Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Posts Tagged ‘Jawa Barat

Dialog Papua Bersama Jokowi, Tokoh Senior, Tokoh Muda. Djarum vs KPAI. Revisi UU KPK ?

leave a comment »

“Anyone ?”. Saya ingat bertanya waktu itu ketika kita perlu superhero ala Indonesia. Joko Anwar menjawab dengan film besutannya “Gundala” yang tembus lebih 300 ribu penonton di hari kedua pemutarannya di bioskop tanah air. Wow.

Di “Q & A” ( MetroTV, 1/9/2019 ), sutradara penembus Hollywood dengan film “Pengabdi Setan” ini berdebat panas dengan Livi Zheng yang mengklaim menembus Hollywood juga dengan 2 filmnya. Joko resah dengan cara Livi mengkapitalisasi kekuatan jejaringnya untuk melenggang masuk ke jajaran elit dan akses pembelajaran calon sineas muda dengan ilmunya yang belum matang. Toh, Livi tetap pede dan timnya bak kafilah tetap berlalu.

Setali tiga uang, VK meski sudah dicabut paspornya oleh imigrasi, tetap pede mengunggah ( hoax ? ) foto sekarung ular di akunnya untuk provokasi berikutnya. Nyali gak ada matinye ( ada intel yang memasok keberaniannya ? Rekannya di LBH di TV saya lihat juga membelanya. Apa mereka tahu username dan password VK sehingga bisa ikut update status di situ ? )

Semar**, pemirsa EMI ( MetroTV, 11/9/2019 ) dari Papua pagi ini mempertanyakan 61 tokoh Papua yang tak dikenalnya, mewakili daerah mana ? ( seolah minta list nama tokoh dari 255 suku di Papua yang diwakili 61 tokoh yang diundang ke istana kemarin ). Gubernur Papua Barat merasa belum terwakili. Lenis menjelaskan 61 delegasi tsb sebagian dari aspirasi Papua ( menyusul yang lain di dialog berikutnya ).

Semar** mengungkit tentang danau di Sorong yang ( dituduhnya ) dibangun tanpa amdal. Tenda-tenda dibangun oleh walikota Sorong ( dituduhnya ) untuk Papua pendatang ( bukan orang asli Papua, akibat tuduhan ini walikota Sorong dilempar botol plastik oleh massa pendemo 19/9/2019 yang dikerahkan mantan BEM Univ. Cendra***** cs yang kemarin ditangkap Polda Papua ). Ormas UNLWP dan KMPB diduga mengerakkan AMP yang berjejaring di Nusantara dan luar negeri untuk demo ( sebagian tertangkap melecehkan bendera merah putih ).

VK yang studi S2 dengan beasiswa dari Kemenkeu di negeri tetangga masih aktif memprovokasi ( mengunggah foto sekarung ular yang dituduhnya dilempar ke dalam asrama mahasiswa Kalasan ). Polda Surabaya tak bisa mengklafirikasi karena tak ada aduan sehingga tak masuk ke asrama untuk menyidik. Kenapa Kominfo tak men-take down akun sebelum VK memprovokasi lagi ? Polda akan mengirim “red notice” ( interpol menangkap ) ke aktivis LBH ini 6 hari setelah surat panggilan ke-2 dari Polda masih tak diindahkan VK.

Frans ( mengaku orang asli Papua ), pemirsa EMI dari Jakarta mengatakan ada 4 hal yang mereka kritisi : kesenjangan ekonomi antara Papua pendatang dan orang asli Papua mestinya diperbaiki segera, kesenjangan antara Papua dan luar Papua diperbaiki, pelanggaran HAM berat di Papua diselesaikan ( MK sudah mencabut Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi sehingga UU Otsus tahun 2001 perlu direvisi sesuai perkembangan hari ini, seperti halnya UU KPK tahun 2002 yang sudah berlangsung 17 tahun. Penertiban separatis diperbolehkan hukum internasional dan konstitusi ). Frans berpendapat integrasi Papua terus dipersoalkan sejak 18/8/1945 dan bom-nya pada 19/8/2019. Keempat, sejarah integrasi Papua harus dibeberkan secara benar dan jelas ke generasi penerus ( bukan versi BW/ zionis AS ya ).

Ada 9-10 permintaan 61 delegasi Papua yang bertemu Jokowi di Istana ( Prime Time News, MetroTV, 11/9/2019 ). Salah satunya, dibangun Istana agar presiden Jokowi yang sudah 12 kali ke Papua bisa berkantor dan memantau pembangunan di Papua. Jokowi setelah nanya ke menkeu ( apa ada uangnya ? ) baru bisa menjawab menyanggupi tahun 2020. Lalu, seingat saya, walikota Jayapura konpers akan menyiapkan lahan 6 hektar plus sertifikatnya untuk pembangunan istana tsb. Delegasi itu juga minta 5 daerah otonomi baru ( BOD, ketularan Jabar ya. Jabar berpenduduk terbanyak, Papua berlahan terluas ).

Terlihat fenomena : generasi muda melek digital seolah terpisah/ mengkritisi generasi tua. Joko vs Livi. Lenis vs Semarga. Numberi vs Frans. Polri vs VK. Sehingga tokoh muda ( 20-25 tahun ) yang lahir setelah Otsus dan mengenyam pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri serta merasa kuat dengan jejaringnya perlu diajak dialog dengan Jokowi juga. Miris kan kalau anak muda Papua yang melek digital berkat Palapa Ring dan studi S2 ke luar negeri dengan keringat pajak kita dan sumber alam Nusantara tak hanya Papua, lebih percaya sumber asing/ zionis yang berambisi menguasai dunia di bawah kakinya, lalu menyiapkan panah, batu, tombak, parang untuk menyerang aparat yang menertibkan demo rusuh yang mereka rencanakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menyedihkan.

Ada yang hilang dalam sistem pendidikan di Papua dan Nusantara. Sejarah Indonesia ( termasuk integrasi Aceh, Papua, Maluku, Timor Timur ), Pendidikan Moral Pancasila ( PMP ), Budi Pekerti dan Bela Negara sejak dini ( umur 7 tahun saya sudah baca buku dan berbaris paling depan tiap upacara bendera ) perlu diajarkan kembali dengan interaktif/ kreatif sehingga meresap dan mereka tak mudah terkontaminasi dengan konten-konten asing plus agenda sesatnya. Rajin baca buku bermutu membantu kita jernih bernalar sehingga tak begitu saja menelan mentah-mentah informasi dari pihak musuh yang berkamuflase seolah sedang membela mahasiswa Papua, atau pengikut ormas radikal. 3000 pendemo di depan Bawaslu pada 21-22 April 2019 lalu meski tak mengalami kesenjangan ekonomi seperti Papua toh tetap menentang institusi negara ( disusul massa perusuh dari ormas radikal yang bergabung di 02. Bedanya demo di Papua, demo + rusuh + senjata dilakukan satu pihak/ BEM-AMP )

Lihatlah, banyak negara di Afrika yang masih miskin sampai hari ini aman damai saja ( mereka tak diutak-atik karena bukan ancaman bagi ambisi zionis. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk terbesar ke-4 dunia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah sampai 350 tahun diperebutkan negara kuat, bisa anda bayangkan bahayanya jika kita bersatu dan lebih kuat ? Mahasiswa Papua perlu melihat dari perspektif ini sehingga cover both side ketika mendapat informasi dari luar. Banyak kerusakan lingkungan dan daerah tertinggal di Nusantara nan luas ini, bukan hanya di Papua atau karena anda Papua, tapi karena kualitas SDM memang belum merata ( dampak Jawa Sentris masa Orba ), dan sekarang sedang diupayakan diratakan oleh pemerintahan Jokowi ).

So, problem utama di sini adalah hoax post truth yang masif di beragam kanalnya ( emosi dimainkan kaki tangan zionis untuk menjungkirbalikkan fakta kebenaran ). Tak sedikit lulusan S-3 sekali pun yang termakan hoax dan terpapar paham radikalisme jadi anti pemerintah karena tak paham sejarah, agama dan geopolitik global sebelumnya.

Untungnya, Indonesia sudah pengalaman berdialog ketika integrasi Aceh, konflik Maluku, krisis Rohingya-Myanmar, konflik Mindanau, Filipina, dsb, dan berhasil. Kita optimis dialog dengan masyarakat Papua juga bisa membawa aman damai Papua dalam jangka panjang. Sepanjang hayat dikandung badan, dialog seumur hidup selama Papua dan Papua Barat bagian tak terpisahkan dari NKRI. Seperti kita selama ini berdialog tentang cita-cita bangsa Indonesia dengan presiden dan para wakil kita di parlemen, di dalam atau di luar istana.

Dalam konteks ini, Istana Negara/ presiden di Papua cukup relevan. Yang lebih penting mahasiswa/ generasi muda Papua punya trust terhadap Indonesia ( melebihi pihak asing/ imperialis yang selama ini menyengsarakan bangsa Indonesia. Pihak asing yang menanamkan kecurigaan/ hoax tsb tak membangun/ berkontribusi apa-apa pada kemajuan Papua selama ini. Indonesia yang berkeringat dan berdarah untuk eksistensi Papua, juga menyekolahkan generasi mudanya. Catat itu ). Dalam perspektif yang sama ini ( percaya Indonesia bisa atasi masalahnya tanpa intervensi/ fitnah pihak asing ) mari kita berdialog. Presiden akan bertemu dengan tokoh muda Papua, sampaikan pemikiran anda berbasis data valid ya… ( dan berjiwa besar untuk mendengar petuah para senior seperti kata narsum muda Papua di Prime Talk kemarin yang merefer sejarah Papua dari Freddy Numberi ). OK ?

***

REVISI UU KPK

Banyak yang pro dan tak sedikit yang kontra dengan revisi UU KPK yang sudah berusia 17 tahun ini. Dunia makin kompleks, modus korupsi makin canggih. Ada 10 item usulan yang menurut KPK, LSM dan sebagian pendukungnya dianggap bisa melemahkan lembaga anti rasuah tsb. Menurut Asrul Sani ( sekjen PPP ) ada 5 poin usulan yang sudah diajukan ke presiden ( Prime Time News, MetroTV, 9/9/2019). Asrul bahkan usul KPK diberi kewenangan mengeksekusi putusan ( tak hanya pencegahan, penindakan, penyidikan, penuntutan ).

Sedangkan narsum EMI ( MetroTV, 9/9/2019 ) mengatakan, revisi UU KPK diperlukan dalam hal pembentukan Dewan Pengawas ( diisi para mantan komisioner KPK, seperti Kompolnas di kepolisian, Komisi Yudisial di kehakiman, Komisi Kejaksaan di kejaksaan.Tak ada lembaga yang bisa mengawasi dirinya sendiri ), kewenangan SP3 ( mengatasi para tersangka yang nasibnya menggantung sampai 4 tahun karena ketakcukupan bukti. Kelak jika ditemukan bukti baru bisa ditersangkakan lagi ), dan ketentuan ASN ( agar pegawai KPK tak bisa lagi menolak/ berpolitik terhadap pimpinan baru seperti yang terjadi pada periode saat ini. Sebagian berpendapat KPK adalah lembaga independen yang melaksanakan sebagian tugas eksekutif. Sebagian lain menganggap KPK cabang pemerintah/ ketua KPK setingkat menteri, pembantu presiden ).

Sedangkan orang KPK sendiri menganggap UU KPK tahun 2002 masih memadai, dan ingin UU Tipikor yang direvisi.

Sebagian pengamat berpendapat agar KPK lebih fokus pada pencegahan dan supervisi ( meski kurang ‘seksi’ bagi media ) sehingga lebih menghemat anggaran negara ( kerugian negara belum terjadi, tak perlu berperkara di sidang pengadilan, tak perlu membangun lapas koruptor lagi ).

Ada 4 jenis kejahatan korupsi ratifikasi PBB yang belum masuk UU KPK, diantaranya, memperkaya diri secara ilegal, suap pengusaha swasta, dan memperdagangkan pengaruh ( EMI, 21/8/2019 ) yang bisa masuk revisi UU KPK nanti.

Revisi UU KPK, Revisi KUHP, RUU Pidana Kekerasan Seksual bisa di-carry over oleh DPR periode selanjutnya ( 2019-2024 ) jika masih terjadi silang pendapat dan problem sinkronisasi yang belum selesai dalam waktu tersisa kurang dari sebulan ini, agar tak langsung di-judicial review atau bermasalah ketika diterapkan aparat ( Q & A, MetroTV, 8/9/2019 ).

PENGAWAS INTERNAL MA MANDUL ?

Internalisasi nilai dalam penegakan hukum perlu dilakukan Pengawas Internal di MA. Tak ada lembaga di dunia ini yang sanggup mengawasi dirinya sendiri. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan Komisi Yudisial yang bisa menjatuhkan sanksi pada hakim bermasalah. Kewenangan itu dikembalikan ke Mahkamah Agung ( UU no.8 th 2016 ). Selanjutnya, diberitakan 21 hakim diciduk KPK, terakhir 2 hakim PN Jaksel, 1 panitera, 1 advokat, 1 swasta, dalam sejumlah perkara perdata. Ada 8000 hakim di sini. Perlu revisi UU tentang Jabatan Hakim agar kewenangan KY menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik dimasukkan, karena terbukti pengawasan Internal MA tidak cukup untuk mengawasi hakim ( EMI, 1/12/2018 )

KEJAGUNG BERKUTAT PADA ETIK ?

Jaksa YH dan YSP, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara pekan lalu, hanya menjalani pemeriksaan etik di Kejagung. Kejaksaan menyatakan keduanya tak terlibat. Mereka tertangkap basah oleh KPK menerima uang suap Rp 200 juta, tapi kemudian dilepaskan untuk ditangani Kejaksaan secara internal ( anak JA yang elit Nas*** ? ). Hal tersebut menuai kritik Komisi Kejaksaan RI dan pegiat antikorupsi ( Koran Tempo 3/7/2019 )

KASUS SUAP DI KEMENKEU ?

KPK mengusut keterlibatan sejumlah kepala daerah yang terlibat kasus suap pengalokasian anggaran di Kemenkeu. YP yang divonis 6,5 tahun penjara, menyebut keterlibatan pejabat BPK ( Tempo, 22/7/2019 ).

PUNGLI DI LAPAS LANGKAT

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, Sumut ( 16/5/2019 ). Ratusan narapidana yang mengamuk dan membakar lapas membuat sipir kocar-kacir menyelamatkan diri. Seratusan napi kabur setelah merusak dan menghanguskan sebagian penjara karena mengaku tersiksa oleh penganiayaan dan kutipan liar petugas penjara.( Tempo, 3/6/2019 )

TERSANGKA KORUPSI BLBI BEBAS ??

MA membebaskan SAT, terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas untuk obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ), dari jerat pidana. KPK memperkirakan putusan itu bisa mempersulit proses hukum tersangka lain kasus korupsi BLBI. Kalangan pegiat antikorupsi juga menilai putusan tersebut sarat kejanggalan ( Koran Tempo, 11/7/2019 )

KELUARGA KORUPTOR PERLU DIHUKUM ?

Menurut ICW baru 1,9% koruptor yang dihukum berat diatas 10 tahun penjara ( vonis ringan 1-4 tahun, sedang 5-10 tahun). Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan ( dihukum 4 tahun sampai seumur hidup ) namun Pasal 3 tentang memperkaya diri, ( dihukum 1 tahun sampai seumur hidup ) lebih sering digunakan jaksa karena lebih mudah mendapatkan alat bukti daripada TPPU ( EMI, 5/1/2019 )

Pemirsa EMI mengusulkan agar anggota keluarga bisa menanggung rente kerugian negara jika dihukum perdata juga ( keluarga ikut menanggung kerugian negara jika si koruptor wafat karena dianggap ikut menikmati uang korupsinya, bahkan mungkin ikut merongrongnya dengan tuntutan harta benda yang tak realistis/ melebihi penghasilan resminya ). Keluarga koruptor dimiskinkan dengan perspektif TPPU. Mereka tak boleh jadi pegawai negeri seperti jaman PKI. Koruptor dibuang ke pulau terluar yang jauh dari fasilitas. Sistem lapas sebagus apa pun harus dikawal orang yang berintegritas tinggi. Sayang, orang sekaliber itu masih defisit di sini.

PENCEGAHAN KORUPSI

Perpres no.54 tahun 2018 tentang Sistem Nasional Pencegahan Korupsi sudah rilis ( EMI, 1/1/2019 ). Aset recovery yang bisa dicapai KPK sejauh ini dengan serangkai OTT dan penindakannya hanya 11%, menurut ICW. Mestinya ada pemiskinan koruptor untuk pengembalian aset negara lebih banyak ( RUU perampasan aset sedang digodok DPR ).

Pelemahan KPK juga terjadi ketika aturan penyadapan tanpa izin pengadilan juga diberikan pada institusi penegak hukum lain. Mestinya dibagi : untuk pidana korupsi hanya diberikan penyadapan pada KPK, pidana umum dan khusus non korupsi pada Polri, pidana khusus non korupsi pada Kejagung, agar tak saling mengintai dan menghindari tangkapan, jika kita ingin serius membersihkan Institusi penegak hukum kita. Usulan wakil DPR, penyadapan KPK untuk kasus urgen/ OTT bisa dilakukan terlebih dulu penyadapannya ( seperti OTT BNN yang tak bocor ) baru kemudian dalam 3 bulan dilaporkan ke Dewan Pengawas ( tak cuma izin ke Komisioner KPK ) agar bisa rutin diaudit pertanggung jawabannya secara obyektif ( selama ini banyak rekomendasi dari lembaga pengawas DPR, BPK, KemenkumHAM yang belum ditindaklanjuti KPK ) sehingga KPK menjadi seperti sekarang.

PETUGAS KPK DIPUKULI

Dua penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi korban penganiayaan di Hotel Borob****, Jakarta Pusat, setelah kepergok tengah menyelidiki dugaan penyuapan dalam rapat evaluasi hasil APBD Pemprov Papua. Kedua pegawai naas ini juga dilaporkan ke polisi ( Tempo, 11/2/2019 )

KPK DITEROR & DIRONGRONG

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan ( dapat informasi ) bahwa teror/ intimidasi masih menimpa penyelidik, penyidik, dan pemimpin KPK. Salah satunya, ancaman terhadap ketua KPK Agus yang akan dijadikan tersangka dalam suatu perkara ( Tempo, 11/4/2019 ).

Rongrongan juga dari dalam/ internal KPK sehingga banyak kasus yang ditangani terhambat. Maret lalu, 114 pegawai KPK mengirim petisi pada pimpinan, mengeluhkan berbagai rintangan dalam penindakan korupsi. Petisi diberi judul “Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus ( Tempo, 10/4/2019 ).

Well, revisi UU KPK dan UU Tipikor kita harap bisa mencegah korupsi dan mengatasi problem tsa.

***

HABIBIE WAFAT

BJ. Habibie tutup usia ke-83 tahun pada pukul 18.03 WIB tadi ( Breaking News, MetroTV, 11/9/2019 ) karena kelelahan/ gagal jantung. Semoga jenius pesawat ini diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Meski ada kekurangan di sana sini, presiden ke-3 RI ini sudah berbuat semaksimal kemampuan untuk menjaga dan memajukan negeri. Selalu bersemangat bicara dan berkontribusi pada Indonesia, hingga akhir hayatnya.

Habibie berpesan 3 hal : Indonesia perlu banyak WNI berkualitas tinggi/ SDM unggul untuk mengelola SDA melimpah agar kuat sejahtera, iptek ( ilmu pengetahuan dan teknologi ) hendaknya disertai imtak ( iman dan taqwa ), demokrasi ( Pancasila ) sistem yang cocok untuk Indonesia yang majemuk ( lebih 740 suku ). Selamat menuju keabadian, Eyang…

************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Tinju, Karate, Silat Sehat” – by Vitrisa ( Pencak Silat dari Indonesia ).

PANCASILA BOXING DAY

Pertandingan tinju mancanegara mempertahankan beberapa gelar WBC Asia bertajuk “Pancasila Boxing Day” disiarkan langsung oleh MetroTV pada 8/9/2019. Ada 4 anggota paspampres yang ikut bertanding, juga Reno ( suami Syahrini ) yang rajin olahraga beladiri tiap hari.

4 anggota Setia Waspada Boxing Camp yang bertanding : Sumarjo ( grup A, kelas Super Welter ) menang TKO lawan Fachrurohman, Rudi Sunaryo ( Dendeteksi, kelas Welter ) draw lawan AB Rahayan, Donny Syafyendro ( Dronkavser, kelas Welter ) menang lawan Alex Buckai, dan Saputra ( Yonwai, kelas Berat ) menang TKO lawan Michael Wattimena ( paspampres.mil.id ). Tangguh paspampres kita ya. YESS !!

Pesulap atletis Deddy Corbuzier yang kini masuk Islam juga rajin latihan beladiri tiap hari di sela kesibukan syuting acara “Hitam Putih”-nya di Trans7. Usia 40 tahun ke atas perlu latihan fisik minimal 75 menit per minggu untuk mempertahankan massa tulang tetap kokoh ( tidak membungkuk karena osteoporosis/ pengeroposan tulang ). Kalsium dalam tulang digunakan untuk metabolisme jika kita mager atau malas olahraga yang membentuk kalsium tulang, setahu saya. Olahraga juga menghasilkan dophamin di otak yang membuat kita rileks ( doping alami tanpa narkoba ).

Jaga berat tubuh anda juga. Kelebihan bobot bisa menggerus cadangan kalsium anda. Lingkar perut pria maksimal 80 cm, wanita 91 cm di Jepang. Yang melanggar dikenai denda, kecuali pesumo ( On the Spot, Trans7 ). Tetaplah menjaga kebugaran tubuh dan kebahagiaan anda dengan olahraga teratur ya..

HARI OLAHRAGA NASIONAL DI BANDUNG.

Hari Olahraga Nasional diperingati di plaza Balaikota Bandung ( PRSSNI, 10/9/2019 ).

Sebanyak 330 peserta akan mengikuti kejuaraan menembak se-ASEAN di Bandung pada14-27 September 2019. Setelah itu mereka akan diajak naik bis Bandros ke Saung Udjo dan gedung Merdeka. Cihuii..
Semoga Bandung, Indonesia juaranya.

DJARUM VS KPAI. WOW ?

Persoalan brand dan image di kaos peserta anak audisi beasiswa sekolah bulutangkis yang digemari adik/ pemilik perusahaan rokok yang telah melahirkan puluhan atlet kelas dunia dan mengharumkan nama bangsa, saya pikir bisa diselesaikan dengan dialog juga. KPAI yang didukung 6 LSM anti tembakau bisa duduk bareng pengurus yayasan Djarum diskusi tentang kata ‘eksploitasi anak’ tsb yang mungkin menyinggung maksud baik pihak Djarum. PBSI bisa membantu memediasi.

Kita tahu Djarum Foundation, satu dari sekian klub bulutangkis yang melahirkan atlet yang berlaga di even internasional. Saya lihat wakil KPAI di MetroTV menjelaskan, bahwa pada dasarnya pihaknya sangat mendukung upaya Djarum berkontribusi di bidang olahraga ( respek warga dunia terhadap Indonesia melalui bendera merah putih yang dikibarkan saat atlet meraih medali di even olahraga internasional, dan kunjungan presiden ke mancanegara ) melalui audisi dan bibit atlet yang digarapnya sangat serius sejak dini. Di sisi lain, KPAI terikat UU dan PP tentang perlindungan anak. So ?

Bagaimana kalau nama di kaos anak ( yang belum sempurna bernalar ) pakai kata yang tak terasosiasi rokok ( Djarum itu rokok banget ). Raket, Kok atau Wow, maybe ? Atau warna merah hitam saja tanpa logo brand. Come on.. for Indonesia, pliiisss…

Iklan

Written by Savitri

11 September 2019 at 11:42

DKI Kaltim, Papua Lagi, Pemekaran Wilayah di Jabar. Pansel KPK ?

leave a comment »

Wilayah menjadi isu hangat 2 pekan ini ( selain kerja pansel KPK yang dicemaskan sebagian LSM ). Wilayah ibukota baru di Kaltim, wilayah Papua yang masih meriang, dan pemekaran wilayah di Jabar ( isu Depok, Bekasi, Bandung Timur ). Tiga isu wilayah + KPK, apa berkaitan ? Let’s see..

( Ketua Pansel KPK Yenti pernah mengatakan di MetroTV bahwa setelah terperas 20 capim ( dari ratusan peminat ) akan diuji publik ( sebelumnya, 8 perwakilan pemerhati seleksi sudah pernah diundang untuk memberi input, termasuk ICW ). LKHPN akan diminta setelah menjadi pejabat negara ( untuk menentukan lolos tidaknya 5 capim KPK jadi komisioner ). Sepertinya pansel diburu waktu sehingga tak sempat melayani semua protes. Narsum EMI dan saya juga melihat kualitas KPK periode Agus ini tak sebaik komisioner jilid 1 dan 2. Belasan kasus besar masih menggantung ( belum ke penuntutan ) dengan tersangka menyandang statusnya bertahun-tahun ( versi Antasari : penyidik lebih jago dari atasannya, pimpinan kurang bisa mengarahkan lajunya penyidikan ). Belum lagi masalah longgarnya pengawasan rutan seperti diungkap Ombudsman tempo hari. Terendus adanya kubu dan intrik/ politik di internal sehingga suara dari dalam yang protes kualitas pansel perlu diwaspadai sebagai bagian dari perebutan hegemoni dalam tubuh KPK. Saya memilih untuk memberi kepercayaan pada pansel, lalu memberi catatan pada presiden mana yang bermasalah dalam integritas dan perilaku ( bukan rumor, tapi fakta dan bukti valid ). Di “Mata Najwa” 27/8/2019, Pak Busro yang akan mewakili para pemrotes bertemu presiden. Jika protes tentang kontrak 5 tahun jadi penasehat Polri, tanpa melihat rekam jejaknya di luar itu, ( sehingga perlu dicoret dari anggota pansel ), apakah itu bijak ? ( jadi ingat Ma’ruf yang penasehat anak perusahaan BUMN dan caleg Grd yang lolos dan terpilih dalam pemilu ). Jangan sampai pimpinan kalah pintar dari penyidik lagi ya.. ( barisan komisioner harus ada polisi penyidik, jaksa penuntut, pakar hukum pidana, TPPU dan auditor yang lebih jago dari semua pegawai KPK yang didominasi polisi dan jaksa itu, agar komando pimpinan tak dibajak ‘rumput keras’ lagi/ berbuah kasus demi kasus mangkrak akibat tak seia sekata, bahtera limbung kapan sampainya ?? )

WELCOME DKI KALTIM. Green, smart, forest city..

Di Economic Challenges ( EC, MetroTV, 27/8/2019 ), 3 narsum ( ketua Bappenas/ menteri PPN Bambang, menteri PUPR Basuki, pakar arsitektur kota ITB Jehansyah ) dipandu host Leonard menyampaikan hal penting ( yang bisa saya tangkap ) : bahwa sejak UU Otda tahun 2001 ( desentralisasi ), ternyata Jawa yang sudah besar ‘berlari’ paling cepat dibanding luar Jawa. Kontribusi Jawa terhadap PDB ( produk domestik bruto ) Indonesia adalah 59%, Sumatera 20%, Kalimantan 8%, sisanya pulau-pulau lain.

( Jehansyah menyarankan DKI Kaltim dikelola pemerintah ( swasta boleh masuk ke dalamnya, bangun fasilitas komersial, perumahan ) tapi kendali tetap di tangan pemerintah ( badan otorita ). Seperti kawasan Senayan di mana hotel bertarif tinggi bertaraf internasional beroperasi di sana, namun yang menikmati keuntungan hasil pengembangan lahan di sana tetap negara ( karena lahan milik negara ). Tidak seperti Meikar**, di mana swasta menguasai lahan dulu, lalu minta pemerintah membangun infrastruktur di sana, dan yang menikmati hasil peningkatan lahannya adalah swasta. Banyak praktek demikian saat ini di Indonesia sehingga negara kurang mendapat manfaat/ pemasukan dari sejumlah infrastruktur yang dibangunnya ).

Saya jadi ingat beberapa tahun silam, ada narsum yang bilang : sistem kapitalis itu seperti gudang penuh makanan. Yang punya ‘truk’ ( SDM smart, infrastruktur OK ) bisa mengambil makanan itu lebih cepat, lebih banyak. Yang tidak punya truk, mengambil secara manual, jalan kaki, hanya bisa mengambil sedikit ( sebelum keburu habis ).

Itu yang terjadi di Papua hari ini. Headline News ( MetroTV, 27/8/2019 ) mengabarkan seorang prajurit TNI gugur ketika menjaga aksi massa di Nabire ( setelah kemarin malam 25/8/2019 Kominfo mencabut blokir akses medsos foto- video di Papua. 26/8/2019 Gubernur Papua Lukas gagal bertemu 43 mahasiswa di asrama TKP rusuh/ Surabaya ( yakin tak ada intel AS/OPM/ komunikasi di dalam sana ? Kenapa mereka bisa sepede itu ? ).

Dalam akun gmail pada 22/8/2019 masuk seruan “Nyalakan Papua” via platform change.*** di mana pengusung petisi meminta Kominfo mencabut blokir internet. Sebelumnya, tanggal 20/8/2019, mereka menyebar petisi “Kami Bukan Mo****” setelah demo menolak Perjanjian New York 1962 ( makar ? Pepera 1969 sudah memastikan Papua bagian NKRI dan diamini PBB/ publik internasional ) dengan klaim didukung banyak LSM, lalu mereka ditertibkan aparat

Sebelum 2 petisi ( Papua rusuh ), netizen sudah disebari beberapa kali petisi tentang kerusakan lingkungan/ hutan di Papua. Saya ngerasa saluran petisi ini kini lebih banyak digunakan oleh netizen parsial/ belum paham whole picture sebuah isu ( fakta kerap disampaikan sepotong – sepotong, kejelekan pihak yang diserang diumbar tak proporsional, sedangkan kesalahan penyampai petisi sendiri disembunyikan ) dan mudah diklik pengguna medsos yang sekarakter/ memperparah dampak medsos yang Neokon itu ( termasuk klaim penolakan pansel KPK yang diklaim narsum wakil ICW sudah mencapai 60.000 tanda tangan di “Mata Najwa” 27/8/2019 ).

Menurut saya, wajar jika ulah provokator referendum seperti ini bikin kesal warga setempat, apalagi dilakukan berulang-ulang seperti menantang kesabaran publik ( berharap ada martir untuk memperbesar ‘nyala’ itu ? ). Sikat saja mereka kalau masih nekad melawan hukum/ tutup kuping mau menang sendiri. Negara berdaulat diperbolehkan menertibkan separatis whatever it takes, menurut hukum internasional. Tapi kita coba berdialog dulu sampai titik tertentu, dan membuka solusi dari perspektif lain

UPDATE PAPUA, ADIK BUNGSU YANG DITUMBUHKAN

Nugroho, pemirsa EMI ( MetroTV, 30/8/2019 ) dari Jakarta mengatakan bahwa Papua itu seperti adik bungsu yang perlu diberi pendidikan dan gizi yang baik, juga kesempatan ( tumbuh, kerja, memimpin ). Tidak terus dimanjakan ( dengan dana Otsus besar, sampai Rp 92 triliun, padahal hasil migasnya Rp 26 triliun ). Sebelum Jokowi, tak ada yang memberi perhatian sebesar ini pada Papua, tapi kok malah didemo sebesar ini ? Something’s wrong here.

Lima tahun dari sekarang, dana Otsus Papua akan berkurang drastis, sehingga sebagian pengamat menduga bahwa rusuh Papua ini bagian dari upaya elit lokal untuk mempertahankan dana besar itu untuk keberlangsungan gaya hidup mereka yang wah/ timpang dengan warga daerahnya sendiri. UU Otsus ini perlu dievaluasi agar pendidikan, gizi pertumbuhan, kesempatan berkembang tsb disampaikan langsung ke tangan warga daerah/ tidak lewat elit yang suka berfoya. Juga sistem noken dalam pemilu yang melenyapkan hak individu Papua harus dievaluasi. Dengan melihat kondisi Papua hari ini kita tak lagi yakin suara dalam tas noken itu murni suara putra Papua ( bisa ditelikung elitnya ).

Kondisi Papua membutuhkan kemampuan besar untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks. Jika kualitas SDM putra asli belum mumpuni, mungkin perlu dipikirkan untuk mengubah syarat pemimpin di Papua : menjadi putra Papua yang lama tinggal dan concern dengan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat Papua. Tak harus putra asli. Pendidikan berkualitas tinggi butuh waktu tak sebentar.

Masa kolonial, Papua dalam sandera Belanda, tidak ikut berdarah-darah, jungkir balik sampai mati, memperebutkan kemerdekaan yang dilakukan para pejuang dan diplomat Indonesia. Easy come easy go. Mereka yang tak paham sejarah, tak merasa memiliki/ bagian dari Indonesia. Sebagian tak merasa terpanggil menjaga keutuhan NKRI ( sebagian lain, saya lihat di TV, ibu Papua di TKP rusuh dengan berani mengibarkan bendera merah putih di tangannya, menciumi simbol negara kita, untuk menghadang massa perusuh yang akan merangsek masuk kawasan tempat tinggal/ kerjanya, dan berteriak lantang “cinta Indonesia ! Papua bagian NKRI !”. Mengharukan ya.. masih ada cinta di Papua ).

Di masa Orba, 32 tahun kekayaan Papua dijual ke asing ( contoh kontrak karya Freeport yang sangat merugikan Indonesia, tapi menguntungkan elit penguasa Orba ). Dengan DOM ( Daerah Operasi Militer ) Orba, tak ada yang berani demo di Papua saat itu.

Setelah Reformasi 1998, kran kebebasan dibuka, putra Papua leluasa demo sampai merenggut nyawa para prajurit TNI yang menjaga keamanan mereka. Ironis ya ? ( itu sebabnya Vladimir Putin, kepala KGB masa Uni Soviet, setelah menjadi presiden Rusia tetap mempertahankan tangan besinya. Menurutnya, tidak semua masyarakat cocok dan siap menerima kebebasan terlebih setelah lama dikungkung tirani, karena butuh pemahaman norma, kecerdasan cukup untuk bisa mengendalikan nafsu bebas dalam diri dan mematuhi aturan negara. Rusia bersama China menjadi adidaya kini, lawan kuat AS-Barat ). Tingkat pendidikan Papua belum sesiap itu. Jadinya warga Papua mudah terprovokasi. Rusuh teu puguh.

Lia, pemirsa EMI dari Jayapura, Papua yang tak bisa jualan online saat ini ( juga SAFE*** yang berbasis di Bali, dalam petisinya di Change.*** yang berbasis di California, AS ) mengeluh tak bisa ambil uang di ATM ( rusak oleh demo 19/8/2019 ) dan di bank ( ekses pembatasan akses internet oleh Kominfo ) serta tak bisa berobat dengan kartu BPJS. Mesti punya uang cash untuk bisa bertahan hidup, sedangkan sebagian toko belum berani buka karena masih was-was.

Dua penelpon dari Papua tak keberatan dengan pemblokiran gambar dan video hoax oleh Kominfo ( telpon ke stasiun MetroTV dan melihat TV masih bisa ) namun mereka berharap masih bisa ambil uang di bank dan menggunakan kartu BPJS. Mereka juga bersyukur keamanan sudah kondusif setelah banyak aparat berjaga di daerah mereka.

Well, gimana Kominfo, bisakah tetap memblokir hoax tak bertanggung jawab ( sampai warga Papua cerdas ber-medsos ) namun operasional bank dan BPJS tetap berjalan lancar ? Agar proses hukum pelaku rasis di Surabaya dan provokator rusuh di Papua yang sudah dan sedang dilakukan Polri ( TS dan 6 pelaku lain jadi tersangka ) juga bisa dilihat warga Papua yang lebih banyak melihat internet ketimbang lihat/ punya TV. Agar Papua makin kondusif karena tahu keadilan mulai ditegakkan di sana ( Menko Wiranto, Kapolri Tito, Panglima Hadi ke Papua bertemu para tokoh adat, kepala suku, pemuka agama/ masyarakat Papua untuk berdialog tentang sudut pandang Papua ). Agar simpatisan OPM tak mudah merecoki kemajuan tanah Papua sampai kehilangan pengaruh/ intimidasinya pada warga Papua yang sebetulnya berhati lembut dan religius. Well ?

Kembali ke laptop, eh.. DKI Kaltim. Presiden Jokowi menyadari pembangunan infrastruktur selama ini ( tol Trans ) tak cukup cepat menghasilkan pemerataan ekonomi seperti yang diharapkan ( keluhan Gubernur Papua di “Opsi- Avi” 26/8/2019 : tol Trans Papua lebih berguna bagi para pendatang smart tsb yang sudah familiar dengan sederet jurus bisnis dan penunjangnya sehingga ‘makanan’ itu lebih dulu terambil. Di posting lalu, dana otsus sebaiknya dikelola dengan cara pandang Papua ( kearifan lokal, diawasi KPK juga ) agar putra Papua lebih gesit memanfaatkan kekayaan alamnya melebihi pendatang.

Dari 5 kali hearing ( kajian DKI ) presiden dengan Bappenas, kementerian PUPR, ATR-BPN sejak tahun 2017, akhirnya sampai pada kesimpulan, bahwa pemindahan ibukota untuk melawan Culture Cycle ( tidak ikut turun karena penurunan investasi, peluang ekonomi akibat Perang Dagang AS vs China ) sudah saatnya. Pemindahan ibukota ke Kaltim adalah satu jurus dari sekian jurus ( hilirisasi sumber daya alam, pembangunan metropolitan di Medan, Palembang, Banjarmasin, Kutai Kertanegara, Manado, Makasar,
dll ) meng-counter Perang Dagang dan solusi pemerataan kesejahteraan ( hingga ke Papua ). Sektor pemerintahan menyumbang 7% PDB.

Breaking News ( MetroTV, 26/8/2019 ), dihadiri Jokowi, ketua Bappenas, menteri ATR-BPN, menteri PUPR, Gubernur Kaltim mengumumkan : ada 2 kabupaten di Kaltim yang berbagi menjadi wilayah DKI baru seluas 180.000 hektar ( 50 – 80% penghijauan, hutan lindung akan diperbaiki ).

Kaltim ( kabupaten Kutai Kertanegara, kabupaten Penajam Paser Utara ) dipilih karena didukung 3 matra ( AL, AD, AU ), terletak di antara 2 bandara internasional, dekat pelabuhan ( poros maritim dunia ) juga minim potensi bencana. Kaltim yang menyumbang lebih Rp 400 triliun per tahun ke pusat, bisa dipotong Rp 50 triliun per tahun untuk bangun ibukota negara, kata gubernur Kaltim Isran setengah promosi. Penduduk Jakarta sebanyak 10,4 juta orang di lahan seluas 661 km2 ( 15.000 orang/ km2 ), sedangkan penduduk Kaltim ( ibukota Samarinda ) hanya 3,6 juta jiwa di lahan seluas 127.000 km2 ( 29 orang/ km2 ).

Rencananya, 4000 hektar lahan negara itu untuk core ibukota. 180.000 hektar untuk ibukota seluruhnya, kata menteri Agraria ( Prime Time News, MetroTV, 16/8/2019 ). Dana awal sekitar Rp 90 triliun untuk membangun istana negara, kantor sekneg, kantor seskab, dan kementerian lainnya ( EMI, 23/8/2019 ). Pengawai yang emoh pindah karena berbagai kendala, bisa diberi pensiun dini seperti saat pemindahan karyawan PT. Timah ke Bangka dulu ( pegawai honorer bisa ditentukan nasibnya diangkat PNS atau tidak ).

Targetnya, pertengahan 2020 sudah mulai design & build ( lebih cepat ). Paling lambat tahun 2024 DKI sudah pindah ke Kaltim ( tahap pertama seluas 4000-6000 hektar untuk kantor presiden, menteri tsb ). Prasarana dan sarana ( jalan, waduk, dll ) senilai Rp 865 miliar. Perumahan dan perkantoran penunjang dibangun. Ground breaking-nya, medio 2020 ( semester kedua ) paling cepat.

Tahap kedua seluas 40.000 hektar. Tahap ketiga 180.000 hektar. Kang Emil/ Gubernur Jabar yang pernah jadi dosen arsitektur kota/ urban designer menyebut Washington DC dengan luas 17.000-30.000 ha ( saja ) menjadi contoh ibukota baru yang teruji dalam sejarah ( tapi ‘markas’ zionis penggila perang juga, Kang, yang tidak bisa didemo warga Amerika di depan pagarnya, tak seperti Istana Merdeka/ Negara )

Pembangunan ibukota baru dengan kontrak multiyears ( total sekitar Rp 466 triliun ) mulai dilaksanakan setelah RUU-nya diketok ( ada 7-10 UU yang perlu direvisi. Pemerintah sudah mengirim surat ke DPR RI kemarin ). Naskah akademik RUU dan kordinasi kementerian teknis terkait mungkin akan disinergikan dalam sebuah Badan Otorita ( BO kota administratif belum bernama ).

Dana sebesar Rp 466 triliun didapat dari APBN ( 19,2% dari pengelolaan aset pemerintah di Jakarta dan Kaltim, artinya keinginan DPRD dan pemprov Jakarta menjadikan ex-lahan pempus tsb sebagai RTH pupus ), kerjasama pengelolaan yang tidak murni komersial ( KPBU, seperti waktu bikin tol Trans ) dan investasi langsung swasta, BUMN, koperasi dengan lelang terbuka.

DKI saatnya pindah karena Jakarta sudah kelebihan beban. Air tanahnya sudah tercemar tinja/ bakteri coli karena septic tank warga jarang dikuras. Deterjen rumah tangga mencemari sungai dengan miliaran mikro plastik penyebab kanker paru-paru. Polusi udaranya termasuk terburuk di dunia karena kendaraan macet mengular dan asap pabrik yang berjejal. Di tangan eksekutor andal dan jujur seperti presiden Jokowi semoga pemindahan DKI bisa terlaksana dengan baik. Perlu diatur tegas DKI Kaltim jadi pusat pemerintahan saja. Jangan jadi pusat bisnis yang mengundang urbanisasi dan mengulangi kesalahan Jakarta lagi.

( Bekasi dan Depok masih kepengen gabung Jakarta setelah DKI pindah ? )

JABAR MEKAR DENGAN 6 BOD BARU ?

Jabar tahun ini mendapat alokasi TKDD ( transfer ke daerah & dana desa ) sebesar Rp 64,49 triliun untuk 27 kota/kabupatennya, dengan luas 35.222 km2 dan jumlah penduduk 50 juta jiwa. ( PR, 27/8/2019 )

Jatim dengan luas 47.922 km2 dan penduduk sekitar 43 juta jiwa, saat ini sudah memiliki 38 kota/ kabupaten sehingga mendapat alokasi TKDD 2019 sampai Rp 73 triliun ( hampir Rp 9 triliun lebih besar dari Jabar ).

Jateng mendapat alokasi Rp 60,58 triliun untuk 35 kota/kabupaten yang dimiliki ( luas wilayah 32,54 km2 dan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa ).

Realisasi tahun 2018, Jabar mendapat alokasi TKDD Rp 61,79 triliun yang terealisasi hingga Rp 65,05 triliun. Sementara Jatim dari alokasi Rp 68,65 triliun, terealisasi hingga Rp 75,83 triliun atau terpaut Rp 10 triliun di atas Jabar. Dibanding Jateng, realisasi TKDD Jabar 2018 juga hanya terpaut tipis Rp 1 triliun. Tahun lalu, dari alokasi Rp 58,73 triliun Jateng mendapatkan realisasi TKDD sampai Rp 64,19 triliun.

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ( jarak, waktu ), termasuk mengatasi keinginan sebagian warga Depok dan Bekasi gabung ke Jakarta ( tergiur UMP lebih tinggi seperti mimpi megapolitan Jabodetabek ), Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong sebagian pihak untuk mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonomi Baru ( BOD ), utamanya Kabupaten Bandung Timur ( kemacetan parah menuju Cileunyi ).

Namun perlu diperhatikan pula, bahwa dari ratusan dati baru, ternyata hanya 20% yang berjalan baik. 80% lainnya yang gagal/ membebani anggaran negara mestinya dikembalikan ke daerah induknya. Pemekaran wilayah baru jangan sampai jadi modus elit politik lokal menduduki tampuk kekuasaan setelah gagal di pilkada. Dati-dati baru gagal ini perlu dipublikasikan ke publik agar warga daerah tak cepat tergiur wilayahnya dimekarkan, dan mau kembali ke induk ( UU no.23 tahun 2014 memungkinkan hal itu )

Jakarta bisa jadi pusat bisnis yang mengglobal seperti New York, yang tidak macet, tidak banjir dan tidak polusi. Seingat saya, ada dana sebesar Rp 570 triliun untuk urban regeneration ( pusat dagang, keuangan, jasa ) Jakarta. Tumpang tindih kewenangan akan berlalu, dana otsus akan kembali setelah Jakarta mantan DKI. Be happy, people…

*************
CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Hormat Bendera, Hargai Pahlawan”- by Vitrisa. ( bando kembang goyang, busana Sulawesi Utara )

Rusuh Warga Papua di Manokwari. Solusi : Ketertinggalan Daerah Dikebut, Ruang Perjumpaan Sosial Dibuat, Cerdas Ber-Medsos Dipupuk. Semarak HUT RI ke-74.

leave a comment »

Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, pahlawan bulutangkis Indonesia. Masa Orba, banyak etnis Tionghoa yang diwajibkan memiliki SKBRI ( surat kewarganegaraan sejak 1978 ) meski lahir di Indonesia, akibat titah Mao Zedong tahun 1955 ( seluruh keturunan/ diaspora Tiongkok di seluruh dunia adalah warga negara China ). Tahun 1996 SKBRI tak berlaku lagi, namun etnis Tionghoa yang tidak tahu terus diperlakukan diskriminatif ( Q & A, MetroTV, 18/8/2019 ). Ketika kerusuhan 12 Mei 1998, para atlet Thomas Cup, seperti Chandra Wijaya, dkk, tetap berjuang meraih emas untuk Indonesia. Karena ‘berbeda’ mereka menang. Air mata Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992 juga menggambarkan perasaan itu ( cinta Indonesia ). Film “Susi Susanti Love All” akan rilis Oktober nanti. Ajak anak anda, juga warga Papua dan Jatim, untuk meresapi makna nasionalisme sebenarnya di film ini. Meski diperlakukan berbeda, yang dipikirkan terlebih dahulu : apa yang anda berikan untuk negaramu. Keberkahan akan menyusul kemudian. Allah takkan salah membagikan rezeki-Nya ( drawing “Susi & Alan, Pahlawan Bulutangkis”- by Vitrisa ).

Lenis Kogoya ( ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua/ kepala suku asal Wamena ), staf khusus presiden urusan Papua, saya lihat di layar MetroTV semalam, bilang bahwa salah pahamlah yang memicu kerusuhan di Manokwari. Seperti diberitakan, pada tanggal 15/8 di Malang dan 16/8 di Surabaya terjadi kehebohan yang dipicu hoax perusakan bendera, sampai ormas/ massa mengepung asrama dan 43 mahasiswa Papua terpaksa dievakuasi/ diamankan oleh polisi ke markas agar tak terjadi bentrok antar kedua pihak. Usul Lennis, Gubernur Khofifah jadi ortu wali seperti Gubernur Ridwan Kamil yang jadi ortu wali bagi mahasiswa Papua di Bandung yang keep in touch ( Prime Time News, MetroTV, 19/8/2019 ). Aplikasi “DPR Now” juga bisa digunakan warga untuk mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan wakil rakyat kita, sekaligus curhat soal perusahaan liar yang menebangi hutan, menggali tambang tanpa izin, diskriminasi pekerjaan, dsb.

Di Bandung, ada komunitas PieceGen ( generasi damai ) yang menyebarkan semangat perdamaian melalui 12 buku, permainan dan aneka kegiatan integrasi sosial yang memupuk toleransi dan mengikis paham radikal ( Kick Andy, MetroTV, 16/8/2019 ).

Rusuh yang menyebabkan 3 polisi cedera dan rusaknya sejumlah fasilitas umum ini juga dipicu ucapan spontan personal pemrotes berupa ‘pengusiran’ plus makian ‘nama hewan’ yang menyebabkan ketersinggungan warga di Papua. Gubernur Jatim, Walikota Surabaya, Walikota Malang, wakil ormas ( caleg Grd/ saksi 02 disidang MK ? ) sudah menjelaskan duduk perkara sebenarnya dan minta maaf ( lebih afdol ke Papua dan bilang orang Papua bisa jadi pejabat penting di Jatim sepertihalnya orang Jatim jadi pejabat penting di Papua ) atas ketidaknyamanan yang dialami warga/ mahasiswa Papua di daerah mereka ( karena stigma, di antaranya karena susah tertib di asrama/ kost. Saya amati orang Timor Les**, juga begitu, belum terbiasa dengan aturan/ peradaban kota ). Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, staf khusus dan pegawai asal Papua di berbagai daerah dan instansi berupaya menyejukkan situasi dan mengingatkan persatuan bangsa dan Indonesia damai. Jangan mudah terprovokasi.

Emosi boleh ( dikendalikan ), tapi sabar memaafkan lebih baik. Menjelang sore, setelah berdialog dengan Kapolda, para pendemo ( Manokwari, Sorong, Fak-fak, Timika ) mau kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dikawal polisi. Pelajaran apa yang bisa dipetik kali ini ?

Kemkominfo harus gesit mengendus gejala rusuh dari konten viral provokatif di medsos. Segera perlambat akses foto, video di medsos dan mentake-down akun penyebar hoax SARA seperti 21-22 Mei 2019 lalu. Ruang perjumpaan sosial untuk integrasi lebih 740 suku bangsa di Indonesia ini perlu dikongkritkan, seperti Asrama Nusantara ( diisi mahasiswa asal Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dsb ) yang digagas Gubernur Jatim Khofifah. Kepala daerah Papua sebaiknya memberi kesejukan ketika menyampaikan pernyataan pada para pendemo ( soal ketertinggalan itu warisan pemerintahan Orba yang sedang kita upayakan diperbaiki. Rezim 32 tahun tak bisa dibalikkan dalam hitungan 1-2 hari saja. Butuh waktu panjang, proses tak kenal lelah, kesabaran, pengertian, kegigihan, dedikasi semua pihak untuk sampai pada tujuan kita semua : Indonesia kuat, maju, adil dan sejahtera ).

Apa saja yang dikerjakan pemda dan warga Papua/ Jatim, jika belum bagus, jangan langsung menyalahkan Jakarta atau pendatang dari daerah lain, lalu mengamuk dan merusak fasilitas umum yang dibayar dengan pajak seluruh rakyat Indonesia. Intropeksi diri dulu, apa yang kurang, lalu sampaikan dengan cara yang baik pada mereka yang bisa membantu /memberi solusi ( akun medsos presiden, Lenis Kogoya, KPK, DPR RI, Kapolri, Panglima TNI ). Kawal dan sabar dengan proses perbaikannya. Setiap kemajuan kecil diapresiasi positif sehingga yang membantu makin semangat memperbaiki kekurangannya.

Gubernur sampai kepala distrik Papua bisa mengajak warganya untuk piknik ke Danau Toba ( Sumut ), Borobudur ( Jateng ), Mandalika ( NTB ) dan Labuan Bajo ( NTT ) sebagai hadiah 17-Agustusan atau lomba kebangsaan lainnya, serta menyampaikan pada warganya bahwa warga Sumut, Jateng, NTB, Sulawesi, Maluku, dsb adalah saudara warga Papua juga. Jadi, bukan cuma orang Jawa, Bali, dsb yang tahu dan piknik ke Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Lorentz, serta menganggap warga Papua juga saudara kita. Buat Asrama Nusantara juga di sekolah bola di Jayapura nanti agar ruang perjumpaan sosial untuk integrasi kebangsaan terus dipupuk ( kecurigaan dan kecemburuan dikikis perlahan. Tanpa trust kita takkan bisa membangun ).

Di blog ini, saya pernah memposting tentang kelas bahasa, sejarah Papua- Aceh-Indonesia, budaya, keterampilan, kafe di dalam perpustakaan, museum, taman kota tematik ( public space ), galeri, untuk integrasi warga kota. Di luar negeri, situs sejarah dan tugu pahlawan nasional disediakan untuk anak-anak bisa jalan-jalan bersama orang tuanya untuk mengenalkan sejak dini perjuangan para pahlawan mereka dan meresapi nilai patriotik, nasionalisme, cinta tanah air dan artinya persatuan negara bangsa ( renovasi benteng Van den Bosch di Ngawi yang berhantu setelah perlawanan pasukan Diponegoro, dan pemindahan ibukota RI ke Kalimantan demi pembangunan Indonesia sentris menjadi sangat relevan ).

Bahwa tindakan menghormati bendera merah putih itu untuk menghargai jasa para pahlawan dan pejuang yang telah merelakan darah dan nyawa untuk kemerdekaan kita ( bukan mengkultuskan benda dan men-thoghutkan negara seperti di pikiran kaum intoleran yang tekstualis dan merasa benar sendiri ). Di film “Merah Putih Memanggil” ( Trans7, 17/8/2019 ), 3 prajurit TNI sampai gugur demi menyelamatkan WNI, istri dan putrinya yang disandera pemberontak di Kongo, Afrika. Hormat kita pada bendera merah putih ini juga untuk menghargai dan berterima kasih pada prajurit TNI dan polisi RI yang terus menjaga kita dari ledakan bom teroris, tembakan gelap KKSB, serbuan bandar narkoba di perbatasan Papua, dengan darah nyawa mereka dan air mata keluarganya.

Penting juga, menangkap, mengadili, menghukum sesuai peraturan, para provokator, pembuat, penyebar video ‘perusakan bendera’ tsb dan ucapan rasis ( apa ini ulah para pecundang pilpres 2019 sebelum presiden dilantik ? ) agar tak terulang di kemudian hari.

Edo Kondologit meminta KPK memeriksa ( semoga kali ini operasi KPK tak bocor atau dipukul oknum pemda ) penggunaan APBD/ tranfer daerah/ dana Otsus Papua. Kenapa dana yang begitu besar tak mewujud ( signifikan ) pada kesejahteraan warga ? ( seingat saya, di era Jokowi, ekonomi Papua tumbuh tercepat di Indonesia ).

Lenis usul Jokowi ke Papua ( Sorong, Manokwari, dll ) untuk mendengar langsung curhat dari warga Papua ( semua suku ), apa yang sebenarnya mereka perlukan : pendidikan, kesehatan, pekerjaan seperti apa, dengan cara pandang Papua, bukan template Jakarta yang belum tentu cocok dengan kondisi Papua ( Prime Time News, MetroTV, 20/8/2019 ). Yenny Wahid minta semua pihak yang melanggar dalam kasus ini harus diproses hukum, termasuk ( jika benar ada ) oknum aparat yang rasis, agar warga Papua merasa diperlakukan adil dan sederajat di mata hukum ( tak luka batin lagi ).

Jika ada tiang bendera Merah Putih dipatahkan 3 bagian lalu dibuang ke got ( feeling saya ini ulah orang yang benci Pancasila yang menyatukan 3 wilayah Indonesia, WIB, WITA, WIT lalu mengadu domba ), warga/ ormas yang melihat pelecehan simbol negara mestinya mengadu ke pos polisi terdekat agar pihak yang berwenang/ kompeten yang menyelidiki dan memproses hukum. Oknum aparat atau pejabat yang bersalah ( segera, agar Papua mereda/ bisa diajak bicara jernih ) ditunjukkan pada warga Papua ( ada TV daerah di sana ? ) bahwa mereka telah dihukum sesuai aturan, agar warga Papua trust dan respek pada TNI dan Polri, sehingga mereka pun mudah ditertibkan dengan hati senang karena percaya bahwa penertiban itu untuk kebaikan mereka dan Indonesia. Warga pemrotes jangan main hakim sendiri, karena jika massa sudah terkumpul akan sangat sulit mengendalikan. Berpikir kritis dan bertindaklah tenang untuk keselamatan diri dan Indonesia.

Kesadaran berbangsa dan bernegara di negeri ini dalam proses pertumbuhan. Massa dan mahasiswa di Malang, Surabaya, Papua, dan Papua Barat perlu lebih bersilaturahmi satu sama lain dan terus belajar menyaring informasi yang benar dari internet. Karena kalau sampai terprovokasi, yang hancur adalah kita semua, persis yang diingini ormas radikal/ massa intoleran yang disetir zionis /AS cs tsb. Kerusuhan 19 Agustus kemarin ( sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-74 ), provokator memang menyebalkan. Berikut, mestinya kita lebih cerdik, kritis dan pemenang ya…

***

KEMERIAHAN 17 AGUSTUS 2019 DI TANAH AIR

Organisasi Wanita Selam Indonesia diketuai Tri Suswati ( istri Kapolri Tito ) sukses mengharumkan nama bangsa dengan memecahkan 3 rekor dunia ( versi Guiness World of Record ) dengan : mengibarkan bendera terbesar di dunia ( 1014 m2 menumbangkan pemegang rekor sebelumnya/ Australia ), rantai manusia terpanjang di dunia ( 578 m ) dan penyelam terbanyak di dunia ( lebih 3000 orang ) di kedalaman 5-8 meter dari permukaan laut di Manado, Sulawesi Utara. Para penyelam pemberani itu mengisi 64 kotak @ 50 orang dan bertahan tertib selama 35 menit untuk memberi hadiah pada HUT Republik Indonesia 17/8/2019. Membanggakan ( foto : humas dijen hubla )

Tak mau kalah, di bawah laut perairan Teluk Benete, Sumbawa Barat di kedalaman 15 meter, warga NTB juga melakukan pengibaran bendera.

Di kawasan Wijen, Semarang, reporter MetroTV satu sarung dengan Gubernur Ganjar main bal-balan ( sepakbola sarung ) melawan emak-emak.

Lomba mendayung di Festival Bidar Internasional ( balapan kapal tradisionak sejak masa Sriwijaya dengan 57 pendayung dalam satu perahu besar, atau 5 pendayung per perahu kecil ) di ikon Kota Palembang ( Sungai Musi, Jembatan Ampera ) diselenggarakan tiap Hari Raya dan Hari Kemerdekaan, juga lusa kemarin. Lomba balap perahu juga dilakukan di Pangker oleh warga Sulawesi Selatan.

Di Jombang, upacara bendera, fashion show busana etnik dilakukan emak-emak bantaran Sungai Deli, juga para remaja yang berlomba panjat pinang di aliran sungai setinggi pinggang itu dengan pesan kebersihan lingkungan agar merdeka dari sampah.

Di Indramayu, Jawa Barat, ibu-ibu berkostum merah putih diikat kaki per dua orang bertanding futsal memperebutkan hadiah peralatan dapur. Seru.

Di Sabang, digelar 10 lomba, diantaranya : bakiak, balap karung dengan helm ( lompat aja udah berat ), futsal, makan krupuk, sundul bola, panjat pinang, di mana para peserta diberi kupon berhadiah. Warga desa lain dan turis mancanegara dipersilakan ikut lomba. Guyub.

( balap karung, lomba krupuk, tarik tambang, panjat pinang di acara 17 Agustusan, untuk mengenang rakyat masa penjajahan dulu yang meski hidup sengsara ( berbaju karung goni, makan cuma dengan lauk krupuk, terseok puluhan kilo meter menarik beban berat dengan tali tambang dalam kerja paksa/ rodi seraya dicambuki, berebut hadiah di puncak pinang ditonton para pembesar kolonial Belanda yang tertawa terpingkal-pingkal ), toh tetap tabah memperjuangkan kemerdekaan untuk anak cucunya, yaitu kita, bangsa Indonesia. Meneladani para pendahulu, kita pun mesti sabar, prihatin dengan keadaan yang belum ideal, selama mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat ’45 )

Puluhan siswa SD Muhammadiyah menang melawan belasan anggota TNI di Salatiga dengan pesan : bahwa dengan perjuangan keras dan kebersamaan kompak, lawan kuat pun bisa dikalahkan.

Di Aceh Barat, beberapa kelompok tani bertanding sepak bola di lapangan lumpur ( lahan TNI ) berhadiah durian. Semangat.

Upacara bendera di pulau Ndana, Rote ( pulau paling selatan perbatasan Indonesia ), dilaksanakan prajurit TNI untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di pulau terdepan.

Di Gedung Sate, Kota Bandung, digelar lomba balap karung berhelm untuk anak-anak ( dewasa di sore hari ), tarik tambang, balap lari dengan balok, plus gratis masuk Museum Gedung Sate. Cihuii..

Petugas kebersihan kota ( supir truk ), para pemulung, dan warga sekitar Tempat Pembuangan sampah Akhir melakukan upacara bendera dengan serius di TPA..

Di Gaza, relawan Indonesia dan warga Palestina merayakan HUT RI dengan membuat lukisan bendera Indonesia dan Palestina di pasir pantai. Mengharukan.

Di Istana Merdeka, presiden, wapres, beserta ratusan tamu undangan mengenakan baju daerah. Tiga pemakai busana terbaik mendapat hadiah sepeda dari Jokowi. Lagu nasional ( dibawakan anak sekolah diiringi orkes simfoni ), tari dan lagu daerah juga turut memeriahkan perhelatan ultahnya Indonesia yang ke-74. Dari kokpit pesawat tempur, pilot TNI mengucapkan Dirgahayu RI ke-74 dengan pengeras suara pada presiden, rakyat Indonesia di dalam dan luar Istana, lalu bersalto kompak dengan rekan pilot lainnya di langit Jakarta. Keren.

Malam harinya, para duta besar negara sahabat mengenakan busana nusantara senyum-senyum malu-malu mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI pula. Uh… menggemaskan.

Amandemen UUD 1945 demi GBHN Lagi ? Rangkap Jabatan, KKN di BUMN ?

leave a comment »

Sabtu lusa ( 17/8/2019 ) kita mau merayakan HUT RI ke-74 ( PT. KAI Daop 2 Bandung menggratiskan calon penumpang naik kereta api di 4 jalur pada hari kemerdekaan kali ini. Tapi ambil tiket dulu di mesin, 3 jam sebelum keberangkatan ya – PRSSNI, 15/8/2019 ).

Terbetik ambisi koalisi KIK mewarnai pembangunan Indonesia untuk 25-100 tahun ke depan ( padahal sudah ada UU ala GBHN yang mengikat eksekutif selama 20 tahun ke depan ). Perlukah ?

A. Basarah, wakil ketua MPR ( PDIP ) bilang hanya soal GBHN ( dihidupkan lagi ) dan MPR ( kembali jadi lembaga tertinggi negara ) yang akan diamandemen ( ke-5 ). Meskipun sudah ada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( UU no.25 th 2004 ) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( UU no.17 tahun 2006, RPJP diturunkan ke RPJM ) yang dalam pasal 5 menyebut presiden membuat rencana yang mengikat presiden berikutnya. Kedua UU ini jika digabung/ dijilid jadi GBHN. Kemarin ( Prime Time News, MetroTV, 18/8/2019 ) ketua MPR Zulkifli mengatakan bahwa isu GBHN ini akan dibahas ( diputuskan terus atau tidaknya ) oleh MPR periode 2019-2024 yang akan dilantik Oktober nanti.

Badan Kajian MPR sudah dibuat ( sampai pada kesepakatan 2 hal tsb ) dan Panitia Ad Hoc pada tahun 2000-an. Dalihnya, saat GBHN dulu, dalam ketahanan pangan saja melibatkan semesta/ 200 doktor ( wah, kebayang duit rakyat yang bakal kesedot saat ini, apalagi kalau usul konyol 10 kursi pimpinan MPR sampai diloloskan ).

Pancasila, UUD 1945, GBHN memang pedoman presiden dan kepda dalam pembangunan agar terintegrasi dalam politik pangan, energi, hankam, budaya. Tapi, libatkan dulu perguruan tinggi, LSM, civil society, pesan Mahfud. GBHN yang buat MPR, tapi perlu disepakati DPR pula yang mengawasi. Ke MPR cuma laporan saja tiap 5 tahun seperti yang dilakukan sekarang. Menurut pengamat Bivitri,
kesepakatan elit politik, ketua parpol sekarang atau kepentingan rakyat yang mestinya mengunci presiden berikutnya untuk 25 tahun ke depan ?

Jangan tergesa-gesa membuka kotak pandora yang bisa merusak tatanan yang sudah lebih baik dari sebelumnya gara-gara ngebet menggolkan GBHN yang belum pasti efektivitasnya dibanding UU ala GBHN yang cuma kurang dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Sudah banyak duit rakyat yang dihamburkan untuk pansus, panja terkait amandemen ( nafsu berubah-ubah tiap parpol berkuasa ), sedangkan integritas dan produktivitas parlemen masih mengecewakan.

CUKUP 5 KURSI PIMPINAN MPR

UU no.2 tahun 2018 tentang MD3 menetapkan 5 kursi pimpinan MPR ( 1 ketua, 4 wakil ketua ). Konyolnya, PAN usul 10 kursi pimpinan dengan dalih merepresentasi seluruh elemen rakyat ( 1 DPD, 9 parpol parlemen ). Weleuh..

Jelas kita menolak usul pekat nafsu kekuasaan ini. MPR hanya bersidang 5 tahun sekali ( melantik presiden wapres terpilih ). Tugas lainnya yang insidental adalah impeachment ( pemakzulan ) jika presiden melakukan 5 kesalahan fatal, dan memilih pengganti jika ada kekosongan posisi RI-1, RI-2 karena berhalangan tetap, wafat, dll. Tugas menguatkan 4 pilar ( Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI ) tak sampai sidang paripurna, karena itu bisa dilakukan tiap anggota MPR, pokja, dan sejenisnya. So, tak relevan usulan 10 kursi, selain berebut fasilitas negara dan menguras uang rakyat.

Lagipula, pesta demokrasi kemarin untuk menyeleksi pemimpin negara/ pemerintahan ( eksekutif ) dan parpol parlemen ( legislatif ) yang mengawasi jalannya pemerintahan. Jika yang kalah ( kurang dipercaya rakyat karena buruk perilaku dan kinerja ) ikut memimpin ( merecoki dengan nafsu keblinger, hoax, fitnah, adu domba ) di pemerintahan ( kabinet, komisaris, direksi BUMN, dll ) dan Senayan ( 6-10 kursi pimpinan MPR ), lalu apa gunanya, kita begitu sengit berseteru di pemilu 2014-2019 ? ( yang buruk pun ternyata bisa bertengger di kursi pimpinan ). Kebayang sulitnya mengambil keputusan karena beda paradigma dan attitude ( padahal sudah memboroskan uang rakyat ). Karena MPR adalah majelis milik rakyat ( dibiayai, mewakili ), bukan elit parpol ( 10 fraksi ) maka suara rakyat yang semestinya lebih didengar.

Kita kawal kursi pimpinan MPR sesuai UU MD3 tahun 2018 yang sudah mereka buat dan mestinya mereka praktekkan 1 Oktober 2019 ini. Kita kawal amandemen UUD 1945 sebatas GBHN 25 tahun ( perubahan dunia begitu cepat, jangan sampai mengunci inovasi presiden, dan mempreteli kewenangannya/ melemahkan sistem presidensial ) agar terjadi kesinambungan pembangunan dan konsistensi tata ruang, tata kelola dari pusat sampai daerah ( tak boleh ada ‘raja-raja’ kecil yang melanggar regulasi di atasnya seenak udel, menghambat investasi, menguras tambang, menggunduli hutan demi membayar hutang pilkada, berlindung di balik UU Otda ). Agar presiden dan kepda tetap dipilih langsung oleh rakyat ( bukan parlemen ). Karena presiden dipilih rakyat ( mandat langsung dari rakyat, bukan mandataris MPR lagi ) maka Daulat Rakyat tetap yang tertinggi. Presiden cukup diawasi rakyat dan wakilnya di DPR RI. Ingat, cuma GBHN ( termasuk menghapus amandemen terdahulu yang merugikan kepentingan nasional Indonesia ), ya… atau NO AMANDEMEN.

BUMN SAPI PERAH ?

Diberitakan, AA, direktur keuangan AP 1, SB dirut PLN, WK dirut KS diciduk KPK. Fenomena apa ini ?

Ikan sehat masuk kolam kotor jadi ikan sakit ? KPK sudah usul pada menteri Rini agar ada orang KPK ( dengan biaya KPK ) ditempatkan di jajaran direksi ( mengikuti rapat ) untuk melindungi ‘ikan sehat’ ( profesional bersih ) dari ‘kolam kotor’ ( tatanan lama yang masih korup ). KPK sedang mengulik detail pengawasannya.

Di “Opsi-Avi” ( MetroTV, 12/8/2019 ), wakil Ombudsman menyoroti soal rangkap jabatan di BUMN yang tak sesuai UU Pelayanan Publik ( dianggap tak etis, di saat orang begitu sulit mendapat satu posisi pekerjaan pada saat ini, kok, di BUMN pejabat bisa dapat 2 posisi dan menikmati gaji dobel dari negara hingga miliaran ? ). AMN yang staf ahli presiden juga komisaris AP 1 hadir di acara MetroTV ini. Sekitar 200 orang rangkap jabatan dari sekitar 500 posisi di 400 BUMN kita. Ombudsnan sudah minta presiden, menkeu, menteri BUMN agar memperhatikan hal ini, sayang belum tuntas tindak lanjutnya ( agar tak ada rangkap jabatan tak etis ini ) sehingga terjadi KKN untuk posisi di anak perusahaan BUMN atau konflik kepentingan untuk meloloskan proyek di tangani perusahaan kerabat sendiri.

Di permen 2 tahun 2015 tak ada kata “profesional” dalam persyaratan ( untuk sumber lain ) untuk mengisi posisi komisaris ( pengawas/ wakil principle ) dan direksi ( top manajemen ) sehingga relawan, timses atau orang yang tak kompeten/ profesional ( tak tahu core bussines, back up plan, tak pengalaman di bisnis relevan ) bisa duduk di jajaran komisaris dan direksi. Akibatnya, banyak BUMN yang merugi ( bahkan hutang triliun ) dan terancam gulung tikar ( presiden di Visi Indonesia akan membubarkan ).

Diakui seorang narsum, bahwa di grup PLN etos bersih sudah giat dilaksanakan juga seleksi ketat dalam rekrutmen pegawai sehingga kualitas SDM cukup meningkat di era Rini ( PLN dapat nilai tertinggi dalam penyerahan laporan LKHPN ke KPK dan satu-satunya lembaga di UU yang diminta membayar kompensasi jika gagal melayani publik seperti listrik padam kemarin, kata wakil YLKI ). Namun, sayang itu hanya sampai tingkat pegawai. Tak ada pegawai karir yang bisa jadi direksi. Parahnya, direksi dari eksternal tak komunikatif dengan pegawai PLN yang terlatih tsb karena gengsi, kurang ilmu dan tak punya rasa memiliki. Sehingga terjadilah 4 dirut PLN bermasalah hukum.

( Di China, calon komisaris dan calon direksi di seleksi ketat dan di-training khusus sebelum masuk BUMN. Di Indonesia, seleksi karyawan BUMN juga ketat berlapis. Tapi justru di tingkat direksi dan komisaris tak seketat itu sehingga sogok menyogok, kongkalingkong antara anggota DPR, BUMN, swasta, eksekutif memalukan itu terjadi ( BUMN masih jadi ‘sapi perah’ politisi dan kroni ).

Kebijakan direksi BUMN diawasi komisaris. Operasional BUMN diawasi SPI/ Sistem Pengawasan Internal. Kementerian BUMN diawasi DPR RI. Sayang, hasil pengawasan/ rekomendasi 3 pengawas yang ditandatangani bersama itu kerap tak ditindaklanjuti ).

Ya, perjuangan masih panjang, saudaraku…

DIRGAHAYU RI KE-74. MERDEKA !

**********

CULTURE LOVE : Parenting Paper Drawing

“Caper Butuh Curhat” – by Vitrisa ( topi khas Kaltara, rok motif Kalbar)

************

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI
( Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H )

… konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai
dan prinsip dasar tertentu …

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara negara yang menganggap penting adanya suatu“ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.

Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

… sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis. Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme- kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat,
maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan
sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki
hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan
lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order”.
Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement.

Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak
abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga
konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi
kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state).

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi
yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat kedua
dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions
and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.

Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:

1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan
dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

4 KALI AMANDEMEN UUD 1945

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.

Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan,
maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945
mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (consensus) pertama.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan ersentuhan dengan nilai-
nilai dan perkembangan masyarakat.

Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi ( padahal mestinya bagian/ menjiwai konstitusi )

Berdasarkan teori Nawiaky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia ( hirarki ) :
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

( peraturan daerah tak boleh melanggar aturan di atasnya )

*****

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. ***)
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. *)
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)
Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus. ****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.**)
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang -undang. **)
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang.

BAB IXA**)

Pasal 25A ****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. **)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI
AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.****)

KETERANGAN :
*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****): Perubahan Keempat

Ekspor Sejuta Mobil. Indonesia Bukan Tempat Sampah. Target 2020 ?

leave a comment »

Truk lukis di Yogya Truck Festival. Truk sampah bisa menarik wisatawan, seperti di Amerika. Tak cuma Bandros. Pukis, donat, bahkan pizza pun bisa diberikan turis yang terpesona pada supir truk, dengan sukacita. Mau coba rezeki tambahan ini ? ( foto : republika )

EKSPOR MOBIL, ATAU TRUK ?

Target ekspor sejuta mobil tahun 2025. Mungkinkah, tanya host Kania ? ( Economic Challenges, MetroTV, 24/7/2019. Sejak dapat penghargaan dari KPI di acara ramadhan kemarin, acara ini pindah jam tayang ke waktu utama, Rabu, jam 8 malam, bersaing dengan Mata Najwa di Trans7. Pilihan sulit buat pemirsa yang tak punya TV yang bisa merekam atau pun akses internet/ playback ). Mungkin, jawab kedua narsum ( menteri perindustrian Airlangga, ketua Gaikindo ).

Tahun ini Indonesia sudah mengekspor 300.000 unit mobil ke 80 negara ( demand dalam negeri 1,1 juta unit ). Kita sudah punya industri baja, aluminium, karet, kaca, plastik yang diperlukan untuk membuat mobil. Ahli otomotif dan pekerja trampil di Kerawang, Bekasi, Jakarta juga banyak. Nanti, pelabuhan Patimban, Subang yang akan mengirim produksi mobil kita ke mancanegara.

Para produsen mobil perlu dukungan pemerintah dalam hal penurunan pajak atau insentif fiskal ( kendaraan listrik ramah lingkungan ) agar harga mobil lebih terjangkau konsumen ( mobil SUV Xpand** produksi Mitsubis**, Jepang, dibandrol Rp 1,2 miliar per biji dengan teknologi hybrid : mobil di-charge 4 jam di rumah untuk menempuh jarak sekitar 80 km. Jika batere mobil habis, otomatis mesin bensin yang berputar dan melajukan mobil seraya mengisi batere mobil ).

Rencananya, jika harga mobil lebih terjangkau, maka konsumen akan bejibun membeli dan memikat investor ( kemarin Hyund**, Korsel, sepakat investasi ) untuk menanamkan modalnya di sini/ membangun pabrik mobil, syukur-syukur produksinya diminati pasar ekspor ( merk, model banyak pilihan, teknologi terbaru, hybrid atau full listrik. Di pameran BSD itu sudah ada mobil yang digerakkan dengan perintah suara. Buka pintu, buka kaca jendela tinggal ngomong. Ke depan, autodriver : mobil nyetir sendiri dengan kecerdasan buatan, kita tinggal naruh pantat lalu cuci mata/ citysight atau tiduran, tahu-tahu sudah sampai tujuan ).

Thailand dan Vietnam sudah lebih dulu bisa ekspor sejuta mobil karena produksi merk dan model mobilnya sudah bervariasi kayak supermarket. Banyak pilihan. Gaikindo minta pemerintah menegosiasikan lebih banyak merk dan model mobil yang bisa diproduksi di dalam negeri ( 90% kandungan lokal ) pada pabrikan otomatif luar negeri ternama.

Saya jadi ingat pesan Rhenald Kasali tempo hari agar truk atau kendaraan industri yang belum bisa dipenuhi produsen dalam negeri saja yang dibuat ( kita kan mau bersahabat dengan bencana di negeri cincin api ini, bekali tiap BPBD dengan excavator, bekali Basarnas dengan helikopter tiap pulau besar, agar lebih cepat mengevakuasi korban terdampak bencana ). Jika sedan luar yang dituruti, meski pendapatpajak lebih tinggi, jalanan bakal makin macet. Meski pakai sedan listrik, waktu antri, stres dan tenaga pengendara tetap terbuang karena panjang jalan tak bertambah signifikan. Program LRT, MRT yang lebih hemat energi juga takkan berjalan ( padahal sudah digelontorkan modal Rp 1 triliun per km, pinjaman 30 tahun dari Jepang yang harus kita cicil di tahun ke-11 ) karena warga akan lebih tergiur naik mobil pribadi yang canggih dan terjangkau tsb. Betul ? Berpikirlah holistik.

Produsen mobil bisa fokus ke sepeda motor listrik ojol ( feeder MRT ), bis, truk dan kendaraan proyek ( setum/ loader/ stoom walls, buldozer, excavator/ backhoe, traktor, mobil crane, pemadam kebakaran, dsb ) yang lebih kita butuhkan sebagai calon raksasa industri ke-4 dunia ( cieee.. ). Silakan merk dan modelnya dibuat bervariasi dari tipe kendaraan berat/ niaga. Warga jangan diiming-imingi lagi dengan kendaraan pribadi ya ( konsisten dong )

Saatnya kita ramah lingkungan, hemat energi dan produsen inovasi. Bukan konsumen inovasi yang dibanjiri produk asing akibat perjanjian pasar bebas, dan masih seret investasi sampai sulit ekspor di era Perang Dagang ini.

Menteri Kabinet Kerja jilid 2 mestinya yang responsif, cepat dan tepat bertindak mengeksekusi visi misi Jokowi, kuat leadership/ manajerial, bersih serta pemberani. Syukur-syukur profesional muda sekaliber Erick, karena Thohir sendiri memilih lebih banyak waktu bersama anak/ keluarga sembari pengusaha. Tapi tetap semangat nyiapin Olimpiade Indonesia 2032 kan, Bang ? ( Australia nawarin duet tuan rumah )

PAMERAN MOBIL Ala PENYELUNDUP. Modus..

Penyelundup mobil mewah mendatangkan mobil berharga puluhan miliar rupiah dan mengelabui pajak barang mewah ( setelah tertutup pintu melalui kedutaan ) kini dilakukan atas nama pameran mobil dengan modus kian canggih ( Tempo, 17/6/2019 ). Semoga tak ada di pameran yang dikunjungi host EC kemarin ya..

JALUR MRT BERSOLEK. Mobil pribadi bye bye…

Pengoperasian moda raya terpadu (MRT) di Jakarta membuat pusat belanja di sepanjang jalurnya bersolek ( Tempo, 2019 ). Satu-satunya mal yang memiliki akses langsung ke MRT, Blok M Plaza, direnovasi untuk menarik minat penyewa gerai dan pengunjung. Begitu pula Poins Square di Lebak Bulus merenovasi mal jadi lebih modern, plus membangun jembatan penghubung dengan stasiun MRT. Transportasi massal adalah masa depan kita. Kurangi produksi dan penggunaan mobil pribadi ya..

PRODUSEN SAMPAH PLASTIK TERBANYAK KEDUA DI DUNIA adalah…

Indonesia membuang lebih 187 juta ton sampah plastik, kedua terbanyak setelah China. Hanya 7% yang didaur ulang dari rata2 dunia 9%. Jika terus begini, sampah plastik yang baru terurai 100-100.000 tahun ( botol plastik 500.000 tahun ) akan lebih banyak dari jumlah ikan di laut.

Pengurangan kantong plastik ( di-charge Rp 200 per kantong di supermarket ) tahun 2016 bisa mengurangi sampah plastik hingga 55% ( tapi itu masih kurang, karena masih ada 38% yang membunuh paus sperma ) . Kita perlu mengurangi penggunaan sampah plastik dari sejak di hulu/ rumah tangga/ RT/RW/ Kelurahan ) dengan ( gerakan/ komunitas ) diet kantong plastik ( Prime Time News, MetroTV, 5/1/2019 ).

PERMEN KLHK NO KRESEK. Sudah, belum ?

Uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis ( di-charge Rp 200 ) pada 21/2/2016 sd 31/5/2016 di 23 kota oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) berhasil mengurangi 55% kantong plastik dalam skala nasional. Sebagian masyarakat mulai beralih tas belanja pakai ulang. Pemkot Banjarmasin bahkan berani melarang kantong plastik di ritel modern sejak 1/6/2016, tulis Tiza ( penggagas petisi permen KLHK )

Pada tahap kedua, KLHK kembali menerapkan kebijakan kantong plastik pada usaha ritel skala nasional ( anggota APRINDO ) selama Juni – September 2016, namun mengalami penurunan 13,8% karena dipengaruhi keputusan DPP yang membebaskan usaha ritel ( menghentikan uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis ). Akibatnya, jumlah penggunaan kantong plastik kembali meningkat. Selama ujicoba, KLHK menyusun aturan khusus pengurangan kantong plastik dalam bentuk Peraturan Menteri ( rencana terbit Juni 2016 ). Apa kabarnya sekarang ?

Jika permen tak kunjung terbit. maka kantong plastik/ kresek akan terus didapat masyarakat secara gratis dan timbunan sampahnya makin menggunung. Ritel modern banyak yang nunggu permen ini, juga konsumen ( dari survei, 92% warga/ responden sadar jika plastik berdampak buruk bagi lingkungan dan 67% setuju membawa tas belanja sendiri. Saya bawa tas kain berisi kresek bekas, misting, sendok dan botol minum dari rumah ) sebagai komitmen Indonesia Bersih Sampah 2020. How about you ?

INDONESIA BUKAN TEMPAT SAMPAH ?

Ada 43 negara yang buang sampah ke Indonesia ( petisi change.org ), seperti AS, Australia, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Korsel, terutama ke Jatim. Wah, padahal Menteri Susi sudah susah payah melarang warga buang sampah, terutama plastik, ke laut. Gimana kalau yang buang sampah itu orang asing ?

Dalam perjanjian ekspor sampah sebenarnya cuma koran atau kertas bekas yang dikirim. Tapi faktanya, mereka diam-diam menyisipkan sampah plastik dan sampah domestik ( 40% dari total sampah yang dikirim ) dalam tumpukan kertas bekas tsb.

Setelah brand audit ditemukan kemasan deterjen, sabun, shampo, makanan, popok bekas, bekas pembalut, botol minuman, dsb. Sampah domestik yang tak terolah industri kertas, apa kemudian bisa didaur komunitas seluruhnya, atau sebagian dibuang ke sungai dan laut yang bisa mencemari air dan udara kita ? Gelap.

Data BPS ( tahun 2018 ) menunjukkan peningkatan impor kertas bekas tercampur sampah plastik sebesar 283.152 ton ( tertinggi selama 10 tahun terakhir. Tahun 2013 impor sampah plastik Indonesia sekitar 124.433 ton ) setelah China, yang dulu negara tujuan ekspor sampah, sudah tak impor sejak tahun 2018. Menurut UU Pengelolaan Sampah, mengirim sampah domestik ke Indonesia adalah tindakan terlarang. Penggagas petisi #IndonesiaNotRecycleBin meminta presiden segera menghentikan sepenuhnya kegiatan impor sampah plastik.

LIMBAH BERBAHAYA DI MARKAS TENTARA ?

Delapan markas tentara di Jatim ( diduga ) menjadi tempat penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun banyak perusahaan di sekitarnya sehingga mencederai penduduk serta mematikan tanaman di persawahan. Penimbunan limbah itu diduga melibatkan oknum tentara, calo limbah, perusahaan pengangkut, juga pejabat DLHK setempat ( Tempo, 18/2/2019 )

PELET PENCEMAR TOBA. PLASTIK PEMBUNUH PAUS.

Danau Toba tercemar polutan organik dari pelet keramba jaring apung. Selain berbau menusuk hidung, polusi itu membuat air danau menjadi keruh dan tak layak minum meski sudah dimasak. Anak-anak terserang gatal selepas mandi di sana. Kasus ini menyeret nama perusahaan besar yang telah dua dasawarsa beroperasi di Desa Sirungkungon, Kabupaten Toba Samosir, Sumut ( Tempo, Juni 2019 ). Apa kabar pariwisata ?

Matinya paus sperma ( isi perut dipenuhi sampah plastik ) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, tahun 2018, membuka mata banyak orang akan bahaya sampah plastik. Sampah plastik mengancam laut Jakarta. 13 kapal pengangkut sampah yang dikerahkan belum cukup bersihkan laut Jakarta ( 25/11/2018). Demi cegah sampah, Menteri KKP Susi sampai ogah pakai sendok plastik dan menerapkan denda Rp 500.000. bagi mereka yang membawa botol plastik di KKP
Problem sampah plastik Indonesia, terutama sedotan. Bagaimana negara lain menyiasatinya ?

SEDOTAN RUMPUT LAUT YANG BISA DIMAKAN. Sendok dari beras..

Di galaksi Bimasakti, bertaburan 100-400 miliar bintang. Di lautan, bertebaran 51 triliun mikron plastik ( serpihan plastik sebesar plankton yang termakan ikan dan bisa termakan manusia dan menyebabkan penyakit kanker ). Lebih 80 spesies laut telah punah ( Spotlite, Trans7, 17/7/2019 )

Di luar negeri, sudah diproduksi sedotan dari bahan rumput laut sebagai pengganti plastik, yang bisa dimakan manusia dan bisa terurai dalam 5 hari jika di buang ke alam. Di dalam kemasan, sedotan ini bisa tahan 2 tahun. Di India, sendok bebek dari bahan beras juga bisa dimakan dan tahan 3 tahun dalam kemasan sebelum dimakan. Tinggal botol, piring, gelas dan kantong pengganti plastik yang bisa dimakan yang belum dibuat. Indonesia mau bikin ? ( banting setir dari produsen sampah pembunuh paus menjadi pemberi makanan bagi paus cs yang ramah lingkungan ).

TRUK SAMPAH DILUKIS MEMIKAT WISATAWAN.

Truk sampah dilukis gedung Capitol, dll, di Amerika sehingga disukai warga yang dilintasinya ( beda dengan truk sampah di Indonesia yang umumnya bau, tak sedap dipandang, bahkan diprotes kedatangannya oleh warga sekitar TPA ). Tiap 2 tahun sekali truk cantik itu perlu dilapis lukisan lagi karena mulai kotor dan memudar diterpa perubahan cuaca. Supir truk senyum-senyum ditawari kudapan oleh warga dan turis yang menyukai truk sampahnya yang modis ( Dunia Kita, VOA, MetroTV, 2018 )

Apa Indonesia bisa begitu ? Truk sampah dilukis Gedung Sate atau Istana Bogor yang keren agar program Kangpisman ( pilah sampah : kurangi, pisahkan, manfaatkan ) makin semangat dijalani warga Bandung, Jabar, juga sekaligus menarik banyak wisatawan.

***

Semoga masalah lingkungan yang kurang dieksplor saat Debat Capres 2019 kemarin masih mendapat perhatian serius presiden beserta para punggawanya di periode kedua ( bencana alam tak bisa ditunda, apalagi jika kita tak siap dengan mitigasinya ). Kita jaga alam, alam pun jaga kita.. ( cakep )

************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Dampingi Anak Maknai Peristiwa”- by Vitrisa ( Iket Sunda, batik Mega Mendung – Jabar )

Visi Indonesia 2019-2024. Ayat & Hadis Membantah Teroris, Baru Pancasila…

leave a comment »

Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung ( cikal bakal berdirinya Gerakan Non Blok tahun 1960 ), ide-ide independensi dan perjuangan melawan neokolonialisme didiseminasi ( Dina YS ). Bung Karno berpidato, “Saya harap anda tidak memikirkan kolonialisme dalam bentuk klasik sebagaimana yang diketahui baik oleh kami bangsa Indonesia, maupun oleh saudara-saudara kami dari berbagai bagian Asia dan Afrika. Kolonialisme juga memiliki penampilan yang modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan juga kontrol fisik yang dilakukan sekelompok kecil orang asing dalam sebuah bangsa. Kolonialisme adalah musuh yang sangat pintar dan ambisius, dan dia muncul dalam berbagai kedok. Kolonialisme tidak menyerahkan (bangsa) jarahannya dengan begitu saja. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini” ( drawing ‘Soekarno Anti Penjajahan’ by Vitrisa ).

Hari ini kita masih berupaya keras membebaskan diri dari ‘penjajahan’ dalam bentuk termutakhir ( perbudakan USD, propaganda media mainstream dunia terafiliasi zionis yang diamini media lokal, medsos dalam kendali Neokon, intimidasi massa pro-ISIS, Al-Qaeda, HT, IM bentukan AS-Israel ) agar bisa membantu menghentikan penjajahan primitif di Palestina, satu-satunya negara yang belum merdeka sejak KAA tahun 1955 di Kota Bandung.

Menyedihkan. Terlebih di Pemilu 17 April 2019 lalu, suara sebagian besar ( 60% 》warga Bandung dan Jawa Barat malah diberikan pada paslon yang mengandalkan suara ormas radikal ( FPI/ HRS/212, PKS/ IM, ex-HTI, gerombolan takfiri beraliran Wahabi/ Salafi ) untuk meraih ambisi berkuasa dengan tuduhan curang TSM dan fitnah SARA terhadap capres petahana. Bersyukur, Allah masih melindungi sehingga Jokowi tetap menang. Alhamdulillah.

( di “Mata Najwa”-Trans7, 17/7/2019, RG masih menuduh ‘merancang kecurangan’ dan memplintir soal investasi di Nawacita. Terlihat elit Grd AnD yang didudukkan di antara elit PDIP/ Adrian dan PPP/ Asrul, di akhir acara lebih merapat ke RG dan merangkulnya. Ini seperti host ILC yang cenderung memberi panggung pada elit Grd setelah jagoannya kalah di pilpres 2014. Tak mudah pindah ke lain hati. Tak mudah membersihkan ‘cache’ kebohongan yang mengerak di otak reptil yang seolah/ dianggap kebenaran selama bertahun-tahun. Saya pikir penempatan AnR di tengah itu tes Najwa terhadap soliditas/ chemistry jika Grd sampai menyeberang ke koalisi petahana. Hmm.. terprediksi runyam ).

Ada yang lebih mendasar dari itu ( menyamakan persepsi agar bisa gas pol, energi-waktu gak habis untuk bertengkar siapa paling bener ). Cara berpikir. Dina YS menyebut premis mayor, premis minor dan kesimpulan logis ( bukan falasi/ kesalahan logika ) atas sebuah fakta/ peristiwa. Quraish Shihab bertausyiah, kita perlu berprasangka baik ketika membaca dan memahami tafsir Qur’an dengan benar. Tidak tekstual ( tapi lihat konteks dan metodologi ) dan tidak berprasangka buruk ( tapi trust/ niat baik mencari kebenaran, bukan pembenaran ego ‘paling benar’ seperti RG. Apa dia Evangelis/ takfiri-nya Krist**, atau bahkan atheis ? Jika dia bilang ‘kitab suci itu fiksi’ dengan definisi dia. Apa mau kita cap ‘RG itu bajingan, koruptor atau whatever terkutuk lainnya’ dengan definisi kita secara masif di ruang publik ? ). Nah, takkan ketemu jika 2 cara pikir bertolak belakang itu disatukan. Habis waktu untuk silat lidah tak berkesudahan. Sementara negara lain terus melesat. Kompetisi global kian ketat. Kita tak mau tertinggal.

Mendiang Syekh Al Buthy pernah bilang,“Wahai umat, jangan sekali-kali membuka pintu kemudian kalian memasuki sebuah lorong yang tidak kalian ketahui kemana akhirnya; jangan pernah membuka pintu menuju kehancuran; dimana satu langkah kalian ayunkan akan diikuti oleh langkah lain yang makin membuat kalian terpuruk.”

Syekh Al Buthy sebelum beliau gugur syahid (dibom ‘jihadis’, tak lama setelah YQ, ‘ulama’ IM, memberikan fatwa di Aljazeera, bahwa wajib membunuh siapa saja yang bekerja sama dengan pemerintah Suriah). Hal yang disesali Suriah kini adalah membebaskan radikalis dari penjara dan meminta polisi tak bertindak tegas ketika kerusuhan di Hama untuk mengambil hati minoritas/ IM di sana sehingga Suriah tercekam perang 8 tahun dan sampai saat ini masih terbebani puluhan ribu ‘jihadis’/ teroris dari seluruh dunia di Idlib setelah ISIS ditaklukkan pasukan pemerintah Suriah dan negara asal ‘jihadis’ menolak kepulangan mereka. Orang pintar segera bertindak ketika pintu fitnah terbuka. Orang bodoh ( FH, FZ, AR, RG, AD dan sejenisnya ) baru menyadari setelah semuanya hancur berantakan. Tindak tegas perusuh dan pemfitnah/ perusak negara, ya pak polisi..

**

Para inisiator Arab Spring ( “demokratisasi’ menyudahi pemimpin yang mbalelo ) ‘berguru’ pada konsultan yang sama. Googling saja nama NED atau Srdja Popovic ( proxy dari kekuatan adidaya ekonomi dunia ). Mereka memanfaatkan cara pikir tekstual dan prasangka buruk sebagian netizen dan banyak ekstrimis agama untuk menggolkan Israel Raya. Puluhan ribu konten radikal dan video pembunuhan sadis karya antek zionis di seluruh dunia dipaparkan tiap jamnya ke medsos dan WAG sampai otak netizen dan sekitarnya terpengaruh, tersakiti kezhaliman/ ketidakadilan dan meluapkan kemarahan kepada siapa saja yang sedang ditarget AS-Israel karena dianggap menghalangi mereka menggasak minyak/ sumber alam melimpah suatu negara. Pion elit diberi uang, senjata, diimingi kekuasaan. Pion akar rumput dibodohi pion elit bahwa mereka sedang membela ‘Sunni yang ditindas Syiah, China, Komunis atau Curang TSM’. Pion di piramida terbawah ini diminta berkorban ‘donasi ke Suriah atau Palestina’ yang prosentasi terbesarnya masuk kantong ‘ustaz/ zah’ penggalang dana atau ‘jihadis’/ pemberontak Suriah yang didukungnya. Tak jarang juga diminta berkorban nyawa dalam bom bunuh diri agar negara kaya SDA yang diincar terus gaduh bertikai ( kerap AS bermain 2 kaki untuk mengadu domba ). Lalu setelah lemah/ hancur, imperialis modern itu berlagak pahlawan menawarkan bantuan hutang ( IMF, WB, ADB ) yang menjerat dan memperbudaknya dengan predikat negara gagal.

Dalam konteks ini ( pemimpin dan visinya untuk keberhasilan negara ) pidato presiden terpilih, Joko Widodo, bertajuk “Visi Indonesia” pada Minggu (14/7/2019) di SICC, Sentul, Jawa Barat, ( Kang Emil dan Addie MS juga hadir ) menjadi penting dan menggelegar.

Jokowi menyebut 5 tahapan besar yang akan dilakukannya bersama Kyai Ma’ruf untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia, yaitu :
1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur ( disambung ke sentra produksi rakyat/ UMKM )
2. Pembangunan SDM ( sejak ibu hamil, janin sehat dalam kandungan, kematian bayi ibu berkurang, no more stunting, kurikulum ramping link & match dengan kebutuhan industri 4.0, pendidikan vokasi, kartu pra-kerja dengan tunjangan selama setahun, guru dan ASN berkualitas merata tersebar di seluruh Indonesia )
3. Pangkas yang menghambat investasi ( akan dicek, dikontrol; dikejar, dihajar ASN dan kepda yang menghambat investasi. Proses perizinan di negara kompetitor yang 2-3 jam kelar, di daerah Indonesia bisa berbulan dan bertahun. Korsel yang merdeka tahun 1950 dan kini di urutan ke-8 G-20 bermodalkan 3 hal : Visi kuat pemimpinnya, ketekunan bangsanya, kelancaran investasinya. Pendapatan perkapitanya 15.000 USD per tahun. Indonesia baru 4.000 USD per tahun. Di “Economic Challenges”, MetroTV, 17/7/2019, para narsum meminta pemerintah jemput bola meringkas dan mengurus perizinan yang diperlukan investor/ pengusaha. Investor tinggal datang bawa duit dan skill untuk buka pabrik/ lapangan kerja di Indonesia. Ada unit khusus dari sini yang mondar-mandir membereskan perizinannya dalam 1-3 jam. Bisa ? )
4. Reformasi birokrasi ( revolusi mental, etos kerja 4.0/ cepat, efesien, berkualitas. Bubarkan yang lamban dan tumpang tindih. Reward yang inovatif, produktif, berprestasi )
5. Penggunaan APBN tepat sasaran ( tiap rupiah berdampak pada kesejahteraan rakyat. Yang boros dan tak bertanggung jawab good bye. Presiden tanpa beban/ tak nyapres lagi, siap tak populer demi Indonesia Raya. Sikat ! )

WNI Ex-ISIS DIPULANGKAN, ATAU DI PENJARA ?

Di penjara ISIS ( Tempo, 17/6/2019 ), ada ratusan warga Indonesia ( meski mereka sudah berbaiat ISIS dan membakar paspornya ) yang menjadi pengungsi atau tahanan pemerintah Suriah, tak bisa pulang. Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan sejumlah langkah memulangkan mereka karena urusan terorisme ( sudah 17 orang yang pulang. Mereka sebaiknya dihukum jika sampai membunuh/ melukai orang di Suriah, lalu dideradikalisasi di kamp BNPT di Sentul, selanjutnya dimanusiakan/ dibekali lifeskills agar mandiri sebelum kembali ke masyarakat. Seharusnya semua yang ke Suriah/ ISIS dideradikalisasi. Tidak hanya si ayah. Ibu dan anak juga dideradikalisasi agar tak ikut ngebom seperti di Sibolga tempo hari ).

Korban cuci otak ISIS di Suriah maupun simpatisan ISIS di Indonesia, saran Dina YS, dideradikalisasi dengan cara membantah ayat Qur’an dan Hadis yang dijadikan justifikasi para intoleran, radikalis, teroris untuk menumpahkan darah orang yang mereka cap kafir selama ini. Usul saya, ulama NU, Muhammadiyah atau pakar Qur’an dan Hadis ( Quraish Shihab, Ma’ruf Amin, Din Syamsudin, ketua MUI, ketua PBNU Said Aqil, ketum PP Muhammadiyah KH. Haedar Nashir, atau yang sekaliber mereka yang nasionalis/ wasatiyah ) bisa adu dalil agama dengan pendakwah/ takfiri di ruang publik atau meluruskan pemahaman mereka tentang Islam yang benar sehingga diikuti di akar rumput ( patronase masih menjadi adat warga sini. Revolusi di Mesir yang menaikkan Mursi/ IM ke tampuk presiden berakhir kandas karena kurangnya patronase dan visi pemimpin di sana. IM sebelumnya terkesan moderat dan sukses dalam aktivitas sosial keagamaan. Namun setelah berkuasa, watak aslinya terlihat : anti kritik, mengkafirkan kelompok lain/ melenyapkan dan menghancurkan terowongan penyambung hidup warga Palestina di perbatasan Raffah. Kamuflase ala si bunglon makar ini juga perlu diwaspadai di tanah air. IM kini dicap sebagai ormas terlarang di Mesir dan Saudi. Ada semacam gangguan jiwa/ takfiri yang terakumulasi ketika mereka berkumpul/ bergerombol sebagai massa penekan. Mereka merasa berkuasa dengan jumlah yang berhasil mereka himpun itu lalu menuntut/ bertindak semaunya. Ingat klaim pongah ‘jutaan’ massa 212 di Monas ? Klaim puluhan ribu massa ex-HTI di GBK ? So, jangan beri mereka panggung atau ruang bergerombol lagi. Juga RG dan sejenisnya. Lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Lihat bagaimana RG dan A merayu host ? Panggung itu awal kegilaan mereka, sekaligus awal kehancuran aparat yang kita minta mengamankan NKRI ). Revolusi Mesir itu berakhir gagal, kembali ke tangan militer Mesir cabang AS ( donasi 1,5 miliar USD per tahun ).

CLOSING

Polisi ( diberitakan Tempo ) menangkap PW pada akhir Juni lalu ( amir/ pemimpin JI, organisasi teroris yang dibubarkan pengadilan pada 2007. Neo-JI di bawah PW ini membentuk organisasi agak berbeda, namun aturan dasarnya masih sama ( takfiri ). Mereka mengelola kebun sawit yang belum terendus polisi. KPK juga menemukan banyak tambang dan perkebunan sawit tanpa izin. Wah, bom waktu lagi..

Para ulama wasatiyah, apa bisa mematahkan dalil Qur’an dan Hadis yang teroris salahgunakan, lalu mengajari mereka budi pekerti Pancasila, sebelum sel bom-bom itu meletus bersahutan ? Apa Cak Imin yang ngincar kursi MPR punya kapabilitas untuk menghentikan paparan radikalisme ini, agar Visi Indonesia presiden ketujuh kita ini bisa terwujud tanpa difitnah dan dinafikan ? Para radikal itu tak sadar sedang merintis kehancuran negerinya ( juga mulut-mulut gaduh sok akademis itu ). Yang pintar sungguhan harus segera menghentikan ketika pintu fitnah itu dipaksa dibuka ( gerombolan pencari gara-gara/ pengusung khilafah ). UU ITE pasal 23 yang direvisi tahun 2016 berguna untuk itu. Pertahankan ya..

( kasus vlogger menu maskapai G yang dilaporkan serikat pekerja ke polisi bisa berdamai dengan berempati pada kesulitan bisnis penerbangan saat ini. GIA bisa membuat akun pengaduan konsumen sehingga lebih gesit memperbaiki layanannya. Syukur-syukur vlogger tsb bisa memposting perdamaian ini dan memberitahu akun pengaduan GIA ke konsumen lainnya/ netizen/ viewer. Polisi tak selalu memproses delik aduan sampai ke meja hijau. Filter UU ITE ini ada di tangan polisi yang promoter ( profesional, modern, terpercaya ). Trust publik ke-3, setelah KPK dan TNI dari seluruh lembaga negara yang di survei. Sedang kasus hoax RS yang masih minta banding karena belum terima/ paham benih keonaran, jaksa bisa melayani dengan tuntutan 4 tahun itu. Biar nyaho artinya bohong bagi figur publik. MA memutuskan menolak gugatan ‘curang TSM’ kubu ex-02 ). Demikian.

==========

GREAT PERSON :

Sebuah nama yang tertera di posting ini sudah banyak disebut orang di even nasional dan konser musik, dalam dan luar negeri. Di acara Visi Indonesia-Jokowi 2019, Opening Ceremony Asian Games 2018, kita masih ingat ( juga ilustrasi musik Star Wars yang menggelegar itu bisa dimainkannya dengan keren )

Bersama Twilite Orchestra yang dibentuknya tahun 1991 bersama 2 rekan ( Oddie, Indra ), musisi kelahiran 1959 ini sudah menggelar konser bersama musisi dunia David Foster ( tahun 1992 ). Konduktor awet muda ini lalu melanglang buana ke Australia ( 1998 ), bersama Youk Tanzil dan Victorian Philharmonic Orchestra membuat album rekaman “Simfoni Negeriku” ( lagu-lagu nasional dan perjuangan Indonesia pertama kali diaransemen secara simfonik, direkam dalam format CD ).

Kembali bersama Twilite Orchestra ( tahun 2004 ) dia merilis album La Forza del Destino ( rekaman simfonik musik klasik Barat pertama di Indonesia dalam bentuk CD ). Langganan juri ini juga membuat album rekaman lagu-lagu daerah Indonesia yang digubah secara simfonik, bersama Garuda Indonesia berjudul “The Sounds of Indonesia”. Album ini mampu bertahan beberapa hari di urutan teratas di Top Album, iTunes ( sumber : Wikipedia ).

Jadi ingat rapper remaja Rich Brian yang diundang bersama keluarganya bertemu Jokowi di Istana kemarin setelah mengangkat nama Indonesia di iTunes juga ( konduktor di posting ini bahkan berfoto dengan hampir semua presiden kita. Maklum, dia menggebu banget kalau bicara soal Indonesia, seperti di pilpres 2019 kemarin. Pendukung petahana yang tak kalah gigih dengan anggota timses resmi, hehe.. )

Bersama Twilite Orchestra, cucu planolog kota Kebayoran Baru yang mewariskan bakat musiknya ini mengadakan konser tahunan untuk mahasiswa di Istora Senayan ( Musicademia, tahun 2000 – 2010 ). Dengan misi serupa, dia mendirikan Twilite Youth Orchestra ( tahun 2004 ), orkes remaja yang tampil di sekolah dan konser umum, setelah Twilite Chorus ( 1995 ). Nah, bersama Twilite Orchestra, Twilite Chorus, CIC Choir, dan beberapa solis, dia menggelar konsernya di Sydney Opera House ( 2009 ). Wow..

Dia memimpin 57 musisi Twilite Orchestra dan 40 penyanyi Twilite Chorus berkonser di Bratislava, Slowakia dan Berlin, Jerman atas prakarsa Kemenparekraf RI dan KBRI ( tahun 2012 ).

Bisa disimpulkan kini, Twilite Orchestra adalah sebuah pops orchestra atau orkestra simfoni yang memainkan musik klasik, juga musik film, drama musikal ( Opera Anoman ), musik pop, musik tradisional yang diaransemen secara simfonik. Serba bisa.

Pianis, konduktor orkestra ( ketajaman kupingnya sampai nun jauh di sana, puji Kevin di acara Q & A, MetroTV ), pencipta lagu/ komponis ( Mars dan Himne TNI, Garuda Indonesia, Pertamina ), penata musik/ arranger, produser musik ini juga telah mempopulerkan penyanyi top sekelas Vina Panduwinata, Utha Likumahuwa, Chrisye, Krisdayanti, dsb, dengan karya dan ilmu yang ditimbanya dari guru di Indonesia, Ohio, Los Angeles, dst. Tak pernah berhenti belajar, karena simfoni menjadi panggilan jiwa, misi dan kedamaian hati baginya. Membuat kita merinding mendengar karya-karya apiknya, juga melihat dedikasinya merawat cinta tanah air. Membuat kita tak lelah mencintai Indonesia. Makasih, ya..

Anda tahu musisi beristri Memes, yang memberinya Kevin dan Tristan yang juga musisi ? Yess, the great person of this post is.. Addie MS ( Addie Muljadi Sumaatmadja )

Bajingan di Podium GBK. Pembully AD di Pontianak. WNI di Equador 100% Nyoblos Pemilu. Indonesia, Siaapp ??

leave a comment »

Masih swing atau undecided voters ? Tonton Debat Capres ke-5 besok Sabtu. Teliti rekam jejak dan karakter paslon dari sumber kredibel ( terdaftar di Dewan Pers ) seperti MetroTV dan Trans7. Tanyakan pada diri, apa yang sudah kau lakukan untuk negara, sebelum tanya apa yang sudah dilakukan negara untukmu. Laksanakan kewajibanmu, baru menuntut hakmu. Nyoblos dulu, baru awasi pelaksanaan janji kampanye paslonmu.

IBU PERTIWI DIPERKOSA ? KORUPTOR DIBERI PENSIUN ??

Ini seri berikutnya capres 02 untuk mendulang suara setelah Indonesia bubar, punah, dan hankam rapuh. Di kubu PS sejauh ini berhimpun orang gagal, pemarah, pesimis, pecandu fitnah, hoax, radikal, menyusul koruptor. Apa sih yang mereka bisa ? Kerjanya cuma memaki pemilih 01 dan merusak legitimasi KPU ( terbaru hoax “server KPU sudah direkayasa untuk memenangkan capres tertentu”. Polisi sudah menangkap 2 buzzer. Salah satunya dokter. Kreator-nya via IG sedang diburu aparat. Semoga tertangkap sebelum pemilu 17/4/2019 dan diumumkan ke publik secara luas, cara kotor yang dilakukan aneka jenis pendukung 02 yang dijejali pesimisme oleh PS dan BPN sehingga pada panik dan kalap. Di video yang viral, terlihat relawan 02 sedang membahas hoax tsb di rumah ex- bupati Serang ( EMI, 8/4/2019 ). Pemirsa EMI meminta surveyor abal-abal dipidana mulai sekarang, agar tak terjadi pembelahan pemilih lebih parah lagi seperti pilpres 2014 karena rilis pesanan yang ngawur itu )

Di GBK, Minggu, 7/4/2019, PS yang bilang korupsi di negeri ini sudah stadium 4, ternyata akan mengampuni koruptor yang bertobat dan akan memberi sebagian uang rakyat yang dicurinya sebagai uang pensiun. Cara nyeleneh yang tak pernah dilakukan di muka bumi ini, termasuk negara yang berhasil memberantas korupsi, kata ICW. Korupsi dilakukan orang ( terlihat ) pintar, terlihat ( bertopeng ) baik, tapi sebenarnya tamak di tempat tersembunyi. Mana mau dia mengaku jika ditawari uang pensiun ? Lebih baik tutup mulut, pegang duit yang jauh lebih besar. Kalau pun diampuni, diberi pensiun, negeri ini benar-benar menjelma surga koruptor di tangan PS. Gak ada matinye. PS omong kosong begitu, sekedar ingin dicoblos. Nafsu berkuasa menghilangkan akal sehatnya ( siapa saja para pembisiknya ? ).

Selama ini, KPK menunjukkan bukti-bukti kejahatan ( lebih banyak daripada kasus OTT ) sampai si koruptor speechles, tak berkutik. Sangat jarang yang mau mengaku dengan kesadaran sendiri.

Koruptor mestinya dihukum fisik ( di penjara tanpa perlakuan istimewa ) maksimal ( mati/ seumur hidup ), dimiskinkan dan diberi sanksi sosial ( dipermalukan dengan tangan terborgol menyapu jalan protokol ). Tiga jurus kombinasi pamungkas itu yang belum diterapkan terhadap sebagian besar terdakwa korupsi sehingga korupsi masih merajalela.

Selain menebar angin surga untuk para koruptor di luar sana, janji gombal nan kadal ini juga untuk melindungi para mantan napikor di DCT ( terbanyak dari Grd ). Caleg terbanyak tak melaporkan LKHPN juga dari Grd. Yang paling rajin melaporkan LKHPN ( harta kekayaan ) adalah partai Nasdem ( EMI, 9/4/2019 )

Tentang “ibu pertiwi diperkosa”, ini sudut pandang orang yang merasa gagal dan melihat segala sesuatu dengan kaca mata buram. Masa rezim Orba ( di mana PS mendapat konsesi tanah dari penguasa sekaligus mertuanya saat itu ), aset negara mulai diobral ke pihak asing ( tahun 1967 ), termasuk kontrak karya Freeport di Papua yang sangat merugikan Indonesia. Mestinya, PS menghentikan ‘pemerkosaan’ itu sejak awal. Bukannya sekarang ( pahlawan kesiangan ), sesudah Jokowi merebut tambang Papua, blok Rokan, Mahakam dari perusahaan asing dan mengembalikan ke ibu pertiwi. Ibu pertiwi justru sedang banyak prestasi sekarang ( BBM satu harga, MRT, Trans tol di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, masuk 4 besar Asian Games, dsb, yang tak mampu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya ). So, nikmat mana yang sedang kau dustakan ? ( jauh lebih banyak keberhasilan yang diraih Jokowi selama 4 tahun ini, daripada kekurangannya ). Akui saja, itu lebih rileks dan mengesankan.

NDAS-MU BAJINGAN PS. BEGINIKAH PUTRA BEGAWAN ? Capek deeh..

Tegas, emosional, dominan, ambisius adalah ciri PS, kata pengamat/ surveyor Khudori di Prime Time News ( MetroTV, 9/4/2019 ). Merakyat, sederhana, jujur, kalem adalah ciri Jokowi, menurut 200 psikolog. Jokowi disukai kelas menengah ke bawah yang merupakan bagian terbesar dari piramida sosial. PS disukai kelas atas yang berkarakter dominan dan memerintah bawahan ( di WAG lingkungan, saya lihat tipe dominan/ penindas/ berkata kasar/ merendahkan tampilan fisik orang lain, juga cenderung memilih 02 dengan retorika dan kesembronoan yang mirip ( karena malas mikir, malas kerja sehingga gagal dan melampiaskan kegagalan dirinya pada Jokowi yang tak seperti mereka ). Mereka tak risih dengan diksi “diperkosa, bajingan, ndas-mu” ( kepala-mu ), karena mereka juga kerap melakukan hal itu untuk menekan orang lain agar menuruti kemauannya. PS mudah tersulut emosi, meledak-ledak dan menggebrak-gebrak meja/ podium di GBK ( sampai minoritas 1998 kembali trauma dan siap-siap ngacir ke luar negeri ) ya kita makin mantap pilih paslon 01 Jokowi-Ma’ruf kan ? Orang hebat, kuat menahan hawa nafsunya. Datang ke TPS dan pastikan yang santun, merakyat dan kerja nyata seperti Jokowi yang terpilih sebagai presiden RI ( lagi ).

( entah bagaimana dulu begawan ekonomi SD membesarkan PS dan HD ? Terlalu sibuk bekerja-kah ? Atau dampak pengasuhan beda keyakinan ? Lebih 15 tahun ini energi kita tersita untuk meredakan dampak ekspresi marah-marah PS dan makian para pendukungnya terhadap anak bangsa lainnya. Saya pernah membaca rekam jejak PS sebelum dia nyapres, khususnya di militer, bahwa dia kerap berkonflik dengan rekan dan atasannya. Pernyataan “saya lebih TNI dari TNI” di Debat Capres 4 kemarin menggambarkan superioritas-nya yang sulit menerima input dari orang lain/ bijak. Mungkin ini bisa jadi bahan studi bagi para psikolog maupun penggiat parenting : bagaimana membentuk sikap patriotik yang benar dalam keluarga yang ortunya habis waktunya untuk mengabdi pada negara. Menyedihkan, jika sang negarawan tergerus reputasinya oleh ulah 2 anaknya yang kurang beradab. Menyandang nama besar ortu memang bikin stres anak yang selalu dapat fasilitas. Tuntutan besar tapi otak tak diasah untuk prihatin, sabar, berjuang dengan kekuatan sendiri. Hasilnya, karbitan dan marah-marah itu. Ambisi tak sepadan dengan kemampuan ).

Semoga perundungan anak dan perpecahan bangsa tak terjadi lagi. Amiin..

PERUNDUNGAN DI MEDSOS & CONTOH BURUK DI PODIUM.

Kasus AD ( 14 tahun, murid SMP ) dikeroyok 12 siswa SMA, dikoreksi jadi 3 orang, lalu terakhir 1 pelaku adalah contoh bullying oleh netizen ( EMI, 12/4/2019 ). Polisi sudah memeriksa korban AD pada 2 dan 5 April 2019, namun tak ditemukan bekas luka fisik padanya. Setelah diperiksa aparat, yang terjadi adalah perkelahian satu lawan satu, bukan pengeroyokan. Tiga orang yang dituduh mengeroyok, kini yang di-bully netizen.

Medsos bagai pisau bermata dua. Di tangan dokter bedah, pisau bisa menyelamatkan pasien. Di tangan penjagal, pisau disalahgunakan untuk menghabisi korban. Di tangan orang berakhlak dan melek media, medsos jadi alat penebar kebaikan. Di tangan orang bego dan predator, medsos jadi alat perusak generasi muda dan pemecah belah bangsa. Hal itu sedang terjadi sekarang dengan membanjirnya berita hoax, fitnah dan kebencian karena ketiadaan pendidikan karakter di keluarga dan sekolah untuk men-filter ‘virus’ merusak itu. Di kedua tempat pendidikan pertama anak tsb, sangat langka diajarkan bagaimana menggunakan medsos/ internet dengan benar. Ada aturan dari pemilik platform : umur kurang dari 13 tahun dilarang memiliki akun medsos. Namun, percuma jika ortu yang justru membuatkan akun untuk anaknya karena ketidaktahuannya. So, ortu, guru dan anak harus tahu aturan medsos, selain budi pekerti dan aturan agama, sehingga tak tersesat dalam belantara medsos di mana para predator mengintai. Kiranya sudah perlu ada pelajaran menggunakan medsos di kelas ( umur 6 tahun, banyak anak zaman now sudah dipegangi smartphone agar tak rewel atau mengganggu kesibukan orang tuanya. Padahal benih kerusakan ada di sana jika ortu tak membekali ‘anti virus’-nya ( filter karakter dan literasi media ).

Dari saling olok dan pamer di dunia maya, bisa berlanjut adu jotos di dunia nyata, lalu diteruskan lagi dengan perundungan di medsos oleh netizen lainnya, tanpa konfirmasi, seperti kasus AD. Apa generasi muda Indonesia akan dibiarkan seperti ini ?

Apalagi melihat contoh di ruang publik, yang dibilang negarawan atau kandidat pilihan, seperti PS, ternyata suka emosional, gebrak-gebrak podium, memaki bajingan dan ndas-mu ( kepalamu dalam bahasa Jawa yang sangat kasar ) terhadap raihan 5% pertumbuhan ekonomi capres petahana. Pendukung 02 sontak membela membabi buta dan merilis survei internal unggul 62% ( ala surveyor abal-abal tahun 2014 yang tak terdaftar di asosiasi dan KPU, juga tak pernah sama dengan hasil hitung manual KPU sebagai dasar penetapan pemenang pemilu. Beda dengan surveyor di asosiasi, seperti IB, CP, SMRC dan LSI sudah terbukti dan teruji hasilnya sama dengan pemenang hasil hitung manual KPU ).

Pemirsa EMI, minta suryeyor abal-abal semacam ini segera ditindak aparat agar tak terjadi klaim kemenangan palsu yang makin memecah belah bangsa. Rilis surveyor yang tak terdaftar di KPU sudah dilarang sejak 19 Maret 2019 lalu, karena hal ini bisa jadi modus lanjutan untuk mendelegitimasi hasil KPU yang sudah mereka tuduh curang. Para penuduh ( dari 02 ) ini sudah menebar hoax 7 kontainer surat suara dicoblos, hoax server KPU di Singapura direkayasa, dan hoax hasil pemilu luar negeri sudah ada. Kurang apa lagi ? Gak kapok-kapok..

Kebohongan dan kekasaran di ruang publik ini jadi contoh buruk yang tak sadar ditiru anak-anak karena direpetisi terus. Kita harus tegas menghentikan. Kominfo, kemendikbud, aparat, Bawaslu, KPAI, KPPAD, pemerhati anak, psikolog, ortu, guru dan civil society harus turun mencegah kerusakan ini agar tak meluas. Video kekerasan teroris, capres, caleg, guru, anak disensor mulai dari sekarang dari ruang publik yang mungkin dikonsumsi netizen, terutama anak di bawah umur ( nalarnya belum matang ). Ada tools dari Kominfo dan aplikasi Polisiku untuk melaporkan tindak kekerasan fisik atau verbal. Agar terverifikasi kebenarannya, sekalian diproses jika memang benar terjadi ( delik umum ) sehingga aparat lebih gesit bertindak, dan kerusakan generasi penerus bangsa bisa dicegah.

SYIAR ANAK NEGERI 2019

Sudah dibuka kembali program Syiar Anak Negeri di MetroTV yang akan menyeleksi grup nasyid dan dakwah dari kalangan pelajar sampai terpilih 12 grup yang akan tampil di TV saat Ramadhan.
Silakan daftar di https://site.medcom.id/syiar, pendaftaran ditunggu sampai 15 April 2019. Ayo jadi bagian dari Syiar Anak Negeri 2019 !

#knowledgetoelevate
#SANMetroTV2019
#SyiarAnakNegeri2019

JUMAT BERKAH DAPAT BENSIN GRATIS. Caranya ?

Pengen dapat BBM gratisan ? Hafal dulu surat Al-Kahfi, lalu tunjukkan ke pengusaha yang mengadakan program Jum’at Berkah ( Khazanah, Trans7, 12/4/2019 ).

Pemilik SPBU berjilbab ini ingin bisnisnya berkah, kosumennya berkah dan Indonesia berkah. Setahu saya di akhir dunia nanti ada PD 3 ( melawan zionis Israel ) dan PD 4 ( melawan Yajuz Majuz jilid 2 ). Surat Al-Kahfi ( firman Allah ) bisa melindungi kita ( ketika bersembunyi di gua ) dari kejaran musuh/ Dajjal. Kalau mulai menghafal sekarang, selain dapat voucher isi bensin gratis dari pengusaha, dapat pahala dari Allah sekarang, juga dapat perlindungan-Nya di hari-hari mendebarkan itu.

WNI DI EQUADOR 100% NYOBLOS. INDONESIA ?

Kemarin, puluhan WNI yang tersebar di wilayah Equador sudah melaksanakan hak pilihnya ( Headline News, MetroTV, 10/4/2019 ). Mereka berkumpul di Kedubes RI untuk nyoblos dan bersilaturahmi, kata dubes ( ada acara makan pagi, siang, malam dan olahraga bersama ). Yang tak bisa hadir karena berbagai kendala dapat menyalurkan hak pilih via pos. Selanjutnya, kotak suara diamankan petugas untuk dihitung tanggal 17 April 2019.

CLOSING

Jangan lupa nonton Debat Capres Final, Sabtu, 13 April 2018 di MetroTV mulai jam 5 sore ( diskusi para pengamat dulu ). Jangan lupa nyoblos pileg dan pilpres 17 April 2019 di TPS masing-masing. Kota Bandung sudah siap dengan semua surat suara dan peralatan yang diperlukan. Di pilkada 2018, lebih 75% warga Bandung di DPT nyoblos. Semoga di pemilu 2019 lebih baik lagi. Jangan kalah dengan WNI di Equador yang bisa 100%. Ulah golput, nyak..

( kalau pusing, coblos saja capres-nya 01 Jokowi-Ma’ruf dan caleg-nya Nasdem/ partai nomor 5. Insya Allah amanah ).

Ingat, 14-16 April 2019 Masa Tenang, dilarang kampanye lagi, termasuk di medsos. Ingat 8-14 April 2019, waktunya pemilih WNI di luar negeri nyoblos. Dihitung suaranya, tanggal 17 April 2019 barengan kita di Indonesia. Jangan termakan hoax dan menyebarkan hoax. Jaga pemilu agar berjalan aman dan lancar. Ini reputasi kita. Siapa kita ? INDONESIA !!

====================

INFO PEMILU :

INFO ACARA MENDATANG :

INFO BANDUNG, JABAR

INFO PAPUA

INFO SEHAT :

I

INFO INFRASTRUKTUR :

INFO EKONOMI :

Dana investor asing di Indonesia di bawah Malaysia dan negara ASEAN lainnya, kata ekonom Faisal Basri. Indonesia tidak di bawah kekuasaan asing ( EMI, 12/4/2019 )

INFO LIFE SKILLS :

INFO PEJUANG :

INFO HUKUM :

Kasus NB perlu kita lihat secara berimbang. NB sudah 12 tahun berada di KPK ( idealnya, maksimal 10 tahun di posisi sama ). Ada kasus Cicak vs Buaya jilid I dan II selama keberadaan penyidik senior ini di KPK. Terakhir ada isu bocornya rencana sejumlah OTT, seperti di hotel Brbd yang gagal, yang berujung sejumlah penyidik kurang percaya ( disharmoni ) terhadap pimpinan/ komisioner. Sebelumnya, NB juga tak harmonis dengan direktur penyidikan AR. NB tak menyebut nama jenderal yang dituduhnya terlibat dalam kasus penyiraman dirinya, meski Kapolri Tito sudah memintanya.

Yang ingin saya sampaikan : ‘rumput keras’ yang sudah terlalu lama menguasai ‘medan’ sampai menghegemoni institusi, tidaklah sehat. Komisioner/ ketua, meski baru 1-5 tahun di KPK, tetaplah harus yang dominan dan mengendalikan anak buahnya sesenior apa pun dia, karena biduk butuh satu nahkoda agar lajunya tak limbung ( jika 2 nahkoda bisa limbung, karena beda visi/ arah dan cara/ selera dalam menangani kasus ).

Jika terjadi dualisme kepemimpinan ( misal, ayah ibu punya sifat kontras/ beda prinsip, dan keduanya tak mau kalah ) maka si anak buah akan mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan/ ketakharmonisan tsb. Ayah royal-malas vs ibu hemat-disiplin. Si anak jadi bingung mengikuti yang mana ? Ayah ibu sibuk berargumen membenarkan diri sendiri, sampai letih, sampai alpa mengawasi anak yang akhirnya ikut ajakan teman begajulan di luar rumah. Begitulah situasi yang komandonya tidak satu suara di satu institusi ( keluarga, institusi terkecil dari negara yang diikat dengan UU Perkawinan ).

Situasi saling menghegemoni di KPK, membuat pengawasan terhadap SOP dan rekrutmen tidak fokus. Kuda ‘troya’ atau OTT bocor berangkat dari sana. Arogansi dan baper-nya si ‘rumput keras’ bisa memercik perlawanan tak perlu dari pegawai institusi lain atau tersangka korupsi. So, ‘rumput keras’ perlu dicabut, jika keberadaannya mulai mengganggu rantai komando dalam institusi yang hirarkis. Rekan aktivis perlu melihat dari perspektif ini. Tak ada asap jika tak ada api. Saya pribadi memilih Kapolri Tito daripada NB jika keduanya diadu dalam banyak hal, juga kasus 2 tahun ini. Think and act wisely, will you ?

Setahu saya, bukan sifat pendukung 01 yang brutal begini. Yakin, mereka bukan gerombolan liar yang dibayar untuk merusak reputasi kampanye 01, pak polisi ?

INFO LUAR NEGERI :


Written by Savitri

12 April 2019 at 16:10