Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Ekspor Sejuta Mobil. Indonesia Bukan Tempat Sampah. Target 2020 ?

leave a comment »

Truk lukis di Yogya Truck Festival. Truk sampah bisa menarik wisatawan, seperti di Amerika. Tak cuma Bandros. Pukis, donat, bahkan pizza pun bisa diberikan turis yang terpesona pada supir truk, dengan sukacita. Mau coba rezeki tambahan ini ? ( foto : republika )

EKSPOR MOBIL, ATAU TRUK ?

Target ekspor sejuta mobil tahun 2025. Mungkinkah, tanya host Kania ? ( Economic Challenges, MetroTV, 24/7/2019. Sejak dapat penghargaan dari KPI di acara ramadhan kemarin, acara ini pindah jam tayang ke waktu utama, Rabu, jam 8 malam, bersaing dengan Mata Najwa di Trans7. Pilihan sulit buat pemirsa yang tak punya TV yang bisa merekam atau pun akses internet/ playback ). Mungkin, jawab kedua narsum ( menteri perindustrian Airlangga, ketua Gaikindo ).

Tahun ini Indonesia sudah mengekspor 300.000 unit mobil ke 80 negara ( demand dalam negeri 1,1 juta unit ). Kita sudah punya industri baja, aluminium, karet, kaca, plastik yang diperlukan untuk membuat mobil. Ahli otomotif dan pekerja trampil di Kerawang, Bekasi, Jakarta juga banyak. Nanti, pelabuhan Patimban, Subang yang akan mengirim produksi mobil kita ke mancanegara.

Para produsen mobil perlu dukungan pemerintah dalam hal penurunan pajak atau insentif fiskal ( kendaraan listrik ramah lingkungan ) agar harga mobil lebih terjangkau konsumen ( mobil SUV Xpand** produksi Mitsubis**, Jepang, dibandrol Rp 1,2 miliar per biji dengan teknologi hybrid : mobil di-charge 4 jam di rumah untuk menempuh jarak sekitar 80 km. Jika batere mobil habis, otomatis mesin bensin yang berputar dan melajukan mobil seraya mengisi batere mobil ).

Rencananya, jika harga mobil lebih terjangkau, maka konsumen akan bejibun membeli dan memikat investor ( kemarin Hyund**, Korsel, sepakat investasi ) untuk menanamkan modalnya di sini/ membangun pabrik mobil, syukur-syukur produksinya diminati pasar ekspor ( merk, model banyak pilihan, teknologi terbaru, hybrid atau full listrik. Di pameran BSD itu sudah ada mobil yang digerakkan dengan perintah suara. Buka pintu, buka kaca jendela tinggal ngomong. Ke depan, autodriver : mobil nyetir sendiri dengan kecerdasan buatan, kita tinggal naruh pantat lalu cuci mata/ citysight atau tiduran, tahu-tahu sudah sampai tujuan ).

Thailand dan Vietnam sudah lebih dulu bisa ekspor sejuta mobil karena produksi merk dan model mobilnya sudah bervariasi kayak supermarket. Banyak pilihan. Gaikindo minta pemerintah menegosiasikan lebih banyak merk dan model mobil yang bisa diproduksi di dalam negeri ( 90% kandungan lokal ) pada pabrikan otomatif luar negeri ternama.

Saya jadi ingat pesan Rhenald Kasali tempo hari agar truk atau kendaraan industri yang belum bisa dipenuhi produsen dalam negeri saja yang dibuat ( kita kan mau bersahabat dengan bencana di negeri cincin api ini, bekali tiap BPBD dengan excavator, bekali Basarnas dengan helikopter tiap pulau besar, agar lebih cepat mengevakuasi korban terdampak bencana ). Jika sedan luar yang dituruti, meski pendapatpajak lebih tinggi, jalanan bakal makin macet. Meski pakai sedan listrik, waktu antri, stres dan tenaga pengendara tetap terbuang karena panjang jalan tak bertambah signifikan. Program LRT, MRT yang lebih hemat energi juga takkan berjalan ( padahal sudah digelontorkan modal Rp 1 triliun per km, pinjaman 30 tahun dari Jepang yang harus kita cicil di tahun ke-11 ) karena warga akan lebih tergiur naik mobil pribadi yang canggih dan terjangkau tsb. Betul ? Berpikirlah holistik.

Produsen mobil bisa fokus ke sepeda motor listrik ojol ( feeder MRT ), bis, truk dan kendaraan proyek ( setum/ loader/ stoom walls, buldozer, excavator/ backhoe, traktor, mobil crane, pemadam kebakaran, dsb ) yang lebih kita butuhkan sebagai calon raksasa industri ke-4 dunia ( cieee.. ). Silakan merk dan modelnya dibuat bervariasi dari tipe kendaraan berat/ niaga. Warga jangan diiming-imingi lagi dengan kendaraan pribadi ya ( konsisten dong )

Saatnya kita ramah lingkungan, hemat energi dan produsen inovasi. Bukan konsumen inovasi yang dibanjiri produk asing akibat perjanjian pasar bebas, dan masih seret investasi sampai sulit ekspor di era Perang Dagang ini.

Menteri Kabinet Kerja jilid 2 mestinya yang responsif, cepat dan tepat bertindak mengeksekusi visi misi Jokowi, kuat leadership/ manajerial, bersih serta pemberani. Syukur-syukur profesional muda sekaliber Erick, karena Thohir sendiri memilih lebih banyak waktu bersama anak/ keluarga sembari pengusaha. Tapi tetap semangat nyiapin Olimpiade Indonesia 2032 kan, Bang ? ( Australia nawarin duet tuan rumah )

PAMERAN MOBIL Ala PENYELUNDUP. Modus..

Penyelundup mobil mewah mendatangkan mobil berharga puluhan miliar rupiah dan mengelabui pajak barang mewah ( setelah tertutup pintu melalui kedutaan ) kini dilakukan atas nama pameran mobil dengan modus kian canggih ( Tempo, 17/6/2019 ). Semoga tak ada di pameran yang dikunjungi host EC kemarin ya..

JALUR MRT BERSOLEK. Mobil pribadi bye bye…

Pengoperasian moda raya terpadu (MRT) di Jakarta membuat pusat belanja di sepanjang jalurnya bersolek ( Tempo, 2019 ). Satu-satunya mal yang memiliki akses langsung ke MRT, Blok M Plaza, direnovasi untuk menarik minat penyewa gerai dan pengunjung. Begitu pula Poins Square di Lebak Bulus merenovasi mal jadi lebih modern, plus membangun jembatan penghubung dengan stasiun MRT. Transportasi massal adalah masa depan kita. Kurangi produksi dan penggunaan mobil pribadi ya..

PRODUSEN SAMPAH PLASTIK TERBANYAK KEDUA DI DUNIA adalah…

Indonesia membuang lebih 187 juta ton sampah plastik, kedua terbanyak setelah China. Hanya 7% yang didaur ulang dari rata2 dunia 9%. Jika terus begini, sampah plastik yang baru terurai 100-100.000 tahun ( botol plastik 500.000 tahun ) akan lebih banyak dari jumlah ikan di laut.

Pengurangan kantong plastik ( di-charge Rp 200 per kantong di supermarket ) tahun 2016 bisa mengurangi sampah plastik hingga 55% ( tapi itu masih kurang, karena masih ada 38% yang membunuh paus sperma ) . Kita perlu mengurangi penggunaan sampah plastik dari sejak di hulu/ rumah tangga/ RT/RW/ Kelurahan ) dengan ( gerakan/ komunitas ) diet kantong plastik ( Prime Time News, MetroTV, 5/1/2019 ).

PERMEN KLHK NO KRESEK. Sudah, belum ?

Uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis ( di-charge Rp 200 ) pada 21/2/2016 sd 31/5/2016 di 23 kota oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) berhasil mengurangi 55% kantong plastik dalam skala nasional. Sebagian masyarakat mulai beralih tas belanja pakai ulang. Pemkot Banjarmasin bahkan berani melarang kantong plastik di ritel modern sejak 1/6/2016, tulis Tiza ( penggagas petisi permen KLHK )

Pada tahap kedua, KLHK kembali menerapkan kebijakan kantong plastik pada usaha ritel skala nasional ( anggota APRINDO ) selama Juni – September 2016, namun mengalami penurunan 13,8% karena dipengaruhi keputusan DPP yang membebaskan usaha ritel ( menghentikan uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis ). Akibatnya, jumlah penggunaan kantong plastik kembali meningkat. Selama ujicoba, KLHK menyusun aturan khusus pengurangan kantong plastik dalam bentuk Peraturan Menteri ( rencana terbit Juni 2016 ). Apa kabarnya sekarang ?

Jika permen tak kunjung terbit. maka kantong plastik/ kresek akan terus didapat masyarakat secara gratis dan timbunan sampahnya makin menggunung. Ritel modern banyak yang nunggu permen ini, juga konsumen ( dari survei, 92% warga/ responden sadar jika plastik berdampak buruk bagi lingkungan dan 67% setuju membawa tas belanja sendiri. Saya bawa tas kain berisi kresek bekas, misting, sendok dan botol minum dari rumah ) sebagai komitmen Indonesia Bersih Sampah 2020. How about you ?

INDONESIA BUKAN TEMPAT SAMPAH ?

Ada 43 negara yang buang sampah ke Indonesia ( petisi change.org ), seperti AS, Australia, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Korsel, terutama ke Jatim. Wah, padahal Menteri Susi sudah susah payah melarang warga buang sampah, terutama plastik, ke laut. Gimana kalau yang buang sampah itu orang asing ?

Dalam perjanjian ekspor sampah sebenarnya cuma koran atau kertas bekas yang dikirim. Tapi faktanya, mereka diam-diam menyisipkan sampah plastik dan sampah domestik ( 40% dari total sampah yang dikirim ) dalam tumpukan kertas bekas tsb.

Setelah brand audit ditemukan kemasan deterjen, sabun, shampo, makanan, popok bekas, bekas pembalut, botol minuman, dsb. Sampah domestik yang tak terolah industri kertas, apa kemudian bisa didaur komunitas seluruhnya, atau sebagian dibuang ke sungai dan laut yang bisa mencemari air dan udara kita ? Gelap.

Data BPS ( tahun 2018 ) menunjukkan peningkatan impor kertas bekas tercampur sampah plastik sebesar 283.152 ton ( tertinggi selama 10 tahun terakhir. Tahun 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton ) setelah China, yang dulu negara tujuan ekspor sampah, sudah tak impor sejak tahun 2018. Menurut UU Pengelolaan Sampah, mengirim sampah domestik ke Indonesia adalah tindakan terlarang. Penggagas petisi #IndonesiaNotRecycleBin meminta presiden segera menghentikan sepenuhnya kegiatan impor sampah plastik.

LIMBAH BERBAHAYA DI MARKAS TENTARA ?

Delapan markas tentara di Jatim ( diduga ) menjadi tempat penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun banyak perusahaan di sekitarnya sehingga mencederai penduduk serta mematikan tanaman di persawahan. Penimbunan limbah itu diduga melibatkan oknum tentara, calo limbah, perusahaan pengangkut, juga pejabat DLHK setempat ( Tempo, 18/2/2019 )

PELET PENCEMAR TOBA. PLASTIK PEMBUNUH PAUS.

Danau Toba tercemar polutan organik dari pelet keramba jaring apung. Selain berbau menusuk hidung, polusi itu membuat air danau menjadi keruh dan tak layak minum meski sudah dimasak. Anak-anak terserang gatal selepas mandi di sana. Kasus ini menyeret nama perusahaan besar yang telah dua dasawarsa beroperasi di Desa Sirungkungon, Kabupaten Toba Samosir, Sumut ( Tempo, Juni 2019 ). Apa kabar pariwisata ?

Matinya paus sperma ( isi perut dipenuhi sampah plastik ) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tahun 2018, membuka mata banyak orang akan bahaya sampah plastik. Sampah plastik mengancam laut Jakarta. 13 kapal pengangkut sampah yang dikerahkan belum cukup bersihkan laut Jakarta ( 25/11/2018). Demi cegah sampah, Menteri KKP Susi sampai ogah pakai sendok plastik dan menerapkan denda Rp 500.000. bagi mereka yang membawa botol plastik di KKP
Problem sampah plastik Indonesia, terutama sedotan. Bagaimana negara lain menyiasatinya ?

SEDOTAN RUMPUT LAUT YANG BISA DIMAKAN. Sendok dari beras..

Di galaksi Bimasakti, bertaburan 100-400 miliar bintang. Di lautan, bertebaran 51 triliun mikron plastik ( serpihan plastik sebesar plankton yang termakan ikan dan bisa termakan manusia dan menyebabkan penyakit kanker ). Lebih 80 spesies laut telah punah ( Spotlite, Trans7, 17/7/2019 )

Di luar negeri, sudah diproduksi sedotan dari bahan rumput laut sebagai pengganti plastik, yang bisa dimakan manusia dan bisa terurai dalam 5 hari jika di buang ke alam. Di dalam kemasan, sedotan ini bisa tahan 2 tahun. Di India, sendok bebek dari bahan beras juga bisa dimakan dan tahan 3 tahun dalam kemasan sebelum dimakan. Tinggal botol, piring, gelas dan kantong pengganti plastik yang bisa dimakan yang belum dibuat. Indonesia mau bikin ? ( banting setir dari produsen sampah pembunuh paus menjadi pemberi makanan bagi paus cs yang ramah lingkungan ).

TRUK SAMPAH DILUKIS MEMIKAT WISATAWAN.

Truk sampah dilukis gedung Capitol, dll, di Amerika sehingga disukai warga yang dilintasinya ( beda dengan truk sampah di Indonesia yang umumnya bau, tak sedap dipandang, bahkan diprotes kedatangannya oleh warga sekitar TPA ). Tiap 2 tahun sekali truk cantik itu perlu dilapis lukisan lagi karena mulai kotor dan memudar diterpa perubahan cuaca. Supir truk senyum-senyum ditawari kudapan oleh warga dan turis yang menyukai truk sampahnya yang modis ( Dunia Kita, VOA, MetroTV, 2018 )

Apa Indonesia bisa begitu ? Truk sampah dilukis Gedung Sate atau Istana Bogor yang keren agar program Kangpisman ( pilah sampah : kurangi, pisahkan, manfaatkan ) makin semangat dijalani warga Bandung, Jabar, juga sekaligus menarik banyak wisatawan.

***

Semoga masalah lingkungan yang kurang dieksplor saat Debat Capres 2019 kemarin masih mendapat perhatian serius presiden beserta para punggawanya di periode kedua ( bencana alam tak bisa ditunda, apalagi jika kita tak siap dengan mitigasinya ). Kita jaga alam, alam pun jaga kita.. ( cakep )

************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Dampingi Anak Maknai Peristiwa”- by Vitrisa ( Iket Sunda, batik Mega Mendung – Jabar )

Iklan

Visi Indonesia 2019-2024. Ayat & Hadis Membantah Teroris, Baru Pancasila…

leave a comment »

Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung ( cikal bakal berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1960 ), ide-ide independensi dan perjuangan melawan neokolonialisme didiseminasi ( Dina YS ). Bung Karno berpidato, “Saya harap anda tidak memikirkan kolonialisme dalam bentuk klasik sebagaimana yang diketahui baik oleh kami bangsa Indonesia, maupun oleh saudara-saudara kami dari berbagai bagian Asia dan Afrika. Kolonialisme juga memiliki penampilan yang modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan juga kontrol fisik yang dilakukan sekelompok kecil orang asing dalam sebuah bangsa. Kolonialisme adalah musuh yang sangat pintar dan ambisius, dan dia muncul dalam berbagai kedok. Kolonialisme tidak menyerahkan (bangsa) jarahannya dengan begitu saja. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini” ( drawing ‘Soekarno Anti Penjajahan’ by Vitrisa ).

Hari ini kita masih berupaya keras membebaskan diri dari ‘penjajahan’ dalam bentuk termutakhir ( perbudakan USD, propaganda media mainstream dunia terafiliasi zionis yang diamini media lokal, medsos dalam kendali Neokon, intimidasi massa pro-ISIS, Al-Qaeda, HT, IM bentukan AS-Israel ) agar bisa membantu menghentikan penjajahan primitif di Palestina, satu-satunya negara yang belum merdeka sejak KAA tahun 1955 di Kota Bandung.

Menyedihkan. Terlebih di Pemilu 17 April 2019 lalu, suara sebagian besar ( 60% 》warga Bandung dan Jawa Barat malah diberikan pada paslon yang mengandalkan suara ormas radikal ( FPI/ HRS/212, PKS/ IM, ex-HTI, gerombolan takfiri beraliran Wahabi/ Salafi ) untuk meraih ambisi berkuasa dengan tuduhan curang TSM dan fitnah SARA terhadap capres petahana. Bersyukur, Allah masih melindungi sehingga Jokowi tetap menang. Alhamdulillah.

( di “Mata Najwa”-Trans7, 17/7/2019, RG masih menuduh ‘merancang kecurangan’ dan memplintir soal investasi di Nawacita. Terlihat elit Grd AnD yang didudukkan di antara elit PDIP/ Adrian dan PPP/ Asrul, di akhir acara lebih merapat ke RG dan merangkulnya. Ini seperti host ILC yang cenderung memberi panggung pada elit Grd setelah jagoannya kalah di pilpres 2014. Tak mudah pindah ke lain hati. Tak mudah membersihkan ‘cache’ kebohongan yang mengerak di otak reptil yang seolah/ dianggap kebenaran selama bertahun-tahun. Saya pikir penempatan AnR di tengah itu tes Najwa terhadap soliditas/ chemistry jika Grd sampai menyeberang ke koalisi petahana. Hmm.. terprediksi runyam ).

Ada yang lebih mendasar dari itu ( menyamakan persepsi agar bisa gas pol, energi-waktu gak habis untuk bertengkar siapa paling bener ). Cara berpikir. Dina YS menyebut premis mayor, premis minor dan kesimpulan logis ( bukan falasi/ kesalahan logika ) atas sebuah fakta/ peristiwa. Quraish Shihab bertausyiah, kita perlu berprasangka baik ketika membaca dan memahami tafsir Qur’an dengan benar. Tidak tekstual ( tapi lihat konteks dan metodologi ) dan tidak berprasangka buruk ( tapi trust/ niat baik mencari kebenaran, bukan pembenaran ego ‘paling benar’ seperti RG. Apa dia Evangelis/ takfiri-nya Krist**, atau bahkan atheis ? Jika dia bilang ‘kitab suci itu fiksi’ dengan definisi dia. Apa mau kita cap ‘RG itu bajingan, koruptor atau whatever terkutuk lainnya’ dengan definisi kita secara masif di ruang publik ? ). Nah, takkan ketemu jika 2 cara pikir bertolak belakang itu disatukan. Habis waktu untuk silat lidah tak berkesudahan. Sementara negara lain terus melesat. Kompetisi global kian ketat. Kita tak mau tertinggal.

Mendiang Syekh Al Buthy pernah bilang,“Wahai umat, jangan sekali-kali membuka pintu kemudian kalian memasuki sebuah lorong yang tidak kalian ketahui kemana akhirnya; jangan pernah membuka pintu menuju kehancuran; dimana satu langkah kalian ayunkan akan diikuti oleh langkah lain yang makin membuat kalian terpuruk.”

Syekh Al Buthy sebelum beliau gugur syahid (dibom ‘jihadis’, tak lama setelah YQ, ‘ulama’ IM, memberikan fatwa di Aljazeera, bahwa wajib membunuh siapa saja yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah). Hal yang disesali Suriah kini adalah membebaskan radikalis dari penjara dan meminta polisi tak bertindak tegas ketika kerusuhan di Hama untuk mengambil hati minoritas/ IM di sana sehingga Suriah tercekam perang 8 tahun dan sampai saat ini masih terbebani puluhan ribu ‘jihadis’/ teroris dari seluruh dunia di Idlib setelah ISIS ditaklukkan pasukan pemerintah Suriah dan negara asal ‘jihadis’ menolak kepulangan mereka. Orang pintar segera bertindak ketika pintu fitnah terbuka. Orang bodoh ( FH, FZ, AR, RG, AD dan sejenisnya ) baru menyadari setelah semuanya hancur berantakan. Tindak tegas perusuh dan pemfitnah/ perusak negara, ya pak polisi..

**

Para inisiator Arab Spring ( “demokratisasi’ menyudahi pemimpin yang mbalelo ) ‘berguru’ pada konsultan yang sama. Googling saja nama NED atau Srdja Popovic ( proxy dari kekuatan adidaya ekonomi dunia ). Mereka memanfaatkan cara pikir tekstual dan prasangka buruk sebagian netizen dan banyak ekstrimis agama untuk menggolkan Israel Raya. Puluhan ribu konten radikal dan video pembunuhan sadis karya antek zionis di seluruh dunia dipaparkan tiap jamnya ke medsos dan WAG sampai otak netizen dan sekitarnya terpengaruh, tersakiti kezhaliman/ ketidakadilan dan meluapkan kemarahan kepada siapa saja yang sedang ditarget AS-Israel karena dianggap menghalangi mereka menggasak minyak/ sumber alam melimpah suatu negara. Pion elit diberi uang, senjata, diimingi kekuasaan. Pion akar rumput dibodohi pion elit bahwa mereka sedang membela ‘Sunni yang ditindas Syiah, China, Komunis atau Curang TSM’. Pion di piramida terbawah ini diminta berkorban ‘donasi ke Suriah atau Palestina’ yang prosentasi terbesarnya masuk kantong ‘ustaz/ zah’ penggalang dana atau ‘jihadis’/ pemberontak Suriah yang didukungnya. Tak jarang juga diminta berkorban nyawa dalam bom bunuh diri agar negara kaya SDA yang diincar terus gaduh bertikai ( kerap AS bermain 2 kaki untuk mengadu domba ). Lalu setelah lemah/ hancur, imperialis modern itu berlagak pahlawan menawarkan bantuan hutang ( IMF, WB, ADB ) yang menjerat dan memperbudaknya dengan predikat negara gagal.

Dalam konteks ini ( pemimpin dan visinya untuk keberhasilan negara ) pidato presiden terpilih, Joko Widodo, bertajuk “Visi Indonesia” pada Minggu (14/7/2019) di SICC, Sentul, Jawa Barat, ( Kang Emil dan Addie MS juga hadir ) menjadi penting dan menggelegar.

Jokowi menyebut 5 tahapan besar yang akan dilakukannya bersama Kyai Ma’ruf untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia, yaitu :
1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur ( disambung ke sentra produksi rakyat/ UMKM )
2. Pembangunan SDM ( sejak ibu hamil, janin sehat dalam kandungan, kematian bayi ibu berkurang, no more stunting, kurikulum ramping link & match dengan kebutuhan industri 4.0, pendidikan vokasi, kartu pra-kerja dengan tunjangan selama setahun, guru dan ASN berkualitas merata tersebar di seluruh Indonesia )
3. Pangkas yang menghambat investasi ( akan dicek, dikontrol; dikejar, dihajar ASN dan kepda yang menghambat investasi. Proses perizinan di negara kompetitor yang 2-3 jam kelar, di daerah Indonesia bisa berbulan dan bertahun. Korsel yang merdeka tahun 1950 dan kini di urutan ke-8 G-20 bermodalkan 3 hal : Visi kuat pemimpinnya, ketekunan bangsanya, kelancaran investasinya. Pendapatan perkapitanya 15.000 USD per tahun. Indonesia baru 4.000 USD per tahun. Di “Economic Challenges”, MetroTV, 17/7/2019, para narsum meminta pemerintah jemput bola meringkas dan mengurus perizinan yang diperlukan investor/ pengusaha. Investor tinggal datang bawa duit dan skill untuk buka pabrik/ lapangan kerja di Indonesia. Ada unit khusus dari sini yang mondar-mandir membereskan perizinannya dalam 1-3 jam. Bisa ? )
4. Reformasi birokrasi ( revolusi mental, etos kerja 4.0/ cepat, efesien, berkualitas. Bubarkan yang lamban dan tumpang tindih. Reward yang inovatif, produktif, berprestasi )
5. Penggunaan APBN tepat sasaran ( tiap rupiah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Yang boros dan tak bertanggung jawab good bye. Presiden tanpa beban/ tak nyapres lagi, siap tak populer demi Indonesia Raya. Sikat ! )

WNI Ex-ISIS DIPULANGKAN, ATAU DI PENJARA ?

Di penjara ISIS ( Tempo, 17/6/2019 ), ada ratusan warga Indonesia ( meski mereka sudah berbaiat ISIS dan membakar paspornya ) yang menjadi pengungsi atau tahanan pemerintah Suriah, tak bisa pulang. Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan sejumlah langkah memulangkan mereka karena urusan terorisme ( sudah 17 orang yang pulang. Mereka sebaiknya dihukum jika sampai membunuh/ melukai orang di Suriah, lalu dideradikalisasi di kamp BNPT di Sentul, selanjutnya dimanusiakan/ dibekali lifeskills agar mandiri sebelum kembali ke masyarakat. Seharusnya semua yang ke Suriah/ ISIS dideradikalisasi. Tidak hanya si ayah. Ibu dan anak juga dideradikalisasi agar tak ikut ngebom seperti di Sibolga tempo hari ).

Korban cuci otak ISIS di Suriah maupun simpatisan ISIS di Indonesia, saran Dina YS, dideradikalisasi dengan cara membantah ayat Qur’an dan Hadis yang dijadikan justifikasi para intoleran, radikalis, teroris untuk menumpahkan darah orang yang mereka cap kafir selama ini. Usul saya, ulama NU, Muhammadiyah atau pakar Qur’an dan Hadis ( Quraish Shihab, Ma’ruf Amin, Din Syamsudin, ketua MUI, ketua PBNU Said Aqil, ketum PP Muhammadiyah KH. Haedar Nashir, atau yang sekaliber mereka yang nasionalis/ wasatiyah ) bisa adu dalil agama dengan pendakwah/ takfiri di ruang publik atau meluruskan pemahaman mereka tentang Islam yang benar sehingga diikuti di akar rumput ( patronase masih menjadi adat warga sini. Revolusi di Mesir yang menaikkan Mursi/ IM ke tampuk presiden berakhir kandas karena kurangnya patronase dan visi pemimpin di sana. IM sebelumnya terkesan moderat dan sukses dalam aktivitas sosial keagamaan. Namun setelah berkuasa, watak aslinya terlihat : anti kritik, mengkafirkan kelompok lain/ melenyapkan dan menghancurkan terowongan penyambung hidup warga Palestina di perbatasan Raffah. Kamuflase ala si bunglon makar ini juga perlu diwaspadai di tanah air. IM kini dicap sebagai ormas terlarang di Mesir dan Saudi. Ada semacam gangguan jiwa/ takfiri yang terakumulasi ketika mereka berkumpul/ bergerombol sebagai massa penekan. Mereka merasa berkuasa dengan jumlah yang berhasil mereka himpun itu lalu menuntut/ bertindak semaunya. Ingat klaim pongah ‘jutaan’ massa 212 di Monas ? Klaim puluhan ribu massa ex-HTI di GBK ? So, jangan beri mereka panggung atau ruang bergerombol lagi. Juga RG dan sejenisnya. Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Lihat bagaimana RG dan A merayu host ? Panggung itu awal kegilaan mereka, sekaligus awal kehancuran aparat yang kita minta mengamankan NKRI ). Revolusi Mesir itu berakhir gagal, kembali ke tangan militer Mesir cabang AS ( donasi 1,5 miliar USD per tahun ).

CLOSING

Polisi ( diberitakan Tempo ) menangkap PW pada akhir Juni lalu ( amir/ pemimpin JI, organisasi teroris yang dibubarkan pengadilan pada 2007. Neo-JI di bawah PW ini membentuk organisasi agak berbeda, namun aturan dasarnya masih sama ( takfiri ). Mereka mengelola kebun sawit yang belum terendus polisi. KPK juga menemukan banyak tambang dan perkebunan sawit tanpa izin. Wah, bom waktu lagi..

Para ulama wasatiyah, apa bisa mematahkan dalil Qur’an dan Hadis yang teroris salahgunakan, lalu mengajari mereka budi pekerti Pancasila, sebelum sel bom-bom itu meletus bersahutan ? Apa Cak Imin yang ngincar kursi MPR punya kapabilitas untuk menghentikan paparan radikalisme ini, agar Visi Indonesia presiden ketujuh kita ini bisa terwujud tanpa difitnah dan dinafikan ? Para radikal itu tak sadar sedang merintis kehancuran negerinya ( juga mulut-mulut gaduh sok akademis itu ). Yang pintar sungguhan harus segera menghentikan ketika pintu fitnah itu dipaksa dibuka ( gerombolan pencari gara-gara/ pengusung khilafah ). UU ITE pasal 23 yang direvisi tahun 2016 berguna untuk itu. Pertahankan ya..

( kasus vlogger menu maskapai G yang dilaporkan serikat pekerja ke polisi bisa berdamai dengan berempati pada kesulitan bisnis penerbangan saat ini. GIA bisa membuat akun pengaduan konsumen sehingga lebih gesit memperbaiki layanannya. Syukur-syukur vlogger tsb bisa memposting perdamaian ini dan memberitahu akun pengaduan GIA ke konsumen lainnya/ netizen/ viewer. Polisi tak selalu memproses delik aduan sampai ke meja hijau. Filter UU ITE ini ada di tangan polisi yang promoter ( profesional, modern, terpercaya ). Trust publik ke-3, setelah KPK dan TNI dari seluruh lembaga negara yang di survei. Sedang kasus hoax RS yang masih minta banding karena belum terima/ paham benih keonaran, jaksa bisa melayani dengan tuntutan 4 tahun itu. Biar nyaho artinya bohong bagi figur publik. MA memutuskan menolak gugatan ‘curang TSM’ kubu ex-02 ). Demikian.

==========

GREAT PERSON :

Sebuah nama yang tertera di posting ini sudah banyak disebut orang di even nasional dan konser musik, dalam dan luar negeri. Di acara Visi Indonesia-Jokowi 2019, Opening Ceremony Asian Games 2018, kita masih ingat ( juga ilustrasi musik Star Wars yang menggelegar itu bisa dimainkannya dengan keren )

Bersama Twilite Orchestra yang dibentuknya tahun 1991 bersama 2 rekan ( Oddie, Indra ), musisi kelahiran 1959 ini sudah menggelar konser bersama musisi dunia David Foster ( tahun 1992 ). Konduktor awet muda ini lalu melanglang buana ke Australia ( 1998 ), bersama Youk Tanzil dan Victorian Philharmonic Orchestra membuat album rekaman “Simfoni Negeriku” ( lagu-lagu nasional dan perjuangan Indonesia pertama kali diaransemen secara simfonik, direkam dalam format CD ).

Kembali bersama Twilite Orchestra ( tahun 2004 ) dia merilis album La Forza del Destino ( rekaman simfonik musik klasik Barat pertama di Indonesia dalam bentuk CD ). Langganan juri ini juga membuat album rekaman lagu-lagu daerah Indonesia yang digubah secara simfonik, bersama Garuda Indonesia berjudul “The Sounds of Indonesia”. Album ini mampu bertahan beberapa hari di urutan teratas di Top Album, iTunes ( sumber : Wikipedia ).

Jadi ingat rapper remaja Rich Brian yang diundang bersama keluarganya bertemu Jokowi di Istana kemarin setelah mengangkat nama Indonesia di iTunes juga ( konduktor di posting ini bahkan berfoto dengan hampir semua presiden kita. Maklum, dia menggebu banget kalau bicara soal Indonesia, seperti di pilpres 2019 kemarin. Pendukung petahana yang tak kalah gigih dengan anggota timses resmi, hehe.. )

Bersama Twilite Orchestra, cucu planolog kota Kebayoran Baru yang mewariskan bakat musiknya ini mengadakan konser tahunan untuk mahasiswa di Istora Senayan ( Musicademia, tahun 2000 – 2010 ). Dengan misi serupa, dia mendirikan Twilite Youth Orchestra ( tahun 2004 ), orkes remaja yang tampil di sekolah dan konser umum, setelah Twilite Chorus ( 1995 ). Nah, bersama Twilite Orchestra, Twilite Chorus, CIC Choir, dan beberapa solis, dia menggelar konsernya di Sydney Opera House ( 2009 ). Wow..

Dia memimpin 57 musisi Twilite Orchestra dan 40 penyanyi Twilite Chorus berkonser di Bratislava, Slowakia dan Berlin, Jerman atas prakarsa Kemenparekraf RI dan KBRI ( tahun 2012 ).

Bisa disimpulkan kini, Twilite Orchestra adalah sebuah pops orchestra atau orkestra simfoni yang memainkan musik klasik, juga musik film, drama musikal ( Opera Anoman ), musik pop, musik tradisional yang diaransemen secara simfonik. Serba bisa.

Pianis, konduktor orkestra ( ketajaman kupingnya sampai nun jauh di sana, puji Kevin di acara Q & A, MetroTV ), pencipta lagu/ komponis ( Mars dan Himne TNI, Garuda Indonesia, Pertamina ), penata musik/ arranger, produser musik ini juga telah mempopulerkan penyanyi top sekelas Vina Panduwinata, Utha Likumahuwa, Chrisye, Krisdayanti, dsb, dengan karya dan ilmu yang ditimbanya dari guru di Indonesia, Ohio, Los Angeles, dst. Tak pernah berhenti belajar, karena simfoni menjadi panggilan jiwa, misi dan kedamaian hati baginya. Membuat kita merinding mendengar karya-karya apiknya, juga melihat dedikasinya merawat cinta tanah air. Membuat kita tak lelah mencintai Indonesia. Makasih, ya..

Anda tahu musisi beristri Memes, yang memberinya Kevin dan Tristan yang juga musisi ? Yess, the great person of this post is.. Addie MS ( Addie Muljadi Sumaatmadja )

Kasus Nuril : Grasi or Amnesti ? Vonis 2 Tahun RS. OK. Next ?

leave a comment »

Rekonsiliasi tak terduga di Stasiun MRT Lebakbulus, Jakarta, antara Jokowi dan Prabowo pasca pilpres 2019. Semoga diikuti para elit dan pendukung kedua paslon. Rekonsiliasi tak berarti power sharing, tetapi itikad serupa membangun negara ( no more hatespeech ). Kader 02 yang seideologi dan sevisi 01 ketika masa kampanye mungkin bisa dipertimbangkan ikut kerjasama politik di luar kabinet ( kursi Senayan ). Tapi elit 02 yang keukeuh menuduh curang dan memfitnah petahana selama ini, mereka di luar pemerintahan saja ( oposisi ) agar tak menggunting dalam lipatan.

NESTAPA NURIL, KOREKSI HAKIM.

MA menolak PK kasus Baiq Nuril. Pengamat Asep WI, seingat saya, menyayangkan hakim yang menyatukan tindakan merekam, menyebarkan dalam satu nafas. Padahal Baiq merekam telpon cabul itu karena terus disudutkan atasannya ( berjaga jika terjadi pelecehan lanjutan/ fisik ). Yang menyebarkan adalah teman Baiq yang meminta rekaman itu untuk minta bantuan parlemen Matar**. Namun malah tersebar ke mana-mana dan membuat keluarga si kepsek menggugat Baiq ke pengadilan karena merasa dipermalukan ( kalau wong cilik yang diteror dengan ucapan cabul kepsek itu apa mereka anggap tak dipermalukan ? )

Pengadilan Negeri membebaskan Nuril. Namun, banding Pengadilan Tinggi dan kasasi setta PK MA malah menghukum Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta ( tak sesuai dengan penghasilan Nuril yang pegawai kecil ). Jubir MK menyarankan Nuril untuk PK kedua ( melelahkan ). MenkumHAM sedang mengumpulkan pendapat hukum dari para pakar untuk pembebasan Baiq dengan hak yang dimiliki presiden ( grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi ). Kejaksaan menunda eksekusi putusan inkrah Baiq dengan pertimbangan tertentu.

Masukan dari akun Mahfud MD, 6/7/2019 ( condong ke grasi seperti halnya hakim Gayus ) :
Teori dasarnya begini: amnesti dan abolisi itu diberikan kpd orang yg belum dihukum; sedang grasi dan rehabilitasi diberikan kpd orang2 yg sdh divonis dan sdh inkracht. Tp ada pengalaman, Presiden Habibie (1998) pernah mengamnesti orng2 yg menjadi terpidana politik warisan Orba.

Utk membebaskan Nuril Baiq dgn amnesti tampaknya tdk tepat. Amnesti itu utk kasus politik, bersifat kolektif, bkn kriminal biasa, dan bkn utk org perorang. Msl: Dulu orng2 yg menolak hsl KMB diberi amnesti oleh Presiden Soekarno scr kolektif. Utk skrang hrs dgn pertimbangan DPR.
***

Jadi grasi atau amnesti ? Grasi untuk yang inkrah dihukum 2 tahun hukuman penjara atau lebih dengan syarat mengaku bersalah ( namun seingat saya Antasari pernah bilang, grasi yang diterimanya saat itu tak menuntut pengakuan tsb ). Mungkinkah ada discrazy untuk hak pengampunan seperti ini ? Next perlu didetail syarat pemberian 4 jenis pengampunan di UUD 1945 ke dalam regulasi di bawahnya ( belum ada UU, PP atau permen ). Tabahkan hatimu Nuril…

Jika Baiq dirundung sedih, SAT ( mantan ketua BPPN ) justru menghirup udara bebas dengan hati lega ( hukum tumpul ke atas ? ). 3 hakim MA dissenting opinion : yang satu bilang terjadi pelanggaran pidana, hakim 2 menyatakan terjadi pelanggaran perdata, hakim 3 pelanggaran administrasi ( ilmu hukum punya banyak ‘mahzab’ sehingga bisa beda-beda begini ? ). Meski terbukti terjadi kerugian negara lebih Rp 4 triliun apa SAT bisa melenggang begitu saja ? KPK bisa mengajukan PK ( peninjauan kembali ) atas kasus megakorupsi BLBI dengan lebih teliti.

Keanehan berikutnya, MA meregistrasi tuduhan curang TSM ex-02 pada 3 Juli 2019, padahal keputusan MK 27/6/2019 itu final dan mengikat, dan penetapan KPU 30/6/2019 ( presiden RI terpilih 2019-2024 ) tak ada lembaga lain yang bisa menganulirnya. Yusril bilang mestinya setelah tak diterima Bawaslu karena pemohonnya bukan PS ( tapi JS ), aduan tsb kembali ke Bawaslu dulu, tak langsung kasasi ke MA. Sekedar gertak sambal menaikkan posisi tawar rekonsiliasi ? ( kasus HRS ) Rekonsiliasi saat ini sudah basi, tahu. Masih banyak pekerjaan lebih penting untuk memajukan negeri ini. Kita tak mau berkutat dengan kelompok resek. Buang waktu.

Polri-TNI mungkin perlu menjaga keamanan para hakim MA agar tak ditekan gerombolan kepala batu itu sampai memutuskan keanehan lainnya. Komisi Yudisial bisa memeriksa keanehan hattrick di MA. Bagaimana kualitas rekrutmen hakim dan panitera MA sebenarnya sih ? ( sebelum Nuril-Nuril berikutnya jatuh ke jeratan predator seksual dan makin takut mencari keadilan, karena para ‘wakil Tuhan’ di sini baru bisa mengadili sebatas teks, belum empati menyelami korban sesungguhnya ) Anda ikut penasaran ? Masak rakyat yang diteror atasan kudu meniti jalan panjang berjenjang sampai MA, bertahun-tahun, korban waktu, tenaga, dana, perasaan, untuk dapat keadilan bahwa dirinya tak bersalah ? Capee’.. deeh..

VONIS 2 TAHUN RS : HAKIM ARIF & JAKSA CUKUP.

RS, pelaku hoax ‘penganiayaan’ ( padahal opas ) kemarin ( EMI, 12/7/2019 ) divonis 2 tahun penjara ( kurang dari 2/3 tuntutan jaksa yang 4 tahun ). Baik jaksa maupun RS sama-sama pikir-pikir. Sebagian pemirsa EMI menyatakan hukuman tsb cukup fair dan memuji kearifan hakim yang melihat kondisi RS serta meminta jaksa tak perlu banding, tapi kejar saja pelaku lain/ penyebar hoax tsb.

RS tak keberatan dengan besar hukuman yang diterimanya, tapi malah diksi keonaran yang dia protes. Well, kita perlu melihat panggung besar saat itu yang bernama Pemilu 2019. Hoax ‘penganiayaan’ jika diucapkan di jalanan di luar masa kampanye oleh orang sembarangan takkan bergaung keonaran. Namun, jika diucapkan oleh figur publik ( yang sudah malang melintang di ruang publik, protes sosial, bahkan sampai bisa bikin film ) maka gaungnya bisa ke mana-mana bikin resah masyarakat ( bikin onar ) terlebih di masa kampanye pilpres di mana calon pemilih bisa terkecoh dengan kebohongan tsb sehingga tak memilih capres lebih baik/petahana yang ( dikesankan/ dituduh ) melakukan pembiaran, atau bahkan melakukan penganiayaan anggota timses capres rival ( seperti diam-diam diharapkan kubu penantang ).

Pelajaran penting bagi kita semua, bahwa pada masa kampanye ( puluhan triliun uang digelontorkan untuk publisitas/ sorotan media agar ratusan juta pasang mata penduduk negeri ini tertuju ke perhelatan akbar pesta demokrasi, para capres berikut kelakuan timsesnya ) elit politik harus ekstra hati-hati berucap, crosscheck terhadap setiap kejadian ke TKP ( atau aduan tendensius/ foto medsos yang bisa direkayasa dengan kecanggihan teknologi ) sebelum diungkap ke publik/ konferensi pers. Dunia ada di genggaman kita, artinya ketika kita sedang update status medsos di WC, kamar tidur atau di mana pun, maka sejatinya kita sedang ditonton oleh miliaran pasang mata penduduk bumi/ netizen. Tak lagi di ruang privat. Jarimu harimaumu ( bukan cuma mulut )

FH seperti biasa berkoar cekak : siapa yang dirugikan hoax TS ?? ( jenis angkuh tertentu emang cuma bisa melihat sesuatu dari sudut pandang egoisnya nan sempit itu. Maklum input orang biasa masuk kuping kanan, keluar kuping kirinya. Sok tahu, merasa paling benar. Jadinya, gak pinter-pinter ). Berapa banyak orang sejenisnya yang berkoar kriminalisasi/ berlebihan atas dugaan makar polisi ketika KZ cs mengadakan pertemuan tertutup tahun 2016 ? Faktanya, 21-22 Mei 2019 lalu kerusuhan yang membunuh 9 orang dan melukai ratusan polisi terjadi setelah pertemuan serupa KZ cs tahun ini. Seharusnya KZ cs diproses sampai tuntas saat itu ( apalagi saat ini ).

Beruntung, kasus hoax RS diproses tuntas saat ini ( ditangkap di bandara sebelum sempat “kabur’ ke Chile, lalu ditahan polisi, dimejahijaukan hingga jatuh vonis 2 tahun penjara ) sehingga tak sampai berujung rusuh. Jika polisi tak cepat mengendus pergerakan hoax RS, bisa dibayangkan keruhnya suasana dalam negeri oleh hoax itu karena tak kunjung dikonfirmasi karena kepergian RS ke Chile ( atau tempat tersembunyi, dicegat agen Mossad, CIA atau antek zionis di sini ). Lalu gerombolan HRS/ massa 212 yang senantiasa mengintai peluang untuk mengobrak-abrik negeri ini dapat momentumnya untuk isu khilafah yang mencerai-beraikan bangsa sesuai pesanan donaturnya di ujung rantai komando/ dalang zionis-Israel.

Elit Grd yang ngebet berkuasa tak sampai ke situ antisipasinya, biasa cekak, seperti DAS yang meminta pemulangan HRS sebagai barter rekonsiliasi ( ‘imam’ mulut besar itu kabur ke Saudi atas keinginan sendiri, kok jadi petahana yang mesti pusing mulangin sih ?? Lalu bikin narasi anti ‘ulama’ lagi. Gak kapok-kapok ya. Boring banget ). Jangan dipenuhi permintaan ‘pemulangan’ konyol tsb. Lebih baik tak ada rekonsiliasi ketimbang Indonesia setiap saat dalam keadaan rentan diprovokasi pentolan FPI pro-ISIS tsb.

Semoga netizen dan elit politik belajar banyak dari kasus RS,, KZ dan PS. Agar mengukur kemampuan diri dan ikhlas terhadap semua ujian-Nya atas eksistensi kita di dunia fana ini. Tak jumawa bahwa kita kudu di puncak gemerlap puja-puji makhluk, apa pun caranya. Rasa sakit itu mendewasakan jika kita mampu memaknainya dengan arif ( takdir sudah ditulis ketika janin 4 bulan di rahim bunda ). Growing pains..

UPDATE :

Sabtu siang kemarin ( Breaking News, MetroTV, 13/7/2019 ) Jokowi dan Prabowo bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus-Senayan ( menhub Budi Karya bilang ia diminta kepala BIN Budi dan Seskab Pramono untuk menyiapkan area ). Pertemuan itu dianggap penting meski informal karena Prabowo mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden RI 2019 – 2024. Mantan danjen itu mengaku ewuh pakewuh / lebih afdol jika bertemu langsung tatap muka, salaman, pelukan ketika memberi selamat pada capres rival sekaligus sahabatnya. Rekonsiliasi manis itu disambut meriah para penumpang, awak media dan pemirsa di rumah ( saya lihat para jurnalis, narsum, host siaran langsung itu pada senyum sumringah. Di lokasi, para penonton lebih heboh lagi menyemangati. Ini baru Indonesia yang satu keluarga. Kalau marah cepat baikan ). Tak ada cebong dan kampret lagi. Yang ada hanya Garuda Pancasila dan Merah Putih, kata kedua negarawan kompak. Nah, gitu dong ( pertama mencoba MRT sekalian promosi angkutan massal modern ke rakyat sebagai ‘situs’ rekonsiliasi ). Makasih ya..

Para anggota koalisi, timses, pendukung kedua capres hingga akar rumput diminta kembali ke Persatuan Indonesia, guyub dan gotong royong membangun negeri. Di dalam maupun di luar pemerintahan. Bersatu kita teguh. Alhamdulillah. The Fantastic Big Four ? We’re.. coming )

*****

Berkat kepiawaian dan dedikasi Sutopo PN menginformasikan detail bencana dengan hati, profesi humas lembaga negara dihargai dan BNPB dikenal seantero tanah air. Jasad humas kreatif ini dimakamkan di Boyolali, agar orang tahu bahwa kampung halaman itu bisa melahirkan nama besar yang berjasa bagi nusa dan bangsa. Awak media dan publik akan merindukan laporan terbaru dari lokasi bencana darinya..

Terima kasih dan selamat jalan, Pak Sutopo ( humas BNPB, kanker paru ) dan Ibu Ani ( ibu negara ke-6, kanker darah ). Semoga pengabdian dan amal baik dua figur publik ini bisa diteladani dan arwah mereka mendapat tempat baik di sisi-Nya. Amiin.

************************

“Jajan Beda, Keluarga Satu” – by Vitrisa. ( Topi Ti’i Langga- NTT. Dadar gulung -Jawa. Jus alpukat. Es krim stroberi ).

Zonasi PPDB 2019, Promo Tiket Pesawat, Rekonsiliasi Sosial, Revisi KUHP. Reklamasi ?

leave a comment »

Pakar TPPU, Dr. Yenti Garnasih yang memimpin pansel KPK sudah menutup pendaftaran calon pimpinan KPK kemarin malam ( MetroTV, 4/7/2019 ) untuk mengganti komisioner KPK yang akan selesai masa tugasnya Desember 2019. Sebanyak 384 peminat dari beragam profesi dan disiplin ilmu akan disaring menjadi 10 calon terbaik untuk disodorkan ke presiden dan DPR. Kita berharap terpilih 4-5 komisioner baru KPK dari unsur yang lengkap : ada penyidik polisi, jaksa, pakar TPPU, pakar hukum pidana, auditor, pengacara atau penggiat anti korupsi yang fasih komunikatif ( semoga next komisioner Bawaslu juga sekaliber itu sehingga bernyali, gesit dan tegas menghentikan hoax curang dan pelanggaran pemilu agar tak menggunung meletuskan kerusuhan berdarah seperti 21-22 Mei lalu ). Ada 17 perkara besar dari ratusan perkara korupsi yang menumpuk di KPK menurut ICW. Kasus RJL ( mantan dirut Pelindo 2 ) dan dirut maskapai GA yang menyandang status tersangka sampai 4 tahun sebaiknya segera dituntaskan oleh komisioner Agus cs ( EMI, 5/7/2019 ). Mestinya, dibatasi 3 bulan kasus tersangka korupsi sudah harus dilimpahkan KPK ke pengadilan tipikor agar tersangka tak terkatung nasibnya dengan sanksi sosial memalukan. Jika SDM penyidik masih kurang dan konflik internal belum usai, KPK mesti bisa mengukur kemampuan ketika akan mempertersangkakan seseorang. Berapa tersangka yang sanggup diproses berkasnya dalam 3 bulan ? Lebaran H + 2 kemarin tim Ombudsman gagal sidak ke rutan KPK. Kemarin tersangka IM terlihat hilir mudik tanpa borgol setelah izin berobat. Friksi di internal KPK yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan pengawas internal akan memperlambat kinerja KPK. Saya setuju usul Antasari agar dibentuk dewan pengawas eksternal KPK terdiri para senior/ mantan komisioner KPK, sepertihalnya Polri punya Kompolnas dan Kejagung punya Komisi Kejaksaan. Setuju ? We still love KPK .. ( foto : suara )

ZONASI PPDB : HABIS SEKOLAH FAVORIT. TERBITLAH SEKOLAH BAGUS.

Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru memasuki tahun ke-3. Hingar bingarnya tak berkurang. Malah ditambah protes berspanduk ” kebijakan mendikbud terburuk sepanjang masa” di jalanan ( ketularan kampanye ). Ah, masak ? Kurang sosialisasi ?

Di Inggris, sistem zonasi terbukti meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Dengan bersekolah dekat rumah, siswa lebih terawasi ortu dan lebih fokus belajar ( tak capek menempuh jarak dan waktu, tak terjebak macet dan polusi ). Tak ada lagi istilah sekolah favorit atau unggulan yang memicu kecemburuan sosial ( juga kemacetan parah yang menguras subsidi BBM/ APBN ). Yang ada sekolah bagus dan pendidikan merata.

Untuk membangun sekolah di wilayah blankspot, pemda yang terkondisi zonasi PPDB bisa menyiapkan lahan dan pemerintah pusat/ komunitas bisa membantu membangun fisik gedung dan fasilitasnya. Kemarin di Balaikota Bandung, walikota Oded diprotes para ortu siswa yang punya nilai tinggi tapi tak dapat sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya karena sudah penuh atau terkendala batas zona. Anak mereka terancam tak bisa sekolah jika pemkot tak memberi solusi. Seingat saya di siaran radio PRSSNI, Oded bilang akan membangun ruang kelas SD tambahan di kompleks SMP tertentu karena lahan baru di Bandung sudah tak memungkinkan. Ya, kalau tak diberlakukan sistem zonasi maka efesiensi anggaran dan pemerataan pendidikan/ kesejahteraan takkan pernah tercapai kan ?

Selama ini sekolah disebut favorit karena inputnya siswa bernilai tinggi ( jalur undangan/ prestasi ). Guru berkualitas/ ASN juga ngumpul di sekolah tsb. Fasilitas lab, bahasa, perpustakaan, eskul, dsb, diprioritaskan. Sekolah itu melesat cepat meninggalkan sekolah lainnya. Lulusan sekolah favorit mudah diterima perguruan tinggi favorit yang bersubsidi tinggi pula, lalu mudah diterima kerja di perusahaan bonafid. Wah, impian para ortu banget.

Tak heran, mereka protes berat ketika kastanisasi pendidikan ini dihentikan pemerintahan Jokowi. Ini seperti zona tak nyaman karena kebiasaan sekolah favorit sudah berlangsung lama, plus minimnya sosialisasi sistem zonasi dan manfaatnya, juga kurangnya pemetaan atas sebaran sekolah, fasiltas pendukung, guru berkualitas di tiap daerah. Idealnya, disiapkan dulu infrastruktur pendidikan tsb, baru diterapkan sistem zonasinya. Tapi kalau tak segera dimulai zonasinya, pemda pun tak kunjung membangun sekolah yang cukup di wilayahnya ( meski sudah diingatkan sebelum sistem zonasi diterapkan 3 tahun lalu ). Ayam dulu, atau telur dulu ? Zonasi dulu atau bangun sekolah dulu ? Lalu terjadilah apa yang diributkan sekarang. Ketika demo zonasi oleh para ortu, pempus dan pemda terkesan saling menyalahkan. Ortu makin pusing ( maklum anak dan pendidikan bermutu adalah investasi masa depan ).

Pastinya, sistem zonasi PPDB harus diperkuat ke depannya. Jalur prestasi akan ditiadakan ( sebelumnya 10%, lalu 5%, setelah diprotes kini 15% ), usul narsum EMI ( MetroTV, 3/7/2019 ) wakil IGI ( ikatan guru Indonesia ). Lho ? ( penjelasan di paragraf sebelumnya ). Guru ASN berkualitas juga disebar merata lintas zona dan daerah ( sistem rotasi guru ASN 2-4 tahun ). Gedung sekolah dan fasilitas pendukung dibangun memadai. Kurikulum dibuat lebih ramping/ spesialis/ link & match dengan kebutuhan industri 4.0 dan potensi/ bencana di daerah tsb.

Di acara The Nation ( MetroTV, 2/7/2019 ) di ada sekolah yang membekali siswa cara mengolah/ membuka lahan dengan memarang ilalang vegetasi dan membuat kompos untuk menyuburkan lahan yang akan ditanami agar tak terjadi kebakaran hutan lagi di Desa Makmur Peduli Api, Kab. Ketapang, Kalbar. Kepala BPBD rajin melatih anak buah dan penduduk setempat cara mendeteksi api dan memadamkannya ( mitigasi bencana kebakaran ). Semoga bisa ditiru daerah rawan kebakaran lainnya.

Jika para pihak ( ortu, siswa, guru, pemda, pempus ) paham tujuan mulia zonasi ( pemerataan pendidikan demi sila kelima Pancasila ) dan mau bersabar dengan kekurangan di sana sini selama prosesnya maka kualitas pendidikan nasional ( diknas ) kita akan meningkat, kesejahteraan bisa merata, keutuhan wilayah terjaga dan NKRI makin kuat. Setuju ?

( benih teroris yang kurang makan bangku sekolahan lalu menebar rantai kekerasan juga bisa dihentikan karena kini mereka bisa sekolah dekat rumah/ terjangkau untuk dilatih selektif logis menyaring info oleh guru-guru nasionalis berkualitas )

REVISI KUHP SAHKAN SEBELUM OKTOBER 2019.

Sudah puluhan tahun, tak perlu nunggu sehari sebelum kiamat, atau puluhan tahun lagi dengan wakil rakyat terpilih baru/ mulai dari nol. Prof. Edi/ Edward Omar di Prime Time News, MetroTV, mengatakan revisi terakhir yang diketahui dan melibatkannya pada Agustus 2018 lalu sudah mengatur pidana khusus ( korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat/ kekerasan seksual anak ) mengikuti UU khusus tsb ( lex spesialis mengalahkan lex generalis ).

Jadi, UU tentang KPK tetap berlaku dan dirujuk mengalahkan hukuman di Revisi KUHP tsb ( idealnya, ada klausul yang menetapkan dengan tegas : pidana korupsi, terorisme, narkoba, pelanggaran HAM berat mengikuti UU KPK, UU Teorisme, UU Narkoba, UU HAM yang sudah ada, dan besaran hukuman pidana khusus tsb tak dicantumkan di revisi KUHP agar tak diplintir/ lebih direfer pihak yang berperkara ).

Well, KPK, ICW, MAKI, apa masih protes dengan revisi terakhir ? ( Agustus 2018 ). Versi inikah yang akan disahkan DPR RI sebelum Oktober 2019 ? Maklum, ODA/ HIV terus bertambah di negeri ini ( Jabar termasuk yang mencengangkan, padahal agamis, tapi kok yang radikal juga banyak. Apa yang salah ? Ustad makmur lebih suka punya banyak istri dan banyak anak ketimbang berjibaku waktu, tenaga, dana, perasaan untuk menghentikan pergaulan bebas dan paham radikal yang bisa menghancurkan bangsa ini ? ). Semoga pengesahan Revisi KUHP menjadi salah satu solusinya. Jangan kumpul kebo lagi ( zina, riba, kerusakan alam penyebab banyak bencana ). Rp 300 juta uang negara akan disedot tiap ODA seumur hidupnya ( obat Aids di puskesmas ). Kita tak mau Indonesia bangkrut karena ketakpedulian yang tak dihukum ini. Segera sahkan Revisi KUHP.

TIKET DIDISKON, SERVIS DIPERBAIKI. BISA ?

Apa kabar tiket pesawat mahal ? Pemerintah sebagai regulator sudah duduk satu meja, diskusi dengan maskapai, pengelola bandara ( AP ), Asita ( asosiasi 7000 agen travel ), BUMN ( pemasok avtur ) untuk menurunkan harga tiket pesawat yang menggila sejak akhir tahun 2018 lalu sehingga menyebabkan okupansi hotel dan kunjungan wisata tinggal 30% saja, serta kepulauan Bangka Belitung rugi hingga Rp 500 miliar. Apa solusi awalnya ?

Diskon 50% tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu pukul 10-14 ( pemirsa EMI dari Papua meminta harga promo selama 6 bulan ini juga berlaku di Papua ). Pemda diminta menggerakkan sektor pariwisata di wilayahnya ( hotel, resto, objek wisata, agen travel, pengusaha transportasi, dinas terkait ) untuk ikut aktif menyosialisasikan promo diskon ini ( Senin depan diputuskan ) dan membenahi fasilitas wisata agar tingkat keterisian kursi pesawat juga kembali normal seperti sebelum perang tarif murah selama 3-4 tahun lalu dicabut. Konsumen perlu tahu harga tiket mahal sekarang adalah harga keekonomian maskapai saat ini disebabkan salah satunya harga avtur yang mahal/ 30% dari harga tiket ( namun maskapai juga perlu membuka ke publik bagaimana maskapai membentuk harga pokok tsb dan komunikatif memberitahu penumpang dengan simpatik dan bertanggungjawab kenapa terjadi delay agar konsumen tidak merasa dirugikan bahkan ‘dijajah’ maskapai dan akhirnya malas menggunakan jasa penerbangan yang berdampak lesunya industri pariwisata nasional ).

Solusi berikut, pemerintah bisa menghapus Ppn avtur dan tiket pesawat agar harga tiket lebih terjangkau. Solusi jangka menengah, rute domestik dikembalikan ke maskapai lokal/ nasional setelah infrastruktur dan SDM stakeholder penerbangan cukup andal dan disiplin melayani rute domestik.

Mulai 1 Juli 2019, sebanyak 13 dari 56 rute domestik di bandara Husein, Kota Bandung, dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat ( BIJB ) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Bandara seluas 9,6 hektar ini berkapasitas 12 juta penumpang per tahun. Empat kloter pertama jamaah haji 2019 diberangkatkan besok ( EMI, 4/7/2019 ) dari embarkasi Jawa Timur. Bagaimana dengan bandara Jabar ? ( landasan pacu semula 2500 meter sudah diperpanjang menjadi 3000 meter sehingga 25 Juli ini sudah bisa didarati pesawat berbadan besar untuk mengangkut jamaah umrah. Untuk jamaah haji perlu acc dulu dengan pihak Saudi. Bis Damri menuju BIJB Kertajati digratiskan selama setahun ).

Anne Avantie, desainer kondang tanah air yang penyantun dan berjiwa sosial, kemarin melepas para pramugari maskapai Garuda di bandara Semarang, Jawa Tengah dengan kebaya cantik hasil rancangannya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Keren..

Hasil survei LSI Denny ( Prime Time News, MetroTV, 3/7/2019 ) Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masuk bursa capres 2024 bersama 13 figur lainnya yang populer di atas 25%. Well.. kompetisi prestasi yang sehat dan beradab dimulai dari … sekarang.

REKLAMASI, IMB DULU. RAPERDA, PROTES PUBLIK KEMUDIAN ?

Next problem Gubernur DKI Anies yang sesumbar menyetop reklamasi belasan pulau di pantai utara Jakarta saat kampanye, lalu tahu-tahu muncul IMB puluhan bangunan di pulau D setelah terpilih ( di saat raperda terkait reklamasi dan regulasi zona pantai pulau belum rampung dan disahkan DPRD dan pemerintah pusat ). Perlu duduk bersama lagi ?

AP, pengamat kebijakan publik ( yang bilang publik juga jangan asbun ) usul problem reklamasi ini dinolkan dulu. Semua pemangku kepentingan ( pemerintah pusat/ KKP, KLH, pemprov, BPN/ Kementerian Agraria, DPRD DKI, konsorsium pengembang pulau, warga pesisir/ tokoh nelayan setempat, komunitas pemerhati lingkungan/ Walhi, pakar hukum, lingkungan dan kebijakan publik ) bertemu untuk brain storming : akan diapakan belasan pulau reklamasi ini agar bermanfaat bagi warga DKI sekaligus tak merusak lingkungan sekitarnya ?

Setahu saya, mereka/ pengembang sudah menguruk pasir dari dasar laut sekitar pulau untuk meninggikan pulau buatan itu 2-5 meter lebih tinggi dari sebelumnya ( mengantisipasi air laut naik 2 meter tahun 2100 ? ). Lalu sosialisasikan hasil diskusi tsb dengan baik ke publik/ media massa agar warga pesisir/ nelayan, publik DKI khususnya, Indonesia umumnya, tahu apa yang akan terjadi pada ibukota negeri ini ? ( untuk memberi masukan berharga dan membantu mengawasi implementasinya ).

Juga tak dibilang asbun oleh pengamat tsb. Terus terang publik/ civil society/ daulat rakyat sudah berupaya maksimal menjaga keberlangsungan negeri ini. Gunakan diksi yang lebih pas untuk para pemrotes reklamasi yang dimaksud. Jangan obral/ lemahkan diksi “publik” untuk hal tak bermutu seperti asbun. Kita butuh diksi publik ( wibawa/ trust ) lebih banyak di masa-masa mendatang untuk mengatasi beragam persoalan di negeri ini. OK ?

Di masjid dekat kantor pemprov DKI seorang ex-HTI ( ‘mualaf’ FS ) kepergok media dan banser NU dibiarkan berceramah di depan jamaah ( ASN pemrov ? ). Anies berkilah ceramah tsb terbuka untuk umum, sedangkan pemrotes bilang ex-HTI tak mengakui Pancasila tapi kok leluasa berkeliaran di ibukota negara berazaskan Pancasila ?

Saya jadi ingat pesan komunitas non muslim korban bom Surabaya tempo hari yang minta media jangan memberi panggung bagi tokoh radikal yang suka memanfaatkan ‘pengesahan/ legitimasi’ kehadirannya di muka umum/ media untuk menyebarkan paham radikalnya di belakang panggung yang kemudian meletus melukai saudara setanah air yang beragama lain. Para radikalis/ kelompok 212 ini pula yang mengganjal rekonsiliasi sosial yang diperlukan pasca pemilu 2019 ( setelah menuduh KPU curang di depan gedung KPU, maksa ‘halal bihalal’ di depan patung kuda/ dekat MK untuk menekan para hakim, lalu minta polisi membebaskan para penceramah radikal/ penghujat presiden/ anggota gerombolan kamuflator makar ini sebagai syarat rekonsiliasi ). Mereka pikir mereka ini siapa ? ( kamuflator ulung ini tak lebih antek zionis pro-ISIS bentukan AS yang ngebet menghancurkan Indonesia dengan isu khilafah/ NKRI Bersyariah ala takfiri agar tak mengusik Israel yang terus mencaplok wilayah Palestina ).

Mendiang Cak Nur ( senior Anies di Paramadina ) sudah mengingatkan bahaya aliran takfiri/ kelompok Khawarij masa kini yang mengkafirkan orang di luar kelompok mereka, dan ngebet mengganti Pancasila pemersatu bangsa Indonesia. Aspirasi takfiri yang pro-ISIS/ zionis jangan diberi panggung di mana pun di Indonesia juga di Asia Tenggara jika kita ingin Palestina merdeka. Sama dan sebangun dengan elit ex-02 ( yang mengakomodir kepentingan HRS ) juga jangan diberi panggung di akun medsos 15 bacapres 2024 jika mau Indonesia Raya. Gerombolan kamuflator harus dihukum berat, bukan dibebaskan, agar kerusuhan politik yang membahayakan negara tak terjadi lagi.

( Elit yang protes makar di Mata Najwa, 3/7/2019, jangan dirujuk. Ngoceh saja gak dipikir dampaknya, apa lagi semburan hoax curang yang menewaskan 8 orang dan mencederai ratusan polisi. Otaknya gak nyampe ke situ. Terlalu malas mengamati apa yang terjadi di Timur Tengah. Cuma menang sendiri yang dia hiraukan ). Tap MPR no.6 th. 2001 mengatur etika kehidupan berbangsa dan melarang warga melakukan kebohongan publik.

REKONSILIASI SOSIAL & SUBSTANSI. BUKAN PRAGMATIS.

Pasca putusan MK ( 27/6/2019 ) dan penetapan KPU ( 30/6/2019) : Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024, kembali diulik soal rekonsiliasi. PS membubarkan koalisinya. Kembali ke istilah oposisi. PKS berikrar tetap di oposisi, sementara Grd, PAN, Dmk terkesan ‘digoda’ media menyeberang ke kubu petahana. Sekjen Plate di Mata Najwa ( Trans7, 3/7/2019 ) menegaskan, kerjasama politik di luar kabinet masih dimungkinkan ( namun gerbong VIP/ menteri untuk para pakar dari kalangan profesional atau parpol koalisi petahana yang sudah berkeringat sejak awal ).

Itupun dengan catatan : rekonsiliasi dalam arti substansi/ sosial : kembali ke konsep bernegara yang sudah dirumuskan para founder father kita ( NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika ) yang masa kampanye lalu banyak tergerus politik SARA/ identitas, didorong kelompok HRS yang diakomodir PS demi mendulang suara dari ormas radikal. Ini hal prinsipil. Mereka harus dihentikan ( izin ormas FPI jangan diperpanjang ). Jangan bermain api lagi dengan kelompok yang ngotot mengganti Pancasila dengan alasan apa pun.

Rekonsiliasi sejati butuh ketulusan, kesadaran pribadi ( bukan dibuat-buat demi hidden agenda ), permintaan maaf dan pengakuan salah karena telah membuat pemilih pesimis, rakyat terbelah oleh semburan hoax, fitnah keji, kebencian terhadap kubu petahana dan pencapaiannya. Tanpa kesadaran ini ex-02 akan jadi duri yang mengganggu program pemerintah/ pelaksanaan janji kampanye dalam perjalanannya nanti. Lagipula sangat sulit merubah kebiasaan emosional, mulut dulu baru otak, asbun, nyinyir, tak logis, prasangka buruk dan menghujat dalam hitungan bulan, bahkan tahunan ( akar rumput yang sekarakter juga akan protes jika harus berbalik memuji Jokowi ). Ini soal watak populis kasar yang mengerak.

Saatnya reward & punishment bagi para elit dan pendukungnya yang menggunakan cara buruk/ menghalalkan segala cara untuk meraih suara. Aneh kan, jika elit Dmk yang gigih memenangkan 02 di Bogor dan Pacitan melebihi elit Grd sendiri di wilayahnya lalu ‘dihadiahi’ kursi menteri. Belum lagi soal skandal Century dan ketakmandirian AHY dalam mengambil keputusan dan pengalamannya yang kurang di jabatan publik/ sipil. Bisa-bisa kelakuan mendulang suara lawan untuk dapat kursi menteri kabinet petahana jadi ‘norma’ baru tak masuk akal yang dilakoni generasi berikut dan bikin koalisi pemerintah merasa tak berguna kerja keras di pemilu serta mengawal kebijakan pemerintah di parlemen.

Kita ingat ada problem etika ketika kader PAN ada di kabinet ( tapi bersuara paling keras menentang di parlemen ). Mestinya 80-100% mendukung program pemerintah, bukan sebaliknya. Suara koalisi pemerintah di parlemen sudah lebih 60% ( cukup aman untuk mengawal kebijakan pemerintah ). Penambahan 1-2 partai oposisi ke koalisi petahana dimungkinkan jika prasyarat rekonsiliasi tsa mereka penuhi dengan tulus. Jika tidak ( selain kelompok anti Pancasila terus merongrong ), koalisi pemerintah juga jadi gemuk dan lamban ( menyamakan persepsi, visi misi saja sudah menguras energi dan waktu. Lihat sikap mau menang sendiri, merasa benar sendiri yang terus mereka perlihatkan di depan publik/ Mata Najwa. Gak paham posisi kalah. Gak nyadar kalau salah ). Tak lagi solid, ( padahal Jokowi mau gas pol di periode kedua dengan kabinet mumpuni, bukan cakar-cakaran ) sehingga makin sulit menghentikan kelompok khilafah yang ngotot membangun negara dalam negara ini.

Memajukan Indonesia bisa dilakukan dari dalam penerintahan dan di luar pemerintahan. Sama terhormatnya. Sistem demokrasi butuh cek & balance antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah andal dikritisi konstruktif oposisi andal. Seperti 75% netizen yang disurvei Mata Najwa, saya pun cenderung memilih ex-02 tetap di luar pemerintahan. Kita menghargai pidato kekalahan PS yang menerima putusan MK.

Kita tak perlu menuntut orang melebihi kemampuan dan pengalaman pahit hidupnya untuk mengucapkan selamat pada Jokowi. Semua akan indah pada waktunya. Santai saja. Enjoy your time, people..

Asumsi Siluman vs Bukti Cahaya di Sidang MK. Melindungi Konsumen, Driver Ojol atau Dekacorn ?

leave a comment »

Terkesima. Hening. Fokus. Lega. Senyum-senyum. Terlihat di wajah para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi ( MK ) selama 5 hari sidang ( sidang ke-3 selama 20 jam, dari jam 9 pagi sampai jam 5 pagi berikutnya ). Sebagian alumni UGM ( hakim MK, pengacara, saksi ahli ) sedang memutuskan nasib alumni UGM lainnya ( Jokowi/ capres petahana 01 ) dengan debat panas, adu bukti, saksi dan diksi. DPT siluman, keterangan palsu, data manipulatif, bukti rekayasa, bertebaran di ruang sidang yang terhormat ( alih-alih menggunakan diksi invalid, tidak benar, tidak sesuai ). Asumsi, narasi, indikasi, .. atau prejudice, prejudice, prejudice dan prejudice ( istilah prof. Edi/ Edward Omar ).

Mulut dulu baru otak ( emosional ). Gugat dulu baru bukti ( sampai hakim MK nyaris mengusir BW jika tak berhenti nyerocos memotong pertanyaan pada saksi AMM ( saksi fakta sedang dikonfirmasi apa yang dilihat, didengar, dialaminya sendiri. Bukan begitu/ soal kampung bisa mengakses dunia ). Empat tim hukum yang bersengketa ( 01, KPU, 02, Bawaslu ) saling cegat dan pojokkan saksi yang dihadirkan begitu panas sehingga proses pembuktian dalil ( petitum ke posita ) berjalan sangat alot. Sungguh melelahkan.

Lalu di penghujung sidang, Prof. Edi menggebrak kesadaran kita yang terkantuk ( mendadak kuliah umum ) dengan seruan lantangnya itu : bukti perkara pidana harus lebih terang dari cahaya, bukan prejudice ( asumsi, prasangka ). Pakar hukum pembuktian ini pun melahap seabrek pertanyaan dari tim pengacara dan majelis hakim bak makanan sehari -hari ( Breaking News, MetroTV, 21/6/2019 dan 3 TV berita nasional lainnya ). Jitu. Mantap. Wow.

Bukan ‘wow’ ketika BW berjanji menghadirkan 14 saksi + 2 ahli untuk membuktikan sejumlah dalil pemohon yang berakhir anti klimaks ( dipatahkan sendiri karena tak konsisten, tak melihat sendiri, parsial, tahanan kota, identitas saksi meragukan, sejumlah bukti tak disusun menurut hukum acara berperkara di MK, bahkan tak ada bukti, seperti P.155 ). Peristiwa acak, lokal, parsial ( yang digeneralisir, diblow-up, didramatisir dengan suara berisik ) itu tak bisa membuktikan kecurangan TSM yang dituduhkan. Sesumbar 12 truk bukti ternyata cuma puluhan kontainer cucian yang sebagian ditarik kembali karena tak memenuhi syarat ( print out link, kliping berita yang juga tak diterima Bawaslu, padahal sudah habis miliaran untuk fotocopy ). Gara-gara nafsu menggeber aksi jalanan sampai lupa/ kedodoran menyiapkan bukti ke MK.

Bukti dan keyakinan hakim itu rumus menang berperkara di MK. Indonesia menganut sistem hukum Eropa/ Belanda/ KUHP yang cenderung formil/ prosedural. Bukan sistem juri Amerika yang cenderung materil/ substantif. Bukti fisik di bingkai kebenaran formil ( hukum acara ) dalam bingkai kebenaran materil ( kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan + kontra genosida TSM/ keselamatan bangsa ).

Kecurangan TSM terkait hasil masih bisa disidangkan MK jika sengketa proses di Bawaslu “tak diterima” ( belum masuk substansi perkara ). Jika sudah “ditolak” Bawaslu, jangan lagi diajukan ke MK karena akan menimbulkan ketakpastian hukum dan konflik lembaga yang berekses public distrust. Kita tak mau ada rusuh lagi di depan Bawaslu, KPU, DKPP, MK juga kantor lembaga negara sah yang sudah kita bentuk dan pilih komisioner dan hakimnya melalui pemerintah dan perwakilan kita di parlemen. Tunjukkan kematangan dan konsistensi kita berdemokrasi Pancasila agar program kesejahteraan rakyat yang sudah dijanjikan berjalan lancar.

Klaim 22 juta suara ( 02 minta dikurangkan dari perolehan suara Jokowi ) diantaranya dari jumlah pemilih pindahan, pemilih suket hingga H-1 sesuai keputusan MK dan tuduhan DPT invalid 17,5 juta ( padahal kesamaan tanggal lahir 1 Januari, 1 Juli, 31 Desember adalah kebijakan dukcapil/ kemendagri atas lupanya banyak warga di lebih 75.000 desa di tanah air atas waktu kelahirannya sendiri ). Saksi AMM emoh diajak orang KPU memeriksa ke lapangan ada tidaknya pemilik NIK ‘siluman’ hanya gara-gara tak di titik yang dikehendakinya. Kesaksiannya patah di situ.

Sistem Situng KPU adalah amanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Yang kita lihat selama ini adalah website/ cerminan Situng yang hanya bisa diakses petugas KPU dan KPUD kota/ kabupaten yang menginput dan memverifikasi data C1, DA1, DA2 yang berhologram ( salinan form C-1 pleno di lebih 813.000 TPS ). Situng ini juga ada di 2 tempat rahasia lainnya ( di sidang kemarin tersebut BPPT, Kemendagri ) berjaga jika ada pesawat jatuh menimpa salah satu lokasi Situng. Situng me-refresh data rekap di website Situng tiap 15 menit sekali sesuai progres suara masuk, kata Prof. Marsudi, perancang sistem Situng KPU ( arsitek menjamin dan bertanggungjawab atas keamanan desainnya selama tukang/ kontraktor gedung/ sistem IT memenuhi spesifikasinya/ disclaimer/ syarat & ketentuan berlaku selama membangun ). Marsudi mengusulkan agar di pemilu berikutnya, KPU membuat laman rekap C1 yang belum diverifikasi dan laman yang sudah diverifikasi sehingga tak ada yang salah mengambil data dan salah pula menyimpulkan kemenangannya. Mau diacak diedit Situng separah apa pun oleh intruder dengan middleware-nya, dalam 15 menit akan kembali pulih dengan data perolehan suara termutakhir. Di situ cukup amannya Situng. Hitung manual berjenjang tetap menjadi acuan penetapan suara sah pemilu menurut UU, bukan Situng ( apalagi website Situng ), sehingga kesaksian 02 juga terpatahkan.

Amplop surat suara sisa di halaman kecamatan J di kabupaten Boyolali yang dibawa saksi B yang ber-KTP tak logis ini tak tertulis angka jumlah surat suara di depannya seperti contoh yang dibawa pihak KPU ( artinya itu sisa amplop yang tak terpakai, bukan surat suara yang digelapkan pihak terkait seperti diasumsikan ).

Kedudukan cawapres Ma’ruf adalah penasehat syariah anak perusahaan BM Syariah, ( seperti halnya konsultan, auditor, kuasa hukum ) yang bertanggungjawab pada MUI bukan direksi BUMN. Ada caleg Grd yang juga kerja di anak perusahaan BUMN tapi tak dipermasalahkan pencalegannya. Kenapa sekarang baru mengajukan keberatan ? ( bukan waktu yang diberikan KPU September 2018 lalu ). Emang resek…

Kalau batuk minum Konid**. Logikanya jangan dibalik : minum Konid** jadi batuk, kata saksi 01 ( koordinator trainer of trainer/ TOT pembekalan para saksi parpol 01 ) tentang kesaksian HA ( saksi 02 ) di hari sebelumnya. Pembekalan mengantisipasi kecurangan jangan dipahami sebagai mau curang. Polisi belajar kriminologi agar bisa selangkah di depan kriminal agar bisa menangkapnya. Kehadiran Jokowi, Ganjar sebagai kader senior PDIP di acara tsb dengan surat izin/ cuti terlampir ( kepala daerah dan kepala pemerintahan adalah jabatan publik dari mahkluk politik. Sebagai aspirasi pribadi tanpa fasilitas negara dan bukan jam kerja, para pejabat tsb boleh berkampanye, kecuali fasilitas kepala negara yang melekat padanya 24 jam tiap hari selama 5 tahun masa jabatannya sesuai UU ). Kehadiran wakil KPU, Bawaslu atas undangan resmi seperti juga mereka menghadiri acara serupa di kubu 02. Perang totalnya Moeldoko itu terhadap radikalisme, isu khilafah, politik SARA, politik uang, pengerahan massa/ mobokrasi, hoax yang bisa merusak kualitas demokrasi kita. Jangan misleading..

So, apa masalahnya ? Terendus klaim 22 juta suara itu sekedar modus 02 agar bisa masuk MK. Lalu minta MK membantu 02 membuktikan dalil-dalil asumtif mereka dengan dalih ‘tak setara’ dengan capres petahana. Padahal itu bisa menjebak para hakim berpihak pada salah satu pihak dan bikin chaos. Kamuflase BW terdengar idealis : bagaimana dengan 14 hari speedy trial, mereka bisa menyingkap ( asumsi ) kecurangan supercanggih dalam pemilu oleh penguasa ? ( padahal di Kamboja, eksekutor rezim penguasa dengan killing field-nya itu bisa diadili dalam 10 hari ).

Prof Edi dengan jitu menjawab : jangankan yang tersembunyi supercanggih, yang sederhana pun jika tanpa bukti ( signifikan meyakinkan ) tak bisa diadili, atau diminta kembali ( seperti baju zirah sayyidina Ali yang dicuri ). Dunia ini tak ideal seperti pengadilan akhirat, makanya dibuat “hukum acara” agar yang berperkara tak kebablasan mengikuti hawa nafsunya.

( kalau tak ada kebohongan masif dan isu SARA yang disemburkan 02 sejak pilpres 2014 di medsos, WAG, tempat-tempat ibadah, dsb, capres PS takkan dapat suara lebih dari 12% suara Grd. Sudah untung dapat 44,5%. Jangan ngelunjak )

Setelah membuat 9 hakim MK ( juga para pemirsa di rumah ) kurang tidur dan berjaga 5 hari suntuk, akhirnya sidang PHPU 2019 itu ditutup dengan doa, pelukan dan ber-selfie ria seraya selonjor di lantai sidang. Benar-benar Indonesiana…

UPDATE RUSUH 21-22 MEI 2019

Tersangka Soenar** ditangguhkan penahanannya dengan jaminan Panglima Hadi dan Menko Luhut ( pernah jadi atasan ) karena pertimbangan : kooperatif selama disidik, tak menghilangkan barang bukti, berjanji tak mengulangi perbuatan. Berbeda dengan KZ yang rewel dan sulit diperiksa. Namun, kuasa hukum mantan danjen ini terlihat berupaya mengajukan pembebasan kliennya di tahap berikut. Itu yang saya tak setuju. Tetap harus dibedakan antara ( mantan ) prajurit yang taat hukum dan yang melanggar hukum agar tak jadi preseden/ ditiru prajurit lain alias ada kepastian hukum.

Kepemilikan senjata secara ilegal/ tak dilaporkan, ada sanksi hukumnya kan ? Kasus ini juga sentilan bagi instansi penegak hukum agar tertib administrasi setiap menyita senjata ex-GAM, OPM, KKSB, teroris, agar tak disalahgunakan untuk makar atau kejahatan serius lainnya. Pengawasan senjata harus diperbaiki.

PERANG PROMO OJOL. SIAPA HEPI ?

Tarif batas atas dan batas bawah transportasi online berbasis aplikasi sudah ditetapkan pemerintah ( 3 zona sesuai kondisi/ kesiapan infrastruktur di daerah ) untuk mencegah matinya transportasi konvensional ( angkot, ojek pangkalan, perusahaan taksi ) yang lebih dulu beroperasi ( agar konsumen lansia yang gaptek gadget masih punya pilihan transpor ).

Problemnya kini, antara aplikator/ operator ojek online ( ojol ) terjadi perang harga promosi sehingga dikuatirkan bisa mematikan salah satunya jika berlangsung lama/ lebih 6 bulan ( ingat pengalaman LCC di industri penerbangan yang telah mematikan beberapa maskapai lokal dalam kurun 4 tahun ini ).

Surprise, seorang pengamat ekonomi di Economic Challenges ( MetroTV, 17/6/2019 ) balik bertanya : kebijakan tarif batas bawah ini sebenarnya untuk melindungi siapa ? Dekacorn yang kaya ? Atau moda konvensional yang lamban tak efesien itu ( mau terus dipiara ) ?

Selama konsumen dapat layanan antar yang cepat, murah, nyaman dari penyedia jasa, menurutnya, tak perlu dikenakan tarif batas bawah. Biar mereka bersaing efesien dengan tetap mengutamakan selamat. Jika konsumen merasa tidak safety bisa ngadu ke YLKI/ LPSK. Jika aplikator/ pengusaha angkutan merasa kompetitor jual rugi sampai mematikan usahanya ( dan ada 2 alat bukti ) bisa ngadu ke KPPU ( penegak hukum dalam persaingan bisnis ). Simpel.

Kemenhub bisa minta aplikator membuat serikat driver/ koperasi agar kesejahteraan driver diperhatikan sehingga aplikator terkondisi tidak banting harga karena ada komponen kesejahteeaan driver yang harus diakomodasi.

Sepeda motor bukanlah angkutan penumpang yang aman untuk jarak jauh. Ojol diproyeksikan sebagai feeder bagi angkutan massal ( bis, kereta api, KRL, LRT, MRT ) yang melanjutkan perjalanan penumpang ke tujuannya ( kantor, sekolah, mall, dll ). Semoga info ini bermanfaat bagi para stakeholder dan konsumen makin hepi.

KTT ASEAN ANTISIPASI PERANG DAGANG

Sedang di EC semalam ( MetroTV, 24/6/2019 ) yang menghadirkan mendag Lukita, ketua Kadin, Apindo disampaikan bahwa ekspor kita sudah positif lagi namun perlu dimaksimalkan agar defisit transaksi berjalan tak terjadi lagi. Penuhi kebutuhan dalam negeri dulu agar tak dibanjiri produk luar. Ada free trade ASEAN dan Asia + 1 yang belum dimanfaatkan maksimal ( bahkan seperti kurang tersosialisasi ) oleh pengusaha daerah/ eksportir lokal. KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand kemarin, tim Jokowi sudah minta kesolidan 11 anggota untuk meneguhkan pasar regional ini demi mengurangi dampak Perang Dagang AS- China jilid 2 ( selain isu sampah plastik dan keamanan etnis Rohingya di Myanmar ).

Ekspor tekstil ke negeri yang kita impor kapasnya. Jika negara lain menolak produk ekspor kita, maka kita pun akan menolak ekspor negara tsb, tegas Lukita. Well, semoga Indonesia bisa survive. Amiin.

CLOSING

Ada orang yang senang diberi hadiah. Ada juga orang yang lebih senang jika hadiah diberikan pada orang yang lebih berhak. Ada orang yang suka memberi lebih dari yang diwajibkan dan menerima kurang dari haknya ( muhsin ). Manusia ikhlas dan taqwa adalah jenis orang yang sudah selesai dengan dirinya ( negarawan ). Sembilan hakim MK berkategori negarawan yang menguasai ilmu hukum dan berpengalaman lebih 15 tahun.

Namun, di kolong langit ini tak ada hal yang bisa memuaskan semua pihak, termasuk putusan hukum ( keadilan sempurna hanya milik Allah Swt ). Semoga putusan MK 27 Juni 2019 bisa diterima legowo oleh para pihak sehingga rakyat Indonesia bisa melanjutkan hidupnya dengan damai, teduh dan produktif untuk memajukan negeri tercinta ini. Amiin..

Written by Savitri

25 Juni 2019 at 11:48

Perang Dagang AS vs China Jilid 2. Rotasi Guru ASN ke Daerah 3T. Dalang Utama dari 3 Dalang Pembonceng Rusuh 22 Mei ?

leave a comment »

Pulau Lengkuas di Kepulauan Bangka-Belitung sungguh menawan dipandang. Pengen rasanya bisa membaca buku di puncak mercusuar diselingi memandang ke laut lepas. Birunya perairan kita. Wonderful Indonesia. Sayangnya, tahun 2100 atau lebih cepat, pulau-pulau indah ini bisa lenyap ketika air laut naik 2 meter akibat pemanasan global. Saya sampai bermimpi punya salah satu kamar hotel berbentuk telur seperti di Tokyo yang bisa mengapung dan bergerak di laut ( keliling pantai Indonesia ) selama mengevakuasi diri dan keluarga selama banjir besar yang bisa menewaskan 3 miliar penduduk bumi. Ya, kita mesti benar-benar menjaga kelestarian lingkungan agar tak kehilangan ribuan pulau cantik seperti ini. Kita juga mesti menjaga rajutan kebangsaan agar tak kehilangan saudara-saudara kita yang ramah dan suka menolong yang menempati kepulauan terbesar di dunia nan cantik ini. Indonesia, tetaplah utuh dan bersatu.

PERANG DAGANG JILID 2

Perang Dagang AS vs Tiongkok berlanjut. Setelah sempat menurunkan tensi dengan bertemu/ bernegosiasi dengan pemimpin China ( triwulan akhir 2018, ekspor AS defisit ), Trump kini malah akan menaikkan tarif ( bea masuk ) produk impor dari China sebesar 10-25% tiap 200 miliar USD ( setelah triwulan pertama 2019 ekspor AS positif dan bikin Trump kembali pede ‘make AS great again’. Kita lihat seberapa lama ia bisa bertahan sebelum kandas lebih keras lagi ) yang akan dibalas China dengan kenaikan sama untuk tiap 60 miliar produk impor dari AS. Bagaimana nasib para pelanduk di antara 2 raksasa ekonomi dunia ini ?

Vietnam yang pernah diinvasi AS ( diistimewakan dalam perjanjian dagang ) dapat rezeki nomplok ( relokasi basis produksi dan keringanan bea masuk ke AS sampai pengusaha Indonesia pun jualan ekspor dari sana ). Eskalasi Perang Dagang ini mestinya juga memberi peluang menarik bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Gimana caranya ?

Kita tahu banyak investor setelah dapat izin usaha menghadapi banyak hambatan di sini ( belum harmonis antara perijinan pusat dan daerah, faktor ketenagakerjaan, perpajakan, cost logistik di Indonesia masih tinggi ) sehingga realisasi investasi masih di bawah 50%. PMA turun ( meski PMDN naik ).

Tiga narsum di Economic Challenge ( MetroTV, 10/6/2019 ) dari wakil pemerintah ( deputi kemenkeu ), swasta ( wakil ketua Kadin ), pemerhati ( Core ) yang dipandu host Kania, berdiskusi, saling mengisi, sampai pada kesimpulan : bahwa Indonesia perlu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan domestik dulu ( lebih 260 juta penduduk ) sampai tingkat efesien sehingga nanti dilirik pasar ekspor yang kian kompetitif ( investor masuk jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi dan punya iklim investasi yang baik ).

Kita punya keunggulan bahan baku yang berlimpah ( anehnya 70% komponen produksi masih impor ). Juga jumlah penduduk yang besar ( jika punya daya beli yang baik ). Rotan dan batubara sempat diekspor padahal kebutuhan dalam negeri masih kurang. Mestinya, bahan tambang seperti bauksit diolah dulu jadi alumina di dalam negeri, lalu jadi motor ( listrik dengan zink ) sebelum diekspor dengan keunggulan komparatif.

Industri manufaktur yang sempat ditinggalkan hendaknya digarap secara serius untuk domestic demand dengan proses yang diakselerasi dan dikoordinasi pemerintah ( yang akan membangun industri dari hulu ke hilir dengan bahan baku dalam negeri. Di Jakarta, tax holiday 100% sudah diterapkan untuk produksi yang terkait hulu. Rp 245 triliun untuk 14 perusahaan dalam 3 bulan ). TPT lama diperbaharui. Koordinasi pusat-daerah diperkuat. Pembebasan lahan dipermudah. Ada konsistensi kebijakan pemerintah dari masa ke masa. UU Ketenagakerjaan juga perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan industri 4.0. Mengurus perizinan yang masih lama di daerah bisa dipercepat dengan sistem IT ( tak perlu face to face sehingga lebih akuntable/ tak koruptif. Contoh : e-samsat di Jabar yang lebih cepat/ praktis sehingga meningkatkan PAD, transparan/ terbaca publik )

Perang Dagang jilid 2 ini mari kita jadikan wake-up call untuk mempercepat proses perbaikan tsb ( membangun daya saing melebihi Vietnam dan Bangladesh, bahkan India ) sehingga bisa memanfaatkan peluang Perang Dagang AS vs China. Siapa tahu jadi gajah berikutnya.. ( kan kita mau 4 besar tahun 2030 ).

ROTASI GURU ASN KE DAERAH TERPENCIL- TERLUAR

Guru, pahlawan tanpa tanda jasa, apa masih banyak di era milenial ini ? Meski demikian bukan berarti kesejahteraan mereka tak diperhatikan. Tak sedikit guru sekarang yang bermobil ria ke sekolah ( sejam di kelas, selebihnya ngobyek di luar sekolah. Anak tak paham pelajaran ditawari ikut bimbel di luar jam sekolah. Guru tak jarang ikut rapat diknas, bahkan rapat timses kepda. Guru SD-SMP ‘milik’/ digaji walikota/ bupati, guru SMA digaji gubernur menurut UU Otda. So, usul mendikbud tentang rotasi 2 tahun bagi guru ASN/ berkualitas tinggi ke daerah 3T perlu sinkron/ revisi dengan UU Otda sebelum disahkan sebagai perpres ).

Namun tak sedikit guru yang kerja pol digaji Rp 50-300 ribu per bulan ( salah satu episode Kick Andy ). Tak heran, kualitas diknas masih di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia menurut salah satu lembaga rating internasional ( EMI, 12/6/2019 ). Padahal anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN. Lulusan daerah juga jarang yang lulus ujian ASN. Tingkat kelulusan siswanya di ujian nasional juga rendah.

Leading sector pendidikan nasional mestinya ditunjuk presiden agar jelas road map dan penanggungjawabnya, pesan pengamat Indra. Jumlah guru di Indonesia sudah berlebih. Lho, kok sejumlah daerah masih kekurangan guru ? Ini karena keberhasilan program Guru Garis Depan cuma 18,21%. Banyak guru berkualitas tinggi tak betah dan minta dimutasi pemda ke kota yang lebih baik fasilitasnya ( guru GGD digaji 3 kali lipat ketika mengabdi di daerah 3T : terpencil, terluar, terdepan ). Bahkan ramai-ramai menuntut kadisdik yang menempatkan mereka ke daerah 3T ( beginilah repotnya lulusan tanpa panggilan jiwa guru bekerja di sekolah karena tak ada pekerjaan lain ). Padahal anggota TNI – Polri juga bersedia di tempatkan di mana pun di wilayah NKRI atau tugas negara di daerah konflik/ perdamaian PBB. Saya yang putri Bc.AP/ pensiunan PT.Pos Indonesia juga berpindah-pindah sekolah sejak TK, SD ke Jateng, Jabar, Yogyakarta, Sulut dst tiap 4 tahun sekali ketika mendiang bapak masih dinas aktif.

UU no 14 th 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan ASN menandatangani perjanjian bersedia ditempatkan di mana pun di wilayah NKRI ( diperkuat dengan SKB 3 menteri ). Namun belum berhasil ( guru pada minta ditarik ke kota ). Di Jepang, sistem rotasi guru tiap 6 tahun sekali ke seluruh Jepang justru disambut gembira dan dirayakan ( mungkin karena pembangunan di sana relatif merata, meski ada daerah yang disembunyikan/ tak dicantumkan di peta seperti Kawagasa** yang kumuh penuh orang buangan. Atau semangat bushido/ nasionalisme mereka yang cukup tinggi ).

Untuk memperbaiki kualitas diknas ( agar rasio 2 dari 10 lulusan diknas yang terserap pasar kerja juga bisa diperbaiki ), mendikbud ( salah satunya ) meluncurkan program Rotasi 2 tahun ini. Satu kabupaten bisa terdiri 3 rayon. Guru yang berlebih di salah satu rayon akan dirotasi ke rayon lain dalam satu kabupaten, satu provinsi bahkan satu wilayah NKRI yang masih kekurangan guru. Semoga kali ini lebih baik hasilnya. Amiin..

UPDATE RUSUH 21-22 MEI

Massa ( penyusup ? ) dari keluarga korban pembunuhan di Bulukumba, Sulsel, mengamuk dan merusak di pengadilan ketika 4 terduga pembunuh digiring keluar oleh polisi. Sekompi polisi yang menyusul didatangkan ke TKP baru bisa menghentikan kerusuhan dan menangkap para provokator tsb ( MetroTV, 12/6/2019 ).

150 anggota sindikat berbendera hitam bergaris lingkaran segitiga putih ( Garis ? ) ditangkap polisi ketika memprovokasi rusuh ( merusak fasilitas publik, menendangi motor-motor warga yang terparkir ) saat peringatan hari buruh 1 Mei 2019 di Bandung, juga sejumlah tempat lain di Indonesia ( sudah 2 tahun kemunculannya, mendompleng aksi buruh, siapa donaturnya ? ).

Menyusul kerusuhan 21-22 Mei di depan Gedung Bawaslu dan rusuh di
dua desa di Kabupaten Buton, Sultra ( juga Kupang, Adonara ).

Semua peristiwa meresahkan ini dimulai dari provokasi ( hoax, hatespeech, fitnah ) di ruang publik yang dilakukan elit politik, figur publik yang ditiru para pendukungnya yang semula di medsos lalu mewujud/ copy darat di dunia nyata. Sebagian masyarakat kini gampang meletup dan melampiaskan amarahnya tanpa pikir panjang. Feeling saya, kelompok intoleran/ radikal/ teroris menambah modus baru : menyusup kerumunan pemrotes untuk memantik chaos di negeri ini. Dalam bigger picture ini ujaran kebencian ( fitnah, hoax ) para haters termasuk musisi AD ( kasus “idiot” yang divonis 1 tahun penjara oleh PN Surabaya kemarin ) tak bisa dianggap pidana ringan seperti argumen banding kuasa hukumnya.

Zionis Israel/ Neokon AS setelah kematian Chavez dan gagal menggulingkan penggantinya, Maduro, tetap bertekad menghancurkan Venezuela dan menundukkan negara-negara kawasan Amerika Latin, serta Amerika Utara dalam 60 tahun. Mulanya dari sel-sel yang merusak tatanan hukum, integritas dan kredibilitas lembaga negara, termasuk kepresidenan, lalu tuduhan curang pemilu dan embargo ekonomi.

Formula serupa juga sedang dicoba diduplikasi di sini, melalui orang-orang angkuh tapi cekak etika dan wawasan kebangsaannya. AD merendahkan Ahok, presiden, pendukung 01 di Surabaya, dan siapa saja yang tak cocok dengan selera egoisnya. Kelompok intoleran dan elit asbun seperti sengaja menabrak-nabrak aturan lalu ketika ditertibkan polisi sontak menuduh kriminalisasi dan mendiskreditkan polisi ( aparat hukum ) secara masif di ruang publik sampai akar rumput untrust ( memilih cara jalanan/ hukum rimba. Yang level teroris menembak polisi piket atau meledakkan tempat keramaian ) dan sulit ditertibkan.

Anda bayangkan jika para elit dan figur ini tak dihukum jera sekarang dst, dengan dana yang terus digelontorkan zionis di sini sampai 60 tahun ke depan ( dolar AS dicetak sebanyak mereka mau/ The FED milik bankir zionis bukan pemerintah AS ) atau sampai titik tertentu, polisi/ APH tak lagi bisa mengendalikan massa rusuh di banyak tempat dengan otak reptil disembur hoax tsb ( sudah terlihat kasus bendera ex-HTI di sejumlah daerah sekaligus, perusuh Garis di aksi buruh di beberapa tempat sekaligus ). Ibarat lautan semut ganas di belantara Afrika yang memangsa apa saja yang mereka lewati hingga ludes. Ketika cuma 1-300 semut merah ( perusuh ) mereka masih bisa dihentikan dengan kembang api atau gas air mata. Tapi bagaimana kalau sudah jutaan perusuh untrust institusi negara yang dipupuk tiap hari oleh cuitan plonga-plongo-nya FZ, vlog idiot-nya AD, orasi curang-nya PS atau foto ‘dianiaya’ nenek opas RS ? Can you handle it ?

( itu sebabnya mereka : provokator, kamuflator, haters demen hoax, teroris harus dibabat habis/ dihukum tegas sampai jera. Jangan permisif lagi. Karena kalau sampai terjadi chaos/ tatanan hukum berkeping, kita takkan bisa mundur lagi untuk memperbaiki kerusakan ikatan kebangsaan ini. Butuh dana sangat besar untuk bisa menyatukan wilayah NKRI yang luas ini. Butuh stabilitas politik dan keamanan agar ayam mau bertelur ( baca : investasi menghasilkan devisa untuk mengamankan wilayah NKRI ). Perang Dagang AS vs China makin panas. Bumi juga makin panas. Tahun 2100 suhu diprediksi naik 5 derajat celcius yang menaikkan permukaan air laut hingga 2 meter. Kepulauan Maldives bisa lenyap, juga Pulau Lengkuas dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Sebagian spesies mulai punah. Cadangan makanan dunia menipis yang bisa memicu Perang Dunia ke-3. Indonesia sudah di mana saat itu ? The Big Four atau lemah berkeping ? Pikirkan itu )

Orang-orang 02 selain kurang nasionalis, kalau diamati, mereka juga berpikir parsial/ sempit. Mereka memblow-up 1-2 kekurangan Jokowi dan menafikan 8 kebaikan dan kelebihannya. Sementara mereka sendiri ( seperti AD, RS, BY, RG, NW, FZ, PS, KZ ) terbiasa melihat kesalahannya sendiri seperti semut di bawah tempurung kelapa di seberang lautan, atau jangkauan mata katak. Kecil.

Namun kita yang membaca perkembangan berita dari hari ke hari, puluhan tahun, dari banyak buku, narsum, media kredibel dalam dan luar negeri dengan obyektif, atau bird-eye, juga pengalaman selama berinteraksi dengan beragam karakter manusia, bisa melihat keterkaitan antar sel yang bertebaran banyak itu jika sampai diorkestrasikan untuk satu tujuan ( Indonesia lemah atau hancur berkeping, sehingga 15% sisa wilayah Palestina akan jatuh seluruhnya ke tangan zionis Israel tanpa pembela yang gigih/ kuat dari rakyat Indonesia yang bersatu/ NKRI. Next step, Uni Eropa, Rusia, China pun di bawah kaki zionis/ Neokon dalam 60 tahun berikutnya ).

So, para pelaku makar/ pemecah belah bangsa sekelas figur publik memang harus dihukum berat agar tak dicontoh perilaku buruknya oleh para fans dan generasi penerus.

ES, pengacara PS tahun 2014 di MK, dipanggil polisi ( kini tersangka ) setelah ancaman makar-nya/ pengerahan massa di acara Mata Najwa ( Trans7, 1/5/2019 )

SJ, mantan kapolda Metro Jaya dan Sulsel jadi tersangka karena ujaran kebencian di medsos. Senin kemarin ( 10/6/2019 ), ia tak datang memenuhi panggilan penyidik karena sakit, dan dijadwalkan ulang Senin depan ( 17/6/2019 ).

Kadiv Iqbal cs melakukan press release tentang salah satu dalang kerusuhan 21-22 Mei ( Breaking News, MetroTV, 11/6/2019 ). Ternyata KZ yang memerintahkan pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional ( Wrt, LBP, BG, GM ) dan satu pimpinan lembaga survei ( YW, ketua CP. Kediamannya sudah 2 kali disurvei oleh para pembunuh bayaran. Tersangka perwira aktif akan dihukum lewat pengadilan militer ) oleh 6 eksekutor lapangan, serta menyuruh mencari 4 senjata dalam pertemuan rahasia mereka di kompleks PI dan AM.

Mengerikan ya, seorang yang dibutakan trauma PKI dan dendam makar tahun 2016 ( waktu kasus Ahok itu, KZ, AD cs juga sudah kumpul-kumpul bermufakat jahat sampai mau mengepung parlemen segala. Penyidikan tsb tak dilanjutkan. Akibatnya, 237 polisi terluka, bahkan ada yang remuk mulutnya dilempar batu besar saat kerusuhan 21-22 Mei 2019. Gara-gara mulut-mulut kamuflator itu masih didengar. Kini jangan terkecoh lagi. Sikat. Hukum KZ seumur hidup ).

Aktor di atas KZ juga harus diburu. Kita tunggu hasil penyidikan selanjutnya dari Mabes Polri ( dalang pembakar 2 asrama polisi dan puluhan kendaraan, dalang untrust Bawaslu yang bikin massa emoh dibubarkan dan bilang PS akan datang lewat jam 6 sore itu, dalang yang menyebut 62% menang yang bikin PS ngotot menuduh KPU, Bawaslu dan pemilu curang. Siapa ( setan gundul ) yang menyebabkan massa dan pendukung 02 mendelegitimasi hasil pemilu, Polri, TNI, KPU, Bawaslu, dan institusi negara terkait alias pemerintahan saat ini ? Dalang utama yang menarik 3 dalang pembonceng tsa )

Pelajaran penting dari kerusuhan 21-22 Mei 2019 : jangan terlalu marah, terlalu takut, terlalu sedih, terlalu lalai, terlalu syahwat terhadap sesuatu ( kekuasaan ) atau peristiwa ( kebangkitan PKI, pengadilan militer terhadap anggota tim/ operasi Maw** yang menculik 22 aktivis vokal dan hanya 9 aktivis yang kembali saat kerusuhan 12 Mei 1998 ) karena setan akan membonceng.

Kepala BNPB Doni yang juga mantan danjen Kopassus, setahu saya, sudah melakukan rekonsiliasi dengan para korban penculikan tsb. Tak ada gading yang tak retak. Pasukan baret merah TNI ini tetap pasukan elit AD yang kita hormati dan disegani dunia. Nila setitik tak merusak susu sebelanga. Yang perlu diingat : kesetiaan korps angkatan adalah pada negara dan bangsa. Selama dinas di kesatuan, hanya panglima TNI yang dipatuhi ( bukan mantan rekan semisi ). Setelah di luar kesatuan/ purnawirawan ( kembali menjadi warga sipil ) maka negara dan bangsa Indonesia menjadi loyalitas alumni prajurit, seperti juga kita semua, para WNI yang setia dan cinta tanah air ( selama pemerintahan yang sah tak menghalangi umat Islam beribadah maka aturan negara dan kebijakan pemerintah perlu ditaati, pesan Quraish Shihab di Tafsir Al-Mishbah ramadhan kemarin ).

Proses persidangan sengketa pemilu dimulai besok ( disiarkan media TV ). Sebanyak 12.000 aparat keamanan dikerahkan menjaga MK di ring satu, 47.000 personel di ring lainnya di Jakarta. Kesatuan di daerah siap memback-up. PS sudah menghimbau para pendukungnya jangan datang ke MK via video ( mestinya lebih tegas : yang berani datang ke MK bukan pendukung PS/ 02 ). Apa massa 02 masih bisa dikendalikan PS atau pun menghormati lembaga MK yang dibentuk oleh amanat Reformasi ? Seberapa nasionalis. Let’s see ..

( kalau belum bisa menghormati lembaga negara, mungkin surat edaran menpora tentang pemutaran lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila sebelum pemutaran film di bioskop di seluruh tanah air untuk membentuk rasa nasionalisme, bangga pada tanah air dan aksi bela negara ( K-Lite FM, 1/2/2019) bisa dilanjutkan. Warga India bisa menerima dengan gembira kebijakan semacam itu di bioskop mereka. Kenapa kita tidak ? Padahal kita didera begitu banyak masalah/ hoax melebihi negara mana pun di dunia yang bisa melunturkan semangat kebersamaan kita sebagai satu bangsa ).

Written by Savitri

12 Juni 2019 at 14:26

Tol Darat, Laut, Udara Pemersatu NKRI. Tertib Mudik Cermin Peradaban Maju. ASN On Time ?

leave a comment »

Antrian kendaraan di gerbang tol Cikarang Utama menuju Jakarta. Arus balik sebaiknya berangkat pagi. Sempatkan istirahat setelah 4 jam mengemudi. Utamakan selamat ( foto : Antara ).

Lebaran tiba. Ritual mudik tahun ini terpantau lebih baik. Tak sehoror sebelumnya. Jarak Jakarta – Semarang dulu 22 jam, kini 6 jam ( EMI, 7/6/2019 ). Jakarta-Surabaya cuma 10 jam. Wow..

Kemajuan menggembirakan ini berkat kerjasama dan disiplin semua pihak : pembangunan infrastruktur yang dikebut pemerintahan Jokowi dengan kementerian PUPR ujung tombaknya, kementerian perhubungan ( penumpang pesawat terbang beralih ke moda darat dan kapal laut karena tiket pesawat masih kalah bersaing, Jakarta – Medan Rp 21 juta ), Korlantas Polri ( melakukan contra flow, one way/ jalan searah di km 414-70 Trans Jawa di puncak mudik dan balik, membantu ganjal ban di tanjakan, dsb ) dengan back up pengamanan personel TNI, pengusaha yang menyediakan angkutan mudik gratis bagi karyawan dan para pengecernya, komunitas pemerhati transportasi yang terus mengamati dan memberi input perbaikan pada para stakeholder, media TV dan radio yang intensif memberi edukasi dan info bermudik aman nan lancar pada masyarakat, dan para pemudik/ pengendara itu sendiri yang mau lebih disiplin, terencana, terjadwal dalam melakukan perjalanannya ( disarankan berangkat pagi saat arus balik karena tubuh tak se-fresh memulai perjalanan mudik. Puncak balik diperkirakan Sabtu, Minggu besok. Setelah 4 jam berkendara, supir istirahat dulu di Rest Area terdekat. Setelah 8 jam mengemudi, supir diganti pengemudi lain yang terampil dan bugar ). Semoga korban kecelakaan lalulintas saat mudik & balik bisa berkurang lagi ( tahun 2017 sekitar 900 orang tewas. Tahun 2018 sekitar 300 orang tewas ). Apa yang terjadi di jalan raya menunjukkan tingkat peradaban kita. Makin tertib makin maju.

PROVOKATOR BIANG RUSUH. SIKAT !

Yang bikin heran, provokator dan teroris masih menyasar hari nan fitri ini. Di Kartasura, ada pelaku bom bunuh diri tewas terkapar ( bom meledak sebelum sampai tujuan ? ). Terjadi rusuh di dua desa di Kabupaten Buton, Sultra ( juga di Kupang, Adonara ) sampai 87 rumah dibakar gara-gara pawai takbiran mengeraskan suara knalpot ( siapa pemanah gelap yang membunuh martir tsb ? radikalis yang mau mengesankan wilayah tidak aman setelah menembak polisi piket di Jateng ? )

Orang terpapar paham radikal jadi PR kita bersama untuk menghentikan. Warga perlu aktif memantau keberadaan pendatang yang tertutup, penceramah intoleran di surau, masjid dan grup pengajian. Juga anggota keluarga, kerabat yang berubah kaku, mudah mengkafirkan orang lain. Lapor ke pos polisi terdekat atau babinsa ( saat ini ketua RT, RW sampai kepda yang terafiliasi 02/ permisif pada ormas takfiri, tak bisa diandalkan untuk menghentikan radikalisme karena mereka masih berharap mendulang suara dari kelompok intoleran ini tanpa pikir panjang/ tak paham geopolitik ).

REFERENDUM ? NO WAY !

MM, mantan panglima GAM yang kini jadi ketua parpol lokal mewacanakan referendum gara-gara kalah pileg ( perolehan kursi anjlok, nasionalisme orang-orang 02 dipertanyakan, cuma mau enaknya, jalan pintas pula ). Beruntung, Tap MPR no.4 th 1983 diperkuat UU no.5 th 2005 tentang revisi UUD 1945 / isu referendum sudah dicabut. So, tak ada jalan hukum untuk referendum. Dalam negara koloni yang belum berdaulat bisa dimengerti jika masih ada daerah yang minta referendum. Namun, yang sudah berdaulat seperti NKRI, no way, man !

Konferensi internasional bahkan membolehkan negara berdaulat mengambil semua langkah yang diperlukan demi menjaga keutuhan wilayahnya, kata Mahfud ( EMI, 3/6/2019 ). Ia menyarankan pendekatan khusus pada MM tapi tetap tegas ( jika masih minta referendum, proses hukum tanpa pandang bulu, juga penuntut lainnya ). Pemirsa dari Jateng usul agar Aceh jangan dikasih duit oleh pemerintah pusat ( dana otsus, transfer daerah, dsb. Rp 67 triliun dana yang sudah digelontorkan negara untuk Aceh ), masih ngeyel, sikat habis saja !

MENTERI DARI NTB ? HAK PREROGATIF PRESIDEN.

Pemirsa EMI dari NTB minta menteri kabinet berikut ada dari NTB. TGB gagal memenangkan Jokowi di NTB selama 2 pemilu. Apa masih ada ruang di kabinet berikut yang direncanakan diisi mayoritas profesional ( zaken kabinet ) dengan kemampuan mumpuni di bidangnya ? ( karena Jokowi tanpa beban lagi, tak perlu kebijakan populer untuk meraih suara elektoral. Gas pol. Tinggal fokus pada pembangunan manusia, termasuk kapasitas produksi orang daerah sehingga para pengusaha kapal yang menggunakan tol laut jadi semangat karena muatan dari WIT pun sebanyak dari WIB/ berton-ton. Tak kosong. Sekitar 40% penumpang pesawat beralih ke kapal laut yang menurut pengamat dan pemirsa belum sebaik kereta api dan angkutan darat ). Up to Mr President. Hak prerogatif.

( Rerata baru 2 dari 10 lulusan diknas yang terserap pasar kerja, kata menteri Hanif ( MetroTV, 2/5/2019 ). Soft skills-nya masih kurang. Juga, link & match- nya. Begitu banyak mata pelajaran di kurikulum diknas sampai guru cenderung mengejar target selesai materi diberikan, kurang peduli anak paham atau tidak. Anak didik kita mau dibentuk jadi robot, atau ahli ? kritik pemirsa EMI, mantan guru ( MetroTV, 3/5/2019 ). Pantas, masih banyak gerombolan tak logis yang demen hoax.

ASN ON TIME PASCA MUDIK LEBARAN ? Let’s see..

11 hari libur lebaran 1440 H/ cuti bersama apa cukup buat ASN ? ( di luar negeri karyawan diberi 20 hari cuti dalam setahun, terbukti meningkatkan produktivitas kerjanya ). Tahun lalu, ASN masih telat masuk kerja, bahkan bolos sampai 2 hari. Di koran dan TV kerap diberitakan bos mensidak tempat kerja anak buahnya. Namun tahun berikutnya hal sama terulang kembali. Apa yang salah ?

Narsum Elman di EMI ( MetroTV, 8/6/2019 ) mengusulkan : ASN malas didenda Rp 1 juta jika telat masuk kerja setelah pulang mudik. Jika sampai 3 kali telat si ASN bandel bisa dipecat. Selama ini sidak dari atasan atau pengawas pegawai hanya masuk kotak, tanpa tindak lanjut, juga tanpa mengakumulasi perilaku telat dan bolos si pemalas sepanjang tahun. Jadinya santai-santai saja..

Berbeda dengan pegawai bank, banyak ASN tanpa meja/ job desk atau tak jelas pekerjaannya. Pemirsa EMI curhat bahwa pegawai telat masuk karena meniru atasannya yang juga telat masuk. Yang lain mengusulkan agar ASN juga punya buku saku seperti anggota Polri dan TNI yang mencatat kedisiplinan staf dalam bekerja sejak ia masuk institusi sampai pensiun. Setiap promosi atau kenaikan jabatan, buku saku menjadi penilaian penting bagi kandidat yang dicalonkan.

Dari survei diketahui sekitar 40% ASN bekerja tak efektif. Padahal pelamar kerja yang lebih pontensial ( tapi tanpa KKN ) mengantri di luar sana. Jokowi juga meminta ASN di daerah lebih gesit dalam mengurus segala perizinan investasi. APBN dan APBD sebagian besar ( 70% ) habis buat belanja/ gaji pegawai. Kalau 40% ASN kerja tak efektif plus doyan telat/ bolos ini masih dipertahankan, namanya pemborosan. Apa mereka gak malu dengan personel Polri dan TNI yang terus bekerja menjaga keamanan pemilu 2019 dan kelancaran mudik selama kita libur lebaran 1440 H ? Daerah ramah investasi bisa dimulai dari sini ( menegakkan disiplin ). Bos datang tepat waktu, anak buah meneladani. Itu baru cakep.

TIKET PESAWAT MAHAL ? UTAMAKAN MASKAPAI NASIONAL

Seingat saya, pasca insiden kereta anjlok di Bogor tempo hari, sudah disiapkan 2 gerbong kereta ‘SAR’ senilai Rp 6 miliar untuk mengantisipasi peristiwa serupa. Kereta api sejak dipoles menteri Jonan jadi primadona. Tiket sold out.

Sebanyak 222 pesawat Lion Air jenis Boeing 373 Max. senilai lebih Rp 300 triliun, ditinjau ulang pemesanannya setelah Ethiopian Air juga jatuh. Keselamatan sebagai budaya. Angka keselamatan tertinggi dicapai maskapai UEA dengan skor 98 dari skor sempurna 100 ( EMI, 12/3/2019 ). Maskapai Indonesia ?

Soal tiket pesawat mahal, sebagian pengamat transportasi mengatakan penyebabnya : perang harga sebelumnya yang menyebabkan banyak maskapai gulung tikar ( juga ratusan pesawat Boeing yang di-grounded tsb ). Konsumen terbiasa dengan harga murah sehingga terkaget-kaget dengan harga standar/ keekonomian yang diminta maskapai yang megap-megap 3-4 tahun ini. Di blog ini pernah disentil slot dan rute penerbangan yang ‘diobral’ ke maskapai asing sementara maskapai Indonesia tak semudah itu mendapatkan hal yang sama di mancanegara/ asal maskapai asing tsb. Menurut pengamat Cheppy, di dunia ini tak ada rute domestik yang diambil maskapai asing, kecuali di Indonesia ( MetroTV, 7/6/2019 ). Jadinya, tarif maskapai asing lebih murah dari maskapai Indonesia. Penumpang dari Batam, Medan, memilih naik boat ke Singapura, baru dari sana naik maskapai asing ke Jakarta ( di bawah Rp 2 juta per orang ).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ( lebih 17.000 pulau ), tata kelola angkutan udara kita perlu serius diperbaiki, agar maskapai Indonesia tak makin berdarah-darah lalu tersungkur mati. Koneksitas udara di jaman serba cepat ini ( industri 4.0 ) menjadi kebutuhan mendesak karena fungsinya sebagai pemersatu wilayah dan penggerak pariwisata ( tengah dikebut menjadi andalan devisa pertama menggantikan CPO yang cenderung menggunduli hutan tropis kita ). Semoga semua tantangan ke depan ini bisa kita selesaikan bersama. Amin..

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Mohon maaf lahir dan batin ya…