Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

DEBAT CAPRES, BUKAN PIDATO. CUKUP GREGET ATAU KURANG ESENSI ?

leave a comment »

Gak nyangka, Jokowi yang biasa kalem bertahan, di acara Debat Capres 1 ( 17/1/2019 ) bisa telak menyerang. Presiden kita yang satu ini memang penuh kejutan ya. Gara-gara hal baru ini, saya terbangun lagi meneruskan nonton debat perdana yang lebih mirip cerdas cermat-guru menguji murid karena kisi-kisi pertanyaan panelis. Habis menang debat, besoknya presiden sudah blusukan, kerja, kerja lagi. Benar-benar energizer, melebihi ibu saya yang giat membabat apa saja yang tak beres. Top !

Debat Capres 1 Kamis kemarin ( 17/1/2019 jam 20 -22 WIB ) menyisakan pesan agar diperbaiki pada Debat Capres 2 ( 17/2/2019 ) karena dengan kisi-kisi pertanyaan itu, kita seperti lagi nonton guru menguji muridnya, atau nonton cerdas cermat anak sekolah di layar TV. Para kandidat tak fokus pada pertanyaan ( cenderung menghafal ). Tidak otentik, kurang menyebut bukti/ apa yang sudah dilaksanakan petahana untuk mengatasi isu tsb, juga lupa menyentuh problem pemilih milenial ( 16-25% swing and undecided voters/ kaum terdidik yang semestinya dibidik di Debat Capres ), karena pertanyaan panelis juga umum normatif, juga sebaliknya, terlalu teknis yang bukan bagian presiden

Kita yang loyal memang cukup terhibur dengan gaya Jokowi yang berbeda dari biasanya. Biasa kalem defensif, jadi ofensif menyerang. Tak heran di malam Debat itu, netizen di atas 37 tahun yang sudah lama tak berkicau ikut ramai nge-tweet menjagokan Jokowi. Alhasil, Debat pertama dimenangkan Jokowi menurut banyak pengamat dan surveyor.

( usia 22-37 tahun adalah generasi milenial atau Y pada tahun ini. Usia 38-53 tahun, generasi X. Usia 54-69 tahun, generasi baby boomers. Usia 6 -21 tahun, generasi Z )

Dua hari setelah Debat, kembali kaum milenial yang mendominasi jagad maya, dengan elektoral paslon 01 masih di atas 02 meski tak terpaut jauh. Artinya, kaum senior lebih mendominasi pilihannya pada 01 baru disusul sebagian milenial yang melek media.

Ringkasnya, secara show cukup berhasil ( 70-80% warga Indonesia nonton acara Debat Capres 1 ) menyenangkan kaum loyalis. Namun secara esensi belum tercapai ( memikat mereka yang belum/ yakin memilih ).

Antusiasme warga menonton debat pertama perlu disambut gembira. Semoga mereka masih bisa menangkap substansi debat sebagai salah satu kanal menyeleksi kandidat secara rasional. Bukan terjebak euforia sesaat lalu masih mencoblos karena faktor emosional atau fanatisme buta ( EMI, 18/1/2019 ).

ISU HUKUM :
BPLN SEBAGAI PENYINKRON PERDA, PELANCAR INVESTASI.

Badan Pusat Legislasi Nasional. akan dibentuk presiden untuk mengkoordinasi permen dan perda agar sinkron sebelum dilaksanakan ( tidak tumpang tindih dan menghambat investasi seperti yang terjadi selama ini. Kini masih ada sekitar 3000 regulasi yang menghambat investasi ( dari 42.000 regulasi ).

Perlu kajian mendalam sebelum BPLN diwujudkan dan regulasi dipangkas. Badan ini nanti bertanggung jawab langsung pada presiden agar bisa mengatasi ego sektoral kementerian dan pemda yang selama ini menghambat ( UU no.12 tahun 2011 ) . Keputusan MK telah membatalkan kewenangan gubernur mencabut perda kota dan kabupaten. Perda dibuat kepda untuk memaksimalkan PAD secara semaunya, sampai penjual video di pasar pun dikenai pajak tontonan. Ada PMA yang karena dibebani 110 regulasi sampai suntuk dan hengkang ke Vietnam.

Kemendagri dan KemenPAN belum mampu mengatasi tumpang tindih regulasi bertentangan dan penghambat ini. Di sisi lain, hanya MA yang bisa membatalkan UU dan MK yang berwenang membatalkan perda ( bukan Kemendagri ). Ekses Otonomi Daerah telah menghasilkan oligarkhi/ raja kecil di daerah. Orang yang punya kuasa ( uang banyak/ pengaruh besar ) bisa memonopoli lahan usaha dengan mempengaruhi perda. Sehingga perlu SDM yang lebih ahli, jujur dan komprehensif untuk memantau lahirnya perda yang tak menabrak aturan di atasnya. Itulah alasan lahirnya BPLN yang digagas Jokowi dan Mahfud.

PERUSAHAAN BODONG PENGGARUK LAHAN WARGA.

Tempo memberitakan, bahwa Mnr Group, perusahaan milik CA diduga mengakali berbagai peraturan demi menguasai konsesi 280.000 hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua. Mereka membentuk 7 perusahaan abal-abal untuk mendapatkan berbagai izin dari pemkab hingga Kemen KLH. Adik kandung CA, petugas kebersihan, sopir, serta adik seorang politikus duduk sebagai pengurus dan pemilik bayangan perusahaan bodong tsb.

Majalah yang pernah dibreidel masa Orba ini juga mengabarkan tentang ratusan orang yang mengadukan layanan pinjam-meminjam online. Di balik prosesnya yang mudah dan cepat, ternyata layanan peer-to-peer lending ini menyimpan banyak masalah. Nasabah ada yang dikenai bunga tinggi mencekik, ditagih secara kasar, bahkan diteror. Data pribadi peminjam juga rawan disalahgunakan. Bagaimana regulasi mengantisipasi hal ini ?

NAPI KABUR DARI LAPAS BUKAN KARENA OVER CAPACITY. Then what ?

Kamis, Prime Time News ( MetroTV, 1/12/2018 ) memberitakan, lebih 826 napi kabur dari lapas Aceh berkapasitas 850 napi pada 29/11/2018 lalu, Why ? Padahal tak kepenuhan seperti biasa didalihkan menkumHAM jika tersudut. Sekitar 200 napi segera tertangkap kembali. Apa evaluasi dan regulasi untuk perbaikan lapas kita ke depan ? ( setelah kepergok lapas bak hotel, suap kalapas, sipir, obral remisi koruptor, napi teroris beringas, juga napi kabur karena lapas sesak atau tidak sesak ).

Bayangin ratusan kriminal, pembunuh dan pemerkosa masih berkeliaran di luar sana. Kasihan polisi kita yang sudah capek-capek nangkep. Capek nguber KKSB di pedalaman belantara Papua, lalu kehilangan 2 anggotanya yang tengah menyelidiki kasus mutilasi oleh KKB sempalan Santoso di Parigi Montong, Sulawesi Tengah.

Serangan itu dilakukan sekitar 7 orang kemungkinan karena terdesak Operasi Tinombala Polri-TNI, dengan cara mengambil paksa logistik lalu memutilasi pemilik untuk menghilangkan jejak ( Prime Time News, 31/12/2018 )

Masalah hukum kita seabreg ( separuh persoalan negeri ini ). Butuh menkumHAM andal di periode ke- 2 Jokowi untuk mengatasi lebih baik.

ISU HAM :
KASUS PENYERANGAN TERHADAP NOVEL BERLANJUT.

Aktivis anti korupsi asal Ukraina, Kateryna Viktorivna Handziuk, meninggal pada 4/11/2018 ( Tempo ). 40% tubuhnya terbakar akibat disiram air keras pada 31/7/2018 . Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Novel, yang disiram air keras pada 4/4/2018, dan kini polisi masih mengusut pelakunya.

Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF ) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibentuk Kapolri Tito pada 8/1/2019, terdiri 65 orang ( 52 anggota Polri, 6 anggota KPK, 7 para pakar dan tokoh masyarakat ) berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada 21/12/2018. Hampir 2 tahun kasus ini mengambang karena peristiwa penyiraman itu terjadi saat hari masih gelap ( pulang sholat shubuh dari masjid ), tak ada saksi mata dan CCTV kurang jelas ( pelaku di kejauhan ). Saat itu, 182 polisi dan 80 saksi peristiwa sudah dikerahkan, namun sayang, belum membuahkan hasil. Kita tunggu hasil TGPF bentukan Kapolri yang ini, semoga bisa tuntas sebelum 17 April 2019. Masyarakat bisa bantu mempercepat penuntasan kasus ini dengan memberi keterangan pada TGPF jika melihat keganjilan saat peristiwa teror itu terjadi ( EMI, 15/1/2019 ) Wah, kerja Kapolri Tito makin banyak ya.. ( jaga kesehatan )

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : MAKIN BANYAK KORBAN BERANI LAPOR

Menurut data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, pada 2017 kasus yang dilaporkan mencapai 348.466 kasus. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan angka yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa korban mulai berani melapor. Semoga dengan keputusan MK ( 13/12/2018 ) menyamakan usia pengantin pria dan wanita minimal 19 tahun, akan mengurangi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Amiin.

SETARA PRIA : WANITA MENIKAH USIA 19 TAHUN KE ATAS.

Hadiah Hari Ibu dari Mahkamah Konstitusi: mulai kini ( Keputusan MK, 13/12/2018 ) wanita menikah minimal umur 19 sama dengan pria. Sebelumnya, di UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi wanita boleh menikah. MK memberi waktu 3 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Perkawinan dan melaksanakannya.

Di Indonesia, 2 ibu dan 5 bayi meninggal tiap jam dari ibu yang menikah di bawah usia 20 tahun ( 51% ). Dari riset, 41% bayi mengalami keterbelakangan mental lahir dari pernikahan dini ( dibawah 21 tahun ).

Kongres Perempuan pertama yang digelar pada 22/12/1928 di Yogya diperingati sebagai Hari Ibu. UU no.35 tahun 2018 menyebut orang dikategorikan dewasa mulai usia 18 tahun. Wakil Komnas Perempuan bilang, penghapusan diskriminasi usia perkawinan tsb relevan dengan pengangkatan harkat wanita ( kesetaraan gender ). Sistem hukumnya ada ( keberpihakan negara pada kesetaraan gender ), tapi masih ada kendala dari kultur budaya dan religi.

RA. Sukonto, ketua Kongres Perempuan I yang merintis kesetaraan gender tsb. Hari Ibu di Indonesia juga dengan spirit itu, bukan seperti Mother’s Day di luar negeri yang sebatas menghormati ibu yang telah melahirkan kita. Di sini, kita juga punya urusan lain setelah urusan domestik ( urus suami, anak, dapur/ masak, kasur, sumur/ cuci ) beres.

Pemirsa EMI dari Jakarta curhat kewalahan ditarik tetangga ke sana sini untuk mengatasi masalah KDRT karena kerap mentok di KPAI, LPAI, sehingga ia usul dibentuk satgas perempuan di tingkat RT/ RW, lalu ada petugas yang khusus menampung pengaduannya setelah sampai di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. sehingga tak dipingpong ke sana kemari menyita umur dan energinya ( EMI. 22/12/2018 ).

Ibu dan keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Jika calon ibu disiapkan dengan baik ( usia 19 tahun ke atas baru menikah setelah cukup menimba ilmu dan finansial ) maka generasi emas Indonesia bisa tercipta yang mampu memajukan negara ( bukan sebaliknya menjadi beban negara atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ PMKS ) .

Kendala kultur dan religi dibentuk oleh pembacaan tekstual ( tanpa konteks ) yang dibelokkan akibat dominasi pria. Padahal masa Rasul, kesetaraan gender sudah dimulai ( wanita dimuliakan ). Masa jahiliah, wanita dianggap barang. Bahkan, wanita yang rumahnya dipasangi bendera, artinya masih bisa melayani 40 pria dalam sehari. Kemudian setelah masa Islam, tradisi barbar itu dilarang ( karena anak-anak yang terlahir jadi tak jelas nasabnya, menyulitkan hidup di kemudian hari ), dan minta pria memberi mahar pada wanita yang akan dinikahinya, meminta pria memperlakukan istri dengan lembut. Sebaik-baiknya pria adalah yang paling lembut pada istrinya.

Di sisi lain, terjadi internalisasi inferioritas oleh wanita itu sendiri ( wanita cukup di dapur, sumur, kasur saja, tak usah sekolah tinggi-tinggi ) selama puluhan generasi membuat sebagian wanita ( di olimpiade sains banyak wanita lebih unggul dari pria ) secara kultur masih terbelenggu di bawah dominasi pria.

Kini jumlah wanita di populasi ( 263 juta penduduk Indonesia ) sekitar 26.000 lebih banyak dari pria ( kelak 50 : 1 ). Artinya kaum wanita yang lebih banyak ini, harus didukung kemajuannya, jika Indonesia benar-benar mau maju. Kado MK ini awal dukungan negara di era Reformasi untuk mewujudkan visi tersebut.

ISU KORUPSI :

KORUPSI MENURUN, BUKAN STADIUM 4 YANG MENGHITUNG HARI

Terjadi penurunan tingkat korupsi di seleksi CPNS, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dsb, dari 60 ke 30%. Masa Jokowi, dengan perpres no.54 tahun 2018 KPK bisa lebih leluasa bergerak, jadi leader reformasi birokrasi dengan dipersilakan mengaudit sistem reformasi dalam birokrasi. Di mata dunia, Indonesia, dari sebelumnya termasuk negara terkorup kini membaik jadi negara yang tak pandang bulu menegakkan hukum pada pejabat dan penyelenggara negara ( Prime Time News, MetroTV, 14/1/2019 )

Korupsi aset

Kejaksaan Agung menahan mantan jaksa CS atas kasus dugaan korupsi penyelesaian barang rampasan dan eksekusi aset napi HR. Kejaksaan menilai uang yang dikembalikan satuan tugas yang dipimpin CS ke kas negara cuma Rp 22,5 miliar alias jauh di bawah target Rp 1, 91 triliun ( Tempo ). Teringat diskusi panasnya di talkshow : kenapa masalah hutang ini diungkit lagi ? Kan sudah dianggap beres oleh BPPN waktu itu ( lalu pemerintahan saat ini disalahin lagi ). HR cuma membantu para kreditor kecil yang tak sanggup mengembalikan dana ke bank HR karena krisis ekonomi 1997, dalih pengacaranya ( jadi yang salah penilai aset ? Yakin tak menyuapnya ? ).

Korupsi BUMN

Gedung Gran*** yang disita negara milik keluarga Cendana yang baru membayar Rp 253 miliar dari Rp 4,4 triliun putusan inkrah ( kasasi Kejagung di MA ) kasus korupsi Yayasan Superse*** yang diselewengkan ( ambil 51% keuntungan BUMN ) yang seharusnya untuk beasiswa pendidikan. ( EMI, 21/11/2018 )

Korupsi transfer daerah

Dana insentif daerah dan dana alokasi khusus ditengarai menjadi bancakan kepala daerah dan anggota dewan. Dalam kasus yang menyeret pejabat kemenkeu, YP terlihat peran pejabat Dirjen Perimbangan Kemenkeu sebagai penjaja informasi alokasi dana khusus kepada kepala daerah ( Tempo ).

Solusi

UU Perampasan Aset semoga bisa segera disahkan untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara sepenuhnya.

UU Penyadapan mestinya direvisi, agar hak penyadapan tanpa izin pengadilan hanya untuk KPK ( khusus korupsi dan TPPU ), Polri ( untuk pidana umum dan terorisme ) dan Kejagung ( untuk pidana khusus HAM dan kejahatan seksual ) sehingga tak saling menyadap, menghindar atau melemahkan antar 3 institusi seperti sebagian teror pada KPK selama ini oleh oknum penegak hukum lainnya.

ISU TERORISME :
BASUKI TP DAN AB BSY DIBEBASKAN

Ab Bsy sudah dibebaskan dari penjara karena pertimbangan kemanusiaan ( sudah sakit-sakitan, kuatir mati di penjara ? ). Sebelumnya, Jokowi bilang, sudah mendiskusikannya dengan Kapolri, BNPT, ahli hukum, dll, agar tak menimbulkan preseden buruk di masa depan ( Prime Time News, 18/1/2019 ).

Semoga amir JI umur 81 tahun ini tak berkhotbah kekerasan berkedok agama dan mendanai latihan senjata para radikal lagi ya.. ( cara bicaranya masih angkuh. Ataukah pembebasan Bsy ini pengimbangan atas rencana bebasnya Basuki pada 24 Januari ? Entahlah ). Keep watching, people…

JURUS MEREDAM HOAX

Menurut Kabag Cyber Polri ada 3.500 hoax tiap hari selama masa kampanye ini. Menurut pakar politik, kedamaian baru ada setelah keadilan tercipta. Penegakan hukum harus adil diterapkan pada kedua belah pihak. Jika tidak, akan terakumulasi kekecewaan yang melenyapkan kedamaian.

Polisi bisa mengenakan UU ITE dan KUHP untuk menegur lalu menindak pelaku hoax ( jika masih bebal ). Ada sekitar 10 pelaku hoax yang provokatif menyebar fitnah kebencian. Orang itu-itu saja. Jika polisi bisa membatasi ruang gerak mereka, maka perang hoax akan mereda, dan proses pemilu bisa berlangsung gembira sebagaimana layaknya pesta demokrasi.

JURUS MENANGKAL TERORISME.

Indonesia terdiri lebih 1.300 suku, lebih 700 bahasa, lebih 17.000 pulau di wilayah yang 2/3-nya lautan. Ditakdirkan beragam oleh Sang Pencipta sehingga kita harus menjaga keberagaman kita dengan segala daya. Termasuk dari para teroris yang berangkat dari pemahaman intoleran ( takfir ) dan radikal ( ekstrimis ) hasil propaganda ISIS, Al-Qaeda, IM dan HTI di Timur Tengah yang merasuki orang yang kurang paham agama di sini ( gagal paham siapa penjahat sebenarnya di konflik Suriah ).

Salah satu cara mengatasi terorisme adalah dengan memperbanyak ruang-ruang perjumpaan warga ( seperti sarasehan jaman dulu tapi dikemas secara kekinian ) untuk urun rembug lintas identitas, saling memahami, saling respek, demi menjaga keutuhan negara, keguyuban warga dan menangkal hoax yang memecah belah bangsa ( karena segera terkonfirmasi dan dilunakkan dengan interaksi humanis antar warga berbeda suku, agama, ras dan golongan. Tidak eksklusif di ruang-ruang tertutup/ grup-grup WA seperti sekarang, yang gemar memaki-maki kelompok di luar mereka sampai mengkristal menjelma kebencian yang membunuh. Paham radikal sebanyak 50, 89% disebarkan melalui medsos. Di riset lain, sekitar 90.000 konten bermuatan kekerasan dan ekstrimisme tiap hari dimuat ke internet oleh ISIS dan afiliasinya. Sedangkan, medsos saat ini sedang jadi dunianya kaum milenial, pemilik masa depan negeri ini ).

ATURAN DEBAT BERKUALITAS

Mendebat ideologi negara dilarang dalam debat capres. Debat dianggap publik berkualitas jika :
1. Sesuai budaya santun ( adab politisi adalah mengapresiasi yang dicapai lawan, tidak mencemooh kekurangan lawan. Jangan sampai kufur nikmat, cari-cari kekurangan lawan dan menghinanya )
2. Fakta otentik ( sampaikan yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Yang sudah, bisa dicek buktinya di lapangan ).
3. Solusi visioner ( bagaimana cara mewujudkan visi paslon secara realistis dan terukur )

Orang tak bisa men-copy seluruh penjelasan pakar atau konsultan jika minat pengetahuan itu tidak intrisik/ ada dalam dirinya ( original, otentik ) sehingga jika dipaksakan akan terkesan hafalan, tak connect dengan hati pendengar, kata pemted Don ( News Room, MetroTV, 12/1/2019 )

KUNCI JAWABAN DEBAT

Setelah Era Reformasi, tak ada lagi lembaga tertinggi negara. Presiden memang masih panglima teringgi angkatan bersenjata ( perang/ TNI ), tapi bukan lagi penegak hukum tertinggi seperti masa Orba. Kekuasaan tertinggi penegakan hukum di negeri ini sekarang adalah MK dan MA. Presiden hanya boleh memberi grasi, amnesti dan abolisi.

So, PS nonsens bisa membawa koruptor ke penjara sendiri seperti sesumbarnya di Debat. Apa dia mau mengembalikan Indonesia ke jaman Orba ? Semua urusan di bawa ke tangan presiden, termasuk penegakan hukum, padahal kita sudah melewati tahap Reformasi yang membagi kekuasaan presiden yang sebelumnya terlalu besar. Hardball. Ngeri.. ( seperti cara berpikir MAS di “Mata Najwa”, 16/1/2019 : segala persoalan ditimpakan ke presiden, padahal trias politica sudah lebih diperjelas masa Reformasi ini. Presiden campur tangan di luar kewenangan grasi, amnesti, abolisi bisa dianggap intervensi di bidang hukum. Presiden hanya bisa mendorong dan mengingatkan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK untuk lebih cepat menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik.

Nah, jika ada masalah hukum, adukan ke pihak berwenang. Sudah ada salurannya, seperti diungkapkan Jokowi tempo hari. Yang tidak mau, dan demen menyalahkan Jokowi artinya dia masih hidup di jaman Orba. Belum move on…

UU Terorisme yang baru disahkan medio 2018 lalu, juga menempatkan BNPT sebagai leader dalam pemberantasan terorisme. TNI hanya mem-back up/ diperbantukan ke BNPT, polisi Densus, atau jika penegakan hukum sudah tak mempan lagi.

ULASAN PARA PENGAMAT DEBAT

Dr. Lely Arrianie, M.Si bilang, persepsi positif di medsos semalam, terhadap petahana, karena penguasaan panggung Jokowi yang lebih merangkul audiens, plus inisiatif memeluk dari paslon 01. Sebaliknya tak ada yang baru dari penantang/ terutama SU sehingga netizen berpikir, ngapaian pilih 02 kalau tak ada yang baru, realistis dan solutif darinya, sehingga merasa tak perlu pindah dari paslon 01 yang sudah cukup baik.

Menurutnya, pengaruh debat terhadap peningkatan elektabilitas kandidat di sini masih di bawah 5%. Tiga tipe pemilih : yang loyal sekitar 55 % pada O1 ( seingat saya, versi Charta Politika 60% ), yang masih bisa goyah/ swing voters ( 9%) dan yang belum menentukan pilihan/ undecided voters ( 16% ). Keunggulan Jokowi adalah beliau bisa menyampaikan pikiran besar dengan bahasa sederhana, faktanya ada ( tak bohong, bisa dicek di lapangan ) dan detail ( karena sudah diimplementasikan ).

25% masa mengambang ( pelajar dan kaum terdidik ) ini ingin melihat fakta otentik dan kualitas debat yang sesuai dengan rasionalitasnya. Karena 85% warga Indonesia melihat televisi ( EMI, 15/1/2019 ) maka Debat Capres 2 harus lebih bermutu dan seru agar menarik pemilih baru ( termasuk yang jenuh dari lari ke capres 10/ paslon tukang pijat ).

Harap tahu, kampanye golput bisa dikenai pasal pidana. Kita semua nyoblos dalam pemilu agar terpilih pemimpin yang baik alias mencegah orang jahat memimpin negeri ini. Semua orang baik harus turun untuk memastikan itu ( Indonesia Maju )

Di Prime Time News ( 19/1/2019 ), komisioner KPU bilang : akan mendiskusikan perbaikan untuk Debat berikutnya bersama tim kampanye kedua paslon Senin besok ( 21/1/2019 ). KPU takkan memberi kisi-kisi pertanyaan lagi karena ternyata tak berhasil memperdalam jawaban seperti yang diharapkan. Ya, Pak. Panelisnya juga dipilih KPU dan publik, jangan pilihan paslon sehingga cetek begitu ( saya yang menekuri berita tiap hari sampai tertidur karena tak melihat ada yang baru dari pernyataan kandidat ( lebih asyik nonton after show: Don Bosco, Asep Wiryawan, ketua Charta Politika dan SMRC, membahas Debat Capres 1 ). Baru bangun lagi pas pertanyaan tertutup/ cross fire, ngeliat Jokowi tumben menyerang cerdik. Pernyataan tertutup semuanya, ya Pak, agar lebih spontan, otentik dan seru. Namanya juga debat, bukan pidato. Tak iyo…

Iklan

Written by Savitri

20 Januari 2019 at 17:06

Divestasi Freeport OK. Teror Demokrasi di KPU dan KPK ? Longsor Sukabumi dan Peta Bencana 2019.

leave a comment »

Tambang Grasberg, 93% total cadangan Freeport, tahun 2019 ini akan kembali berproduksi komersial, setelah diambil alih 51% sahamnya di Papua ( PT.FI ) oleh pemerintah Indonesia. Hadiah akhir tahun 2018 dari Presiden Jokowi, selain IHSG kita tertinggi ke-2 di dunia ( BEI tertinggi di ASEAN ) dan target penerimaan APBN untuk tahun 2019 terlampaui Rp 2 triliun ( 102 % ). Matur nuwun, nggih..

DIVESTASI SAHAM FREEPORT : JOKOWI LIHAI. PENCELA BEGO.

Apa kabar divestasi saham Freeport ? Seingat saya, Presiden Jokowi pada 21/12/2018 men-tweet bahwa kesepakatan divestasi ( pengalihan 51 % ) saham PT. Freeport Indonesia ( PT.FI ), anak perusahaan Freeport McMoran asal AS, sudah rampung.

Kalau begitu, BUMN Inalum ( PT Indonesia Asahan Aluminium ) tinggal bayar 3,8 miliar USD yang akan lunas sekitar 3 tahun ( 51% x 2,8 miliar USD, rata -rata hasil tambang Grassberg per tahun ). Bayarnya pakai global bond ( surat hutang yang tenornya panjang sampai 30 tahun ) agar tak menggerus cadangan devisa kita alias tak menekan nilai rupiah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia ( FEB-UI ) Rhenald Kasali
menilai pemimpin sebelum Jokowi, tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia. Ide ( dan mencela ) itu murah karena tak beresiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur ( Kompas, 22/12/2018 ).

Jokowi rela compang-camping dihina para mafioso di balik kuasa Kontrak Karya ( KK ) Freeport, lalu dengan tenang membereskan masalah PT.FI yang terkatung lama dengan membayar apa yang menjadi hak orang lain ( aset, teknologi, dll PT.FI ) dan Freeport harus bayar lebih baik apa yang menjadi hak kita.

Dengan menjadi pemegang saham mayoritas ( 51% ) kita bisa dapat bagian lebih besar plus pegang kendali, dari pengolahan dan teknologi yang belum kita kuasai ( belajar skill, alih teknologi ).

Ketika Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil alih sebagian besar saham Freeport yang sudah bercokol sejak 1967 ( bahkan perintisnya sudah ada sejak Indonesia belum merdeka ), AS marah besar, pemerintah pusat terus digoyang. bahkan mereka sampai kirim pasukan yang merapat di Australia ( biasa, psy-war mengawal kepentingannya ), plus penembakan KKSB terhadap warga sipil sekitar area tambang, yang biasanya bikin rezim sebelumnya ciut menkerut dan mundur teratur dari perundingan.

Namun, Jokowi-JK bersana trio negosiatornya ( menkeu Sri, menteri BUMN Rini, menteri ESDM Jonan ) tetap gigih berjuang. Dihajar dari dalam dan luar negeri sampai babak belur dan compang camping pun terus maju, sampai berbuah manis akhir tahun lalu. Kepemilikan saham yang selama ini cuma 9 % untuk Indonesia sebagai pemilik tambang, sejak 21 Desember 2018 melonjak menjadi 51% ( royalti, pajak 25% ). Yang semula Freeport keukeuh dengan KK ( Kontrak Karya ) akhirnya mau IUPK ( Izin Usaha Pertambangan Khusus ) Hebat kan ?

KK selama ini menjadi barang mewah bagi Freeport untuk mengeksplorasi habis tambang tembaga dan emas di pegunungan Earsberg dan berpindah ke Grasberg dari tahun 1988. Dengan KK, hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro tak diperhatikan serta kebal terhadap aturan baru dalam dunia pertambangan.

( repotnya, Kontrak Karya baru bisa dicabut jika ada alasan ‘wajar’ dan kudu disepakati kedua belah pihak. Begonya rezim terdahulu yang bikin kontrak tsb, bikin kita di zanan now, yang belum lahir waktu itu, jadi dimaki-maki orang Papua dan ditembaki KKSB, meski sudah nggelontorin duit keringat kita puluhan triliun dan memperbaiki kesalahan para pendahulu kita. Ah.. nasib )

Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. ( IUPK, agar Freeport boleh menambang lagi ) mensyaratkan : smelterisasi, divestasi 51% saham Freeport, dan pendapatan yang lebih besar dari royalti dan pajak. Selama ini Freeport sumbang penerimaan negara kita sebesar 17,2 miliar USD ( pembayar pajak terbesar )

Resminya, pengalihan saham PT.FI ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PT.FI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbarui tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, PT.FI mendapat kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PT.FI akan membangun pabrik peleburan ( smelter ) dalam 5 tahun.

PT.Inalum sudah membayar 3, 85 miliar USD kepada Freeport McMoran Inc. dan membeli sebagian saham FCX di PT.FI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9.36% menjadi 51.23% ( nanti dibagi sebanyak 41.23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua yang akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral ( IPPM ) yang 60% sahamnya akan dimiliki Inalum dan 40% oleh BUMD Papua ). Penguasaan 51,23 % PT Freeport Indonesia ( setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai 90,4% PT.FI ) berdampak positif bagi pemasukan negara kita.

Setelah lunas 3 tahun bayar divestasi, Indonesia akan menikmati pemasukan besar ( sekitar Rp 1,4 miliar USD per tahun ) selama 50 tahun ke depan. ( EBITDA PT FI setahun sekitar 4 miliar USD. Net profit sekitar 2 miliar USD .). Dengan operasi tambang underground mulai tahun 2019, produksi rata-rata harian Freeport bisa mencapai 24.000 matrik ton per hari untuk konsentrat tembaga ( di atas 3-4 miliar USD per tahun ). Dengan membeli participating interset Rio Tinto, Inalum mampu mengontrol 60% total produksi Freeport ( artinya lebih dari separuh pendapatan Freeport akan diterima Inalum ).

Direktur Utama PT Inalum ( Persero ) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tambang Grasberg di Papua merupakan tambang terumit di dunia sehingga Indonesia perlu belajar banyak mengelola tambang secara profesional, transparan dan akuntabel dari Freeport McMoran ( the best operator for underground mining ).

Dengan teknologi canggih yang dikuasai perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini ( potensi tambang Grassberg adalah 93% dari total cadangan Freeport ) yang jago tambang bawah tanah, ke depan, gunung emas yang sudah digali sedalam 700 m ini akan diteruskan sampai 1000 m, dan tenaga trampil Indonesia bisa belajar banyak dari situ. Jika Frreport diusir tahun 2021, pekerja tambang Indonesia perlu 20-30 tahun untuk bisa menggali emas di kedalaman 1000 meter tanpa tertimbun reruntuhan, plus bayar semua aset dan teknologi Freeport sesuai Kontrak Karya. Sebaliknya, dengan divestasi 51%, Indonesia bisa duduk dalam manajemen dan mempengaruhi kebijakan manajemen, mulai dari masalah limbah tailing sampai soal kehutanan.

Menkeu Sri bilang, skema perpajakan nail down ( persentase setiap komponen pajaknya bersifat tetap ) akan memastikan penerimaan negara tetap lebih besar ketimbang yang diperoleh perusahaan asal Amerika itu ( usai akuisisi 51% sahamnya tuntas ), sesuai pasal 169 Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. So, mampu mengontrol dapur tambang potensial Grasberg adalah simbol bangsa mandiri yang berpikir maju.

Dunia kini memuji betapa lihai dan pandainya pemimpin Indonesia saat ini ( untuk kasus PT.FI/ high-tech akan lebih rasional dan terjangkau jika kita melakukan divestasi ketimbang mengambil tahun 2021 atau nasionalisasi ). Prof. Renald Kasali memuji kecerdikan cara pengalihan saham PT.FI dan pemasukan besar yang akan dipetik Indonesia setelah keberhasilan tsb.

Anehnya, pendukung PS malah nyinyir meremehkan, bahkan memaki ‘gob*** setelah tweet Jokowi tsb. Begitu enteng bicara : usir saja Freeport sehabis KK tahun 2021, tak perlu keluar duit buat beli tambang sendiri.

Lho, siapa yang beli tambang emas Grasberg ? Dari dulu, tambang emas tembaga itu milik kita ( orang Papua/ Indonesia ). Kita tuh beli saham perusahaan Freeport yang sudah menginvestasikan puluhan triliun untuk keahlian, tehnologi, riset, alat berat, aset dsb di Papua selama puluhan tahun ( uang itu sebagai kompensasi plus transfer ilmu mengelola tambang bawah tanah ). Mau belajar sendiri ? Lebih mahal dan lebih lama. Keburu kiamat, Coy..!

Dari dulu Indonesia dapat uang konsesi, pajak dari hak atas tanah kita yang dikuasai asing yang di dalamnya ada emas, perak, tembaga, dsb. Status tanah kita dijamin konstitusi. Sedangkan dalam PT ( perusahaan/ perseroan terbatas ) ada aset, modal, saham, R & D, tim direksi, keahlian, brand, tehnologi, pasar, kanal, harta terlihat dan intangible. PT. Freeport Indonesia ( PT.FI ) bukan milik kita, tahu,.. tapi dibawa asing ke tanah Indonesia ( anak perusahaan Freeport McMoran ). Emas di kedalaman lebih 700 meter di bawah tanah tak bisa kita olah dengan cara konvensional. Jadi kalau mau diambil alih, ya harus bayar kompensasinya, dong.

Mengapa pengambil alihan saham Freeport tidak dilakukan saat KK berakhir tahun 2021 ? Karena pengambilan pada 2021 tidak gratis, bahkan biayanya lebih mahal ketimbang harga divestasi 51% saham Freeport. Perjanjian KK beda dengan kontrak pada sektor minyak dan gas bumi ( migas ) yang blok migas dan asetnya harus diserahkan pada pemerintah saat kontrak berakhir, dan pemerintah bisa menyerahkan pada Pertamina,.

Perjanjian KK membatasi pemerintah Indonesia mengambil alih Freeport tanpa alasan yang bisa mereka terima dan harus disepakati kedua belah pihak. Jika sepakat mengakhiri KK pun,
pemerintah Indonesia harus membeli semua aset, peralatan dan teknologi mereka dengan nilai buku. Hasil appresial lembaga keuangan internasional, nilai buku seluruh aset Freeport ditaksir sebesar 6 miliar USD, jauh lebih mahal dibanding harga divestasi 51% saham Freeeport sebesar 3,8 miliar USD.

Dengan Earning After Tax (EAT) yang dibukukan PT.FI rata-rata sebesar 2,8 miliar USD per tahun, maka deviden yang diterima Indonesia bisa mencapai 1,4 miliar USD ( 0,51 X 2,8 miliar USD ) per tahun plus pendapatan dari royalti dan pajak. Pay Back Period ( waktu pengembalian dana ) divestasi 51% saham Freeport sebesar 3,8 miliar USD akan kembali dalam waktu 3 tahun.

Well..sejak pilpres 2014, para bego dan emosional ini praktis cuma jadi beban negara ya… dengan aneka manuver rendahan yang tak mencerminkan karakter asli bangsa ini. Tanpa malu, mereka secara sadar mengadopsi cara asing yang biadab untuk memecah belah bangsa sendiri. Semoga tak ditiru generasi penerus kita. Amiin..

JARIMU HARIMAUMU. HOAX SURAT SUARA MEMBAWAMU KE PENJARA.

Jelang pilpres 17 April 2019, suhu politik kian memanas. Hoax melonjak. Terakhir, lebih 100 hoax per bulan. Ketika yang teranyar : hoax 7 kontainer surat suara, sudah tertangkap BPP kreatornya dalam seminggu oleh polisi, lalu terjadi teror terhadap KPK ( Komisioner Laode dilempar bom molotov, Ketua Agus dapat bom pipa palsu ). Pengalihan isu ?

Bisa jadi, karena sejak tahun 2011 serangan terhadap pimpinan dan pegawai KPK tak pernah terungkap aktor intelektualnya. Namun, serangan tsb nyata melukai. Bukan cuma gertak sambal seperti fake bomb kemarin.

BPP ternyata pimpinan ormas yang sudah dipecat pada Juli 2018, lalu kini jadi ketua salah satu kelompok relawan pendukung 02 ( meski tak terdaftar di KPU tahun ini ). BPP minta isu surat suara tsb disampaikan ke Grd pusat, lalu NPW, FZ, FH, AA ( pura-pura ? ) di medsos minta konfirmasi ke Polri soal 7 kontainer surat suara dicoblos di Tanjung Priok dari China ini.

( apa mereka gak mikir, surat suara saja baru mulai dicetak medio Januari ini yang saat hoax baru tahap lelang ? Kenapa tidak offline ke kantor polisi dulu, jika niatnya menjaga kredibilitas KPU dan legitimasi pilpres. Mereka kan punya akses. Ya, kecuali mereka lagi merintis chaos dan nuduh pemilu curang seperti di pilpres 2014 dan pilkada 2018, biar gak diamuk para pendukung, karena kalah lagi, kalah lagi ? ).

PS bilang, ini kali terakhir dia nyapres. So, FZ cs habis-habisan kampanye tak peduli menabrak aturan hukum, moral atau tidak. Sayang, pikiran pendek dan dendam kesumat mereka tak memperhitungkan stabilitas politik, ekonomi, masa depan demokrasi negeri ini yang sedang siaga menghadapi perang dagang dan ancaman lebih 2500 bencana alam tahun ini. Jika stabilitas negara sampai terganggu karena protes curang berkepanjangan para gerombolan bego emosional yang hanya mau mendengar apa yang ingin didengarnya ( narasi ‘penindasan’ sudah disemai di grup-grup WA tertutup ), maka ketahanan ekonomi kita bisa di ujung tanduk yang implikasinya bisa ke mana-mana.

Rommy bilang elit 02 pernah membolehkan 60% kampanye hitam bagi para pendukungnya. La Nyalla yang tobat juga mengakui cara hitam itu. Elit Grd lainnya bilang, BPP terlalu bersemangat. What does it mean ? Let’s see..

BPP, tersangka pelaku hoax ( kreator rekaman audio ) 7 kontainer ( 70 juta ) surat suara tertangkap polisi pada Selasa, 8/1/2019. Padahal BPP sudah menghapus akun ( setelah viral ), membuang simcard, ponsel dan kabur dari Bekasi ke Sragen, Jateng. Toh, polisi tetap bisa menangkapnya dengan melacak jejak digital forensiknya, pengecekan audio ( 20 kata suara di medsos identik dengan karakter suara BPP ) dan teknologi cyber canggih yang dimilikinya.

So, jangan coba-coba membuat atau menyebar hoax karena pelaku dan aktor intelektualnya bisa dipenjara 6 tahun ( UU ITE ) atau 10 tahun ( pasal 14 – 15 peraturan hukum pidana tahun 1996 ). Kita minta polisi, jaksa, hakim memaksimalkan hukuman BPP dan orang/ kelompok yang membayar/ memintanya karena modusnya sudah terencana sistematis.

Belajar dari hoax yang selama ini dibiarkan Bawaslu dan KPU menyerang paslon 01 sampai berbiak dan kian pede sampai berani menyerang legitimasi pemilu dan penyelenggaranya. Baru tahu rasanya dirugikan, baru mau bergerak melapor ke polisi.

Atau KPK yang kerap menuntut vonis sedang koruptor ( hakim memvonis ringan ), para pelaku jadi gak ada matinye korupsi dan gak ada takutnya melempar bom ke komisioner KPK setelah menyiram Novel dengan air keras.

Kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme harus dihukum luar biasa berat juga, agar kapok dan tak berulang atau meningkat dosisnya. Hoax surat suara BPP juga termasuk teror demokrasi atau ancaman serius terhadap sistem negara kita. Kita tahu di kalangan ASN ada sekitar 20% yang menolak Pancasila.

( mungkin mereka yang membuang KTP-E yang belum dihancurkan ke ruang publik sampai 3 kali untuk men-deligitimasi hasil pilpres ? Mereka seharusnya dipecat karena tanpa malu terus makan gaji seraya menggerogoti keutuhan NKRI . Plus ada 16% ‘ulama’ dari riset UIN kemarin yang menolak konsep bernegara kita ( harap NU dan Muhammadiyah menyadarkan mereka sebelum mereka melanjutkan ( dukungan terhadap ) teror demokrasi, teroris berkedok agama, politisasi agama/ SARA, hatespeech pada kepala negara dan pengrusakan terhadap aqidah Islam wasatiyyah.

Lalu AA, wasekjen Dmk yang gemar melempar isu kontroversi tanpa crosscheck : jenderal kardus, mahar Rp 1 triliun ( lalu ngumpet ketika mau diklarifikasi Bawaslu ), protes dana kelurahan ( padahal sudah disetujui fraksinya ), menuduh baliho Dmk dicopot pendukung PDIP ( padahal baliho PDIP juga dicopot orang, bahkan waktu pengrusakan kantor PDIP dulu, semua kader PDIP bisa menahan diri, tak curhat baper di ruang publik/ medsos yang merugikan elektoral partai yang dituding, tapi crosscheck dan bicara 4 mata dulu atau lapor ke Bawaslu ), lalu dengan gaya bertanya seperti inosen minta polisi mengusut 7 kontainer surat suara dicoblos, lalu menyarankan PS memboikot pemilu 2019 setelah merasa aneh dengan kisi-kisi 20 pertanyaan terbuka acara Debat Capres pertama 17 Januari 2019 seolah hal itu permintaan kubu 01, padahal usul itu dari KPU agar jawaban para kandidat bisa mendalam, lalu disenyumi/ diterima kubu PS dalam ruang tertutup ( silakan upload di Youtube rekaman aslinya, Pak Arief, untuk membungkam mereka yang munafik dan teriak-teriak protes itu. Usul pertanyaan terbuka itu justru lebih mungkin diminta kubu 02 yang selama 4 bulan ini cuma bisa hoax, fitnah, kampanye imajiner, membangun narasi/ sinetron penindasan, curhat rasa tidak adil dan kezaliman sempurna rekaan sendiri. Lalu, AA berkicau bahwa rumahnya digerebek, padahal anggota keluarga dan ketua RT-nya tak merasa demikian. Sensasi lagi? Ringkasnya, mantan aktivis ini sudah banyak merepotkan kita dengan kecerobohan ( atau siasatnya ).

Kominfo bisa proaktif men-take down akun-akun penyebar hoax ( sejenis pertanyaan bohong AA ). Pertanyaan seolah minta klarifikasi atas hoax di ruang publik bisa dianggap sejenis trik hoax kalau niatnya mendiskreditkan penyelenggara pemilu, mengancam legitimasi pilpres atau menggerus suara petahana. Tindakan preventif Kominfo agar hoax tak terus berbiak, juga harus dibarengi dengan tindakan kuratif polisi untuk menjerat para donatur, pengguna jasa kreator dan penyebar hoax, dengan 6-10 tahun penjara ( jangan cuma 1-2 tahun, hingga hoax terus bertambah seperti sekarang ). Pikirkan chaos yang mungkin terjadi kalau para perusak legitimasi itu lalu menuduh pilpres curang dan berulah merepotkan ( ingat 20% ASN dan 16% ‘ulama’ di grup-grup WA tertutup yang sedang mencuci otak sebagian anak milenial yang kurang paham agama, dan kritis tanpa arah, demen di ujung, malas merunut akar masalah dan proses di tengah atas sebuah isu atau fakta yang di-framing keliru oleh politikus busuk yang bersekongkol dengan pengusung khilafah ).

Ini orasi ‘si mulut besar’ yang sudah di penjara Arab Saudi karena mengibarkan bendera HTI di Tanah Suci. Salah sendiri kabur. PS menandatangani penjanjian itijma 2 ( GNPF, padahal sudah dihentikan MUI ) jika menang pilpres akan ngurusin HRS balik ke sini dan mengakomodasi ‘agenda’ lanjutannya, yang bikin Yusril tak mau terikat dan pindah ke 01 ( Jokowi-Ma’ruf )

Khotbah HRS. Tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah, yaitu takfirisme, ekstrimisme, dan kegagalan dalam berpikir metodologis, yang ketiganya menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang mampu menyediakan ruang publik yang manusiawi berlandaskan nilai-nilai Islam ( https://dinasulaeman.wordpress.com )

Indonesia menjamin kebebasan mengemukakan pendapat ( pasal 28 ) selama berada di koridor asas negara Pancasila ( Mukadimah UUD 1945 ). Janganlah menuntut rasa adil untuk kebebasan ber -makar ria. Jangan belagu nuntut hak pasal 28 kalau kalian sendiri melanggar kewajiban yang lebih mendasar ( menjaga Pancasila, perekat NKRI ). Bebal ? Ya, dicokok polisi dan di penjara ( masih mendingan daripada dipotong jarinya, seperti usul pemirsa EMI yang sudah muak dengan pelaku hoax ).

Sampai tukang pijat yang lucu pun kecipratan digandrungi netizen sebagai Capres 10. Saking frustasinya mereka dengan perseteruan sengit dua kubu capres versi KPU. Masak demokrasi segaduh dan sebenci ini ? Memang seperti minyak dan air jika dua pihak berbeda prinsip bertemu. Malaikat dan setan pun muskil bersatu kan ? Kubu 02 memplintir capaian 01. Terpaksa 01 men-klarifikasi dengan data valid. Lalu 02 bikin hoax bahkan dari hal yang tak ada sama sekali ( penganiayaan RS, 7 kontainer ). Ya jelas 01 mesti meluruskan dan kontra narasi, dong. Jangan sampai para pemilih salah nyoblos karena kebohongan masif yang terus mereka jejalkan ke pemilih baru, lalu Indonesia mundur lagi di tangan kubu yang demen ( bisanya ) hoax dan berkhayal. Atau shut down seperti AS sekarang yang bikin bisnis gulung tikar dan dolar berhamburan keluar AS.

Jokowi karena belum mencapai angka pertumbuhan di atas 5,3 seperti janjinya, lantas disebut hoax oleh 02. Hoax itu fake news, berita bohong, bukan janji kampanye yang belum terealisasi. Presiden Filipina yang berjanji muluk saat kampanye tak disebut hoax oleh rakyatnya, yang mendukung mau pun yang tidak. Juga presiden-presiden sebelum Jokowi dan kepala daerah 34 provinsi yang belum tercapai targetnya. Tapi kalian, pendukung 02 menggunakan kekurangan Jokowi ini sebagai dalih untuk menduplikasi berlipatganda kebohongan dan kelicikan tanpa risih. Kejam, tak proporsional, semau gue khas orang sombong pendengki yang merasa diri lebih tinggi dan merasa berhak menindas lawan yang menghalangi syahwat berkuasa.

Kaum milenial yang cari kanal rileks di Capres 10, kemungkinan terburuknya adalah golput jika tak diarahkan. Mungkin swing voters yang 9% itu. Tapi masih mendingan daripada mereka masuk kubu 02 atau tertular berkontestasi menghalalkan segala cara lalu mencakari saudara setanahairnya. Itu bisa lebih runyam.

Kita yang 54% dari populasi harus tetap gigih dan cerdik memenangkan capres Jokowi-Ma’ruf nomor 01 untuk Indonesia Maju ( Indonesia Juara bagiannya Jabar-1, ) karena warga AS yang tingkat pendidikannya lebih baik, tahun 2016 pun masih bisa ketipu Trump yang 80% bohong ( juga Brasil tahun 2018 ). Dari riset, 1 dari 5 warga Singapura tak tahu apa yang dibacanya itu hoax atau bukan.

Nah, untuk mengenali hoax atau bukan, Dr. Dina YS punya kiatnya :

Metodologi : menangkap ‘bau’ hoax dalam isu muslim Uyghur, Rohingya, Suriah, Palestina.

Tahap pertama: FAKTA

Fakta artinya: benarkah terjadi? Ketika disebut “orang Muslim dibunuh pemerintah China” atau “orang Sunni dibunuh orang Syiah”, perlu dicek (1) benarkah terjadi? (2) kalau benar, dalam kondisi apa, atas alasan apa?

Kasus :

-Ada foto orang yang dihukum gantung, diberi caption: orang Sunni di Iran ( penyebarnya, antara lain akun seorang ustadz, dan akun pkspiyungan ). Saat dicek, ternyata dia adalah pembunuh 5 perempuan yang dijatuhi hukuman gantung tahun 2011. Sama sekali tidak ada info, orang ini Sunni atau Syiah. Jika Sunni, apakah bila dia membunuh, dia tidak boleh dihukum? Di Indonesia, para teroris yang meledakkan bom itu juga mengaku Sunni [ padahal Wahhabi ], apa ketika pengadilan RI menjatuhkan hukuman kepada mereka, pemerintah disebut ‘anti Sunni’ ?

-Orang-orang pro-IM dan HTI di Indonesia selalu menyebar hoax bahwa rezim Assad-Syiah adalah pembantai Sunni. Yang mereka jadikan dalil: pembantaian di Hama tahun 1982. Ya benar, ada pembantaian di Hama 1982 dan korbannya Sunni. Tapi, mereka adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang melakukan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan Hafez Assad; ayah dari Presiden Suriah yang sekarang. Pertanyaannya: pemerintahan ( kabinet ) Suriah sejak dulu sampai sekarang diisi mayoritas Sunni; apakah IM di Hama dipersekusi akibat aksi kudeta bersenjata atau karena Sunni-nya?

-Kelompok tertentu gemar menebar info bahwa kaum Rohingya dibantai oleh kaum Budha-pembenci-Muslim. Bahwa kaum Rohingya didiskriminasi dan ditindas oleh Junta Myanmar, adalah benar. Kemlu RI sudah mengkonfirmasi nasib buruk mereka [ dan bahkan sudah melakukan banyak hal untuk membantu ]. Tapi, benarkah itu dilakukan Junta Myanmar atas alasan ke-Islam-an ? Kalau memang Islam-nya yang dibenci, mengapa orang-orang Muslim lainnya hidup baik-baik saja di Myanmar, dan masjid-masjid berdiri aman di sana ?

-Orang-orang Uyghur, sejumlah SATU JUTA orang konon direpresi oleh pemerintah China dengan alasan : karena mereka Muslim. Benarkah ? Dari sisi angka, sangat bombastis. Satu juta itu banyak sekali, sangat berbau hoax [ buat yang ‘alarm’-nya sudah terasah ].

Lalu, sumber beritanya dari mana? Ternyata dari media-media mainstream Barat. Cek lagi, siapa yang jadi narasumber mereka. Yang paling sering dikutip adalah World Uighur Congress, sebuah organisasi yang didanai oleh NED, sebuah lembaga AS yang punya rekam jejak panjang dalam memobilisasi kudeta dan mengatur upaya propaganda menjatuhkan rezim-rezim yang menentang agenda Washington

Lalu, foto-foto dan video yang tersebar, sudahkah dicek dengan google image, hoax atau bukan? Pengalaman saya meneliti Suriah, saya menemukan sangat-sangat banyak foto hoax ( misalnya, gambar anak kecil ditembak tentara Israel, disebut anak kecil dibantai Assad ).

Selanjutnya, cara berpikir ilmiah/ akademis adalah: dengarkan sanggahan dari pihak yang berlawanan. Pemerintah China sudah mendatangi berbagai pemerintahan negara-negara Islam untuk menjelaskan duduk persoalannya. Kamp yang disebut-sebut itu ternyata kamp deradikalisasi dan ini terkait dengan bergabungnya 20.000 lebih orang Uighur dengan ISIS di Suriah.

Nah… dari semua kasus yang saya kasih ini, bisa dilihat betapa kita perlu memisahkan mana yang FAKTA, mana yang FAKTA + framing, mana yang HOAX.

Sebelum sampai tahap YAKIN, sangat salah bila kita menyikapinya dengan emosional. Tunggu dengan sabar. Membaca dengan lebih dalam, baca dari 2 sisi.

TAHAP 2 : Analisis

Bila YAKIN faktanya benar, barulah dianalisis dengan kepala dingin. Menganalisis itu tidak dengan cara cocok-cocokan ( misal: tuh, kan orang China memang jahat ! Usir orang China dari Indonesia ! ) tapi dengan basis logika dan teori yang jelas, supaya bisa masuk ke tahap 3

https://dinasulaeman.wordpress.com/2018/12/29/tentang-china-dan-uyghur-2/

TAHAP 3: Solusi/rekomendasi

Contoh, adalah benar bahwa kaum Rohingya dan Palestina sedang tertindas. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Melakukan upaya diplomasi kemanusiaan? Atau kirim pasukan jihad ? Atau usir Dubes Myanmar? Atau GANTI PRESIDEN ?

Ketika solusi yang diberikan TIDAK NYAMBUNG, maka bisa disimpulkan, si pembawa pesan [ orang yang heboh mengangkat isu ini ] tidak benar-benar sedang memperjuangkan nasib Rohingya/ Palestina/ Uyhgur.

Kalau benar pemerintah China bersikap jahat ke orang Uyghur, mengapa PRESIDEN RI yang harus diganti ? Bukankah kejadiannya di China sana?

Sekedar kilas balik: apa mereka yang dulu heboh luar biasa menuntut pemerintah menampung pengungsi Rohignya dan heboh menggalang dana benar-benar tulus? Kalau ya, mengapa mereka sekarang diam ketika Pemprov Aceh kewalahan mendanai para pengungsi Rohingya itu? Kemana dana yang dulu mereka kumpulkan dari rakyat Indonesia? Apa semua diserahkan ke para pengungsi atau 30-60% dipotong dengan alasan ‘operasional’?

Sebaliknya, mengapa mereka tidak pernah mengapresiasi Kemenlu yang selama ini jungkir-balik melakukan berbagai upaya diplomatik mengurusi kasus Rohingya?

Demikian untuk sementara. Ingat ya, ada 3 tahap: pastikan faktanya apa [ bukan fakta+framing ] ; lalu analisis dengan berbasis logika dan teori; dan berikan rekomendasi yang nyambung, bukan salah sambung.

Ketika ada pihak-pihak tidak melakukan 2 tahap pertama dengan benar lalu masuk tahap ke 3 ( kasih rekomendasi/solusi ) dengan tak nyambung, Anda akan paham, mereka sebenarnya siapa.

Seingat saya, pas hari pencoblosan pemilu di Iran ( ketika capres petahana Ahmadinejad yang lagi gencar disudutkan dan diembargo AS cs ) saya seharian sulit mengakses internet. Mungkinkan itu dilakukan di Indonesia ? ( 17 April 2019, atau ditambah seminggu sebelumnya, waktu yang biasa digunakan kader koalisi PS bergerilya menambah suara di pilkada 2018, lalu menuduh lembaga survei meleset, padahal tak sampai mengubah hasil akhir cakada yang sudah disurvei menang )
Sistem di China yang otoriter, bahkan men-sensor habis medsos dan portal made in AS. Bisa dikombinasi dengan sistem Jerman yang menerapkan denda bagi perusahaan yang membiarkan hoax merajalela di platformnya. Atau KPU dan Bawaslu sekarang lebih siap mendiskualifikasi pelanggar kesepakatan kampanye ? ( denda Rp 1 miliar tiap hoax, buat nambah kas anggaran pemilu, maybe ? ). Prinsipnya ada penjeraan bagi pelanggar agar tak membesar dan membahayakan demokrasi di negeri ini. Will you think about it ?

KPK DITEROR BOM & SOLUSI PENGAMANAN.

PP 36 tahun 2009 mengatur detail cara pengamanan pimpinan KPK dan keluarganya. Para komisioner mendapat rumah dinas ( bagi yang tidak punya rumah di Jakarta ) dan sejumlah fasilitas lainnya. Termasuk diperbolehkan memegang senjata untuk menjaga diri ( EMI, 11/1/2019 ). Saat ini para komisioner tinggal di rumah sendiri yang dilalulalangi orang di jalan depan rumah dan remang-remang tak terjaga di belakang rumah. Komisioner Agus dan Laode berusaha tegar tak terpengaruh teror. Tapi polisi tetap perlu meningkatkan pengamanan ( berlapis ) jika mereka tak disatukan di kompleks dinas yang mengefesienkan pengamanan. KPK mungkin perlu menangani kasus lama/ besar lagi agar publik melihat KPK tak terpengaruh teror dan bekerja lebih baik ( lebih senyap seperti Jokowi yang tahu-tahu sudah peresmian proyek atau divestasi kelar ). Tahu-tahu koruptor kakap sudah divonis 20 tahun penjara, seumur hidup, dimiskinkan, nyapu jalan di jalan protokol dengan tangan diborgol atau dihukum mati.

ICW pernah mengusulkan ada unit khusus di KPK yang tak hanya menangani ancaman terhadap pimpinan dan pegawai KPK di dalam gedung KPK tapi juga di luar gedung. Gusdur pernah bilang : KPK kuat jika didukung 50 hakim, 500 jaksa, dan 5000 pasukan terbaik.

Semoga teror ini cuma teror demokrasi dan segera tertangkap pelakunya ( karena perasaan, kasus yang sedang ditangani KPK : suap pengadaan barang, korupsi kepda, KTP-E, Meikarta, dan Century yang dari dulu seperti itu. Apa karena Aher dan lingkaran RI-6 mulai bersaksi ? )

LONGSOR CISOLOK, SUKABUMI. MALAM TAHUN BARU KELABU.

Kampung Garehong, RT 05/04, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, berpenduduk 101 orang pada Senin, 31/12/2018, sekitar jam 18.00 petang diterjang longsor dipicu hujan deras yang turun. 34 rumah tertimbun, 35 warga tewas tertimbun, 16 sudah ditemukan, 19 masih hilang, kata Danrem 061 Suryakencana, Kolonel Muhammad Hasan ( Tribun Jabar, 2/1/2019 ). Proses pencarian dan evakuasi korban tertimbun menggunakan 3 alat berat dan pompa air, kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Jasad yang belum teridentifikasi dibawa ke polisi DVI. Longsor susulan terjadi 4 kali pasca longsor pertama. Update terakhir, tinggal seorang yang belum ditemukan Tim SAR Gabungan dan relawan, yang kemudian direlakan keluarganya. Evakuasi pun dihentikan. Para pengungsi tinggal sementara di posko dan rumah tetangganya. Bantuan kemanusiaan bagi korban longsor Sukabumi berdatangan. 15 dosen UI ikut terjun membantu. Semoga para korban tabah dan ikhlas. Amiin..

Diprediksi lebih dari 2500 bencana terjadi di Indonesia tahun ini. 95 persen bencana tahun 2019 adalah hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, puting beliung, akibat luasnya kerusakan DAS ( daerah aliran sungai ), lahan kritis ( 14 juta ha ), laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan ( 110.000 ha lahan pertanian lenyap tiap tahun ), kata Sutopo. Diprediksi tak ada El Nino ( kemarau panjang/ kering ) dan La Nina ( kemarau basah/ masih sering hujan ) yang menguat intensitasnya sehingga musim hujan dan kemarau bersifat normal.

Tahun 2018 terjadi 1.245 bencana.Tahun 2017 ada 2.862 bencana dengan korban 378 jiwa. Tahun 2004 ada 774 bencana dengan 166.388 korban tewas. Rata-rata terjadi 500 gempa tiap bulan di jalur subduksi di laut dan jalur sesar di darat. Perlu diwaspadai gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologinya lebih rumit dan kerentanannya lebih tinggi.

Jika gempa lebih dari 7 SR, kedalaman kurang dari 20 km dan berada di jalur subduksi, maka ada potensi tsunami. Sistem peringatan dini tsunami sudah lebih baik dibanding sebelumnya.
Dari 127 gunung api di Indonesia, saat ini terdapat 1 gunung berstatus Awas ( Sinabung ), 4 gunung berstatus Siaga ( diantaranya, Soputan, GA Krakatau, Gunung Agung ) dan 16 gunung berstatus Waspada ( Gunung Merapi dll ).
Bagi masyarakat Gunung Slamet ada kearifan lokal yang percaya erupsi akan datang jika satwa turun gunung. Sistem peringatan dini bencana meliputi, alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencarian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik dsb yang harus dikaji secara menyeluruh. Siapkan diri anda untuk menghadapinya.

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963 adalah perwira tinggi TNI-AD yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) yang ke-3. Prajurit raider ( setara kekuatan 10 tentara ) ini pernah jadi Pangdam Siliwangi dan Pattimura, Komandan Paspampres, Wadanjen Kopassus, Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia, menghijaukan kawasan tandus di Sulawesi Selatan dan memimpin program pembersihan sungai Citarum Harum. Mitigasi bencana menjadi fokus kerjanya tahun ini. Selamat bertugas, Pak Doni..

———————-

Membaca pemikirannya sungguh mencerahkan, menenangkan dan menyemangati. Memompa kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang berdaya meraih masa depan gemilang. Bahasanya renyah mudah dimengerti, awam sekalipun. Gak njelimet seperti kebanyakan ilmuwan dan profesor yang textbook minded. Seperti ilmu padi, makin merunduk makin berisi. Makin ahli makin mudah dipahami. Makin sederhana makin banyak direplikasi.

Ketika posting lalu saya menyebut cukup banyak desa belum berkembang dan mandiri di luar Jawa, terbanyak di Papua, eh.. gayung bersambut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini meluncurkan program Punggawa yang membantu desa-desa itu menjadi berkembang dan mandiri pula. Sesuai tutur kata dan perbuatan. Nyebut skor 9 kemajuan desa di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ( 2019 – 2024 ), sang profesor menindaklanjuti dengan aksi nyata : merekrut para perintis muda ( punya bisnis start up ) minimal lulusan SMA, maksimal umur 30 tahun, untuk dilatih social entrepreneurship ( pengusaha langit ) untuk diterjunkan ke desa, jadi aktor perubahan yang membantu mempercepat kemandirian desa, didampingi para mentor andal dari Rumah Perubahan yang didirikannya dan dilanggani para CEO dan akademisi top. Gratis pelatihannya, tapi jika sudah lulus seleksi ketatnya, para Punggawa akan dibekali modal, jaringan pemasaran, akses ke BUMDES, dsb. Wow !

Tekad membangun negara dan membantu sesama selalu diberi-Nya jalan. Tertarik ? Langkah pertama follow akun Instagram :
@inisiatif.rp @rumah_perubahan

Selalu menyejukkan dan bikin senyum tiap menyimak tulisannya. Ada juga ya profesor segaul ini yang brilian mengurai persoalan rumit bangsa ini. So, man of this post is…the one and only.. Rhenald Kasali.

Akun Prof. Rhenald di Twitter

=================

INFO BANDUNG, JAWA BARAT

Kabat gembira bagi para pengendara yang tertib ( pakai seatbelt, stop di marka jalan yang ditetapkan saat lampu merah, tak menelpon saat menyetir, dsb ) akan diberi hadiahi tune up gratis oleh Auto 2000. Program ini berlaku selama setahun melalui pemantauan CCTV di persimpangan jalan untuk memotivasi warga Kota Bandung agar disiplin berlalulintas ( PRSSNI, 27/12/2018 ).

Sepeda motor ambulans diluncurkan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melayani warga yang tinggal di gang-gang kecil dalam program Layad Rawat ( PRSSNI, 4/1/2019 )

Ridwan Kamil meninjau mobil ambulan mini ICU, pada acara serah terima di Pendopo Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, 26 Juli 2018. Ambulan yang dilengkapi perlengkapan ICU diharapkan bisa membantu keadaan darurat di dalam kendaraan. Saat itu Pemerintah Kota Bandung mendapat bantuan 17 unit sepeda motor beserta perlengkapan medis tambahan untuk Tim Layad Rawat dari PT Angkasa Pura II dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Kota Bandung juga mendapat satu mobil ambulans lengkap dengan fasilitas mini ICU dari PT Astra Daihatsu Motor. Ya, sekarang jamannya dokter yang mendatangi pasien, terutama kaum sepuh dan difabel yang sulit pergi ke dokter, dan keadaan darurat yang dialami warga Bandung yang jauh dari faskes. Selama setahun ada 60 ribu panggilan. Dari 60 ribu terverifikasi 50 ribu betul kebutuhan kesehatan, dan usia yang dibantu lebih 50% orang yang sangat sepuh, jelas Kang Emil.

@@

Jabar juara Program Budhipura dari Kemenristek selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2015, 2016, 2017 sebagai provinsi termaju dalam inovasi ( K-Lite FM, 23/11/2018 )

BIJB Kertajati baru digunakan 25 ribu penumpang tahun 2018 ( rata-rata 50% kapasitas pesawat yang terisi penumpang ). Tantangannya lebih berat setelah tol diresmikan. Namun, seperti juga jalan tol Trans yang butuh 2-3 tahun untuk ramai setelah diresmikan, bandara internasional Jawa Barat masih punya waktu 3 tahun untuk ramai pengunjung. Apalagi, Gubernur Emil mengundang warga untuk jadi duta pariwisata mempromosikan bandara baru ini. Problem landasan kurang panjang semoga bisa diatasi sehingga pesawat berbadan besar pun bisa mendarat di sini. Tetap semangat. Target tahun 2019, sebanyak 2,7 juta penumpang terbang melalui bandara ini. Dishub pemprov Jabar akan lebih giat mensosialisasi dan mempromosikan ( K-Lite FM, 12/12/2018 )

Written by Savitri

9 Januari 2019 at 03:47

Tsunami Selat Sunda. Penataan Kawasan Pantai dan Mitigasi Bencana. Siapa Mulai ?

leave a comment »

Gunung Anak Krakatau ketika damai.

Ketika erupsi…

Ketika meluluhlantakkan 4 kabupaten di Banten dan Lampung dengan longsoran tubuhnya. Menyulap gelombang 2 meter jadi setinggi 15 meter. Rumah dan hotel hancur. 431 orang tewas, lebih 7.200 orang luka-luka karenanya. Persisnya karena penataan kawasan pantai yang buruk ( pesisir dikapling, bahkan di Ba** laut pun dikapling ). Mestinya, ada jarak 100 meter ( sempadan pantai ) dari batas pasang tertinggi sebelum rumah dan hotel itu dibangun, terutama di wilayah potensi tsunami ( pernah tsunami ). Ada hutan bakau, buffer pemecah kekuatan tsunami sebelum semua bangunan itu. Ada simulasi mitigasi bencana yang rutin dilakukan warga pesisir sampai hafal luar kepala alias refleks jika tsunami menyerbu daratan. Lihat air surut jauh sampai terlihat ikan bergelimpangan begitu menggiurkan untuk dipungut, warga langsung refleks menjauhi pantai sampai 1 km/ mencapai tempat tinggi dalam tempo 10 menit. Para kepala daerah juga rutin ditatar cara mitigasi yang benar agar ia memberi teladan mitigasi dan terdepan menyelamatkan warganya ( tak Basarnas, BNPB melulu ). Kepda pro aktif ( lapor BMKG) jika buoy peringatan dini tsunami di daerahnya sudah lenyap/ rusak agar prediksi tsunami BMKG di daerahnya bisa akurat ( gak protes melulu ). Masuk hotel atau kawasan pantai sudah dipasang plang edukasi mitigasi ( di mana titik kumpul evakuasi/ shelter tsunami, nomor hotline Basarda, Basarnas, BPBD, BNPB, BMKG, Badan Geologi, Polda ) agar wisatawan tahu cara menyelamatkan diri. Mitigasi bencana perlu masuk kurikulum sejak Paud sampai Perguruan Tinggi, karena kalau sudah tua menumbuhkan kesadaran ( literasi ) bencana sudah sulit ( ngeyel ). Syukur-syukur si anak yang mengingatkan orang dewasa di sekelilingnya agar sadar mitigasi ( biar si ortu rikuh, malu sama anak jika melanggar aturan ) . Peraturan kebencanaan sudah surplus di negeri ini, tapi kok implementasinya masih minus ya ? Penghormatan terhadap nyawa manusia masih minim. Masih reaktif, belum antisipatif. Siapa mau sadar mitigasi sekarang ? Sebelum tsunami datang lagi… ( foto: antara, detik )

Bencana pun “up to the next level” kini. Dari gempa Lombok, gempa tsunami likuifaksi Palu, sampai malam minggu kemarin ( 22/12/2018 jam 21.27 WIB ), gelombang tinggi- purnama parigi/ pasang- tsunami-longsoran tubuh anak gunung Krakatau mengubah prediksi gelombang tinggi 2 meter BMKG jadi setinggi 9-15 meter menurut saksi mata ( korban selamat ) di lokasi bencana ( Pantai Carita, Tanjung Lesung, Kec. Anyer, Kec.Cinangka , Pandeglang di pesisir Banten dan pesisir Lampung Selatan ). Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. ( pakar geologi berjilbab, mantan rektor UGM ) diprotes banyak pihak bahkan sampai diminta mundur karena rilisnya seperti berubah-ubah, membingungkan.

Di Prime Time News ( MetroTV, 23/12/2018 ) Dwikorita bilang, tak ada yang salah dari prediksinya. Kewajiban pihaknya untuk menginformasikan ( secepatnya, sesuai data terakhir ) peringatan cuaca, gempa, gelombang tsunami yang diinput dari instrumen yang dipasang di lapangan ( seismograf, buoy peringatan dini tsunami, dsb ) lalu disimulasikan secara computerized. Ketika ada potensi gelombang tinggi ( 20-26 Desember 2018 ) segera ia merilis ke publik dan instansi terkait. Lalu tiba-tiba muncul garis fluktuasi khas tsunami di alat pencatat ( selama 4-6 menit ). Dwi lalu merilis update-nya ( peringatan tsunami ) meski ia tak yakin dari mana energi tsunami tsb karena tak ada gempa yang tercatat di seismograf. Tapi ia mesti memberitahu segera karena mencek ke lapangan butuh waktu seharian, kuatir keburu disambar gelombang tsunami ( yang ternyata berlangsung 21.27-21.53 WIB ).

Setelah koordinasi dengan Badan Geologi, ternyata memang ada longsoran tubuh anak gunung Krakatau pada pukul 21.03 WIB ( terlihat di citra satelit, massa anak gunung itu sebelum 22 Desember dan sesudahnya, jadi lebih kecil ). Sehingga peringatan gelombang tinggi yang 1,5 – 2 meter ( tak perlu mengevakuasi diri sejauh lebih 1 km/ ke tempat tinggi ), mendadak berubah peringatan tsunami dalam waktu mepet ( sebagian tak sempat menyelamatkan diri ) karena buoy peringatan dini di sana sudah hilang sejak tahun 2007. Anehnya, muncul sirene yang dikira warga dari alat BMKG, padahal sirene itu jika benar ada pasti tercatat di sistem komputer markas BMKG dan terdengar petugasnya di lapangan ( jadi sirene itu dari pabrik atau ambulans ? ). Benar-benar bingung ya.. ( kapan persisnya waktu ngacir yang on time agar selamat ).

Di posko kantor gubernur Lampung, jam 16.30, sekitar 3000 pengungsi menjerit histeris setelah muncul hoax di WA bahwa ‘akan ada tsunami susulan’. Warga lain yang literasi bencana berusaha menenangkan. Akhirnya ditempel stiker di sejumlah area, nomor hotline untuk warga bisa menanyakan info valid seputar bencana tsunami Banten-Lampung. Para pengungsi pun tenang kembali ( kunci tenang itu informasi yang jelas, detail, gamblang dan mudah dimengerti, seperti pujian Jokowi pada Sutopo, humas BNPB ).

Kapolri Tito segera ke lokasi bencana, mengerahkan anak buahnya untuk membantu evakuasi warga dalam proses tanggap darurat bersama Tim Gabungan ( Basarnas, Basarda, BNPB, BPBD, TNI-AL, Polair, relawan ). Tito juga memberitahu warga ( dan wartawan ) bahwa BPBD, Basarnas BMKG, ( juga Badan Geologi ), aparat TNI dan Polri bisa jadi acuan masyarakat jika ada berita simpang siur.

Tsunami vulkanik ( biasanya tsunami karena gempa, hal baru buat kita seperti likuifaksi di Palu ) melanda 4 kabupaten di pesisir Banten ( tsunami lebih besar ) dan Lampung. BMKG, kerjasama dengan Badan Informatika Geospasial untuk merilis info tsunami, lalu Badan Geologi ( Pusat Vulkanologi ) untuk info erupsi gunung sekitar Selat Sunda itu.

PENJELASAN TSUNAMI VERSI PVMBG dan BMKG

Menurut PVMBG, lontaran material pijar Gunung Anak Krakatau ( dalam fase bangun tubuh hingga besar ) sampai 2 km. GA.Krakatau adalah gunung api muda strato tipe A yang muncul dalam kaldera, pasca erupsi paroksimal tahun 1883 ( tsunami setinggi 40 m, korban tewas 36.000 jiwa ) dari kompleks vulkanik Krakatau. Aktivitas erupsi pasca pembentukan dimulai sejak tahun 1927, saat tubuh gunung api masih di bawah permukaan laut. Tahun 2013 tubuh ini mulai muncul sampai elevasi tertinggi 338 m dari muka laut ( pengukuran September 2018 ), jelas PVMBG ( 23/12/2018 ) di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung.

Karakter letusannya adalah erupsi magmatik berupa erupsi ekplosif lemah ( strombolian ) dan erupsi epusif ( aliran lava ). Letusan strombolian terjadi pada 20 Juni 2016 dan 19 Februari 2017. Lalu pada 29 Juni 2018, precursor letusannya diawali gempa tremor dan peningkatan jumlah gempa Hembusan serta Low Frekuensi pada 18-19 Juni 2018. Jumlah gempa Hembusan terus meningkat dan akhirnya meletus pada 29 Juni 2018, melontarkan material di sekitar tubuh GA Krakatau ( kurang dari 1 km dari kawah ).

Namun, sejak 23 Juli teramati lontaran material pijar jatuh di sekitar pantai, sehingga radius bahaya diperluas menjadi 2 km dari kawah. Tsunami dan lontaran material pijar dari tubuh gunung yang kini berdiameter 2 km ini berbahaya, Sedangkan sebaran abu vulkaniknya tergantung dari arah dan kecepatan angin. Status GA Krakatau kini Siaga 3 ( warga dilarang mendekati kawah pusat erupsi dalam radius 5 km ). Warga di pesisir Banten dan Lampung harap tenang melakukan kegiatan seperti biasa dengan mengikuti arahan BPBD setempat dan jangan terpengaruh isu-isu tsunami dari sumber tak jelas ( crosscheck dulu ke BMKG, PVMBG, Basarnas, BNBP, BPBD, TNI atau Polri )

Pada 22 Desember 2018 teramati letusan GA Krakatau dengan tinggi asap 300-1500 m di atas puncak kawah ( terekam gempa tremor menerus dengan amplitudo overscale 58 mm ). Menurut PVMBG, untuk menimbulkan tsunami sebesar itu perlu runtuhan cukup masif yang masuk ke kolom air laut dan untuk merontokkan bagian tubuh yang longsor ke bagian laut diperlukan energi yang cukup besar ( tidak terdeteksi seismograf di pos pengamatan gunung api ). Sedangkan menurut BMKG, tsunami yang terjadi kemarin bukan karena aktivitas tektonik ( 90% tsunami dipicu gempa, 10% dipicu erupsi ). Gempa 3,4 SR di GA Krakatau sudah bisa ( langsung atau tidak langsung ) memicu tsunami. Pemerintah lalu memasang. 6 sensor erupsi ( buoy terpadu BMKG ) di 3 pulau terdekat GA Krakatau ( di antaranya Sebesi dan Sebuku yang berjarak 10 km dari kawah GA Krakatau )

PENJELASAN SIRENE MISTERIUS

Diberitakan, ada 52 sirene milik BMKG dalam early warning sistem tsunami yang dipasang sejak 2008. Kemudian, 15 sirene dihibahkan ke pemda yang dianggap sudah bisa merawatnya. Sisanya, dirawat BMKG yang 2 jam baterenya habis ( sehingga tak bisa berbunyi terus kalau tak di-charge lagi ). Ada pula petugas BMKG / intern auditor yang menyetop sirene jika peringatannya sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan data terakhir bencana yang diolah sistem BMKG. 52 sirene ini dipencet tombolnya oleh pemda setelah menyimak rilis gelombang tinggi atau tsunami dari BMKG. Sudah tahu sekarang siapa gerangan biang sirene misterius yang di dengar warga pada 22/12/2018 lalu ?

Saat sirene, BMKG menganjurkan warga bergeser dari bibir pantai hingga 500-1000 meter dari garis pantai agar warga cukup waktu menyelamatkan diri ( lari melebihi 1 km dari bibir pantai ). ( Prime Time News. MetroTV, 26/12/2018 ).

Terlihat di layar TV, warga, relawan SAR lari kencang menjauhi pantai ketika gelombang tinggi 4 meter diiring gemuruh tremor GA Krakatau yang kian keras. Mereka mungkin jadi guru mitigasi kita di hari-hari berikutnya. Sudah terlatih meng-update rilis BMKG dan tahu harus lari secepat apa ( di Jepang, warga sudah menyiapkan ransel bekal mengungsi dan sepatu kets dekat ranjangnya yang siap disambar ketika peringatan bencana masuk ponselnya dan seluruh siaran TV serempak merilisnya. Warga dilatih dan terlatih memberdayakan diri. Tak pasif menunggu bantuan. Kita harus bisa setrampil itu ketika menghadapi bencana. Bahkan lebih, karena tingkat bencana di sini paling top sedunia. We’re born for ‘that’. Allah sedang menempa kita ).

KESIGAPAN APARAT & TIMSAR GABUNGAN

Polda Banten lalu melakukan Ante Mortem pada keluarga korban tewas. Hasilnya sementara ini, sebanyak 66 jasad sudah teridentifikasi. 16 jasad belum dikenali karena tak ditemukan kartu identitas di bajunya, sehingga keluarga korban perlu datang membawa foto korban/ baju ketika terakhir pergi, foto senyum korban terlihat gigi/ foto rontgen gigi, tanda lahir, tanda khas pada korban ( sidik jari, kemendagri bisa bantu polisi DVI lagi seperti waktu kecelakaan JT 610 ? )

Tiga personel band Seventeen yang lagi manggung ( 15 meter dari bibir pantai ) dan komedian Aa Jimmy ( juga istri dan 2 anaknya ) ikut jadi korban tewas. Jasad Aa terbujur di RSUD Serang. Pengasuh dan anak bungsu Aa selamat lalu diantar ke Cianjur bersama jasad Aa. Menurut Sutopo, dari tsunami ini sebanyak 373 orang tewas ( sebagian besar wisatawan yang sedang menginap di 3 hotel dan penonton panggung hiburan ). Lebih 1.459 orang luka, mereka dirawat di RS Berkah- Pandeglang ( 164 orang dirawat, 37 orang lalu dirujuk ke RS lain dan 1 orang ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. RSUD Drajat, Serang merawat 98 pasien. Korban lainnya dirawat di RSU Banten dan RS Lebak ( Breaking News, MetroTV, 23/12/2018 ). 128 orang hilang dan 5.665 orang mengungsi. Kita turut berduka cita atas semua kehilangan ini. Semoga yang luka cepat sembuh, yang hilang segera ditemukan, yang tewas segera dikenali dan dikebumikan keluarganya. Semoga semuanya dikuatkan-Nya menerima bencana ini. Amiin..

Akun twitter Palang Merah Indonesia

Update Sabtu ( rilis BNPB, 29/12/2018 ):

Daerah paling terdampak parah adalah Kabupaten Pandeglang, yaitu kawasan wisata dan permukiman sepanjang pantai dari Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita ( terbanyak penonton Seventeen ) Sejumlah korban masih terjebak reruntuhan di Carita. Rombongan PLN juga jadi korban tsunami ( 14 tewas, 89 hilang )

Karena terparah ( Kabupaten Pandeglang : 290 orang meninggal dunia, 1.143 luka-luka, 77 orang hilang, 14.395 orang mengungsi ) maka masa tanggap darurat di Pandeglang ditetapkan 14 Hari, Lampung Selatan 7 Hari

Mirisnya, untuk mengantipasi dampak bencana sebesar itu, rata -rata anggaran kebencanaan di pemda hanya 0,002% ( padahal minimal 1% dari APBD ). Hasilnya, kerugian Indonesia akibat bencana ( 2005 sd 2015 ) lebih Rp 640 triliun ( EMI, 26/12/2018 ). Semoga kurikulum kebencanaan jadi diterapkan dan mitigasi rutin dilakukan, sehingga korban jiwa dan kerugian negara bisa diminimalisir. Amiin.

Shelter bencana ( titik kumpul evakuasi ) pernah dikorup pejabat di Banten beberapa waktu lalu, tapi pelaku cuma dihukum 1,3 tahun penjara ( plus dapat remisi ), padahal dampak perbuatannya menewaskan lebih 429 orang dan merugikan negara belasan triliun. Ini contoh hukuman ringan extra ordinary crime yang merenggut HAM lebih 18 ribu orang. Apa setelah ini, para penyelenggara negara, penggiat HAM, jaksa, hakim bisa melihat HAM dari sisi korban/ rakyat ? ( bukan cuma HAM pelaku yang ingin nyaleg lagi yang diamini MA dan caleg napikor kubu 02 yang di forum Singapura kemarin sok inosen mempermalu Indonesia dengan menyebut korupsi stadium 4. Ngaca dong. SU saja nyuap/ mahar 1 triliun supaya bisa nyawapres. Kubu PS ini bisa apa sih, selain nyinyir, hoax, politisasi agama, menakut-nakuti para pemilih ? ).

Apa yang bisa kita petik dari pelajaran bencana kali ini ? ( wake up call dari Allah Swt ). Longsoran tubuh gunung anak Krakatau memperbesar gelombang tinggi ( karena cuaca dan pasang bulan purnama ) menjadi tsunami, seperti kita menepuk air di baskom ( sebagian volume air muncrat ke luar/ daratan ). Kepastian alam : jika sudah pernah terjadi bencana di suatu daerah ( misal, longsor vulkanik memicu tsunami di Selat Sunda ) maka akan terulang lagi di masa datang ( cuma waktunya belum pasti ), bisa bulan ini atau beberapa tahun kemudian. Di Banten pernah terjadi gempa 6,4 SR ( Januari 2018 ) dan banjir bandang tahun 2017. Apa daya ?

Kunci menghindari jatuhnya banyak korban jiwa dalam bencana berulang itu adalah penataan tata ruang. Ada UU no. 1 tahun 2014, Perpres yang minta dibuat Perda untuk menata kawasan pantai. Rumah ( bangunan, hotel, panggung hiburan ) harus dibangun tahan gempa setelah jarak 100 meter dari batas pasang tertinggi pesisir pantai. Apalagi jika wilayah tsb pernah terjadi gempa, tsunami, letusan gunung ( longsoran tubuh gunung, awan panas/ wedhus gembel, aliran lava/ dingin dan lahar/ panas ), likuifaksi, banjir bandang, longsor sedimen laut, dsb. Plus mitigasi bencana ( warga terlatih/ rutin simulasi tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Jika kedua hal tsb sudah dilaksanakan maka teknologi tak lagi signifikan artinya ( sebaliknya jika teknologi supercanggih sampai bisa akurat prediksinya, namun warga tak tahu ke mana titik kumpulnya/ evakuasi pengungsi, secepat apa larinya, maka ia akan tewas tersambar tsunami juga )

Daerah potensi tsunami upayakan tak jadi daerah permukiman ( meski daerah seperti itu biasanya nyaman dan subur, sehingga warga cenderung enggan jika diatur/ ditertibkan. Giliran kena bencana, mereka histeris, teriak-teriak minta bantuan pemerintah, protes emosional kalau bantuan datang terlambat terkendala gangguan komunikasi dan akses jalan karena BTS seluler pada roboh, gardu listrik rusak, jalan jembatan putus, dsb ). Daerah rawan tsunami jadikan daerah wisata saja yang tak ditinggali secara menetap.

Penghijauan/ hutan bakau digalakkan di tepi pantai untuk meredam/ mengecilkan tsunami yang masuk daratan sehingga tak membahayakan lagi. Jika penataan kawasan pantai tak seperti ini dan latihan mitigasi tak sering dilakukan maka kegagalan/ musibah berikutnya bisa dipastikan, sedang keselamatan hanya sesekali/ ‘kebetulan’.

Menurut wakil BPPT, pada Mei 2018, pihaknya pernah mengadakan kajian potensi tsunami dari seismik/ gempa bumi di Banten, eh.. ternyata tsunami dari erupsi gunung yang terjadi ( alam ngamuk susah ditebak ). Ia kuatir, lempeng subduksi Selat Sunda akan terpicu setelah bencana ini ( energi dan dampaknya lebih besar dari tsunami erupsi ). Nah, lho.. ( waspada bencana sepanjang masa )

POLITIK ANGGARAN KUAT MENGANTISIPASI BENCANA

UU no.24 th 2007 tentang Penanggulangan Bencana meminta anggaran kebencanaan yang cukup ( saran Bappenas 1% di APBN, APBD ). Rp. 10 ribu untuk mitigasi bisa menghemat dampak bencana Rp 40 ribu. Prakteknya, pemda rata-rata cuma 0,002% untuk bencana ( umumnya 70% dana APBD habis untuk belanja rutin/ gaji pegawai. 30% untuk pembangunan. Termasuk 20% untuk pendidikan ). Seperti Kab. Pandeglang yang terdampak tsunami Selat Sunda paling parah cuma bisa menganggarkan Rp 4 miliar untuk bencana di daerahnya ( lalu kini terpaksa minta bantuan pemerintah provinsi, pusat dan donasi masyarakat untuk mengatasi dampak bencana ). Kini tinggal Rp 200 juta setelah dipakai bencana sebelum tsunami tsb ( EMI, 27/12/2018 )

Anggaran 1% APBN, APBD itu juga mesti didukung mindset yang benar tentang mitigasi bencana, skala prioritas penggunaan anggaran, partisipasi aktif warga dan kecakapan mitigasi kepala daerah yang negarawan ( bukan pedagang seperti sebagian kepda saat ini ).

Ada yang bilang, perlu ratusan tahun lagi untuk GA Krakatau meletus seperti tahun 1883 ( tsunami setinggi 40 m, korban tewas 36.000 orang ). Namun, ketika Gunung Krakatau meletus tahun 1883, seorang survivor pernah menulis prediksinya bahwa anak gunung ini akan erupsi/ bencana besar antara tahun 2015- 2073 M ( karena erupsi 12 inchi tiap bulan. Jika hadis menyebut, kiamat terjadi sebelum 1500 Hijriah, mungkinkah sebelum tahun 2073 Masehi itu ? ). Waspada dan bersiaplah seperti anggota TNI ( mengantisipasi worst scenario )

Pada 27/12/2018, ratusan warga Pulau Sebisi dan Sebuku diungsikan dengan KRI ke Lampung Selatan karena kedua pulau tsb berjarak 10 km dari anak gunung Krakatau yang statusnya kini sudah dinaikkan dari level Waspada ( menjauh dari radius 2 km dari pusat erupsi ) ke Siaga 3 ( menjauh dari radius 5 km ). Warga, komunitas penerbangan, pelayaran diminta Pusat Vulkanologi untuk menjauhi radius bahaya 5 km dari GA Krakatau. Gunakan masker penutup hidung untuk menghindari Ispa ( infeksi saluran pernafasan ) dari tebaran abu vulkaniknya yang bisa menjangkau jarak lebih jauh lagi ( rasakan ke mana arah angin bertiup di Banten dan Lampung dari posisi lontaran GA Krakatau ). 500 warga memilih tinggal di Sebesi untuk menjaga harta bendanya ( belum Siaga 1 yang harus mengungsi ). Ratusan lainnya dengan kapal KRI diungsikan ke posko di Lampung. Sebagian lainnya memilih mengungsi ke tempat sanak saudaranya.

Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng benua sekaligus di atas cincin teraktif di dunia ( letusan Gunung Toba membenamkan benua Atlantis, membuat Nabi Nuh mengungsi ke Aurora, meninggalkan kaldera 74 ribu tahun lalu yang kini jadi danau terbesar di dunia-Toba, dengan kedalaman lebih 1600 meter melampaui dasar Laut Jawa ) cuma diantisipasi dengan 0,002 % dana APBD ? Mestinya tanah subur di atas tungku api raksasa ini kita akrabi dan peluk bencananya dengan politik anggaran yang memadai untuk mitigasi dan tanggap darurat. 1% atau lebih. Nyawa ratusan ribu orang menjadi taruhannya.

( makin banyak badan yang ngurusi bencana mestinya makin kuat koordinasinya, jangan ego sektoral/ bertindak sendiri-sendiri )

Ada dua ‘gak keburu’ di tsunami ini. Gubernur Wahidin sudah niat untuk menertibkan rumah, bangunan dan hotel di pesisir Banten yang kurang dari 100 meter dari pasang pantai sesuai UU tsa. Tapi keduluan tsunami erupsi. Dwikorita juga sudah berencana membuat badan koordinasi dengan Badan Geologi, Badan Informatika Geospasial, menko kemaritiman, BPPT, dsb terkait kebencanaan, tapi tsunami keduluan menerjang karena kendala birokrasi ( ada netizen yang usul dibuat kementerian kebencanaan, tanggap darurat dan mitigasi di periode kedua Jokowi untuk menghadapi bencana-bencana besar yang sudah diprediksi pakar PBB akan makin sering terjadi di Indonesia ).

Klop dengan firasat ( dan mimpi saya ), kerusakan lingkungan sudah kian parah di sini, dari hutan yang rutin terbakar tiap tahun, sampah bersedimen penyebab longsor laut di Palu ( daerah lain menyusul jika tak memperbaiki kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ), sampah plastik masih terus membunuh paus sperma di sejumlah tempat di tanah air.

Kita belajar biologi di sekolah, jika satu spesies dalam rantai makanan lenyap maka spesies/ elemen lain akan bertambah berlipat ganda, merusak keseimbangan ekosistem yang berujung petaka pada manusia yang berada di puncak piramida. Entah ini arah mengurangi populasi manusia hingga tersisa 3 miliar saja sebelum 2 perang besar menjelang akhir dunia yang sudah berumur 800 miliar tahun ini.

Daya dukung bumi renta ini sudah mendekati batas akhirnya. Mungkin tinggal warga yang literasi bencana dan dekat Allah saja/ jaga alam yang bisa survive menjadi umat unggulan untuk memenangkan perang mendebarkan itu. Wallahu’alam. Andakah itu ?

=============

Sederet info dari akun ( twitter ) resmi lembaga terkait kebencanaan dan kedaruratan di Kota Bandung dan Indonesia. Mengikuti mereka/ follow membantu kita survive dan menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi di saat genting. Literasi bencana dan refleks mitigasi. Siip !

=================

Info Bandung-Jabar :

Program RW #GISA ( Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ) dan aplikasi Salaman ( Selesai Dalam Genggaman ) sudah diluncurkan Pemkot Bandung medio Desember 2018. RW #GISA merupakan gerakan menyadarkan masyarakat’ akan pentingnya administrasi kependudukan. Ada lima RW yang jadi proyek percontohan, yaitu RW 03 Sukaasih, RW 10 Sukabungah, RW 01 Astanaanyar, RW 2 Antapani Kulon, dan RW 12 Batununggal. Dokumen yang perlu dimiliki warga Bandung, di antaranya ; kartu tanda penduduk ( KTP-E ), kartu keluarga ( KK ), kartu identitas anak ( KIA ), akta kelahiran, akta kematian, surat tinggal sementara, hingga dokumen pindah atau keluar daerah.

Sedangkan program Salaman adalah aplikasi berbasis mobile android dan web untuk mengurus dokumen kependudukan sehingga siapapun, kapanpun, dimanapun bisa mengurus dokumen kependudukan hanya melalui telepon genggam ( ponsel/ smartphone ), yaitu akta kematian, akta kelahiran, akta cerai, dan surat pindah-keluar Kota Bandung. Aplikasi Salaman bisa didapatkan gratis melalui Play Store atau diakses melalui laman https://disdukcapil.bandung.go.id

Warga tidak perlu repot datang ke Kantor Disdukcapil untuk membuat dokumen. Cukup lewat ponsel yang hasilnya bisa di-print. Kalau masih perlu dokumen yang asli, warga tinggal datang membawa hasil cetaknya ke Kantor Disdukcapil. Mudah kan?

Administrasi kependudukan, modal utama dalam pembangunan. Data akurat dan komprehensif dari warga juga dilakukan secara jemput bola, di antaranya dengan Mobil Mepeling, Mobil Bi Eha dan Mang Ujang. demi pelayanan publik berkualitas.

————————-

WISATA BUDAYA : Tari Jaipong.

“Jaipong”- drawed by Vitrisa

Tari Jaipong, siapa tidak kenal ? Jaipong adalah tari pergaulan yang merakyat sekaligus melanglangbuana ke seantero dunia. Identitas kesenian Jawa Barat yang dibawa dalam misi kesenian ke mancanegara. Tarian rakyat ini juga digelar untuk menyambut tamu negara yang datang ke Jawa Barat.

Awalnya, di TransTV, ada kontestan IMB yang konsisten membawakan tari Jaipong. Rumingkan namanya. Grup belia, cantik juga powerful ketika menari. Saya baru tahu, Pencak Silat ikut mempengaruhi tari Jaipong. Pantes aja.

Tari Jaipong mempengaruhi seni pertunjukan wayang, degung, genjring ( terbangan ), kacapi jaipong dan bahkan musik dangdut. Pong-Dut. Bagaimana Jaipongan diciptakan ?

Tari Jaipongan, hasil modifikasi tari tradisional khas Sunda, Ketuk Tilu, yang populer sekitar tahun 1916. Ketuk Tilu sudah ada sejak tahun 1809 ketika Groote Postweg/ Jalan Raya Post dibuat masa Daendels.

Waditra yang digunakan waktu itu adalah rebab, kendang, 2 kulanter, 3 ketuk dan gong. Gugum Gumbira, seniman asal Bandung, lalu mengkreasikannya kembali menjadi tari Jaipong. Ia sangat mengenal pola gerak tari tradisi yang berkembang di Kliningan atau Bajidoran ( Karawang, Bekasi, Purwakarta, Indramayu, Subang ).

Gerak bukaan, pencugan, nibakeun, mincid dari beberapa kesenian di sini menjadi inspirasi kesenian Jaipongan. Nama populernya. Ronggeng dan pamogoran ( penonton yang ikut menari dalam seni pertunjukan Ketuk Tilu, Doger dan Tayub ) mempengaruhi Jaipong sebagai tari pergaulan. Beberapa pola gerak Bajidoran diambil dari tari Topeng Banjet. Gerak dasar tari Jaipongan juga diambil dari Pencak Silat.

Karya Jaipongan pertamanya adalah tari “Daun Pulus Keser Bojong” ( tari putri ) dan “Rendeng Bojong” ( tari putra putri, berpasangan ). Muncul nama Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali dan Pepen Dedi Kurniadi sebagai penari Jaipongan yang andal. Setelah dipentaskan di TVRI tahun 1980, tari Jaipongan pun laris manis diundang ke hajatan, televisi dan perayaan. Penggiat seni tari menjadi lebih aktif menggali tarian rakyat yang sebelumnya kurang diperhatikan. Kursus tari Jaipongan lalu dibuka. Sanggar atau grup tari dibentuk di Jawa Barat untuk melayani permintaan masyarakat.

Tari Jaipongan bergaya Kaleran berciri ceria, humoris, semangat, spontan, sederhana, alami dan apa adanya. Seni Jaipongan di Bandung diberi pola ( Ibing Pola ). Di Subang dan Karawang tidak berpola ( Ibing Saka ). Jaipongan gaya Kaleran ini disajikan dengan tahapan sebagai berikut :

Tatalu Kembang Gadung Buah Kawung Gopar Tari Pembukaan ( Ibing Pola ) yang dibawakan penari tunggal atau sinden Tatandakan ( menarikan lagu sinden ). Jeblokan dan Jabanan, di mana para penonton ( bajidor ) sawer uang ( jabanan ) dengan salam tempel.

Tahun 1980-1990an, Gugum Gumbira menciptakan tari Toka-toka, Setra Sari, Sonteng, Pencug, Kuntul Mangut, Iring-iring Daun Puring, Rawayan dan Kawung Anten. Muncul penari Jaipongan andal : Iceu Effendi, Yumiati Mandiri, Miming Mintarsih, Nani, Erna, Mira Tejaningrum, Ine Dinar, Ega, Nuni, Cepy, Agah, Aa Suryabrata dan Asep.

Tari Jaipongan diiringi musik Degung yang menghentak dengan suara kendang yang dominan. Penari bisa seorang, berpasangan atau berkelompok. Mereka menari di acara hiburan, selamatan atau pesta pernikahan.

Jadi, anda tahu tari Jaipong, pencipta Jaipongan dan penari Jaipongan sekarang ya.. ( foto: “Jaipong”- drawed by Vitrisa )

Sandrina dulu dan sekarang

“Tong Hilap Nyak !”, pesan penari cilik, Sandrina Azzahra juara Indonesia Mencari Bakat – 3 ( 28 April 2013 ) di TransTV yang akrab dengan tarian tradisional, khususnya Jaipong. Wajah imutnya selalu menjadi perhatian para juri dan penonton IMB.

Sandrina dulu sekolah di SDN Panaragan 1, Kota Bogor, lalu melanjutkan ke SMPN 7, Kota Bogor. Sejak umur 7 tahun, Sandrina oleh ibunya diikutkan kelas menari.

Setelah juara kontes bakat IMB-3, Sandrina membuka sanggar tari betnama Sandrina Studio. Siswa tari yang diajarinya dari anak-anak sampai dewasa, karena gadis kelahiran Bogor, 8 Juli 2001 ini kini sudah mekar sebagai gadis cantik ( murid SMA ). Ketimbang menjadi dokter atau insinyur, dara jelita ini memilih terus menari untuk melestarikan budaya ( dan menari sampai tua !

Sanggar tari Sandrina berupaya mengembalikan fenomena pergeseran nilai budaya lokal dari pengaruh budaya Barat, selain wadah kreasi dan eksplorasi untuk menghasilkan karya inovatif, sarat nilai tradisi khususnya Jaipongan, ikon Jawa Barat. Berformat sanggar seni berbekal pengalaman kreatif dan manajemen yang tetap eksis di tengah dinamika perkembangan industri seni. Setelah mendapat saran kreatif dari para seniman, akademisi, tokoh seni, kreator, pemerhati seni, broadcast dan masyarakat pencinta seni maka pada September 2013, diresmikanlah Sandrina Studio yang dinaungi ‘klinik’ Jaipong Gondo Art Production, Bandung.

‘Klinik’ ini berisi ‘dokter’ ahli gerak’ ( koreografer ) dan ‘perawat’ ( asisten pelatih.), yaitu para talenta kreatif dan interaktif dalam olah tari khususnya Jaipongan dengan segala kekhasannya, dimana mereka mendedikasikan keahliannya dalam menggali potensi dan bakat para calon penari.

Sandrina Studio bertujuan market oriented juga bermoto Crossing the Border, di samping mengedepankan nilai kearifan lokal dalam proses kreatifnya, menjunjung tinggi loyalitas, profesional, rasa kekeluargaan, etika dan disiplin. Tari Jaipong takkan lekang oleh zaman selama dibangun dengan konstruksi manajemen profesional, ujar mereka mantap.

Sandrina Studio beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan no.15 Kota Bogor. Telp: 0856 9518 4202. E-mail : SandrinaStudio@gmail.com. Instagram : @sandrinamazayaa1

Written by Savitri

24 Desember 2018 at 14:51

PSSI Dibenahi, Bahar Dilawan, MA Direformasi, Nurril Dibela, KPU Diingatkan, Desa Dimandirikan. Ayo !

leave a comment »

Kenangan pahit di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu ( 26/12/2010 ) ketika timnas Indonesia kalah 0-3 dari tuan rumah ( selain sinar laser dari arah penonton ke kiper Indonesia, ternyata ada match fixing dari bandar judi di sana ). Betapa remuk redam hati suporter Indonesia. Betapa gregetan kita setelah tahu di Sleman, oknum Exco PSSI, juga ‘bermain’. Kita bisa bantu dan kawal pengungkapan mafia bola oleh satgas anti suap dibawah kendali langsung Kapolri Tito. Demi Merah Putih berkibar gagah di even internasional ya..! ( foto: tribun )

PSSI DIBENAHI. PILIH BANTU SATGAS ANTI SUAP POLRI ATAU DIBABAT ?

Jadi ingat aktor Samuel L. Jackson ( juga main apik dengan Kevin Spacey di film laga penyanderaan “The Negotiator” ) yang memerankan petinggi NSA di film action “XXX”, waktu Kapolri Tito bilang kita perlu menggunakan orang dalam jaringan ( suap pengaturan pertandingan/ skor ) untuk menghentikan keterpurukan prestasi bola Indonesia ( sejak 1991 tak pernah juara ASEAN/ AFF, kapan mau juara Piala Dunia ? ). Gunakan ular untuk menangkap ular lainnya. Para whistleblower, pelaku yang tobat, atau yang masih peduli Merah Putih berkibar di even internasional. Demi Nation branding Indonesia.

Pertandingan sepakbola bisa ditonton sampai 50 ribu orang di stadion ( bahkan lebih, apalagi jika di-relay lebih 193 stasiun TV sekelas World Cup ). Bangsa manusia di bumi menunjukkan keunggulannya ( juga menyalurkan nafsu agresif/ perang/ kompetitifnya ) di lapangan bola ( olahraga terbanyak penggemar dan pemirsanya ), selain PDB ( produk domestik bruto ), IPM ( indeks pembangunan manusia ) dan rangking kekuatan ekonominya di dunia. Sepak bola banyak stake holder dan multifier efect-nya dalam memajukan perekonomian bangsa, dan terutama, memupuk rasa nasionalisme ( cinta tanah air ) warga negara. Sepakbola urusan kita semua, kata Kapolri Tito ( Mata Najwa, Trans7, 19/12/2018 ).

Dalam “Mata Najwa” ( 28/11/2018 ) episode PSSI Bisa Apa ? ( jilid 1 ) terungkap skandal pengaturan skor Liga 2 di kabupaten Sleman. Tersebutlan SW, anggota Exco PSSI ( di jilid 2 dikabarkan Si Sontoloyo mengundurkan diri ) yang bermain. Di Jilid 1, tersebutlah Andi ( manajer timnas kita di AFF Malaysia ) baru menyadari setelah kembali ( ke hotel/ tak steril ) bahwa ia “dipermainkan” ( bandar judi pengatur skor sepak bola gajah, yang membuat timnas Indonesia yang menang 5-0 lalu kalah 3-0 di Malaysia ).

Di Jilid 2, ketum PSSI ( merangkap gubernur Sumut ) berhalangan hadir ( pemirsa EMI menyebut ER serakah jabatan. Ogah mundur, meski terjadi lagi sepak bola gajah dengan melibatkan anggota Exco. Anak buahnya di Jilid 1 mengaku sering meluruskan ucapan ER yang tak tahu detail problem di PSSI. Mungkin dia jenderal jujur dan berani, tapi kalau tak intens nongkrongi PSSI, kebobrokan sebagian pengurusnya bisa kambuh, dan mengecewakan banyak suporter bola kita yang sudah bela-belain pergi jauh ke luar negeri mendukung timnas kesayangan ( bayangkan remuk-redamnya kebanggaan nasional di hati mereka ).

3 anggota PSSI yang diundang Najwa, tak satu pun yang datang ( padahal diundang dan hadir Menpora Nahrawi dan Kapolri Tito yang bisa membantu menguraikan masalah keruwetan sepakbola nasional ). Jika revisi manajemen PSSI yang kemarin dilakukan tak mempan maka ‘pukulan’ ( wake up call ) perlu dilakukan, kata Tito. Kalau PSSI tak mau transparan dan aktif berbenah ( bersama satgas Kapolri ), kita tinggalkan saja, kata ketua suporter. Satgas anti suap yang akan dikendalikan langsung Kapolri akan diberi reward dan kenaikan jabatan jika berhasil membereskan tikus-tikus ( mafia ) bola, sepertihalnya satgas pangan ( melawan mafia pangan ).

Tito Karnavian bilang, kasus Sleman dan AFF akan jadi pintu masuk penyelidikan polisi. Mungkin ini kasus suap orang perorang, atau fenomena gunung es jika ditelusuri lebih jauh ada petunjuk dan bukti lanjutan dari para saksi/ whistleblower ( diatur orang perorang, atau bandar judi eksternal, diketahui tapi didiamkan organisasi karena ada oknum Exco, komdis, wasit yang terlibat )

Feeling-nya ke arah sana ( mafia bola, yang terorganisir sistematis, di level regional, bahkan global/ FIFA ). Kita ingat SB, mantan ketua FIFA terjerat kasus korupsi ( kemarin, 3 anggota KONI / kemenpora juga terjaring OTT KPK dengan uang miliaran di tangan ).

Modusnya, statuta FIFA dipakai organisasi induk sepak bola berlindung dari ‘intervensi’ luar ( pemerintah, penegak hukum, publik bola ) yang mengendus keganjilan skor pertandingan dan mau membenahi prestasi sepakbola nasional. Padahal Statuta mengatur sistem organisasi dan teknik bermain bola standar internasional. Bukan kejahatan korupsi/ suap/ judi bola yang dilakukan oknum bola yang jadi teritori penegak hukum di negara anggota.

Kasus match fixing pernah ditangani polisi tapi lalu dilepas para pelakunya, karena menggunakan UU Tipikor ( mensyaratkan adanya kerugian negara ). Padahal masih ada UU no.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap ( mensyaratkan, merugikan kepentingan umum ) yang masih berlaku ( sudah dicek di kemenkumHAM ), kata ketua suporter.

Masa Orba belum sempat digunakan karena yang ‘bermain’ adalah kroni penguasa.
( gratifikasi belum dianggap korupsi, sekitar 200 pejabat tinggi Orba terlibat korupsi tapi sepi OTT, wong KPK juga belum ada, sehingga KKN keluarga Cendana tak tersentuh hukum. TS/ HMP, ketum PB, sampai baper, bapaknya disebut gurunya. Mega korupsi di pusat, karena uang besar terkonsentrasi di pusat. Belum ada otda dan otsus waktu itu sehingga tak ada OTT kepala daerah semarak hari ini, setelah KPK ada dan makin kuat )

Kapolri minta kerjasama kompak para penegak hukum ( kepolisian kejaksaan, kehakiman, pengadilan sampai MA ) untuk mendukung penerapan UU no.11 th 1980 ini untuk menjerakan para pelaku suap ( seingat saya, pemberi suap diancam penjara 5 tahun, penerima suap diancam 3 tahun ) untuk memperbaiki sepak bola tanah air dan organisasi induknya.

( menurut ICW, rata-rata hukuman korupsi kini 6,4 tahun penjara. Dari 84 kepda yang tertangkap korupsi hanya 11 yang dihukum 15 dan 18 tahun penjara. Percuma gaji kepda dan bantuan parpol dinaikkan jika vonis hukuman diobral ringan dan tuntutan jaksa KPK cuma hukuman sedang. Kenaikan itu cuma membebani keuangan negara. Mestinya, koruptor dihukum lebih berat, 15-20 tahun penjara, biar kapok. Saat ini jaksa KPK masih demen menuntut vonis sedang, lalu hakim demen menjatuhkan vonis ringan, sehingga OTT masih terus terjadi, hampir tiap hari. Coba, kalau tersangka/ tahanan diborgol untuk dipermalukan secara sosial, napikor disuruh nyapu jalan protokol juga diborgol, disita seluruh harta kekayaannya/ tak cuma yang dikorup atau dimiskinkan sehingga tak bisa nyogok sipir dan hakim, plus dicabut hak pilihnya sampai 4 pemilu ( 20 tahun ). Insya Allah koruptor kapok, OTT KPK berkurang dan indeks persepsi korupsi Indonesia membaik ).

Sementara menunggu revisi, tak apalah menggunakan UU tahun 1980 ini ( daripada pelaku dilepas lagi, lalu sepak bola gajah lagi ).

Ke depan, UU anti suap ini ( juga UU Tipikor yang menghukum maksimal 5 tahun untuk pelaku suap ) perlu direvisi menjadi vonis berat ( minimal 15 tahun penjara, dicabut hak pilihnya 15 tahun, plus hukuman sosial ) agar para jaksa dan hakim bisa menghukum berat para pelaku suap/ korupsi. Lihat MA sekarang, setelah ditinggal pensiun hakim Alkotsar yang bersih dan berani menghukum berat koruptor, kasasi jadi membludak. Hakim pengadilan negeri dan tinggi ( ditetapkan ketua MA ) , panitera dan pengacara kena OTT lagi, dan lagi.

Baiq Nurril, korban pelecehan seksual kepsek atasannya justru yang divonis 6 bulan penjara dan harus bayar Rp 500 juta oleh hakim MA ( karena hakim pemutus kasasinya malas ). Si kepsek cabul malah naik jabatan/ dipromosikan di tempat lain ( mestinya di pecat dan dipidana. Mantan gubernur NTB, TGB atau adiknya yang kini wagub mesti turun tangan membantu keadilan bagi Nurril dan mencegah jatuhnya korban berikut si kepsek cabul di tempatnya yang baru, kata pemirsa EMI ).

Hakim pemutus vonis Nurril cuma melihat berkas delik tambahan, tak melihat kronologis pokok perkara, kenapa Nurril sampai curhat. Untung Kejagung menunda eksekusi putusan Nurril demi kepentingan publik.

Lalu putusan MA yang memenangkan gugatan ketum Hnr masuk DCT KPU untuk caleg DPD ( bukan anggota parpol ) juga bertentangan dengan putusan MK yang menjadi dasar putusan KPU mencoret OSO ( YIM, kuasa hukumnya, yang kemarin diminta ketua TKN jadi pengacara paslon 01 ) dari DCT ( daftar calon tetap ). Setelah konsultasi ke MK, komisioner KPU lalu meminta OSO keluar dari parpol jika ingin namanya masuk DCT.

Berbagai OTT ( 21 hakim ), vonis pro caleg mantan napikor, vonis malas dan kontroversi MA memberi sinyalemen kuat, saatnya MA direformasi ( bila perlu dibabat satu generasi ) agar maruah hakim wakil Tuhan dan kualitas penegakan hukum di negeri ini bisa membaik. Separuh masalah Indonesia berserak di bidang hukum dan penegakannya. PSSI juga perlu dibabat satu generasi agar prestasi bola kita bisa moncer kembali ( Indonesia dulu pernah masuk putaran final Piala Dunia lho ! ). Ayo, kita kawal bersama. Sepak bola benar-benar urusan kita.

NURRIL DILECEHKAN. KEPSEK CABUL DIPROMOSIKAN. PEDANG KEADILAN MA TAJAM KE MANA ?

Baiq Nurril, pembantu bendahara komite sudah lama dilecehkan ( 4-5 kali sehari dipanggil kepsek untuk mendengar cerita petualangan seks si kepsek dengan wanita-wanita bersuami ) Kepsek SM** 70 Mataram ( lalu dimutasi setelah kasusnya mencuat ). Nuril yang tak didukung komunitas terdekatnya lalu dipecat dan dipenjara 6 bulan ( 2 bulan sempat dijalani ).

Penegakan hukum yang malas, mengandalkan formalitas text, tanpa konteks ( keadilan ) , seperti badan tanpa jiwa.

Ada waktu 180 hari buat pengacara Nurril untuk memperbaiki keputusan hakim yang keliru jika ada bukti baru ( novum, jika ditemukan kapan saja ) atau pertentangan antar putusan ( 2 dari 3 syarat mengajukan PK/ peninjauan kembali ).

Pengadilan Negeri Mataram sudah memutus bebas Nuril, sebenarnya. Mungkin ada permainan antara jaksa dengan kepala sekolah sehingga kasus yang semestinya tak bisa kasasi jadi kasasi, kata pemirsa EMI. ( MetroTV, 21/11/2018 ). Delik inti kasus Nuril adalah pelecehan seksual. Delik tambahan : penyebaran di medsos yang tak dilakukan Nurril ( tapi temannya yang akan mengadu ke DPRD dan Nurril memberikan rekaman percakapan telponnya dengan kepsek/ memberi akses penyebar pada rekaman tsb ) karena tak tahu cara yang benar menuntut keadilan.

Hakim mestinya sebagai pengadil bukan sebagai penghukum ( mafia peradilan ). Apa rakyat baru dapat keadilan setelah memohon grasi ? ( betapa besar waktu/ umur, dana, emosi yang terkuras karena kemalasan hakim ). Memilukan.

Mahfud MD bilang, Nurril bisa bebas jika hasil PK memutus bebas, atau memutus 2 tahun penjara atau lebih sehingga presiden bisa memberi grasi. Si kepsek mestinya diberi sanksi administrasi ( dipecat, bukan malah naik jabatan/ dipromosikan ) dan dipidana dengan pasal perbuatan tak menyenangkan/ pelecehan seksual. Tak bisa amnesti yang hanya bisa diberikan pada sekelompok orang seperti Budiman dkk ( tapol jaman Orba ).

Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan buruk RS yang diterimanya lewat e-mail pada temannya lalu malah masuk bui dan terpaksa menempuh jalur hukum sampai PK ( setahu saya mengadukan pelayanan kesehatan bisa ke dinkes atau menkes. Mengeluh pelecehan seksual bisa ke menteri pemberdayaan perempuan atau lembaga anti kekerasan pada perempuan ( di Bandung di Jl. Riau no.1. Kedua kasus tsb bisa juga diadukan ke LBH ). Kita kawal kasus ini agar Nurril memperoleh keadilan dan kepsek cabul tak bikin korban berikutnya ya..

LAMPU MERAH BUAT SI BAHAR. MULUTMU HARIMAUMU.

Menurut Prof. Komaruddin Hidayat ( EMI, 21/12/2018 ), ulama dalam bahasa Inggris adalah scientist atau ahli ilmu alam ( bukan hanya ilmu agama, tapi juga hukum alam/ sunatullah ). Di Mesir, ahli agama disebut syekh. Di Indonesia, ulama dianggap ahli agama ( saja ).

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dengan asas Pancasila, konstitusi/ UUD 1945 dan Undang-undang. UU itu seperti lampu merah yang jelas bagi siapa pun. Pelanggar UU akan diproses hukum, tak melihat siapa pun status sosialnya ( termasuk ulama ). Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum ( menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota parlemen, hakim, pengacara, pengurus PSSI, dst yang melanggar UU Tipikor juga sudah diproses hukum, harus mempertanggung jawabkan pelanggarannya, bahkan dipenjara. Pemerintahan Jokowi tak dituduh kriminalisasi untuk itu. Kenapa BBS yang melanggar UU dan ( bohong ) mengaku keturunan Rasul ( padahal seluruh putra Nabi Muhammad wafat ) lalu muncul tuduhan kriminalisasi si Bahar ( apalagi dia cuma oknum penceramah yang menghina simbol negara/ presiden ).

Ulama adalah sosok teladan yang mulia. Tutur katanya santun, perbuatannya terpuji, akhlaknya Islami. Sesuai kata dengan perbuatannya. Namun jika ada orang yang mengaku diri ulama dan ( pengikutnya seperti kebo dicocok hidung ikut ) mendiskreditkan kepala negara dengan hoax dan hatespeech maka ‘ulama’ ( gadungan ) seperti dia harus kita lawan ( wajib hukumnya ), karena merusak nama baik 20 juta ulama beneran di Indonesia. Anda mau Islam dipotret seperti BBS yang berperilaku tak pantas ? Sorry ya..

Agama Katolik dan aliran Syiah punya struktur yang jelas terhadap penganutnya yang ahli agama ( sebutan pendeta ditetapkan gereja ). Kristen Protestan dan aliran Sunni lebih bebas. Selama ini pelabelan ulama ( Islam Sunni ) di Indonesia dilakukan oleh media. Mestinya ke depan lebih jelas strukturnya. MUI, pemerintah, media kredibel bisa urun rembuk tentang siapa WNI yang layak disebut ulama. Sehingga orang yang baru tahu sedikit Islam ( lebih banyak brengseknya daripada teladan baiknya ) tak gampang memecah belah umat Islam, cukup diaku ‘ulama’ atau ‘imam besar’ oleh para pengikutnya yang lebih bego dan emosional lagi darinya.

Media yang mengutip pernyataan politikus busuk ( kriminalisasi ulama ) yang ngebet dapat keuntungan elektoral dari perpecahan umat Islam di tanah air, jangan tergoda memblow-up diksi tsb demi menaikkan tiras. Gunakan saja istilah “penegakan hukum bagi Si Bahar” ( oknum penceramah yang tak patut digugu dan ditiru ).

Awak media sebaiknya tidak mengobral kata ulama pada orang yang belum bisa jadi teladan tutur kata dan perbuatannya oleh umat Islam. Jika ada oknum ulama yang ditangkap polisi, cukup disebut oknum penceramah yang sedang menghadapi masalah hukum atau sedang mempertanggung jawabkan perbuatannya,
pesan pemirsa EMI dari Sumbar, NTT, Manado dan Samarinda ( EMI, 20/12/2018 ). Agar sebutan ulama tetap mulia dan terhormat, sebagai tokoh masyarakat dan pembimbing umat di negeri ini. Polri, lanjutkan saja penegakan hukum bagi Si Bahar sesuai UU yang berlaku di republik ini. Beri kepastian hukum bagi siapa pun di tanah air dan jaga kehormatan ulama sejati. Lampu merah tetap merah buat Si Bahar ya..!

TRANSPARANSI PENGELOLAAN TOL TRANS, Please..

7 ruas jalan tol ( 671 km ) Trans Jawa ( sepanjang 1200 km ) diresmikan Presiden Jokowi kemarin di Jombang ( 20/12/2018 ) dari Merak, Banten sampai Pasuruan, Jatim untuk melancarkan arus mudik dan barang.

Bagaimana tarifnya ? Sudah rumus, tarif tol 70- 75% lebih ekonomis dibanding jalan nasional dilihat dari biaya operasional kendaraan, efesiensi penggunaan BBM, waktu tempuh, dan faktor lelah pengemudi, kata Ipung Purnomo. Biasanya ada jalan masuk/ keluar ( perhentian ) tiap 6 km jika dalam kota dan 20-30 km jika di luar kota ( panjang satu kota sekitar 25 km ).

Transparansi ( open management ) tentang siapa yang mengelola tol Trans, berapa panjangnya ( 2-6 km ) berapa tarifnya, selama berapa tahun, perlu dijelaskan ( dipasang di web kementerian PUPR ) ke publik, pinta pemirsa EMI dari NTT.

Ribuan kilometer jalan tol Trans dibiayai gotong royong oleh sejumlah pengembang ( bukan APBN ). Setelah selesai kontrak kelola, tinggal dirawat pemerintah ( kapan? ). Jakarta -Surabaya cuma 10 jam lewat Trans Jawa. Pembangunan Trans Jawa juga memudahkan orang Surabaya pergi ke Jakarta ( dan ikut memacetkan ). Antrian di pintu tol bisa diatasi dengan teknologi yang sesuai ( seperti tagihan tol tertera di dashboard mobil begitu melewati portal/ pintu tol, lalu dibayar secara digital pula/ e-payment )

Pengembangan di satu titik ( Trans Jawa misalnya ) jangan sampai mematikan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya ada di tempat lain ( jalur pantura ). Mereka juga harus diperhatikan, pesan pemirsa dari Jakarta. Anggaran jalan sekitar Rp 500 triliun di APBN. Pembangunan infrastruktur besar sekarang ini sekitar Rp 5500 triliun dengan hutang produktif ( kurang 30% PDB ) yang bisa dikembalikan bertahap dari karcis tol, pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Di Jawa, jalan tol dibangun pengembang swasta karena kepadatan penduduknya tinggi ( cepat balik modal ). Di luar Jawa, jalan tol dibangun oleh BUMN.

China bikin jalan tol sepanjang 2800 km dan kini ekonominya maju pesat ( Turki sampai tersungkur karena sangat bergantung perdagangannya dengan China, selain Rusia dan Qatar ). China bahkan bikin jalan tol di Ethiopia sehingga kini jadi negara termaju di Afrika.

Indonesia diprediksi jadi kekuatan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2030 ( bukan bubar, apalagi punah, emangnya spesies langka ? Jika Operasi Mawar jilid 2 dst diteruskan paslon 02, merekalah yang punah. Kita tahu liberalisasi ekonomi dimulai ketika Soeharto mulai membangun jalan tahun 1967 dengan hutang luar negeri, jadi kubu PS ( mantan mantu penguasa Orba ) yang nyinyir soal ‘makan infrastruktur’, neolib dan hutang luar negeri, jangan cuma lihat ujungnya saja ( kini ).

Indonesia dan Swiss adalah 2 negara di dunia yang saat ini paling dipercaya oleh rakyatnya. 4 negara Eropa kini membebaskan bea masuk untuk produksi ekspor Indonesia ( hasil lobi mendag Lukita ). Para pengusaha kita harus memanfaatkan peluang ini baik-baik ( kemarin, 12 duta besar dan 20 delegasi Uni Eropa bertandang ke Jakarta ( diantaranya ke kantor Nasdem ) untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara ( Tak ada gejala punah tho ? Punah itu evolutif, ndak ujug-ujug. Banyak parameternya. Gak asbun.. ). KPU dan Bawaslu harus mengingatkan, gesit dan tegas bertindak ( beri sanksi sampai didiskualifikasi jika pelanggaran terus berulang ), jika ada paslon yang berkampanye mengancam harmoni bangsa. Penyelenggara pemilu tak cuma ngurusi administrasi pemilu tapi juga substansi kampanye yang seharusnya mencerdaskan pemilih dan meyakinkannya siapa yang akan dicoblosnya di bilik suara. Pesta denokrasi itu menggembirakan, bukan menakuti-nakuti.

Menurut LSI ( MetroTV, 19/12/2018 ) setelah reuni 212 ( 2/12/2018) tingkat elektoral PS turun 1% ( 31 jadi 30% ) dan Jokowi naik 1% ( 53 jadi 54% ). Tanya kenapa ? Politisasi agama membosankan… ( ratu lebahnya sudah pindah, analisis pengamat lain ).

KARDUS TEBAL KOTAK SUARA PEMILU 2019 PENGGANTI SEBAGIAN KOTAK ALUMINIUM YANG RUSAK. Sejak Pilpres 2014.

Ketua KPU dan Bawaslu di Primetime News ( MetroTV, 16/12/2018 ) menjelaskan bahwa sejak pilpres tahun 2014 sudah digunakan kardus tebal ( lebih tebal dari kardus yang digunakan beberapa negara lain ) dengan satu sisi transparan menggantikan kotak suara aluminium ( digunakan mulai tahun 2004 ) yang sebagian sudah rusak dan hilang bautnya. Penggunaan kardus ini sudah disetujui semua fraksi di DPR ( di Taman Kardus, bahkan ada kardus tebal yang kuat diduduki seperti kursi dan meja makan metal ). Pertimbangannya : harganya 1/4 harga kotak seng aluminium. Bisa sekali pakai. Dikemas plastik dan amplop ketika didistribusikan ke TPS sehingga tidak basah jika kena tampias hujan ( asal jangan direndam di kubangan air. Mobil metal pun rusak jika terendam banjir ). Tidak makan tempat ( mudah dilipat di gudang dan kendaraan angkut ) alias lebih ekonomis. Ketika tiba di TPS, anggota Bawasda, saksi parpol dan petugas TPS/ KPPS akan sama-sama mengecek perakitan kardus dan seng kotak suara yang masih layak. Usai TPS ditutup, perhitungan suara dilakukan, hasil rekap suara difoto, dicatat, dilaporkan para petugas TPS/ KPUD, saksi, Bawasda ke atasannya masing-masing, sehingga faktor keamanan surat suara cukup baik. Jika niatnya mau curang, kotak suara metal pun bisa dihilangkan ( seperti insiden penembakan petugas KPPS dan kepala distrik di Papua di pilkada 27 Juni 2018 lalu ) atau perusakan gembok kotak seng untuk diutak atik isinya. Tapi catatan dan foto formulir hasil hitung dan papan hitung mencegah kecurangan itu, jelas penyelenggara pemilu.

Kardus suara ini sudah digunakan di pilpres 2014, pilgub 2017, pilkada 2018 dan disetujui semua fraksi. Kenapa masih ada yang protes dan nyinyir ? Kurang sosialisasi atau kubu sontoloyo lebai lagi ? Tanya saja pada rumput yang bergoyang..

MEMULIAKAN HAK PILIH DAN HAM PEMILIH. Foto berjeruji..

DPT Thp 2 yang diumumkan KPU ( 15/12/2018 ) sekitar 192 juta pemilih ( DPT Thp 1 pada 15/9/2018 sekitar 187 juta pemilih ). Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat yang warganya kurang 80% masuk DPT harus diprioritaskan Kemendagri dan KPU dalam masalah administrasi pemilu ( perekaman KTP-E dan DPT ). Daerah perbatasan, wilayah terdepan, pedalaman, hutan lindung, masyarakat adat dan daerah bencana ( kehilangan KTP-E. ) juga perlu diperhatikan ( EMI, 17/12/2018).

Dari 1/1/2019 sampai 17/4/2019 ada 6 juta pemilih baru. Pada 17/4/2019 sendiri ada 5 ribu pemilih pemula. PKPU mestinya bisa mengakomodasi para pemilih baru ini ( dengan SUKET atau bawa KK dengan saksi ketua RT/ RW ) yang diperbolehkan nyoblos 1-2 jam sebelum TPS ditutup. Tiap TPS melayani 240 pemilih/ surat suara.

KPU juga kita ingatkan untuk memberi garis jeruji pada foto caleg mantan napikor di kertas suara yang dicetak mulai awal tahun depan ( usulan acara “Mata Najwa” yang disetujui penonton di studio dan pemirsa di rumah, bahkan oleh caleg napikornya sendiri/ WON dari PAN ). Tulis “mantan napikor dengan kerugian negara sekian miliar/ triliun” dekat foto tsb. Ayo spirit anti korupsinya mana ? Pertahankan idealisme KPU sampai titik keringat penghabisan, Pak Arif..!

( KPU mestinya menetapkan materi kampanye : adu prestasi yang sudah dicapai paslon, adu program yang akan dikerjakan paslon ( EMI, 15/12/2018 ), juga menetapkan lembaga survey kredibel yang jadi acuan quick count di pemilu 2019 agar tak terulang pembelahan rakyat pemilih seperti tahun 2014 gara-gata ulah surveyor abal-abal yang disewa TVO bebal )

DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN & NASIONAL

UU no.4 tahun 2014 tentang Dana Desa dilaksanakan pemerintahan Jokowi mulai tahun 2015 ( Rp 20 triliun ), 2016 ( Rp 40 triliun ), 2017-2018 ( Rp 60 triliun ), rencana 2019 ( Rp 73 triliun ) untuk 75-82 ribu desa ( Rp 3 juta dibagi untuk dana kelurahan di 514 kota kabupaten ). Hasilnya, target 2000 desa jadi Desa Mandiri terlampaui. Target 5000 desa tertinggal jadi Desa Berkembang terlampaui ( lebih 6000 jadi Desa Berkembang ) menurut BPS (EMI, 12/12/2018). Membangun dari desa dilaksanakan serius oleh pemerintahan Jokowi agar pasokan pangan untuk kota/ nasional terjamin sekaligus urbanisasi ke kota tak menggila ( dan yang terlanjur pergi mau kembali ikut membangun desanya ). Kemelut di Suriah diawali pemerintahan di sana kurang memperhatikan pembangunan di desa sehingga muncul demo yang lalu direcoki/ ditumpangi agenda kepentingan asing ( menghentikan Assad membantu Palestina melawan Israel ).

Ada desa di Tasikmalaya yang menggunakan Dana Desa untuk membuat lapangan sepakbola berstandar FIFA ( diantaranya, menggunakan rumput Manila seperti di Gelora Bung Karno ) Bagaimana dengan perawatannya ? tanya host Leonard ( GBLA di Bandung saja butuh Rp 4 miliar untuk merawatnya tiap tahun ). Kita jangan menilai mereka dengan cara berpikir orang kota, kata Rhenald Kasali bijak. Keputusan membangun lapangan bola mestinya sudah dirapatkan kepala desa dengan seluruh warganya. Banyak potensi pemain bola di desa dan sekitarnya yang akan ramai-ramai datang memanfaatkan. Jika ada kompetisi lokal, lapangan tsb disewakan dengan tarif Rp 500 ribu per jam. Ada potensi parkir, souvenir dan kudapan karya warga desa yang bisa menghasilkan income yang kembali ke desa ( BUMDes, bisa sampai Rp 7 miliar per tahun ) yang sebagian digunakan untuk merawat lapangan bola tsb. Karena ini aspirasi warga, warga turut merasa memiliki dan diuntungkan dengan keberadaan lapangan tsb sehingga sangat mungkin mau ikut merawat dan membersihkan lapangan bola dengan upah sekedarnya ( hmm.. Pengelola GBLA bisa begitu gak ya ? Apalagi kalau Persib tandang di kandang/ GBLA, pemkot bisa meraih Rp 100 juta per pertandingan. Tunggu skors usai buntut kekerasan tempo hari. Persija diketahui jadi juara Liga 1 tahun ini. Ulah gelut deui.. )

Desa di Bali bahkan berani memuat lapangan golf kerjasama dengan swasta. Potensi wisata dan turis mancanegara cukup besar di pulau dewata tsb, sehingga diperkirakan bisa balik ‘modal’. Ada pula desa yang menargetkan satu sarjana, satu keluarga ( pendidikan dianggap bisa mengentaskan kemiskinan di desa ).

Selama 4 tahun program Dana Desa dikucurkan, dari range 1-10, maka skornya sekarang 4. Tahun depan 4,5 dan jika Jokowi terpilih lagi, maka skornya bisa 9 di akhir jabatannya yang kedua ( 2024 ), kata Rhenald optimis.

Pemirsa EMI dari Cirebon bilang, jika 7 sarjana kompeten masuk ke desa ( pendamping ) ke 75 ribu desa dengan gaji Rp 10 juta maka habisnya kurang dari Rp 73 triliun ( senilai 2,5% zakat ). Ada 7 tipe cluster pembangunan desa yang bisa dikaji dan dikembangkan lebih baik, imbuhnya. Pesannya, Jokowi jangan terus datang ke HUT ormas yang jumlahnya lebih dari 300 itu. Bisa habis waktunya. Lebih baik baik ikut ngopi dan makan kudapan khas desa ( biar wisatawan milenial makin banyak yang berlibur ke desa dan ngemil jajanan tradisional juga ).

Well, setiap kegiatan ada timingnya sendiri. Masa kampanye yang sisa 4 bulan ini, capres Jokowi perlu bertemu banyak calon pemilihnya, termasuk santri, ormas Islam, dimana dia sedang ‘ditembaki’ di isu tsb. Apalagi kalau beliau diminta anggota TKN ( seperti relawan Bravo 5 ) untuk bertemu komunitas atau kelompok warga pendukung paslon 01 di tengah kunjungan kerja ke daerah. Kalau kita mengetahui banyak hal dan rajin menyimak berita maka usulan atau kritik yang keluar dari mulut tak asal njeplak. Setelah pilpres, Pak Jokowi tentu lebih leluasa menentukan pilihan kunjungannya, termasuk menilik kemajuan desa.

Saat ini, masih ada 87% desa tertinggal di Papua, 82% di Papua Barat, 3% di Banten, 0,3% di Jabar. Sedangkan di Jateng, Jatim dan Bali yang ada tinggal Desa Berkembang dan Desa Mandiri. Menurut ICW ada Rp 40 miliar penyelewengan dana desa dari 141 kasus dengan 143 pelaku. Meski prosentasi kecil dibanding besarnya dana desa keseluruhan, tapi hal ini harus diperbaiki dan diminimalkan kebocoran dan kesalahannya.

( sebagian sudah e-budjeting, kata pemirsa EMI yang tinggal di desa ). Pemirsa dari Ambon yang 93% wilayah desanya terdiri dari perairan mengaku sangat terbantu dengan Dana Desa dan berharap Jokowi terpilih kembali di periode 2019-2024 sehingga program membangun desa bisa terus berkelanjutan ( sampai skor 9 ). Amiin..

Written by Savitri

21 Desember 2018 at 14:13

Pers Penjaga NKRI. Jokowi Pro Islam. Pembantaian Pekerja Trans Papua. Manfaat Infrastruktur bagi Daerah.

leave a comment »

Jalan Trans Papua membuka daerah tertinggal dan terisolir di Papua. Siapa sangka diam-diam terpendam perlawanan mematikan dari balik belukar dan kedalaman hutan di sana. 19 pekerja konstruksi dan satu prajurit TNI tewas ditembak KKSB. Proyek jalan jembatan ini lalu dihentikan sekitar seminggu agar aparat keamanan kita leluasa menangkap 250 pelaku brutal tsb. Sebaik apa pun pemerintah pusat membangun dan memperhatikan Papua takkan ada artinya jika warga Papua sendiri tak percaya dan menembaki. Kalian juga tak mau para pelajar Papua, pekerja, artis, politisi, wartawan asal Papua di Jawa diintimidasi, ditembaki dan dibunuh kan ? So, do something good. Berbuatlah sesuatu untuk menjembatani saling pengertian dan saling dukung untuk kemajuan Papua dan Indonesia. Kebiadaban semacam ini jangan terulang lagi. Enough ! ( foto: kementerian PUPR )

Papua kembali bergolak awal Desember ini. Kita ingat Papua terakhir dalam pemaparan bersahabat duo sineas pasutri Alenia’s Journey menyusuri medan sulit nan indah di Tanah Cendrawasih itu. Presiden Jokowi juga kerap bertandang di sana sampai didaulat sebagai presiden orang Papua untuk pertama kali. Pokoknya di sini harus dibangun jalan tembus ( Trans Papua ) gimana pun caranya, tekad Jokowi saat itu setelah ngetrail bersama paspampres di vlog-nya melewati rute yang kini jadi TKP 31 pekerja Trans Papua dibantai sadis KKSB.

Betulkah semua orang Papua mendukung pembangunan Trans Papua ? Itu bukan gerakan separatis, OPM sudah menyerahkan senjata, kata pemirsa EMI dari Maumere, NTT yang mengaku iri dengan otsus istimewa dan pembangunan infrastruktur di Papua ( sudah lebih 1700 km jalan dibangun dari rencana lebih 4000 km dengan puluhan triliun uang rakyat Indonesia ) . Kalau mau menang pilpres, Jokowi tinggal fokus bangun Jawa yang 60% pemilik suara di negeri ini. Tapi Jokowi memilih tidak populer dan tetap membangun wilayah tertinggal dan perbatasan untuk pemerataan pembangunan dan penguatan NKRI. Agar Papua juga merasa bermartabat sebagai bagian dari Indonesia.

Lalu apa yang salah ? Kenapa seperti air susu dibalas dengan air tuba ? ( Ini bukan ulah OPM, tapi lawan politik Jokowi yang bermain, kata pemirsa Maumere itu lagi. Dicek BIN dulu ). Lho ? Yang kemarin reuni 212 dan bersikeras bukan gerakan politik sampai 2 anggota Bawaslu diadukan ke DKPP karena memberi statement kepagian soal itu ? Atau yang lagi baper cuitan dubes Saudi untuk Indonesia tentang Banser dan minta si dubes diusir, ketimbang mendesaknya minta maaf ?

Emang ruwet ngurus Indonesia dengan masa lalu pabaliut dan aneka kepentingan asing. Faksi di Papua yang ingin memisahkan diri, mungkin seperti ormas radikal dan massa intoleran di Jawa yang ngebet khilafah no matter what meski menghancurkan NKRI hingga berkeping-keping sekalipun karena konsekuensi itu ( kalimatunsawa/ Pancasila sebagai perekat pemersatu ditinggalkan ). Di ujungnya, ekstrimis di Jawa dan di Papua cuma jadi pion/ boneka sang dalang ( AS-Israel yang mendanai, melatih dan mempersenjatai ). Seperti klan Saud yang melarang warga muslim Palestina di pengungsian berhaji atau suku Kurdi di Irak yang tak menikmati hasil minyak yang dijanjikan AS setelah membantu menumbangkan rezim Saddam. Membantu imperialis cuma dapat buntung, tahu. Apa para ekstrimis di Indonesia tak mampu mengambil pelajaran ? Before it’s too late..

Peneliti LIPI yang pernah setahun membedah Papua memberitahu host Leonard ( EMI, 6/12/2018 ) bahwa 1 dari 3 orang Papua itu miskin. 80% orang Papua tak lulus SD. Warga di kota dan pesisir Papua mayoritas beragama Kristen Protestan, sedang di pedalaman mayoritas warga Papua beragama Katolik. Mereka patuh dan percaya pada pemuka adat dan tokoh gereja. Well, kenapa tidak mengajak para pendeta, pastur dan tetua adat di sana untuk menyampaikan maksud baik pemerintah membangun Trans Papua ? Rembukan bagaimana mengikutsertakan warga asli Papua terlibat aktif dan merasa menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur tsb ? ( ada rencana membangun pelabuhan, bandara dan stadion olahraga terbesar kedua setelah Gelora Bung Karno karena banyak putra Papua jadi atlet sepakbola berbakat di tanah air ).

Pemerintah daerah, dari gubernur sampai kepala distrik harus proaktif juga memberi informasi, menjembatani saling pengertian antar suku agama dan melaksanakan program kesejahteraan rakyat di Papua ( jangan plesiran ke Jakarta saja ) agar aparat TNI-Polri tidak berfungsi seperti ‘pemadam kebakaran’ setiap sebagian warga Papua merasa tak puas atau merasa kalah bersaing, lalu saudara setanah air jadi bulan-bulanan pembantaian di Papua, padahal sebagai mereka sudah menjadi pahlawan pembangunan di Papua. Lihat ribuan km jalan yang sudah dibangun sehingga warga Papua kini menikmati BBM dan sembako dengan harga lebih terjangkau. Belajarlah percaya, sekelam apa pun masa lalu itu. Pemerintahan di Jawa mungkin dulu keterlaluan mengabaikan Papua ( Jawa sentris ) tapi lihat sekarang, kita memperhatikan Papua. Lihat kan perbedaannya ? 20% orang Papua yang terdidik, mestinya lebih pro aktif menjembatani pemahaman dan pengertian itu. Trust. Bantu kami di Jawa untuk memperlakukan Papua lebih baik lagi. Kita, sesama NKRI harus bekerjasama memajukan negeri besar ini.

Kami tak butuh uang, tapi kasih sayang, kata pemirsa Papua tempo hari. Mungkin yang dia maksud kesempatan kerja dan berusaha yang selama ini dimenangkan warga pendatang di Papua. Skill membangun jembatan dan jalan mungkin tak sembarang orang bisa melakukan, salah-salah jembatan bisa ambruk dan bikin masalah baru yang lebih besar. Namun, jika lebih banyak hasil bumi luar Papua masuk Papua daripada hasil bumi Papua dijual di Papua dan luar Papua, mestinya itu bisa disiasati dengan perda atau kebijakan pemda yang mengutamakan potensi lokal ( minimal beri kuota 51% hasil bumi warga asli Papua yang beredar di pasar Papua ). Masalahnya, kesadaran aparat pemda untuk lebih mensejahterakan warga Papua ( ketimbang memperkaya diri, keluarga, partai, atau kelompoknya sendiri ) sudah tertanam di hati mereka atau belum ?

( Newsletter dari Tempo : Mena** Group, perusahaan milik CA diduga mengakali berbagai peraturan demi menguasai konsesi 280 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua. Mereka membentuk 7 perusahaan bodong untuk mendapatkan berbagai izin dari pemkab hingga Kementerian KLH ). Apa SDM di pemkab mampu mengendus modus busuk seperti ini ? ( membuat putra Papua sendiri tergusur, dan cap pendatang makin buruk di mata orang Papua, lalu siklus pembantaian para pendatang berulang lagi, ratusan aparat TNI-Polri dikirim lagi ke Papua yang sudah trauma dengan TNI dan orang Jawa..

Bagaimana memutus lingkaran kekerasan ini ? Pendekatan multi dimensi termasuk budaya melibatkan tetua adat, gereja Kristen, gereja Katolik, komunitas, perguruan tinggi di Papua dan pemda ( saya harap bukan gereja yang disumbang Israel karena kita sudah hafal agenda zionis yang diprovokasi para seleb ZSM di Indonesia. Pasti bikin tambah runyam masalah karena memproduksi konflik sudah jadi tabiat mereka ). Komunitas hutan di Papua juga kita harap bisa mengendus perampasan tanah ulayat oleh korporasi secara sewenang-wenang, seperti yang diantisipasi komunitas Sakola Rimba sebagai aksi bela negara. Buat sebanyak mungkin orang Papua terlibat dalam pembangunan di Papua dan merasakan manfaat nyata kehadiran Trans Papua seperti hasil bumi mereka lebih terserap pasar lokal dan bahkan terjual ke luar Papua ( kapal ke Papua penuh barang material proyek, kembali dari Papua pun penuh hasil bumi dari Papua untuk dijjual di pasar nasional, sehingga manfaat tol laut juga bisa maksimal. Setuju, warga Papua ? Trust us..

UU no.21 tahun 2001 tentang Otsus memberi keistimewaan pada Papua, diantaranya : gubernur harus orang asli Papua, untuk pemilu pakai sistem Noken, ada Majelis Permusyawaratan Papua, Dewan Perwakilan Papua, Majelis Adat ( yang mestinya representatif/ diterima warga Papua dan berperan aktif menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah, juga menjembatani saling pengertian dengan warga pendatang. Presiden Jokowi sudah 7 kali ke Papua dan bersama Teten Masduki, membentuk komunikasi dengan jaringan pemuda Papua. Mestinya ada wakil Jokowi yang sehati dan sededikasi beliau untuk melanjutkan dan merawat komunikasi tsb. Presiden tak bisa kerja sendirian, tugasnya sudah seabreg untuk mengurus negeri seluas ini.

Rp 60 triliun dana transfer daerah dan otsus sudah digelontorkan sejak tahun 1962 untuk Papua. Kini Indonesia yang mensubsidi Papua ( bukan mengeruk kekayaannya ), kata Wapres JK. Pemirsa Yoh dari Sorong ( tetua adat ) bilang dana besar otsus dan transfer daerah hanya dinikmati segelintir pejabat, tak menetes ke bawah. Yang dirasakannya dan warga desa adalah Dana Desa ( yang mungkin untuk wilayah seluas Papua tak begitu besar, tapi ia berterima kasih pada Jokowi karena masih ada perhatian ) dan berharap bisa terus berlanjut. Masa kolonial, Belanda tak pernah membangun Papua. Masa Reformasi, pemerintahan Jokowi membangun jalan, jembatan, waduk irigasi, pelabuhan, bandara, stadion, dsb.

Penelpon berikutnya ( Her ) dari Papua, sebaliknya : menyangsikan ada dana besar ke Papua seperti yang dibilang JK. Dana itu balik ke Jakarta, tuduhnya sebal. Tak ada orang Papua yang cari makan di luar Papua. Orang dari Aceh sampai Maluku yang cari makan di Papua. Seluruh bangsa Indonesia yang mengeruk Papua, tuduhnya berapi-api. Ini mungkin jenis yang tak terdidik, tapi bicara banyak ( sok tahu ) . Jenis yang sudah teragitasi propaganda hitam KKSB yang berafiliasi dengan jaringannya di Papua Nugini, Australia dan Belanda.

Saya sendiri pernah menerima di rumah, para pelajar Papua. Jika kita lihat di layar TV, kerap tampil dancer Funky Papua, komika dan reporter TV asal Papua. Host Andy F.Noya dan sineas Ari Sihasale juga asal Papua.
Menteri pemberdayaan perempuan Yohana Yembise ( masa Jokowi ) asal Papua. Menteri kelautan Freddy Numberi ( masa SBY) asal Papua juga. Mereka, orang Papua, kerja di Jawa. Mau ngeles apalagi ? ( seringlah baca dan menyimak media kredibel. Jangan ketularan nge-hoax seperti politikus busuk ah )

Pemirsa dari Maumere, menyebut anggota Komnas HAM asal Papua ( NP ) mendistorsi sejarah Papua. Anggota ZSM / sekte Kristen yang pro-Israel ini bisa merusak saling pengertian antara kita dan warga Papua ( curios, gimana lembaga HAM ini sampai bisa merekrut orang yang enteng mengejek Jokowi dan NKRI ? Cek sumber dananya ). Pernyataannya sering kontroversial, bias dan emosional. Ini contoh orang Papua yang bikin ulah, selain KKSB. Orang Papua tidak semuanya baik, sehingga perlu instropeksi juga, apa yang salah dan kurang di internal Papua sendiri ?

Soal dana otsus dan transfer daerah yang tak menetes ke rakyat Papua, untuk kiriman berikutnya, perlu pengawasan memadai dari kemenkeu dan kemendagri sehingga pendistribusian dana tsb sampai pada yang berhak ( terutama warga Papua, bukan segelintir elitnya yang menikmati ). Harus diputus mata rantai sisa OPM/ KKSB di pedalaman Papua dengan jaringan OPM di Papua Nugini, Australia dan Belanda agar tak terus tersuplai kebencian dan separatisme di benak sebagian orang Papua. Jika Aceh yang juga mengalami DOM seperti Papua di masa lalu, kini bisa solid dalam bingkai NKRI, mestinya Papua pun bisa ( andai saja ada tokoh sekaliber Surya Paloh asal Aceh, versi Papua-nya yang intens dengan hati membantu kemajuan di tanah kelahirannya, mungkin Papua bisa lebih damai sejahtera sekarang ).

Pemirsa lain mengusulkan rekonsiliasi untuk menjelaskan problem masa lalu ( DOM ) di Papua. Bahkan pengadilan HAM jika memungkinkan. Pembangunan Trans Papua sepertinya dirasa belum cukup ( bahkan mungkin saat ini mereka belum butuh jalan sebagus itu ). Perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur sosial dasar, pendidikan, kesehatan yang selama ini belum cukup disentuh pemerintah ( EMI, 13/12/2019 )

KRONOLOGIS PEMBANTAIAN 31 PEKERJA TRANS PAPUA.

Menurut saksi selamat Jimmi Aritonang, pekerja PT. Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Auruk ( Distrik Yigi ), Kabupaten Nduga, Papua, pada 1 Desember 2018 itu seluruh karyawan perusahaan pembangun jembatan jalan Trans Papua itu memutuskan untuk tak bekerja, karena pada hari itu ada upacara peringatan yang diklaim sebagai HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka ( TPNOPM ) yang dilaksanakan kelompok kriminal separatis bersenjata ( KKSB ) yang dimeriahkan dengan acara bakar batu bersama masyarakat. ( Kompas, 5/12/2018 ).

Sekira pukul 15.00 WIT, sekitar 50 anggota KKSB mendatangi Kamp PT Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan ( 25 orang ) keluar untuk digiring ke kali Karunggame dengan tangan terikat dikawal senjata campuran standar militer, kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cendrawasih Kolonel Inf. Muhamad Aidi.

Besoknya, 2 Desember 2018, seluruh pekerja dibawa berjalan kaki dalam keadaan tangan terikat menuju bukit puncak Kabo. Di tengah jalan mereka dipaksa berbaris dengan formasi 5 shaf dalam keadaan jalan jongkok. Lalu para KKSB dalam kegirangan menari-nari seraya meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua, secara sadis menembaki para pekerja. Sebagian pekerja tertembak mati di tempat dan sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah, ungkap Aidi, seperti disampaikan Jimmi. 11 karyawan yang pura-pura mati berusaha bangkit untuk melarikan diri. Malangnya, mereka terlihat KKSB sehingga dikejar. 5 orang lalu tertangkap dan dibunuh KKSB. 6 orang berhasil melarikan diri ke arah Mbua. 2 orang di antaranya belum ditemukan, sedangkan 4 orang di antaranya ( termasuk saksi Jimmy ) selamat setelah diamanka anggota TNI di Pos Yonif 755/ Yalet di Mbua.

Pada 3 Desember sekitar pukul 05.00 WIT Pos TNI tsb giliran diserang KKSB bersenjata standar militer campuran panah dan tombak. Serangan diawali pelemparan batu ke arah Pos sampai anggota Yonif 755/ Yalet, Serda Handoko membuka jendela, lalu ditembak dan tewas. Anggota lain di pos membalas tembakan hingga terjadi kontak tembak dari jam 05.00 WIT hingga 21.00 WIT.

Pada 4 Desember 2018 pukul 07.00 WIT Satgas gabungan TNI-Polri ( 153 personel dengan 3 unit kendaraan keras ) berhasil menduduki Mbua dan melaksanakan penyelamatan serta evakuasi korban.

Sesampainya di Distrik Mbua ( lokasi terdekat dari Distrik Yigi dicapai dengan berjalan kaki selama dua jam ) pasukan menemukan 4 orang yang berhasil selamat. Ketika pasukan tiba di Distrik Mbua Pos TNI di sana telah hancur diserang KKSB Egianus Kogoya dengan kekuatan 250 orang, sambung Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal.

Dari keterangan saksi, bisa disimpulkan jumlah korban tewas dibantai KKSB di lereng bukit puncak Kabo adalah 19 orang. Plus serda Handoko.

4 warga sipil yang selamat telah dievakuasi ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Tim medis dari Wamena telah menunggu evakuasi di Danau Habema, di mana dua orang yang selamat terlena luka tembak. 4 orang yang selamat : Martinus Sampe dengan luka tembak di kaki kiri, Ayub dengan luka tembak di tangan kanan, Jefri dengan luka tembak di pelipis kiri dan kanan, dan Jimmi Aritonang dengan kondisi trauma.

Petugas juga berhasil mengevakuasi 8 warga yang turut disergap KKB. Ke 12 orang warga sipil tsb berhasil dievakuasi dari Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa ( 4/12/2018 ) sekitar pukul 17.55 WIT dengan menggunakan Helly MI-17 TNI AD HA- 5143 yang dipiloti Kpt Cpn I Kadek, jelas Kodim 1702 /Jayawijaya. Mereka sudah dirawat di RSUD Wamena. Sementara korban selamat dievakuasi di posko sementara Maki Yonif Raider 756/WMS.

Zainuddin, keluarga korban Muhamad Agus, belum dapat kabar mengenai keberadaan Agus. Warga Dusun Botong, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bongaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini diketahui bekerja bersama Istaka Karya selama setahun terakhir untuk membangun jembatan di Papua. Kami butuh informasi riil dari perusahaan maupun pemerintah, harap Zainuddin. Terlebih mereka tak punya perwakilan keluarga di Papua.

Egianus Kogoya, pemimpin KKSB yang diduga menembaki 31 pekerja di Papua secara brutal hingga tewas ini memiliki catatan rapor merah, terlibat dalam serangkaian aksi penembakan di Papua. Dua pilihan untuk pelaku pembantaian 31 pekerja Trans Papua : menyerah atau diselesaikan, tegas menhan dan menkopolhukam. Pembangunan di Papua tetap berjalan, kata presiden. Tak boleh gentar. Negara tak boleh kalah menghadapi gerombolan separatis ( trend di dunia gerakan memisahkan diri juga dikucilkan ). Pembangunan infrastruktur di Papua dihentikan sementara sampai keamanan dijamin kondusif, kata menteri PUPR. So ?

Soal pembantaian para pekerja oleh KKSB, kita harap Polri-TNI tuntas menumpas. Aksi biadab ini tak bisa ditolerir lagi seperti aksi separatis di belahan dunia mana pun. Pastikan hukum NKRI ditegakkan sampai ujung Papua sekalipun. Tangkap dan adili mereka di pengadilan. Tangkap hidup atau mati. Urusan HAM belakangan, kata ketua DPR RI Bambang. Berapa pun dana yang diperlukan, parlemen akan mendukung. Saya sendiri setuju jika pemimpin KKSB dan pelaku pembantaian tsb dihukum mati. NKRI harga mati. NKRI sudah final. Menolak NKRI artinya mati. Clear.

HAM TAK CUMA PELANGGARAN BERAT.

Masa Orba sering terjadi pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan paksa aktivis 1998 ( Widji Tukul cs ) yang menggugat rezim otorian Soeharto ( modus kerusuhan 1998, menurut pemirsa EMI : toko dan mall dari Duren Sawit sampai Bogor, dipaksa buka, diambil barangnya, lalu dibakar pemilik dan pengunjungnya, di mana warga minoritas banyak berkumpul ). Hari HAM sedunia kemarin diperingati. Muncul kembali tuntutan penuntasan kasus-kasus lama tsb.

Sebenarnya, menyelesaikan kasus lama itu tugas yudikatif, legislatif dan eksekutif. Tak cuma presiden. Utamanya, Komnas HAM dan Kejaksaan. Presiden perlu mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM berat agar tak jadi beban sejarah bagi generasi mendatang, agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama.

Masalah HAM tak melulu soal itu. Hak dasar manusia meliputi hak hidup, memperoleh kesempatan mendapat sandang, pangan dan papan ( rumah ) dan hak suara untuk memilih pemimpinnya.

Masa Orba, warga kerap dipaksa menyerahkan tanahnya ( ganti rugi Rp 25 per m2 ) atas nama ‘pembangunan’. Jika warga menolak maka ia akan dituduh PKI. Sehingga masa itu, kroni penguasa Orba bisa mudah memiliki tanah hingga berjuta hektar ( hph ) dan gini ratio sampai O,59 ( 1% penduduk menguasai 59% luas tanah di Indonesia ). Kini 38%.

Ada 85 peta agraria yang tumpang tindih waktu itu. Yang kini oleh pemerintahan Jokowi berhasil disatukan ( kompilasi dari 83 peta di kementerian dan lembaga. Dua yang belum : peta laut dan batas desa ) menjadi peta tunggal ( geo portal kebijakan satu peta nasional.) untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait tanah dan kesejahteraan rakyat ( serta memberi kepastian berusaha bagi investor. Ada 6,7 juta ha di Sumatera yang tak jelas kepemilikannya. Di Kalimantan 10, 4 juta ha ) di kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah ( presiden kini tahu siapa yang punya tanah sampai berjuta-juta hektar tsb ).

Amannya, gini ratio/ kepemilikan lahan di bawah 50%. Tanah rakyat dan ulayat yang dulu dirampas sewenang-wenang oleh kroni dan korporasi, kini dikembalikan ke rakyat dalam program redistribusi lahan, reforma agraria dan sertifikasi lahan gratis bagi warga kurang mampu. Aset dasar tsb memberi kesempatan bagi warga untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya ( bercocok tanam, beternak, mendapat kredit usaha, sehingga income yang diperoleh bisa untuk membeli sandang, pangan, papan yang layak ). Pemenuhan HAM melalui TORA ini terus ditingkatkan Jokowi dari tahun ke tahun ( EMI, 11/12/2018 ).

Jadi, Jokowi cukup concern soal HAM dan cepat bertindak di bidang yang dia kuasai dengan baik. Tinggal Kejaksaan menginiasi soal pelanggaran HAM beratnya ( mungkin tahun ke-6 usai keriuhan pemilu 2019 ? )

MANFAAT INFRASTRUKTUR BAGI DAERAH

Pemerintahan Jokowi sudah membangun banyak jalan tol selama 4 tahun ini. Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan yang hampir selesai, Trans Jawa. Ini seperti Daendels zaman now, membangun Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan masa kolonial Belanda untuk inpeksi pengamanan wilayah. Bedanya, masa ini jalan sepanjang 1500 km yang dikebut pemerintah pusat untuk tujuan pemerataan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Sila ke 5 Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar semua daerah ( 34 provinsi, 514 kota/ kabupaten, lebih 82 ribu desa ) bersinergi dan merasa menjadi bagian dari Indonesia.

Amerika dan Korea Selatan memulai kemajuan mereka juga dengan membangun jalan-jalan besar ( highway ) untuk penghubung antar wilayahnya hingga seluruhnya terkoneksi dengan pusat di mana kemajuan, ide kreatif, pakar, inovasi, dana negara, program penting didistribusikan dan ditularkan pengaruhnya, semangatnya, antusias dan kegigihannya hingga ke ujung terjauh.

( proyek infrastruktur di Indonesia mestinya juga dilakukan sejak awal jika saja dulu sudah ada sosok seperti Jokowi yang mau tekun blusukan hampir tiap hari untuk memastikan seluruh kebijakannya dieksekusi dengan baik oleh para pembantu dan perpanjangan tangannya ( menteri, gubernur, walikota, bupati, lurah/ kades ). Seperti pengakuan presiden Jokowi di acara HUT MetroTV ke-18, Senin, 26/11/2018 kemarin, bahwa beliau dalam sebulan paling piket satu hari di Istana Negara. Selebihnya, kegiatan istananya agar tetap segar diselingi blusukan ; memantau progres kemajuan proyek, harga sembako di pasar-pasar tradisional, kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, fasiltas kota untuk para difabel, selain kunjungan kerja dalam dan luar negeri. Kerja dan kegigihan luar biasa yang sudah terlihat bibitnya ketika Jokowi tahan sabar puluhan kali nego dengan pkl di Solo yang akan direlokasi. Tetesan air akan melubangi batu. Pemimpin setekun dan segigih Jokowi yang bisa melaksanakan mega proyek infrastruktur ini. Mewujudkan mimpi besar yang sudah lama terpendam/ mangkrak, sebelum biaya pembangunan infrastruktur makin mahal.

Hasil pertanian segar dari daerah sesampainya di Jakarta rata-rata 30%-nya membusuk karena kurang infrastruktur ( barang lama sampai ) sehingga sulit bersaing. Investor tentu tak mau rugi/ masuk jika mereka mengalami nasib serupa, sehingga program unggulan infrastruktur ini perlu kita dukung jika kita ingin memenangkan masa depan ).

Setelah highway ini dibangun, what’s next ? Pastinya tidak cuma dihitung berapa jumlah mobil yang lewat tiap hari kan ? Kepala daerah yang kurang kreatif pasti cuma mengeluh : jalan daerahnya kini sepi, aktivitas ekonomi warganya kurang menggeliat, infrastruktur tak menumbuhkan ekonomi di daerahnya, dst. ( tanam jambu juga butuh puluhan tahun untuk kita bisa memetik buahnya yang manis dan banyak. Emangnya mie instan yang cuma perlu 10 menit direbus untuk bisa dinikmati ? )

Bupati Pasuruan mampu meningkatkan PAD dari Rp 3 triliun jadi 10 triliun dalam setahun dengan memanfaatkan kehadiran jalan tol Trans Jawa dengan seabreg inovasi, mengintegrasi sektor industri, obyek wisata dan proyek daerahnya dengan jalan tol tsb. Menyelaraskan Rencana Tata Ruang dari pemerintah pusat dengan Rencana Detail dari pemerintah daerah.

( setiap 25-50 km highway AS dibangun kantor pos, pusat perbelanjaan, markas polisi ).

Para stakeholder di daerah ( pemda, swasta. UMKM, perguruan tinggi, komunitas ) berembuk, apa yang akan diunggulkan di wilayahnya untuk menarik wisatawan dan investor. Sesuatu yang unik, ciri khas, yang SDM dan SDA-nya berkualitas dan berlimpah melebihi daerah lain, syukur sudah turun temurun menjadi kearifan lokal sehingga sulit ditandingi. Ajak kepala daerah berdekatan untuk diskusi juga, bagi-bagi tugas, sehingga tidak saling mematikan usaha daerah tetangganya ( syukur-syukur gubernur juga kompak bersinergi dengan provinsi tetangganya, bahkan satu pulau Jawa tentang apa yang sebaiknya ditampilkan ke publik dan konsumen jalan tol yang singgah di bakal ‘rest area’ besar tiap 25-50 km itu ? ( tempat komoditas dan atraksi daerah ditampilkan dan menjadi sumber income warga dan pemda ). Setelah semua sepakat, usulkan ke presiden untuk membuat perhentian di tempat yang sesuai tapi juga tak menganggu kelancaran arus jalan tol secara keseluruhan. Jika semua bisa rukun, positif, smart begitu maka kehadiran infrastruktur di daerah tentu bisa memajukan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat sudah membangunkan jalan sangat bagus melebihi jalan provinsi, kota, kabupaten, desa bahkan jalan nasional sekalipun dengan Trans tol sepanjang lebih 1500 km. Mimimal ada 30 pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa diciptakan sepanjang jalan mulus ini. Ayo, para kepala daerah, giliran kalian super kreatif membangun pusat pertumbuhan itu… bikin bangsa ini makin cinta NKRI, dan dunia makin mengakui kita, sang super power budaya.

( Insya Allah.. saat itu tarif tol tak lagi mahal karena sudah banyak orang yang menggunakan tol )

PERS PENJAGA NKRI. JOKOWI PRO ISLAM.

Pers termasuk sokoguru ( pilar utama ) demokrasi. Pers mesti independen ( bukan netral, ke kiri 10 meter, ke kanan 10 meter ) dalam arti tak terpengaruh intimidasi/ iming2 paslon mana pun yang membahayakan demokrasi, kebebasan pers dan kelangsungan bangsa dan negara. Pers berpihak pada kepentingan publik, mendampingi rakyat memilih pemimpinnya yang benar. So, salah besar jika MetroTV atau media arus utama yang kredibel dibilang antek bohong atau penghancur NKRI, seperti dihardik PS
setelah acaranya tak diliput seperti keinginannya ( gejala otoriter jika berkuasa, PS bisa membungkam pers, merepetisi jaman Orba. Baru nyapres saja sudah memboikot media ). Justru PS yang mengancam demokrasi dan kebebasan pers ( yang bertanggung jawab ) di negeri ini yang sudah susah-susah kita perjuangkan dan pertahankan di Era Reformasi.

Ada analisa dari narsum di “Opsi Avi” ( MetroTV, 10/12/2018 ) bahwa ucapan provokasi oposisi ( Jokowi anti Islam, antek PKI, pers penghancur NKRI ) dan aksi boikot kubu PS adalah by design, hasil bisikan/ strategi konsultan politik ala Trump. Dianggap paradoks, karena Trump yang rasialis, bersikap buruk terhadap kaum muslim di Amerika dan luar negeri. Sedang PS di sini ingin memanfaatkan suara muslim agar terpilih ( maunya, tapi yang termakan tentu yang sepemikiran dengannya : yang bego, radikal, menghalalkan segala cara, menghancurkan NKRI sekali pun ).

Kenapa mantan danjen pasukan khusus ini mau menempuh cara berbahaya yang mengancam kualitas demokrasi kita dan keutuhan NKRI ? ( bayangkan jika cara kotor Trumpis sampai ditiru generasi penerus kita, masa depan Indonesia di ujung tanduk, seperti digadaikan setiap waktu. Kaum nasionalis Pancasila dan Islam Wasatiyyah perlu ‘double gardan,’ menggandakan kewaspadaan atas jebakan licik yang mungkin mereka tebarkan.

Ibarat main sepak bola, tim mereka sudah kalah jauh dibanding petahana ( yang media darling, hasil survey, paslon 01 sudah di atas 50%, selisih lebih 20% dari paslon 02 di bawahnya ). Jadilah jurus mabuk dipakai si media enemy. Provokasi kasar rendahan ala pemain nekad di lapangan bola yang main jegal dan tabrak pemain lain mereka pertontonkan secara vulgar. Mereka berharap tim Jokowi terpancing dan balas kasar sampai dapat kartu merah/ pinalti di mana kemenangan mungkin diraih tim PS.

( sehingga Jokowi dan TKN perlu tahan sabar, tidak terpancing dengan provokasi kubu PS ). Mereka tak lagi main salah dan benar, tapi kalah dan menang dengan segala kebohongan dan kelicikannya. Syahwat berkuasa luar biasa dahsyat. So, berhati-hatilah. Stay cool..

( pers juga jangan terprovokosi, tetap independen dan mendampingi publik memilih pemimpin dengan cara yang benar. Hot figur seperti PS tak perlu dikejar. Biar dia dan calegnya tak diliput media dan tak dicoblos pemilih karena tak dikenal. Kita lihat apa politikus bisa menang tanpa bantuan media. Jurnalis juga perlu jaga gengsi. Tak perlu ngoyo untuk narsum tak layak. Tahan sabar 4 bulan ini ( sampai pemilu 17 April 2019 ) tak mengulas PS cs.

Setelah PS kalah telak, mereka, para elit nyinyir asbun itu akan dingat rakyat sebagai politikus busuk yang tega menggadaikan demokrasi, kebebasan pers, keselamatan bangsa dan negeri ini demi syahwat politik. Mereka lupa, Hillary menang suara 3 juta lebih banyak dari Trump yang jika di Indonesia ( suara paslon nasional diakumulasi dari tiap daerah pemilihan ) yang tak pakai sistem elektoral seperti di AS ( paslon yang suaranya lebih banyak di satu wilayah maka seluruh suara di wilayah tsb diberikan padanya untuk perhitungan suara nasional ) maka Hillary yang menang.

TKN cuma perlu rajin kontra narasi atas narasi ‘penindasan’ yang sedang mereka bangun di akar rumput ( via media online abal-abal medsos, grup WA tertutup ) dan mendatangi masjid, pesantren, majelis taklim di mana para pengusung khilafah lalu mengkristalkan untuk kepentingan mereka sendiri ( 3 unsur: elit Grd haus kekuasaan, pengusung khilafah, dan agen asing yang ingin Indonesia hancur/ konsultan Trumpis, bersatu di kubu oposisi ).
Yang melegakan, kepercayaan pada medsos, trendnya terus menurun ( sebelumnya 53% kini jadi 51% ) dan kepercayaan terhadap media kredibel naik jadi 56%. Para netizen cerdas perlu proaktif mengadukan konten negatif ke Kominfo dan divisi cyber Polri. KPU dan Bawaslu harus gesit menindak tegas provokoasi kasar, hate speech dan kebohongan kubu PS tsb sebelum negeri ini tersungkur dalam perpecahan tak berujung seperti di Timur Tengah. Jika unsur pelanggaran kesepakatan kampanye sudah memenuhi/ masif, lebih aman bagi masa depan negeri ini jika mereka didiskualifikasi, biarlah paslon 01 melawan kotak kosong yang tak nyinyir, tak asbun dan tak menghalalkan segala cara. Seperti pesan Buya Ma’arif, hentikan ! ( narasi Jokowi anti Islam, karena faktanya presiden ke-7 RI ini paling memperhatikan umat Islam, paling sering berkunjung dan membantu pesantren dan bahkan menggandeng ulama ( ketua MUI ) sebagai wapresnya di periode kedua. Jika HTI sampai dibubarkan, itu karena mereka sendiri bukan Islam sebenarnya, tapi justru pemecah belah umat Islam di sini, dan di Timur Tengah. Jokowi sudah menyelamatkan negeri ini dari ancaman ormas radikal yang membahayakan NKRI. Bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada Jokowi akan lebih bijak ).

Presiden Jokowi bersama keluarga harmonis ( ibu negara Iriana, 2 anak, 2 menantu, 2 cucu beliau ) di Kebun Raya/ Istana Bogor, Sabtu, 8/12/2018. Jokowi mengaku lebih sering membawa cucu yang dibilang imut dan ganteng seperti kakeknya, seraya terkekeh. Vokalis jazz Tompi yang memotret, melihat kebersahajaan Jokowi yang natural. Tak dibuat-buat seperti politikus yang punya panggung depan ( sandiwara ) dan panggung belakang ( sifat asli ), yang melihat pelangi sebagai warna berantakan. Ini Jokowi asli, bukan Jokowi Revealed yang ditulis hater yang kini dibui 4 tahun. HBS menyusul tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara. Wibawa kepala negara memang perlu dijaga. Mulutmu harimaumu. Respek pada simbol negara adalah keadaban berbangsa dan bernegara. Have a nice weekend, Mr. President..

Bawaslu kemarin mencabuti baliho “Jokowi antek PKI” ( hate speech lagi ) di bilangan Jakarta. Paslon 02 yang berdana Rp 7 triliun itu diketahui terus menjual saham Srtg untuk dana kampanye karena para pengusaha ogah menyumbang karena visi misi mereka dianggap tak realistis ( belajar dari DP0%, Oke Oce yang gagal di pilgub DKI. Anda curios, apa benar SU setajir itu ? Atau ada dana asing yang juga masuk pundi-pundinya ? Sampai setega sekaligus senaif ini menggunakan cara kotor untuk menang ? Kita tunggu, apa kesadaran untuk berkompetisi secara fair masih ada ? ( siap kalah terhormat, publik masih mengenangnya ). Atau mereka tetap dibutakan nafsu untuk beringas menyeruduk rival ( siap diblack list sebagai politikus busuk, dijauhi pers dan dilupakan publik ). Kemana perginya akal sehat mereka ? We’ll see…

Laporkan konten negatif ( berbau SARA, ujaran kebencian seperti Jokowi anti Islam, antek PKI, pers penghancur NKRI ) di akun Kominfo di Twitter ini. Negara hancur bukan karena para penjahatnya. Tapi karena orang baik yang tak berbuat / mencegahnya. Mari kita hentikan kampanye ala Trump full hoax di Indonesia, dengan men-take down akun-akun pemecah belah bangsa. Siap jadi bagian dari pemilu sehat ? Siapkan telunjukmu untuk menghapus semua kebencian dan kebohongan mereka..

NETIZEN POPULERKAN 5 PILAR KEBANGSAAN.

MPR sudah memilih 44 netizen ( blogger, vlogger, youtuber ) dari 11 daerah utk menyebarkan pemahaman tentang 5 Pilar Kebangsaan ( Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Tap MPR/ Pembangunan Nasional ) pada kaum milenial di daerahnya masing-masing ( Primetime News Pagi, MetroTV, 10/12/2018 )

KTP-E TERCECER LAGI. MODUS ?

Soal e-KTP tercecer di sawah dan ditemukan siswa sekolah sudah dilaporkan mendagri ke Bareskrim Mabes Polri ( sudah 3 kali kejadian, apa ada skenario men-delegitimated pilpres ? karena SOP-nya e-KTP yang rusak atau salah itu dimusnahkan dengan cara dipotong atau dibakar. Dan mendagri sudah kerap mengingatkan jajarannya. Apa ada KTP aktif yang tercecer ? )

REKAM KTP-E SEBELUM 31 DESEMBER 2018

Bagi penduduk berusia 23 tahun ke atas, silakan bawa Kartu Keluarga untuk melakukan perekaman data e-KTP sebelum 31 Desember 2018. Kalau tidak, KTP-nya akan dinonaktifkan, sampai dia mengurus di kantor kecamatan domisili atau mobil kelililing disdukcapil. Kaum milenial yang berumur 17 tahun pada 17 April 2019 juga harus pro aktif/ segera merekam data KTP-E agar tak kehilangan hak pilihnya saat pemilu 2019 ( KLCBS, 10/12/2018 )

INDOMIE UNTUK PELAPOR PINDAH ATAU WAFAT DI KELURAHAN.

KPU memundurkan 30 hari lagi penetapan DPT karena masih ada 6 daerah yang belum menuntaskan perbaikan Daftar Pemilih Tetap ( EMI, 17/11/2018 ). Sebelumnya sudah diundur pada 5/9/2018 , 15/9/2018 , 15/11/2018, kini 15/12/2018. Ribet ya ?

Pencetakan logistik dijadwalkan mulai awal tahun depan. Sejauh mana sidali transparan dan mudah diakses agar pemilih bisa ngecek namanya sudah terdaftar di sidalih atau belum ? Di mana sebetulnya titik problem DPT yang masalahnya terus berulang tiap pemilu ? Sampai DPT ( daftar pemilih tetap ) diplesetkan jadi Daftar Permasalahan Tetap ( sudah tetap, kok tidak tetap-tetap ? ). Pemilu tersulit dan terakbar di dunia akan digelar 17 April 2019. di Indonesia ( ada 5 lembar surat suara yang harus dicoblos pemilih : .capres, caleg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten ).

Kata KPU, ada gangguan di sistim informasi data pemilih ( sidalih, mestinya ada back up ). Perlu keterbukaan informasi bagi publik.
Menurut pemirsa EMI ( 17/11/2018 ), dari Bekasi ( ahli komputer ), KPU sudah 17 tahun computerized, baru disusul kemendagri ( sejak KTP-el ). Jika warga yang umur 17 tahun dan yang meninggal ( anggota keluarganya ) lapor ke kelurahan dan dikasih hadiah, mereka akan rajin lapor. Lalu dengan WA grup, Lurah bisa lapor ke disdukcapil, lalu kemendagri juga terhubung dengan sistem KPU, jadi sidalih bisa up to date dari hari ke hari. Tapi kalau Lurahnya males, itu dia titik problemnya DPT.

Legitimasi pemilu bisa dipertanyakan jika cuma 0,01% ( 1 juta orang ) pertambahan pemilih setelah 5 tahun ( bayi saja lahir 5 juta jiwa tiap tahun di negeri ini ). Kita berharap DPT bisa akurat, mutakhir, akuntable dengan cara ini ( warga dan lurah pro aktif dengan hadiah mie bungkus, misalnya ). Silakan dicoba..

—————————

Narasi tanpa gambar bisa naik cetak pada media konvensional. Sempat terverifikasi, relatif bisa dipertanggungjawabkan ( ada Dewan Pers, kode etik jurnalistik, editor, pemred dan kantor redaksi yang bisa disambangi untuk klarifikasi, hak jawab atau protes ).

Beda dengan medsos yang cenderung anonim dan tak terverifikasi kebenarannya, kecuali pemilik akun tsb dianggap kredibel dan diakui integritasnya oleh publik/ media konvensional ( diprediksi tinggal 10 yang sehat di era generasi digital ini ). Keunggulan medsos dari media cetak itu lebih cepat, lebih masif karena lebih mudah membuatnya ( tak perlu menjawab 5 W + 1 H sekaligus, karena bisa dicicil/ di-update dalam timeline ).

Media cetak ternama kini punya media online pula untuk mengimbangi media online abal-abal yang demen nebar hoax, musuh media konvensional yang profesional.

Media radio, kelebihannya bisa didengar sambil kita masak, nyetir atau melakukan altivitas non audio. Punya ceruk tersendiri. Saya termasuk yang masih rajin mendengarnya. KLCBS ( the Jazz Wave, acara Refreshing Perspektif ) dan K-Lite FM ( Bandung Inspiring Sound, acara PR Inside ) adalah favorit saya.

Dan yang tersulit adalah media televisi kredibel : narasinya harus valid, gambarnya harus relevan ( bergerak/ video ) dan realtime ( news ), baru bisa tayang mengisi ruang audio visual publik. 25 November 2000, stasiun teve swasta MetroTV yang pertama kali bisa melakukannya fully digital. Ya, pengusaha pers yang sudah melahirkan belasan media ini adalah pemiliknya. Diantaranya, Media Indonesia yang dianugerahi sebagai media berbahasa Indonesia terbaik ( yang kedua terbaik, Pikiran Rakyat ). MetroTV, Media Indonesia, Pikiran Rakyat dan Trans7 ( ada faktor Chaerul Tanjung dan Najwa Shihab di sana ) adalah 4 media rujukan saya, di samping KLCBS dan K-Lite FM.

Jadi, kalau PS baper tak diliput di halaman pertama media waktu muncul di reuni 212 yang mereka aku dihadiri 11 juta orang ( padahal cuma 10 ribu, wong penduduk Jakarta saja ‘cuma’ 10 juta, dan area acara tak sebesar itu ) dan pengompornya FZ mencuit ‘tanya kenapa’ ( MetroTV menganggap angin lalu hasrat ekspos PS cs ) ya, karena tak ada substansinya acara reuni tsb. Ngapain diekspos ? ( kayak gak ada kerjaan lain aja ). Ma’ruf bilang GNPF sudah ia hentikan sejak Ahok diproses hukum. Kalau mereka masih wara wiri cari publisitas justru harus dipertanyakan niat sesungguhnya ( dulu juga politik praktis, bukan politik adiluhung )

Apa karena MetroTV memilih men-cut ocehan asbun tanpa data valid alias hoax wakil oposisi di acaranya maka diancam diboikot ? Ah, siapa sih yang butuh ucapan ngawur di layar TV ? Jangan racuni pemirsa dengan ketidakbenaran. KPU dan Bawaslu mestinya tegas menindak fake news paslon 02 agar presiden tak perlu bersuara keras menghentikan provokasi lawan.

Yang menenangkan hati saya, pemilik MetroTV, Media Indonesia, Media Group dan partai Nasdem meminta jajarannya memenangkan Jokowi melebihi partainya sendiri di pemilu 2019. Tak peduli MetroTV, buah kerja keras dan dedikasinya selama 18 tahun, diledek sebagai TV ‘pemerintah’. Beliau ingin MetroTV menjadi sarana bagi kemajuan negeri ini, kecerdasan bangsa Indonesia. Knowledge to Elevate.
So, man of this post is… Surya Paloh.

Akun Pak Surya di Twitter

MetroTV konsisten meliput berita bencana yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai penjuru tanah air. Hari demi hari, sampai yakin tertangani dengan baik. Brraking News 24 jam non stop berminggu-minggu serimg menghiasi layar MetroTV untuk menggerakkan kepedulian pemirsa membantu sesama yang sedang ditimpa duka dan musibah. Sampai hari ini kepedulian terhadap korban gempa Palu masih bersemai. Dompet Kemanusiaan PALU/ DONGGALA, dana sudah terkumpul Rp 51.179.914.135 ( per 23 2018 ). Salurkan donasi anda: ( BCA – 309.500.6005 ) ( Mandiri – 117.0000.99.77.00 ) (BRI – 0398.01.0000.53.303 ) A/n Yayasan Media Group

==================

Tekad pemkot mengurangi sampah Bandung benar-benar serius. Kemarin Bu RT membagikan brosur cara memilah sampah dalam 4 ember dan mengundang warga ke rumahnya untuk mendengar pemaparan lebih rinci. Pemilahan sampah pilot project baru di 8 kelurahan. Akan disusul 143 kelurahan lain di Kota Bandung ( Jurnal LPS PRRSNI, 10/12/2018 ). Yuk, mulai pilah sampah kita. Selasa, 11 Desember 2018, petugas mulai mengambil sampah terpilah tsb. Don’t forget. Don’t hilap..

Buat lulusan SMA yang pengen langsung kerja. Ini ada program D-1 belajar bahasa Inggris lalu pkl di hotel dan bekerja di kapal pesiar setelah lulus ( 21 tahun ke atas ). Syarat tak tertulis: mesti ramah, trampil melayani tamu dan tidak buang sampah sembarangan supaya paus dan penyu tak mati merana ( anak muda yang bawa brosur ini, sekarang lagi pkl di hotel Ibis ( Gatsu, punyanya CT ) dan hotel Horison ( Buah Batu ). Tertarik ?

—————–

WISATA ALAM : TENGGER

IMG_20181207_113243.JPG

Gunung Tengger, bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,3 hektar, yang terbentang sejauh 30 km ( barat-timur ) dan selebar 40 km ( utara-selatan ) melintasi 4 kabupaten ( Pasuruan, Malang, Lumajang, Probolinggo ) di Jawa Timur. Kaldera lautan pasir seluas 6.290 ha dengan dinding terjal setinggi 200-700 meter menjadi pemandangan memukau saat matahari terbit. Daerah Tengger, sebelumnya merupakan kawasan cagar alam dan hutan wisata yang berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Kongres Taman Nasional Sedunia mengukuhkan kawasan ini sebagai taman nasional dalam pertemuan di Denpasar, Bali ( 14 Oktober 1982 ) atas pertimbangan alam dan lingkungannya yang perlu dilindungi serta aneka potensi tradisional kuno yang perlu dikembangkan. Pada 12 November 1992, pemerintah Indonesia meresmikan kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi taman nasional. Temperatur udara : 3°-20° C. Curah hujan rata-rata: 6.600 mm/tahun. Ketinggian : 750-3.676 mdpl. Letak geografis: 7°51’ – 8°11’ LS, 112°47’ – 113°10’ BT Tipe ekosistem : sub-montana, montana dan sub-alphin dengan pohon-pohon besar berusia ratusan tahun, seperti cemara gunung, jamuju, edelweis, anggrek, rumput langka, centigi, akasia, dll ( sumber: wikipedia ). Satwa: luwak ( Paradoxurus hermaphroditus ), rusa ( Rusa timorensis ), kera ekor panjang ( Macaca fascicularis ), kijang ( Muntiacus muntjak ), ayam hutan merah ( Gallus gallus ), macan tutul ( Panthera pardus melas), ajag ( Cuon alpinus javanicus ); burung alap-alap ( Accipiter virgatus ), rangkong ( Buceros rhinoceros silvestris ), elang ular bido ( Spilornis cheela bido ), srigunting hitam ( Dicrurus macrocercus ), elang bondol ( Haliastur indus ), dan belibis yang hidup di Ranu Pani, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo.

Gunung: Semeru ( setinggi 3.676 mdpl, tertinggi di Jawa ), Bromo ( 2.329 m ), Batok ( 2.470 m ), Kursi ( 2.581 m ), Watangan ( 2.601 m ), Widodaren ( 2.650 m ), Linggo, Penanjakan, Pundak, Lembu, Gandera, Ringgit, Widangan, Sumbersenami, Pranten, Bajangan. Para pendaki harus izin ke kantor pengelola taman nasional di Malang sebelum mendaki. Start point di Ngadas, desa terakhir dalam kawasan ini untuk melengkapi perbekalan terutama air karena sesudahnya takkan dijumpai sumber air. Selamat berwisata dan melihat wonderful Indonesia.. ( “Tengger”- drawed by Vitrisa )

Written by Savitri

6 Desember 2018 at 15:32

Ditulis dalam Ragam

TOBAT EKOLOGIS PARA PEMBUNUH PAUS

leave a comment »

Paus sperma tewas mengenaskan dengan 5,9 kg sampah plastik di perutnya di Sultra. Polutan laut sudah sedemikian mengancam ekosistem laut kita. Stop buang sampah sembarangan, jika ingin Indonesia kembali jaya di laut. ( foto: republika )

Siapa mereka yang seharusnya segera bertobat ? Diantaranya pelaku pembuangan sampah plastik ke sungai dan laut ( terlihat di layar TV, orang di kapal buang isi tong sampah ke samudera lepas nan biru ). Teganya..

Apa gak mikir, penyu bisa mimisan karena sedotan plastik yang dibuang terhirup masuk lubang hidungnya, menancap hingga berdarah, seperti yang terjadi di perairan Kostarika.

Yang teranyar, paus sperma terdampar tewas oleh 5,9 kg plastik ( tali rafia, gelas dan botol mineral, terpal, sandal jepit, dll ) yang terpaksa ditelannya di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara ( EMI, 23/11/2018 ).

Pertobatan ekologis terhadap tindak pencemaran perairan oleh sampah plastik selama ini harus segera dilakukan, karena terus merusak ekosistem perairan akan berujung merusak kesehatan manusia. Serpihan plastik yang termakan ikan lalu termakan manusia akan menjadi kanker atau penyakit fatal. Apa warga sudah banyak yang sadar pentingnya kita tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau laut ? ( ingat, sedimentasi sungai dari sampah yang terbawa ke laut sudah membuat tsunami 17 cm jadi setinggi 6-7 meter yang menyapu bersih Kota Palu dan menewaskan banyak warganya 28 September lalu ? Warga membunuh paus dengan sampah plastiknya. Laut bersampah pun bisa membunuh warga dengan sedimen sampahnya. Sedimen sampah juga telah menyulitkan timSAR menemukan CVR pesawat JT610 karena terbenam lumpur yang ringkih mengaburkan pandangan ). Cukup kematian sebagai nasehat.

Dani, pemirsa EMI dari Malang, Jatim melihat warga di bantaran sungai tiap hari buang sampah ke badan sungai ( gak mikir kemakan paus dan penyu apa ? ) sampai ia usul pemkot dan pemkab pasang CCTV di tepian sungai ( seperti di Singapura dan London ) dan memberi sanksi denda atau kurungan bagi para pembunuh paus tsb ( perorangan pembuang sampah rumah tangga dan perusahaan pembuang limbah industri tanpa diolah dulu agar aman bagi biota air ). Di Bandung, seingat saya, bisa didenda sampai Rp 50 juta ( perda K3 ). Nah, lho..

Sayang kan kalau duit segitu melayang sia-sia ( padahal bisa untuk beli 10 hp canggih, atau ditabung di bank dalam negeri untuk memperkuat rupiah, atau ditabung di akhirat dengan berdonasi bagi korban Lombok, Palu, Sigi, Donggala, Rohingya atau Palestina ). Mending sampah itu dipilah ( organik dedaunan untuk kompos, anorganik seperti plastik, kertas koran, logam yang laku dijual di tukang rongsok atau pengepul ) lalu ditabung di bank sampah RT/ RW. Kebersihan adalah bagian dari iman. Kita beribadah sekaligus menyelamatkan paus dan penyu, plus dapat buku tabungan dari bank sampah yang bisa diuangkan. Smart, kan ? ( dapat dunia akhirat )

Pemirsa lain minta pemerintah memberi insentif pada pabrik yang mengolah limbah plastiknya dengan baik. Juga lakukan disinsentif terhadap pabrik yang abai dan membuang sampah plastik ke laut ( EMI, 23/11/2018 ). Kantong plastik berbayar di supermarket juga mestinya terus dilaksanakan agar konsumen terus membawa kantong kresek lamanya atau tas kain dari rumah.

C

Cukai untuk plastik sudah diterapkan pemerintah, kata Marisa Halid, pemirsa EMI. Di China, ia melihat bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah setinggi 8 lantai ( di Indonesia juga sudah ada ). Bisnis sirkuler ( refill, air mineral di botol isi ulang dll ) sedang dikembangkan di Eropa.

Teknologi plasma dari Kanada yang bisa mengolah sampah jadi 5 produk turunan BBM ( seperti minyak tanah, solar ) sudah diajukan Saidah ke parlemen dan pemerintah masa SBY dan sebelumnya tapi tak kunjung diwujudkan ( coba lagi masa ini, Bu ? ) Satu kontainer bisa mengolah aneka sampah kecuali besi.

Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres no.83 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut, turunan dari UU no.18 tahun 2008 dan PP tahun 2017. Menko Kemaritiman sebagai pelaksana dan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana hariannya.

Tentang paus mati karena sampah plastik, menteri KKP Susi Pudjiastuti sudah mengerahkan jajarannya dan mengajak warga pesisir untuk ikut membersihkan sampah plastik. Jika di Afrika, warga mau membawa bayinya ke posyandu untuk disuntik imunisasi jika diberi beberapa bungkus Indomie made in Indonesia, mungkinkah para nelayan kita perlu Indomie ( atau sembako, jala, alat tangkap ikan yang ramah lingkungan ) supaya mau rajin bawa sampah plastik di laut ke darat untuk di daur ulang ya, Bu Menteri ?

================

She’s a ‘rockstar’, kata pengagumnya ( di akun twitter-nya, lebih banyak orang yang memuji Susi, daripada ia menyebut pencapaiannya ). Pantesan, da Menteri Susi sudah menangkap 633 kapal maling ikan, 488 kapal sudah ditenggelamkan, sehingga kini kita bisa dapat ikan jika mancing di pantai. Nelayan tradisional kini banyak mendulang ikan dengan harga bagus berkat keberanian menteri KKP ‘menghajar’ para pencuri yang menjarah kekayaan laut kita.

Susi mengajak kaum milenial suka makan ikan agar beromega cerdas. Konsumsi ikan-udang baru 46 kg per kapita tahun lalu. Tahun ini ditargetkan KKP orang Indonesia makan 50 per kapita ( Jepang 80 kg per orang per tahun ). Menteri Susi sering demo masak ikan untuk menarik kita suka makan ikan ( kandungan kolesterolnya lebih baik dari daging merah yang berprotein setara ).

Meski masalah sampah plastik di laut, menteri KLH sebagai pelaksana hariannya, namun menteri KKP cepat tanggap. Ia ogah pakai sendok plastik dan sedotan plastik ( minum air kelapa ditenggak saja,, tetesannya menghaluskan kulit ), mendenda Rp 500 ribu jika di KKP ada yang menggunakan botol plastik. Susi rajin promosi tas daur ulang ( dari limbah plastik garmen yang bisa dipakai berulang kali ) untuk mencegah sampah plastik. So, woman of this post is… Susi Pudjiastuti.

Akun Menteri Susi di Twitter

Written by Savitri

27 November 2018 at 09:11

Politik Genderuwo, TKW Tuti, JT 610, PLTB Jeneponto, Motor Gesits, Dana GBLA. Bahasa Persatuan, Siapa Cinta ?

leave a comment »

Iring-iringan kendaraan tamu negara di depan BIP ( Bandung Indah Plaza ) Sabtu, 10/11/2018 kemarin, saat saya dan saudara lagi asyik duduk di bangku batu seraya ngemil roti cream mocca sepanjang 50 cm seharga Rp 11 ribu yang baru kami beli dari Hypermart di lantai dasar pusat perbelanjaan Jl. Merdeka, Kota Bandung itu. Tidak satu mobil anti bom seperti di Opening Asian Games 2018 lalu, tapi lebih dari sepuluh ! Lewatnya saja lebih dari 10 menit setelah jalan protokol yang ramai macet tiap akhir pekan ini lengang ditutup untuk umum. Sopir angkot jurusan Ledeng-Cicaheum kukulutus teu puguh ( ngomel suntuk ) dibuat keliling jalan-jalan tikus karena sejumlah jalan yang ditutup polisi. Kenapa polisi bejibun gini kok tak ada pengaruhnya ? ( jalan tetap macet ), gerutunya kesal. Jumlah angkot sebelumnya 250 buah, setelah peremajaan tinggal 90. Jurusan Aceh sudah gak ada. Yang masih lumayan, Jurusan Ciroyom dan Binong, Neng. Yang lainnya gulung tikar karena mobil-mobil pribadi ini, tambahnya sengit seraya menunjuk-nunjuk mobil berkilap di sekitar kami. Mereka kalau dilambai-lambai calon penumpang juga setop seperti kami ( mengangkut penumpang ). Lambannya angkot bergerak dan omelan sopir sewot bikin perjalanan makin sengsara. Saya lihat di belakang kami, hanya tersisa 3 penumpang. Mata saya menangkap kehadiran para sniper yang bersiaga di sejumlah tempat. Ini gelagat presiden mau lewat dan mampir Bandung, Mang. Ada pengamanan berlapis ring 1,2,3 untuk kepala negara. Bandung langganan macet tiap weekend kan untuk melariskan dagangan warga dan PAD ( pendapatan asli daerah ) supaya pemkot punya duit buat bayar listrik PJU ( penerangan jalan umum ), bayar petugas kebersihan dan sewa truk untuk buang sampah ke TPA, tambah sumur bor ( cuma 2 dari 26 sumur PDAM yang aktif ketika Bandung paceklik air ), bayar petugas dan perawatan Stadion GBLA ( Gelora Bandung Lautan Api ) Rp 4 miliar tiap tahun terlebih setelah APBD-P tak di-acc pemprov. Sebagai warga Bandung, kita bisa maklum dan sesekali berkorban, kuduna, kata saya. Neng berhenti di mana ?!, tanya sopir gak sabar, merasa tak didukung. Kan udah saya bilang tadi, kami tak jadi ke Cihampelas. Ke BIP saja, jalan kaki dari Jalan Riau ( RE.Martadinata ). Tuh, habis tanda dilarang parkir dan stop. Sing sabar, Mang.. pahala, kata saya setelah menyerahkan lembaran uang, lalu menggandeng saudara turun dan menutup pintu depan angkot hijau itu. Lebih asyik jalan dengan orang penuh syukur dan berpikir positif solutif daripada meladeni orang yang malas mendisrupsi diri. Jarak jauh tak terasa. Saudara buka ponselnya, browsing internet, o.. Jokowi mau Dago Car Free Day besok Minggu ( petangnya saya tahu dari Prime Time News, MetroTV, 10/11/2018, kalau tadi siang Jokowi menghadiri acara pembekalan tim kampanye capres nomor urut 01 itu di Kota Bandung ). Pantesan, sahut saya. Jadi kita pernah dekat presiden ( sekitar 3 meter ) kalau begitu ya, Sis.. ( tapi presiden tak tahu saya, hehe.. biarlah saya seperti itu agar leluasa mengobservasi ). Welcome to Bandung, Sir. Wilujeng sumping..

Apa di mimbar-mimbar yang dihadirinya ini presiden Jokowi mengulangi istilah “sontoloyo”? Oh, tidak ( sudah minta maaf kemarin ). Yang tergres sekarang “genderuwo” untuk menyindir politikus yang demen menakut-nakuti para pemilih. Tebar teror mengekor Trump yang terpilih ( terburuk ) dari yang buruk, hasil dia berbohong 80% menjelekkan Hillary yang 80% benar.

Kejahatan terorganisir dan kebohongan yang terus menerus disampaikan bisa mengalahkan kebaikan terpencar dan kebenaran yang tak rutin disampaikan. Jangan ada kebenaran yang tidak disampaikan sehingga kalah dengan kebohongan masif yang dijejalkan, kata pemirsa EMI ( 13/11/2018 ).

Selama 263 hari pertama pemerintahan Trump sudah 1000 kebohongan yang dia lontarkan. Ternyata retorika Make America Great Again yang dilakukan dengan kebohongan, kebencian rasis, fitnah selama kampanye dan diteruskan setelah terpilih dihukum rakyat Amerika dengan kekalahan Trumpis di Kongres/ DPR AS yang dikuasai partainya Obama ( EMI, 13/11/2018 ).

Adanya pemilu sela 2 tahun ( memilih caleg ) setelah pilpres AS 4 tahunan, menjadi koreksi atas hasil pesta demokrasi yang keliru di sana. Namun di Indonesia, pemilu legislatif dan pemilu presiden disatuharikan pertama kali tahun depan ( 17/4/2019 ) sehingga kita harus benar-benar cermat memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Agar Indonesia hebat bermartabat ( tidak sekedar adidaya tapi dibenci warga sedunia, seperti AS di bawah Trump )

Jejalkan ketakutan pada sekelompok orang cerdas di ruang tertutup maka mereka akan membenarkan dan percaya ( kalau apel itu pisang ), kata politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko di acara Opsi Avi. Mungkin yang Budi maksud, cerdas IQ thok, bukan sekaligus cerdas EQ dan cerdas SQ di mana ada intervensi langit yang memberi firasat, nurani, insting dan bisikan kalbu atas kebenaran hakiki atas suatu peristiwa atau propaganda.

Warga AS mayoritas tidak religius dan mempraktekkan free sex secara luas sehingga tumpukan dosa mengaburkan radar hati mereka atas petunjuk Allah. Mereka individualis liberal. Kita harmoni gotong-royong. Dasarnya kolektif kebersamaan, tak suka menonjol sendirian. Sehingga yang berhasil di AS dan sejumlah negara lain, jika dicobakan di Indonesia bisa gagal dan memalukan bagi yang para promotor dan pengusung politik teror ( Indonesia akan bubar tahun 2030, tempe disebut setipis kartu ATM ketika kedelai 80% diimpor dari AS yang menaikkan suku bunganya, 24 ribu TKA China diplintir jadi 10 juta menyerbu Indonesia, dst ). Pesimis abis ! ( kalau bukan capres mereka/ oposisi yang dipilih ).

Menurut Bank Dunia,
angka kemiskinan di Indonesia adalah 9% dengan belanja 1,9 USD per orang perhari ( menurut BPS, 9,82% dengan Rp 401 ribu per orang per bulan ).Sebanyak 5% penduduk Indonesia sangat kaya/ elit. Sebanyak 22% dari populasi ( 263 juta penduduk ) tergolong menengah atas. Jika 9% penduduk Indonesia miskin, artinya yang menengah ( pas-pasan, pas pengen jajan ada, pas mau piknik ada uangnya ) hanya 64%. Bukan 99% ( orang Indonesia hidup pas-pasan, makan tempe setipis kartu ATM, nasi ayam di Jakarta lebih mahal dari Singapura, harga-harga naik, barang-barang mahal di pasar ) seperti disebut kubu oposisi di depan emak-emak pendukungnya, Oktober lalu di Bali. Nyolot, sengak, tengil, kata pemirsa EMI ( 14/11/2018 ). Padahal, harga barang di pasar tradisional memang begitu biasanya/ fluktuatif. Satu-dua barang naik ( yang lain turun, dan lebih banyak yang stabil ) tergantung pasokan dari produsen/ hasil panen, cuaca ekstrim, gangguan distribusi jika ada banjir atau longsor karena acaknya musim kemarau dan musim penghujan ( dulu Oktober-April stabil ) sejak pemanasan global/ perubahan iklim melanda dunia.

Belum lagi, efek dolar AS ( makin banyak kita beli barang, makin cepat harga barang naik, karena AS/ The FED mencetak dolar sebanyak mereka mau dan warga sedunia menanggung turunnya nilai mata uang mereka terhadap dolar. Kalau ogah pakai dolar dalam transaksi luar negeri di mana semua perdagangan di dunia terhubung dengan mata uang itu, maka akan dihabisi seperti Saddam Husein, Moammar Qaddafi, Abraham Lincoln, JF.Kennedy, tokoh-tokoh dunia lainnya oleh mesin perang AS dan para hitman Imperium ). Apakah para emak-emak bisa memahami konteks ini, dari sekedar bergerombol, protes, teriak-teriak, harga beras atau telur naik Rp 500 ? ( tak sadar dimanfaatkan oposisi yang sadar mengutip data ngawur demi perolehan suara. Baru lihat satu-dua sampel sudah heboh. Pengambilan sampel itu ada metodenya dan meliputi 1000 responden atau lebih. Tak main terabas, comot dan hajar saja. Malu ketahuan bo’ongnya sama anak cucu nanti ).

Data benar juga bisa ditafsirkan salah. Sekian juta kemiskinan turun jaman Megawati, SBY, sehingga jaman Jokowi sudah kecil angka kemiskinannya ( satu digit ), tak lebih banyak yang bisa diturunkan lagi dengan mudah.

Itu sebabnya, Jokowi akan fokus pada pembangunan manusia ( IPM ) pada masa jabatan kedua jika terpilih lagi. Agar lebih banyak warga Indonesia yang cerdas seutuhnya, termasuk smart mencerna isu-isu politik, selain sukses mendisrupsi diri. Coblos 01 Indonesia Maju, kata JW-MA.

Ketika ditanya kenapa kubu petahana seperti ikut bermain di kulit permukaan/ gimmick, bukan ( hanya ) substansi ? Seorang anggota timses di TV menjawab : karena kubu oposisi/ penantang masih demen mengaduk-aduk emosi tanpa data valid ( karena cuma itu kabisa mereka yang cekak nalar dan etika ), sehingga kubu petahana merasa perlu juga memainkan jurus ini ( di samping jurus adu program dan adu gagasan ) untuk menangkisnya ( kalau oposisi meniadakan capaian petahana, maka petahana pun akan men-counter teror oposisi dengan bahasa yang dipahami/ dikuasai para sontoloyo ini ( mereka yang diminta kampanye beradab, no hoax, no hate speech, no SARA, tapi melanggarnya/ tak mengindahkan meski menandatanganinya ).

Adanya orang yang mendukung oposisi dan termakan teror timses PS ( dan pihak asing yang tak menginginkan harmoni terus bersemai di hati para WNI ), membutuhkan upaya lebih kubu petahana untuk memikat calon pemilih ( yang tak mampu melihat substansi atau tidak literasi atau yang tidak cerdas EQ dan SQ, yang jumlahnya tidak sedikit ). Kita lihat saja nanti ( apa Indonesia lebih lengkap kecerdasannya dari AS ).

Sebagian warga Indonesia di AS ( WNI dan diaspora ) juga mendeklarasikan Jokowi sebagai capres pilihan mereka untuk periode kedua pada pilpres 17 April 2019 nanti.

Terlihat mereka sangat antusias mengibarkan bendera merah putih mini di tangan seraya menyanyikan “Indonesia Raya’, lagu perjuangan dan lagu nasional kekinian seperti “Garuda di Dadaku” di Time Square ( EMI, 12/11/2018 ).

Kemarin sudah yang kedua kalinya, dan akan melakukannya lagi, sambil kumpul-kumpul sesama anak bangsa di negeri orang. Hebohnya kita di stadion GBK waktu Opening AG dan APG kemarin menular sampai ke Bali dan Amerika ya. Nama Indonesia lantang dikumandangkan dengan penuh kebanggaan. Itu baru WNI cinta tanah air. Top.

Ada 143 juta orang pengguna internet di Indonesia. 137 jutanya pengguna medsos, rata-rata 3,5 jam per hari ( EMI, 5/11/2018 ).

Agar tidak jadi debat kusir yang bisa bikin kaum milenial ( ganti channel dan ) golput, maka tampilkan ahli ekonomi dari masing-masing kubu untuk adu gagasan dan program ekonomi. Pakar hukum, dengan pakar hukum, ahli politik dengan ahli politik, dst, sehingga lebih menyentuh substansi dan mencerdaskan calon pemilih.

Moderator acara bisa memilih narsum dan jubir yang kompeten dari masing-masing timses pada topik yang akan diadu keunggulannya dan kemanfaatannya bagi rakyat. Mantan tentara dipaksa debat isu ekonomi tentu tak pas, tak menyentuh esensi.

Timses oposisi juga jangan menunggu ‘muntahan’ keseleo lidah kubu petahana untuk digoreng dan dikapitalisasi seperti pilkada DKI kemarin. Negeri ini tak bisa dibangun maju dengan cara-cara primordial/ SARA, politik kebohongan sontoloyo ( EMI, 7/11/2018 ) dan politik teror genderuwo ( apalagi ). Demokrasi Pancasila sportif semestinya membaikkan, optimis, memberi harapan cerah sehingga yang terpilih adalah yang terbaik dari yang baik.

KEDUBES RI SUDAH CEK KONTRAK TKI DENGAN PRAKTEKNYA DI TEMPAT KERJA ? SECARA PERIODIK ?

Wakil kemenlu di acara Q & A yang dipandu Andini Efendi ( MetroTV, 10/11/2018 ) mengatakan pihaknya sudah berupaya keras menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Kini ada 13 TKI ( PRT ) terancam hukuman mati yang sedang ditangani Kemenlu.

Soal kasus penyiksaan TKI, PBB/ United Nation sudah mengingatkan Indonesia untuk menyiapkan baik-baik para TKI ( mental, skill, perlindungan ) yang dikirim ke luar negeri.

Sudah 30 tahun, Indonesia mengirim pekerja migran ke Arab Saudi. Banyak TKW bekerja di Saudi sebagai pembantu/ PRT sejak tahun 2011. Ada BLK ( Balai Latihan Kerja ) dan PAP ( Pembekalan Awal Pemberangkatan ) sebagai perbaikan dari masalah TKI tahun 2001.

Terkait eksekusi mati TKW Tuti kemarin, itu terjadi karena pihak Saudi tak memberitahu Indonesia ( tanpa etika diplomatik sesuai konvensi Wina. Namun, di sisi lain, ada kejahatan di luar batas di Saudi yang meski sudah bayar diyat atau diampuni keluarga korban, hukuman mati tetap berjalan ).

Pemerintah Indonesia sudah moratorium tak mengirim TKW ke Timur Tengah karena Indonesia tak lagi bisa menolerir pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia yang sudah kita minta ( perampasan ponsel TKW oleh majikan Saudi ketika mulai bekerja ).

Lebih 600 TKI terancam hukuman pidana ( sebagian besar kasus narkoba ). Namun 458 TKI sudah berhasil dibebaskan dan kembali ke keluarganya. Salah satunya, seorang TKW yang 9 tahun menjalani proses hukum ( selama 5 tahun tak didampingi pengacara kedubes RI sampai terdampar di Mahkamah Besar. 4 tahun setelah didampingi baru bisa bebas ). Bagaimana mendeteksi TKI tersangkut masalah hukum sedini mungkin agar tak tua di tahanan ?

Menurut Migrant Care, ada sekitar 350 ribu sampai 1 juta TKI di Arab Saudi, namun cuma 15 orang kedubes yang bisa mengurus mereka dalam radius 100 km. Mestinya, ada pemantauan dari pihak KBRI terhadap kontrak kerja TKI secara rutin sejak awal penempatan TKI di luar negeri ( agar yang disepakati di kontrak, kerja hanya baby sitter 8 jam kerja, tak jadi PRT dengan 22 jam kerja ). Kondisi TKW dicek secara periodik di tempat kerja/ rumah majikannya.

Kini pemerintah memilih melatih lulusan SMP dan SMA untuk menjadi TKI terampil bekerja di pabrik-pabrik Korea Selatan bergaji Rp 25 -35 juta per bulan.

Dari sisi regulasi, UU,no. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sedang dibuat 12 aturan turunannya oleh Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah ( PP, kepres, permen ). UU PRT juga sedang disuarakan di Komisi 8 untuk bisa masuk prolegnas DPR RI. Semoga nasib TKI dan PRT makin baik dengan pengawasan kita dan kepedulian semua pihak.

UPDATE KORBAN LION AIR PK LPQ JT 610

Prime Time News, MetroTV, 10/11/2018 mengabarkan : sebanyak 59 jasad pria/ body part, 20 jasad wanita berhasil diidentifikasi polisi DVI. Sabtu itu, Tim Basarnas ( pusat ) menyudahi pencarian korban dan main body pesawat. KNKT yang akan melanjutkan pecarian black box CVR dibantu 10 penyelam Basarnas dan ROV yang bisa mendeteksi sampai kedalaman lumpur 4 meter. Pencarian korban diteruskan Basarda Bandung dan Jakarta, kata Kabasarnas Syaugi setelah 196 kantong mayat diangkut ke tempat DVI ( Disaster Victim Identification ) Polri.

Syaugi sempat terbata beberapa saat dan menitikkan air mata di depan konferensi pers ketika hasil awal FDR yang merekam data 19 penerbangan pesawat JT 610 dengan 1790 parameter ( disampaikan ketua KNKT Suryanto Cahyono ) menunjukkan bahwa 4 penerbangan sebelumnya sudah bermasalah di alat penunjuk kecepatan pesawat ( air speed indicator ).

Ketua KNKT yang juga nenitikkan air mata mengatakan pada awak media bahwa sedang diinvestigasi seperti apa penanganan pihak maskapai ketika masalah indikator kecepatan ini diketahui pertama kali.

( cukup layakkah perbaikannya ? Ada 3 alat serupa dalam kokpit. Jika pilot India itu sampai melaporkan ke ATC masalah kecepatan, artinya 3 alat itu gagal berfungsi, sehingga turbin berputar luarbiasa cepat seperti jagung popcorn lepas dari bonggolnya karena overheat lalu menghujam permukaan laut dengan kecepatan sangat tinggi sampai hancur berkeping-keping dalam radius 250 meter, alias tak ada main body lagi. Begitu pula seluruh penumpang dan propertinya ).

Kita tunggu hasil lengkap investigasi KNKT Indonesia dibantu KNKT AS dan ahli Boeing yang dijanjikan Cahyono lebih cepat dari jadwal standar UU ( 10 bulan sejak kotak hitam/ FDR ditemukan ).

Marsekal Madya TNI juga manusia. Mesti tangguh memimpin 859 anggota tim SAR Gabungan, menyisir perairan Karawang, Jawa Barat, mencari dan mengevakuasi ratusan jasad tak utuh, siang malam nonstop selama 13 hari, Syaugi sampai terisak mendapati nasib naas yang terpaksa dialami saudara – saudara kita karena penerbangan beresiko yang abai diantisipasi ( dengan cara canggih ) semaksimal mungkin oleh pihak-pihak terkait ( maskapai, kemenhub, parlemen terkait Mahkamah Penerbangan yang diamanatkan UU Penerbangan Nasional, dibentuk 2 tahun sejak disahkan tahun 2009. Tak perlu menunggu jatuh pesawat berikutnya kan ? Segeralah dibentuk ).

Terima kasih Kabasarnas Muhammad Syaugi dan tim SAR Gabungan ( juga relawan Syahrul Anto, penyelam militan yang gugur dalam pengabdian ) atas kerja kerasnya dalam evakuasi korban berbagai musibah di tanah air, dengan totalitas dan empati tinggi. Semoga Allah memberkahi hidup kalian. Amiiin..

TERSADAR BAHASA PERSATUAN. Cintai Bahasa Indonesia, kebanggaan kita..

Konferensi Bahasa Indonesia ke-11 ( 3/11/2018 ) yang juga dihadiri 20 perwakilan negara asing telah menghasilkan 22 butir kesepakatan. Adalah Ki Hajar Dewantara, seorang Jawa jenius visioner yang menggagas Bahasa Melayu yang dikembangkan menjadi bahasa nasional Indonesia. Kita yang majemuk diuntungkan dengan satu bahasa nasional ( India punya lebih darii 3 bahasa nasional sehingga kerap terjadi konflik etnis agama ) sehingga kita harus merawat dan menggunakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya.

China, Jepang, Korea, Perancis bisa maju meski melestarikan bahasa nasional mereka. Perancis melarang penggunaan bahasa asing ( Inggris ) lebih dari 10% dalam berbagai kegiatan. Bagaimana dengan Indonesia ?

Dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, anak menjumpai banyak toko, perusahaan dan iklan menggunakan bahasa asing, lebih menyolok dari bahasa Indonesia. Bahkan negara bagian Victoria di Australia memiliki kelas pelajaran Bahasa. Indonesia, 20 tahun lalu, tapi sekarang ditinggalkan peminatnya, karena di Indonesia saja tak dirawat. Padahal tahun 2024 Bahasa Indonesia akan diajukan sebagai bahasa internasonal. Gimana nih ? Apa benar sebagian kita masih “inlander”? ( merasa inferior sebagai mantan bangsa terjajah ). Belum move on..

Mestinya, izin usaha di pemda mensyaratkan nama toko, perusahaan, menggunakan Bahasa Indonesia, agar dari rumah ke sekolah, anak-anak, generasi penerus bangsa, terinspirasi menggunakan bahasa Indonesia dan mencintai bahasa persatuan kita.

Di Jepang dan Korsel, turis mancanegara sering sulit menemukan tempat yang mereka cari karena minimnya bahasa Inggris/ internasional di ruang publik. Kedua negara maju itu no problem, karena produksi elektronik dan otomatif sudah mendunia dan memasok banyak cadangan devisa. Sedang Indonesia, jika mengurangi produksi CPO ( menghentikan penggundulan hutan ) dan memaksimalkan potensi pariwisatanya maka ruang publik kita perlu dibuat jelas untuk turis mancanegara.

Traveler best seller Trinity pernah menyebut kalau negara yang bikin dia paling nyasar saat berkelana adalah Indonesia, negerinya sendiri. Jalur transportasi dan penunjuk jalan banyak yang tak jelas. Bayangkan, jika para bule tak tahu Bahasa Indonesia. Bisa lebih naas nasibnya.

So, bahasa Inggris penting untuk tetap digunakan di ruang publik ( mohon maklum, pada para penggiat bahasa ). Namun, bahasa Indonesia tentu tetap yang terpenting untuk menyatukan kita. So, gunakan bahasa pemersatu kita sebagai nama utama ( jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pemukiman, apartemen, perkantoran, tempat, taman, toko, pusat perbelanjaan, perusahaan, bisnis, produk, iklan, media ) di ruang publik kita, ditambah terjemah Inggrisnya di bawahnya di area wisata yang banyak dikunjungi turis asing. Solusi win-win antara pemda, pengusaha, turis dan pecinta bahasa Indonesia. Setuju ?

Saya menyelingi dengan bahasa asing karena pembaca terbanyak kedua ( menurut statistik admin wordpress ) di blog ini dari Amerika. Seperti ketua komite AG dan APG yang menyelipi pidatonya di SU GBK dengan untaian kata Bahasa Indonesia untuk mendekatkan diri dengan ratusan juta pendengarnya. Agar pesan olahraga, nasionalisme dan sportivitas direspon baik hadirin dengan kerelaan.

Untuk menghentikan kebiadaban Israel di Palestina, saya pikir, kita perlu menggerakkan warga AS untuk berani mendesak presiden mereka dan para pejabat tinggi negara untuk mengembalikan kepentingan nasional Amerika ( bukan Israel ) dan memperhatikan suara masyarakat internasional pada tiap kebijakannya yang menyangkut isu kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia.

Tak lebih 10%, kok bahasa Inggris-nya ( juga masih dicampur bahasa Jawa, Sunda, bahasa bapak ibu saya ). Tapi nama blognya ? Iya deh, Great People & City saya ganti di posting berikutnya jadi :
MADANI & MANUSIAWI
Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

PLTB SIDRAP & JENEPONTO, MOTOR GESITS. KETAHANAN ENERGI KITA.

Pembangkit listrik tenaga bayu/ angin ( PLTB ) pertama di Indonesia di Desa Lainungan, Kabupaten Sidrap, Sulsel, berkapasitas 75 megawatt sudah diresmikan Jokowi ( 2/7/2018 ) dan beroperasi ( PR, 3/7/2018 ).

PLTB Sidrap ( Sidenreng Rappang ) punya 30 kincir angin setinggi 80 meter dan panjang baling-baling 57 meter yang masing-masing tower kincirnya menggerakkan turbin berkapasitas 2,5 MW.

Pemerintahan Jokowi akan terus mengembangkan pembangkit listrik dengan energi terbarukan ( panas bumi, matahari, air ) dan membangun PLTB di daerah-daerah lain. Contohnya, PLTB di Kabupaten Jeneponto, Sulsel, yang akan diresmikan November ini. Menyusul PLTB di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Sukabumi akan mulai dikerjakan.

Potensi panas bumi ( geotermal ) yang kita miliki mencapai 29.000 MW ( yang baru dikerjakan kurang dari 2.000 MW ). Presiden Jokowi juga meresmikan PLTU Punagaya berkapasitas 2.000 MW dan PLTU Jeneponto Ekspansi berkapasitas 2 x 135 MW. Peresmian dilakukan Jokowi dengan menandatangani prasasti.

Presiden berharap target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 bisa tercapai dan bertahap memenuhi rasio elektrifikasi di Indonesia.

Wakil menteri ESDM Archandra dalam acara “Energi Indonesia” ( MetroTV, 10/11/2018) memberitahu pemirsa bahwa target listrik 35 ribu Megawatt akan tercapai 20 ribu MW pada tahun 2019. Target pemerintah 99% wilayah Indonesia teraliri listrik.

Archandra juga memberitahu hotline kementeriannya : Halo ESDM 136 bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan bencana geologis yang dialami, masalah penetrasi listrik di wilayahnya, BBM satu harga, dll.

PLTB Jeneponto, Sulsel, yang lebih tinggi dari Monas ( 2,9 MW per tower ) diselesaikan investor dan diresmikan Jokowi setahun lebih cepat dari jadwal semula.

Cadangan minyak terus menipis, padahal 1,4 juta barrel konsumsi kita yang berproduksi 800 ribu barrel per tahun, sehingga 600 ribu barrel kekurangannya ( yang selama diimpor ) akan diganti dengan listrik ( alat BBM yang bisa diganti listrik ) seperti sepeda motor listrik nasional Gesits ( dijual di bawah harga Rp 20 juta per buah, kolaborasi GTI, PT.WIKA dan ITS/ Institut Sepuluh November ) yang diluncurkan kemarin dan on the road/ mengaspal akhir November ini ( Jokowi pesan 50-100 untuk lingkungan istana ).

Sisi positif perang dagang AS-China, kita jadi super kreatif untuk membuat substitusi impor. Akhirnya ada mata uang selain dollar AS yang menguat dan menggantikan dominasi sistem perbudakan modern tsb. Selalu ada hikmah dan manfaat dari tiap kesulitan dan masalah. Tetap optimis ya..

MASALAH DANA STADION GBLA

Pemeliharaan Stadion GBLA menghabiskan dana lebih Rp 4 miliar per tahun yang diambil dari APBD untuk bayar staf ( gaji Rp 2,5 – 3 juta per petugas kebersihan yang berjumlah 50 orang ), biaya listrik dan air. Pemkot kini tengah berupaya mengalihkan pendanaannya pada pihak ketiga agar anggaran tsb bisa dialihkan untuk membiayai pos lain. Apa pemeliharaan velodrome di Jakarta dan venue olahraga pasca AG, APG 2018 menghadapi persoalan serupa ? ( kurang dana ). Mungkin sejumlah kiat di bawah ini bisa menambah dana pemeliharaan fasilitas publik tsb.

KAMAR SEWA DI PASAR

Bangunan pasar yang akan direnovasi, seperti Pasar Kosambi, Pasar Cihargeulis, bisa dimaksimalkan PAD-nya dengan fungsi mix-use di lantai 3 sd 10 ( misalnya, kamar sewa 3-6 bulan yang bisa diperpanjang seperti asrama atau kost untuk para pelaju/ komuter yang bekerja di sekitar pasar tsb ) daripada sepi kumuh ditinggal para pedagang seperti sekarang ( malamnya disusupi gelandangan, pencopet, atau prostitusi ).

Jalan masuk dan lobby kamar sewa ( privat ) bisa dipisah dengan pasar ( publik ) untuk pengamanan dan privacy. PD Pasar Bermartabat yang mengelolanya ( termasuk mengerahkan tukang sapu, ngecek instalasi pemadam kebakaran masih berfungsi baik, matikan dan hidupkan lampu koridor pada jam 6 pagi dan 6 sore, dan menjatah air di bak-bak agar tak ngocor terus dan tagihan listrik dan air tetap terkendali. Gak bikin pemkot tekor lagi ).

ROBOT HUMANOID BUAT MUSEUM DAN LANSIA

VOA Dunia Kita ( MetroTV, 9/9/2018 ) mengabarkan tentang robot humanoid yang digunakan di museum depan taman pusat Washington DC. Robot ini bisa berkomunikasi seperti guide, bahkan dengan anak kecil yang biasa berinteraksi dengan gadget multimedia.

Kita punya Unikom yang tiap tahun langganan juara kontes robot nasional dan internasional. Mungkinkah mereka menghiasi museum-museum di Kota Bandung dengan robot-robot pintar yang menarik anak-anak datang ke museum dengan tiket masuk yang terjangkau. Bikin robot tyrex di Museum Geologi di Jalan Diponegoro, Bandung, yang bisa bersuara dan bergerak seperti di film Jurasic Park ( di Taman BLA Tegalega baru bisa mematung ).

Perguruan tinggi lain juga ada jurusan robotnya yang cukup berprestasi ( tapi tak seintens PR/ humas Unikom dalam mempromosikannya ( PR Inside di K-Lite FM ) Posisi PR di Unikom sudah ditarik ke tingkat direksi yang memberi saran penting bagi rektor dalam kebijakan dan reputasi universitas ). Robot bisa didesain untuk membersihkan lapangan GBLA, mengantar makanan dari kantin atau barang dari toko ke pemesan/ pengunjung stadion atau museum ( jika tenaga manusia yang ada kewalahan melayani pengunjung yang membludak saat weekend, kompetisi liga atau konser musik ).

( Perayaan Halloween di AS beromzet 9 miliar USD melibatkan 175 juta warga dengan film horor, makanan, coklat, hiasan labu kuning, dekorasi, dsb. Labu biru dipasang di depan rumah untuk menyambut anak yang alergi telur, susu, coklat, buah tertentu, kacang, dsb. ( WA VOA & K-Lite FM, 2/11/2018 )

Atau buat robot seperti Rudi, nama robot pelengkap di AS ( bukan pengganti perawat rumah tangga ). Rudi diciptakan seorang ilmuwan yang melihat ibunya kerepotan mengurus neneknya yang sudah tua dan menolak tinggal di panti jompo. Rudi bisa menjadi pendengar yang baik, mengingatkan minum obat, bahkan mengajak berdansa !

PKL BANDUNG KEMBALI DITATA PEMKOT.

Diberitakan, baru 3,2 % dari populasi ( 263 juta orang ) jumlah wirausahawan di Indonesia. Masih sedikit, padahal membuka banyak lapangan kerja. Sejalan itu, Walikota Oded akan menata 22 ribu pkl di Kota Bandung ( PRRSNI, 25/10/2018 ) termasuk ratusan pedagang lapak/ bertenda biru di sepanjang trotoar Cicadas agar sedap dipandang mata warga Bandung, sedap di kantong pemilik toko yang tertutup para pedagang dan pkl itu sendiri yang berjuang menyambung hidup di sektor informal ini. Diharapkan dari sektor ini PAD Kota Bandung pun bisa meningkat ( setelah ditata dan penjualan meningkat, semoga mereka mau/ rajin bayar pajak ya Kang ).

Para pedagang atau pemodal jika didatangi agen investasi ( terlebih) yang tak jelas dan menawarkan keuntungan tak masuk akal, telpon dan cek dulu ke Otoritas Jasa Keuangan. Hotline OJK : 157

CLOSING

Kita sudah punya 179 pahlawan nasional ( EMI, 10/11/2018 ). Tahun ini perayaan peringatannya secara kolosal digelar di tempat kelahirannya, Surabaya. Sayangnya, warga terlalu antusias sampai kurang mengantisipasi bahaya di via duct yang masih aktif dilalui kereta api sehingga jatuhlah korban luka dan tewas ( biaya pengobatan dan penguburan korban ditanggung pemprov Jatim ). Masinis sudah memperlambat laju kereta menjadi 10 km/ jam tapi toh masih jatuh korban. Kita turut belasungkawa.

Semoga kita semua berhati-hati terhadap semua tindakan menyangkut keutuhan negara kita dan kesolidan bangsa Indonesia. Para pahlawan sudah berjuang merebut kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Kita sebagai generasi penerus wajib mengisi kemerdekaan dengan sikap negarawan, yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Jaga persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia ya.. Selamat Hari Pahlawan. Salam Pemuda..!

—————

Penghasilannya sebagai arsitek yang karyanya sudah melanglang dunia jauh lebih besar dari gaji walikota dan gubernur. Namun panggilan nurani membuatnya memilih mengabdi pada negara dan melayani rakyat. Seperti warga lain yang sudah selesai dengan dirinya, up to the next level, meniti jalan negarawan dengan beragam tantangan menembus batas diri.

Waktu Jokowi kemarin 2 hari di Bandung, saya sempat ketar-ketir, kenapa Pasar Cihargeulis ( Suci ) yang diblusuki presiden Jokowi ? Pasar tradisional ini termasuk yang kurang terawat di Bandung meski dekat Gedung Sate ( kantor gubernur Jawa Barat ). Kami sesekali makan kupat tahu yang sedap seharga Rp 8000 di sana setelah beli tempe gembus yang jarang ada di pasar lain. Tumpukan sampah biasa menggunung di halaman depan, menebar bau tak sedap. Kios buku bekas di lantai 2 seperti di Palasari juga tinggal kenangan. Ternyata Jokowi ngecek harga sembako di pasar Suci ditemani Kang Emil, lalu meminta pasar ini dibangun lebih baik. Syukurlah.. kami jadi bisa makan kupat tahu tanpa perlu menutup hidung lagi. Jokowi memang pengertian ( bisa merasa ). Tahu sebelum diminta. Matur nuwun..

Kembali ke Kang Emil, ternyata kegiatan masif evakuasi JT 610 juga melibatkannya dan banyak sumber daya di Jabar. Kematian TKW Tuti asal Majalengka mengukuhkan tekadnya memandirikan desa ( satu desa satu perusahaan, kredit di masjid desa, mobil siaga desa, sekolah ibu, dsb ) agar wanita tak perlu lagi kerja ke luar negeri ( apalagi sampai sengsara dan dihukum mati ). Gubernur Emil juga sigap menangani banjir Tasikmalaya dan longsor di beberapa wilayah di Jabar di musim penghujan ini. Dan tetap bisa menjalankan perannya sebagai suami dan ayah yang baik bagi Teh Atalia dan buah hati mereka, di sela jadwalnya yang padat. Balance. So, man of this post is… Ridwan Kamil.

Akun Kang Emil di Facebook

=========

Gedung Wahana Bakti Pos di Jalan Banda no.30, Bandung, tempat kami numpang ke toilet kemarin, karena tercegat rombongan presiden. Lantai dasar ada kafe dan bank. Lantai 8 ada ruang pertemuan yang luas dan bonafid, bisa disewa untuk umum ( mendiang ayah ( kahumas ) kerja di PT. Pos Indonesia sehingga kami cukup pede masuk ke sini. Ikut promosi juga, hehe.. apalagi tunjangan pensiunan pos ada yang cuma Rp 100 ribu per bulan. Ini sisi sedih disrupsi teknologi. Perangko surat dan paket pos tergilas WhatsApp dan kurir swasta ). Kita semua ditantang kreatif berinovasi dan terus gigih berjuang.. bertahan survive dari gempuran kemajuan jaman. Semoga berhasil, Teman..

Bandung Indah Plaza ( BIP ) Jalan Merdeka, tempat kami ngemil roti, pas rombongan presiden lewat. Mall pertama di Kota Bandung. Ada bioskop, food court, fashion trendi, toko buku dan hypermart yang bikin kaki olahraga cukup lama untuk mengarunginya. Kenakan kets anda..

Apartemen La Grande di depan BIP Jalan Merdeka, Bandung. Tingginya 12 lantai. Diiklankan di OLX untuk tipe 62 ( terluas, cuma satu unit per lantai ) harganya Rp 2 miliar.

Pasar Baru. Trade Centre yang digandrungi turis Malaysia dan wisatawan domestik untuk borong fashion dan kuliner sedap. Kripik tempe seharga Rp 12 ribu per bungkus, dodol sirsak Rp 18 ribu per bungkus, dsb di deretan kios lantai dasar. Di food court lantai 6, paket dua nasi timbel dengan ikan bawal/ ayam bakar, lalaban segar plus semangkok sayur asem dan 2 gelas teh hangat cuma Rp 50.000 cukup untuk 2 orang. Di depan Pasar Baru, depan deretan toko Jalan Otista, juga banyak penjual bubur ayam, lontong kari, kupat tahu, mie bakso, baso tahu, batagor, nasi kuning, aneka jus dengan harga Rp 10-15 ribu per porsi. Siap mengobati rasa lapar dan dahaga anda. Di belakang Pasar Baru, ada komplek Pecinan, dan 3 toko ramuan herbal Babah Kuya. Kami beli obat batuk dan paru yang diseduh seperti kopi dan di minum pagi dan sore seharga Rp 35.000 per ons ( 100 gram ). Serba ada ya. Bandung emang surga belanja…

Bandung Trade Centre ( BTC ) Fashion Mall di Jalan Pasteur/ Djunjunan 143-149 yang dilalui bis Trans Metro Bandung ( TMB ) yang bergambar bunga matahari kuning di badan bis berwarna biru. ( naik bayar Rp 3 ribu jauh dekat ke kondektur, bisa e-payment dari bank BRI ). Di basement ada outlet Polrestabes buat perpanjangan SIM dan outlet Samsat buat perpanjangan STNK. 30 menit beres. Ada beberapa photoboth buat selfie. Ada toko Gramedia dan Yogya. Kami beli dua potong pizza seharga Rp 2500 per potong. Nyam-nyam..

Bis Damri berbadan biru bergambar gedung kotak-kotak putih. Ada yang duduk menyamping kursinya. Ada yang lurus searah supir. Tarifnya jauh dekat Rp 10 ribu. Dari BTC ke Kota Baru Parahyangan tentu murah. Ayo, naik bis ( transportasi massal ). Biar Bandung gak macet, tulis bis itu di badannya..

Written by Savitri

11 November 2018 at 16:30

Ditulis dalam Nasionalisme