltara, rok motif Kalbar)

************

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI
( Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H )

… konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai
dan prinsip dasar tertentu …

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara negara yang menganggap penting adanya suatu“ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.

Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

… sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis. Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme- kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat,
maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan
sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki
hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan
lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order”.
Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement.

Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak
abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga
konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi
kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state).

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi
yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat kedua
dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions
and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.

Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:

1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan
dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

4 KALI AMANDEMEN UUD 1945

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.

Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan,
maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945
mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (consensus) pertama.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan ersentuhan dengan nilai-
nilai dan perkembangan masyarakat.

Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi ( padahal mestinya bagian/ menjiwai konstitusi )

Berdasarkan teori Nawiaky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia ( hirarki ) :
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

( peraturan daerah tak boleh melanggar aturan di atasnya )

*****

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. ***)
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. *)
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)
Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus. ****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.**)
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang -undang. **)
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang.

BAB IXA**)

Pasal 25A ****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. **)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI
AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.****)

KETERANGAN :
*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****): Perubahan Keempat

Ex-HTI di Saparua Park, FPI Stop, Politik Nasgor. Green Plastic, Polusi Jakarta, UU Perlindungan Data Pribadi. Impor Rektor ? Gibran ?

leave a comment »

Setelah diprotes Banser NU di masjid pemprov DKI, ternyata Fe*** Si*** ( ‘mualaf’ tokoh ex-HTI ) masih diundang Shaf Musli*** ceramah di Saparua Park, Kota Bandung ( KLCBS FM, 31/7/2019 ) dalam acara Musli*** Day, Sabtu lusa ( 3/8/2019 ). Ceramah pertama dan disebut pertama pula. Kok bisa lolos ya ?

Kita ingat saat rusuh di depan Bawaslu 21-22 Mei 2019 kemarin, terlihat ibu berjilbab memungut dan melempar batu ke arah aparat pengaman di layar TV ( 327 polisi cedera, bahkan sampai remuk mulutnya ). Bisa jadi, jika diizinkan demo berikutnya, emak-emak itu akan memanah para pengaman kita dan penjaga NKRI, karena di acara Saparua lusa ( dari jam 8-18 ) mereka akan diajari cara memanah oleh komunitas pemanah trampil, selain mendengar ceramah dari sekian narsum dan melihat bazaar.

Penyiar radio favorit saya heran kenapa belum lama berselang Shaf menggelar acara, kini sudah promo acara lagi ? Hmm.. saya duga ini terkait dengan tuntutan massa change.org yang lebih banyak minta pembubaran ormas radikal FPI yang pro-ISIS ketimbang yang mendukungnya. Di Mata Najwa, 31/7/2019, anggota FPI itu mengkamuflase tindak kekerasan anarkis mereka dengan diksi memperjuangkan ‘konsep’. Kita tahu gerombolan kepala batu yang bertingkah bak penegak hukum itu mengusung isu ‘khilafah ala takfiri’ ( mengkafirkan orang di luar kelompok mereka ), seperti ISIS, jagoan mereka yang membolehkan menumpahkan darah orang yang mereka cap kafir, atau disamarkan dengan konsep ‘NKRI Bersyariah’.

Di akunnya Mahfud MD, bahkan ada yang komen sok tahu soal khilafah di akhir jaman sebagai keniscayaan. Kita tahu soal Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal di masa itu. Tapi bukan khilafah model takfiri yang merasa di atas dan paling benar sendiri yang kita mau ikuti ( baca : bukan FPI, ex-HTI, IM, ISIS, Al-Qaeda dan sejenisnya yang salah menafsirkan dalil agama dan menyalahgunakan ayat demi kepentingan elit dan donaturnya/ zionis di puncak ambisi kekuasaan ). Namun, khilafahnya Imam Mahdi kelak, atau kini, khilafahnya ulama NU ( NKRI ber-Pancasila ). Orang tekstualis tak mampu melihat Pancasila/ intisari kearifan lokal leluhur dan pendiri bangsa Indonesia dalam ayat dan hadis. Mereka benar-benar mencari kata berhuruf p-a-n-c-a-s-i-l-a di kitab suci. Naif.

Soekarno yang menamai saja baru di abad 20 M. Rasulullah lebih dulu abad 7 M. Leluhur kita ribuan tahun sebelum Masehi, di mana ribuan nabi sudah diturunkan Allah untuk mengajarkan kebajikan dan tuntunan-Nya, yang kemudian disempurnakan-Nya melalui ratusan wahyu/ ayat Qur’an yang diturunkan pada nabi dan rasul terakhir-Nya, Nabi Muhammad Saw. Ringkasnya, para pengusung ‘khilafah’ ala takfiri itu ngeles dengan argumen khilafah yang hak, setiap dikritik gagal paham. Lho, yang masalah itu kalian ( takfiri ), bukan khilafah-nya. Kok, muter mumet berbusa di “khilafah” sih ? Tujuan benar harus dicapai dengan cara benar ( bukan fitnah, kekerasan seperti yang selama ini kalian lakukan ). Kebayang deh jika kalian sampai berkuasa, betapa banyak non muslim yang dibantai di sini setiap mengkritik kalian, seperti di Afganistan, Irak, Libya, Mesir, Suriah, Yaman. Baru ormas saja, kalian sudah gemar menebar teror, kekerasan dan intimidasi. Siapa pun yang menghalangi tujuan kalian akan kalian tumpahkan darahnya ke jalanan kan ? Seperti sesumbar HRS di banyak orasinya. Wajar jika banyak warga menolak kehadiran kalian yang bengis penuh tipu daya. Wajar pula jika kini HRS terpuruk di penjara Saudi. Siapa pun yang mendustakan agama akan diberi kehinaan oleh-Nya di masa akhir. Amar ma’ruf nahi munkar dalam satu nafas. Mengenyahkan kebatilan dengan cara yang benar ( bukan ikut batil nan sesat ).

Simpatisan FPI/ ISIS mengancam akan mengerahkan massa jika izin perpanjangan ormas FPI ditolak. Ngapain emak-emak dikumpulkan hingga 3000 orang di Saparua dan diajari memanah di masa kemendagri sedang memproses perpanjangan izin ormas radikal FPI ? ( di TKP Bawaslu 22 Mei ditemukan banyak panah. Di kompleks pontren DT milik AAG yang pro ex-02/ 212 juga ada kursus memanah dengan alasan mengikuti sunah ). Bukan kebetulan kan ?

Beberapa waktu lalu, pemirsa EMI dari Bekasi, mengkritik dualisme menag yang menghimbau umat muslim jangan melakukan “sweeping”. “Mbok, langsung dihukum, gak perlu pabrik kata-kata”, kecamnya pedas,”.. dan pake bahasa Indonesia yang dimengerti” ( sweeping atau penyapuan penyakit masyarakat terhadap restoran/ tempat hiburan yang buka tanpa sungkan saat negeri 90% mayoritas muslim ini sedang berpuasa ramadhan. Penelpon non muslim ini mestinya membandingkan dirinya dengan sebagian warga Amerika non muslim yang malah ikut puasa menghormati rekan kerjanya yang sedang ibadah ramadhan. Tidak mencak-mencak kurang ilmu begitu gara-gara 30 tahun, izin bangun tempat ibadah di lingkungan tak kunjung keluar izinnya. Bangun rumah atau gedung perlu izin tetangga.

Izin ormas juga perlu izin pemerintah/ aturan UU. Jika tak mengikuti dasar negara ( Pancasila yang menjiwai UUD 1945/ konstitusi ), AD/ ART dan tindakannya, maka ormas tsb tak diizinkan berdiri di teritori Indonesia. Prinsip ini berlaku untuk semua ormas, partai dan lembaga di Indonesia. Indonesia negara hukum. Jelas ?

Yang mau FPI dibubarkan itu mereka yang suka pornografi, tuduh wakil FPI. Weleuh.. ( HRS itu juga diancam pasal pornografi kan ? ). Yang benar, yang mau FPI bubar itu warga Indonesia yang cinta tanah air dan beragama dengan benar. Kita tak mau negeri besar nan indah ini hancur karena kenaifan kalian yang dibodohi elit/ pion zionis. That’s all.

Indonesia termasuk Negara Bangsa, kata orang NU. Istilah Negara Bangsa mulai dikenal pada abad 17 ( masa
Kekhalifahan Turki ), ketika Napoleon yang ingin membelahnya menyebut bangsa Mesir dan bangsa Turki ( Quraish Shihab, 28 /5/2019 ). Nasionalisme ala Negara Bangsa terbukti mengalahkan pasukan Gurkha, India, yang sangat ditakuti kekejamannya dimotivasi perut lapar dan nistanya kemiskinan. Nasionalisme arek Suroboyo dan para pejuang pendahulu kita terbukti mengalahkan Gurkha, Belanda, Sekutu/ AS-Inggris sehingga kita merdeka dan bertahan hingga hari ini dst. Pancasila terbukti menyatukan kita, 34 provinsi, sebagai NKRI. Tanpa Pancasila, takkan ada Indonesia. FPI, ex-HTI, IM, sempalan Al-Qaeda, yang mau mengganti Pancasila, atau mengembalikan 7 kalimat di sila pertama yang bisa memisahkan warga WITA, WIT atau warga non muslim dari WIB, harus kita hentikan. Karena Indonesia takkan ada tanpa saudara kita yang non muslim. Indonesia kuat berdaulat dan bisa membantu memerdekakan Palestina jika tetap besar wilayahnya ( tidak berkeping seperti maunya donaturnya ormas radikal/ zionis Israel si penjajah ). Pilih non muslim yang Pancasilais, atau pencatut Islam yang anti Pancasila ? Sebagai WNI, saya pilih yang Pancasilais. Hentikan FPI dan ormas radikal.

Menggelikan, melihat wakil FPI tersedu di acara Mata Najwa ( Trans7, 31/7/2019 ) minta HRS dipulangkan. HRS itu tak tersedu melihat lebih 300.000 rakyat Suriah dibantai ISIS, idolanya HRS. HRS juga takkan tersedu jika 300.000 WNI di sini dia lemparkan ke mulut ISIS. Saya pikir, biarkan HRS di penjara Saudi 30 tahun lamanya ( kemarin ada TKI yang dibebaskan setelah mendekam selama itu di penjara Saudi karena overstay ). Pelajaran bagus bagi HRS dan para pengikutnya agar tak mulut besar, kepala batu, dan meneror orang demi mengganti Pancasila.

BL AND ACT FRIEND ?

Situs jual beli unicorn BL diprotes netizen karena berdonasi untuk Palestina dan Suriah lewat ACT ( lembaga donasi berbendera hijau-putih-hitam dengan 3 bintang di tengah, untuk ‘jihadis’ pemberontak Suriah/ teroris. BL tempo hari juga mengkritik pemerintah soal infrastruktur digital. ITB menurut BIN termasuk perguruan tinggi yang terpapar paham radikal. Si founder juga menuduh hoax soal ACT teroris yang bunglon ini. Orang pintar akademik memang sering diincar radikalis, karena ego pintarnya suka ketinggian sehingga suka ngeyel jika diberitahu orang pintar lainnya. Orang cerdas akademik tak jarang ilmu agamanya cetek, wawasan geopolitiknya apalagi. Sasaran empuk perekrut intoleran/ teroris. Ada 11 jenis kecerdasan yang diberikan Tuhan. Kita perlu rendah hati mendengar kebenaran dari pakar ilmu/ kecerdasan orang lain ). Si founder bisa kembali minta maaf dan mengaku tak tak tahu rekam jejak ACT. Itu lebih gentle. Sportif mengakui kesalahan.

POLITIK NASI GORENG

Megawati mengundang Prabowo makan nasi goreng buatan ketum PDIP yang enak. Beragam tanggapan tentang itu. Yang mendukung dan berterimakasih melihatnya sebagai upaya Mega menarik Prabowo ke tengah ( yang selama pemilu 2019 cenderung ke kanan/ ormas radikal ), seperti Surya Paloh menarik ke tengah ( dari sebelumnya nengakomodasi kanan/ ex-HTI ) gubernur Anies yang baru mengeluarkan 5 dari 10 kapasitasnya. Yang negatif, cemas Mega lalu menggandeng Grd masuk koalisi. Terutama PKB yang sudah menyodorkan 10 nama menteri dan Hanura 40 nama menteri. Nasdem lebih berkelas, akan memberi nama jika Jokowi meminta. Kita butuh Jokowi, bukan Jokowi yang butuh kita, versi Addie MS. Saya cenderung ke pendapat sekjen Plate soal ini : pada hari H pelantikan presiden Oktober 2019 tetaplah dengan 5 partai parlemen seperti saat ini ( lebih ramping, solid, gesit ). Mungkin menambah satu partai lagi ( Grd/ Dmk ) jika PKB lari-lari ( lebih banyak trik manuver ketimbang prestasi ) lagi mau ke seberang atau tak puas dengan jatah menteri yang diterimanya seperti disengat tawon ( saya masih sebal dengan kegenitan “join” yang mengetes nyali presiden dan penggantian Mahfud pada detik-detik terakhir karena ulahnya. Ada politikus gede rasa kayak gini ya. Coba kalau Mahfud yang jadi wapres waktu itu, takkan seresek sekarang. Jabar dan Banten mungkin bisa dimenangkan ). Jika saja Surya Paloh mencalonkan diri jadi ketua MPR, saya cenderung lebih mendukungnya. Apa yang digalaukan dan dilakukan beliau selama ini ( wibawa, trust ) adalah kapasitas ketua MPR yang sudah selesai dengan dirinya/ negarawan, wawasan kebangsaannya prima, bisa lintas sektor dan agen perubahan ( yang belum ada di ketua-ketua sebelumnya ). Jika Pak Surya belum berkenan karena sejibun tanggungjawabnya, mantan presiden atau anggota DPD dari kalangan nahdiyin yang berkomitmen Negara Bangsa dan bisa mematahkan argumen kaum radikalis, akan lebih pas memenuhi kebutuhan saat ini di posisi ketua MPR.

PENGUSAHA BISA JADI POLITISI. GIBRAN, KAESANG, BOBBY ? Tunggu dulu..

Gibran digadang-gadang bacalwalkot Solo ( 90% ?). Saya kok sependapat dengan pengamat Yunarto ( soal politik dinasti ). Lagipula, Jokowi menghadapi tantangan besar menghentikan kaum radikalis di periode keduanya setelah ex-HTI, FPI, HRS berulah ( kendala kebangsaan butuh konsentrasi tinggi mewujudkan Visi Indonesia ). Jika Gibran yang belum fasih bicara politik dan belum pengalaman ‘berenang’ di lautan intrik parpol sampai ‘kesandung’ jerat, Jokowi yang bakal pusing, meski sudah minta Gibran, Kaesang mandiri dan tanggung jawab. Seorang ketua komisi DPR RI dari partai G di pileg kemarin sampai tak terpilih kembali karena putrinya ikut mencalonkan diri di dapil sebelah. Dana, tenaga, pikiran tak lagi 100% untuk dirinya/ konstituen jika darah dagingnya ( refleks ortu melindungi buah hati ) membutuhkannya untuk sukses. Konsentrasi terbagi.

Akan lebih puas bagi Gibran jika ia bisa jadi walkot tanpa kebesaran nama atau bayang-bayang ayahnya ( presiden menjabat ). Buat achiever, perjuangan seperti ini lebih bermakna bagi eksistensinya di dunia. Menantu Bobby juga disarankan mengerem hasratnya jadi kepda di saat Jokowi masih presiden. Agar masyarakat tak mencapnya aji mumpung, atau mengesankan mertua membiarkan politik dinasti yang dianggap buruk oleh banyak orang saat ini ( bisa jadi amunisi baru oposisi yang bikin kita capek meng-counter-nya ). Biarlah presiden Jokowi meninggalkan legacy terbaik bagi pemimpin berikut dan generasi penerus. Doakan yang terbaik untuk ayahanda tercinta ya..

GREEN PLASTIC DARI CPO SAWIT. Coming soon..

Green plastic tercetus di Economic Challenges ( MetroTV, 31/7/2019 ). Ketua Aprobi ( asosiasi produsen biofuel Indonesia/ korporasi ) yang membeli produksi rakyat ( 41% produksi CPO dari pohon kelapa sawit milik petani individual ). Pasar Eropa menghambat ekspor CPO Indonesia dengan berbagai dalih yang intinya untuk melindungi petani mereka sendiri ( tak boleh dari/ menggunduli hutan, tak boleh diberi subsidi, bea masuk dinaikkan hingga 18% sampai pengusaha kita rugi jika ekspor meski sudah menurunkan harga di tingkat petani/ membeli dengan harga rendah ). Apes ?

Yang berpikir positif sih tidak. CPO ( Crude Palm Oil ) bisa dimanfaatkan sebagai green fuel menggantikan 600.000 kilo liter BBM yang selama ini kita impor dari luar/ Singapura, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertamina baru mampu memproduksi 800.000 kilo liter BBM per hari. Dengan produksi CPO yang bisa mencapai 1,2 juta kilo liter per hari pada Oktober 2019 maka Indonesia tak perlu impor BBM lagi dan tak perlu meladeni kerewelan Uni Eropa. Devisa dihemat. Petani mendapat harga yang normal ( tapi tolong, jaga kelestarian lingkungan dan tidak membakar hutan untuk membuka lahan ya, agar kita sustain/ selamat ).

Pemerintah sedang menguji B-30 ( solar dibaur CPO 9 juta kilo liter ) terhadap keawetan mesin kendaraan yang diperkirakan hasilnya keluar Oktober nanti. Tahun depan lanjut ke B-100 yang menggunakan teknologi khusus sebelum digunakan sebagai BBM kendaraan. Siip kan ? ( jika hutan tropis kita benar-benar bisa tetap terjaga kelestarian dan luasnya untuk menjadi paru-paru Indonesia dan dunia )

JAKARTA TERPOLUSI SEDUNIA

Soal asap dan polutan di Jakarta yang sudah menembus jauh di atas ambang batas ( 4,5 kali standar normal ) sebagai yang terburuk di dunia menurut Green Peace Indonesia/ standar pengukur terbaru, perlu gerakan bersama pemprov, pempus dan warga Jakarta. Ada aplikasi pengukur polutan yang bisa diunduh warga DKI untuk mengetahui kadar polusi di tempat yang dikunjungi. Bawa masker berkualitas untuk melindungi diri dari penyakit infeksi saluran pernafasan ( Ispa ), kerusakan otak, dan cacat janin ( meningkat signifikan ). Lalu menggalang dukungan untuk mengganti alat pengukur polusi di tempat-tempat strategis dengan yang termutakhir ( yang terpasang saat ini sudah jadul/ 1999 ). Jokowi sudah meminta warga DKI untuk menggunakan bis ( Trans Jakarta sebagian sudah menggunakan listrik ) dan MRT ( transportasi massal ) jika bepergian ke luar rumah, atau naik kendaraan dengan energi ramah lingkungan ( motor listrik ).

Green fuel, lalu green plastic mestinya cepat terurai di alam kan ? Tak menjadi polutan bagi air, tanah dan udara. Semoga segera terealisasi.

SAHKAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Kita juga minta Revisi KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan sebelum Oktober 2019. Maklum, kemarin baru terungkap adanya pemulung/ mafia data pribadi. Ketika googling KTP-E ternyata lebih 8 juta KTP-E muncul tanpa diblur. FB pernah didenda Rp 80 triliun ( terbesar dalam sejarah AS ) karena membocorkan 87 juta data pribadi yang disalahgunakan untuk pemilu yang memenangkan Trump waktu itu ( EMI, 31/7/2019 ). Wah, jangan sampai terjadi di sini. Diganggu sales produk yang tiba-tiba nelpon ( tahu nomor kita entah dari mana ) saja sudah bikin bete..

Hati-hati dengan iklan pop-up ( nyelonong pas kita lagi asyik browsing ) yang menawarkan hadiah menggiurkan lalu meminta data pribadi kita ( NIK, nomor kartu kredit, alamat rumah, e-mail, dsb ) karena itu salah satu modus untuk menguras isi ATM/ tabungan kita, atau ganggu-ganggu kita di siang bolong, bahkan tengah malam dengan rentetan pertanyaan seenak udel. Saya tak pernah menulis data sebenarnya di medsos yang dikendalikan Neokon itu. Jangan mudah memasang foto KTP-E kita di internet, apalagi KTP-E orang lain ( bisa dipidana 4 tahun penjara lho ). Cerdaslah ber-medsos.

MENGIMPOR REKTOR, ATAU MEMBERDAYAKAN DEKAN WNI KELAS DUNIA ?

Serius ? Atau sentilan Jokowi ( EMI, 2/8/2019 ) agar peringkat universitas di tanah air naik kelas menjadi top 100 world class. Saat ini baru UI, UGM dan ITB yang masuk peringkat 200-300 sekian dari 500 universitas top dunia versi lembaga pemeringkat internasional acuan kementerian riset & dikti. Dengan 20% ( next 25% ) anggaran pendidikan dari APBN, mestinya universitas kita bisa masuk top ten universitas kelas dunia ( kita kan The Big Four ).

Narsum Saur membandingkan dengan universitas Singapura, NU d iurutan 11 dan NTU di urutan 12 ( David, siswa asal Indonesia tewas di kampus ini setelah menemukan teknik kamera yang berguna untuk keperluan militer setelah bertemu dengan dosen pembimbingnya ), di peringkat top 500 tsb. Negeri ini belum mau kooperatif mengembalikan uang korupsi dari koruptor Indonesia yang kabur ke sana. Juga jadi pangkalan militer AS. Apa yakin bisa jadi role model ?

3 kriteria rektor yang ideal : pakar disiplin ilmu yang digelutinya, kuat leadership dan visioner. Rektor asal Swedia di kepemimpinan ketiga rektorat NTU, menurut Saur, melesatkan universitas tsb ke radar internasional, dilanjutkan penggantinya, rektor asal India.

Peringkat tiga perguruan tinggi top Indonesia ini sebenarnya sudah meningkat signifikan dari peringkat tahun lalu ( 400 sekian ). Kita tinggal bersabar 2-3 tahun lagi untuk masuk jajaran top 100 ( versi rektor IPB di acara “Opsi Avi”, 5/8/2019 malah sudah masuk top 100 menurut lembaga pemeringkat lainnya ). Plus 2 perguruan tinggi Indonesia lainnya masuk top 500. Kenapa ?

Karena belajar dari pengalaman dunia sepak bola, pelatih asing dan pemain asing untuk mendongkrak rangking timnas bola kita di kancah Asia atau dunia juga belum menggembirakan hasilnya. Karena problemnya bukan cuma di kemampuan individu ( atlet muda bola kita tak sedikit yang merumput di klub Eropa ), tapi lebih ke soal pembinaan sejak bibit, gizi/ stamina fisik, juga fair play dalam pertandingan/ sistem ( kita tahu reputasi terpuruk PSSI saat ini ).

Begitu pula dengan peringkat universitas di negeri ini. Ada persoalan kualitas diknas ( pendidikan dasar, menengah ) sebagai inputnya, bagaimana rektor dipilih secara bersih tanpa uang dan koneksi ( 30% restu menteri atas keterpilihan calon rektor ini konsekuensi universitas masih tergantung subsidi penerintah/ belum fund rising atau mandiri ). Karena potensi SDM Indonesia yang terasah baik terbukti bisa jadi orang penting di luar negeri ( dosen, dekan, peneliti, top manager ).

Bagaimana kalau mereka ditarik ke Indonesia seperti Habibie ? Beberapa pakar asal Indonesia yang dipanggil kembali untuk berkontribusi memajukan industri pesawat terbang, ternyata tak sustain ( bertahan/ kecewa ) karena bisnisnya sangat fluktuatif ( kembali terpuruk ). Jika masih mau mengimpor rektor asing, silakan undang dulu seluruh rektor yang ada di Indonesia, rembukan, bagaimana cara memasukkan 5 universitas di Indonesia ke top 100 tanpa bantuan rektor asing. Beri mereka tenggat 3-5 tahun untuk mencapainya. Jika tak mampu, baru undang rektor kelas dunia untuk 1-2 universitas sebagai pilot project. Rektor world class tsb akan menerapkan kultur akademik dan iklim prestasi yang dijalaninya di luar negeri yang nanti bisa kita adaptasi di tanah air dengan tetap menjunjung falsafah bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan gambar besar “peringkat universitas Indonesia masuk top 100” ( agar calon mahasiswa tidak kabur ke luar negeri, justru mahasiswa luar tertarik studi di Indonesia ) bisa dengan cara membuat prodi baru dengan dekan kelas dunia, syukur-syukur profesor/ ilmuwan asal Indonesia yang sudah berkiprah internasional lebih dulu diberi kesempatan di 1-2 universitas sehingga menstimulus rekan dan dekan lainnya ? ( karena di mata sebagian dosen, rektor lebih mirip CEO, manajer atau administratur. Pakar keilmuan berpusat di dekan prodi/ program studi )

Beragam alasan disampaikan 3 narsum ( rektor ) di Opsi Avi : rektor asing bisa semaput menghadapi keruwetan dan tantangan mengajar di Indonesia. 4% anggaran dikti Singapura, 1,5% anggaran dikti Malaysia, 0,005% anggaran dikti Indonesia ( 10% dari 20% anggaran pendidikan di APBN, alias anggaran Rp1 triliun untuk riset tidak cukup ). Rektor kelas dunia itu nanti juga harus menandatangani cek APBN ( bisa terjerat korupsi ).

Rektor di luar negeri tinggal fund rising, peneliti asing tinggal fokus meneliti. Di Indonesia, rektor, dekan, dosen masih harus melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi/ pengabdian masyatakat + menangkal paham radikalisme. Anggota komisi DPR RI yang diundang bilang : sebetulnya yang dikehendaki pertama itu : Mutu ( lulusan terserap dunia kerja, jurnal internasional banyak, inovasi untuk solusi lancar ), Akses, baru Tata kelola/ rektor/ rangking universitas. Sudahkah mutu dan akses dipenuhi dulu ?

7000 USD adalah standar gaji guru besar luar negeri ketika mereka diminta mengajar pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Indonesia ( UIII ) di Depok, kata Komaruddin Hidayat yang diminta pemerintah merintisnya. Lebih mudah membangun ekosistem baru di universitas yang akan didirikan seperti UIII, ketimbang mencangkokkan rektor internasional di ekosistem lama karena bisa timbul friksi/ kecemburuan soal ketimpangan gaji di antara pengajar ( sepertiga gaji pengajar asing ) dan perlakuan tak adil ( cara drop dari atas/ kementerian ), tanpa seleksi ketat dari civitas akademika sendiri ( contoh kemandirian, demokrasi, tapi pada prakteknya calon rektor butuh persetujuan/restu menteri sehingga kurang leluasa untuk berinovasi bagi kampusnya ) seperti yang dialami rektor dalam negeri selama ini.

Kenapa gaji besar yang akan diterima rektor luar negeri tak dipakai untuk melengkapi jurnal internasional di perpustakaan kita, atau membangun fasiltas laboratorium, dan menambah biaya riset, agar perguruan tinggi kita lebih bersaing di kancah dunia ? Well, think about it…

*************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Selfie Momen Bersama Tercinta”- by Vitrisa ( Topi, rok khas Papua ).

Kasus Nuril : Grasi or Amnesti ? Vonis 2 Tahun RS. OK. Next ?

leave a comment »

Rekonsiliasi tak terduga di Stasiun MRT Lebakbulus, Jakarta, antara Jokowi dan Prabowo pasca pilpres 2019. Semoga diikuti para elit dan pendukung kedua paslon. Rekonsiliasi tak berarti power sharing, tetapi itikad serupa membangun negara ( no more hatespeech ). Kader 02 yang seideologi dan sevisi 01 ketika masa kampanye mungkin bisa dipertimbangkan ikut kerjasama politik di luar kabinet ( kursi Senayan ). Tapi elit 02 yang keukeuh menuduh curang dan memfitnah petahana selama ini, mereka di luar pemerintahan saja ( oposisi ) agar tak menggunting dalam lipatan.

NESTAPA NURIL, KOREKSI HAKIM.

MA menolak PK kasus Baiq Nuril. Pengamat Asep WI, seingat saya, menyayangkan hakim yang menyatukan tindakan merekam, menyebarkan dalam satu nafas. Padahal Baiq merekam telpon cabul itu karena terus disudutkan atasannya ( berjaga jika terjadi pelecehan lanjutan/ fisik ). Yang menyebarkan adalah teman Baiq yang meminta rekaman itu untuk minta bantuan parlemen Matar**. Namun malah tersebar ke mana-mana dan membuat keluarga si kepsek menggugat Baiq ke pengadilan karena merasa dipermalukan ( kalau wong cilik yang diteror dengan ucapan cabul kepsek itu apa mereka anggap tak dipermalukan ? )

Pengadilan Negeri membebaskan Nuril. Namun, banding Pengadilan Tinggi dan kasasi setta PK MA malah menghukum Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta ( tak sesuai dengan penghasilan Nuril yang pegawai kecil ). Jubir MK menyarankan Nuril untuk PK kedua ( melelahkan ). MenkumHAM sedang mengumpulkan pendapat hukum dari para pakar untuk pembebasan Baiq dengan hak yang dimiliki presiden ( grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi ). Kejaksaan menunda eksekusi putusan inkrah Baiq dengan pertimbangan tertentu.

Masukan dari akun Mahfud MD, 6/7/2019 ( condong ke grasi seperti halnya hakim Gayus ) :
Teori dasarnya begini: amnesti dan abolisi itu diberikan kpd orang yg belum dihukum; sedang grasi dan rehabilitasi diberikan kpd orang2 yg sdh divonis dan sdh inkracht. Tp ada pengalaman, Presiden Habibie (1998) pernah mengamnesti orng2 yg menjadi terpidana politik warisan Orba.

Utk membebaskan Nuril Baiq dgn amnesti tampaknya tdk tepat. Amnesti itu utk kasus politik, bersifat kolektif, bkn kriminal biasa, dan bkn utk org perorang. Msl: Dulu orng2 yg menolak hsl KMB diberi amnesti oleh Presiden Soekarno scr kolektif. Utk skrang hrs dgn pertimbangan DPR.
***

Jadi grasi atau amnesti ? Grasi untuk yang inkrah dihukum 2 tahun hukuman penjara atau lebih dengan syarat mengaku bersalah ( namun seingat saya Antasari pernah bilang, grasi yang diterimanya saat itu tak menuntut pengakuan tsb ). Mungkinkah ada discrazy untuk hak pengampunan seperti ini ? Next perlu didetail syarat pemberian 4 jenis pengampunan di UUD 1945 ke dalam regulasi di bawahnya ( belum ada UU, PP atau permen ). Tabahkan hatimu Nuril…

Jika Baiq dirundung sedih, SAT ( mantan ketua BPPN ) justru menghirup udara bebas dengan hati lega ( hukum tumpul ke atas ? ). 3 hakim MA dissenting opinion : yang satu bilang terjadi pelanggaran pidana, hakim 2 menyatakan terjadi pelanggaran perdata, hakim 3 pelanggaran administrasi ( ilmu hukum punya banyak ‘mahzab’ sehingga bisa beda-beda begini ? ). Meski terbukti terjadi kerugian negara lebih Rp 4 triliun apa SAT bisa melenggang begitu saja ? KPK bisa mengajukan PK ( peninjauan kembali ) atas kasus megakorupsi BLBI dengan lebih teliti.

Keanehan berikutnya, MA meregistrasi tuduhan curang TSM ex-02 pada 3 Juli 2019, padahal keputusan MK 27/6/2019 itu final dan mengikat, dan penetapan KPU 30/6/2019 ( presiden RI terpilih 2019-2024 ) tak ada lembaga lain yang bisa menganulirnya. Yusril bilang mestinya setelah tak diterima Bawaslu karena pemohonnya bukan PS ( tapi JS ), aduan tsb kembali ke Bawaslu dulu, tak langsung kasasi ke MA. Sekedar gertak sambal menaikkan posisi tawar rekonsiliasi ? ( kasus HRS ) Rekonsiliasi saat ini sudah basi, tahu. Masih banyak pekerjaan lebih penting untuk memajukan negeri ini. Kita tak mau berkutat dengan kelompok resek. Buang waktu.

Polri-TNI mungkin perlu menjaga keamanan para hakim MA agar tak ditekan gerombolan kepala batu itu sampai memutuskan keanehan lainnya. Komisi Yudisial bisa memeriksa keanehan hattrick di MA. Bagaimana kualitas rekrutmen hakim dan panitera MA sebenarnya sih ? ( sebelum Nuril-Nuril berikutnya jatuh ke jeratan predator seksual dan makin takut mencari keadilan, karena para ‘wakil Tuhan’ di sini baru bisa mengadili sebatas teks, belum empati menyelami korban sesungguhnya ) Anda ikut penasaran ? Masak rakyat yang diteror atasan kudu meniti jalan panjang berjenjang sampai MA, bertahun-tahun, korban waktu, tenaga, dana, perasaan, untuk dapat keadilan bahwa dirinya tak bersalah ? Capee’.. deeh..

VONIS 2 TAHUN RS : HAKIM ARIF & JAKSA CUKUP.

RS, pelaku hoax ‘penganiayaan’ ( padahal opas ) kemarin ( EMI, 12/7/2019 ) divonis 2 tahun penjara ( kurang dari 2/3 tuntutan jaksa yang 4 tahun ). Baik jaksa maupun RS sama-sama pikir-pikir. Sebagian pemirsa EMI menyatakan hukuman tsb cukup fair dan memuji kearifan hakim yang melihat kondisi RS serta meminta jaksa tak perlu banding, tapi kejar saja pelaku lain/ penyebar hoax tsb.

RS tak keberatan dengan besar hukuman yang diterimanya, tapi malah diksi keonaran yang dia protes. Well, kita perlu melihat panggung besar saat itu yang bernama Pemilu 2019. Hoax ‘penganiayaan’ jika diucapkan di jalanan di luar masa kampanye oleh orang sembarangan takkan bergaung keonaran. Namun, jika diucapkan oleh figur publik ( yang sudah malang melintang di ruang publik, protes sosial, bahkan sampai bisa bikin film ) maka gaungnya bisa ke mana-mana bikin resah masyarakat ( bikin onar ) terlebih di masa kampanye pilpres di mana calon pemilih bisa terkecoh dengan kebohongan tsb sehingga tak memilih capres lebih baik/petahana yang ( dikesankan/ dituduh ) melakukan pembiaran, atau bahkan melakukan penganiayaan anggota timses capres rival ( seperti diam-diam diharapkan kubu penantang ).

Pelajaran penting bagi kita semua, bahwa pada masa kampanye ( puluhan triliun uang digelontorkan untuk publisitas/ sorotan media agar ratusan juta pasang mata penduduk negeri ini tertuju ke perhelatan akbar pesta demokrasi, para capres berikut kelakuan timsesnya ) elit politik harus ekstra hati-hati berucap, crosscheck terhadap setiap kejadian ke TKP ( atau aduan tendensius/ foto medsos yang bisa direkayasa dengan kecanggihan teknologi ) sebelum diungkap ke publik/ konferensi pers. Dunia ada di genggaman kita, artinya ketika kita sedang update status medsos di WC, kamar tidur atau di mana pun, maka sejatinya kita sedang ditonton oleh miliaran pasang mata penduduk bumi/ netizen. Tak lagi di ruang privat. Jarimu harimaumu ( bukan cuma mulut )

FH seperti biasa berkoar cekak : siapa yang dirugikan hoax TS ?? ( jenis angkuh tertentu emang cuma bisa melihat sesuatu dari sudut pandang egoisnya nan sempit itu. Maklum input orang biasa masuk kuping kanan, keluar kuping kirinya. Sok tahu, merasa paling benar. Jadinya, gak pinter-pinter ). Berapa banyak orang sejenisnya yang berkoar kriminalisasi/ berlebihan atas dugaan makar polisi ketika KZ cs mengadakan pertemuan tertutup tahun 2016 ? Faktanya, 21-22 Mei 2019 lalu kerusuhan yang membunuh 9 orang dan melukai ratusan polisi terjadi setelah pertemuan serupa KZ cs tahun ini. Seharusnya KZ cs diproses sampai tuntas saat itu ( apalagi saat ini ).

Beruntung, kasus hoax RS diproses tuntas saat ini ( ditangkap di bandara sebelum sempat “kabur’ ke Chile, lalu ditahan polisi, dimejahijaukan hingga jatuh vonis 2 tahun penjara ) sehingga tak sampai berujung rusuh. Jika polisi tak cepat mengendus pergerakan hoax RS, bisa dibayangkan keruhnya suasana dalam negeri oleh hoax itu karena tak kunjung dikonfirmasi karena kepergian RS ke Chile ( atau tempat tersembunyi, dicegat agen Mossad, CIA atau antek zionis di sini ). Lalu gerombolan HRS/ massa 212 yang senantiasa mengintai peluang untuk mengobrak-abrik negeri ini dapat momentumnya untuk isu khilafah yang mencerai-beraikan bangsa sesuai pesanan donaturnya di ujung rantai komando/ dalang zionis-Israel.

Elit Grd yang ngebet berkuasa tak sampai ke situ antisipasinya, biasa cekak, seperti DAS yang meminta pemulangan HRS sebagai barter rekonsiliasi ( ‘imam’ mulut besar itu kabur ke Saudi atas keinginan sendiri, kok jadi petahana yang mesti pusing mulangin sih ?? Lalu bikin narasi anti ‘ulama’ lagi. Gak kapok-kapok ya. Boring banget ). Jangan dipenuhi permintaan ‘pemulangan’ konyol tsb. Lebih baik tak ada rekonsiliasi ketimbang Indonesia setiap saat dalam keadaan rentan diprovokasi pentolan FPI pro-ISIS tsb.

Semoga netizen dan elit politik belajar banyak dari kasus RS,, KZ dan PS. Agar mengukur kemampuan diri dan ikhlas terhadap semua ujian-Nya atas eksistensi kita di dunia fana ini. Tak jumawa bahwa kita kudu di puncak gemerlap puja-puji makhluk, apa pun caranya. Rasa sakit itu mendewasakan jika kita mampu memaknainya dengan arif ( takdir sudah ditulis ketika janin 4 bulan di rahim bunda ). Growing pains..

UPDATE :

Sabtu siang kemarin ( Breaking News, MetroTV, 13/7/2019 ) Jokowi dan Prabowo bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus-Senayan ( menhub Budi Karya bilang ia diminta kepala BIN Budi dan Seskab Pramono untuk menyiapkan area ). Pertemuan itu dianggap penting meski informal karena Prabowo mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden RI 2019 – 2024. Mantan danjen itu mengaku ewuh pakewuh / lebih afdol jika bertemu langsung tatap muka, salaman, pelukan ketika memberi selamat pada capres rival sekaligus sahabatnya. Rekonsiliasi manis itu disambut meriah para penumpang, awak media dan pemirsa di rumah ( saya lihat para jurnalis, narsum, host siaran langsung itu pada senyum sumringah. Di lokasi, para penonton lebih heboh lagi menyemangati. Ini baru Indonesia yang satu keluarga. Kalau marah cepat baikan ). Tak ada cebong dan kampret lagi. Yang ada hanya Garuda Pancasila dan Merah Putih, kata kedua negarawan kompak. Nah, gitu dong ( pertama mencoba MRT sekalian promosi angkutan massal modern ke rakyat sebagai ‘situs’ rekonsiliasi ). Makasih ya..

Para anggota koalisi, timses, pendukung kedua capres hingga akar rumput diminta kembali ke Persatuan Indonesia, guyub dan gotong royong membangun negeri. Di dalam maupun di luar pemerintahan. Bersatu kita teguh. Alhamdulillah. The Fantastic Big Four ? We’re.. coming )

*****

Berkat kepiawaian dan dedikasi Sutopo PN menginformasikan detail bencana dengan hati, profesi humas lembaga negara dihargai dan BNPB dikenal seantero tanah air. Jasad humas kreatif ini dimakamkan di Boyolali, agar orang tahu bahwa kampung halaman itu bisa melahirkan nama besar yang berjasa bagi nusa dan bangsa. Awak media dan publik akan merindukan laporan terbaru dari lokasi bencana darinya..

Terima kasih dan selamat jalan, Pak Sutopo ( humas BNPB, kanker paru ) dan Ibu Ani ( ibu negara ke-6, kanker darah ). Semoga pengabdian dan amal baik dua figur publik ini bisa diteladani dan arwah mereka mendapat tempat baik di sisi-Nya. Amiin.

************************

“Jajan Beda, Keluarga Satu” – by Vitrisa. ( Topi Ti’i Langga- NTT. Dadar gulung -Jawa. Jus alpukat. Es krim stroberi ).

Zonasi PPDB 2019, Promo Tiket Pesawat, Rekonsiliasi Sosial, Revisi KUHP. Reklamasi ?

leave a comment »

Pakar TPPU, Dr. Yenti Garnasih yang memimpin pansel KPK sudah menutup pendaftaran calon pimpinan KPK kemarin malam ( MetroTV, 4/7/2019 ) untuk mengganti komisioner KPK yang akan selesai masa tugasnya Desember 2019. Sebanyak 384 peminat dari beragam profesi dan disiplin ilmu akan disaring menjadi 10 calon terbaik untuk disodorkan ke presiden dan DPR. Kita berharap terpilih 4-5 komisioner baru KPK dari unsur yang lengkap : ada penyidik polisi, jaksa, pakar TPPU, pakar hukum pidana, auditor, pengacara atau penggiat anti korupsi yang fasih komunikatif ( semoga next komisioner Bawaslu juga sekaliber itu sehingga bernyali, gesit dan tegas menghentikan hoax curang dan pelanggaran pemilu agar tak menggunung meletuskan kerusuhan berdarah seperti 21-22 Mei lalu ). Ada 17 perkara besar dari ratusan perkara korupsi yang menumpuk di KPK menurut ICW. Kasus RJL ( mantan dirut Pelindo 2 ) dan dirut maskapai GA yang menyandang status tersangka sampai 4 tahun sebaiknya segera dituntaskan oleh komisioner Agus cs ( EMI, 5/7/2019 ). Mestinya, dibatasi 3 bulan kasus tersangka korupsi sudah harus dilimpahkan KPK ke pengadilan tipikor agar tersangka tak terkatung nasibnya dengan sanksi sosial memalukan. Jika SDM penyidik masih kurang dan konflik internal belum usai, KPK mesti bisa mengukur kemampuan ketika akan mempertersangkakan seseorang. Berapa tersangka yang sanggup diproses berkasnya dalam 3 bulan ? Lebaran H + 2 kemarin tim Ombudsman gagal sidak ke rutan KPK. Kemarin tersangka IM terlihat hilir mudik tanpa borgol setelah izin berobat. Friksi di internal KPK yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan pengawas internal akan memperlambat kinerja KPK. Saya setuju usul Antasari agar dibentuk dewan pengawas eksternal KPK terdiri para senior/ mantan komisioner KPK, sepertihalnya Polri punya Kompolnas dan Kejagung punya Komisi Kejaksaan. Setuju ? We still love KPK .. ( foto : suara )

ZONASI PPDB : HABIS SEKOLAH FAVORIT. TERBITLAH SEKOLAH BAGUS.

Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru memasuki tahun ke-3. Hingar bingarnya tak berkurang. Malah ditambah protes berspanduk ” kebijakan mendikbud terburuk sepanjang masa” di jalanan ( ketularan kampanye ). Ah, masak ? Kurang sosialisasi ?

Di Inggris, sistem zonasi terbukti meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Dengan bersekolah dekat rumah, siswa lebih terawasi ortu dan lebih fokus belajar ( tak capek menempuh jarak dan waktu, tak terjebak macet dan polusi ). Tak ada lagi istilah sekolah favorit atau unggulan yang memicu kecemburuan sosial ( juga kemacetan parah yang menguras subsidi BBM/ APBN ). Yang ada sekolah bagus dan pendidikan merata.

Untuk membangun sekolah di wilayah blankspot, pemda yang terkondisi zonasi PPDB bisa menyiapkan lahan dan pemerintah pusat/ komunitas bisa membantu membangun fisik gedung dan fasilitasnya. Kemarin di Balaikota Bandung, walikota Oded diprotes para ortu siswa yang punya nilai tinggi tapi tak dapat sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya karena sudah penuh atau terkendala batas zona. Anak mereka terancam tak bisa sekolah jika pemkot tak memberi solusi. Seingat saya di siaran radio PRSSNI, Oded bilang akan membangun ruang kelas SD tambahan di kompleks SMP tertentu karena lahan baru di Bandung sudah tak memungkinkan. Ya, kalau tak diberlakukan sistem zonasi maka efesiensi anggaran dan pemerataan pendidikan/ kesejahteraan takkan pernah tercapai kan ?

Selama ini sekolah disebut favorit karena inputnya siswa bernilai tinggi ( jalur undangan/ prestasi ). Guru berkualitas/ ASN juga ngumpul di sekolah tsb. Fasilitas lab, bahasa, perpustakaan, eskul, dsb, diprioritaskan. Sekolah itu melesat cepat meninggalkan sekolah lainnya. Lulusan sekolah favorit mudah diterima perguruan tinggi favorit yang bersubsidi tinggi pula, lalu mudah diterima kerja di perusahaan bonafid. Wah, impian para ortu banget.

Tak heran, mereka protes berat ketika kastanisasi pendidikan ini dihentikan pemerintahan Jokowi. Ini seperti zona tak nyaman karena kebiasaan sekolah favorit sudah berlangsung lama, plus minimnya sosialisasi sistem zonasi dan manfaatnya, juga kurangnya pemetaan atas sebaran sekolah, fasiltas pendukung, guru berkualitas di tiap daerah. Idealnya, disiapkan dulu infrastruktur pendidikan tsb, baru diterapkan sistem zonasinya. Tapi kalau tak segera dimulai zonasinya, pemda pun tak kunjung membangun sekolah yang cukup di wilayahnya ( meski sudah diingatkan sebelum sistem zonasi diterapkan 3 tahun lalu ). Ayam dulu, atau telur dulu ? Zonasi dulu atau bangun sekolah dulu ? Lalu terjadilah apa yang diributkan sekarang. Ketika demo zonasi oleh para ortu, pempus dan pemda terkesan saling menyalahkan. Ortu makin pusing ( maklum anak dan pendidikan bermutu adalah investasi masa depan ).

Pastinya, sistem zonasi PPDB harus diperkuat ke depannya. Jalur prestasi akan ditiadakan ( sebelumnya 10%, lalu 5%, setelah diprotes kini 15% ), usul narsum EMI ( MetroTV, 3/7/2019 ) wakil IGI ( ikatan guru Indonesia ). Lho ? ( penjelasan di paragraf sebelumnya ). Guru ASN berkualitas juga disebar merata lintas zona dan daerah ( sistem rotasi guru ASN 2-4 tahun ). Gedung sekolah dan fasilitas pendukung dibangun memadai. Kurikulum dibuat lebih ramping/ spesialis/ link & match dengan kebutuhan industri 4.0 dan potensi/ bencana di daerah tsb.

Di acara The Nation ( MetroTV, 2/7/2019 ) di ada sekolah yang membekali siswa cara mengolah/ membuka lahan dengan memarang ilalang vegetasi dan membuat kompos untuk menyuburkan lahan yang akan ditanami agar tak terjadi kebakaran hutan lagi di Desa Makmur Peduli Api, Kab. Ketapang, Kalbar. Kepala BPBD rajin melatih anak buah dan penduduk setempat cara mendeteksi api dan memadamkannya ( mitigasi bencana kebakaran ). Semoga bisa ditiru daerah rawan kebakaran lainnya.

Jika para pihak ( ortu, siswa, guru, pemda, pempus ) paham tujuan mulia zonasi ( pemerataan pendidikan demi sila kelima Pancasila ) dan mau bersabar dengan kekurangan di sana sini selama prosesnya maka kualitas pendidikan nasional ( diknas ) kita akan meningkat, kesejahteraan bisa merata, keutuhan wilayah terjaga dan NKRI makin kuat. Setuju ?

( benih teroris yang kurang makan bangku sekolahan lalu menebar rantai kekerasan juga bisa dihentikan karena kini mereka bisa sekolah dekat rumah/ terjangkau untuk dilatih selektif logis menyaring info oleh guru-guru nasionalis berkualitas )

REVISI KUHP SAHKAN SEBELUM OKTOBER 2019.

Sudah puluhan tahun, tak perlu nunggu sehari sebelum kiamat, atau puluhan tahun lagi dengan wakil rakyat terpilih baru/ mulai dari nol. Prof. Edi/ Edward Omar di Prime Time News, MetroTV, mengatakan revisi terakhir yang diketahui dan melibatkannya pada Agustus 2018 lalu sudah mengatur pidana khusus ( korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat/ kekerasan seksual anak ) mengikuti UU khusus tsb ( lex spesialis mengalahkan lex generalis ).

Jadi, UU tentang KPK tetap berlaku dan dirujuk mengalahkan hukuman di Revisi KUHP tsb ( idealnya, ada klausul yang menetapkan dengan tegas : pidana korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat mengikuti UU KPK, UU Teorisme, UU Narkoba, UU HAM yang sudah ada, dan besaran hukuman pidana khusus tsb tak dicantumkan di revisi KUHP agar tak diplintir/ lebih direfer pihak yang berperkara ).

Well, KPK, ICW, MAKI, apa masih protes dengan revisi terakhir ? ( Agustus 2018 ). Versi inikah yang akan disahkan DPR RI sebelum Oktober 2019 ? Maklum, ODA/ HIV terus bertambah di negeri ini ( Jabar termasuk yang mencengangkan, padahal agamis, tapi kok yang radikal juga banyak. Apa yang salah ? Ustad makmur lebih suka punya banyak istri dan banyak anak ketimbang berjibaku waktu, tenaga, dana, perasaan untuk menghentikan pergaulan bebas dan paham radikal yang bisa menghancurkan bangsa ini ? ). Semoga pengesahan Revisi KUHP menjadi salah satu solusinya. Jangan kumpul kebo lagi ( zina, riba, kerusakan alam penyebab banyak bencana ). Rp 300 juta uang negara akan disedot tiap ODA seumur hidupnya ( obat Aids di puskesmas ). Kita tak mau Indonesia bangkrut karena ketakpedulian yang tak dihukum ini. Segera sahkan Revisi KUHP.

TIKET DIDISKON, SERVIS DIPERBAIKI. BISA ?

Apa kabar tiket pesawat mahal ? Pemerintah sebagai regulator sudah duduk satu meja, diskusi dengan maskapai, pengelola bandara ( AP ), Asita ( asosiasi 7000 agen travel ), BUMN ( pemasok avtur ) untuk menurunkan harga tiket pesawat yang menggila sejak akhir tahun 2018 lalu sehingga menyebabkan okupansi hotel dan kunjungan wisata tinggal 30% saja, serta kepulauan Bangka Belitung rugi hingga Rp 500 miliar. Apa solusi awalnya ?

Diskon 50% tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu pukul 10-14 ( pemirsa EMI dari Papua meminta harga promo selama 6 bulan ini juga berlaku di Papua ). Pemda diminta menggerakkan sektor pariwisata di wilayahnya ( hotel, resto, objek wisata, agen travel, pengusaha transportasi, dinas terkait ) untuk ikut aktif menyosialisasikan promo diskon ini ( Senin depan diputuskan ) dan membenahi fasilitas wisata agar tingkat keterisian kursi pesawat juga kembali normal seperti sebelum perang tarif murah selama 3-4 tahun lalu dicabut. Konsumen perlu tahu harga tiket mahal sekarang adalah harga keekonomian maskapai saat ini disebabkan salah satunya harga avtur yang mahal/ 30% dari harga tiket ( namun maskapai juga perlu membuka ke publik bagaimana maskapai membentuk harga pokok tsb dan komunikatif memberitahu penumpang dengan simpatik dan bertanggungjawab kenapa terjadi delay agar konsumen tidak merasa dirugikan bahkan ‘dijajah’ maskapai dan akhirnya malas menggunakan jasa penerbangan yang berdampak lesunya industri pariwisata nasional ).

Solusi berikut, pemerintah bisa menghapus Ppn avtur dan tiket pesawat agar harga tiket lebih terjangkau. Solusi jangka menengah, rute domestik dikembalikan ke maskapai lokal/ nasional setelah infrastruktur dan SDM stakeholder penerbangan cukup andal dan disiplin melayani rute domestik.

Mulai 1 Juli 2019, sebanyak 13 dari 56 rute domestik di bandara Husein, Kota Bandung, dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat ( BIJB ) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Bandara seluas 9,6 hektar ini berkapasitas 12 juta penumpang per tahun. Empat kloter pertama jamaah haji 2019 diberangkatkan besok ( EMI, 4/7/2019 ) dari embarkasi Jawa Timur. Bagaimana dengan bandara Jabar ? ( landasan pacu semula 2500 meter sudah diperpanjang menjadi 3000 meter sehingga 25 Juli ini sudah bisa didarati pesawat berbadan besar untuk mengangkut jamaah umrah. Untuk jamaah haji perlu acc dulu dengan pihak Saudi. Bis Damri menuju BIJB Kertajati digratiskan selama setahun ).

Anne Avantie, desainer kondang tanah air yang penyantun dan berjiwa sosial, kemarin melepas para pramugari maskapai Garuda di bandara Semarang, Jawa Tengah dengan kebaya cantik hasil rancangannya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Keren..

Hasil survei LSI Denny ( Prime Time News, MetroTV, 3/7/2019 ) Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masuk bursa capres 2024 bersama 13 figur lainnya yang populer di atas 25%. Well.. kompetisi prestasi yang sehat dan beradab dimulai dari … sekarang.

REKLAMASI, IMB DULU. RAPERDA, PROTES PUBLIK KEMUDIAN ?

Next problem Gubernur DKI Anies yang sesumbar menyetop reklamasi belasan pulau di pantai utara Jakarta saat kampanye, lalu tahu-tahu muncul IMB puluhan bangunan di pulau D setelah terpilih ( di saat raperda terkait reklamasi dan regulasi zona pantai pulau belum rampung dan disahkan DPRD dan pemerintah pusat ). Perlu duduk bersama lagi ?

AP, pengamat kebijakan publik ( yang bilang publik juga jangan asbun ) usul problem reklamasi ini dinolkan dulu. Semua pemangku kepentingan ( pemerintah pusat/ KKP, KLH, pemprov, BPN/ Kementerian Agraria, DPRD DKI, konsorsium pengembang pulau, warga pesisir/ tokoh nelayan setempat, komunitas pemerhati lingkungan/ Walhi, pakar hukum, lingkungan dan kebijakan publik ) bertemu untuk brain storming : akan diapakan belasan pulau reklamasi ini agar bermanfaat bagi warga DKI sekaligus tak merusak lingkungan sekitarnya ?

Setahu saya, mereka/ pengembang sudah menguruk pasir dari dasar laut sekitar pulau untuk meninggikan pulau buatan itu 2-5 meter lebih tinggi dari sebelumnya ( mengantisipasi air laut naik 2 meter tahun 2100 ? ). Lalu sosialisasikan hasil diskusi tsb dengan baik ke publik/ media massa agar warga pesisir/ nelayan, publik DKI khususnya, Indonesia umumnya, tahu apa yang akan terjadi pada ibukota negeri ini ? ( untuk memberi masukan berharga dan membantu mengawasi implementasinya ).

Juga tak dibilang asbun oleh pengamat tsb. Terus terang publik/ civil society/ daulat rakyat sudah berupaya maksimal menjaga keberlangsungan negeri ini. Gunakan diksi yang lebih pas untuk para pemrotes reklamasi yang dimaksud. Jangan obral/ lemahkan diksi “publik” untuk hal tak bermutu seperti asbun. Kita butuh diksi publik ( wibawa/ trust ) lebih banyak di masa-masa mendatang untuk mengatasi beragam persoalan di negeri ini. OK ?

Di masjid dekat kantor pemprov DKI seorang ex-HTI ( ‘mualaf’ FS ) kepergok media dan banser NU dibiarkan berceramah di depan jamaah ( ASN pemrov ? ). Anies berkilah ceramah tsb terbuka untuk umum, sedangkan pemrotes bilang ex-HTI tak mengakui Pancasila tapi kok leluasa berkeliaran di ibukota negara berazaskan Pancasila ?

Saya jadi ingat pesan komunitas non muslim korban bom Surabaya tempo hari yang minta media jangan memberi panggung bagi tokoh radikal yang suka memanfaatkan ‘pengesahan/ legitimasi’ kehadirannya di muka umum/ media untuk menyebarkan paham radikalnya di belakang panggung yang kemudian meletus melukai saudara setanah air yang beragama lain. Para radikalis/ kelompok 212 ini pula yang mengganjal rekonsiliasi sosial yang diperlukan pasca pemilu 2019 ( setelah menuduh KPU curang di depan gedung KPU, maksa ‘halal bihalal’ di depan patung kuda/ dekat MK untuk menekan para hakim, lalu minta polisi membebaskan para penceramah radikal/ penghujat presiden/ anggota gerombolan kamuflator makar ini sebagai syarat rekonsiliasi ). Mereka pikir mereka ini siapa ? ( kamuflator ulung ini tak lebih antek zionis pro-ISIS bentukan AS yang ngebet menghancurkan Indonesia dengan isu khilafah/ NKRI Bersyariah ala takfiri agar tak mengusik Israel yang terus mencaplok wilayah Palestina ).

Mendiang Cak Nur ( senior Anies di Paramadina ) sudah mengingatkan bahaya aliran takfiri/ kelompok Khawarij masa kini yang mengkafirkan orang di luar kelompok mereka, dan ngebet mengganti Pancasila pemersatu bangsa Indonesia. Aspirasi takfiri yang pro-ISIS/ zionis jangan diberi panggung di mana pun di Indonesia juga di Asia Tenggara jika kita ingin Palestina merdeka. Sama dan sebangun dengan elit ex-02 ( yang mengakomodir kepentingan HRS ) juga jangan diberi panggung di akun medsos 15 bacapres 2024 jika mau Indonesia Raya. Gerombolan kamuflator harus dihukum berat, bukan dibebaskan, agar kerusuhan politik yang membahayakan negara tak terjadi lagi.

( Elit yang protes makar di Mata Najwa, 3/7/2019, jangan dirujuk. Ngoceh saja gak dipikir dampaknya, apa lagi semburan hoax curang yang menewaskan 8 orang dan mencederai ratusan polisi. Otaknya gak nyampe ke situ. Terlalu malas mengamati apa yang terjadi di Timur Tengah. Cuma menang sendiri yang dia hiraukan ). Tap MPR no.6 th. 2001 mengatur etika kehidupan berbangsa dan melarang warga melakukan kebohongan publik.

REKONSILIASI SOSIAL & SUBSTANSI. BUKAN PRAGMATIS.

Pasca putusan MK ( 27/6/2019 ) dan penetapan KPU ( 30/6/2019) : Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024, kembali diulik soal rekonsiliasi. PS membubarkan koalisinya. Kembali ke istilah oposisi. PKS berikrar tetap di oposisi, sementara Grd, PAN, Dmk terkesan ‘digoda’ media menyeberang ke kubu petahana. Sekjen Plate di Mata Najwa ( Trans7, 3/7/2019 ) menegaskan, kerjasama politik di luar kabinet masih dimungkinkan ( namun gerbong VIP/ menteri untuk para pakar dari kalangan profesional atau parpol koalisi petahana yang sudah berkeringat sejak awal ).

Itupun dengan catatan : rekonsiliasi dalam arti substansi/ sosial : kembali ke konsep bernegara yang sudah dirumuskan para founder father kita ( NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika ) yang masa kampanye lalu banyak tergerus politik SARA/ identitas, didorong kelompok HRS yang diakomodir PS demi mendulang suara dari ormas radikal. Ini hal prinsipil. Mereka harus dihentikan ( izin ormas FPI jangan diperpanjang ). Jangan bermain api lagi dengan kelompok yang ngotot mengganti Pancasila dengan alasan apa pun.

Rekonsiliasi sejati butuh ketulusan, kesadaran pribadi ( bukan dibuat-buat demi hidden agenda ), permintaan maaf dan pengakuan salah karena telah membuat pemilih pesimis, rakyat terbelah oleh semburan hoax, fitnah keji, kebencian terhadap kubu petahana dan pencapaiannya. Tanpa kesadaran ini ex-02 akan jadi duri yang mengganggu program pemerintah/ pelaksanaan janji kampanye dalam perjalanannya nanti. Lagipula sangat sulit merubah kebiasaan emosional, mulut dulu baru otak, asbun, nyinyir, tak logis, prasangka buruk dan menghujat dalam hitungan bulan, bahkan tahunan ( akar rumput yang sekarakter juga akan protes jika harus berbalik memuji Jokowi ). Ini soal watak populis kasar yang mengerak.

Saatnya reward & punishment bagi para elit dan pendukungnya yang menggunakan cara buruk/ menghalalkan segala cara untuk meraih suara. Aneh kan, jika elit Dmk yang gigih memenangkan 02 di Bogor dan Pacitan melebihi elit Grd sendiri di wilayahnya lalu ‘dihadiahi’ kursi menteri. Belum lagi soal skandal Century dan ketakmandirian AHY dalam mengambil keputusan dan pengalamannya yang kurang di jabatan publik/ sipil. Bisa-bisa kelakuan mendulang suara lawan untuk dapat kursi menteri kabinet petahana jadi ‘norma’ baru tak masuk akal yang dilakoni generasi berikut dan bikin koalisi pemerintah merasa tak berguna kerja keras di pemilu serta mengawal kebijakan pemerintah di parlemen.

Kita ingat ada problem etika ketika kader PAN ada di kabinet ( tapi bersuara paling keras menentang di parlemen ). Mestinya 80-100% mendukung program pemerintah, bukan sebaliknya. Suara koalisi pemerintah di parlemen sudah lebih 60% ( cukup aman untuk mengawal kebijakan pemerintah ). Penambahan 1-2 partai oposisi ke koalisi petahana dimungkinkan jika prasyarat rekonsiliasi tsa mereka penuhi dengan tulus. Jika tidak ( selain kelompok anti Pancasila terus merongrong ), koalisi pemerintah juga jadi gemuk dan lamban ( menyamakan persepsi, visi misi saja sudah menguras energi dan waktu. Lihat sikap mau menang sendiri, merasa benar sendiri yang terus mereka perlihatkan di depan publik/ Mata Najwa. Gak paham posisi kalah. Gak nyadar kalau salah ). Tak lagi solid, ( padahal Jokowi mau gas pol di periode kedua dengan kabinet mumpuni, bukan cakar-cakaran ) sehingga makin sulit menghentikan kelompok khilafah yang ngotot membangun negara dalam negara ini.

Memajukan Indonesia bisa dilakukan dari dalam penerintahan dan di luar pemerintahan. Sama terhormatnya. Sistem demokrasi butuh cek & balance antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah andal dikritisi konstruktif oposisi andal. Seperti 75% netizen yang disurvei Mata Najwa, saya pun cenderung memilih ex-02 tetap di luar pemerintahan. Kita menghargai pidato kekalahan PS yang menerima putusan MK.

Kita tak perlu menuntut orang melebihi kemampuan dan pengalaman pahit hidupnya untuk mengucapkan selamat pada Jokowi. Semua akan indah pada waktunya. Santai saja. Enjoy your time, people..