Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Posts Tagged ‘Jateng

144 Pahlawan Pemilu. SMS di Pemilu Serentak Nasional 2024 ? Antusiasme Nyoblos Pemilu 2019 di Indonesia lebih 80%. WNI di luar negeri lebih 90%. Wow !

leave a comment »

Tinta pemilu di jari usai nyoblos 17 April kemarin. Senang melihat petugas KPPS, Panwaslu, para saksi rela bekerja hingga lewat dini hari untuk menghitung suara yang sah. Senang melihat aparat keamanan, Polri, TNI, Linmas menjaga keamanan warga pemilih dari rumah sampai TPS ( terpasang spanduk menolak dapur umum dan mobilisasi massa di jalan menuju TPS, dan larangan berkampanye di masjid, kantor, sekolah ). Senang melihat para pengusaha swalayan, restoran dan wahana rekreasi memberi diskon pada pengunjung yang sudah mencoblos dan menunjukkan tinta di jarinya. Senang rasanya melihat warga Bandung, tetangga, saudara setanah air dan WNI di mancanegara berduyun-duyun mendatangi TPS, mengantri dengan tertib dan memberikan hak pilihnya dengan gembira ( meski kertas suara lebih lebar dari sebagian bilik suara sehingga perlu seni tersendiri untuk mencoblos dan melipatnya kembali ). Sebagian KPPS bahkan mendekor area TPS dengan kreatif ( ala resepsi pernikahan, festival lampion, kostum adat, kostum anak SD, dsb ) yang memikat milenial pemilih pemula untuk mencoblos. Hasilnya, partisipasi pemilih di Indonesia mencapai 85% ( di atas 80%, naik 10% dari 5 tahun lalu ). Di luar negeri, partisipasi WNI lebih mencengangkan lagi, di atas 90%. Mereka rela menempuh jarak 900-1400 km ( WNI di Turki ) untuk mencoblos dalam udara dingin menusuk tulang ( WNI di Finlandia, Polandia ), lalu antri mengular dari shubuh sampai lewat maghrib ( baru terlayani 3-4 jam ), tanpa tenda, tanpa kursi, untuk mencoblos. WNI yang belum kebagian nyoblos di Sidney, Australia bahkan mengajukan petisi untuk pemilihan ulang, dan diputuskan pemilu susulan oleh wakil Bawaslu ( di Malaysia, yang 80 TPS diciutkan 3 TPS karena larangan otoritas setempat, semoga bisa pemilu lanjutan juga/ via pos ). Tahun 2014 partipasi mereka hanya 23%, tahun 2019 melonjak jadi 95%. Luar biasa. Partisipasi pemilih WNI di Hongaria nyaris 100%. Di Berlin, Jerman 93,7%. Di Brasilia, Brasil 100%. Di Amerika, pendukung Jokowi yang rajin kampanye di ruang publik menyapu surat suara untuk kemenangan paslon 01. Antusiasme membanggakan. Pemilu tersulit di dunia ini berjalan aman dan lancar. Alhamdulillah

Deja vu. Jokowi unggul atas PS, kali ini dengan selisih suara 11% ( Jokowi 55%, PS 44% ). Tahun 2014, selisih 3%. Semua lembaga survei kredibel dan yang terdaftar di KPU menyajikan angka ( sekitar ) 55% untuk Jokowi. Sedang survei internal 02 mengklaim angka 62% untuk PS. Kiranya perlu dibuka ke publik bagaimana surveyor 02 ini melakukan metodologi-nya ( agar rakyat tak dipecah belah lagi olehnya. Kalau tak dipidana ya dipermalukan, agar kapok dan rakyat tahu untuk tak merujuk hasil survei mereka lagi ).

Form C-1 di TPS yang difoto, diunggah ke situs KPU, kata Titi Perludem ( saksi parpol mengunggahnya ke IT partai, saksi rakyat ke medsos, pemantau pemilu terdaftar di KPU juga menyimpan fotonya ). So, banyak saksi yang melihat hasil perhitungan suara di TPS. Surveyor kredibel yang difitnah bohong/ dibayar oleh PS di konpers, dan wakil 02 di Mata Najwa ( Trans7, 17/4/2019 ) bisa adu profesional dengan para penuduhnya di depan TV nasional dengan menggunakan form C-1 KPU tsb. Gimana sih mereka mengambil sebaran datanya sehingga mengambil kesimpulan yang salah tahun 2014 ? Dan mungkin lebih salah lagi tahun 2019.

Di Mata Najwa semalam, elit 02 berargurmen, bahwa Hillary di-quick count menang, tapi yang dilantik Trump. Elit 02 itu tidak tahu beda sistem elektoral vote yang dianut AS, dengan sistem popular vote ( menang dengan suara terbanyak ) yang dianut Indonesia. Di AS, suara yang kalah di negara bagian/ provinsi, diambil pemenang provinsi untuk diakumulasi saat perhitungan suara nasional. Di Indonesia, lebih demokratis, setiap suara 01 diakumulasi untuk perhitungan nasional meski di Jabar meraih 40%. Suara 40% itu tak lantas jadi milik 02, seperti cara AS. Sehingga Hillary kalah karena elektoral vote, bukan karena quick count-nya.

Elit dan surveyor 02 bisa jadi juga tidak tahu cara mengambil sebaran data yang proporsional ( ingat cara cawapres SU yang menggembar-gemborkan harga mahal dari emak-emak yang mengelilinginya di tempat dia kampanye ? Distribusi sampelnya tak berbasis ilmiah atau tak mewakili responden seluruh Indonesia. PS juga cenderung ‘old school’ tahun 1948. Tak familiar dengan kemajuan digital termasuk dalam metode statistik ( ingat di Debat Capres 5, PS melemparkan pertanyaan “mobil agent” dari Jokowi pada SU ). Kita perlu landasan ilmu untuk memahami sesuatu yang berkaitan tentangnya. Juga soal hasil survei kredibel yang tak dimengerti PS sampai 5 tahun ini.

Soal sampel ilmiah ini, BPS lebih kredibel dan hasilnya diakui Bank Dunia. Tapi, 02 malah menganggapnya survei-surveian. Ribet berurusan dengan mereka yang rewel/ tak mampu berpikir logis ya. Kalau surveyor kredibel ingin membersihkan namanya atau membersihkan surveyor abal-abal dari jagad pemilu Indonesia, silakan gunakan cara ini ( adu profesional/ ilmiah metode survei ).

Kenapa saya mengusulkan cara ini ? Selain publik yakin mana yang salah dan tak bisa dipercaya, rakyat juga tak diancam massa 212 dan elit 02 ( lagi ) memanfaatkan klaim survei internal mereka dalam pemilu berikut dan acara politik yang dibungkus perayaan agama pada tanggal tertentu, juga fitnah di tempat ibadah dan jagad medsos yang memperparah polarisasi. Agar massa lebih tenang menerima hasil hitung manual KPU pada 22 Mei 2019 dan hasil MK pada 28 Juni 2019. Otak dan mental mereka sudah bisa menerima hitungan kredibel ilmiah yang disaksikan rakyat ( yang bisa mengkonfirmasi hasil hitung manual KPU. Sejak tahun 2004, ketika SBY menang pilpres, hasil surveyor kredibel itu juga benar ). Pilpres legitimated.

HASIL PEMILU JABAR

Tukang tahu, jamu, mantan ketua RT tercengang ketika TPS di tempat mereka, PS dan pelawak Oni/ caleg DPD bisa menang. Lihat di TV, tujuh surveyor yang memenangkan Jokowi secara nasional juga memenangkan PS di Jabar dan Banten tempat Kyai Ma’ruf kampanye. What’s wrong ?

Lalu, saya teringat hari-hari terakhir sebelum nyoblos dan ngeblog : kader PKS rajin menyebarkan selebaran jadwal Imsak di pasar-pasar tradisional. Ustad Ase* kembali ceramah di masjid Ash-Shof*, Kang Emil main catur dengan SU lalu foto jari terkait dengan elit 02, sedangkan PS 02 tak menganggapnya sebagai gubenur Jabar. Tiga emak Karawang memfitnah Jokowi ( azan, pelajaran agama, kerudung ditiadakan, perkawinan sejenis dilegalkan ) tak jelas hukumannya, sementara video “pelajaran agama ditiadakan” terus disebarkan di WAG-WAG lingkungan tanpa sanksi. Hasilnya, seperti 80% kebohongan Trump mengalahkan 80% kejujuran Hillary ( apalagi 100% kejujuran dan kebaikan Emil ).

Kita di era Post Truth dan jelang kiamat/ Dajjal yang menggunakan segala jenis teknik perang ( yang santun menyebutnya “lomba” atau “kontestasi” ). Termasuk perang tagar/ medsos, informasi/ pemikiran dan perang hipnosis. Jika Jokowi difitnah 1000 kali anti Islam ( dengan larangan azan dst ), sedang fitnah dari PS ( elit, pendukung ) cuma dikarifikasi 10 kali ( bahkan disebut/ dipromosikan citra positif 02 di medsos ) maka yang nempel di alam bawah sadar para pemilih ( keputusan lebih ditentukan dari sini ) adalah PS dicoblos ( karena takut tak bisa azan, tak leluasa lagi menuduh kafir, dan kebohongan lain yang ditebar 02 ke masjid-masjid dan diteruskan para tetua yang tak mengakrabi media kredibel ).

Warga Jabar dan Banten relatif agamis dan akrab tatap muka dengan tetua lingkungan sehingga jika Jokowi disembur fitnah tanpa klarifikasi lebih lantang dan lebih masif, maka yang mengendap di kepala mereka adalah fitnah terhadap Jokowi tsb ( meski berbagai kemajuan dan kesejahteraan di Jabar saat ini dibantu diwujudkan pemerintahan Jokowi ). Berkaca dari keberhasilan Ahok yang menyulap Jakarta, Obama/ Hillary yang memajukan AS, maka keberhasilan Emil menjadikan Jabar juara ( didukung Jokowi ) pun Jabar takkan memberi kontribusi bagi pemenangan Emil untuk kontes RI-1 kelak, selama mereka tak tahu siapa yang bohong, dan siapa yang berjasa ( untuk dibela dan dicoblos ) selama ini.

Daerah di mana Jokowi lantang mengklarifikasi fitnah terhadap dirinya, telah memberi kemenangan pada 01 ( karena di situlah kepuasan kinerja Jokowi di mata 70% rakyat, tergerus fitnah 02, hingga hanya 55-58% yang mencoblos ). Jika Jokowi juga fokus lantang dan masif mengklarifikasi fitnah di Jabar dan Banten, maka target lebih 50% suara sangat mungkin tercapai di sini.

Saya cermati, warga yang struggle, seperti Papua ( bencana banjir Sentani, teror KKSB, kemiskinan lebih dari angka nasional 9% ) dan Jateng ( teror pembakaran 27 kendaraan ) dan Jatim ( bencana banjir Ngawi, Madiun ) justru lebih bisa menghargai perhatian Jokowi, lebih teliti mencek fitnah terhadapnya, lalu mencoblosnya. Begitu pula, para pemilih WNI di mancanegara.

Jabar, angka kemiskinannya ‘cuma’ 7% dan diberi aneka fasilitas/ kenyamanan, tapi kurang menghargai jerih payah pemimpinnya, sehingga kurang berupaya men-cek semua hoax yang menyesatkan. Tak sayang presiden. Terima begitu saja, seolah semua kenikmatan itu hak mereka dan akan datang tanpa susah payah berusaha/ memohon.

Saya tak tahu, apa target provinsi termaju bisa tercapai setelah semua jerih payah Jokowi terhadap Jabar tak bernilai elektoral baginya ( sebagian besar warga tak peduli/ malas untuk mencari kebenaran atas semua fitnah keji terhadap Jokowi ). Yang saya tahu sekarang, blog ini dibaca/ berpengaruh pada kurang 40% warga Jabar dan 60% dibaca orang Indonesia di luar Jabar dan luar negeri ( seperti laporan statistik admin wordpress : pembaca terbanyak kedua adalah WNI/ warga di Amerika yang melek media/ suka buku ). Perlu edukasi intens tentang cara warga Jabar mendapat info benar dari media/ sumber kredibel jika ingin lebih cerdas memilih.

Well, pesta demokrasi sudah berlangsung. Selamat bagi rakyat Indonesia di dalam dan luar negeri yang sudah berupaya keras menyukseskan. Yang menang ( 01 ) jangan konvoi di jalan atau jumawa ( tapi kawal form C-1, jaga IT KPU dari pelbagai serangan, sampai Jokowi dilantik di periode kedua. KPU perlu membuka call center/ fungsikan medsos-nya untuk hotline pemilih yang bingung ). Yang kalah, perlu legowo, memberi contoh demokrasi sportif pada generasi milenial dan rakyat Indonesia. Congratulation to people of Indonesia…

*****

NUHUN PAHLAWAN PEMILU. EVALUASI PEMILU UNTUK 2024.

Pemilu Serentak 2019 berlangsung relatif sukses jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Dari rata-rata 70% tahun 2014 menjadi 80% tahun 2019 dalam negeri, 90% luar negeri. Beberapa wilayah bahkan mencapai 100%. Amazing..

Kota Bandung sendiri 77% ( dari 75% ) kata Mang Oded ( PRSSNI, 20/4/2019 ). Namun, 144 peyelenggara pemilu ( KPPS, PPK, saksi ), 40 petugas Panwaslu, dan 15 polisi tewas karena kelelahan, sakit dan kecelakaan ketika mengantar surat suara ke pelosok negeri kepulauan terbesar di dunia ini. Di Jabar ada 25 petugas yang gugur.

Gubernur Emil minta ( Prime Time News, MetroTV, 20/4/2019 ) KPU mengevaluasi pemilu serentak ini : dengan 5 surat tapi waktunya ( kok ) sama dengan yang satu surat suara ( pilpres ) mau pun yang 4 surat suara ( pileg ). Pelaksanaan tugas pemilu terbesar dan terumit di dunia ( 192 juta pemilih, 813.000 TPS, di 17.000 pulau dengan biaya Rp 25 triliun ) sudah menjadi sejarah kita, suka dan dukanya. Mereka yang gugur menjadi pahlawan pemilu ( akan diberi santunan, dinaikkan pangkatnya satu tingkat ). Kita turut belasungkawa. Semoga keluarga korban dikuatkan hatinya dan para pahlawan pemilu dimudahkan urusannya di akhirat. Amiin.

Sebaik apa pun capaian pesta demokrasi, tak selayaknya menelan korban nyawa manusia, satu orang pun. Apa evaluasi ? Narsum EMI ( MetroTV, 22/4/2019 ) mengusulkan pemilu serentak nasional ( pilpres, DPR, DPD = 3 surat suara ) dan pemilu serentak lokal ( pilgub, DPR Provinsi, pilwalkot/ pilbup, DPR Kota/ Kabupaten = 4 surat suara ) dengan alasan penguatan sistem presidensial sesuai putusan MK. Pengalaman pemilu 2004 -2009, terpisahnya pileg dari pilpres, membuat kekuatan presiden terpilih cenderung diatur/ dilemahkan parpol pengusungnya. Jarak 20 bulan antara nasional dan lokal ini dianggap cukup bagi peserta dan pemilih untuk menyiapkan diri dalam menyinambungkan kekuatan di pusat ke daerah agar tak terjadi pembangkangan ( kepda ). Setelah presiden terpilih dilantik juga para menteri kabinet dan anggota dewan, dalam tahun pertama, segera evaluasi pemilu serentak ini. Agar waktunya cukup untuk di-judicial review jika kurang afdol dan pelaksanaan keputusan MK-nya tak sampai tergopoh-gopoh dieksekusi di lapangan sampai mengorbankan nyawa polisi/ TNI yang mendistribusikan ( DPT, DPK, Suket, syarat non parpol DPD, caleg mantan napikor di DCT, format surat suara ).

Semangat MK, 5 surat suara serentak demi presidensial itu, menurut Mahfud MD, bisa dilaksanakan dalam seminggu, tak harus satu hari, agar tak jatuh korban gugur kelelahan lagi. Syarat 3-13 kursi di dapil yang membuat surat suara lebih lebar dari bilik suara bisa dibatasi sampai 8 kursi saja.

Pemirsa EMI lain ( petugas KPPS yang tahu IT dan menyelesaikan tugasnya sampai pukul 3.30 dini hari ) mengusulkan agar rekrutmen 7 petugas TPS/ KPPS dibuat lebih ketat ( yang punya riwayat penyakit jantung, usia sepuh jangan direkrut ) sehingga stamina tetap prima untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas dalam durasi panjang/ hampir 24 jam. Petugas KPPS di lingkungan saya ( ada 9 ) dan di Amerika ( WA VOA & K-Lite FM, 19/4/2019 ) bergantian istirahat, sholat, makan sehingga cukup kuat untuk menuntaskan tugas ( usia 30-50 tahun ). Penelpon KPPS ini punya ide : pemilu dengan SMS ( di Afrika ada pemilu dengan kelereng, lho, karena mayoritas warga masih buta huruf ) karena sistem elektronik dibolehkan MK dan dipraktekkan di negara maju. Warga Indonesia juga sudah terbiasa memberi vote dalam ajang pencarian bakat di stasiun-stasiun TV. Dengan NIK dan 2-3 ponsel yang dimiliki rata-rata WNI saat ini, cara SMS bisa lebih efesien/ cepat dari segi administrasi. Ini mirip pemilih luar negeri yang menggunakan jasa pos dan kotak suara keliling untuk menyalurkan hak suaranya. Bisa dikaji lebih dalam kemungkinan sistem elektronik ini dengan plus minusnya.

Well, petugas pemilu susulan, ulang, PPS, PPK, KPUD Kota/ Kabupaten, KPUD Provinsi, KPU Pusat juga pak ketua, Arief Budiman, harap jaga kondisi dan sempatkan istirahat secara bergantian seperti di lingkungan kami ( KPU sudah punya call center, mereka meminta puskesmas membantu petugas di kecamatan/ PPK dengan mengirim petugas medis yang stand by di sana berjaga jika ada yang sakit/ kelelahan. Ibu saya menyarankan, siapkan air gula siap minum di tempat hitung suara agar petugas tidak hypo/ drop/ wafat ketika tenaga diforsir ). Nyawa tetap tak ternilai. Kita mengapresiasi dedikasi tinggi jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, meski masih ada kekurangan di sana sini ( kurang di 80 TPS tapi sukses di 800.000 TPS ). Terima kasih atas kerja raksasa yang masih berlangsung ini. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kalian semua. Amiin. Tetap semangat !

***

Iklan

Written by Savitri

18 April 2019 at 13:57

Izin Usaha Tambang, Rapikan. Pemilu 17 April 2019, Sukseskan.

leave a comment »

Kawasan tambang di Sumbar. Awasi dan cegah pemberian izin tambang yang tak menghiraukan dampak lingkungan ( foto: bisnis )

RAPIKAN IUP, HINDARKAN ARBITRASE

Pemerintah Indonesia ( diwakili menkeu Sri dan Jaksa Agung Prasetyo ) berhasil memenangkan 2 gugatan investor asing ( senilai Rp 6, 68 triliun dan Rp 18 triliun ) di pengadilan arbitrase internasional di Belanda ( EMI, 3/4/2019 ) sehingga uang kita tak lari ke luar untuk kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan ( IUP ) .

Bermula dari IUP yang diobral ugal-ugalan para kepda kota/ kabupaten semenjak UU Pemerintah Daerah ( Otda ) diterapkan. Keterlibatan asing mengelola sumber daya alam Indonesia dimulai tahun 1967 oleh rezim Orba dengan UU PMA ( Penanaman Modal Asing ). Amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 5, bahwa asing di sini sebatas penyertaan modal, kata pemirsa EMI. Tanah dikuasai negara dan tambang digarap ( mayoritas, dikendalikan ) orang Indonesia. Namun, kenyataannya tidak begitu, seperti kontrak karya Freeport yang dulu merugikan Indonesia ( di era Jokowi, 51% saham PT. FI kini sudah dikuasai negara/ BUMN Inalum ). Banyak sumber alam kita dikuasai asing oleh pemburu rente kroni Orba, sehingga meletuslah revolusi rakyat tahun 1998. Sisa mereka ada di kubu 02.

Waktu pecah revolusi/Reformasi, people power didukung segenap kampus dan rakyat Indonesia yang sudah muak dengan KKN ( korupsi, kolusi, nepotisme ). Era Reformasi, IUP lalu diserahkan ke kabupaten/ kota, yang ternyata SDM-nya kurang cermat dan hati-hati memberi izin, bahkan jadi bancakan ‘raja-raja’ kecil di daerah ( izin diberikan ke koperasi, pengusaha lokal, tapi tak punya modal sehingga menggandeng investor asing yang akhirnya pegang kendali karena kekuatan modalnya ).

Pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah banyak merusak hutan kita.

Kerusakan lingkungan bikin biota air sengsara, seperti Sunfish ini.

Teguran presiden dan gubernur tak mereka hiraukan. Menurut KPK dari 10.000 pemegang izin usaha tambang, kurang dari 4000 yang punya NPWP. Izin tambang tumpang tindih sampai 7 perusahaan di wilayah yang sama bisa terjadi karena para kepda mengobralnya untuk modal pilkada sehingga muncul gugatan sampai ke luar negeri. Pemerintah pusat yang repot kena getahnya.

Lalu dibuat UU no. 23 tahun 2014 yang kewenangan menetapkan IUP ditarik ke provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur memberi rekomendasi ke pusat tentang IUP yang akan dikeluarkan negara.

Investor tambang nikel India menggugat Indonesia tahun 2015 karena IUP tumpang tindih itu. Jokowi lalu membentuk tim terpadu dipimpin Jaksa Agung sebagai pengacara negara untuk menghadapi gugatan tsb. Juli 2018, kasusnya mulai disidang, dan kemarin putusan menang untuk Indonesia. Kita bersyukur, dan memberi apresiasi tinggi pada tim terpadu yang sudah kompak bekerja gigih membela kepentingan nasional.

Berikutnya, kita harus merapikan izin tambang ( dan hutan produksi ) agar tak muncul gugatan arbitrase yang bisa mengurangi kualitas iklim usaha di negeri ini.

PEMILIH NEGARAWAN SUKSESKAN PEMILU DENGAN NYOBLOS DI TPS.

Kreativitas warga memikat pemilih datang ke TPS

PS baper disebut pendukung khilafah, karena merasa lebih TNI dari TNI ( Debat Capres 4, membela Pancasila sejak umur 18 tahun, dan lahir dari ibu Nasrani ). PS ini punya rekor ( tak dipatuhi anak buah/ pendukung ) kurang leadership sehingga pecah tragedi dalam operasi pengamanan tahun 1998, dan pembakaran 27 kendaraan di Jateng tahun 2019. PS yang sudah meneken perjanjian dengan pendukung HRS, apa jaminannya dia bisa mencegah NKRI Bersyariah ala Takfiri tak terjadi di sini ? Mencegah agar tak lebih banyak hoax dan fitnah dari pengusung dan pendukung 02 saja tak bisa ( 12 hari jelang pilpres hoax mereka malah makin gila ).

KHALIFAH JOKOWI vs ‘KHILAFAH’ Ex-HTI.

Khilafah jangan dibenturkan dengan Pancasila, kata Prof. Din. Namun, kita juga harus lihat konteksnya hari ini. ‘Khilafah’ yang sedang diusung ex-HTI, tak terkait dengan kata “khalifah” ( pemimpin/ wakil Tuhan ) yang ada di Quran. Secara linguistik, khilafah versi ex-HTI sudah mengalami proses penyempitan makna, menjadi sebuah ideologi anti demokrasi, menghalalkan radikalisme, mengadopsi takfirisme, bahkan menghalalkan hoax demi mencapai tujuan mereka ( Dina YS, 3/4/2019 ).

Dalam perang Libya dan Suriah, ex-HTI sudah membuka topengnya : mengklaim sebagai ormas damai, tapi mendukung kekerasan untuk menumbangkan pemerintahan, dan berupaya mendirikan khilafah versi mereka. Ex-HTI jadi cheerleader di Indonesia yang sangat aktif menyerukan jihad Libya dan Suriah.

HA, Ketua LT DPP ex-HTI, pernah menyatakan, proses berdirinya khilafah di Suriah bisa dipercepat dengan “…melumpuhkan kekuasaan Bashar. Bisa dengan membunuh Bashar, seperti yang dilakukan terhadap Qaddafi, atau pasukan yang menopang kekuasaan Bashar.” Metode yang diusung ex-HTI dalam mendirikan kekhalifahan adalah metode destruktif. Hasilnya, Libya dan Suriah porak-poranda.

Salah satu hoax mereka saat itu ‘Sunni dibantai Syiah’. Gara-gara semua hoax itu, api kebencian antar umat merajalela hingga kini. Lalu, banyak orang terprovokasi untuk bergabung dengan ISIS dan Al Qaeda. Bila tidak bisa ke Suriah, bom pun mereka ledakkan di negeri sendiri. Anda lihat, hoax berkait erat dengan terorisme.

Mengapa para pengusung ‘khilafah’ dilarang ? Karena orang ex-HTI mengusung idenya dengan menebar hoax, memprovokasi orang Indonesia untuk mendukung jihad Suriah, padahal yang terjadi di sana adalah upaya penggulingan rezim melalui terorisme. Mereka juga menciptakan politik identitas yang jahat di Indonesia. Saat perang Suriah masih panas, mereka memfitnah, bahwa yang anti khilafah adalah Syiah. Sekarang, di masa pilpres, yang anti khilafah difitnah PKI atau anti-Islam.

Kalau ditelisik, Iran dan Vatikan pun bisa disebut berbasis khilafah ( pemerintahan yang dipimpin ulama ). So, menegaskan ‘khilafah’ berbasis fitnah, hoax dan teror jelas bukan ajaran Islam. Jangan terkecoh dengan isu ‘khilafah’ versi ex-HTI yang gabung di 02. Mereka tak lebih pendusta agama yang ngebet menghancurkan Islam dan negeri ini.

KEPENTINGAN RAKYAT DI ATAS EGO PARTAI.

PS nyindir, tak tahu Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang ia tahu Aher. Kenapa ya ? Ketum parpol segaek itu masih mikir partai sendiri. Jika Kang Emil sudah membangun Bandung, Jawa Barat, serta menjadi solusi atas banyak persoalan rakyat provinsi terbesar penduduknya di Indonesia ini, bukankah itu sejatinya tujuan parpol dan pejabat negara ? Parpol dan demokrasi hanya alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika Emil kini berlabuh ke 01 untuk menyalurkan aspirasi dan dedikasinya sebagai anak bangsa, so what gitu loh. Kan anak cucu, saudara, tetangga, kawan, handai tolan, yang menikmati keberhasilan Jabar, tak sebatas pendukung 01, tapi 02 juga. Berpikirlah negarawan. Negara yang dipikirin, bukan partai sendiri. Begitu pula, kinerja Jokowi yang diakui memuaskan oleh 75% rakyat/ responden. Jangan menyangkal, atau mendiskreditkan. Toh, pendukung 02 ikut memanfaatkan jalan mulus, kartu pintar, sehat, sejahteranya. Jangan pelit memuji.

‘Emak- emak’ jangan kufur nikmat dan memenuhi neraka, karena tak mensyukuri jerih payah suami ( dan Jokowi ). Jangan rewel dengan sampel kekurangan kecil, sampai tak lihat sampel jauh lebih besar dari keberhasilan pemerintahan Jokowi. Sportif dan apresiasilah kerja bagus Jokowi. Berdemokrasilah yang benar, jadilah warga negarawan. Jika sejumlah elit politik belum bisa bersikap negarawan, rakyat yang akan mengajari mereka.

‘PEOPLE POWER’ AR = ANCAMAN PANIK KALAH PILPRES.

Katanya sih tokoh. Tapi sampai sekarang AR gak wise-wise, kata pemirsa dari Jakarta ( EMI, 5/4/2019 ). People power apaan ? Seolah hanya kecurangan yang bisa mengalahkan dia dan 02. Yang selama ini ( tahun 2014 -2019 ) curang dengan kampanye fitnah, hoax itu kan mereka. Kok KPU yang dia tuduh curang dan MK gak dianggap ? ( upaya busuk mendelegitimasi hasil pilpres ). Buruk muka, cermin yang dibelah. Jika 02 kalah pemilu, tentu massa 01 jauh lebih besar. Siapa takut ? So, ancaman ‘people power’ AR cuma gertak sambal orang panik yang bakal kalah pemilu. Survei kredibel cenderung stagnan, sebagian malah makin tinggi untuk 01, adalah bukti makin hoax elit 02, makin cerdas rakyat pemilih Indonesia. Setelah seabreg ngibul dia, juga dusta lebih banyak pendukung 02, kehinaan yang akan mereka dapatkan. Lihat saja..

Aksi massa yang diintimidasikan AR ke KPU paling tak lebih dari 10 ribu pendukung 02/ ‘khilafah’ seperti reuni 212 terakhir ( 21/2/2019 ). AR belum jalan kaki dari Yogya ke Jakarta setelah Jokowi jadi presiden kan ? AR pun bisa ngibul lagi.

Situasi hari ini beda jauh dengan Mei 1998. Jokowi bersih dan kinerjanya bagus. 58% pemilih 01 lebih besar dari 30% pemilih 02 kan ? Silakan aparat, proses hukum provokator ngibul yang berani aksi massa membahayakan pemilu ( ada sanksi hukum bagi pelaku SARA dan intimidasi warga yang mau nyoblos. AR sudah lama bikin kita capek dengan aneka manuver ambisi dan post power syndrome-nya ). Pesta demokrasi mestinya gembira ( tak ditakut-takuti ). Datang ke TPS dan sukseskan Pemilu 2019 ya. Tunjukkan bahwa kita, bangsa demokratis dan pemberani.

Orang baik tidak berpangku tangan. Ia aktif menjadi bagian dari perbaikan masa depan negeri ini. Menjadi bagian dari sejarah pileg pilpres serentak pertama kalinya. Indonesia sudah mengalami demokrasi permukaan ( masa Orba, calon tunggal yang sudah ketahuan sebelum pencoblosan ), demokrasi formalitas ( sekedar mengganti pemimpin negara/ suksesi setelah 2 periode ), dan demokrasi substantif 17 April ini untuk mencari pemimpin berkualitas yang memajukan Indonesia ke tahap tinggal landas. Pemilih yang datang ke TPS memberikan suaranya adalah pahlawan demokrasi. Jangan takut ( omdo/ ancaman ) aksi massa dari gerombolan pengecut yang tak siap kalah ( di UU Pemilu ada hukuman 2 tahun penjara/ Rp 24 juta bagi siapa pun yang menakuti atau menghalangi anda mencoblos ). Titipkan diri anda dan keluarga pada Tuhan. Bersikap patriot-lah untuk negara dan bangsa Indonesia. Ayo, datang ke TPS 17 April ya. Mari sukseskan pemilu Indonesia…!

===================

INFO MEDSOS TERKAIT EKSPLORASI TAMBANG/ SDA :

INFO MEDSOS TERKAIT PAPUA :

Jokowi ketika mengunjungi anak-anak korban bencana banjir bandang di Sentani, Papua.

INFO MEDSOS TERKAIT DEBAT CAPRES 4 :

Menlu Retno yang gigih membela kepentingan nasional kita dan perdamaian dunia. Negara bereputasi baik di dunia akan dimudahkan dalam urusan ekonominya dengan negara lain/ yang dibantunya. Berpikirlah luas. Tinggalkan diplomasi era 1948 ( old school ) yang mengandalkan kekuatan senjata. Kini negara yang cepat dan simpatiklah yang menang kompetisi global.

INFO MEDSOS TERKAIT PEMILU :

Partai baru ini tak satu suara soal isu “jangan golput” TKN. Memang, kerja panjang meletihkan untuk membangun demokrasi di negeri ini ( AS saja yang sudah 400 tahun berdemokrasi, masih kalah dengan sistem pemilu kita yang lebih demokratis. Suara terbanyaklah yang seharusnya menang ). Seperti kita membimbing anak atau adik kita untuk mencapai perfoma terbaik atau cita-citanya. Kudu tahan banting, dan terus optimis berusaha. Jika kurva terus membaik ( Indonesia makin disegani dalam hal berdemokrasi ) itu sudah cukup untuk disyukuri dan menyemangati kita terus memperbaiki pilar demokrasi, termasuk parpol. Golput dan membiarkan golput tenggelam dalam apatisme-nya bukan solusi memperbaiki kualitas demokrasi. Tingkat legitimasi pemilu ( menentukan masa depan bangsa ) ditentukan, salah satunya, dengan jumlah partisipasi rakyat yang mencoblos ( bukan golput yang do nothing. Cuma mau enaknya. Kerja berkeringat seperti yang lain, dong. Ada parpol berkualitas seperti Nasdem yang tanpa mahar/ tanpa politik uang, untuk dicoblos. Ada capres yang menurut MUI layak dicoblos ). Jangan pasif, diam dan pasrah. Nobody’s perfect. Kita memilih capres yang lebih banyak kebaikannya, yaitu capres 01. Energiklah, dan sukseskan pesta demokrasi kita agar partisipasi pemilih di TPS bisa di angka 80% dari DPT atau lebih. Ini demi reputasi baik Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Lebih 33 negara/ pemantau asing lihat kita lho..

Dari survei, diprediksi ada 7 parpol yang lolos ke Senayan dari 16 kontestan pemilu 2019. Ke depan, upayakan 2-5 parpol matang, berkualitas tinggi, no mahar dan berideologi Pancasila saja yang masuk parlemen ( atau 10% parlemen treshold ) sesuai sistem presidensial yang kita anut ( kontitusi ).

INFO MEDSOS TERKAIT ACARA MENDATANG :

Written by Savitri

5 April 2019 at 13:30

Debat Capres 2 : Unicorn, Tanah PS, Sampah Plastik. Lupa ya ?

leave a comment »

TANAH PS BUKAN MENYERANG, TAPI HAK PEMILIH. Lapor KPU ?

Di Debat Capres putaran dua kemarin, Jokowi kembali ofensif, dan berhasil menguak otentisitas PS ( juga para pendukungnya ). PS, tanpa kisi-kisi terlihat lebih rileks dan santun daripada debat pertama. Secara keseluruhan, debat kedua ini lebih baik, karena kita jadi tahu sebenarnya isi kepala kedua capres. Kewibawaan dan kapabilitasnya.

Yang melegakan, Jokowi dan Prabowo berpelukan usai debat. Yang bikin senyum, dua moderator yang mantap mengatur jalannya debat, usai menjalankan tugasnya, dengan suara mantapnya itu ‘meminta’ dua capres selfie dengan mereka ( seolah pengarahan debat ). Yang menyenangkan, Prabowo terlihat enjoy menjawab pertanyaan wartawan, sampai sebagian pengamat surprise : kenapa Prabowo bisa sesantun ini, sementara di akar rumput dan BPN 02 bisa sekasar itu. Bahkan terjadi ledakan ( petasan yang semula dikira bom ) untuk mengalihkan perhatian masyarakat yang sedang tertuju acara Debat Capres yang mengunggulkan Jokowi ( jurus kepepet setelah teror bom pipa pengalihan isu ketika terbongkar hoax 7 kontainer surat suara, dan teror bom molotov di Jateng yang lokomotif pemenangan Jokowi dan lumbung PDIP ).

Militan betul para pendukung 02. Terlihat di medsos, postingan PS dan elitnya lebih sedikit dari postingan Jokowi dan elitnya. Namun lebih banyak komentar di tiap postingan 02 ( baca : para pengusung dan pendukung 02 lebih aktif di medsos, media yang lebih murah, mudah, sesuai dengan karakter malas/ instan mereka yang sudah lama bergerombol untuk men-viralkan konten-konten intoleran radikal sebelumnya. Anonim, tak mudah dilacak ). Dari survei diketahui, pengguna medsos terus menurun ( makin banyak orang/ milenial teredukasi bahwa medsos bukan lagi media terpercaya untuk mengkonfirmasi atau mencari kebenaran atas sebuah isu ). Ada fitur/ aplikasi dari Kominfo, Humas Polri, Jabar Saber Hoaks, Hantam Hoax, Cek Fakta dari kaum intelektual/ akademisi dan media-media konvensional kredibel yang ikutan on line. Tinggal tersisa ( sebagian besar ) para radikal dan fanatik 02/ takfir yang sulit pindah ke lain hati. So, jadi bias jika survei masih diambil dari pengguna medsos yang didominasi lingkaran 02 tsb ( seperti rilis survei di EMI, 20/2/2019 bahwa di Debat kedua, PS mendapat tambahan suara lebih banyak dari Jokowi yang di Debat pertama dapat tambahan 3% suara, PS 2% suara ). Para pengusung dan pendukung Jokowi kini lebih banyak kampanye di darat/ off line, door to door, dan deklarasi dukungan. Jadi sampel survei berikutnya, jangan melulu di medsos atau di darat saja. Ambil acak, tak dirunut media kampanyenya. Cukup dihimpun menurut jenis kelamin, pemilih muda/ milenial, pemilih muslim, dst. Saya masih menunggu hasil survei yang lebih teruji dari surveyor langganan ( cocok dengan hasil akhir hitung manual KPU sejak 2004, sepetti Indikator Barometer, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, Charta Politika dan SMRC ).

Debat ke-2 usai, tapi isu Unicorn, tanah 340 ribu hektar PS ( 220.000 ha di Kaltim, 120.000 ha di Aceh ) dan sampah plastik belum usai. Ramai diperbincangkan di darat ( demo spanduk protes ), jadi bahasan aneka talkshow di TV, narasi di radio, koran, majalah, plus debat kasar di medsos antar pendukung kedua paslon. Sebagian rakyat rupanya sudah menjelma serdadu ambisi para elitnya. Kontestasi sarat emosi cenderung membelah pemilih.

Semoga program kolecer ( kotak literasi cerdas ) Kang Emil, Liga Buku Bandung, komunitas baca di seluruh negeri berhasil membuahkan generasi pemilih berikutnya yang lebih nalar dan logis ketika mencerna fakta atau terpapar isu. Budaya baca lebih cerdas dari budaya nonton. Ketika membaca buku, ada ruang hening/ jeda yang bisa kita gunakan untuk menguji pernyataan yang tertulis atau merunut sebab akibat sebuah fakta dari hulunya ( ada kedalaman, proses ). Make sense or not. Ketika kita nonton audio visual dari video dan puluhan TV yang terus menggempur tiap detik dengan ribuan isu, hoax, musibah, dsb, sebagian kita yang tak terasah logikanya dari buku dan pendidikan tinggi, cenderung jadi tumpul, menggampangkan kesimpulan, lalu kritik mentah ( mengkritisi tanpa solusi ). Derita musibah anak bangsa, pembantaian manusia di belahan bumi lain, jadi berita sambil lalu, yang tak menggunggah kesadaran nurani, apalagi menggerakkan tangan untuk menolong. Penjagalan manusia di Palestina, Suriah, Yaman, malah dijadikan alat intimidasi untuk menekan lawan politik, seperti yang dilakukan para pendukung ISIS, Takfir, HRS di sini : kamu gak nurut, kamu dibantai di jalanan. Otak orisinil mereka yang jarang dipakai, sisdiknas yang dibiayai APBN masih ber-output lulusan dan ASN berkualitas rendah ( apalagi pesantren pinggiran megap-megap yang tak terciprat APBN dan jebolannya gagal bertubi-tubi di semua lini kehidupan membentuk mereka sekeras itu, sebagian lain yang survive dan lebih arif memaknai hidup menjadi segigih itu ).

Ide pesantren didanai pendidikannya oleh APBN menjadi usulan pemirsa EMI ( MetroTV ), blog ini, ketum PPP, PKB dan cawapres 01, salah satunya, untuk memutus rantai kekerasan dan kekasaran ( hoax, hate speech ). Untuk bernalar logis butuh kalori dan asupan pendidikan bermutu.

( oke deh, sekarang saya pakai istilah gerombolan emosional/ kepala batu untuk menyebut mereka. Sepertinya bego, bukan 100% kesalahan mereka. Mungkin 99% -nya, hehe.. ). Peace, man…

TANAH PS 340. 000 ha. Wow !

Masa pemerintahan saya, tak ada pembagian konsesi seperti itu, kata Jokowi setelah menyebut kepemilikan tanah mantan menantu penguasa Orba seluas 340 ribu hektar ( keluarga Cendana lebih 3 juta ha ). Kontan BPN 02 merangsek protes pada wakil KPU yang nonton acara Debat kedua. Besoknya mereka lapor ke Bawaslu dengan tuduhan : menyerang pribadi. Wah ! Berlebihan.. rewel sekali gerombolan 02 ini ( gak sadar nyebut/ hoax Jokowi itu PKI, anti Islam, antek asing, penyiksa ‘ulama’, mabuk hutang sebagai menyerang pribadi sesungguhnya karena tak didasari fakta ). Sedangkan konsesi tanah seluas itu nyata adanya. Ada di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN ) atau berkas pencapresan di KPU. Jika tidak dicantumkan, berarti PS bermasalah, kata wakil TKN 01 ( Prime Time News, MetroTV, 19/2/2019 ). Hak publik dan pemilih untuk tahu rekam jejak dan kepemilikan harta kandidat yang akan dicoblosnya. Jika PS terus mendiskreditkan capaian petahana ( dengan data-dataan yang disuplai tim kampanye-nya, ketua BPN saja santai nge-hoax/ kampanye hitam ), boleh dong, Jokowi menggunakan data valid untuk mengkonter tuduhan PS yang bertubi-tubi ( mengkritisi tanpa solusi, tanpa gagasan berbeda, tak realistis, tak lebih baik dari yang dikritisinya ).

Menunjukkan kekurangan lawan adalah kampanye negatif ( masih dibolehkan dalam demokrasi, sepanjang mengacu data valid/ fakta ). Menegaskan kebijakan sertifikasi tanah, redistribusi lahan/ konsensi hutan sosial untuk rakyat dalam land reform masa Jokowi, dengan membandingkan konsesi tanah ribuan hektar bagi lingkaran rezim Orba, salah satunya PS, adalah relevan ( dan hak pemilih untuk tahu, macam apa kandidat pemimpinnya di masa depan ? Yang pro-KKN atau yang pro-rakyat ? ).

Itu HGU ( Hak Guna Usaha ), aku PS ketika kepepet. Saya akan memberikan dengan sukarela jika negara memerlukan, imbuhnya. ( tak perlu nunggu jadi presiden baru diberikan kan ? Beri rakyat atau para pendukungnya yang belum sejahtera itu masing-masing satu hektar sekarang kan lebih baik. 340.000 orang miskin terentaskan. Lebih realistis daripada retorika dan janji muluk tanpa impor dan hutang itu. Apalagi bubar dan punah ).

Sebagian pendukung 02 di medsos menyebut lahan luas itu bukan milik PS tapi HGU/ negara ( untuk sawit, latihan militer, dsb ). Semua bohong, MetroTV sudah lama bukan tontonannya, umpatnya sewot ( ini menjelaskan kenapa si sewot terus terpapar hoax tanpa ampun, karena ia melepas sumber kredibel yang diakui khalayak luas dan insan pers ). Pendukung 01 menjelaskan bahwa masa Orba, para kroni bisa mensiasati regulasi untuk memperkaya diri dan keluarganya tanpa diproses hukum ( belum ada KPK, atau siapa pun yang berani menentang hasrat istana/ penguasa Orba ).

Lebih 300 ribu hektar tanah yang diakui PS sebagai HGU ini sebetulnya dikuasai perusahaan yang terafiliasi dengan PS. Masa Jokowi sudah di-moratorium, kepemilikan lahan dalam jumlah besar oleh perusahaan tertutup ( keluarga, belum masuk bursa ) tak diperbolehkan lagi. Sebelumnya ( regulasi ), HGU ( untuk lahan luas, demi efesien dan ekonomisnya pengelolaann ) hanya diperbolehkan bagi perusahaan publik/ terbuka ( di bursa saham ). Atau rakyat kecil yang dikelola secara cluster oleh unit koperasi ( Prime Time News, 18/4/2019 ).

Sekitar 2,6 juta ha dari 12,6 juta ha tanah sudah disiapkan pemerintahan Jokowi-JK untuk rakyat ( konsesi tanah yang membolehkan warga setempat masuk hutan untuk menanam kacang, kopi, coklat, tanaman obat, dsb, atau bikin tambak ikan di area hutan bakau, selama 35 tahun, sepanjang tak merusak kelestarian hutan/ flora fauna yang dilindungi negara ). Ada dua hal dalam program reforma agraria : sertifikasi tanah memberi kepastian hukum agar tak mudah diserobot orang lain/ perusahaan atau jadi sumber konflik, dan akses ke perbankan untuk instrumen kesejahteraan rakyat. Target sertifikasi tanah sebanyak 5,4 juta ha ( tercapai tahun 2016 ), 7 juta ( tercapai 2017 ), 9,3 juta ha ( tercapai 2018 ), 10 juta ha ( target tahun 2019 ).

Sekitar Rp 150.000 sd 300.000 perlu dikeluarkan warga yang belum bikin patok untuk lahannya yang akan disertifikasi ( harga di Jawa ). Yang sudah punya patok dan berkasnya, tinggal ke kantor BPN tak perlu bayar lagi untuk mendapat legalisasi hak atas tanahnya berupa sertifikat tanah.

UNICORN YANG ON LINE ITU ?

Sebagian bilang, Jokowi menjebak dengan pertanyaan unicorn ( pemred Don bilang ngetes, lalu terkekeh ). Para pendukung 02 sangat gusar karenanya. Padahal itu otentisitas yang dicari pemilih dari kandidat dalam Debat: seberapa jauh sih capres mengenal milenial yang jadi pemilih terbanyak di Pilpres 17 April 2019 ?

PS malah mencemaskan lebih banyak uang yang lari ke luar negeri dari on line-on line itu, setelah hanya Rp 5.465 triliun dana di bank dalam negeri, sementara Rp 11.000 triliun dana WNI ada di bank asing ( surga bebas pajak di Cayman Island, Singapura, Virgin British Island, China, dsb ). Wah, gak up to date nih PS..

Unicorn adalah sebutan bagi perusahaan rintisan ( bisnis start up idaman kaum milenial ) yang melesat cepat ( kurang dari 18 tahun ) meraih omzet 1 miliar USD ( Rp 14 triliun per tahun ) atau lebih ( di China seperti Alibaba, di AS seperti Amazon, bahkan mencapai 30-100 miliar USD omzetnya per tahun ). Di ASEAN atau Asia Tenggara, ada 7 unicorn yang berjaya, 4 di antaranya dari Indonesia ( Gojek, BukaLapak, Tokopedia dan Traveloka ) yang didirikan anak muda ( yang produktivitasnya melebihi sebagian dirut BUMN yang digaji fantastis melebihi orang paling pusing di negeri ini/ presiden ). Produsen dan mall top dalam negeri sudah masuk/ investasi ke para unicorn ini. Investor asing yang berani mengundi profit 90 % gagal : 10 % sukses di bisnis semacam ini, belum menangguk untung ( apalagi membawanya ke luar negeri ). Indonesia cuma perlu menyiapkan regulasi untuk menahan uang asing bertahan sebagian besar di Indonesia dengan berbagai insentif agar mau stay di sini 30 tahun, misalnya. Uang tak mengenal batas negara dan keyakinan. Selama menguntungkan di satu tempat, uang akan bertahan di situ. Sementara itu, anak muda kita sudah punya kerja, karya, harga diri dan penghasilan memadai. Bahkan di Papua Barat ( kata pemirsa EMI dari Papua ), Gojek sudah merambah jalanan, mengantar warga dan barang, memberi harapan baru bagi para pemuda di sana.

PS pernah menyindir : lapangan kerja bertambah, tapi ojek on line ( bukan dokter, insinyur yang dianggapnya bermartabat ). Lho, ini jamannya shifting, di mana banyak perusahaan konvensional gulung tikar karena gaptek dan telat mendisrupsi diri. Dengan hasil sisdiknas yang belum prima, apa yang bisa diharapkan ? Get real..

Lagi pula, tak sedikit orang sudah punya posisi di perusahaan lama, memilih keluar, lalu kerja sebagai driver on line yang lebih fleksibel jam kerjanya, bisa nyambi jualan on line hasil masak isteri atau hasta karya anaknya ( dekat keluarga ). Seperti Ahmad Zaki, founder Buka Lapak yang mengorkestrasi lebih 4 pejuta pelapak, rekan pengelola, ribuan produsen, puluhan investor dan ratusan juta prospek/ pembeli tanpa perlu banyak aset yang mengurangi kekayaannya. Hepi kan ?

PS juga perlu tahu, para driver on line ini banyak yang mondar mandir naik pesawat terbang, plesiran ke luar negeri, bahkan umrah dan naik haji, yang waktu di perusahaan lama cuma lamunan belaka. Jika biro travel konvensional banyak yang tutup gara-gara Traveloka, PS mesti berpikir, bahwa lahir lebih banyak agen-agen travel baru yang lebih gesit dan adaptif dengan kebutuhan zaman ( pemerataan kesejahteraan, up grade SDM dari unicorn satu ini ). So, kehadiran para unicorn perlu disambut optimis dan difasilitasi pengembangannya.

Palapa ring ( konektivitas ) di WIB, WITA sudah 100%. Di WIT ( Waktu Indonesia Timur ) kini mencapai 90%, Juli 2019 nanti kelar 100% dalam menyambungkan backbone ( kabel serat optis bawah laut ? ) dengan broadband ( internet berkecepatan tinggi ) yang memudahkan program kreatif milenial dilihat dunia dan dilirik unicorn kelas dunia yang tertarik menanamkan investasinya. Ringkasnya, dana Indonesia tak keluar, justru dana luar yang masuk Indonesia.

Pemerintahan Jokowi akan menyiapkan 1000 program start up baru untuk jadi unicorn berikutnya. Akan dipersiapkan infrastruktur untuk mendukungnya/ konektivitas ( Prime Time News, 18/2/2019 ).

Targetnya, untuk bisnis digital unicorn tercapai omzet 130 miliar USD pada tahun 2020 ( EMI, 19/2/2019 ). Menkeu Sri berupaya menjalin kerjasama dengan kementerian riset dan dikti untuk menggenjot SDM kaum muda dan memperbesar anggaran untuk riset terkait bisnis start up sekelas unicorn.

So, curhat Zaky tentang target optimis pemerintah dan infrastruktur pendukungnya sudah terjawab kini ( next time lebih hati-hati mem-publish keluhan tanpa riset memadai di medsos yang dikuasai gerombolan #ganti presiden. Kemampuan besar disertai tanggung jawab besar, kata kakek Spiderman. Kalau sudah di posisi setajir ini, sepengaruh ini, jago digital saja tak cukup. Perlu memperluas wawasan. Pahami konstelasi politik, stabilitas ekonomi dan keamanan negeri di mana Buka Lapak berada dan diayomi. Minimal menyimak berita Prime Time News di MetroTV tiap jam 18-19 petang, atau “Mata Najwa” di TransTV tiap Rabu, jam 20-22 malam, atau baca blog ini tiap minggu yang saya bikin seperti kliping isu aktual bagi warga di Indonesia dan luar negeri yang ingin tahu negeri ini mau di bawa ke mana, agar bisa mengantisipasi segala riak yang terjadi dan tahu bagaimana seharusnya bertindak atau membawa diri ). Zaki sudah minta maaf atas ketidaktahuannya, sehingga tak perlu di-uninstall bisnisnya. Saya yakin Jokowi lebih mampu mewujudkan target unicorn, ketimbang PS yang unicorn saja dia tak paham. Anda setuju ?

SAMPAH PLASTIK BAGAIMANA ?

Pemerhati lingkungan, setidaknya yang tergabung di komunitas Greenpeace Indonesia, kemarin menyesalkan isu sampah plastik yang tak disinggung kedua capres di Debat kedua. Padahal Indonesia adalah negara kedua di dunia yang terbanyak membuang sampah plastik, setelah China. Di laut, paus sperma dan spesies lain, banyak yang mati karena termakan atau terlilit plastik. Jika terus dibiarkan, akan mengurangi jumlah ikan di laut dan serpihan plastik mikro yang termakan manusia bisa menyebabkan penyakit kanker yang membunuh jika terakumulasi.

Gerakan Kangpisman ( kurangi, pisahkan, manfaatkan ) yang dimulai di 8 kelurahan percontohan dari 150 kelurahan di Kota Bandung belum berjalan maksimal. Sebagian warga di 8 kelurahan masih merasa ribet, belum terbiasa memilah, belum paham manfaatnya terhadap keberlangsungan ekosistem laut, terhadap penghuni daratan / harga ikan di pasar, kesehatan manusia, mencegah tsunami akibat longsor sedimen sampah, dan penghematan APBD Kota Bandung. Dari satu ember makanan sisa di satu RT saja sudah terkumpul 25 kg sampah. Dikali empat ember, jumlah RT, jumlah RW, jumlah kelurahan sudah lumayan efesiensinya.

Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup pemkot sempat turun memantau pengambilan sampah warga, agar target walikota Oded bisa lebih cepat tercapai. Saat ini, sudah ada wakil dari kelurahan masing-masing yang mendampingi tukang sampah RT mengambil sampah warga. Bulan ini didahulukan ember makanan sisa ( yang basi atau tak termakan ) untuk jadi bahan komposer. Bulan depan mungkin dikumpulkan pilahan ranting dan sampah kebun untuk bahan biogester yang akan diolah komunitas yang mengambilnya di kelurahan. Bertahap sesuai kemampuan nalar warga. Saat ini naruh puntung rokok di ember mana saja mereka masih lieur…

Saya dengar, ada mesin pengelola sampah apa saja hasil riset anak kampus Kota Bandung yang akan diproduksi massal untuk mengurangi sampah di tiap kelurahan. Semoga Kangpisman ini bisa jadi gerakan nasional sehingga laut Indonesia menjadi yang terbersih di dunia. Amiin..

Sampai ketemu di Debat Capres ketiga ( 17 Maret 2019 ) dengan cawapres SU dari 02 yang merasa sungkan dengan cawapres Ma’ruf dari 01 ( ini sungkan jenis membungkus ketidaktahuan atau santun pencitraan ya ? ). Yang jelas, pertarungan antar kaum muda dan kaum tua dengan selisih usia 25 tahun ini patut ditunggu pemirsa. Akankah yang muda yang progresif atau yang tua yang kadaluarsa ? Atau sebaliknya, yang kyai tapi jiwa muda nan progresif ? Tunggu tanggal mainnya. See you..!

Ingat… Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019… Cek nama anda KLIK https://t.co/iEyClkyhS6 | Jika anda perantau/bekerja/kuliah/berobat di luar wilayah KTP el tempat anda terdaftar, segera urus A5 pindah memilih di KPU Kab/Kota asal atau tujuan #KPUmelayani #SukseskanPemilu2019 https://t.co/PQLKhy4eUY Silakan memilih di TPS sekitar kampus, deket tempat kost anda misalnya… Terlebih dahulu anda urus form A5 pindah memilih di KPU kab/kota…

—————–

GREAT PERSON :

Pertama kali saya terkesan pada sosok ini ketika ia jadi narsum Editorial Media Indonesia ( EMI ) di MetroTV dan menjelaskan pendapatnya tentang caleg ex-napikor yang ngotot bercokol di DCT dan diluluskan MA. KPU vs Bawaslu berselisih sengit tentang keikutsertaan caleg bermasalah ini sampai mantan ketua MK, Mahfud MD memberi solusi dan menjadi Great Person pertama di blog ini.

( kabar terakhir 81 caleg ex-napikor lolos mejeng di DCT tanpa KPU sempat memberi jeruji di foto mereka di surat suara, atau memasangnya di TPS karena mepet, ribet dan anggaran, sehingga kerja Perludem makin berat untuk membendung caleg bermasalah masuk parlemen. Di web KPU pun, banyak caleg yang tak tersedia riwayatnya. Hanya partai Nasdem dan PSI yang bersih calegnya dari tipikor sehingga disarankan untuk dicoblos jika pusing mengingat 81 nama tsb ).

Setelah itu, pemudi berjilbab ini sering diundang di talkshow TV lainnya dan bersuara mantap, berartikulasi jelas, gigih berdebat dan tekun mengajak pemirsa, warga Indonesia untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

Berbagai upaya dan acara diselenggarakannya untuk mengedukasi WNI agar pintar memilih calon pemimpinnya lima tahun ke depan. Rilis info di akunnya dan web komunitasnya, Perludem, makin gencar dua bulan menjelang pemilu 17 April 2019. Jika pemilu ini sukses, boleh dibilang dia punya andil besar di dalamnya, selain KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara resmi. Dia seperti mewakili suara publik cerdas/ civil society yang ingin memastikan pemilu berlangsung lancar, berkualitas sampai terpilih pemimpin dan wakil rakyat terbaik bagi negeri ini.

Bagaimana dia bisa bicara sefasih itu tentang pemilu ? Rupanya, aktivis pengamat pemilu dan demokrasi ini pernah bekerja pada International Foundation for Electoral Systems (IFES Indonesia), International Republican Institute (IRI), Democratic Reform Support Program (DRSP) RTI-USAID, Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan, Elections Program UNDP, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.

Wanita kelahiran Palembang 1979 ini pada tahun 2016 juga menerima Silver Award (Second Prize) dari The Third Annual Open Government Awards yang diberikan di Paris, Prancis mewakili PERLUDEM yang dipimpinnya.

Hmm.. pantes jago. Siapa dia ? The woman of this post is… Titi Anggraini.

Akun Titi di Twitter.

Tadi pagi tumpengan bersama Arief Budiman (KPU), Abhan ( Bawaslu), Titi Anggraini (Perludem), Masduki Baidhowi (MMD Initiative) utk berdoa bagi jelancaran Pemilu. Pemilu jaman sekarang sdh diatur dan penyediaan instrumen2 lembaga yg independen. https://t.co/6WdFCAz4YI

Sob, yuk kita diskusi bareng agar #pintarmemilih pada hari pemungutan suara Rabu, 17 April 2019 nanti. Pemilu hanya akan bermakna bila pemilihnya punya informasi dan pengetahuan cukup utk membuat keputusan hari H kelak. Baik info teknis memilih, dan khususnya soal para kontestan. https://t.co/odqIVLXq34

Data lengkap jumlah caleg per partai yang tidak bersedia membuka daftar riwayat hidupnya. Nyaleg tapi “private profile”. Caleg kok introvert, gak mau kenalan sama pemilih… 🤔 https://t.co/chvbF4I7Gr

Mohon konfirmasi dari @KPU_ID sebab sbg pemilih kami pun paling dirugikan harus meraba-raba untuk tahu riwayat hidup para caleg. Padahal semua bilang spy jangan “beli kucing dalam karung”. Cc @mas_abudiman @ilhams21 @PramonoUtan @masws1533 @viryanazis @hsym_asyari @novida_evi https://t.co/9nIulWRgCQ

Baru..!! Peraturan KPU No.3 Pemungutan & Penghitungan Suara, No.4 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara & Penetapan Hasil Pemilu, No.5 Penetapan Paslon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi & Penetapan Calon Terpilih, KLIK https://t.co/E2L7Myl6vw #KPUmelayani #SukseskanPemilu2019 https://t.co/GR1dbtlVOH

—————-

INFO BANDUNG, JAWA BARAT :

——–

INFO MEDSOS :

“Jokowi”- drawed by Vitrisa.

DEBAT CAPRES TANPA ISU PERUBAHAN IKLIM

Telah usai sudah #DebatPilpres2019 kedua yang membahas tema lingkungan, energi dan pangan, namun baik @jokowi maupun @prabowo tidak ada yang menyebutkan soal ancaman terbesar terhadap lingkungan Bumi dan umat manusia abad ini, yaitu : Perubahan Iklim!
Ini menyedihkan…
https://t.co/cG5NJj8s8E

DEFORESTASI MENURUN

1,8 juta ha ( tahun 2016 ), 630 ha ( tahun 2017 ), 450. ha ( tahun 2018) terjadi penurunan deforestasi. Kondisi lingkungan lebih baik, kata menteri KLH ( EMI, 13/2/2019 ).

Isu perubahan iklim mungkin lupa dibahas di forum Debat Capres, tapi sudah diupayakan pencegahannya di lapangan, salah satunya dengan mengurangi pembalakan liar atau pengundulan hutan. Hutan sebagai paru-paru dunia dan daerah tangkapan air hujan bisa mengurangi resiko banjir, longsor, dsb.

REUSE SAMPAH PLASTIK DAN KERTAS.

Sampah menumpuk mau diapakan ? Dibuang ? Suka diminta duit ekstra oleh tukang sampah RT, karena pemda mengeluarkan biaya tak kecil untuk menyewa lahan TPA. Yuk, kita kurangi sampah yang keluar dari rumah kita. Caranya ?

Gunakan plastik bekas belanjaan untuk melapisi keranjang sampah. Kan sering sisa kuah di piring habis makan atau hidangan merembesi keranjang sampah kan ? Apalagi kalau sudah retak. Ihh.. bikin kotor lantainya !

Plastik bekas juga bisa dipakai membungkus sepatu yang kita bawa di tas/ koper, atau mengamankan sepatu yang disimpan di pojok ruangan, agar tak jadi sarang laba-laba.

Sampah kertas bekas dikumpulkan lalu dijepit rapi. Gunakan baliknya yang masih kosong untuk notes. Bisa ditaruh di dekat telpon, buat mencatat pesan atau nomor telpon dadakan. Kalau saya, buat nyatet daftar belanja sebelum ke pasar. Supaya gak kelamaan di pasar lalu tahu-tahu anggaran belanja membengkak, terbuai rayuan pedagang. Ihh.. jangan sampai terulang.

Koran, majalah dan kain bekas bisa dipakai alas tidur kucing kesayangan, atau alas tetesan cat agar tak membekas di lantai saat kita merenovasi kamar. ( IDEA 56/V/2008 )

Botol plastik, kardus bekas dan wadah es krim bisa dipakai untuk polibag, tempat tumbuh tanaman baru untuk menyemarakkan halaman rumah anda. Ada penghijauan, ada oksigen. Hmm.. segar.!

Kita jaga alam. Alam jaga kita.

TOL KALIMANTAN 85% SELESAI

Pulau Kalimantan akan punya jalan tol untuk pertama kalinya. Panjangnya 99,35 km, dari Balikpapan sampai Samarinda. Sampai awal bulan ini, konstruksinya sudah mencapai 85,7%.

Jalan tol ini memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda, dari tiga jam jadi hanya satu jam. https://t.co/HNa8ekF7tP

KURSUS JURNALIS TEMPO

Halo, saya Putri Faradila dari Divisi Pelatihan Tempo Institute. Anda ingin ikut kursus intensif plus praktik di ruang redaksi Tempo? ( Tempo, 28/1/2019

TEMPO Institute membuka kesempatan bagi jurnalis muda, blogger, freshgraduate, atau siapa saja yang ingin mendalami jurnalisme ala TEMPO.

Kursus ini akan berlangsung selama empat bulan. Peserta wajib mengikuti kelas pendalaman teori jurnalistik sebanyak empat kali pertemuan yang disertai dengan praktik dan mentoring. Kemudian dilanjutkan dengan magang tiga bulan di newsroom TEMPO. Selama magang, peserta akan mendapat penugasan liputan untuk Tempo.co, Koran TEMPO maupun Majalah TEMPO.

Hasil penugasan akan diulas dan dievaluasi oleh mentor pendamping secara reguler. Agar peserta dapat mengambil pembelajaran setiap kekurangan untuk perbaikan penugasan berikutnya. Peserta yang dinyatakan lolos magang, akan mendapat kesempatan magang tahap selanjutnya.
Jangan tunggu nanti, ayo ikut cicipi newsroom TEMPO.

Hubungi kami melalui:
– WhatsApp 0812-8815-1738 (Putri)
– Email info@tempo-institute.org
– Website kelas.tempo-institute.org

Waktu
08, 09, 16, 23 Februari 2019
09:00 – 17:00 WIB
+ Magang 3 Bulan di Newsroom TEMPO

Di Kursus Jurnalistik Intensif, kamu akan mempelajari: • Peran media
• Kalimat efektif
• Menulis berita
• SEO
• Kode etik jurnalistik
• Pendampingan intensif
• Magang 3 bulan di Dapur TEMPO

Sudah termasuk: Buku Jurnalistik Dasar: Resep dari Dapur TEMPO, T-Shirt Tempo Institute, makan siang & snack, voucher kelas online Rp150.000, sertifikat, alat tulis.

Investasi
Rp6.000.000

Mari ikut #kelastempoinstitute
#KursusJurnalistikIntensif

Written by Savitri

20 Februari 2019 at 16:26