Update Covid per Oktober 2020 : PSBK / Mini Lockdown.

* Agus Dwi Susanto / ketua PB-IDI bilang, kombinasi obat Unair yang sudah dapat izin edar BPOM ( kini sedang diproduksi, pekan depan siap diedarkan ) bukanlah obat spesifik untuk Covid ( seperti obat anti virus influenza, ebola yang banyak digunakan RS luar negeri ) tapi cukup efektif untuk menyembuhkan pasien Covid ( EMI, 7/10/2020 ). Bagi OTG yang isolasi mandiri di rumah, jika ingin lebih cepat sembuh dari sekedar mengandalkan imunitas tubuh, bisa membeli obat ini dengan harga masih di atas sejuta rupiah ( jika lebih terjangkau, akan lebih banyak orang yang sembuh ). Namun, jika digratiskan, warga akan cenderung slebor meremehkan Covid / abai 3M dan negara bisa kehabisan dana. Padahal selama masih pandemi Covid, meski ada obat dan vaksin Covid, warga tetap harus disiplin pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan tak berkerumun / 3M + 1T. Harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah / HET obat Covid perlu menyeimbangkan kedua ‘bandul’ ini ( tak terjangkau dan abai prokes ).

Tingkat kesembuhan dari Covid di Indonesia sudah lebih 75% ( lebih tinggi dari rata-rata dunia ), namun tingkat kematian masih lebih buruk / 3,7 dari rata-rata dunia / 2,9. Jumlah testing-nya / PCR juga baru 48% dari standar WHO ( 1.000 tes swab / PCR per sejuta penduduk, atau 268.000 tes swab per minggu untuk 268 juta penduduk Indonesia. Itu sebabnya, Indonesia ( yang jumlah dokternya kedua terendah di dunia ) masih berada di gelombang pertama ( kurva positif Covid belum mendatar lalu melandai / belum mencapai puncak. Sedangkan negara lain sudah mencapai gelombang keempat ) dan nakes frontliners terus berguguran kelelahan lalu terinfeksi Covid. Sedih.

* Trump minta vaksin Covid diedarkan sebelum pilpres AS pada FDA ( BPOM-nya AS ), alias tak mengindahkan standar uji klinis. CDC ( lembaga AS yang mengantisipasi datangnya wabah baru / penyakit menular agar negara tak tertatih-tatih menanggulanginya, seperti pandemi Covid ). Indonesia belum punya lembaga seperti ini.

* Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Bogor kini menjadi zona merah. Sebaliknya, walikota Oded merasa wilayahnya masih terkendali ( sebelumnya oranye / resiko sedang ), dan menduga penyebabnya : mobilitas warga tinggi / keluar masuk Kota Bandung, tapi masih sempat promo : ada pameran ikan koi di pasar induk Gedebage. Kota Bandung bisa jadi sentra ikan koi ( PRSSNI, 6/10/2020 ). Gubernur Jateng Ganjar dan walikota Bekasi seingat saya pernah bilang, data kasus positif di dinkes daerah lebih banyak dan up to date dari data di Satgas Covid pusat ( tapi perlu diselidiki dulu indikasi men-covid-kan jenazah non Covid, Pak ). Kepda di Bodebek pernah mengeluh : wilayahnya termasuk zona merah versi standar Jakarta, tapi sebenarnya masuk zona oranye jika pakai standar Jabar. Lieur, pan ? Bisa gak, Mas Anies dan Kang Emil duduk bareng menyamakan standar Covid supaya kepda gak pusing begini ?

* Pekerja hiburan Jakarta demo minta Anies cabut PSBB karena mereka anggap sudah tak diperlukan untuk menekan penyebaran Covid ( Top News, MetroTV, 5/10/2020 ). Setahu saya, kasus positif Covid di Jakarta sudah menurun tapi R0-nya masih 1,1 belum di bawah satu / belum aman.

* 3.226 kasus positif di RSKI Pulau Galang dijaga aparat TNI. Mereka dan 5 lokasi 3T lainnya disapa presiden di HUT TNI ke-75. ( Top News, MetroTV, 5/10/2020 ). Gaji dan tunjangan diterima tanggal 1 / awal bulan, sahut para penjaga NKRI kompak. “SIAAAPP, Bapak Presiden !!”

* Perda Penanganan Covid sudah diterbitkan di provinsi Kepri, daerah ke-4 di Indonesia yang sudah memilikinya ( Top News, 5/10/2020 ).

* PSBK / Pembatasan Sosial Berskala Kampung mengikuti arahan Jokowi, minimal ada 3 kasus positif di satu RW maka mini lockdown diterapkan di RW tsb ( PRSSNI, 5/10/2020 ). Ada 15 kelurahan yang akan PSBK di Kota Bandung.

* Alphonzus Wijaya, ketum asosiasi pengusaha ritel, usul : kuliner bisa din-in / makan di tempat dengan tambah protokol / sekat acrylic. Ia juga minta bebas Ppn, Pph pada pempus, dan bebas pajak PBB, parkir, reklame pada pemda, serta minta 50% subsidi gaji pegawai untuk mencegah gelombang PHK kedua, setelah gelombang pertama April-Juni lalu ( Prime Time News, 1/10/2020 ). Ada 5% ritel kelas atas, 35% ritel kelas menengah, 60% ritel kelas bawah ( sudah megap-megap tak mampu membiayai operasionalnya ). Lima pajak tsb adalah 30% dari beban operasional ritel. Sebelum pandemi, seingat saya, sudah banyak mall dan ritel yang gulung tikar karena disrupsi ( orang lebih banyak belanja online kini ). Jangan sampai permintaan tsa juga untuk ritel yang kolaps sebelum pandemi karena malas berubah / shifting ke digital.

Moeldoko / KSP seperti juga saya, sudah mengendus indikasi men-covid-kan jenazah non Covid agar faskes dapat anggaran negara. Apalagi setelah HET PCR / swab tes Rp 900.000 sudah ditetapkan pemerintah. Tak bisa seenak udel lagi memungut Rp 1,4 – 3,5 juta per swab test mandiri. Fenomena pengambilan paksa jenazah di pelbagai daerah juga “nyambung” dengan fenomena men-covid-kan jasad apa pun, don’t you think ? Warga bilang, ayahnya wafat karena sakit jantung, bukan Covid. BIN dan dinkes bisa selidiki indikasi ini lebih jauh ? ( sebelum negara bangkrut ).

* Terjadi klaster arisan RT di Kulonprogo. Dari 20 orang Covid, di antaranya ada 6 pedagang pasar hingga pasar pun terpaksa ditutup 7 hari untuk tes swab dan isolasi OTG ( MetroTV, 28/9/2020 ).

* Sarjana kedokteran EFY ( belum bersertifikat kompetensi dokter sehingga belum bisa disebut dokter ) terancam 9 tahun penjara, karena penipuan, pemerasan, dan pencabulan terhadap LHI ( diperas Rp 1,4 juta, padahal hasil rapid test-nya non reaktif, tapi dibilang EFY reaktif ) di bandara Soetta ketika LHI mau ke Nias ( MetroTV, 21/9/2020 ). LHI curhat di medsos pada 18/9/2020 sampai viral dan ditindaklanjuti Polri.

* Di daerah lain, diberitakan : oknum polisi mencabuli anak di bawah umur yang tak bisa bayar denda prokes Rp 250.000. Hal semacam ini bisa menambah warga kuatir di rapid test atau tak percaya ada virus Covid. Satgas Covid dan aparat hukum harus ekstra tegas terhadap para pelaku yang mempermainkan tugasnya seperti ini.

* Wawan Hari Purwanto / deputi BIN, bilang, tes swab yang dilakukan BIN sudah mencapai 85.000 titik dengan 4 mobil lab BSL-2 yang metodenya sudah tersertifikasi di Singapura. Wanny Basuki / certifier laboratorium dan Budiman Bela / spesialis mikrobiologi klinik sependapat : kasus positif Covid hari ini, bisa negatif besoknya, jika positif-nya lemah ( satu + ) dan sudah memasuki hari ke-4 / jelang eliminasi virus oleh sistem imun tubuh. Kalau TBC dengan tanda +++ / parah, perlu 6 + 8 bulan untuk sembuh seperti saya dulu. Blessing in disquise kena TBC ( 50 penderita tewas per hari di Indonesia, 20 kasus positif TB per puskesmas per hari ) dan banyak pengalaman pahit lainnya : jadi tahu mana narsum yang paham dan orang yang bohong / sok tahu.

* Terjadi 90% pelanggaran individu dari 700.000 pelanggaran prokes di Jabar, kata Kang Emil. 10% pelanggar korporasi itu sudah didenda dan ditutup usahanya ( Prime Time News, MetroTV, 21/9/2020 ).

PASLON MENANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS. Then what ?

Ada 741 paslon yang bertarung di Pilkada Serentak 9/12/2020. Ada 175 juta WNI pengguna internet dan 160 juta diantaranya pengguna medsos ( EMI, 28/9/2020 ). Ternyata pemerintah belum memutuskan menerbitkan perppu yang memuat sanksi diskualifikasi paslon yang melanggar prokes 3M. Di PKPU no.13, tatap muka masih diperbolehkan hingga maksimal 50 orang. Jika lebih / melanggar prokes maka akan dibubarkan oleh Gakumdu / Polri dan dikurangi waktu kampanye berikutnya. Untuk kampanye virtual pilgub dibatasi maksimal 30 akun, sedangkan pilwalkot / pilbup maksimal 20 akun yang resmi didaftarkan ke KPU dan diawasi Bawaslu, KPUD, Kominfo, Cyber Polri, dan komunitas pemantau pemilu / civil society.

Jika gawai kurang dan sinyal lemah di daerah blankspot, maka paslon bisa kampanye dengan memasang baliho, pake toa di mobil keliling, dan radio lingkungan. Kampanye virtual berlangsung 71 hari dan berakhir 4 hari ( masa tenang ) sebelum 9/12/2020.

WES, elit di Kota Tegal / wakil ketua DPRD menggelar hajatan dengan hiburan / dangdutan yang menarik ribuan warga tanpa prokes ( mereka lalu di swab test di hari berikutnya ). Kapolsek Tegal yang memberi izin acara sudah dimutasi. Elit pengundang itu mestinya juga dihukum membayar ongkos tes swab ribuan pelanggar kerumunan tsb ( selain denda Rp 100 juta dan penjara setahun / UU Kekarantinaan Kesehatan ). Acara khitanan tempo hari di Kab. Bogor yang tak dihukum tegas seperti menular / disepelekan elit daerah lainnya / preseden buruk. Tegal yang sempat dipuji zona hijau dengan lockdown-nya, kok sekarang jadi melanggar begini ya ? ( Gubenur Ganjar bilang di Prime Time News, MetroTV, 29/9/2020 : WES sudah jadi tersangka dan wajib lapor seminggu sekali ke kantor polisi. Silakan kawal proses hukumnya agar jadi preseden baik : elit segera dihukum tegas jika melanggar prokes 3M ). Di MetroTV, juga terlihat kerumunan di lomba layang dan adu domba. Aparat lalu membubarkan mereka. Hadeuh..hadeuh..

Maspion Group akan menciptakan 1 juta UMKM. Yang berminat, silakan daftar ke tim marketing Maspion.( MetroTV, 30/9/2020 ).

GENOSE KARYA UGM LEBIH MURAH, CEPAT, AKURAT DARI RAPID TEST

Hari ini sudah tercatat lebih 275.000 kasus positif Covid di Indonesia dengan korban tewas lebih 10.200 orang. Lalu meluncurlah Genose, alat buatan UGM yang bisa mendeteksi virus Covid dengan akurasi 90% yang bekerja dengan tiupan nafas pada plastik atau balon karet ( sekaligus menyerap produk karet kita yang berlimpah ). Screening Genose dengan kecerdasan buatan / AI ini disebut lebih baik daripada rapid test dan thermal gun, dan bisa diketahui dalam 2 menit ( Prime Time News, MetroTV, 25/9/2020 ). Genose akan mulai uji klinis tahap 2. Pemilik mall bisa ngecek status Covid karyawannya tiap pagi dengan alat ini. Desember 2020 ini jika Genose lulus uji Kemenkes / izin edar maka bisa segera diproduksi. Mesin genose bisa dipakai hingga 100.000 kali atau Rp 4.000 per test. Wah, kalau kepepet begini, Indonesia emang jagonya kreatif ya. Bisa kepikir, tiup balon untuk ngetes setan Corona… good job !

Setahu saya, penyejuk udara / Air Conditioner hanya mengambil 5% udara dari luar bangunan, sehingga 95% udara dari dalam ruangan yang disirkulasikan harus disaring dengan filter anti virus / menyaring sampai ukuran 0,1 mikron atau ditambah mesin ultraviolet pembunuh Covid. Di luar negeri, masker berbentuk helm sudah bermesin UV. Virus Covid sudah bermutasi bisa menular lewat udara / airborne di ruang tertutup hingga radius 60 m2, dan bisa bertahan hidup sampai 3 hari di iklim tropis lembab seperti Indonesia. Di iklim dingin dan kering seperti di Iran, Covid bisa hidup sampai 6 hari di luar inangnya / tubuh manusia. Jika budget terbatas, gunakan Air Purifier yang berfilter anti virus 0,1 mikron yang bisa menjaga area hingga radius 8 m2. Paling aman sih rapat di ruang terbuka / outdoor dengan 3M, atau kerja dari rumah / WFH.

BERITA TERKAIT :

* Rencana detail penyuntikan vaksin disusun dalam 14 hari, pinta Jokowi ( Prime Time News, MetroTV, 28/9/2020 ). Dokter, perawat, petugas yang langsung berhubungan dengan pasien Covid, aparat Polri-TNI yang menjaga check-point, membubarkan kerumunan bandel, petugas yang memakamkan jasad korban Covid, anggota Satgas Covid yang melacak OTG / tracing-trekking, juga para penyelenggara pilkada akan didahulukan mendapat suntikan vaksin.

* 17% adalah tingkat kehamilan yang tak diinginkan di Indonesia ( Prime Time News, MetroTV, 26/9/2020 ). 26 September adalah hari KB Nasional. Kehamilan yang aman di usia 20-35 tahun, dengan jarak kelahiran 3 tahun, agar anak cukup perhatian dan ASI. Hamil di bawah umur 20 tahun ( tulang dan rahim wanita belum siap dibuahi ) menyebabkan bayi terlahir relatif pendek. Pil KB untuk kalangan menengah ke atas dibuat bisa menghaluskan kulit, anti jerawat, dll, untuk memotivasi mereka ber-KB, kata Hasto Wardoyo / kepala BKKBN. Untuk kalangan bawah di wilayah sulit transportasi, akan didatangi / dijemput bola dengan kendaraan keliling oleh petugas BKKBN.

* Klinik ilegal di Jl. Percetakan Negara 3, Jakarta pada tahun 2002-2004 dan 2017-2020 ini diperkirakan sudah meraup untung Rp 10 miliar dari 32.000 janin yang diaborsi ( Prime Time News, 24/9/2020 ). Oknum dokter LA / inisiator klinik termasuk 10 pelaku yang sudah ditetapkan tersangka oleh polisi. Kuat dugaan, klinik ini terkait klinik aborsi di jl. Raden Sal** tempo hari yang lebih dulu digerebek polisi. 17% kehamilan yang tak diinginkan tsa mungkin digugurkan di klinik semacam ini. Pengetahuan dan kesadaran ber-KB perlu lebih disosialisasikan.

* 130 karyawan dua perusahaan elektronik asing di Batam, Kepri terpapar Covid ( MetroTV, 26/9/2020 ). Satgas Covid meminta mereka lockdown 14 hari.

* Pemerintah sudah mengucurkan dana Rp 203,9 triliun untuk 9 program perlindungan sosial ( MetroTV, 26/9/2020 ).

* SMP 2 ( di atas 1000 siswa ) menjadi sekolah percontohan untuk penyiapan New Normal tatap muka ( dengan 20 orang per kelas ) dan satu SMP swasta ( di bawah 500 siswa ). Digunakan 3 model : daring, luring, dan kombinasi keduanya di Kota Bekasi ( zona oranye ) dan banyak zona hijau di area kecamatannya, mengacu SKB 4 menteri tentang pembukaan sekolah baru. Kendalanya : 60% sekolah di Indonesia tak punya sanitasi memadai, juga thermal gun. Padahal sekolah di zona hijau yang boleh tatap muka tetap harus menjalankan prokes. Lebih 1,8 juta ruang kelas selama PJJ ( jam 8-13 ) kosong. Di SMAN 10 Jakarta ada 1.120 siswa, di mana 1 guru mengajar 3 kelas paralel ( 108 siswa ) untuk PJJ di zone oranye, kata host Aviani Malik dan Iqbal Himawan ( MetroTV, 19/9/2020 ). Mereka menggunakan aplikasi Power point dan Zoom Meeting, seperti guru Ratna Budiarti yang mengajar siswa SMA selama PJJ jam 7-12. Kendalanya, konsentrasi dan koneksi internet. Baru 64% populasi Indonesia yang bisa mengakses internet. 276 kota / kabupaten di zona hijau dan kuning sudah boleh tatap muka ( jika disetujui orang tua murid dan perangkat prokes memadai ). Kantin dan kegiatan extrakurikuler belum boleh. Setelah tatap muka di kelas, siswa langsung pulang. No keluyuran.

PEJABAT PEMDA, KEMENTERIAN, KETUA KPU TERPAPAR COVID. Kumaha wargi ?

Ketua perhimpunan dokter paru Indonesia bilang, klaster perkantoran bisa diatasi dengan ventilasi langsung / jendela dibuka, AC central dipasang alat pembunuh Covid / ultra violet seperti di RS besar ( dan pesawat Garuda ), atau dipasang air purifier yang bisa menyaring kuman hingga ukuran 0,1 mikron dalam radius 8 m2. Covid bisa bertahan 2-3 hari di ruang tertutup / airborne dengan radius 60 m2 ( Prime Time News, MetroTV, 19/9/2020 ). Hari ini kasus Covid sudah mencapai 4.000-an orang per hari ( EMI, 21/9/2020 ). Termasuk ketua KPU Arief yang kemarin dinyatakan positif Covid. Sekda pemprov Jakarta dan camat Kelapa Gading, setahu saya, wafat karena Covid. Kemenkes menjadi yang tertinggi dalam klaster perkantoran, disusul Kemenhub dan Kominfo. Pejabat saja belum disiplin prokes sampai terpapar begitu, apalagi masyarakat. Kumaha yeuh ? Walk the talk. Cek sirkulasi udara di perkantoran. Hayo, kapan AC terakhir dibersihkan..?

TELADAN ELIT, WARGA DISIPLIN PROKES.

Hasil survei diumumkan bahwa ( sebagian besar ) warga di 5 provinsi ( Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Kalsel ) tak percaya adanya virus Corona ( EMI, 15/9/2020 ), di mana 5 daerah ini sekaligus terbanyak kasus Covid-nya di Indonesia. Apa pemerintah sedang mengeritik rakyat dengan laporan ini ? Petang kemarin, dr.Erlina / jubir PB-IDI kembali beradu sengit dengan jubir kepresidenan Fadjroel tentang lemahnya implementasi penanganan Covid. Di mana salahnya ?

Keteladanan elit yang minus hingga ( sebagian ) rakyat tak percaya keseriusan pemerintah menangani Covid ( bukan tak percaya Covid, orang atheis pun percaya virus Corona ini ada, jika pesan disampaikan jelas ke hati rakyat, tak dikaburkan / dilemahkan dengan tindakan yang bertentangan dengan pesan itu ). Covid dibilang berbahaya dan mematikan, sampai sekolah tatap muka pun diurungkan, tapi Pilkada 2020 tetap digelar dan kerumunan / arak-arakan bapaslon dibiarkan tanpa tindakan tegas dan hukuman menjerakan ( oh, nanti ditunda 6 bulan pelantikannya ), padahal pelanggar PSBB lain langsung didenda dan ditahan. Perbedaan perlakuan ini mengikis trust. Dampaknya, apa pun yang dikatakan pemerintah, jadinya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ( sebagian ) rakyat. Gak ngefek.

Empati adalah kekuatan terbesar menggerakkan orang. Ketika rakyat sudah 6 bulan terkurung di rumah ( sebagian kehilangan sumber nafkah, pontang-panting cari makan / bertahan hidup, tak seperti pejabat negara yang terjamin penghasilan bulanan ), sulit tersenyum ( apalagi pak Antasari, dan korban-korban kasus korupsi petinggi parpol lainnya ), lalu diminta ini itu oleh pejabat yang senyam-senyum cengengesan, tak empati dengan kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini, jelas tak ngefek. Nasib terkatung korban pembobolan bank Century, asuransi Jiwasraya, pengambilan lahan warga tanpa / kurang ganti untung di sejumlah proyek infrastruktur, juga bikin ucapan pejabat tak ngefek. Juga dalam sosialisasi bahaya Covid dan disiplin 3M.

Bu Erlina tampak gusar melihat warga Jakarta di sekitar tempat kerjanya “tak ngefek” di hari pertama pengetatan PSBB kemarin. Banyak yang masih abai 3M. Reporter MetroTV ( Prime Time News, 14/9/2020 ) yang meliput para pedagang pasar ( klaster terbanyak ) di zona merah, juga melaporkan mereka abai melaksanakan protokol kesehatan dengan benar ( masker melorot ), sebagian besar tak pakai masker dan tak jaga jarak. Pemirsa EMI dari Aceh dan Sulut melaporkan pengabaian yang sama. Gak ngefek.

Saya pikir, semua pengabaian ini buah dari akumulasi ketidaktegasan pemerintah dalam menindak koruptor ( termasuk oknum separtai, ‘petugas partai’ yang dipertahankan untuk membantu buron HM tak tersentuh hukum, manut diselenggarakan pilkada 2020 oleh parpol penguasa dan pembiaran pelanggaran prokes mereka ), lalu kenapa hanya rakyat jelata yang harus ditindak tegas dan mematuhi prokes ? Sedang elit di sekeliling dibiarkan seenak udel melanggar aturan negara ?

Fakta hanya 2% pejuang yang care dengan aturan negara / peduli keselamatan orang lain, dan kemampuan baca WNI di urutan 5-8 terbawah dunia ( IPM / rata-rata pendidikan tak lulus SMP ) menjadi penyebab susahnya masyarakat luas paham bahaya Covid dan pencegahannya dengan 3M ( pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ). Untuk kasus Jakarta, kemampuan manajerial Anies menggerakkan anak buah sampai tingkat bawah / lurah ( lelet ngurus e-KTP, perizinan, PBB, dsb ), yang masih jauh di bawah Ahok, membuat sosialisasi pencegahan Covid ikut keteteran / lelet.

Saya harap Bu Erlina juga melihat 3 faktor ini ( kurangnya teladan elit, literasi warga, skill kepda ) ketika mengeluhkan lemahnya penanganan Covid yang sudah merenggut 115 rekan dokternya sampai hari ini. Kematian dokter di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia karena 3 faktor tsa ( plus dana luar biasa zionis di medsos dan koran abal-abal yang mendiskreditkan presiden terpilih, legitimasi pemilu, dan semburan hoax kezhaliman, yang dimanfaatkan politikus lokal penggadai negara dan massa intoleran pengusung khilafah takfiri. Distrust yang sengaja diciptakan untuk memecah negeri ini dan residunya masih menempel di kepala tokoh informal, oknum aparat, kepda-ASN-elit partai rival, yang membelokkan para pengikutnya ( dosa jariah ) untuk menentang apa pun yang dilakukan presiden terpilih agar pemerintahan ini tak sukses. Api besar dalam sekam ( fitnah di negara lain tak sedahsyat negeri penantang zionis ini di masa depan ). So complicated.

Saya lihat Fadjroel sudah bertugas sesuai kapasitasnya, tinggal pasang wajah ekspresif berduka-empati / tak senyum-senyum pada lawan bicara yang sedang berduka / dr. Erlina. Presiden Jokowi juga sudah berusaha keras menangani pandemi dari sisi kesehatan dan ekonomi, tinggal tegas pada elit parpolnya dalam kasus korupsi dan prokes pilkada, sebelum tegas ke masyarakat yang melanggar prokes dan dipatuhi. Pak Doni, Erick, Terawan dan Airlangga sudah berusaha di batas limitnya, namun pemda yang terlilit cukong dan dominasi parpol penguasa ( keukeuh pilkada ) menyulitkan mereka mendapat hasil optimal / Covid menurun signifikan. Kebayang kan apa jadinya, di saat sangat banyak warga belum bisa disiplin 3M sampai positivity rate 15%, pilkada yang mengundang pergerakan / kerumunan tanpa hukuman tegas- cepat ini terus digelar ? Klaster pilkada muncul, mengintai nyawa rekan-rekan dokter Erlina lagi.

Operasi Yustisi ( periksa e-KTP, surat kependudukan ) untuk menertibkan warga ikut digelar di Jakarta. Balapan lari liar / judi di Jakarta dan Semarang yang viral kemarin di medsos bisa dihentikan dengan pemberlakuan jam malam yang dipatroli ketat. Tokoh informal di tingkat RW dan linmas / hansip di lingkungan perumahan bisa diberdayakan ( diedukasi mencegah Covid dan diberi insentif / sembako oleh Satgas ) untuk mendisiplinkan prokes warga. Selebihnya, teladan dari para elit untuk disiplin protokol kesehatan dan menaati hukum RI.

BERITA TERKAIT PANDEMI CORONA

* Tanggal 11/8/2020 dimulai pengujian vaksin Sinovac untuk 7 bulan ke depan / fase 3 dengan 1.260 relawan ( 50% disuntik vaksin, 50% disuntik cairan plasebo untuk dibandingkan imunitasnya ). Syarat relawan : umur 18-59 tahun, sehat / belum kena Covid, tak sedang uji klinis lainnya, berdomisili di Bandung dan tak ada rencana pindah selama uji klinis dilakukan ( 5 kali pengecekan / visit, insentif Rp 1 juta per relawan untuk ganti ongkos transpor ) di RS Pendidikan Unpad, Balai Kesehatan Unpad dan 4 puskesmas ( Garuda, Dago, Ciumbeleuit, Sukapakir ). Jika Kang Emil merasa pegal 5 menit setelah disuntik, mungkin dapat vaksin asli. Kalau tiap hari disuntik selama 2-6 bulan bisa mati rasa / baal + bengkak seperti saya TB dulu.

* Warga penolak pemakaman jenazah Covid-19 dengan protokol kesehatan sudah dihukum pengadilan Banyumas dengan penjara 3 bulan 15 hari + denda Rp 500.000 ( Top News, 6/8/2020 ).

* Inpres no. 6 tahun 2020 terbit 4/8/2030 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 ( Prime Time News, MetroTV, 6/8/2020 ).

* Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan cuma bayar 1% selama 6 bulan ke depan ( peserta JKK dan JKM, ) tengah digodok.

* Baru 7% pencairan insentif nakes, 35% jaring pengaman sosial / data bansos, 25% stimulus ekonomi, padahal sudah ada payung hukum Perpres 72 / 2020 untuk menyerap anggaran. Kemampuan menggerakkan / mendesak bawahan yang lamban ini disebabkan pejabat takut dijerat kasus korupsi di pemerintahan sesudahnya

* Omzet retail turun drastis 40% / kontraksi karena PSBB jilid 1 ( EMI, 4/8/2020 ). Masa PSBB transisi bisa pulih 30%. Entah pada PSBB Jilid 2 / Ketat di Jakarta.

* UMKM bermodal Rp 600 juta habis ngurus amdal Rp 1 miliar. Kata Usaid ada 15.000 regulasi penghambat investasi. Ada 20% kelas menengah di Indonesia, menurut Bank Dunia.

* Saatnya, presiden tak cuma mengumbar marah, tapi mencopot pembantunya yang tak cakap di situasi darurat, meski mereka dulu didesain tidak untuk mengatasi situasi darurat ( hampir separuh dari parpol, bukan ahli / zaken kabinet ). Epidemiolog UI, prof. Pandu bilang, mestinya presiden mengoptimalkan sistem di kemenkes untuk menangani Covid dan memimpin langsung operasi menghentikan setan corona ini, bukan membuat organ-organ baru dipimpin orang pilihannya ( yang akan terkendala ego sektoral di kementerian dan lembaga lain. Instruksi presiden lebih dipatuhi daripada instruksi menko ). Mungkin prof. Pandu perlu paham juga, kenapa presiden sampai perlu kompromi dengan para ketum parpol pengusungnya / kenapa sampai terbentuk kabinet yang bikin sistem ideal itu ngadat ( presidensial rasa parlementer ).

* Sebenarnya jika ada kemauan dan keberanian, dana darurat tsb bisa dialokasikan pertama ke warga miskin / PHK utk bertahan hidup, kedua stimulus ke UMKM agar bisa menyerap tenaga kerja dan hasil produksinya terbeli masyarakat, tak teronggok di gudang. Selama 4 bulan lalu, kata pengusaha, mau nyuplai logistik dan menjual barang terhalang checkpoin di mana-mana, kalangan menengah ke atas juga menyimpan dananya hati-hati karena tak tahu pandemi ini sampai kapan ( menahan pembelian ). Bankir juga bilang, sudah disiapkan kredit, tapi sedikit pengusaha yang mau mengambil kredit, karena berbagai halangan tsa ( daya beli turun, akses sulit logistik, dsb ).

* Berharap bisa cepat rebound. Rp 2.602 triliun hutang kita. Kendalikan Covid, perkuat mentalitas, menambah likuiditas ke pasar, pekerja swasta / peserta iuran BPJS ketenagakerjaan, stimulus ekonomi senilai Rp 31,2 triliun.

* Untuk warga yang dapat paket sembako dan stimulus, ada harga yang harus dibayar ( kepatuhan protokol kesehatan ).

* Perlu kampanye komunikasi kebersamaan dalam satu kapal : warga disiplin agar pemerintah bisa ngegas ekonomi mencegah resesi ( EMI, 7/8/2020 ).

* Negara kaya dalam resesi akibat pandemi ini ibarat kendaraan turun dari 3000 cc ke 2500 cc. Sedang negara berkembang / Indonesia dari 500 cc ke 0 ( perlu ekstra hati-hati ).

* Ribuan paket sembako bagi korban PHK teronggok sejak 2 bulan lalu di gate stadion Patriot Chandrabhaga karena disnaker Kota Bekasi tak punya data valid penerimanya.

* Dugaan penyelewengan dana, dan 18 paket bansos diganti isinya dengan yang berkualitas rendah terjadi di Kuningan, Sukabumi, Indramayu, Bogor, dll, kini sedang dalam tahap klarifikasi ( Top News, MetroTV, 6/8/2020 ).

* Bansos bagi 13,8 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta sebesar Rp 203 triliun pada tahun 2020.

JAKARTA PSBB LAGI ??

Jakarta akan menerapkan PSBB Total ? ( kembali ke PSBB 10/4/2020 ). Kota Bandung disarankan Satgas Covid Provinsi / RK untuk memberlakukan PSBMK ( Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas ) seperti Kota Bogor, Depok yang sudah lebih dulu memberlakukan ( jam malam / mulai 21.00 WIB warga dilarang keluar rumah kecuali darurat. Tempat usaha tutup mulai jam 18.00 WIB / resto-warteg masih boleh melayani secara daring / pesan antar sd jam 20.00 WIB ) dan hasilnya : kasus positif Covid harian di sana mulai menurun. Bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia baru sadar level 1 ( patuh kalau dihukum, belum sadar karena malu / level 2 atau peduli keselamatan orang lain / level 3 ).

Tingkat kematian Covid, standar WHO di bawah 3%. Tingkat penularan / positivity rate di bawah 5% aman ( Jakarta, seingat saya 9%, rata-rata nasional 14-15% ). Tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid di RS di bawah 60% aman ( Jakarta sudah nyaris 100% karena 3T – nya masif melebihi rata-rata nasional, bahkan standar WHO : 1.000 tes swab per sejuta penduduk per minggu. 3.500 swab test per sejuta penduduk. Hasilnya ? : RS penuh ( prediksi 15/9/2020 jika kasus positif Covid tak menurun ), lahan makam Covid nyaris penuh, lebih 1.000 kasus postif harian di Jakarta, nakes kelelahan ikut tewas, 57 negara termasuk Malaysia melarang WNI masuk wilayah mereka ). Rencana PSBB Total Anies ini mengecewakan para investor sehingga pasar saham anjlok -5% begitu diumumkan / mereka meragukan kemampuan Indonesia mengendalikan pandemi Covid setelah begitu semangat mengundang investor. Inilah ending dari Tracing, Testing, Treatment / 3T masif melebihi standar ala Anies.

Praktek tak semudah teori di ruang kuliah. Angka-angka statistik itu nyata ( bukan ilusi / konspirasi seperti yang dibilang IGA / Jeri** dkk yang demen ngeles, demo kurang 3M / social distancing, atau para penolak masker lainnya yang gaduh-caper- membingungkan warga terhadap disiplin prokes. Pesta HUT SID berkerumun tanpa masker, tak heran PN Denpasar, Bali memilih melakukan sidang daring, daripada tertular Covid dari tersangka atau gerombolan fansnya yang ‘budeg’, merasa benar sendiri ). Lebih 207.000 kasus positif Covid hari ini, itu WNI saudara kita, ayah, ibu, kakek, nenek, sahabat, kerabat, rekan kita yang bisa bikin nakes yang sudah letih 6 bulan ini kewalahan, bikin pemda capek, tetangga ngeri, petugas makam kuatir ( lebih 20 jasad korban Covid per hari seperti di Jakarta / Pondok Ranggon, teronggok, harus cepat dimakamkan padahal kantor TPU tutup jam 17.00 WIB ). Setiap satu dokter gugur, artinya 250 warga hilang kesempatan mendapat pelayanan kesehatan prima.

( Jika Jeri** protes tangannya diborgol seperti maling ayam atau koruptor, saya pikir tindak mendiskreditkan IDI dan membingungkan warga pakai masker atau tidak / menolak 3M sama dengan kejahatan borgol tsb / korupsi informasi. Dosa menunjukkan tempat judi, melacur, tak bermasker di tempat umum sama dengan dosa yang ditanggung penjudi, pezina, pembunuh nakes. Jika kesadaran level 3 ini belum nempel di jidat Jeri** tak heran drummer SID ini merasa ‘suci’. Dia tahu gak, tato di lehernya dilarang agama ? Cowok berisik / demen caper massa ini sudah pantes ditahan, sidang daring, diancam 6 tahun penjara. Lanjutkan proses hukumnya ).

Terjadi beda pendapat antara pemprov Jakarta dengan pemerintah pusat tentang rencana PSBB Total pada Senin, 14/9/2020. Suara tak sinkron ini bisa bikin bingung masyarakat juga ( dalam parenting, ayah dan ibu harus satu suara dalam mendidik anak dan menegakkan aturan di rumah ). So, kedua pihak perlu duduk bersama merumuskan akar masalah kenapa PSBB Transisi jilid 5 Jakarta belum efektif juga menekan penyebaran Covid hingga hari ini ( wagub Patria jika ditanya kenapa, sering menjawab, 20% andil pemerintah, 80% kesadaran warga dalam disiplin protokol Covid ). Kita tahu belum bisa mengandalkan level 3 kesadaran itu jika melihat positivity rate hari ini. Ingin hasil beda, usaha pun harus beda. Kerja keras 2 kali lipat sebelumnya.

Pemprov Jakarta sudah menghukum 158.018 pelanggar individu dan lembaga hingga terkumpul lebih Rp 4 miliar ( Headlines News, MetroTV, 12/9/2020 ).

Pemirsa EMI ( MetroTV, 11/9/2020 ) usul, unsur linmas yang ada di tingkat RT / RW bisa dikerahkan untuk patroli warga yang tak menerapkan prokes / 3M ( Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan ) setelah para linmas diedukasi cara menegur, menertibkan pelanggar, dan diberi insentif / sembako oleh Satgas Covid daerah di zona hitam / merah / oranye tsb. Klaster perkantoran yang bergeser ke klaster transportasi dan keluarga setelah penerapan aturan kendaraan ganjil genap di Jakarta ( seperti saya dan epidemiolog duga sebelumnya ) dihentikan dengan aturan tsb distop selama pandemi dan ganti dengan aturan 50-80% staf bekerja secara daring WFH ( 11 sektor yang diperbolehkan selama PSBB pertama / April 2020 kalau bisa juga begitu, biar Jakarta cepat kuning, syukur hijau ).

Bahkan pakar epidemi, ekstrimnya, meminta pergerakan orang berpotensi penyebaran Covid di seluruh Jawa-Bali yang selama ini terkoneksi erat dihentikan total / lockdown jika ingin Indonesia tak ingin dapat kasus baru Covid seperti China 3 minggu ini. Idealisme ahli kesehatan yang bisa bikin pemangku ekonomi blingsatan cemas, gimana dengan trust investor yang sudah masuk dan cara mengembalikan hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Bisa-bisa pengusaha yang ganti melempar kursi ke jendela kaca kantornya lalu terjun bunuh diri dari lantai 6. Mau die hard cara Covid atau hutang perusahaan ?

Sebetulnya, Jakarta tak perlu PSBB Total Senin lusa itu. PSBMK Kota Bogor sudah memperlihatkan penurunan kasus Covid seminggu ini ( itu sebabnya, walikota Bima lebih memilih PSBMK daripada ikutan PSBBT Jakarta ). Bagaimana kalau Jakarta yang ikutan PSBMK Kota Bogor / Bandung Raya ? Jam malam diberlakukan mulai jam 21.00 WIB mencegah warga luntang lantung berkerumun tak jelas juntrung. Aturan ganjil genap kendaraan distop lagi selama pandemi ( ngaboseh pakai road bike saja ke kantor bagi 20% karyawan, sisanya WFH ). 3T dikembalikan ke standar 1.000 swab test per sejuta penduduk per minggu / sesuai rasio 0,4 dokter yang dimiliki Indonesia saat ini ( idealnya 1 dokter : 1000 penduduk ). Linmas dan tokoh masyarakat di RT/ RW diberi insentif untuk edukasi warga dan patroli ( 41% kasus Covid di Kota Bogor disumbang klaster keluarga ). Saya lihat warga di jalan lingkungan perumahan kerap tak bermasker ketika bercengkerama dengan tetangganya ( mirip ayah buka masker di kantor lalu peluk anak istri di rumah tanpa mandi dulu hingga jadi klaster Covid baru ). Coba 4 jurus ini dulu ( PSBMK, 80% WFH, limnas + tokoh RW, 3T standar ) sebelum memutuskan PSBB Total, daripada para pengusaha ikut bunuh diri.

Ketua Satgas PP Covid pusat Doni Monardo bilang, RS darurat Wisma Atlet tower 6 dan 7 untuk isolasi pasien Covid sedang, ringan dan OTG masih lowong 50%. Tower 4-5 sudah disiapkan untuk isolasi OTG dan pasien hampir sembuh dari RS rujukan di Jakarta jika sudah kewalahan / over kapasitas. Tower 8-9 untuk karantina WNI yang baru datang dari luar negeri. Pemerintah pusat juga akan membantu biaya isolasi OTG / pasien Covid sedang, ringan di hotel bintang 2 dan 3, jika RS rujukan di luar Jakarta juga over kapasitas. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mempersilakan warga Jakarta menggunakan RS di Bodebek yang rata-rata baru terisi 35% jika RS rujukan Covid di Jakarta sudah penuh ( Prime Time News, MetroTV, 12/9/2020 ).

BERITA TERKAIT :

* Vaksin Merah Putih buatan LBM Eijkman sudah mencapai progres 50%, sehingga bisa mulai uji klinis ke hewan akhir tahun ini, mulai uji klinis ke manusia ( fase 3 di Biofarma ) awal tahun 2021 dan diproduksi sebagai vaksin anti Covid siap pakai medio 2021 ( MetroTV, 12/9/2020 ).

* Walikota Risma minta para pendatang dan warga Surabaya yang baru dari luar kota agar melakukan tes swab di Lembaga Kesehatan Daerah / LKD Surabaya yang buka 24 jam sebelum berkumpul dengan keluarga / anak istrinya untuk menekan penyebaran Covid di ibukota Jawa Timur itu ( Prime Time News, MetroTV, 12/9/2020 ).

* Dari 30 stasiun kereta di Jabodetabek, stasiun KRL Bogor adalah yang terbesar ( 80.000 penumpang per hari ). Bandara Soetta no.18 ( di atas Changi, Singapura ) sebagai bandara tersibuk di dunia dengan 400.000 flight per hari sebelum pandemi. Kini hanya sekitar 70.000 flight per hari ( masa pandemi ). Maskapai Garuda yang bisa 400 flight per hari sebelum pandemi. Di masa pandemi antara 10-60 flight per hari dengan mengerahkan 75% armadanya ( sisanya di-grounded ). Kerugian sektor penerbangan selama 3 bulan ini mencapai Rp 2 triliun ( MetroTV, 12/9/2020 ).

* DILARANG MAIN LAYANGAN di bandara ( bisa dihukum 3 tahun penjara / denda Rp 1 miliar ) dan gardu listrik ( bisa dipenjara 5 tahun jika merusak fasilitas umum ), untuk mencegah kasus seperti di Bali, di mana 70.000 rumah terpaksa padam selama 5 jam pada hari Minggu, 19/7/2020 karena hal tsb ( Top News, MetroTV, 23/7/2020 ).

DILARANG SARA / Rasis DAN POLITIK UANG SELAMA PILKADA 2020.

Sanksi bagi pelaku SARA / politik identitas di pilkada 2020 : 3-18 bulan penjara dan denda Rp 600 ribu sd 6 juta. Empat tingkat demokrasi : full democracy, frog democracy, hibrid, otorian. AS yang sudah bangun demokrasi selama ratusan tahun ( full democracy ), ambyar ( jadi frog ) dalam waktu kurang 4 tahun ketika Trump menggunakan hoax dan politik identitas ( rasisme ala kulit putih ) yang meminggirkan ras lain / berwarna dalam Pilpres 2016 ( EMI, 9/9/2020 ). Hasilnya : Amerika kini didera demo berjilid dipicu insiden penembakan 2 warga kulit hitam ( kubu Dmk mengajukan cawapres dari wanita kulit hitam. Oprah Winfrey yang kemarin menyukseskan Obama jadi presiden, mungkin menyukseskan cawapres wanita pertama AS ini juga ). Indonesia sebelumnya sempat terkategori full democracy dengan score 6,9 ( hampir 7 ) lalu melorot jadi 6,3 setelah politik identitas digunakan di Pilgub Jakarta tahun 2017. Bahaya politik identitas ini bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan kebangsaan kita / persatuan Indonesia yang harus terus digaungkan sebagai pengingat pelaku demokrasi ( cakada, timses, parpol pengusung dan pendukung, serta masyarakat ). Dilarang keras menggunakan isu SARA / politik identitas dan politik uang dalam Pilkada dan Pilpres. Jerat hukum mereka yang masih bandel sampai kapok.

BERITA TERKAIT :

* Sebanyak 117 + 72 staf pemkot Bandung positif Covid. Mereka diminta isolasi diri dan WFH di rumah atau tempat isolasi khusus. Pelayanan publik tetap berjalan ( PRSSNI, 9/9/2020 ).

* Kantor di daerah resiko sedang / zona oranye ( staf diperbolehkan datang sebanyak 25% kapasitas normal ), rendah / kuning ( 50% kapasitas normal ), zona biru ( 75% kapasitas ). Semua zona tetap disiplin prokes / 3M. Sudah disepakati sebelumnya : level relaksasi tsa diizinkan jika warga sudah bisa disiplin 3M.

* Baru 13% UMKM yang masuk marketplace ( EMI, 9/9/2020 ).

* Kapolri mengeluarkan surat edaran menunda penyidikan cakada terkait kasus pidana untuk menghindari kesan tak netral dalam pilkada ( atau tahu / mengendus cakada bermasalah hukum tapi tak ingin pilkada tertunda jika diusut sekarang ). KPK sebaliknya, tak akan menunda pengusutan kasus korupsi cakada ( agar warga daerah tak salah memilih / mencoblos cakada korup ). Narsum dan pemirsa EMI ( MetroTV, 8/9/2020 ) setuju dengan keputusan KPK tsb. Jangan sampai cakada korup jadi petinggi negeri ini agar drama kriminalisasi pimpinan KPK seperti era Antasari tak terulang lagi. Kemendagri akan menunda 6 bulan pelantikan kepda terpilih Pilkada 2020 jika terus melanggar prokes. Kurang serem / dipatuhi, mestinya didiskualifikasi jika denda Rp 250 ribu – sejuta tak mempan lagi buat mereka. Pidana setahun penjara dan denda Rp 100 juta bagi cakada petahana yang sudah disumpah jabatan harus melaksanakan aturan perundangan RI.

* 37 cakada positif Covid ( Prime Time News, MetroTV, 7/9/220 ). Kini sudah lebih 57 orang. Mereka mengikuti tahapan pemilu berikutnya secara daring. Waktu pencoblosan warga pemilih akan ditentukan ( seperti antri daging qurban tahun lalu ) agar tak terjadi kepadatan di TPS. Pemilih OTG Covid disediakan TPS terpisah, kata komisioner KPU.

OPSI SANKSI PELANGGAR MASKER JAKARTA DI PETI MATI.

Kurva Covid terus naik di angka 3000-an. Ngeri kali melihat warga makin abai masker / 3M, padahal ratusan nakes sudah gugur karena Covid. Terlihat sejumlah cakada Pilkada Serentak 2020 kemarin menyemut bersama para pendukungnya di atas sepeda onthel, motor, atau kaki masing-masing mendaftar ke KPUD di hari pertama ( Prime Time News, MetroTV, 4/9/2020 ). Disusul adegan cabup petahana Muhdin berorasi di depan para pendukungnya setelah daftar cakada ke KPUD Halmahera Timur, lalu oleng jatuh dan tewas ( Headline News, 4/9/2020 ). Kelelahan ? Korban pertama pilkada yang dipaksakan digelar tahun ini ( didesak PDIP yang merasa paling siap ? ). Terjadi kembali ( 28 ) calon tunggal melawan kotak kosong sehingga KPU memperpanjang waktu pendaftaran, dan para pemerhati pemilu meminta KPU memberi porsi sama besar dalam mempopulerkan keberadaan kotak kosong yang bisa dipilih warga. Kok, koalisi gemuk KIK jadi ( seperti ) oligarkhi yang menumpuk di satu calon / mementingkan popularitas ( dompleng petahana ) daripada kualitas kandidat dan demokrasi sehat ( mendukung calon lain ) di Solo, dll. Bahkan, Nasdem ?

Narsum dokter / jubir PB-IDI Erlina di Prime Time News terlihat gusar beradu argumen dengan jubir presiden Fadjroel, dan bilang, di atas kertas semua protokol itu indah, tapi implementasi dan pengawasannya lemah. Ia sampai ngeri di RS dengan pasien membludak jika bernasib naas seperti 103 rekannya yang kini sudah berada di alam baka. Perasaan yang sudah saya duga ketika medio Juni lalu pemerintah keukeuh memutuskan pilkada digelar 9/12/2020. Hari pertama pendaftaran pilkada sudah terjadi 141 pelanggaran prokes, kata komisioner Bawaslu ( Prime Time News, 5/9/2020 ). Sinyal kandidat dan pendukung tak melaksanakan PKPU ( hanya bapaslon, pengurus parpol pengusung yang boleh datang ke KPUD ). Satgas Covid daerah beserta aparatnya kurang mengawasi / mengantisipasi tahapan awal pilkada tsb yang mestinya sudah diketahui 1-3 hari sebelumnya. Daerah berstatus zona hitam, merah, oranye mestinya tak boleh melakukan kampanye terbuka / rapat akbar, arak-arakan / konvoi, bazaar, dan kegiatan lain yang mengundang kerumunan ( di daerah kuning dan hijau yang diperbolehkan pun hanya dibatasi maksimal 100 orang ). Bagaimana dengan tahapan pilkada selanjutnya jika awalnya sudah abai begini ? ( pengawasan protokol kesehatan / prokes kedodoran ). Bagaimana mereka bisa mengerem penyebaran Covid dengan tema debat tentang itu ? Talk only ?

Pemerintah sudah menambah Rp 5 triliun untuk protokol kesehatan / prokes pilkada 2020. Rp 15 triliun diambil dari APBD untuk pilkada. Sebanyak 243 bapaslon melanggar prokes ( EMI, 7/9/2020 ). Dalam PKPU no.10 tahun 2020 : hanya cakada, ketua dan sekretaris partai pengusung paslon yang boleh daftar / datang ke KPUD ( PKPU belum mengatur proses sebelum sampai ke kantor KPUD / larangan arakan pendukung bapaslon ). Bawaslu tak bisa menghukum pelanggaran prokes paslon dan massa pendukung, sehingga akan menyerahkan proses hukumnya ke Polri ( denda Rp 100 juta dan penjara setahun mengacu UU Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018, UU Penanggulangan Wabah tahun 1984, Inpres no.6 tahun 2020 tentang penegakan hukum prokes ) yang bisa berujung diskualifikasi paslon.

Terlihat mendagri Tito kemarin dengan wajah super serius mengingatkan para cakada dan pendukungnya jangan konvoi dan berkerumun agar tak jadi klaster baru Covid. Apa mereka mendengar ? ( ucapan mendagri disusul tayangan pendukung mengerumuni cakada jagoannya, lalu Muhdin ambruk di atas panggung dengan latar warga berkerumun juga ). Sementara itu, BPOM masih perlu sekitar 20 hari untuk menguji kombinasi obat Covid-Unair. Konsorsium obat-vaksin Covid bilang, kombinasi obat Unair mirip ramuan obat yang digunakan RS rujukan Covid lainnya / belum ada obat khusus Covid ( namun, tingkat kesembuhan pasien Covid tertinggi nasional ada di / disumbang Jatim melebihi rata-rata dunia, indikasi kombinasi obat Unair lebih baik / perlu dipertimbangkan BPOM dan faskes lainnya untuk ikut menggunakan. Lalu pakar Unair bilang, virus Covid diketahui sudah ada yang bermutasi menular 10 kali lipat. Duh.. makin ribet ngurusi warga bandelnya ).

Tokoh masyarakat diberi insentif Rp 250-500 ribu atau sembako ( dirangkul Satgas Covid daerah / kepda ) untuk membantu menyadarkan warga agar disiplin protokol kesehatan / 3M ( Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan ), usul pemirsa EMI dari Jakarta yang mengalami khatib Jumatan sangat jarang mengingatkan soal protokol Covid pada jemaah ( MetroTV, 5/9/2020 ). UMKM dan pekerja informal yang mendapat subsidi upah ( Rp 600.000 selama 4 bulan / peserta BPJS Ketenagakerjaan ) juga bisa diminta mensosialisasikan kewajiban bermasker di tempat umum masa pandemi ini ( dan tegur warga yang abai masker ).

Pemprov Jakarta / satpol PP kemarin terlihat memberi opsi sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan dengan berbaring dalam peti mati untuk merenungi kesalahannya ( peti putih itu ditaruh di atas mobil pick-up berikut karangan bunga ikut berduka cita ). Lebih serem lagi, jika pelanggar juga diminta nonton adegan sakaratul maut pasien Covid beneran yang diblur wajahnya supaya pelanggar masker lebih menghayati hukumannya dan kapok. Syukur-syukur dia jadi pewarta bahaya Covid bagi tetangga dan kerabatnya. Daripada keluar Rp 90 miliar lagi untuk bayar jasa influencer kan ? Peti mati jangan lupa disemprot disinfektan lagi setiap pelanggar 3M selesai dihukum.

Denda yang berhasil ditarik dari warga bandel Jakarta sudah lebih dari Rp 4 miliar, dan lebih separohnya dari para pelanggar masker / lebih 187.000 kasus positif Covid di Indonesia disumbang sebagian besar oleh para pelanggar masker / the real murderer of 179 frontliners. Kabupaten Bogor sudah masuk zona oranye sehingga tinggal Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Bogor dan Depok di wilayah Jawa Barat yang masih merah dan ikut PSBB Transisi seri-5 Jakarta. Coba deh tips insentif bagi tokoh masyarakat habis sholat Jumat..

Kantor KemKominfo dan KPK ditutup sementara setelah sejumlah pegawai dinyatakan positif Covid. Kantor jadi salah satu klaster Covid karena kebiasaan orang membuka masker begitu berhadapan dengan orang yang dikenalnya. Keluar rumah pakai masker, naik KRL, bis atau kendaraan pribadi pakai masker, sampai di kantor .. buka masker .. setibanya di rumah langsung peluk anak istri tanpa mandi dulu .. keluarga jadi klaster Covid juga. Seingat saya, desainer Avant** ketika bertemu veteran pejuang berusia 90-an di HUT RI juga begitu. Setelah sekian menit wawancara, berikutnya rangkulan dengan masker melorot. Contoh dari figur publik bisa bikin warga ikut abai bermasker ketat dari awal sampai akhir. Saya lihat host MetroTV kini bermasker ( dari batang hidung sampai dagu ) sebelum dan sesudah siaran untuk memberi contoh baik bagi pemirsa. Maklum, gencarnya iklan 3M di stasiun ini harus dibarengi bukti nyata, sesuai kata dengan perbuatan. Lakukan dulu apa yang anda nasehatkan.

BERITA TERKAIT :

* Menlu Retno bilang, WHO akan mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin Covid ke berbagai negara di dunia sampai akhir 2021 ( Prime Time News, MetroTV, 5/9/2020 ).

* 27 santri sudah sembuh dari 644 + 20 kasus positif di ponpes Darusalam, Banyuwangi, Jatim ( Top News, MetroTV, 3/9/2020 ). Dapur umum digelar Satgas Covid untuk memberi asupan gizi bagi para santri dan warga yang terdampak lockdown lokal kompleks ponpes. Sudah 78,25% tingkat recovery rate Covid di Jatim. Masih ada 8 kota kabupaten yang berstatus zona merah. Surabaya kini berstatus zona oranye. Jatim sudah melakukan 927.000 rapid test / tertinggi di Indonesia dan 228.446 swab test. Sebanyak 12% pasien meninggal murni karena Covid. 88% dari jumlah yang tewas sudah punya penyakit penyerta.

* YS, pasien Covid di RS UI Depok bunuh diri sekitar jam 10 pagi dengan melompat dari lantai 13, memecahkan kaca dengan tabung gas, lalu jatuh di lantai 6, setelah dirawat sejak 27/8/2020 ( Top News, MetroTV, 3/9/2020 ).

* Ada 4,2 juta ASN, termasuk 3,3 juta ASN di daerah, dan juga ada usul menghilangkan hak pilih ASN seperti anggota Polri-TNI demi netralitas di pilkada ( EMI, MetroTV, 1/9/2020 ).

* Subsid upah tahap pertama ( Agustus 2020 ) untuk 2,5 juta orang, dan tahap kedua ( Sept-Des’ 2020 ) untuk 15,7 juta orang. Para pekerja informal, nakes, petugas damkar dan guru honorer yang terdaftar di Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan mulai cair pada 27/8/2020 sebanyak Rp 1,2 juta per 2 bulan, bertahap – sampai mencapai 15,7 juta pekerja pada September 2020 ( Top News, MetroTV, 28/8/2020 ). Rp 8,9 triliun dana subsidi untuk tenaga pendidik / kuota pulsa untuk program PJJ dari anggaran Kemendikbud, selama 4 bulan.

* Perampokan bansos Rp 135 juta di Desa Situ, Purwakarta. Dibuntuti pelaku sejak korban ambil uang di BNI.

* Minimal 70% populasi Indonesia ( 170 juta WNI ) akan divaksin 2 kali dengan selang 6 bulan sd 2 tahun antara 2 suntikan. Didahulukan WNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan aktif bayar iuran.

* Pertumbuhan ekonomi diprediksi minus 2-3% pada triwulan 3 ( resesi ). Baru sekitar 40% penyerapan APBD, padahal kurang sebulan habis triwulan 3. Perkuat program yang menyuplai sembako demi ketahanan pangan. KPK masuk ke daerah agar transfer daerah tak dijadikan deposito oleh pemda yang bikin penyerapan anggaran lamban ( EMI, 3/9/2020 )

* Dua oknum polisi Jembrana, Bali, melakukan pungli pada turis Jepang bermodus tilang. 19 polisi Sulbar yang tak pakai masker dengan benar dihukum push-up. Polisi harus disiplin sebelum menindak warga yang belum disiplin ( Prime Time News, 21/8/2020 ).

* Hotspa**, gerombolan homo di IG ( punya 150 follower ), gelar pesta seks di hotel untuk merayakan hari kemerdekaan dengan masker merah putih ( Prime Time News, 3/9/2020 ). 9 dari 56 peserta yang bayar Rp 150.000 per orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pelaku yang mengidap HIV / Aids ditahan di sel terpisah dari tersangka lainnya. Sebagian generasi muda yang tak peduli negeri ini sedang dalam bahaya. Ke mana orang tua mereka ?

TRANSMIGRAN NATUNA MINTA SERTIFIKASI LAHAN DAN PERHATIAN PEMERINTAH.

Perairan Natuna ( salah satu pulau terluar Indonesia ) yang berbatasan dengan Laut China Selatan ( tempo hari Tiongkok ribut dengan kita terkait ZEE Indonesia ), memiliki 154 pulau dengan 27 pulau sudah dihuni. Kabupaten Natuna yang 99% wilayahnya berupa perairan menyimpan cadangan migas terbesar di Asia di perutnya / dasar laut. Ketika host Susi Pudjiastuti ( “Susi Cek Ombak”, MetroTV, 2/9/2020 ) meninjau ke sana, disuguhi tarian dan kuliner khas Natuna ( Kernas, nuget-nya warga Natuna berbahan tongkol dan sagu ). Juga ada pentas Reog Ponorogo dan Kuda Lumping di desa Batubi / kecamatan yang dihuni kaum transmigran sejak 25 tahun lalu yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur ( asal penari Reog. Co-host jomblo nan bodor Kiky Saputri mewakili kaum milenial banyak bertanya soal kesenian para warok ini ).

Dari curhat para transmigran itu diketahui ada lahan seluas 74.000 ha untuk 39.000 warga, namun ternyata tak cocok ditanami pohon sawit, terlebih lokasinya jauh dari mana-mana / transportasi sulit. Tiap transmigran dapat jatah 3,5 ha lahan garapan ( 3 ha lahan plasma untuk tanam sawit dan 0,5 ha untuk pekarangan rumah ), namun 0,5 ha ini pun dikuasai perusahaan swasta yang menelantarkan kebun sawit ini. Meski sudah 10 tahun bayar pajak / PBB, namun warga transmigran masih tak tahu batas persilnya. Terkait program dalam UU no.15 tahun 1957 ( tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian X Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953 ). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi – AH.Iskandar yang diberitahu masalah ini bilang, 80% daerah transmigran lain sudah diberi sertifikat. Kawasan di Natuna itu termasuk kawasan hutan / konservasi. Dua perusahaan yang menelantarkan sawit itu sudah dicabut izinnya.

Dede, penjaga laut Natuna dengan armada 38 perahu nelayan rekannya sigap melapor ke aparat jika memergoki kapal asing mencuri ikan di perairan Natuna. Sebelum kasus ZEE tempo hari, kapal kecil nelayan Natuna yang berpapasan disenggol kapal besar pencuri ikan sampai tenggelam ( dubes dan pengusaha China belum jadi no.1 saja sudah sesuperior ini / semau gue, lalu mau bikin pangkalan militer di sini ? Nehi, sorry ya ). Pemirsa yang punya kreasi unik dari sampah plastik bisa mengunggahnya ke IG Susi Cek Ombak untuk dipilih bu Susi menerima hadiahnya.

Narsum prof. Emil Salim bilang, pembangunan fisik / infrastruktur, selain berdampak ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan / amdal. Apa jalan gajah dan harimau yang dipakai / dikorbankan untuk jalan tol ? ( dan merusak habitatnya sampai hewan buas itu masuk perkampungan penduduk karena lapar atau spesies tertentu meledak jumlahnya dan menjadi hama bagi warga setempat karena kehilangan predator alaminya ). Bijaklah membangun.

PANGKALAN MILITER ASING / CHINA DILARANG MASUK INDONESIA.

Pentagon ( markas kemenhan AS ) menyebut dalam laporannya, RRT / China mungkin mempertimbangkan menempatkan pangkalan militernya di Indonesia, Kamboja, Myanmar, Vanuatu, dsb. Menlu Retno menolak keras negara mana pun menempatkan pangkalan militernya di sini dalam siaran persnya. China mungkin menduga, kita tergantung padanya sehingga mau saja dibangun pangkalan militernya, padahal semua yang diberikan tak ada yang gratis. Belum lagi kapal ikan mereka paling banyak mencuri ikan di perairan Indonesia. China tak mengakui ZEE Indonesia dan kita juga tak mengakui dash-lines China di perairan Natuna. Kita memang beda pendapat soal itu dengan China, tapi kita pun ogah diseret ke belakang China maupun AS dalam kompetisi hegemoni Asia Pasifik ini. Kita bisa minta Kamboja dan Myanmar / sesama anggota ASEAN agar menolak kehadiran pangkalan militer China dan AS di kawasan netral / Nonblok ini. Kita juga bisa bantu meredakan ketegangan kedua adidaya ini dalam pertemuan internasional sebagai implemetasi : berperan aktif dalam perdamaian dunia. Masalah dunia hari ini sudah begitu rumit. China dan AS sebaiknya menahan diri.

BERITA TERKAIT :

* Diberitakan jalan tol Aceh-Sigli sepanjang 74 km sudah 80% progresnya, karena proses pembebasan tanahnya relatif cepat dibanding tol trans lainnya ( President’s Corner, MetroTV, 29/8/2020 ). Biasanya, kontruksi menunggu pembebasan lahan, tapi ini sebaliknya. Hebat.

* Terjadi ricuh saat eksekusi lahan untuk tol bandara Soetta, Banten, karena uang ganti rugi lahan belum diterima warga dari KemenPUPR ( Top News, 1/9/2020 ). Rumah warga yang sudah kosong akhirnya bisa dirobohkan petugas.

* Longsor di tol Purbaleunyi, Kab. Bandung.Barat ( Prime Time News, 17/2/2020 ) karena gorong-gorong tersumbat dan pemotongan / penimbunannya tak dikaji komprehensif sebelumnya sehingga limpahan air hujan mendorong tanah yang tak stabil oleh cut-fill tsb.

* Saat rapat Pansus DPRD Banjir ke-6 Jakarta, 3 gubernur yang diundang tak datang dengan berbagai alasan / kesibukan. Mumet ngurus soal banjir Jabodetabek yang sejak jaman Belanda pun sudah riweuh ( apalagi warga banyak yang bandel buang sampah sembarangan dan demen tebang pohon, gak tobat-tobat. Hadeuh.. )

* Santri Siaga Bencana dilatih Basarda Jabar ( PRSSNI, 6/3/2020 ).

I-TECH FORUM 2020 : JIKA KOMUNIKASI INDUSTRI DAN PENELITI LANCAR, produk riset dalam negeri laris manis ..

I-Tech Forum 2020 ( MetroTV, 4/9/2020 ) memberitahu pemirsa : Indonesia sudah bisa membuat katalis D-100 untuk pembuatan B-100 ( biofuel dari 100% minyak sawit ) buatan ITB, ventilator Vent-i ( alat bantu nafas pasien Covid ), PLTMini-Hidro 1-10 Megawatt untuk UMKM / desa, mobil Aldes buatan Astra Autopart yang bisa angkut berbagai keperluan desa termasuk daya listrik, dll. Baru 2,5% dari 400 GigaWatt potensi energi baru terbarukan Indonesia yang dimanfaatkan, menurut LKPP. Para produsen alat teknologi kerap terganjal syarat e-katalog ( misal, harus ada produk pesaing ) ketika berusaha mempromosikan karya mereka, kata Hamdan Dzulkarnaen / narsum dari Astra.

Ridwan DJamaluddin / narsum dari ITB bilang, perlu keberpihakan pemerintah dan masyarakat pada produk dan inovasi dalam negeri. Menristek Bambang Brodjonegoro bilang, biaya riset jangan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Swasta hendaknya masuk ke R & D juga. MenESDM Arifin Tasrif menyadari, perlu renumerasi yang baik agar peneliti bersemangat berkarya. Peneliti diharapkan mau ke hilir / melihat apa yang sedang dibutuhkan industri, dan industri mau ke hulu / ikut terlibat sejak awal penelitian. Dengan demikian, pihak Industri tak impor ventilator karena tahu kalau di dalam negeri sudah ada orang yang bisa membuatnya ( apalagi kalau syarat e-katalog tak ribet, hasil riset / prototype bisa segera terpajang jelas, lengkap ) dan peneliti tahu kalau industri butuh produk yang bisa dibuatnya.

BERITA TERKAIT : DANA Rp 30 Triliun untuk korporasi.

* 64 juta UMKM di Indonesia selama ini menyerap 97% tenaga lokal. Ada bantuan dana Rp 30 triliun dari pemerintah RI buat korporasi selama pandemi ini di bank plat merah ( Mandiri, BNI, BTN, BRI ) dengan jaminan LPI selama setahun ( dirasa wakil KADIN kurang lama ) bagi pengusaha yang ingin mengajukan modal kerja. Survei Bank Dunia : 93% korporasi di Indonesia belum terima stimulus dari pemerintah dan diiyakan wakil Kadin, karena informasi Rp 30 triliun ini kurang sosialisasi / pengusaha kurang info ( Prime Time News, 3/9/2020 ).

* Ponsel bisa masuk mesin ultra violet ( seperti pemanggang roti mini ) saat kita cuci tangan steril dari Covid. Selesai cuci tangan 3M, ponsel kita pun terbebas virus Covid. Balok kayu Isotex disusun seperti permainan lego lalu dicor mortar jadi rumah ( On The Spot, 21/8/2020 ). Praktis membangun rumah. Di luar negeri sudah diproduksi ransel berpanel surya yang bisa nge-charge ponsel ketika orang lagi traveling dan jauh dari colokan listrik / stop kontak. Ada alat anti banjir yang dipasang di pintu rumah ketika hujan deras dan air mulai meluap. Alat dari karet bersistem kedap air ini bisa melembung sampai 1 meter ( On The Spot, Trans7, 21/8/2020 ). Indonesia yang langganan banjir dan longsor ini sudah ada peneliti dan produsen lokal yang bisa membuatnya ? Pasang di e-katalog juga.

LEBIH 112 DOKTER, 68 PERAWAT GUGUR KARENA COVID & WARGA BANDEL MELANGGAR 3 M Memakai masker, Menjaga Jarak, Mencuci tangan..

Per 1/9/2020, sudah 103 dokter yang menangani Covid tewas, juga 68 perawat, dan 9 dokter gigi. Padahal rasio dokter banding penduduk Indonesia baru 0,4 sedang standar WHO mestinya 1 dokter : 1000 penduduk ( jumlah dokter di Indonesia / 1.200 dokter spesialis, terendah kedua di Asia Tenggara ). Jam kerja para nakes mestinya dibatasi ( 3 shif per hari, 4-5 bulan ).

Setahu saya, personel militer ditarik / dirotasi setelah 4-5 bulan bertugas di daerah konflik, agar mereka tak kelelahan / stres yang bisa menyebabkan maloperasi ). Sejak Indonesia terinfeksi Covid 2 Maret 2020, para nakes frontliners ini sudah bertugas sekitar 6 bulan dan jauh dari keluarga ( sebagian tinggal di mess, hotel, pusdiklat, wisma atlet agar anggota keluarga di rumah aman dari Covid / pengusiran warga tak paham ). Angka kasus Covid bahkan sempat menembus 3.000 sehari dan kini total 177.000 ( EMI, 2/9/2020 ). Jakarta masih merah di PSBB-nya yang ke-5 sampai seluruh RS rujukannya mendekati full capacity 100%, bahkan ada yang sudah buat RS darurat / RS Pertamina. Saatnya injak rem darurat ? ( jika pasien Covid berat sampai tak tertampung RS, masyarakat bisa panik dan situasi runyam bisa membahayakan stabilitas keamanan ).

Tata kelola RS dan alur zona kegawatan pasien harus diperbaiki ( jangan sampai pasien non Covid tertular Covid di RS ) dan ruang isolasi bertekanan negatif perlu diperbanyak dengan bantuan dana pemerintah ( faskes swasta kehilangan pendapatan 50-70% selama pandemi karena warga yang kurang sehat memilih tetap di rumah dengan obat herbal dan konsultasi virtual / halodoc, klik dokter, WA dokter di radio dan IG ).

Ratusan dokter dan perawat yang tewas ini termasuk dokter klinik di luar ruang isolasi, kata ketua PB-IDI ( pasien umum baru ketahuan OTG Covid setelah menjalani swab test / terlanjur tatap muka dengan dokter praktek tanpa APD, apalagi dokter gigi yang langsung memeriksa mulut pasien tempat droplet air liur bisa menginfeksinya ).

EWS / early warning scoring, proses screening / penapisan perlu diperketat, overload kapasitas RS yang bikin beban berlebih bagi nakes yang sudah lebih 5 bulan bertugas / kurang waktu istirahat-recovery, perlu segera diperbaiki ( kerahkan mahasiswa kedokteran tingkat akhir sebagai relawan untuk membantu. Di luar negeri, robot humanoid sudah dikerahkan untuk mengantar obat, makanan, mengecek suhu dan disinfeksi ruangan dengan sinar ultra violet ).

APD level 1-3 saat ini relatif sudah terpenuhi ( UMKM sudah bisa memproduksi 17 juta APD per hari ), tinggal sistem distribusinya diperlancar ke nakes yang membutuhkan ( sehingga tak terjadi APD dipakai berulang kali seperti di RS Medan tempo hari ). Sebagian RS masih kurang ventilasi, exhauster, spesialis paru, penyakit dalam / internist dan anestesi ( yang jumlahnya di Indonesia baru 12% ). Tata kelola ruang dan fasilitas di RS daerah juga masih minim.

Depok dan Kota Bogor sudah memberlakukan jam malam di wilayahnya yang kembali merah sejak Senin kemarin ( 31/8/2020 ). Jam 6 sore, semua tempat usaha sudah harus tutup ( mall, toko, supermarket, warteg, resto, pkl, dll, sudah harus tutup. Pelanggan sudah harus pulang, tapi masih bisa memesan makanan secara online sd jam 8 malam. Jam 9 malam, kantor sudah harus tutup, dan boleh buka lagi mulai jam 7 pagi, setahu saya ). Denda Rp 50 -250 ribu atau kerja sosial akan diterapkan pada pelanggar protokol kesehatan, terlebih yang nekad masih berkerumun setelah jam 6 sore itu. Di Jakarta berlaku denda progresif : melanggar protokol pertama kali didenda Rp 250.000, melanggar kedua kalinya Rp 500.000, ketiga Rp 750.000, keempat Rp 1.000.000 / 4 jam membersihkan fasilitas publik ( mestinya 4 hari kerja, masa pandemi cari duit Rp 250.000 per hari sudah susah ).

Positivity Rate / PR di bawah 5% ( angka kasus positif Covid ) dianggap aman. Rata-rata PR nasional sekitar 13% saat ini ( masih berbahaya ). Standarnya, tiap daerah sudah melakukan 3500 swab test per sejuta penduduk ( Prime Time News, MetroTV, 23/8/2020 ). Faktanya, Indonesia belum mencapainya, dan Jawa Barat bertengger di urutan ke-5 provinsi terinfeksi Covid kemarin. Kumaha, yeuh ? ( ngebut dapur ngebul dengan income cuma 30% dari normal membuat sebagian warga seperti abai pakai masker dan kembali berkerumun. Apa mereka gak kasihan sama para dokter dan perawat yang sudah kelelahan dan kewalahan ? ). Ayo warga, disiplin dong, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, untuk menyelamatkan para nakes Indonesia yang sudah 6 bulan berjibaku nyawa menghadapi virus Corona-19.. ( sebelum pemerintah terpaksa menginjak rem darurat / PSBB ketat lagi ).

BIOFARMA PRODUKSI 30 JUTA VAKSIN SINOVAC DESEMBER 2020. Frontliners Covid divaksin duluan, lalu semua WNI, baru ekspor ke ASEAN, dll..

Indonesia dapat komitmen ( dan bisa mengamankan ) pesanan dari UEA dan China 290-340 juta vaksin di kuartal 1 dan 2 tahun 2021. Akhir 2020, Indonesia dapat memproduksi 30 juta vaksin ( Prime Time News, 24/8/2020 ). Kapasitas produksi Biofarma-Bandung : 250 juta vaksin per tahun ( Selasa kemarin, Kang Emil, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan 7 relawan lain di Puskesmas Garuda sudah Visit-1 untuk swab test, dll. Jika hasil tesnya sehat, Jumat lusa mereka mulai disuntik vaksin Sinovac yang sudah di-acc WHO. Tiap WNI mulai Desember 2020 sudah bisa mulai disuntik vaksin Covid ini untuk menambah antibodinya sampai 90%. Tiap orang akan disuntik 2 kali dengan rentang 6 bulan sampai 2 tahun antara 2 suntikan. Semoga suntikan kedua, sudah bisa dengan vaksin Merah Putih buatan LBM Eijkman yang lebih aman / dari potongan virus Covid yang sudah bermutasi dengan iklim tropis lembab Indonesia ).

Komitmen produksi 290 juta vaksin ini diperoleh setelah kuker menlu Retno Marsudi dan menBUMN Erick Thohir ke UEA dan China dengan surat pengantar dari presiden Jokowi. Untuk menghentikan pandemi Covid di sini minimal 70% WNI ( data akhir Juni 2020 penduduk Indonesia sebanyak 268 juta orang ) sudah harus divaksin. Semoga semua berjalan lancar dan pandemi ini cepat usai ya..

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sudah 25% dari dana pemulihan ekonomi nasional / PEN sebesar Rp 695, 2 triliun ( Indonesia Town Hall, MetroTV, 24/8/2020 ) yang digelontorkan. Tahapannya : Indonesia sehat, bekerja, dan tumbuh.

Program padat karya KemenPUPR menyerap 600.000 pekerja PHK dengan upah sekitar Rp 50-80 ribu per orang per hari tergantung tingkat kesulitan pekerjaan. MenPUPR Basuki bertekad menggelontorkan anggaran besar di kementeriannya untuk secepatnya menyelamatkan pekerja percetakan, tukang bakso, dll, yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ( The Nation, MetroTV, 18/8/2020 ). Saya lihat mereka mengerjakan pembongkaran pasangan batu di saluran irigasi tersier untuk program ketahanan pangan nasional. Pekerjaan yang sebetulnya bisa dilakukan alat berat, tapi demi perut rakyat, para PHK-wan itu dikerahkan, sekaligus nanti ikut merawat hasil pembangunan di daerahnya karena merasa dilibatkan ( next Pak Basuki ditunggu untuk membangun atau merenovasi gedung Kejagung RI yang terbakar kemarin. Gedung sebesar dan sepenting itu tak diasuransikan ? Alamak. Jaksa Agung ngantor dulu di tempat lain, sampai APBN 2021 turun ya ).

SUBSIDI UPAH UNTUK PEKERJA INFORMAL, GURU HONORER CAIR. Korban PHK ?

Kelas menengah yang menyumbang 35% pertumbuhan ekonomi ( 58% disumbang konsumsi domestik ) terdiri 7 layer / lapisan, kata ekonom Aviliani ( EMI, MetroTV, 26/8/2020 ). Jika perlindungan / bantalan sosial pemerintah juga menyentuh lapisan terbawah kelas menengah ini ( sekitar 5 juta orang ) maka konsumsi domestik yang bisa mengangkat Indonesia dari jurang resesi di triwulan 3 ( sebulan lagi ) akan bertambah. Pekerja informal suami pemirsa EMI dari Cirebon ( MetroTV, 26/8/2020 ) bilang, sudah ditransfer Rp 600.000 via rekening BRI dan tinggal validasi data penerima / si suami untuk membuka blokirnya. Karena belum tersaji SIN / data kependudukan komprehensif / big data, maka pemerintah kalau sudah memutuskan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, ya tinggal memberi pengumuman : jika data income penerima BLT sampai dimark-down ( cuma mencantumkan gaji pokok, padahal take home pay-nya lebih dari Rp 5 juta ) maka akan diberi sanksi / dicabut bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan itu / Desember 2020. Jika menunggu dipilah mana yang dimark-down mana yang tidak sebelum BLT dibagikan, maka waktu penyelamatan ini akan kadaluarsa / keburu resesi / banyak orang keburu sakit, cerai, kriminal, mati yang ongkosnya lebih mahal dari BLT ini.

( Sekitar 800 pasangan mendaftarkan gugatan cerai di Kab. Bandung, sebelum pandemi. Kini sekitar 1.250 kasus perceraian per bulan tahun 2020 didaftarkan ke pegadilan agama / KUA ( Top News, MetroTV, 25/8/2020 ).

40% kelompok terbawah penduduk Indonesia yang menyumbang 17% pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapat BLT Rp 2,4 juta dibagi 4 bulan kini diperluas menjangkau sampai 2,5 juta pekerja informal + guru honorer yang terdaftar di Jamsostek ( ada 1,5 juta guru honorer, ada 2 juta guru PNS di Indonesia ). Tinggal korban PHK yang masih belum jelas bantuannya karena terkendala validasi data di daerah. Mestinya RT/ RW dan aparat desa / kelurahan yang lebih tahu persisnya siapa yang terdampak PHK selama pandemi, bisa menvalidasi data dari pusat ( BPS memutakhirkan data kependudukan 2 kali per tahun ). Seingat saya, Gubernur Ridwan sudah membagikan ponsel ke sekitar 50.000 ketua RW di Jawa Barat, sehingga bisa lebih cepat memvalidasi data korban PHK yang perlu dibantu BLT untuk survive. Mestinya, BLT langsung masuk ke rekening bank penerima agar tak dipotong di tengah jalan dengan ‘kesepakatan’ atau seribu dalih lainnya ( juga sekalian membiasakan mereka cashless dan mencegah mereka berkerumun saat pengambilan BLT seperti di kantor pos tempo hari / mencegah penyebaran Covid ). Pemirsa EMI dari Jateng mengingatkan agar jangan terjadi bantuan dobel untuk kelompok miskin, sementara korban PHK tak kebagian sama sekali, agar kelompok kecil tersisih ini tak jadi gelisah meresahkan nantinya.

Kemenkeu mentransfer uang pulsa Rp 200.000 per bulan ke rekening stafnya yang bekerja di rumah / WFH dari relokasi dana kegiatan yang tak bisa dilakukan selama ini ( raker luar kota, kopi-snack rapat dalam kota, transpor kuker ke luar negeri, dsb ). Staf yang tak banyak melakukan komunikasi online / rapat virtual tak menerima transfer pulsa ini, kata dirjen Kemenkeu ( Prime Time News, MetroTV, 25/8/2020 ). Kemendikbud juga tengah mengkaji transfer pulsa untuk kegiatan PJJ bagi 3,5 juta guru di Indonesia ( dana BOS setahu saya diperbolehkan untuk beli pulsa PJJ guru, juga untuk siswa kurang mampu ). Kemenag sudah membantu dana semacam ini untuk pesantren.

Kartu prakerja mencover 80% PHK-wan dan pekerja informal, meski ada kekurangan di sana sini yang harus terus diperbaiki. Bansos untuk ultra mikro dan usaha mikro juga sudah disiapkan ( semoga akhir Agustus ini bisa turun ke rekening penerima ). UU no.20 tahun 2008 tentang UMKM.

Sebanyak 64 juta pelaku UMKM dibantu stimulus ( Rp 123 triliun ) dan hibah Rp 2,4 juta per pekerja informal ( total Rp 20 triliun untuk pedagang bakso, nasi uduk, dll, yang diminta buka rekening agar bisa langsung ditransfer BLT ). Sektor UMKM menyumbang 61% PDB Indonesia. Dibantu petugas KPK, kejaksaan, BPKP, dll, ( untuk akuntabilitas ) pemda jangan takut mengelontorkan dana pemerintah pusat ini, kata menteri Erick. Diketahui 29% pelaku usaha terkondisi melakukan shifting / transformasi digital selama pandemi, kata prof. Rhenald Kasali. Targetnya : 10 juta pelaku UMKM masuk situs jual beli online / marketplace / ekosistem digital akhir tahun ini. Masih ada 12.000 desa yang belum terkoneksi internet yang perlu dikebut Kominfo agar mereka tak tertinggal. Gerak cepat tepat bersama sangat penting dilakukan saat ini. 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang datanya valid akan dapat bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 per bulan ( Headline News, 24/8/2020 ). 83.000 kelurahan jadi ujung tombak pemvalidan data penerima BLT ini.

Tingkat kesembuhan Indonesia dari Covid mencapai 70% saat ini ( di atas dunia yang 69% ). Tingkat kematian dari sebelumnya 9 kini turun jadi 4 ( masih di bawah rata-rata dunia yang bisa 3,8 hari ini ). Pelaku UMKM yang ingin tahu trend makanan dan fashion bisa tanya kementerian koperasi. Produk UMKM bisa dipajang di outlet Sarinah ( produk dapur tetangga bisa dipajang di mini retail yang diasuh komunitas SRC ). Critical moment 4 bulan ini butuh semangat Hankamrata segenap rakyat Indonesia / upaya bela negara WNI. Krisis kesehatan dan ekonomi masa pandemi ini mendesak kita melakukan transformasi kehidupan ke pola pikir baru / digitalisasi. Kesadaran, kesabaran, ketahanan yang maraton. Semoga Indonesia survive. Amiin..

( Lebih 30.000 ha hutan di California, AS, terbakar hebat setelah disambar 12.000 petir selama 3 hari berturut-turut ( On the Spot, Trans7, 24/8/2020 ). Lebih 35.000 warga AS dievakuasi. Setelah ledakan hebat di Beirut karena bahan kimia di gudang pelabuhan, ibukota Lebanon itu lalu diguncang protes rakyat yang mempertanyakan kapabilitas pemerintah dalam mengelola negara, kenapa sampai insiden sebesar bom Nagasaki itu bisa terjadi ? China, India, Brasil dan banyak negara lain juga dilanda bencana kebakaran dan banjir parah di tengah pandemi Corona. Bumi benar-benar sedang marah ).

***