Tanggap Darurat Bencana

REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA.

Dari UU no.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP no.21 tahun 2008 tentang BNPB, diketahui indikator penetapan Bencana Nasional meliputi; jumlah korban, harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Tak disebut persis batas jumlah korban, kerusakan, dsb, tapi bisa diukur dari kemampuan sumber daya manusia, peralatan dan logistik pemda dalam merespon bencana.

DEFINISI DALAM BENCANA.

MITIGASI bencana adalah serangkai upaya mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran,
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

TANGGAP DARURAT adalah serangkai kegiatan yang segera dilakukan untuk menangani dampak buruk bencana meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana.

REHABILITASI adalah perbaikan/ pemulihan semua aspek fisik pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama tercapainya normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

REKONSTRUKSI adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial budaya, tegaknya hukum, ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

STATUS DARURAT BENCANA adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang ditugasi menanggulangi bencana ( BNPB ).

LEMBAGA INTERNASIONAL adalah lembaga dalam lingkup struktur PBB yang menjalankan tugas mewakili PBB atau organisasi internasional dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar PBB.

Penanggulangan bencana bertujuan, diantaranya,
* membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta,
* mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan, dan
* menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENANGGUNG JAWAB TANGGAP BENCANA

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana ( BPBD badan penanggulangan bencana daerah mewakili pemda, BNPB mewakili pusat ).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi secara menyeluruh dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Saat tanggap darurat, dikaji secara cepat dan tepat terhadap :
* lokasi, kerusakan, kerugian, sumber daya,
* penentuan status keadaan darurat,
* penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana,
* pemenuhan kebutuhan dasar,
* perlindungan terhadap kelompok rentan,
* pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pengkajian secara cepat dan tepat itu melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Tanggap darurat ini dikendalikan oleh kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Kewenangan BNPB dan BPBD dalam PP no.21 tahun 2008.

PENENTU STATUS BENCANA

Penentuan status keadaan darurat bencana dilakukan pemerintah ( pusat ) atau pemerintah daerah sesuai tingkatan bencana ( untuk tingkat nasional oleh presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, tingkat kota/ kabupaten oleh walikota/ bupati.

Jika sumber daya manusia, peralatan, logistik di kota/ kabupaten yang terkena bencana, tidak memadai maka BPBD pemda tsb bisa minta bantuan kota/ kabupaten terdekat di dalam atau di luar provinsi ( NTB ) dengan biaya pengerahan dan mobilisasi ditanggung pemda wilayah bencana.

Jika masih tidak memadai, BPBD ( Lombok Utara/ Timur ) baru meminta bantuan provinsi ( NTB ). Penerimaan dan penggunaan SDM, peralatan, logistik pada tingkat ini dikendalikan oleh kepala BPBD kota/ kabupaten wilayah bencana ( Lombok Utara/ Timur ).

Di tingkat provinsi, hal serupa diberlakukan. Jika sumber daya manusia, peralatan, logistik yang dikirim ke lokasi2 bencana di provinsi terkena bencana tidak memadai, maka BPBD provinsi tsb bisa minta bantuan provinsi terdekat dengan biaya pengerahan dan mobilisasi ditanggung pemprov wilayah bencana.

Jika masih tidak memadai, BPBD provinsi ( NTB ) baru minta bantuan pemerintah pusat ( BNPB mewakili presiden melakukan pendampingan ). Penerimaan dan penggunaan SDM, peralatan, logistik pada tingkat ini dikendalikan oleh kepala BPBD provinsi ( NTB ).

Bantuan melalui pola pendampingan ini bisa atas permintaan BPBD provinsi atau atas inisiatif BNPB.

Kepala BNPB atau kepala BPBD provinsi dapat mengerahkan SDM, peralatan, logistik dari depo regional terdekat ke lokasi bencana. Namun setelah tiba di lokasi bencana, di tingkat ini, kepala BNPB yang mengendalikan pengerahan SDM, peralatan dan logistik tsb dalam sistem manajemen yang baik.

Dalam tingkat bencana nasional ( terjadi saat gempa Aceh 2004 dengan korban tewas 220.000 orang dan gempa Maumere/ Flores 1992 dengan korban tewas 2100 orang ) bantuan SDM, peralatan, logistik dari luar negeri diberi kemudahan akses imigrasi ( proses visa, izin masuk, izin tinggal terbatas, izin keluar ), cukai atau karantina. Personil asing yang diperbantukan harus dalam penugasan dan rekomendasi pemerintah negara asal, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah. Personil asing itu setelah masuk wilayah NKRI wajib lapor pada instansi yang ruang lingkup tugasnya meliputi bidang keimigrasian.

————–

Hotline Basarnas: 115

AKSES DAN SHARING DATA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA.

Graha BNPB – Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta
Timur 13120
Telp.021-29827793
Fax.021-21281200
Email: contact@bnpb.go.id
Pusdalop bnpb :
Telp. +62 21 29827444 , 29827666
+62 812 1237 575
Email:pusdalops@bnpb.go.id

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei1963 adalah perwira tinggi TNI-AD yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) yang ke-3. Prajurit raider ( setara kekuatan 10 tentara ) ini pernah jadi Pangdam Siliwangi dan Pattimura, Komandan Paspampres, Wadanjen Kopassus, Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia, menghijaukan kawasan tandus di Sulawesi Selatan dan memimpin program pembersihan sungai Citarum Harum. Mitigasi bencana menjadi fokus kerjanya Mitigasi bencana menjadi fokus kerjanya tahun ini.

Diprediksi lebih dari 2500 bencana terjadi di Indonesia tahun ini. 95 persen bencana tahun 2019 adalah hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, puting beliung, akibat luasnya kerusakan DAS ( daerah aliran sungai ), lahan kritis ( 14 juta ha ), laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan ( 110.000 ha lahan pertanian lenyap tiap tahun ), kata Sutopo. Diprediksi tak ada El Nino ( kemarau panjang/ kering ) dan La Nina ( kemarau basah/ masih sering hujan ) yang menguat intensitasnya sehingga musim hujan dan kemarau bersifat normal.

Tahun 2018 terjadi 1.245 bencana.Tahun 2017 ada 2.862 bencana dengan korban 378 jiwa. Tahun 2004 ada 774 bencana dengan 166.388 korban tewas. Rata-rata terjadi 500 gempa tiap bulan di jalur subduksi di laut dan jalur sesar di darat. Perlu diwaspadai gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologinya lebih rumit dan kerentanannya lebih tinggi.

Jika gempa lebih dari 7 SR, kedalaman kurang dari 20 km dan berada di jalur subduksi, maka ada potensi tsunami. Sistem peringatan dini tsunami sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Dari 127 gunung api di Indonesia, saat ini terdapat 1 gunung berstatus Awas ( Sinabung ), 4 gunung berstatus Siaga ( diantaranya, Soputan, GA Krakatau, Gunung Agung ) dan 16 gunung berstatus Waspada ( Gunung Merapi dll ). Bagi masyarakat Gunung Slamet ada kearifan lokal yang percaya erupsi akan datang jika satwa turun gunung. Sistem peringatan dini bencana meliputi, alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencarian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik dsb yang harus dikaji secara menyeluruh. Siapkan diri anda untuk menghadapinya.

BANJIR SULSEL

TSUNAMI SELAT SUNDA Penataan Kawasan Pantai dan Mitigasi Bencana. Siapa Mulai ?

Gunung Anak Krakatau ketika meluluhlantakkan 4 kabupaten di Banten dan Lampung dengan longsoran tubuhnya. Menyulap gelombang 2 meter jadi setinggi 15 meter. Rumah dan hotel hancur. 431 orang tewas, lebih 7.200 orang luka-luka karenanya. Persisnya karena penataan kawasan pantai yang buruk ( pesisir dikapling, bahkan di Ba** laut pun dikapling ). Mestinya, ada jarak 100 meter ( sempadan pantai ) dari batas pasang tertinggi sebelum rumah dan hotel itu dibangun, terutama di wilayah potensi tsunami ( pernah tsunami ). Ada hutan bakau, buffer pemecah kekuatan tsunami sebelum semua bangunan itu. Ada simulasi mitigasi bencana yang rutin dilakukan warga pesisir sampai hafal luar kepala alias refleks jika tsunami menyerbu daratan. Lihat air surut jauh sampai terlihat ikan bergelimpangan begitu menggiurkan untuk dipungut, warga langsung refleks menjauhi pantai sampai 1 km/ mencapai tempat tinggi dalam tempo 10 menit. Para kepala daerah juga rutin ditatar cara mitigasi yang benar agar ia memberi teladan mitigasi dan terdepan menyelamatkan warganya ( tak Basarnas, BNPB melulu ). Kepda pro aktif ( lapor BMKG) jika buoy peringatan dini tsunami di daerahnya sudah lenyap/ rusak agar prediksi tsunami BMKG di daerahnya bisa akurat ( gak protes melulu ). Masuk hotel atau kawasan pantai sudah dipasang plang edukasi mitigasi ( di mana titik kumpul evakuasi/ shelter tsunami, nomor hotline Basarda, Basarnas, BPBD, BNPB, BMKG, Badan Geologi, Polda ) agar wisatawan tahu cara menyelamatkan diri. Mitigasi bencana perlu masuk kurikulum sejak Paud sampai Perguruan Tinggi, karena kalau sudah tua menumbuhkan kesadaran ( literasi ) bencana sudah sulit ( ngeyel ). Syukur-syukur si anak yang mengingatkan orang dewasa di sekelilingnya agar sadar mitigasi ( biar si ortu rikuh, malu sama anak jika melanggar aturan ) . Peraturan kebencanaan sudah surplus di negeri ini, tapi kok implementasinya masih minus ya ? Penghormatan terhadap nyawa manusia masih minim. Masih reaktif, belum antisipatif. Siapa mau sadar mitigasi sekarang ? Sebelum tsunami datang lagi… ( foto: antara, kompas )

Bencana pun “up to the next level” kini. Dari gempa Lombok, gempa tsunami likuifaksi Palu, sampai malam minggu kemarin ( 22/12/2018 jam 21.27 WIB ), gelombang tinggi- purnama parigi/ pasang- tsunami-longsoran tubuh anak gunung Krakatau mengubah prediksi gelombang tinggi 2 meter BMKG jadi setinggi 9-15 meter menurut saksi mata ( korban selamat ) di lokasi bencana ( Pantai Carita, Tanjung Lesung, Kec. Anyer, Kec.Cinangka , Pandeglang di pesisir Banten dan pesisir Lampung Selatan ). Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. ( pakar geologi berjilbab, mantan rektor UGM ) diprotes banyak pihak bahkan sampai diminta mundur karena rilisnya seperti berubah-ubah, membingungkan.

Di Prime Time News ( MetroTV, 23/12/2018 ) Dwikorita bilang, tak ada yang salah dari prediksinya. Kewajiban pihaknya untuk menginformasikan ( secepatnya, sesuai data terakhir ) peringatan cuaca, gempa, gelombang tsunami yang diinput dari instrumen yang dipasang di lapangan ( seismograf, buoy peringatan dini tsunami, dsb ) lalu disimulasikan secara computerized. Ketika ada potensi gelombang tinggi ( 20-26 Desember 2018 ) segera ia merilis ke publik dan instansi terkait. Lalu tiba-tiba muncul garis fluktuasi khas tsunami di alat pencatat ( selama 4-6 menit ). Dwi lalu merilis update-nya ( peringatan tsunami ) meski ia tak yakin dari mana energi tsunami tsb karena tak ada gempa yang tercatat di seismograf. Tapi ia mesti memberitahu segera karena mencek ke lapangan butuh waktu seharian, kuatir keburu disambar gelombang tsunami ( yang ternyata berlangsung 21.27-21.53 WIB ).

Setelah koordinasi dengan Badan Geologi, ternyata memang ada longsoran tubuh anak gunung Krakatau pada pukul 21.03 WIB ( terlihat di citra satelit, massa anak gunung itu sebelum 22 Desember dan sesudahnya, jadi lebih kecil ). Sehingga peringatan gelombang tinggi yang 1,5 – 2 meter ( tak perlu mengevakuasi diri sejauh lebih 1 km/ ke tempat tinggi ), mendadak berubah peringatan tsunami dalam waktu mepet ( sebagian tak sempat menyelamatkan diri ) karena buoy peringatan dini di sana sudah hilang sejak tahun 2007. Anehnya, muncul sirene yang dikira warga dari alat BMKG, padahal sirene itu jika benar ada pasti tercatat di sistem komputer markas BMKG dan terdengar petugasnya di lapangan ( jadi sirene itu dari pabrik atau ambulans ? ). Benar-benar bingung ya.. ( kapan persisnya waktu ngacir yang on time agar selamat ).

Di posko kantor gubernur Lampung, jam 16.30, sekitar 3000 pengungsi menjerit histeris setelah muncul hoax di WA bahwa ‘akan ada tsunami susulan’. Warga lain yang literasi bencana berusaha menenangkan. Akhirnya ditempel stiker di sejumlah area, nomor hotline untuk warga bisa menanyakan info valid seputar bencana tsunami Banten-Lampung. Para pengungsi pun tenang kembali ( kunci tenang itu informasi yang jelas, detail, gamblang dan mudah dimengerti, seperti pujian Jokowi pada Sutopo, humas BNPB ).

Kapolri Tito segera ke lokasi bencana, mengerahkan anak buahnya untuk membantu evakuasi warga dalam proses tanggap darurat bersama Tim Gabungan ( Basarnas, Basarda, BNPB, BPBD, TNI-AL, Polair, relawan ). Tito juga memberitahu warga ( dan wartawan ) bahwa BPBD, Basarnas BMKG, ( juga Badan Geologi ), aparat TNI dan Polri bisa jadi acuan masyarakat jika ada berita simpang siur.

Tsunami vulkanik ( biasanya tsunami karena gempa, hal baru buat kita seperti likuifaksi di Palu ) melanda 4 kabupaten di pesisir Banten ( tsunami lebih besar ) dan Lampung. BMKG, kerjasama dengan Badan Informatika Geospasial untuk merilis info tsunami, lalu Badan Geologi ( Pusat Vulkanologi ) untuk info erupsi gunung sekitar Selat Sunda itu.

PENJELASAN TSUNAMI VERSI PVMBG dan BMKG

Menurut PVMBG, lontaran material pijar Gunung Anak Krakatau ( dalam fase bangun tubuh hingga besar ) sampai 2 km. GA.Krakatau adalah gunung api muda strato tipe A yang muncul dalam kaldera, pasca erupsi paroksimal tahun 1883 ( tsunami setinggi 40 m, korban tewas 36.000 jiwa ) dari kompleks vulkanik Krakatau. Aktivitas erupsi pasca pembentukan dimulai sejak tahun 1927, saat tubuh gunung api masih di bawah permukaan laut. Tahun 2013 tubuh ini mulai muncul sampai elevasi tertinggi 338 m dari muka laut ( pengukuran September 2018 ), jelas PVMBG ( 23/12/2018 ) di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung.

Karakter letusannya adalah erupsi magmatik berupa erupsi ekplosif lemah ( strombolian ) dan erupsi epusif ( aliran lava ). Letusan strombolian terjadi pada 20 Juni 2016 dan 19 Februari 2017. Lalu pada 29 Juni 2018, precursor letusannya diawali gempa tremor dan peningkatan jumlah gempa Hembusan serta Low Frekuensi pada 18-19 Juni 2018. Jumlah gempa Hembusan terus meningkat dan akhirnya meletus pada 29 Juni 2018, melontarkan material di sekitar tubuh GA Krakatau ( kurang dari 1 km dari kawah ).

Namun, sejak 23 Juli teramati lontaran material pijar jatuh di sekitar pantai, sehingga radius bahaya diperluas menjadi 2 km dari kawah. Tsunami dan lontaran material pijar dari tubuh gunung yang kini berdiameter 2 km ini berbahaya, Sedangkan sebaran abu vulkaniknya tergantung dari arah dan kecepatan angin. Status GA Krakatau kini Siaga 3 ( warga dilarang mendekati kawah pusat erupsi dalam radius 5 km ). Warga di pesisir Banten dan Lampung harap tenang melakukan kegiatan seperti biasa dengan mengikuti arahan BPBD setempat dan jangan terpengaruh isu-isu tsunami dari sumber tak jelas ( crosscheck dulu ke BMKG, PVMBG, Basarnas, BNBP, BPBD, TNI atau Polri )

Pada 22 Desember 2018 teramati letusan GA Krakatau dengan tinggi asap 300-1500 m di atas puncak kawah ( terekam gempa tremor menerus dengan amplitudo overscale 58 mm ). Menurut PVMBG, untuk menimbulkan tsunami sebesar itu perlu runtuhan cukup masif yang masuk ke kolom air laut dan untuk merontokkan bagian tubuh yang longsor ke bagian laut diperlukan energi yang cukup besar ( tidak terdeteksi seismograf di pos pengamatan gunung api ). Sedangkan menurut BMKG, tsunami yang terjadi kemarin bukan karena aktivitas tektonik ( 90% tsunami dipicu gempa, 10% dipicu erupsi ). Gempa 3,4 SR di GA Krakatau sudah bisa ( langsung atau tidak langsung ) memicu tsunami. Pemerintah lalu memasang. 6 sensor erupsi ( buoy terpadu BMKG ) di 3 pulau terdekat GA Krakatau ( di antaranya Sebesi dan Sebuku yang berjarak 10 km dari kawah GA Krakatau )

PENJELASAN SIRENE MISTERIUS

Diberitakan, ada 52 sirene milik BMKG dalam early warning sistem tsunami yang dipasang sejak 2008. Kemudian, 15 sirene dihibahkan ke pemda yang dianggap sudah bisa merawatnya. Sisanya, dirawat BMKG yang 2 jam baterenya habis ( sehingga tak bisa berbunyi terus kalau tak di-charge lagi ). Ada pula petugas BMKG / intern auditor yang menyetop sirene jika peringatannya sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan data terakhir bencana yang diolah sistem BMKG. 52 sirene ini dipencet tombolnya oleh pemda setelah menyimak rilis gelombang tinggi atau tsunami dari BMKG. Sudah tahu sekarang siapa gerangan biang sirene misterius yang di dengar warga pada 22/12/2018 lalu ?

Saat sirene, BMKG menganjurkan warga bergeser dari bibir pantai hingga 500-1000 meter dari garis pantai agar warga cukup waktu menyelamatkan diri ( lari melebihi 1 km dari bibir pantai ). ( Prime Time News. MetroTV, 26/12/2018 ).

Terlihat di layar TV, warga, relawan SAR lari kencang menjauhi pantai ketika gelombang tinggi 4 meter diiring gemuruh tremor GA Krakatau yang kian keras. Mereka mungkin jadi guru mitigasi kita di hari-hari berikutnya. Sudah terlatih meng-update rilis BMKG dan tahu harus lari secepat apa ( di Jepang, warga sudah menyiapkan ransel bekal mengungsi dan sepatu kets dekat ranjangnya yang siap disambar ketika peringatan bencana masuk ponselnya dan seluruh siaran TV serempak merilisnya. Warga dilatih dan terlatih memberdayakan diri. Tak pasif menunggu bantuan. Kita harus bisa setrampil itu ketika menghadapi bencana. Bahkan lebih, karena tingkat bencana di sini paling top sedunia. We’re born for ‘that’. Allah sedang menempa kita ).

KESIGAPAN APARAT & TIMSAR GABUNGAN

Polda Banten lalu melakukan Ante Mortem pada keluarga korban tewas. Hasilnya sementara ini, sebanyak 66 jasad sudah teridentifikasi. 16 jasad belum dikenali karena tak ditemukan kartu identitas di bajunya, sehingga keluarga korban perlu datang membawa foto korban/ baju ketika terakhir pergi, foto senyum korban terlihat gigi/ foto rontgen gigi, tanda lahir, tanda khas pada korban ( sidik jari, kemendagri bisa bantu polisi DVI lagi seperti waktu kecelakaan JT 610 ? )

Tiga personel band Seventeen yang lagi manggung ( 15 meter dari bibir pantai ) dan komedian Aa Jimmy ( juga istri dan 2 anaknya ) ikut jadi korban tewas. Jasad Aa terbujur di RSUD Serang. Pengasuh dan anak bungsu Aa selamat lalu diantar ke Cianjur bersama jasad Aa. Menurut Sutopo, dari tsunami ini sebanyak 373 orang tewas ( sebagian besar wisatawan yang sedang menginap di 3 hotel dan penonton panggung hiburan ). Lebih 1.459 orang luka, mereka dirawat di RS Berkah- Pandeglang ( 164 orang dirawat, 37 orang lalu dirujuk ke RS lain dan 1 orang ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. RSUD Drajat, Serang merawat 98 pasien. Korban lainnya dirawat di RSU Banten dan RS Lebak ( Breaking News, MetroTV, 23/12/2018 ). 128 orang hilang dan 5.665 orang mengungsi. Kita turut berduka cita atas semua kehilangan ini. Semoga yang luka cepat sembuh, yang hilang segera ditemukan, yang tewas segera dikenali dan dikebumikan keluarganya. Semoga semuanya dikuatkan-Nya menerima bencana ini. Amiin..

Update Sabtu ( rilis BNPB, 29/12/2018 ):

Daerah paling terdampak parah adalah Kabupaten Pandeglang, yaitu kawasan wisata dan permukiman sepanjang pantai dari Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita ( terbanyak penonton Seventeen ) Sejumlah korban masih terjebak reruntuhan di Carita. Rombongan PLN juga jadi korban tsunami ( 14 tewas, 89 hilang )

Karena terparah ( Kabupaten Pandeglang : 290 orang meninggal dunia, 1.143 luka-luka, 77 orang hilang, 14.395 orang mengungsi ) maka masa tanggap darurat di Pandeglang ditetapkan 14 Hari, Lampung Selatan 7 Hari

Mirisnya, untuk mengantipasi dampak bencana sebesar itu, rata -rata anggaran kebencanaan di pemda hanya 0,002% ( padahal minimal 1% dari APBD ). Hasilnya, kerugian Indonesia akibat bencana ( 2005 sd 2015 ) lebih Rp 640 triliun ( EMI, 26/12/2018 ). Semoga kurikulum kebencanaan jadi diterapkan dan mitigasi rutin dilakukan, sehingga korban jiwa dan kerugian negara bisa diminimalisir. Amiin.

Shelter bencana ( titik kumpul evakuasi ) pernah dikorup pejabat di Banten beberapa waktu lalu, tapi pelaku cuma dihukum 1,3 tahun penjara ( plus dapat remisi ), padahal dampak perbuatannya menewaskan lebih 429 orang dan merugikan negara belasan triliun. Ini contoh hukuman ringan extra ordinary crime yang merenggut HAM lebih 18 ribu orang. Apa setelah ini, para penyelenggara negara, penggiat HAM, jaksa, hakim bisa melihat HAM dari sisi korban/ rakyat ? ( bukan cuma HAM pelaku yang ingin nyaleg lagi yang diamini MA dan caleg napikor kubu 02 yang di forum Singapura kemarin sok inosen mempermalu Indonesia dengan menyebut korupsi stadium 4. Ngaca dong. SU saja nyuap/ mahar 1 triliun supaya bisa nyawapres. Kubu PS ini bisa apa sih, selain nyinyir, hoax, politisasi agama, menakut-nakuti para pemilih ? ).

Apa yang bisa kita petik dari pelajaran bencana kali ini ? ( wake up call dari Allah Swt ). Longsoran tubuh gunung anak Krakatau memperbesar gelombang tinggi ( karena cuaca dan pasang bulan purnama ) menjadi tsunami, seperti kita menepuk air di baskom ( sebagian volume air muncrat ke luar/ daratan ). Kepastian alam : jika sudah pernah terjadi bencana di suatu daerah ( misal, longsor vulkanik memicu tsunami di Selat Sunda ) maka akan terulang lagi di masa datang ( cuma waktunya belum pasti ), bisa bulan ini atau beberapa tahun kemudian. Di Banten pernah terjadi gempa 6,4 SR ( Januari 2018 ) dan banjir bandang tahun 2017. Apa daya ?

Kunci menghindari jatuhnya banyak korban jiwa dalam bencana berulang itu adalah penataan tata ruang. Ada UU no. 1 tahun 2014, Perpres yang minta dibuat Perda untuk menata kawasan pantai. Rumah ( bangunan, hotel, panggung hiburan ) harus dibangun tahan gempa setelah jarak 100 meter dari batas pasang tertinggi pesisir pantai. Apalagi jika wilayah tsb pernah terjadi gempa, tsunami, letusan gunung ( longsoran tubuh gunung, awan panas/ wedhus gembel, aliran lava/ dingin dan lahar/ panas ), likuifaksi, banjir bandang, longsor sedimen laut, dsb. Plus mitigasi bencana ( warga terlatih/ rutin simulasi tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Jika kedua hal tsb sudah dilaksanakan maka teknologi tak lagi signifikan artinya ( sebaliknya jika teknologi supercanggih sampai bisa akurat prediksinya, namun warga tak tahu ke mana titik kumpulnya/ evakuasi pengungsi, secepat apa larinya, maka ia akan tewas tersambar tsunami juga )

Daerah potensi tsunami upayakan tak jadi daerah permukiman ( meski daerah seperti itu biasanya nyaman dan subur, sehingga warga cenderung enggan jika diatur/ ditertibkan. Giliran kena bencana, mereka histeris, teriak-teriak minta bantuan pemerintah, protes emosional kalau bantuan datang terlambat terkendala gangguan komunikasi dan akses jalan karena BTS seluler pada roboh, gardu listrik rusak, jalan jembatan putus, dsb ). Daerah rawan tsunami jadikan daerah wisata saja yang tak ditinggali secara menetap.

Penghijauan/ hutan bakau digalakkan di tepi pantai untuk meredam/ mengecilkan tsunami yang masuk daratan sehingga tak membahayakan lagi. Jika penataan kawasan pantai tak seperti ini dan latihan mitigasi tak sering dilakukan maka kegagalan/ musibah berikutnya bisa dipastikan, sedang keselamatan hanya sesekali/ ‘kebetulan’.

Menurut wakil BPPT, pada Mei 2018, pihaknya pernah mengadakan kajian potensi tsunami dari seismik/ gempa bumi di Banten, eh.. ternyata tsunami dari erupsi gunung yang terjadi ( alam ngamuk susah ditebak ). Ia kuatir, lempeng subduksi Selat Sunda akan terpicu setelah bencana ini ( energi dan dampaknya lebih besar dari tsunami erupsi ). Nah, lho.. ( waspada bencana sepanjang masa )

POLITIK ANGGARAN KUAT MENGANTISIPASI BENCANA

UU no.24 th 2007 tentang Penanggulangan Bencana meminta anggaran kebencanaan yang cukup ( saran Bappenas 1% di APBN, APBD ). Rp. 10 ribu untuk mitigasi bisa menghemat dampak bencana Rp 40 ribu. Prakteknya, pemda rata-rata cuma 0,002% untuk bencana ( umumnya 70% dana APBD habis untuk belanja rutin/ gaji pegawai. 30% untuk pembangunan. Termasuk 20% untuk pendidikan ). Seperti Kab. Pandeglang yang terdampak tsunami Selat Sunda paling parah cuma bisa menganggarkan Rp 4 miliar untuk bencana di daerahnya ( lalu kini terpaksa minta bantuan pemerintah provinsi, pusat dan donasi masyarakat untuk mengatasi dampak bencana ). Kini tinggal Rp 200 juta setelah dipakai bencana sebelum tsunami tsb ( EMI, 27/12/2018 )

Anggaran 1% APBN, APBD itu juga mesti didukung mindset yang benar tentang mitigasi bencana, skala prioritas penggunaan anggaran, partisipasi aktif warga dan kecakapan mitigasi kepala daerah yang negarawan ( bukan pedagang seperti sebagian kepda saat ini ).

Ada yang bilang, perlu ratusan tahun lagi untuk GA Krakatau meletus seperti tahun 1883 ( tsunami setinggi 40 m, korban tewas 36.000 orang ). Namun, ketika Gunung Krakatau meletus tahun 1883, seorang survivor pernah menulis prediksinya bahwa anak gunung ini akan erupsi/ bencana besar antara tahun 2015- 2073 M ( karena erupsi 12 inchi tiap bulan. Jika hadis menyebut, kiamat terjadi sebelum 1500 Hijriah, mungkinkah sebelum tahun 2073 Masehi itu ? ). Waspada dan bersiaplah seperti anggota TNI ( mengantisipasi worst scenario )

Pada 27/12/2018, ratusan warga Pulau Sebisi dan Sebuku diungsikan dengan KRI ke Lampung Selatan karena kedua pulau tsb berjarak 10 km dari anak gunung Krakatau yang statusnya kini sudah dinaikkan dari level Waspada ( menjauh dari radius 2 km dari pusat erupsi ) ke Siaga 3 ( menjauh dari radius 5 km ). Warga, komunitas penerbangan, pelayaran diminta Pusat Vulkanologi untuk menjauhi radius bahaya 5 km dari GA Krakatau. Gunakan masker penutup hidung untuk menghindari Ispa ( infeksi saluran pernafasan ) dari tebaran abu vulkaniknya yang bisa menjangkau jarak lebih jauh lagi ( rasakan ke mana arah angin bertiup di Banten dan Lampung dari posisi lontaran GA Krakatau ). 500 warga memilih tinggal di Sebesi untuk menjaga harta bendanya ( belum Siaga 1 yang harus mengungsi ). Ratusan lainnya dengan kapal KRI diungsikan ke posko di Lampung. Sebagian lainnya memilih mengungsi ke tempat sanak saudaranya.

Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng benua sekaligus di atas cincin teraktif di dunia ( letusan Gunung Toba membenamkan benua Atlantis, membuat Nabi Nuh mengungsi ke Aurora, meninggalkan kaldera 74 ribu tahun lalu yang kini jadi danau terbesar di dunia-Toba, dengan kedalaman lebih 1600 meter melampaui dasar Laut Jawa ) cuma diantisipasi dengan 0,002 % dana APBD ? Mestinya tanah subur di atas tungku api raksasa ini kita akrabi dan peluk bencananya dengan politik anggaran yang memadai untuk mitigasi dan tanggap darurat. 1% atau lebih. Nyawa ratusan ribu orang menjadi taruhannya.

( makin banyak badan yang ngurusi bencana mestinya makin kuat koordinasinya, jangan ego sektoral/ bertindak sendiri-sendiri )

Ada dua ‘gak keburu’ di tsunami ini. Gubernur Wahidin sudah niat untuk menertibkan rumah, bangunan dan hotel di pesisir Banten yang kurang dari 100 meter dari pasang pantai sesuai UU tsa. Tapi keduluan tsunami erupsi. Dwikorita juga sudah berencana membuat badan koordinasi dengan Badan Geologi, Badan Informatika Geospasial, menko kemaritiman, BPPT, dsb terkait kebencanaan, tapi tsunami keduluan menerjang karena kendala birokrasi ( ada netizen yang usul dibuat kementerian kebencanaan, tanggap darurat dan mitigasi di periode kedua Jokowi untuk menghadapi bencana-bencana besar yang sudah diprediksi pakar PBB akan makin sering terjadi di Indonesia ).

Klop dengan firasat ( dan mimpi saya ), kerusakan lingkungan sudah kian parah di sini, dari hutan yang rutin terbakar tiap tahun, sampah bersedimen penyebab longsor laut di Palu ( daerah lain menyusul jika tak memperbaiki kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ), sampah plastik masih terus membunuh paus sperma di sejumlah tempat di tanah air.

Kita belajar biologi di sekolah, jika satu spesies dalam rantai makanan lenyap maka spesies/ elemen lain akan bertambah berlipat ganda, merusak keseimbangan ekosistem yang berujung petaka pada manusia yang berada di puncak piramida. Entah ini arah mengurangi populasi manusia hingga tersisa 3 miliar saja sebelum 2 perang besar menjelang akhir dunia yang sudah berumur 800 miliar tahun ini.

Daya dukung bumi renta ini sudah mendekati batas akhirnya. Mungkin tinggal warga yang literasi bencana dan dekat Allah saja/ jaga alam yang bisa survive menjadi umat unggulan untuk memenangkan perang mendebarkan itu. Wallahu’alam. Andakah itu ?

________

LION AIR JATUH LAGI. DEWAN DAN MAHKAMAH PENERBANGAN DIBENTUK SESUDAHNYA.

Senin pagi kelabu ( 29/10/2018 ), kembali pesawat Lion Air JT 610 jenis Boeing 737 Max 8 jatuh pukul 7.20 di Tanjung Pakis Karawang, Jabar sesaat ( 2-3 menit ) setelah tinggal landas dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Sumatera, dengan membawa 189 penumpang termasuk 21 staf kemenkeu dan 4 hakim ( Prime Time News, 29/10/2018 ).

Lebih 35 kapal ( 859 personel Basarnas, KRI, Polair, Kemenhub, KKP, Bea Cukai, BPPT, Pertamina, dll ) sudah dikerahkan untuk mencari badan pesawat yang tenggelam dan korban yang terperangkap di dalamnya. Tiga ahli black box dari Singapura juga ikut mencari. Sejauh ini sudah ada 73 kantong mayat yang berisi serpihan tubuh korban tewas yang mengambang di permukaan air laut yang dipungut anggota Basarnas dan Tim SAR Gabungan. Tujuh body part sudah teridentifikasi ( pertama, gadis 24 tahun asal Sidoarjo ). Serpihan pesawat dan barang korban yang berserakan di air dan pesisir di angkut di satu tempat ( posko Tanjung Priok ) untuk dianalisa penyebab jatuhnya pesawat oleh KNKT dikombinasi data dari black box ( data flight/ FDR, percakapan di ruang pilot/ kokpit dengan ATC/ CVR ) jika sudah ditemukan.

Keluarga korban menunggu dengan gelisah di posko bandara Soekarno Hatta. Anggota keluarga yang punya hubungan darah langsung dengan korban ( orang tua, anak, saudara kandung ) dari Pangkal Pinang diterbangkan ke Jakarta untuk menyerahkan data Ante Mortem ( catatan medis korban, rontgen gigi, foto korban ketika senyum terlihat gigi, ijazah, Kartu Keluarga, KTP-el, dan sampel DNA keluarga korban ) untuk dicocokkan dengan korban tewas yang disimpan di RS. Polri Kramatjati. Setelah diambil sampel darah/ DNA untuk Ante Mortem, hasil identifikasi serpihan korban lewat pencocokan DNA, baru diketahui antara 4 – 8 hari. 185 keluarga korban yang sudah datang dan menyerahkan data Ante Mortem tsb diminta menunggu di rumah. Pihak RS Polri, Kramatjati, akan mengabari mereka jika korban tewas berhasil diidentifikasi. Pihak Lion Air menyediakan penginapan bagi keluarga korban yang berdomisili di luar Jakarta.

Crisis Center Lion Air JT 610 ( ada psikolog untuk trauma healing bagi keluarga korban ) di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta Timur ( disediakan 75 kamar untuk menginap keluarga korban ). Keluarga korban yang belum tahu kejelasan nasib anggota keluarganya yang tewas juga bisa bertanya ke Crisis Center ini dengan membawa Kartu Keluarga ( ada NIK korban yang bisa dipakai polisi DVI untuk mencari sidik jari korban di server kemendagri/ disdukcapil ), KTP-el dan ijazah korban ( ada sidik jari di sana yang diperlukan polisi DVI/ tim forensik untuk mengindentifikasi tubuh korban yang ditemukan tim SAR ).

Proses rekonsiliasi/ pencocokan data dilakukan jam 3 sore sehingga jam 5 sore diharapkan bisa teridentifikasi dan korban bisa dikuburkan setelah dibuat surat kematian untuk proses administrasi negara selanjutnya di tempat domisili korban ( untuk balik nama sertifikat tanah, kendaraan, bangunan, deposito milik korban, diurus paling telat dalam 6 bulan, ke para ahli waris yang disahkan dengan Surat Keterangan Waris dari kepala daerah/ balai kota atau notaris, setahu saya ). Juga klaim asuransi jiwa ( Jasa Raharja ) dan santunan lainnya.

Bagi korban yang tak bisa ditemukan, maka pengadilan akan meminta dinas kependudukan dan catatan sipil ( disdukcapil ) untuk mengeluarkan Surat Kematian korban untuk ahli warisnya.

Tiga prinsip Basarnas : negara hadir, kerja all out, dan bekerja dengan hati, kata Kabasarnas Syaugi di layar TV, usai konpers presiden Jokowi ( disusul ucapan menkeu Sri, danlanud Soetta, syahbandar Tanjung Priok, CEO Lion Air, wakil TNI AL, polisi DVI ). Sayangnya, negara belum sepenuhnya hadir sebelum terjadi musibah pesawat yang terus berulang ini ( Lion Air jatuh di Bali tahun 2015 )

2 tahun setelah UU no.1 tahun 2009 tentang Penerbangan Nasional disahkan seharusnya sudah dibentuk Dewan Penerbangan dan Mahkamah Penerbangan, kata narsum Chappy Hakim, mantan Kasau TNI. Perlu cara canggih untuk merawat teknologi canggih ( Boeing 737 Max 8 jenis terbaru, baru dioperasikan 15 Agustus 2018 setelah diterima dari pabriknya di AS dengan 2 sertifikat laik terbang 13/8/2018 ). Serba digital computerized. Sensor di tubuh pesawat jika kurang dirawat bisa mengganggu penerbangan ( penerbangan pesawat naas ini dari Denpasar-Bali ke Cengkareng sudah bermasalah di mesin. Menurut pihak maskapai sudah diperbaiki. Cuaca juga kurang mendukung. Pilot pesawat lain yang memutuskan tak jadi terbang, selamat bersama para penumpangnya ). Pilot asal India itu sempat minta return to base, tapi keburu jatuh ( dengan kecepatan tinggi, hingga hancur berkeping ? ) Sudah dikerahkan semua alat canggih di musibah kapal di Danau Toba yang lalu ( multi beam echo sounder, side scan sonnar, ROV, magnetudo meter, USBL transponder, ping locator, hingga kedalaman 11.000 meter, yang dimiliki kapal survey laut BPPT. Kedalaman perairan Karawang/ TKP sekitar 30-35 meter ) tapi badan pesawat belum juga ketemu.

Black box dipasang di moncong dan ekor pesawat. Kotak hitam FDR sudah ditemukan pagi ini ( 1/11/2018) sekitar 400 m dari koordinat lost contact, lalu diangkut ke atas kapal Baruna Jaya 1 milik BPPT. Cockpit Voice Recorder ( CVR ) masih terus dicari ( suara ping blackbox berbunyi sampai sebulan ). Kotak hitam berisi rekaman suara di kokpit pesawat ( CVR ) dan data kecepatan, ketinggian pesawat, sensor suhu, pemakaian avtur, dsb, ( FDR ) yang tiap 30 menit diperbarui.

Setelah diangkat dari dasar laut ( 32 meter ) selanjutnya, sekitar 2 minggu black box distabilkan sampai suhu normal dan dikeringkan, lalu dibuka hati-hati pelindungnya, sebelum diunduh data chip-nya ( Prime Time News, 1/11/2018 ). 6 hari setelah diunduh, KNKT lapor ke para stake holder ( kemenhub, maskapai, dsb ). Sebulan kemudian membuat preliminary report. 10 bulan kemudian final report ( waktu pesawat Air Asia jatuh, KNKT perlu 11 bulan bikin final report sejak black box ditemukan ).

Cara canggih itu : disiplin ( pilot, teknisi, kru pesawat, manajemen maskapai, otoritas bandara ), waskat ( pengawasan melekat ketat dari Dewan Penerbangan, kemenhub. Saat ini maskapai seolah bergerak sendiri-sendiri tanpa kordinasi tunggal dalam satu komando tegas, sehingga menyulitkan pengawasan dan penertibannya ( zero toleran untuk kelalaian sekecil apa pun ), dan penjeraan ( tugas Mahkamah Penerbangan ) bagi para pelanggar SOP. Tiga hal pokok ( disiplin, waskat, penjeraan ) itu pula yang sering diabaikan dalam kecelakaan pesawat yang selama ini diamati Chappy ( sampai ia bosan tampil di TV dan mengulangi analisanya )

Sampai hari ini tak ada pesawat tercanggih apa pun yang zero accident. Yang ada zero fatallistic, dengan disiplin, waskat dan penjeraan. Di saat negara lain sepi penerbangannya, bahkan sampai minus, di Indonesia justru booming dibanjiri peminat. So, Dewan Penerbangan dan Mahkamah Penerbangan harus segera dibentuk ( karena penerbangan di tanah air adalah bagian dari jalur penerbangan internasional. Jangan sampai kita dipandang tak mampu oleh dunia, lalu pihak asing yang mengelola penerbangan di sini dan kita jadi penonton/ bawahan saja. Bandara internasional jangan jadi alat kampanye. Tak perlu setiap provinsi memilikinya. Tetapkan di beberapa wilayah penting saja, selebihnya berfungsi sebagai bandara distribusi. Itu lebih aman bagi kedaulatan udara kita ).

SARAN UNTUK KEMENHUB : AUDIT MANAJEMEN MLA.

Penerbangan low cost carrier ( LCC ), apakah penyebab 13 kecelakaan Lion Air ? ( 3 yang terbesar terjadi di Karawang, Bali, Solo ). Maskapai Lion Air ( MLA ) memiliki sekitar 350 pesawat. dengan 30 ribu pegawai dan 200 ribu pelanggan yang diangkut tiap hari, menguasai 40% penerbangan di tanah air ( Garuda Indonesia Airways/ BUMN, sekitar 200 pesawat dengan tarif normal/ servis penuh ). RK, sang pemilik, berambisi MLA menjadi maskapai terbesar di Indonesia.

Apa eksesnya jika pengawasan dari kemenhub ( belum ada Dewan dan Mahkamah Penerbangan ) lemah ? Penerbangan delay ( pesawat nunggu penuh dulu baru berangkat demi efesiensi LCC ), pesawat baru mendarat- 15 menit kemudian sudah berangkat ( pilot, teknisi, kru bisa jadi tak cukup istirahat dan checklist kelaikan pesawat untuk terbang aman lagi ), penumpang terlantar di bandara tanpa penjelasan dan kompensasi atas kerugian yang mereka derita ( seolah konsumen yang butuh MLA ), staf MLA tak diberi edukasi dan kewenangan untuk menangani keluhan konsumen dengan baik, rute penerbangan diborong sampai maskapai lain tak bisa masuk ( KPK bisa masuk untuk mengecek cara mereka memperoleh izin rute dan frekuensi terbang, jangan sampai dimonopoli MLA, sehingga mereka meremehkan penumpang dan keselamatannya ), sampai kecelakaan pesawat fatal seperti JT 610 ini ( akumulasi semua kelalaian itu ). Padahal moda transportasi udara bersifat zero tolerance terhadap kelalaian sekecil apa pun ( mobil mogok, masih hidup penumpangnya. Pesawat mogok, mati semua penumpangnya, karena terhempas ke bumi ).

Direktur teknik MLA sudah dibebaskan oleh dirjen perhubungan udara, untuk keleluasaan regulator ( pemerintah/ kemenhub ) menginvestigasi penyebab kecelakaan JT 610 di Perairan Karawang ( jika tidak bersalah akan dikembalikan ke posisi semula usai investigasi KNKT ). Pemerintah jangan ragu mengaudit manajemen MLA secara keseluruhan ( EMI, 1/11/2018 ). Kemenhub beralasan menunggu hasil investigasi KNKT dulu ( sebelum mengaudit MLA ) namun pihaknya sudah meminta pesawat Boeing 737 max 9 yang dimiliki MLA ( 10 dari 300 yang dipesan, satu sudah celaka ) dan GIA ( satu ) agar tidak dioperasikan dulu sampai pemeriksaan kelayakan terbangnya selesai dilakukan ( pihak pabrikan Boeing bersedia ikut memeriksa di bawah koordinasi KNKT ).

Australia sempat melarang warganya menggunakan MLA karena ragu keamanan penerbangannya. Juni 2007 lalu Indonesia dilarang Eropa mengoperasikan penerbangan karena begitu banyak kecelakaan pesawat terbang yang terjadi ( soal itu kita top scorernya, sebagian karena faktor awan monster cumulus nimbus dengan kilat listrik dan es pembekunya, yang terbanyak di langit nusantara, yang 2/3 wilayahnya perairan ). Baru Juni 2017 larangan dicabut, eh..sudah jatuh lagi ).

Maskapai luar negeri yang low cost tetap mengutamakan keselamatan penerbangan ( yang diefesienkan adalah servis makan minum, media hiburan untuk penumpang yang ada di tarif penuh ).

Karena kasus fatal JT 610 dan rentetan kecelakaan sebelumnya, maka penambahan pesawat, rute, frekuensi MLA sementara distop dulu sampai bisa dijamin keselamatan penerbangannya. Saran pemirsa EMI, jadwal maintenance, pemeriksanya dan data lain terkait pengecekan kelaikan terbang pesawat diumumkan ke publik ( di web kemenhub dan maskapai ) agar calon penumpang bisa memilih penerbangan yang tepat untuknya ( sekaligus membantu mengawasi keamanan udara kita. Ngeri jika pesawat tiba-tiba jatuh di atap rumah, seperti kejadian di ruko Jamika, Bandung dulu ). Semoga kemenhub menindaklanjuti saran ini.

Kita turut prihatin dan berduka atas musibah ini. Semoga korban lain cepat ditemukan, dan keluarga korban dikuatkan dan disabarkan-Nya. Amiiin.

__________

Jembatan Kuning, ikon Kota Palu, setelah diamuk tsunami setinggi 6 meter dengan kecepatan lebih 300 km dalam 12 menit setelah gempa 7,4 SR ( Jumat, 28/9/2018 ). Ingat tentang mimpi buruk dan prediksi musnahnya separuh populasi bumi ? ( oleh bencana alam, perang nuklir atau ‘Thanos’ di luar film Avengers/ Imperium ? ) Buat orang awam dan rakyat jelata, konsep pembangunan berkelanjutan ( dari MDGs ke SDGs ) yang disepakati 193 negara anggota PBB tahun 2015 termasuk Indonesia ( sekjen SDGs ) terasa di awang-awang. Buat apa ? Ya, supaya gak kejadian lagi gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan kota dan melenyapkan begitu banyak saudara dan tetangga seperti di Lombok, Palu dan Donggala. Bangun rumah tahan gempa di zona relatif aman ( jauh dari garis pantai plus tambah dinding penahan gelombang laut dan hutan bakau pemecah tsunami ) dan jangan buang sampah ke sungai yang membawa sedimen ke muara, mengubah tsunami 17 cm jadi 7 meter. Bagaimana rakyat di pelosok sadar bencana dan jaga alam ? Para Avengers ( 5 pilar SDGs ) yaitu. presiden Jokowi/ pemerintah ( diwakili Bappenas, BUMN ), perusahaan swasta ( CEO, PR, CSR ), perguruan tinggi, media dan komunitas harus bergerak melaksanakan 9 program tahun ini dari 17 program SDGs yang sudah ditetapkan PBB untuk panduan negara anggota dalam membangun kualitas manusianya ( sehingga tak ada alasan untuk memusnahkan separuh populasi seperti Thanos karena kelangkaan pangan, air dan energi). 17 Sustained Development Goals ( SDGs ) memperbaiki MDGs yang memuat 8 tujuan. Strateginya, perusahaan mengambil satu fokus dari 9 goals itu yang sesuai dengan visi misinya dan punya irisan dengan goals lainnya. SDGs yang dilaksanakan baik melalui program CSR ( diantaranya ) bisa mengangkat reputasi baik perusahaan dan keberlangsungan usahanya. SDGs vs Thanos, begitulah. Semoga Lombok, Palu dan Lombok bisa bangkit dan pulih secepatnya dengan dukungan dan bantuan semua pihak. Amin.

TSUNAMI PALU & DONGGALA. LONGSORAN LAUT DARI SEDIMEN SUNGAI & SAMPAH ?

Gempa bumi dengan kekuatan magnitude 7,4 SR ( info BMKG ) mengoyak Kota Palu yang lusa akan berulang tahun dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Jumat sore ( 28/9/2018 pukul 17.02 WIB ) . Pusat gempa pada kedalaman 10 km pada 27 km Timur Laut Donggala ini juga menimbulkan tsunami setinggi 6 meter ( jarak lebih 300 km ditempuh tsunami dalam 12 menit saja, kebayang dahsyatnya hantaman air bersedimen itu ke bangunan yang menjorok terlalu jauh ke pantai Talise-Palu dan Donggala, warga dan pengunjung pantai pun tersapu bersih ) .

BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga ( tsunami 0,5 – 3 meter) di pantai Donggala bagian barat, dan status Waspada ( tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala dan Mamuju bagian utara serta Kota Palu bagian barat. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pukul 17.36 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho ( di Graha BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu, 29/9/2018 ) mengatakan sampai pukul 14.30 WIB, bahwa korban luka berat tercatat ada 540 orang dan 29 orang hilang dari Kelurahan Pantoloan Induk Kota Palu. Korban 384 orang tewas tersebar di RS Wira Buana- Palu 10 orang , RS Masjid Raya 50 orang, RS Bhayangkara 161 orang, di Desa Pantoloan Induk 20 orang, di kelurahan Kayu Malue Paciko 2 orang, dan RS Undata Mamburo Palu 141 orang.

Ribuan rumah dan fasilitas umum di kota Palu dan Kabupaten Donggala rusak. Pusat perbelanjaan terbesar di Palu, Mall Tatura di Jalan Emy Saelan ambruk, Jembatan Kuning- ikon kota Palu juga hancur. Jalan Trans Palu-Poso-Makassar tertutup longsor dan ambles.

Baru dua gardu induk PLN yang bisa dihidupkan kembali. Fokus tim saat ini adalah pencarian, penyelamatan, pertolongan korban, dan menormalkan listrik dan komunikasi untuk memudahkan koordinasi.

Untuk akses pengiriman bantuan ( logistik, personil ) digunakan bandara-bandara kecil ( Bandara Mamuju, Toli-Toli, Bandara Poso, Bandara Luwuk Bangai, untuk pesawat kecil karena panjang runway/ landasan pacu terbatas ) lalu disambung helikopter untuk menjangkau daerah yang terdampak gempa dan tsunami tsb.

Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat kawat pada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Donggala agar segera menerbitkan surat pernyataan tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan personil, penggunaan anggaran, peralatan, dsb.

BNPB juga berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga terkait, NGO, untuk mengkaji cepat dampak penanganan gempa. Kemudian menuju ke lokasi kurang dari 24 jam, menyiapkan portal peta GAS untuk sharing bersama sehingga semua tim bisa menggunakan peta dan seluruh informasi dengan seksama.

Kebutuhan para pengungsi saat ini : makanan siap saji dan makanan bayi, pakaian, kantong mayat, personil evakuasi SAR , tenda, terpal, selimut , rumah sakit lapangan, tenaga medis, obat-obatan , air bersih dan ember berpenutup ( hujan yang mundur menurut BMKG jadi Oktober ini, perlu diantisipasi dengan menyiapkan tempat bernaung yang lebih kuat, seperti stadion atau aula beratap untuk para pengungsi agar tak kehujanan dan diserang aneka penyakit dari nyamuk, pembunuh terbanyak di dunia )

Menurut pakar oceanografi ITB, LIPI dan BPPT, penyebab tsunami setinggi 0,5 -6 meter ini adalah longsoran sedimen dasar laut di kedalaman 200-300 meter di Teluk Palu ( akumulasi banyak sungai yang jarang dikeruk akibat timbunan sampah yang dibuang warga lalu bermuara ke Teluk Palu ? ).

Sedimen itu diendapkan di dasar laut, namun belum sempat terkonsolidasi dengan kuat ketika dihajar gempa, 7,4 SR, lalu runtuh, longsor dan membangkitkan tsunami ( 17 mekanisme tsunami sesar geser yang normal hanya setinggi 17 cm, kata pakar Indonesia, Jepang dan Australia. Nyatanya, dengan longsoran sedimen itu menjadi setinggi 7 meter menurut saksi mata yang sempat naik ketinggian bukit dan gedung setelah membaca peringatan BMKG di ponsel, dan mengunggah video mendebarkan itu ke internet ).

Palu dan Donggala memang daerah rawan tinggi untuk gempa bumi dan tsunami ( mematikan tahun 1927, 1968 ) karena berada di jalur sesar Palukoro.

Petugas BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, dan relawan segera melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Korban luka ditangani petugas medis. Penanganan darurat terus dilakukan.

Jaringan komunikasi untuk koordinasi dan pelaporan data tim SAR gabungan terganggu karena listrik putus ( 7 gardu induk PLN rusak ) dan 276 base station rusak. Operator komunikasi dan Kemkominfo sedang memulihkan pasokan listrik secara darurat untuk mememulihkan komunikasi.

Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri- Palu sempat ditutup karena rusak. Tim Reaksi Cepat BNPB terbang ke Donggala menggunakan helicopter water bombing yang ada di Balikpapan untuk membawa peralatan komunikasi satelit dan peralatan lainnya. TNI mengerahkan 7 SSK dari Yonkes, Yonzipur, Yonif, dan Yonzikon menggunakan 2 pesawat Hercules C-130. Basarnas mengerahkan 30 personil plus peralatan dengan pesawat Hercules. Polri pun mengerahkan personil dan peralatannya untuk mendukung penanganan darurat. Gempa susulan masih terus berlangsung ( di Lombok kemarin sampai 3 minggu ).

UPDATE: 3/10/2018
1.407 orang tewas ( 1.177 di Palu, 153 di Donggala, 12 di Parigi Moutong, 65 di Sigi) . 2.549 orang luka berat. 113 orang dinyatakan hilang dan 152 orang tertimbun. 65.733 unit rumah rusak. 70.821 pengungsi di 141 posko ( @ 1000-2000 orang ) di Sulawesi Tengah.

Ibu-ibu korban gempa menangis sekaligus terheran-heran, melihat rumahnya dan pohon di dekatnya bisa bergeser sejauh 300 meter dari tempat semula, seperti mengejarnya yang tengah berlari ke tempat tinggi di kegelapan malam. Sebagian anggota keluarganya seolah lenyap di telan bumi setelah jalan aspal yang tadi mengejarnya terbelah. Ia mengira dunia sudah kiamat. Atau mimpi buruk. Fenomena tanah bergerak itu adalah likuifaksi yang menyertai gempa. 4 area terkena likuifaksi/ liquefaction adalah Jl Dewi Sartika, Palu Selatan, di kelurahan Petobo ( 744 unit rumah tenggelam dalam lumpur), Biromaru (Sigi), di Sidera (Sigi), kata Sutopo.

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ( yang baru bisa diakses dengan helikopter ) ternyata sebagian wilayahnya lenyap ke dalam lumpur ( tanah bergerak/ likufaksi : tanah berpasir berair jenuh, berpori besar, ketika diguncang gempa kuat, ikatan antara bebatuannya lepas, air naik ke atas, struktur tanah yang lebih berat ke bawah karena gravitasi, rumah sekokoh apa pun jika landasan pondasinya lunak berlumpur akan tenggelam juga. Jadi bangunlah rumah di tanah yang keras dan padat. Bangunan pencakar langit seperti di New York dibangun di atas tanah cadas ).

Terjadi rebutan bantuan di bandara ( yang asbun menyebutnya huru-hara ) . Kendaraan pengangkut bantuan dihadang warga terdampak. Barang di toko dan mal yang ambruk diambil warga untuk bertahan hidup ( yang asbun menyebutnya dijarah ).

Belum sepekan sejak gempa tsunami Palu, presiden Jokowi sudah dua kali mengunjungi lokasi bencana di Sulteng. Progresnya, sebagian toko, kios, pasar, SPBU, mesin ATM sudah beroperasi kembali sehingga warga yang masih punya simpanan di bank dihimbau tak mengandalkan bantuan pemerintah, prioritas untuk mereka yang kurang mampu.

Ratusan posko dan sebaran pengungsi menyulitkan distribusi bantuan. Satgas provinsi sudah dibentuk, begitu pula satgas kota Palu, kabupaten Donggala dan Sigi. Untuk efektivitas penyaluran bantuan, maka para wakil warga di tenda-tenda pengungsi mandiri, yang dikoordinir ketua RT, RW, lurah dan camat diminta mendata berapa pengungsi yang dijaganya, apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya lalu laporkan pada satgas di daerah masing-masing yang sudah dibentuk tadi. Nanti pemerintah pusat/ BNPB dan satgas provinsi akan mendistribusikan bantuan yang terus berdatangan, sesuai daftar yang diminta perwakilan warga tsb.

( maklum lapas-lapas juga ambruk, seingat saya, ada sekitar 1300 napi yang kabur dari sekitar 1500 napi yang ada di Sulteng. Mungkinkah mereka yang menjarah, menghadang dan meminta paksa sehingga konvoi bantuan harus dikawal aparat TNI dan Polri ? )

Alat-alat berat ( crane, back hoe, escavator, dll) sudah dikerahkan maksimal hari ini ( 3/10/2018 ) untuk mengevakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan dan hotel 8 lantai yang rata dengan tanah ( banyak atlet paralayang dan officialnya menginap di sana ). Korban yang patah tulang dan sakit parah yang tak tertangani di RS lapangan di Sulteng diterbangkan ke RS Makasar dan Balikpapan oleh pesawat TNI.

Landasan pacu yang rusak di Bandara Palu akan kelar diperbaiki paling lambat 2 minggu, kata tim kemenhub dan kemenPUPR.

29 negara di antaranya, Singapura, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Perancis, China, AS, Swiss, Qatar, India, UNDP dan 4 lembaga kemanusiaan sudah berkomitmen membantu dengan pesawat C-130 Hercules dan sejenisnya, yang bisa mendarati bandara kecil untuk membawa logistik bantuan ( transportasi pesawat), pemurni air, listrik, fogging, RS lapangan, dan tenda.

20 pesawat dari 11 negara sudah tiba kemarin ( 5/10/2018 ). Karena keterbatasan landasan dan peralatan navigasi, pesawat-pesawat itu digilir masuk bandara Mutiara setiap 10 menit – normalnya 30 menit – lalu para prajurit TNI memikul karung dus bantuan tsb hingga 3 kali angkut dengan trolley- karena forklif tak tersedia, sampai ke truk pengangkut di pinggir jalan. Salut buat TNI yang kuat, gesit, penuh pengabdian, padahal lagi HUT TNI ).

Belajar dari kasus Muhir, anggota DPRD Mataram yang korupsi dana bencana gempa Lombok beberapa waktu lalu, maka KPK akan terjun mengawasi penggunaan dana bantuan untuk Palu, Sigi dan Donggala. Yang nekad maling dana bencana akan dihukum mati ( seperti juga caleg napikor yang bebal mengulangi korupsinya, menurut UU Tipikor ).

Lagi-lagi ada elit Grd yang nyindir soal status bencana nasional. Well, sekda Hidayat Lamakarate ( maklum pejabat karir, suaranya terdengar lebih mantap dan tahu persis apa yang harus dilakukan, daripada gubernur Sulteng sendiri, Longki ) menjawab, bahwa mereka masih mampu menjalankan tugas pemerintahan meski tidak di bangunan lama. Korem 3 dan Polda Sulteng juga masih sigap melayani warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya ( juga untuk visum mengindentifikasi korban yang remuk sulit dikenali identitasnya ).

Indonesia lebih pengalaman dari mayoritas negara di dunia soal penanganan bencana ( karena di sini gudangnya gempa, tsunami, likuifaksi ). Basarnas termasuk top 5 lembaga SAR terbaik dunia. Kita hanya perlu belajar soal mitigasi bencana pada Chile dan Jepang, yang kena gempa 9 SR pun korbannya cuma sedikit ( karena rumah dan gedungnya dirancang tahan gempa hingga 9 SR, dan warganya sudah terlatih menghadapi bencana, karena simulasi bencana yang rutin mereka lakukan ).

Kita kurang bisa merawat yang sudah dibangun, seperti alat peringatan dini tsunami yang dipasang tahun 2005 setelah tsunami Aceh. Sekarang, sebagian sudah rusak atau hilang dicuri orang, sehingga BMKG kemarin kesulitan menetapkan tsunami di gempa yang kedua ( 7,4 yang pertama 7,7 SR ) karena alatnya yang di Palu sudah tak ada ( seingat saya ). Jadi, penanganannya saja yang berskala nasional. Bukan statusnya ( implikasinya lebih aman jika kendali penuh di tangan kita, bukan asing ).

Dari Lombok, Palu, Sigi, Donggala lalu gunung Soputan di Sulut. Status Waspada-nya kini meningkat Siaga. Warga jangan mendekat dalam radius 4,5 km karena bahaya lahar dingin dan hujan abu yang bisa menelan korban. Kerak bumi sepertinya sedang merekah mencari keseimbangan baru dalam perubahan iklim tak menentu ini. Siagakan diri anda untuk menghadapinya.

UPDATE: 3/10/2018
1.407 orang tewas ( 1.177 di Palu, 153 di Donggala, 12 di Parigi Moutong, 65 di Sigi) . 2.549 orang luka berat. 113 orang dinyatakan hilang dan 152 orang tertimbun. 65.733 unit rumah rusak. 70.821 pengungsi di 141 posko ( @ 1000-2000 orang ) di Sulawesi Tengah.

Humas BNPB, Sutopo, memberitahu bahwa 6.399 anggota tim SAR gabungan sudah berada di lokasi gempa untuk melakukan tahap Tanggap Darurat di Sulawesi Tengah ( Mata Najwa, Trans7, 3/10/2018 ). Indonesia mestinya punya kamera satelit untuk memotret lokasi terdampak bencana dan tingkat parahnya untuk prioritas dan peralatan yang sesuai untuk penanganan korban. Satelit ini juga bisa membantu komunikasi dan koordinasi bantuan di saat listrik dan BTS rusak ( saat ini diatasi dengan genset yang perlu asupan solar untuk men-charge peralatan dan ponsel. Mobil siaran MetroTV membantu warga yang perlu men-charge HP. Penerangan malam memanfaatkan lampu kendaraan yang lewat, senter, layar HP, lampu minyak dan lilin )

Hotline Basarnas 115.
Menurut Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi, S.Sos., M.M, pihaknya tiap hari menerima sekitar 10 panggilan SOS dari seluruh Indonesia. Ia mengatakan anggaran SAR yang Rp 4 triliun di kemenkeu masih kurang. Untuk ukuran Indonesia yang luasnya lebih 6 juta km2, di wilayah cincin api ( vulkanik/ gunung berapi aktif ) dan pertemuan 4 lempeng bumi/ tektonik, perlu anggaran Rp 15 triliun. Setiap pulau ( Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara ) minimal ada 2 helikopter yang siap dikerahkan untuk keperluan SAR agar evakuasi korban bisa lebih cepat ( saat ini, pihaknya masih minta tambahan helikopter ke Kalimantan dan Jawa ).

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, meminta pengertian pemegang anggaran agar kapasitas komunikasi data lebih besar dari yang sekarang digunakan. Saat terjadi gempa besar seperti di Palu, data yang dikelola sangat banyak untuk bisa memberi early warning yang benar. Saat ini, Indonesia punya 170 seismograf ( idealnya lebih dari 1000 ). Anggaran kebencanaan yang kini masih 0.02% di APBN dan APBD mestinya diperbesar menjadi 1% seperti di Jepang, agar pihaknya bisa merawat dan menempatkan alat early warning system lebih banyak ( rapat sehingga peringatan gempa dan tsunami bisa lebih akurat ) dan simulasi bencana bisa menjangkau lebih banyak orang dan lebih rutin ( sehingga bangsa Indonesia jadi bangsa yang sadar lingkungan dan trampil menghadapi bencana ).

CLOSING

Belum kering Indonesia menangis karena bencana Lombok awal September ini, bencana Palu dan Donggala kembali mengharu-biru kita semua. Semoga warga terdampak gempa dan tsunami bisa tabah bertahan melalui ujian dan musibah ini dengan solidaritas kemanusiaan dan bantuan peduli seluruh elemen bangsa. Jika ujian sampai sebesar ini tentu ada hikmah dan karunia yang lebih besar lagi dari Yang Maha Adil.

Warga negeri dengan keliling pantai terpanjang kedua di dunia ini mesti bisa mengakrabi bencana yang sudah menjadi keniscayaan. Gempa plus tsunami ( menggerus dasar laut ) terbesar di dunia, kata pakar. Ingatlah, jika gempa terasa lebih dari 2 menit dan lebih 6 SR segeralah mencari tempat tinggi ( dengan atau tanpa peringatan tsunami dari BMKG ). Jika melihat air surut sangat jauh hingga terlihat ikan bergelimpangan di pasir menggoda untuk dipungut, bergegaslah menyelamatkan diri ke tempat tinggi dalam 10 menit ( kecuali di Srilangka tahun 2004 tak ada gejala air surut, langsung tsunami ) karena ombak berikutnya adalah tsunami mematikan, bisa sampai setinggi 12 meter dengan kecepatan lebih 312 km per 12 menit ( ketabrak mobil 60 km per jam saja orang sudah tewas ).

Kalau saya, biasa bawa fotocopy KTP -E, Kartu Keluarga, BPJS Kesehatan, uang Rp 100 rb di dompet/ saku ke mana saja ( warung, pasar, tetangga, dll ) . Dekat ranjang, ada tas yang siap disambar jika gempa, tsunami, kebakaran, emergency ( berisi satu stel baju ganti, mukena, payung, pisau lipat serbaguna, garam, korek api untuk survival, plus HP, uang Rp 500 rb, kartu ATM, KTP-E, BPJS asli ).

Indonesia juga seluruh dunia akan memanen bencana makin sering karena makin parahnya kerusakan lingkungan dan emisi gas buang industri dan knalpot kendaraan yang melubangi ozon ( terlebih AS di bawah Trump menarik diri dari protokol Tokyo ).

Pesan sederhana, jangan buang sampah sembarangan, terlebih ke sungai, seharusnya dicamkan benar. Tidak saja bisa kebanjiran di musim hujan yang sebentar lagi tiba. Tapi juga tsunami yang meluluhlantakkan kota ( mimpi buruk saya ) bisa hadir di hadapan anda. Seberapa lama kita mampu bertahan hidup di kegelapan, kelaparan, kedinginan, kesakitan, trauma, kesedihan, kesepian, serbuan nyamuk, kholera, diare, sebelum bantuan itu benar-benar datang ? Berempati dan peduli. Save Donggala, Palu, Sigi dan Lombok..