Pers Penjaga NKRI. Jokowi Pro Islam. Pembantaian Pekerja Trans Papua. Manfaat Infrastruktur bagi Daerah.

Jalan Trans Papua membuka daerah tertinggal dan terisolir di Papua. Siapa sangka diam-diam terpendam perlawanan mematikan dari balik belukar dan kedalaman hutan di sana. 19 pekerja konstruksi dan satu prajurit TNI tewas ditembak KKSB. Proyek jalan jembatan ini lalu dihentikan sekitar seminggu agar aparat keamanan kita leluasa menangkap 250 pelaku brutal tsb. Sebaik apa pun pemerintah pusat membangun dan memperhatikan Papua takkan ada artinya jika warga Papua sendiri tak percaya dan menembaki. Kalian juga tak mau para pelajar Papua, pekerja, artis, politisi, wartawan asal Papua di Jawa diintimidasi, ditembaki dan dibunuh kan ? So, do something good. Berbuatlah sesuatu untuk menjembatani saling pengertian dan saling dukung untuk kemajuan Papua dan Indonesia. Kebiadaban semacam ini jangan terulang lagi. Enough ! ( foto: kementerian PUPR )

Papua kembali bergolak awal Desember ini. Kita ingat Papua terakhir dalam pemaparan bersahabat duo sineas pasutri Alenia’s Journey menyusuri medan sulit nan indah di Tanah Cendrawasih itu. Presiden Jokowi juga kerap bertandang di sana sampai didaulat sebagai presiden orang Papua untuk pertama kali. Pokoknya di sini harus dibangun jalan tembus ( Trans Papua ) gimana pun caranya, tekad Jokowi saat itu setelah ngetrail bersama paspampres di vlog-nya melewati rute yang kini jadi TKP 31 pekerja Trans Papua dibantai sadis KKSB.

Betulkah semua orang Papua mendukung pembangunan Trans Papua ? Itu bukan gerakan separatis, OPM sudah menyerahkan senjata, kata pemirsa EMI dari Maumere, NTT yang mengaku iri dengan otsus istimewa dan pembangunan infrastruktur di Papua ( sudah lebih 1700 km jalan dibangun dari rencana lebih 4000 km dengan puluhan triliun uang rakyat Indonesia ) . Kalau mau menang pilpres, Jokowi tinggal fokus bangun Jawa yang 60% pemilik suara di negeri ini. Tapi Jokowi memilih tidak populer dan tetap membangun wilayah tertinggal dan perbatasan untuk pemerataan pembangunan dan penguatan NKRI. Agar Papua juga merasa bermartabat sebagai bagian dari Indonesia.

Lalu apa yang salah ? Kenapa seperti air susu dibalas dengan air tuba ? ( Ini bukan ulah OPM, tapi lawan politik Jokowi yang bermain, kata pemirsa Maumere itu lagi. Dicek BIN dulu ). Lho ? Yang kemarin reuni 212 dan bersikeras bukan gerakan politik sampai 2 anggota Bawaslu diadukan ke DKPP karena memberi statement kepagian soal itu ? Atau yang lagi baper cuitan dubes Saudi untuk Indonesia tentang Banser dan minta si dubes diusir, ketimbang mendesaknya minta maaf ?

Emang ruwet ngurus Indonesia dengan masa lalu pabaliut dan aneka kepentingan asing. Faksi di Papua yang ingin memisahkan diri, mungkin seperti ormas radikal dan massa intoleran di Jawa yang ngebet khilafah no matter what meski menghancurkan NKRI hingga berkeping-keping sekalipun karena konsekuensi itu ( kalimatunsawa/ Pancasila sebagai perekat pemersatu ditinggalkan ). Di ujungnya, ekstrimis di Jawa dan di Papua cuma jadi pion/ boneka sang dalang ( AS-Israel yang mendanai, melatih dan mempersenjatai ). Seperti klan Saud yang melarang warga muslim Palestina di pengungsian berhaji atau suku Kurdi di Irak yang tak menikmati hasil minyak yang dijanjikan AS setelah membantu menumbangkan rezim Saddam. Membantu imperialis cuma dapat buntung, tahu. Apa para ekstrimis di Indonesia tak mampu mengambil pelajaran ? Before it’s too late..

Peneliti LIPI yang pernah setahun membedah Papua memberitahu host Leonard ( EMI, 6/12/2018 ) bahwa 1 dari 3 orang Papua itu miskin. 80% orang Papua tak lulus SD. Warga di kota dan pesisir Papua mayoritas beragama Kristen Protestan, sedang di pedalaman mayoritas warga Papua beragama Katolik. Mereka patuh dan percaya pada pemuka adat dan tokoh gereja. Well, kenapa tidak mengajak para pendeta, pastur dan tetua adat di sana untuk menyampaikan maksud baik pemerintah membangun Trans Papua ? Rembukan bagaimana mengikutsertakan warga asli Papua terlibat aktif dan merasa menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur tsb ? ( ada rencana membangun pelabuhan, bandara dan stadion olahraga terbesar kedua setelah Gelora Bung Karno karena banyak putra Papua jadi atlet sepakbola berbakat di tanah air ).

Pemerintah daerah, dari gubernur sampai kepala distrik harus proaktif juga memberi informasi, menjembatani saling pengertian antar suku agama dan melaksanakan program kesejahteraan rakyat di Papua ( jangan plesiran ke Jakarta saja ) agar aparat TNI-Polri tidak berfungsi seperti ‘pemadam kebakaran’ setiap sebagian warga Papua merasa tak puas atau merasa kalah bersaing, lalu saudara setanah air jadi bulan-bulanan pembantaian di Papua, padahal sebagai mereka sudah menjadi pahlawan pembangunan di Papua. Lihat ribuan km jalan yang sudah dibangun sehingga warga Papua kini menikmati BBM dan sembako dengan harga lebih terjangkau. Belajarlah percaya, sekelam apa pun masa lalu itu. Pemerintahan di Jawa mungkin dulu keterlaluan mengabaikan Papua ( Jawa sentris ) tapi lihat sekarang, kita memperhatikan Papua. Lihat kan perbedaannya ? 20% orang Papua yang terdidik, mestinya lebih pro aktif menjembatani pemahaman dan pengertian itu. Trust. Bantu kami di Jawa untuk memperlakukan Papua lebih baik lagi. Kita, sesama NKRI harus bekerjasama memajukan negeri besar ini.

Kami tak butuh uang, tapi kasih sayang, kata pemirsa Papua tempo hari. Mungkin yang dia maksud kesempatan kerja dan berusaha yang selama ini dimenangkan warga pendatang di Papua. Skill membangun jembatan dan jalan mungkin tak sembarang orang bisa melakukan, salah-salah jembatan bisa ambruk dan bikin masalah baru yang lebih besar. Namun, jika lebih banyak hasil bumi luar Papua masuk Papua daripada hasil bumi Papua dijual di Papua dan luar Papua, mestinya itu bisa disiasati dengan perda atau kebijakan pemda yang mengutamakan potensi lokal ( minimal beri kuota 51% hasil bumi warga asli Papua yang beredar di pasar Papua ). Masalahnya, kesadaran aparat pemda untuk lebih mensejahterakan warga Papua ( ketimbang memperkaya diri, keluarga, partai, atau kelompoknya sendiri ) sudah tertanam di hati mereka atau belum ?

( Newsletter dari Tempo : Mena** Group, perusahaan milik CA diduga mengakali berbagai peraturan demi menguasai konsesi 280 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua. Mereka membentuk 7 perusahaan bodong untuk mendapatkan berbagai izin dari pemkab hingga Kementerian KLH ). Apa SDM di pemkab mampu mengendus modus busuk seperti ini ? ( membuat putra Papua sendiri tergusur, dan cap pendatang makin buruk di mata orang Papua, lalu siklus pembantaian para pendatang berulang lagi, ratusan aparat TNI-Polri dikirim lagi ke Papua yang sudah trauma dengan TNI dan orang Jawa..

Bagaimana memutus lingkaran kekerasan ini ? Pendekatan multi dimensi termasuk budaya melibatkan tetua adat, gereja Kristen, gereja Katolik, komunitas, perguruan tinggi di Papua dan pemda ( saya harap bukan gereja yang disumbang Israel karena kita sudah hafal agenda zionis yang diprovokasi para seleb ZSM di Indonesia. Pasti bikin tambah runyam masalah karena memproduksi konflik sudah jadi tabiat mereka ). Komunitas hutan di Papua juga kita harap bisa mengendus perampasan tanah ulayat oleh korporasi secara sewenang-wenang, seperti yang diantisipasi komunitas Sakola Rimba sebagai aksi bela negara. Buat sebanyak mungkin orang Papua terlibat dalam pembangunan di Papua dan merasakan manfaat nyata kehadiran Trans Papua seperti hasil bumi mereka lebih terserap pasar lokal dan bahkan terjual ke luar Papua ( kapal ke Papua penuh barang material proyek, kembali dari Papua pun penuh hasil bumi dari Papua untuk dijjual di pasar nasional, sehingga manfaat tol laut juga bisa maksimal. Setuju, warga Papua ? Trust us..

UU no.21 tahun 2001 tentang Otsus memberi keistimewaan pada Papua, diantaranya : gubernur harus orang asli Papua, untuk pemilu pakai sistem Noken, ada Majelis Permusyawaratan Papua, Dewan Perwakilan Papua, Majelis Adat ( yang mestinya representatif/ diterima warga Papua dan berperan aktif menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah, juga menjembatani saling pengertian dengan warga pendatang. Presiden Jokowi sudah 7 kali ke Papua dan bersama Teten Masduki, membentuk komunikasi dengan jaringan pemuda Papua. Mestinya ada wakil Jokowi yang sehati dan sededikasi beliau untuk melanjutkan dan merawat komunikasi tsb. Presiden tak bisa kerja sendirian, tugasnya sudah seabreg untuk mengurus negeri seluas ini.

Rp 60 triliun dana transfer daerah dan otsus sudah digelontorkan sejak tahun 1962 untuk Papua. Kini Indonesia yang mensubsidi Papua ( bukan mengeruk kekayaannya ), kata Wapres JK. Pemirsa Yoh dari Sorong ( tetua adat ) bilang dana besar otsus dan transfer daerah hanya dinikmati segelintir pejabat, tak menetes ke bawah. Yang dirasakannya dan warga desa adalah Dana Desa ( yang mungkin untuk wilayah seluas Papua tak begitu besar, tapi ia berterima kasih pada Jokowi karena masih ada perhatian ) dan berharap bisa terus berlanjut. Masa kolonial, Belanda tak pernah membangun Papua. Masa Reformasi, pemerintahan Jokowi membangun jalan, jembatan, waduk irigasi, pelabuhan, bandara, stadion, dsb.

Penelpon berikutnya ( Her ) dari Papua, sebaliknya : menyangsikan ada dana besar ke Papua seperti yang dibilang JK. Dana itu balik ke Jakarta, tuduhnya sebal. Tak ada orang Papua yang cari makan di luar Papua. Orang dari Aceh sampai Maluku yang cari makan di Papua. Seluruh bangsa Indonesia yang mengeruk Papua, tuduhnya berapi-api. Ini mungkin jenis yang tak terdidik, tapi bicara banyak ( sok tahu ) . Jenis yang sudah teragitasi propaganda hitam KKSB yang berafiliasi dengan jaringannya di Papua Nugini, Australia dan Belanda.

Saya sendiri pernah menerima di rumah, para pelajar Papua. Jika kita lihat di layar TV, kerap tampil dancer Funky Papua, komika dan reporter TV asal Papua. Host Andy F.Noya dan sineas Ari Sihasale juga asal Papua.
Menteri pemberdayaan perempuan Yohana Yembise ( masa Jokowi ) asal Papua. Menteri kelautan Freddy Numberi ( masa SBY) asal Papua juga. Mereka, orang Papua, kerja di Jawa. Mau ngeles apalagi ? ( seringlah baca dan menyimak media kredibel. Jangan ketularan nge-hoax seperti politikus busuk ah )

Pemirsa dari Maumere, menyebut anggota Komnas HAM asal Papua ( NP ) mendistorsi sejarah Papua. Anggota ZSM / sekte Kristen yang pro-Israel ini bisa merusak saling pengertian antara kita dan warga Papua ( curios, gimana lembaga HAM ini sampai bisa merekrut orang yang enteng mengejek Jokowi dan NKRI ? Cek sumber dananya ). Pernyataannya sering kontroversial, bias dan emosional. Ini contoh orang Papua yang bikin ulah, selain KKSB. Orang Papua tidak semuanya baik, sehingga perlu instropeksi juga, apa yang salah dan kurang di internal Papua sendiri ?

Soal dana otsus dan transfer daerah yang tak menetes ke rakyat Papua, untuk kiriman berikutnya, perlu pengawasan memadai dari kemenkeu dan kemendagri sehingga pendistribusian dana tsb sampai pada yang berhak ( terutama warga Papua, bukan segelintir elitnya yang menikmati ). Harus diputus mata rantai sisa OPM/ KKSB di pedalaman Papua dengan jaringan OPM di Papua Nugini, Australia dan Belanda agar tak terus tersuplai kebencian dan separatisme di benak sebagian orang Papua. Jika Aceh yang juga mengalami DOM seperti Papua di masa lalu, kini bisa solid dalam bingkai NKRI, mestinya Papua pun bisa ( andai saja ada tokoh sekaliber Surya Paloh asal Aceh, versi Papua-nya yang intens dengan hati membantu kemajuan di tanah kelahirannya, mungkin Papua bisa lebih damai sejahtera sekarang ).

Pemirsa lain mengusulkan rekonsiliasi untuk menjelaskan problem masa lalu ( DOM ) di Papua. Bahkan pengadilan HAM jika memungkinkan. Pembangunan Trans Papua sepertinya dirasa belum cukup ( bahkan mungkin saat ini mereka belum butuh jalan sebagus itu ). Perlu ditunjang dengan pembangunan infrastruktur sosial dasar, pendidikan, kesehatan yang selama ini belum cukup disentuh pemerintah ( EMI, 13/12/2019 )

KRONOLOGIS PEMBANTAIAN 31 PEKERJA TRANS PAPUA.

Menurut saksi selamat Jimmi Aritonang, pekerja PT. Istaka Karya di Kali Yigi-Kali Auruk ( Distrik Yigi ), Kabupaten Nduga, Papua, pada 1 Desember 2018 itu seluruh karyawan perusahaan pembangun jembatan jalan Trans Papua itu memutuskan untuk tak bekerja, karena pada hari itu ada upacara peringatan yang diklaim sebagai HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka ( TPNOPM ) yang dilaksanakan kelompok kriminal separatis bersenjata ( KKSB ) yang dimeriahkan dengan acara bakar batu bersama masyarakat. ( Kompas, 5/12/2018 ).

Sekira pukul 15.00 WIT, sekitar 50 anggota KKSB mendatangi Kamp PT Istaka Karya dan memaksa seluruh karyawan ( 25 orang ) keluar untuk digiring ke kali Karunggame dengan tangan terikat dikawal senjata campuran standar militer, kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cendrawasih Kolonel Inf. Muhamad Aidi.

Besoknya, 2 Desember 2018, seluruh pekerja dibawa berjalan kaki dalam keadaan tangan terikat menuju bukit puncak Kabo. Di tengah jalan mereka dipaksa berbaris dengan formasi 5 shaf dalam keadaan jalan jongkok. Lalu para KKSB dalam kegirangan menari-nari seraya meneriakkan suara hutan khas pedalaman Papua, secara sadis menembaki para pekerja. Sebagian pekerja tertembak mati di tempat dan sebagian lagi pura-pura mati terkapar di tanah, ungkap Aidi, seperti disampaikan Jimmi. 11 karyawan yang pura-pura mati berusaha bangkit untuk melarikan diri. Malangnya, mereka terlihat KKSB sehingga dikejar. 5 orang lalu tertangkap dan dibunuh KKSB. 6 orang berhasil melarikan diri ke arah Mbua. 2 orang di antaranya belum ditemukan, sedangkan 4 orang di antaranya ( termasuk saksi Jimmy ) selamat setelah diamanka anggota TNI di Pos Yonif 755/ Yalet di Mbua.

Pada 3 Desember sekitar pukul 05.00 WIT Pos TNI tsb giliran diserang KKSB bersenjata standar militer campuran panah dan tombak. Serangan diawali pelemparan batu ke arah Pos sampai anggota Yonif 755/ Yalet, Serda Handoko membuka jendela, lalu ditembak dan tewas. Anggota lain di pos membalas tembakan hingga terjadi kontak tembak dari jam 05.00 WIT hingga 21.00 WIT.

Pada 4 Desember 2018 pukul 07.00 WIT Satgas gabungan TNI-Polri ( 153 personel dengan 3 unit kendaraan keras ) berhasil menduduki Mbua dan melaksanakan penyelamatan serta evakuasi korban.

Sesampainya di Distrik Mbua ( lokasi terdekat dari Distrik Yigi dicapai dengan berjalan kaki selama dua jam ) pasukan menemukan 4 orang yang berhasil selamat. Ketika pasukan tiba di Distrik Mbua Pos TNI di sana telah hancur diserang KKSB Egianus Kogoya dengan kekuatan 250 orang, sambung Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal.

Dari keterangan saksi, bisa disimpulkan jumlah korban tewas dibantai KKSB di lereng bukit puncak Kabo adalah 19 orang. Plus serda Handoko.

4 warga sipil yang selamat telah dievakuasi ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Tim medis dari Wamena telah menunggu evakuasi di Danau Habema, di mana dua orang yang selamat terlena luka tembak. 4 orang yang selamat : Martinus Sampe dengan luka tembak di kaki kiri, Ayub dengan luka tembak di tangan kanan, Jefri dengan luka tembak di pelipis kiri dan kanan, dan Jimmi Aritonang dengan kondisi trauma.

Petugas juga berhasil mengevakuasi 8 warga yang turut disergap KKB. Ke 12 orang warga sipil tsb berhasil dievakuasi dari Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa ( 4/12/2018 ) sekitar pukul 17.55 WIT dengan menggunakan Helly MI-17 TNI AD HA- 5143 yang dipiloti Kpt Cpn I Kadek, jelas Kodim 1702 /Jayawijaya. Mereka sudah dirawat di RSUD Wamena. Sementara korban selamat dievakuasi di posko sementara Maki Yonif Raider 756/WMS.

Zainuddin, keluarga korban Muhamad Agus, belum dapat kabar mengenai keberadaan Agus. Warga Dusun Botong, Desa Bonto Manai, Kecamatan Bongaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan ini diketahui bekerja bersama Istaka Karya selama setahun terakhir untuk membangun jembatan di Papua. Kami butuh informasi riil dari perusahaan maupun pemerintah, harap Zainuddin. Terlebih mereka tak punya perwakilan keluarga di Papua.

Egianus Kogoya, pemimpin KKSB yang diduga menembaki 31 pekerja di Papua secara brutal hingga tewas ini memiliki catatan rapor merah, terlibat dalam serangkaian aksi penembakan di Papua. Dua pilihan untuk pelaku pembantaian 31 pekerja Trans Papua : menyerah atau diselesaikan, tegas menhan dan menkopolhukam. Pembangunan di Papua tetap berjalan, kata presiden. Tak boleh gentar. Negara tak boleh kalah menghadapi gerombolan separatis ( trend di dunia gerakan memisahkan diri juga dikucilkan ). Pembangunan infrastruktur di Papua dihentikan sementara sampai keamanan dijamin kondusif, kata menteri PUPR. So ?

Soal pembantaian para pekerja oleh KKSB, kita harap Polri-TNI tuntas menumpas. Aksi biadab ini tak bisa ditolerir lagi seperti aksi separatis di belahan dunia mana pun. Pastikan hukum NKRI ditegakkan sampai ujung Papua sekalipun. Tangkap dan adili mereka di pengadilan. Tangkap hidup atau mati. Urusan HAM belakangan, kata ketua DPR RI Bambang. Berapa pun dana yang diperlukan, parlemen akan mendukung. Saya sendiri setuju jika pemimpin KKSB dan pelaku pembantaian tsb dihukum mati. NKRI harga mati. NKRI sudah final. Menolak NKRI artinya mati. Clear.

HAM TAK CUMA PELANGGARAN BERAT.

Masa Orba sering terjadi pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan paksa aktivis 1998 ( Widji Tukul cs ) yang menggugat rezim otorian Soeharto ( modus kerusuhan 1998, menurut pemirsa EMI : toko dan mall dari Duren Sawit sampai Bogor, dipaksa buka, diambil barangnya, lalu dibakar pemilik dan pengunjungnya, di mana warga minoritas banyak berkumpul ). Hari HAM sedunia kemarin diperingati. Muncul kembali tuntutan penuntasan kasus-kasus lama tsb.

Sebenarnya, menyelesaikan kasus lama itu tugas yudikatif, legislatif dan eksekutif. Tak cuma presiden. Utamanya, Komnas HAM dan Kejaksaan. Presiden perlu mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM berat agar tak jadi beban sejarah bagi generasi mendatang, agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama.

Masalah HAM tak melulu soal itu. Hak dasar manusia meliputi hak hidup, memperoleh kesempatan mendapat sandang, pangan dan papan ( rumah ) dan hak suara untuk memilih pemimpinnya.

Masa Orba, warga kerap dipaksa menyerahkan tanahnya ( ganti rugi Rp 25 per m2 ) atas nama ‘pembangunan’. Jika warga menolak maka ia akan dituduh PKI. Sehingga masa itu, kroni penguasa Orba bisa mudah memiliki tanah hingga berjuta hektar ( hph ) dan gini ratio sampai O,59 ( 1% penduduk menguasai 59% luas tanah di Indonesia ). Kini 38%.

Ada 85 peta agraria yang tumpang tindih waktu itu. Yang kini oleh pemerintahan Jokowi berhasil disatukan ( kompilasi dari 83 peta di kementerian dan lembaga. Dua yang belum : peta laut dan batas desa ) menjadi peta tunggal ( geo portal kebijakan satu peta nasional.) untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait tanah dan kesejahteraan rakyat ( serta memberi kepastian berusaha bagi investor. Ada 6,7 juta ha di Sumatera yang tak jelas kepemilikannya. Di Kalimantan 10, 4 juta ha ) di kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah ( presiden kini tahu siapa yang punya tanah sampai berjuta-juta hektar tsb ).

Amannya, gini ratio/ kepemilikan lahan di bawah 50%. Tanah rakyat dan ulayat yang dulu dirampas sewenang-wenang oleh kroni dan korporasi, kini dikembalikan ke rakyat dalam program redistribusi lahan, reforma agraria dan sertifikasi lahan gratis bagi warga kurang mampu. Aset dasar tsb memberi kesempatan bagi warga untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya ( bercocok tanam, beternak, mendapat kredit usaha, sehingga income yang diperoleh bisa untuk membeli sandang, pangan, papan yang layak ). Pemenuhan HAM melalui TORA ini terus ditingkatkan Jokowi dari tahun ke tahun ( EMI, 11/12/2018 ).

Jadi, Jokowi cukup concern soal HAM dan cepat bertindak di bidang yang dia kuasai dengan baik. Tinggal Kejaksaan menginiasi soal pelanggaran HAM beratnya ( mungkin tahun ke-6 usai keriuhan pemilu 2019 ? )

MANFAAT INFRASTRUKTUR BAGI DAERAH

Pemerintahan Jokowi sudah membangun banyak jalan tol selama 4 tahun ini. Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan yang hampir selesai, Trans Jawa. Ini seperti Daendels zaman now, membangun Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan masa kolonial Belanda untuk inpeksi pengamanan wilayah. Bedanya, masa ini jalan sepanjang 1500 km yang dikebut pemerintah pusat untuk tujuan pemerataan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Sila ke 5 Pancasila : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar semua daerah ( 34 provinsi, 514 kota/ kabupaten, lebih 82 ribu desa ) bersinergi dan merasa menjadi bagian dari Indonesia.

Amerika dan Korea Selatan memulai kemajuan mereka juga dengan membangun jalan-jalan besar ( highway ) untuk penghubung antar wilayahnya hingga seluruhnya terkoneksi dengan pusat di mana kemajuan, ide kreatif, pakar, inovasi, dana negara, program penting didistribusikan dan ditularkan pengaruhnya, semangatnya, antusias dan kegigihannya hingga ke ujung terjauh.

( proyek infrastruktur di Indonesia mestinya juga dilakukan sejak awal jika saja dulu sudah ada sosok seperti Jokowi yang mau tekun blusukan hampir tiap hari untuk memastikan seluruh kebijakannya dieksekusi dengan baik oleh para pembantu dan perpanjangan tangannya ( menteri, gubernur, walikota, bupati, lurah/ kades ). Seperti pengakuan presiden Jokowi di acara HUT MetroTV ke-18, Senin, 26/11/2018 kemarin, bahwa beliau dalam sebulan paling piket satu hari di Istana Negara. Selebihnya, kegiatan istananya agar tetap segar diselingi blusukan ; memantau progres kemajuan proyek, harga sembako di pasar-pasar tradisional, kualitas pelayanan publik di instansi pemerintah, fasiltas kota untuk para difabel, selain kunjungan kerja dalam dan luar negeri. Kerja dan kegigihan luar biasa yang sudah terlihat bibitnya ketika Jokowi tahan sabar puluhan kali nego dengan pkl di Solo yang akan direlokasi. Tetesan air akan melubangi batu. Pemimpin setekun dan segigih Jokowi yang bisa melaksanakan mega proyek infrastruktur ini. Mewujudkan mimpi besar yang sudah lama terpendam/ mangkrak, sebelum biaya pembangunan infrastruktur makin mahal.

Hasil pertanian segar dari daerah sesampainya di Jakarta rata-rata 30%-nya membusuk karena kurang infrastruktur ( barang lama sampai ) sehingga sulit bersaing. Investor tentu tak mau rugi/ masuk jika mereka mengalami nasib serupa, sehingga program unggulan infrastruktur ini perlu kita dukung jika kita ingin memenangkan masa depan ).

Setelah highway ini dibangun, what’s next ? Pastinya tidak cuma dihitung berapa jumlah mobil yang lewat tiap hari kan ? Kepala daerah yang kurang kreatif pasti cuma mengeluh : jalan daerahnya kini sepi, aktivitas ekonomi warganya kurang menggeliat, infrastruktur tak menumbuhkan ekonomi di daerahnya, dst. ( tanam jambu juga butuh puluhan tahun untuk kita bisa memetik buahnya yang manis dan banyak. Emangnya mie instan yang cuma perlu 10 menit direbus untuk bisa dinikmati ? )

Bupati Pasuruan mampu meningkatkan PAD dari Rp 3 triliun jadi 10 triliun dalam setahun dengan memanfaatkan kehadiran jalan tol Trans Jawa dengan seabreg inovasi, mengintegrasi sektor industri, obyek wisata dan proyek daerahnya dengan jalan tol tsb. Menyelaraskan Rencana Tata Ruang dari pemerintah pusat dengan Rencana Detail dari pemerintah daerah.

( setiap 25-50 km highway AS dibangun kantor pos, pusat perbelanjaan, markas polisi ).

Para stakeholder di daerah ( pemda, swasta. UMKM, perguruan tinggi, komunitas ) berembuk, apa yang akan diunggulkan di wilayahnya untuk menarik wisatawan dan investor. Sesuatu yang unik, ciri khas, yang SDM dan SDA-nya berkualitas dan berlimpah melebihi daerah lain, syukur sudah turun temurun menjadi kearifan lokal sehingga sulit ditandingi. Ajak kepala daerah berdekatan untuk diskusi juga, bagi-bagi tugas, sehingga tidak saling mematikan usaha daerah tetangganya ( syukur-syukur gubernur juga kompak bersinergi dengan provinsi tetangganya, bahkan satu pulau Jawa tentang apa yang sebaiknya ditampilkan ke publik dan konsumen jalan tol yang singgah di bakal ‘rest area’ besar tiap 25-50 km itu ? ( tempat komoditas dan atraksi daerah ditampilkan dan menjadi sumber income warga dan pemda ). Setelah semua sepakat, usulkan ke presiden untuk membuat perhentian di tempat yang sesuai tapi juga tak menganggu kelancaran arus jalan tol secara keseluruhan. Jika semua bisa rukun, positif, smart begitu maka kehadiran infrastruktur di daerah tentu bisa memajukan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat sudah membangunkan jalan sangat bagus melebihi jalan provinsi, kota, kabupaten, desa bahkan jalan nasional sekalipun dengan Trans tol sepanjang lebih 1500 km. Mimimal ada 30 pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bisa diciptakan sepanjang jalan mulus ini. Ayo, para kepala daerah, giliran kalian super kreatif membangun pusat pertumbuhan itu… bikin bangsa ini makin cinta NKRI, dan dunia makin mengakui kita, sang super power budaya.

( Insya Allah.. saat itu tarif tol tak lagi mahal karena sudah banyak orang yang menggunakan tol )

PERS PENJAGA NKRI. JOKOWI PRO ISLAM.

Pers termasuk sokoguru ( pilar utama ) demokrasi. Pers mesti independen ( bukan netral, ke kiri 10 meter, ke kanan 10 meter ) dalam arti tak terpengaruh intimidasi/ iming2 paslon mana pun yang membahayakan demokrasi, kebebasan pers dan kelangsungan bangsa dan negara. Pers berpihak pada kepentingan publik, mendampingi rakyat memilih pemimpinnya yang benar. So, salah besar jika MetroTV atau media arus utama yang kredibel dibilang antek bohong atau penghancur NKRI, seperti dihardik PS
setelah acaranya tak diliput seperti keinginannya ( gejala otoriter jika berkuasa, PS bisa membungkam pers, merepetisi jaman Orba. Baru nyapres saja sudah memboikot media ). Justru PS yang mengancam demokrasi dan kebebasan pers ( yang bertanggung jawab ) di negeri ini yang sudah susah-susah kita perjuangkan dan pertahankan di Era Reformasi.

Ada analisa dari narsum di “Opsi Avi” ( MetroTV, 10/12/2018 ) bahwa ucapan provokasi oposisi ( Jokowi anti Islam, antek PKI, pers penghancur NKRI ) dan aksi boikot kubu PS adalah by design, hasil bisikan/ strategi konsultan politik ala Trump. Dianggap paradoks, karena Trump yang rasialis, bersikap buruk terhadap kaum muslim di Amerika dan luar negeri. Sedang PS di sini ingin memanfaatkan suara muslim agar terpilih ( maunya, tapi yang termakan tentu yang sepemikiran dengannya : yang bego, radikal, menghalalkan segala cara, menghancurkan NKRI sekali pun ).

Kenapa mantan danjen pasukan khusus ini mau menempuh cara berbahaya yang mengancam kualitas demokrasi kita dan keutuhan NKRI ? ( bayangkan jika cara kotor Trumpis sampai ditiru generasi penerus kita, masa depan Indonesia di ujung tanduk, seperti digadaikan setiap waktu. Kaum nasionalis Pancasila dan Islam Wasatiyyah perlu ‘double gardan,’ menggandakan kewaspadaan atas jebakan licik yang mungkin mereka tebarkan.

Ibarat main sepak bola, tim mereka sudah kalah jauh dibanding petahana ( yang media darling, hasil survey, paslon 01 sudah di atas 50%, selisih lebih 20% dari paslon 02 di bawahnya ). Jadilah jurus mabuk dipakai si media enemy. Provokasi kasar rendahan ala pemain nekad di lapangan bola yang main jegal dan tabrak pemain lain mereka pertontonkan secara vulgar. Mereka berharap tim Jokowi terpancing dan balas kasar sampai dapat kartu merah/ pinalti di mana kemenangan mungkin diraih tim PS.

( sehingga Jokowi dan TKN perlu tahan sabar, tidak terpancing dengan provokasi kubu PS ). Mereka tak lagi main salah dan benar, tapi kalah dan menang dengan segala kebohongan dan kelicikannya. Syahwat berkuasa luar biasa dahsyat. So, berhati-hatilah. Stay cool..

( pers juga jangan terprovokosi, tetap independen dan mendampingi publik memilih pemimpin dengan cara yang benar. Hot figur seperti PS tak perlu dikejar. Biar dia dan calegnya tak diliput media dan tak dicoblos pemilih karena tak dikenal. Kita lihat apa politikus bisa menang tanpa bantuan media. Jurnalis juga perlu jaga gengsi. Tak perlu ngoyo untuk narsum tak layak. Tahan sabar 4 bulan ini ( sampai pemilu 17 April 2019 ) tak mengulas PS cs.

Setelah PS kalah telak, mereka, para elit nyinyir asbun itu akan dingat rakyat sebagai politikus busuk yang tega menggadaikan demokrasi, kebebasan pers, keselamatan bangsa dan negeri ini demi syahwat politik. Mereka lupa, Hillary menang suara 3 juta lebih banyak dari Trump yang jika di Indonesia ( suara paslon nasional diakumulasi dari tiap daerah pemilihan ) yang tak pakai sistem elektoral seperti di AS ( paslon yang suaranya lebih banyak di satu wilayah maka seluruh suara di wilayah tsb diberikan padanya untuk perhitungan suara nasional ) maka Hillary yang menang.

TKN cuma perlu rajin kontra narasi atas narasi ‘penindasan’ yang sedang mereka bangun di akar rumput ( via media online abal-abal medsos, grup WA tertutup ) dan mendatangi masjid, pesantren, majelis taklim di mana para pengusung khilafah lalu mengkristalkan untuk kepentingan mereka sendiri ( 3 unsur: elit Grd haus kekuasaan, pengusung khilafah, dan agen asing yang ingin Indonesia hancur/ konsultan Trumpis, bersatu di kubu oposisi ).
Yang melegakan, kepercayaan pada medsos, trendnya terus menurun ( sebelumnya 53% kini jadi 51% ) dan kepercayaan terhadap media kredibel naik jadi 56%. Para netizen cerdas perlu proaktif mengadukan konten negatif ke Kominfo dan divisi cyber Polri. KPU dan Bawaslu harus gesit menindak tegas provokoasi kasar, hate speech dan kebohongan kubu PS tsb sebelum negeri ini tersungkur dalam perpecahan tak berujung seperti di Timur Tengah. Jika unsur pelanggaran kesepakatan kampanye sudah memenuhi/ masif, lebih aman bagi masa depan negeri ini jika mereka didiskualifikasi, biarlah paslon 01 melawan kotak kosong yang tak nyinyir, tak asbun dan tak menghalalkan segala cara. Seperti pesan Buya Ma’arif, hentikan ! ( narasi Jokowi anti Islam, karena faktanya presiden ke-7 RI ini paling memperhatikan umat Islam, paling sering berkunjung dan membantu pesantren dan bahkan menggandeng ulama ( ketua MUI ) sebagai wapresnya di periode kedua. Jika HTI sampai dibubarkan, itu karena mereka sendiri bukan Islam sebenarnya, tapi justru pemecah belah umat Islam di sini, dan di Timur Tengah. Jokowi sudah menyelamatkan negeri ini dari ancaman ormas radikal yang membahayakan NKRI. Bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada Jokowi akan lebih bijak ).

Presiden Jokowi bersama keluarga harmonis ( ibu negara Iriana, 2 anak, 2 menantu, 2 cucu beliau ) di Kebun Raya/ Istana Bogor, Sabtu, 8/12/2018. Jokowi mengaku lebih sering membawa cucu yang dibilang imut dan ganteng seperti kakeknya, seraya terkekeh. Vokalis jazz Tompi yang memotret, melihat kebersahajaan Jokowi yang natural. Tak dibuat-buat seperti politikus yang punya panggung depan ( sandiwara ) dan panggung belakang ( sifat asli ), yang melihat pelangi sebagai warna berantakan. Ini Jokowi asli, bukan Jokowi Revealed yang ditulis hater yang kini dibui 4 tahun. HBS menyusul tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara. Wibawa kepala negara memang perlu dijaga. Mulutmu harimaumu. Respek pada simbol negara adalah keadaban berbangsa dan bernegara. Have a nice weekend, Mr. President..

Bawaslu kemarin mencabuti baliho “Jokowi antek PKI” ( hate speech lagi ) di bilangan Jakarta. Paslon 02 yang berdana Rp 7 triliun itu diketahui terus menjual saham Srtg untuk dana kampanye karena para pengusaha ogah menyumbang karena visi misi mereka dianggap tak realistis ( belajar dari DP0%, Oke Oce yang gagal di pilgub DKI. Anda curios, apa benar SU setajir itu ? Atau ada dana asing yang juga masuk pundi-pundinya ? Sampai setega sekaligus senaif ini menggunakan cara kotor untuk menang ? Kita tunggu, apa kesadaran untuk berkompetisi secara fair masih ada ? ( siap kalah terhormat, publik masih mengenangnya ). Atau mereka tetap dibutakan nafsu untuk beringas menyeruduk rival ( siap diblack list sebagai politikus busuk, dijauhi pers dan dilupakan publik ). Kemana perginya akal sehat mereka ? We’ll see…

Laporkan konten negatif ( berbau SARA, ujaran kebencian seperti Jokowi anti Islam, antek PKI, pers penghancur NKRI ) di akun Kominfo di Twitter ini. Negara hancur bukan karena para penjahatnya. Tapi karena orang baik yang tak berbuat / mencegahnya. Mari kita hentikan kampanye ala Trump full hoax di Indonesia, dengan men-take down akun-akun pemecah belah bangsa. Siap jadi bagian dari pemilu sehat ? Siapkan telunjukmu untuk menghapus semua kebencian dan kebohongan mereka..

NETIZEN POPULERKAN 5 PILAR KEBANGSAAN.

MPR sudah memilih 44 netizen ( blogger, vlogger, youtuber ) dari 11 daerah utk menyebarkan pemahaman tentang 5 Pilar Kebangsaan ( Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Tap MPR/ Pembangunan Nasional ) pada kaum milenial di daerahnya masing-masing ( Primetime News Pagi, MetroTV, 10/12/2018 )

KTP-E TERCECER LAGI. MODUS ?

Soal e-KTP tercecer di sawah dan ditemukan siswa sekolah sudah dilaporkan mendagri ke Bareskrim Mabes Polri ( sudah 3 kali kejadian, apa ada skenario men-delegitimated pilpres ? karena SOP-nya e-KTP yang rusak atau salah itu dimusnahkan dengan cara dipotong atau dibakar. Dan mendagri sudah kerap mengingatkan jajarannya. Apa ada KTP aktif yang tercecer ? )

REKAM KTP-E SEBELUM 31 DESEMBER 2018

Bagi penduduk berusia 23 tahun ke atas, silakan bawa Kartu Keluarga untuk melakukan perekaman data e-KTP sebelum 31 Desember 2018. Kalau tidak, KTP-nya akan dinonaktifkan, sampai dia mengurus di kantor kecamatan domisili atau mobil kelililing disdukcapil. Kaum milenial yang berumur 17 tahun pada 17 April 2019 juga harus pro aktif/ segera merekam data KTP-E agar tak kehilangan hak pilihnya saat pemilu 2019 ( KLCBS, 10/12/2018 )

INDOMIE UNTUK PELAPOR PINDAH ATAU WAFAT DI KELURAHAN.

KPU memundurkan 30 hari lagi penetapan DPT karena masih ada 6 daerah yang belum menuntaskan perbaikan Daftar Pemilih Tetap ( EMI, 17/11/2018 ). Sebelumnya sudah diundur pada 5/9/2018 , 15/9/2018 , 15/11/2018, kini 15/12/2018. Ribet ya ?

Pencetakan logistik dijadwalkan mulai awal tahun depan. Sejauh mana sidali transparan dan mudah diakses agar pemilih bisa ngecek namanya sudah terdaftar di sidalih atau belum ? Di mana sebetulnya titik problem DPT yang masalahnya terus berulang tiap pemilu ? Sampai DPT ( daftar pemilih tetap ) diplesetkan jadi Daftar Permasalahan Tetap ( sudah tetap, kok tidak tetap-tetap ? ). Pemilu tersulit dan terakbar di dunia akan digelar 17 April 2019. di Indonesia ( ada 5 lembar surat suara yang harus dicoblos pemilih : .capres, caleg DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kabupaten ).

Kata KPU, ada gangguan di sistim informasi data pemilih ( sidalih, mestinya ada back up ). Perlu keterbukaan informasi bagi publik.
Menurut pemirsa EMI ( 17/11/2018 ), dari Bekasi ( ahli komputer ), KPU sudah 17 tahun computerized, baru disusul kemendagri ( sejak KTP-el ). Jika warga yang umur 17 tahun dan yang meninggal ( anggota keluarganya ) lapor ke kelurahan dan dikasih hadiah, mereka akan rajin lapor. Lalu dengan WA grup, Lurah bisa lapor ke disdukcapil, lalu kemendagri juga terhubung dengan sistem KPU, jadi sidalih bisa up to date dari hari ke hari. Tapi kalau Lurahnya males, itu dia titik problemnya DPT.

Legitimasi pemilu bisa dipertanyakan jika cuma 0,01% ( 1 juta orang ) pertambahan pemilih setelah 5 tahun ( bayi saja lahir 5 juta jiwa tiap tahun di negeri ini ). Kita berharap DPT bisa akurat, mutakhir, akuntable dengan cara ini ( warga dan lurah pro aktif dengan hadiah mie bungkus, misalnya ). Silakan dicoba..

—————————

WISATA ALAM : TENGGER

Gunung Tengger, bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,3 hektar, yang terbentang sejauh 30 km ( barat-timur ) dan selebar 40 km ( utara-selatan ) melintasi 4 kabupaten ( Pasuruan, Malang, Lumajang, Probolinggo ) di Jawa Timur. Kaldera lautan pasir seluas 6.290 ha dengan dinding terjal setinggi 200-700 meter menjadi pemandangan memukau saat matahari terbit. Daerah Tengger, sebelumnya merupakan kawasan cagar alam dan hutan wisata yang berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Kongres Taman Nasional Sedunia mengukuhkan kawasan ini sebagai taman nasional dalam pertemuan di Denpasar, Bali ( 14 Oktober 1982 ) atas pertimbangan alam dan lingkungannya yang perlu dilindungi serta aneka potensi tradisional kuno yang perlu dikembangkan. Pada 12 November 1992, pemerintah Indonesia meresmikan kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi taman nasional. Temperatur udara : 3°-20° C. Curah hujan rata-rata: 6.600 mm/tahun. Ketinggian : 750-3.676 mdpl. Letak geografis: 7°51’ – 8°11’ LS, 112°47’ – 113°10’ BT Tipe ekosistem : sub-montana, montana dan sub-alphin dengan pohon-pohon besar berusia ratusan tahun, seperti cemara gunung, jamuju, edelweis, anggrek, rumput langka, centigi, akasia, dll ( sumber: wikipedia ). Satwa: luwak ( Paradoxurus hermaphroditus ), rusa ( Rusa timorensis ), kera ekor panjang ( Macaca fascicularis ), kijang ( Muntiacus muntjak ), ayam hutan merah ( Gallus gallus ), macan tutul ( Panthera pardus melas), ajag ( Cuon alpinus javanicus ); burung alap-alap ( Accipiter virgatus ), rangkong ( Buceros rhinoceros silvestris ), elang ular bido ( Spilornis cheela bido ), srigunting hitam ( Dicrurus macrocercus ), elang bondol ( Haliastur indus ), dan belibis yang hidup di Ranu Pani, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo.

Gunung: Semeru ( setinggi 3.676 mdpl, tertinggi di Jawa ), Bromo ( 2.329 m ), Batok ( 2.470 m ), Kursi ( 2.581 m ), Watangan ( 2.601 m ), Widodaren ( 2.650 m ), Linggo, Penanjakan, Pundak, Lembu, Gandera, Ringgit, Widangan, Sumbersenami, Pranten, Bajangan. Para pendaki harus izin ke kantor pengelola taman nasional di Malang sebelum mendaki. Start point di Ngadas, desa terakhir dalam kawasan ini untuk melengkapi perbekalan terutama air karena sesudahnya takkan dijumpai sumber air. Selamat berwisata dan melihat wonderful Indonesia.. ( “Tengger”- drawed by Vitrisa )