Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Regulasi Hukum 2

UU no.7 tahun 2017 tentang PEMILU

Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verffikasi partai politik calon Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/ atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.OOO.OO0. (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 519

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD
dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.OOO. (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 520

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen
palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dalr Pasal 260 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000. (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 521

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO. (dua puluh empat juta rupiah).

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/ hakim konstitusi, hakim pada semua badan peraditan, Ketua/ Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubemur, Deputi Gubernur Senior, dan/ atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebogaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.O00.000. (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OOO. (dua puluh empat juta rupiah).
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau
memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36. 000.000. (tiga puluh enam juta rupiah ).

Pasal 524

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris
Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten / Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.OOO.OO0. (dua puluh empat juta rupiah).

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris
Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pega.wai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU kabupaten/ Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti karena kelalaiannya
melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000. 000. (delapan belas juta rupiah).

Pasd 525

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Pasal 526

Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50O.0OO.000. lima ratus juta rupiah ).

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/ atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 ( empat belas ) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500. 00O.000. (lima ratus juta rupiah).

Pasal 527

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana
Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000. 000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 528

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (trga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Pasal 529

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetaplen oleh KpU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima
miliar rupiah).

Pasal 530

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga
kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000. (lima miliar rupiah).

Pasal 531

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan,
dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melalnrkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.0OO.OO0. (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 532

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemitih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan-denda paling banyak Rp 48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 533

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000. (delapan belas juta rupiah).

Pasal 534

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan
hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 535

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/ atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertilikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000. 000. (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 536

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 537

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara suara kepada PPS atau kepada PPLN.

KPPSTLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp I8.OOO.OOO. (delapan belas juta rupiah).

Pasal 538

PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 539

PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000. 000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 540

Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18. 000.000. (delapan belas juta rupiah).

Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan
prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.OOO.OOO. (delapan belas juta rupiah).

Pasal 541

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan
terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (21 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24. 000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 542

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ll ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).

Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/ atau Panwaslu Kelurahan/ Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau
KPPS/ KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.OO0.O00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/ atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya
Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.OO0.0OO. (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan/ atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tlga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 547

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau menrugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 548

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp I.OOO. OOO.OOO (satu miliar rupiah).

Pasal 549

Dalam hal KPU kabupaten/ kota tidak menetapkan pemungutan
suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373
ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah
terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp 24.O00. OOO (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 550

Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan
sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan

Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 551

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Ihbupaten/Kota, PPK, dan/atau
PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palng banyak
Rp 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 552

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5O.OOO. 000. 000 (lima puluh miliar rupiah).

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000. 000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 553

Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100. 000. 000.000 (seratus miliar rupiah).

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau
Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp IOO.OOO.OOO.O0O (seratus miliar rupiah).

Pasal 554

Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511,
Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (l), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagr yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

JUMLAH ANGGOTA KPU DI PROVINSI :
1 Aceh 5 orang
2 Sumatera Utara 7

3 Sumatera Barat 5

4 Riau 5

5 Kepulauan Riau 5

6 Jambi 5

7 Sumatera Selatan 5

8 Bangka Belitung 5

9 Bengkulu 5

10 Lampung 7

11 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 7

t2 Jawa Barat 7

13 Banten 7

14 Jawa Tengah 7

15 Daerah Istimewa Yoryakarta 5

16 Jawa Timur 7

17 Bali
18 Nusa Tenggara Barat 5

19 Nusa Tenggara Timur 5

20 Kalimantan Barat 5

2L Kalimantan Tengah 5

22 Kalimantan Timur 5

23 Kalimantan Utara 5

24 Kalimantan Selatan 5

25 Sulawesi Utara 5

26 Gorontalo 5

27 Sulawesi Tengah 5

28 Sulawesi Selatan 7

29 Sulawesi Barat 5

30 Sulawesi Tenggara 5

31 Maluku 5

32 Maluku Utara 5

33 Papua 7

34 Papua Barat

*****

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Iklan

Written by Savitri

28 Desember 2018 pada 11:35

%d blogger menyukai ini: