Debat Capres 1. Humas Politik. Shut Down AS. CVR JT 610. Banjir Sulsel. Pajak Youtuber. PKI Mati, Obor Slebor?

Gak nyangka, Jokowi yang biasa kalem bertahan, di acara Debat Capres 1 ( 17/1/2019 ) bisa telak menyerang. Presiden kita yang satu ini memang penuh kejutan ya. Gara-gara hal baru ini, saya terbangun lagi meneruskan nonton debat perdana yang lebih mirip cerdas cermat-guru menguji murid karena kisi-kisi pertanyaan panelis. Habis menang debat, besoknya presiden sudah blusukan, kerja, kerja lagi. Benar-benar energizer, melebihi ibu saya yang giat membabat apa saja yang tak beres. Top !

DEBAT CAPRES, BUKAN PIDATO. CUKUP GREGET ATAU KURANG ESENSI ?

Debat Capres 1 Kamis kemarin ( 17/1/2019 jam 20 -22 WIB ) menyisakan pesan agar diperbaiki pada Debat Capres 2 ( 17/2/2019 ) karena dengan kisi-kisi pertanyaan itu, kita seperti lagi nonton guru menguji muridnya, atau nonton cerdas cermat anak sekolah di layar TV. Para kandidat tak fokus pada pertanyaan ( cenderung menghafal ). Tidak otentik, kurang menyebut bukti/ apa yang sudah dilaksanakan petahana untuk mengatasi isu tsb, juga lupa menyentuh problem pemilih milenial ( 16-25% swing and undecided voters/ kaum terdidik yang semestinya dibidik di Debat Capres ), karena pertanyaan panelis juga umum normatif, juga sebaliknya, terlalu teknis yang bukan bagian presiden

Kita yang loyal memang cukup terhibur dengan gaya Jokowi yang berbeda dari biasanya. Biasa kalem defensif, jadi ofensif menyerang. Tak heran di malam Debat itu, netizen di atas 37 tahun yang sudah lama tak berkicau ikut ramai nge-tweet menjagokan Jokowi. Alhasil, Debat pertama dimenangkan Jokowi menurut banyak pengamat dan surveyor.

( usia 22-37 tahun adalah generasi milenial atau Y pada tahun ini. Usia 38-53 tahun, generasi X. Usia 54-69 tahun, generasi baby boomers. Usia 6 -21 tahun, generasi Z )

Dua hari setelah Debat, kembali kaum milenial yang mendominasi jagad maya, dengan elektoral paslon 01 masih di atas 02 meski tak terpaut jauh. Artinya, kaum senior lebih mendominasi pilihannya pada 01 baru disusul sebagian milenial yang melek media.

Ringkasnya, secara show cukup berhasil ( 70-80% warga Indonesia nonton acara Debat Capres 1 ) menyenangkan kaum loyalis. Namun secara esensi belum tercapai ( memikat mereka yang belum/ yakin memilih ).

Antusiasme warga menonton debat pertama perlu disambut gembira. Semoga mereka masih bisa menangkap substansi debat sebagai salah satu kanal menyeleksi kandidat secara rasional. Bukan terjebak euforia sesaat lalu masih mencoblos karena faktor emosional atau fanatisme buta ( EMI, 18/1/2019 ).

ISU HUKUM :
BPLN SEBAGAI PENYINKRON PERDA, PELANCAR INVESTASI.

Badan Pusat Legislasi Nasional. akan dibentuk presiden untuk mengkoordinasi permen dan perda agar sinkron sebelum dilaksanakan ( tidak tumpang tindih dan menghambat investasi seperti yang terjadi selama ini. Kini masih ada sekitar 3000 regulasi yang menghambat investasi ( dari 42.000 regulasi ).

Perlu kajian mendalam sebelum BPLN diwujudkan dan regulasi dipangkas. Badan ini nanti bertanggung jawab langsung pada presiden agar bisa mengatasi ego sektoral kementerian dan pemda yang selama ini menghambat ( UU no.12 tahun 2011 ) . Keputusan MK telah membatalkan kewenangan gubernur mencabut perda kota dan kabupaten. Perda dibuat kepda untuk memaksimalkan PAD secara semaunya, sampai penjual video di pasar pun dikenai pajak tontonan. Ada PMA yang karena dibebani 110 regulasi sampai suntuk dan hengkang ke Vietnam.

Kemendagri dan KemenPAN belum mampu mengatasi tumpang tindih regulasi bertentangan dan penghambat ini. Di sisi lain, hanya MA yang bisa membatalkan UU dan MK yang berwenang membatalkan perda ( bukan Kemendagri ). Ekses Otonomi Daerah telah menghasilkan oligarkhi/ raja kecil di daerah. Orang yang punya kuasa ( uang banyak/ pengaruh besar ) bisa memonopoli lahan usaha dengan mempengaruhi perda. Sehingga perlu SDM yang lebih ahli, jujur dan komprehensif untuk memantau lahirnya perda yang tak menabrak aturan di atasnya. Itulah alasan lahirnya BPLN yang digagas Jokowi dan Mahfud.

PERUSAHAAN BODONG PENGGARUK LAHAN WARGA.

Tempo memberitakan, bahwa Mnr Group, perusahaan milik CA diduga mengakali berbagai peraturan demi menguasai konsesi 280.000 hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua. Mereka membentuk 7 perusahaan abal-abal untuk mendapatkan berbagai izin dari pemkab hingga Kemen KLH. Adik kandung CA, petugas kebersihan, sopir, serta adik seorang politikus duduk sebagai pengurus dan pemilik bayangan perusahaan bodong tsb.

Majalah yang pernah dibreidel masa Orba ini juga mengabarkan tentang ratusan orang yang mengadukan layanan pinjam-meminjam online. Di balik prosesnya yang mudah dan cepat, ternyata layanan peer-to-peer lending ini menyimpan banyak masalah. Nasabah ada yang dikenai bunga tinggi mencekik, ditagih secara kasar, bahkan diteror. Data pribadi peminjam juga rawan disalahgunakan. Bagaimana regulasi mengantisipasi hal ini ?

NAPI KABUR DARI LAPAS BUKAN KARENA OVER CAPACITY. Then what ?

Kamis, Prime Time News ( MetroTV, 1/12/2018 ) memberitakan, lebih 826 napi kabur dari lapas Aceh berkapasitas 850 napi pada 29/11/2018 lalu, Why ? Padahal tak kepenuhan seperti biasa didalihkan menkumHAM jika tersudut. Sekitar 200 napi segera tertangkap kembali. Apa evaluasi dan regulasi untuk perbaikan lapas kita ke depan ? ( setelah kepergok lapas bak hotel, suap kalapas, sipir, obral remisi koruptor, napi teroris beringas, juga napi kabur karena lapas sesak atau tidak sesak ).

Bayangin ratusan kriminal, pembunuh dan pemerkosa masih berkeliaran di luar sana. Kasihan polisi kita yang sudah capek-capek nangkep. Capek nguber KKSB di pedalaman belantara Papua, lalu kehilangan 2 anggotanya yang tengah menyelidiki kasus mutilasi oleh KKB sempalan Santoso di Parigi Montong, Sulawesi Tengah.

Serangan itu dilakukan sekitar 7 orang kemungkinan karena terdesak Operasi Tinombala Polri-TNI, dengan cara mengambil paksa logistik lalu memutilasi pemilik untuk menghilangkan jejak ( Prime Time News, 31/12/2018 )

Masalah hukum kita seabreg ( separuh persoalan negeri ini ). Butuh menkumHAM andal di periode ke- 2 Jokowi untuk mengatasi lebih baik.

ISU HAM :
KASUS PENYERANGAN TERHADAP NOVEL BERLANJUT.

Aktivis anti korupsi asal Ukraina, Kateryna Viktorivna Handziuk, meninggal pada 4/11/2018 ( Tempo ). 40% tubuhnya terbakar akibat disiram air keras pada 31/7/2018 . Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Novel, yang disiram air keras pada 4/4/2018, dan kini polisi masih mengusut pelakunya.

Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF ) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibentuk Kapolri Tito pada 8/1/2019, terdiri 65 orang ( 52 anggota Polri, 6 anggota KPK, 7 para pakar dan tokoh masyarakat ) berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada 21/12/2018. Hampir 2 tahun kasus ini mengambang karena peristiwa penyiraman itu terjadi saat hari masih gelap ( pulang sholat shubuh dari masjid ), tak ada saksi mata dan CCTV kurang jelas ( pelaku di kejauhan ). Saat itu, 182 polisi dan 80 saksi peristiwa sudah dikerahkan, namun sayang, belum membuahkan hasil. Kita tunggu hasil TGPF bentukan Kapolri yang ini, semoga bisa tuntas sebelum 17 April 2019. Masyarakat bisa bantu mempercepat penuntasan kasus ini dengan memberi keterangan pada TGPF jika melihat keganjilan saat peristiwa teror itu terjadi ( EMI, 15/1/2019 ) Wah, kerja Kapolri Tito makin banyak ya.. ( jaga kesehatan )

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : MAKIN BANYAK KORBAN BERANI LAPOR

Menurut data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, pada 2017 kasus yang dilaporkan mencapai 348.466 kasus. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan angka yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa korban mulai berani melapor. Semoga dengan keputusan MK ( 13/12/2018 ) menyamakan usia pengantin pria dan wanita minimal 19 tahun, akan mengurangi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Amiin.

SETARA PRIA : WANITA MENIKAH USIA 19 TAHUN KE ATAS.

Hadiah Hari Ibu dari Mahkamah Konstitusi: mulai kini ( Keputusan MK, 13/12/2018 ) wanita menikah minimal umur 19 sama dengan pria. Sebelumnya, di UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi wanita boleh menikah. MK memberi waktu 3 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Perkawinan dan melaksanakannya.

Di Indonesia, 2 ibu dan 5 bayi meninggal tiap jam dari ibu yang menikah di bawah usia 20 tahun ( 51% ). Dari riset, 41% bayi mengalami keterbelakangan mental lahir dari pernikahan dini ( dibawah 21 tahun ).

Kongres Perempuan pertama yang digelar pada 22/12/1928 di Yogya diperingati sebagai Hari Ibu. UU no.35 tahun 2018 menyebut orang dikategorikan dewasa mulai usia 18 tahun. Wakil Komnas Perempuan bilang, penghapusan diskriminasi usia perkawinan tsb relevan dengan pengangkatan harkat wanita ( kesetaraan gender ). Sistem hukumnya ada ( keberpihakan negara pada kesetaraan gender ), tapi masih ada kendala dari kultur budaya dan religi.

RA. Sukonto, ketua Kongres Perempuan I yang merintis kesetaraan gender tsb. Hari Ibu di Indonesia juga dengan spirit itu, bukan seperti Mother’s Day di luar negeri yang sebatas menghormati ibu yang telah melahirkan kita. Di sini, kita juga punya urusan lain setelah urusan domestik ( urus suami, anak, dapur/ masak, kasur, sumur/ cuci ) beres.

Pemirsa EMI dari Jakarta curhat kewalahan ditarik tetangga ke sana sini untuk mengatasi masalah KDRT karena kerap mentok di KPAI, LPAI, sehingga ia usul dibentuk satgas perempuan di tingkat RT/ RW, lalu ada petugas yang khusus menampung pengaduannya setelah sampai di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. sehingga tak dipingpong ke sana kemari menyita umur dan energinya ( EMI. 22/12/2018 ).

Ibu dan keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Jika calon ibu disiapkan dengan baik ( usia 19 tahun ke atas baru menikah setelah cukup menimba ilmu dan finansial ) maka generasi emas Indonesia bisa tercipta yang mampu memajukan negara ( bukan sebaliknya menjadi beban negara atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ PMKS ) .

Kendala kultur dan religi dibentuk oleh pembacaan tekstual ( tanpa konteks ) yang dibelokkan akibat dominasi pria. Padahal masa Rasul, kesetaraan gender sudah dimulai ( wanita dimuliakan ). Masa jahiliah, wanita dianggap barang. Bahkan, wanita yang rumahnya dipasangi bendera, artinya masih bisa melayani 40 pria dalam sehari. Kemudian setelah masa Islam, tradisi barbar itu dilarang ( karena anak-anak yang terlahir jadi tak jelas nasabnya, menyulitkan hidup di kemudian hari ), dan minta pria memberi mahar pada wanita yang akan dinikahinya, meminta pria memperlakukan istri dengan lembut. Sebaik-baiknya pria adalah yang paling lembut pada istrinya.

Di sisi lain, terjadi internalisasi inferioritas oleh wanita itu sendiri ( wanita cukup di dapur, sumur, kasur saja, tak usah sekolah tinggi-tinggi ) selama puluhan generasi membuat sebagian wanita ( di olimpiade sains banyak wanita lebih unggul dari pria ) secara kultur masih terbelenggu di bawah dominasi pria.

Kini jumlah wanita di populasi ( 263 juta penduduk Indonesia ) sekitar 26.000 lebih banyak dari pria ( kelak 50 : 1 ). Artinya kaum wanita yang lebih banyak ini, harus didukung kemajuannya, jika Indonesia benar-benar mau maju. Kado MK ini awal dukungan negara di era Reformasi untuk mewujudkan visi tersebut.

ISU KORUPSI :

KORUPSI MENURUN, BUKAN STADIUM 4 YANG MENGHITUNG HARI

Terjadi penurunan tingkat korupsi di seleksi CPNS, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dsb, dari 60 ke 30%. Masa Jokowi, dengan perpres no.54 tahun 2018 KPK bisa lebih leluasa bergerak, jadi leader reformasi birokrasi dengan dipersilakan mengaudit sistem reformasi dalam birokrasi. Di mata dunia, Indonesia, dari sebelumnya termasuk negara terkorup kini membaik jadi negara yang tak pandang bulu menegakkan hukum pada pejabat dan penyelenggara negara ( Prime Time News, MetroTV, 14/1/2019 )

Korupsi aset

Kejaksaan Agung menahan mantan jaksa CS atas kasus dugaan korupsi penyelesaian barang rampasan dan eksekusi aset napi HR. Kejaksaan menilai uang yang dikembalikan satuan tugas yang dipimpin CS ke kas negara cuma Rp 22,5 miliar alias jauh di bawah target Rp 1, 91 triliun ( Tempo ). Teringat diskusi panasnya di talkshow : kenapa masalah hutang ini diungkit lagi ? Kan sudah dianggap beres oleh BPPN waktu itu ( lalu pemerintahan saat ini disalahin lagi ). HR cuma membantu para kreditor kecil yang tak sanggup mengembalikan dana ke bank HR karena krisis ekonomi 1997, dalih pengacaranya ( jadi yang salah penilai aset ? Yakin tak menyuapnya ? ).

Korupsi BUMN

Gedung Gran*** yang disita negara milik keluarga Cendana yang baru membayar Rp 253 miliar dari Rp 4,4 triliun putusan inkrah ( kasasi Kejagung di MA ) kasus korupsi Yayasan Superse*** yang diselewengkan ( ambil 51% keuntungan BUMN ) yang seharusnya untuk beasiswa pendidikan. ( EMI, 21/11/2018 )

Korupsi transfer daerah

Dana insentif daerah dan dana alokasi khusus ditengarai menjadi bancakan kepala daerah dan anggota dewan. Dalam kasus yang menyeret pejabat kemenkeu, YP terlihat peran pejabat Dirjen Perimbangan Kemenkeu sebagai penjaja informasi alokasi dana khusus kepada kepala daerah ( Tempo ).

Solusi

UU Perampasan Aset semoga bisa segera disahkan untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara sepenuhnya.

UU Penyadapan mestinya direvisi, agar hak penyadapan tanpa izin pengadilan hanya untuk KPK ( khusus korupsi dan TPPU ), Polri ( untuk pidana umum dan terorisme ) dan Kejagung ( untuk pidana khusus HAM dan kejahatan seksual ) sehingga tak saling menyadap, menghindar atau melemahkan antar 3 institusi seperti sebagian teror pada KPK selama ini oleh oknum penegak hukum lainnya.

ISU TERORISME :
BASUKI TP DAN AB BSY DIBEBASKAN ?

Sedang dikaji kembali rencana pembebasan bersyarat Ab Bsy dari penjara karena pertimbangan kemanusiaan ( sudah sakit-sakitan, kuatir mati di penjara ? ). Sebelumnya, Jokowi disebut, sudah mendiskusikannya dengan Kapolri, BNPT, ahli hukum, dll, agar tak menimbulkan preseden buruk di masa depan ( Prime Time News, 18/1/2019 ).

Semoga amir JI umur 81 tahun ini tak berkhotbah kekerasan berkedok agama dan mendanai latihan senjata para radikal lagi ya.. ( cara bicaranya masih angkuh. Ataukah pembebasan Bsy ini pengimbangan atas rencana bebasnya Basuki pada 24 Januari ? Entahlah ). Keep watching, people…

JURUS MEREDAM HOAX

Menurut Kabag Cyber Polri ada 3.500 hoax tiap hari selama masa kampanye ini. Menurut pakar politik, kedamaian baru ada setelah keadilan tercipta. Penegakan hukum harus adil diterapkan pada kedua belah pihak. Jika tidak, akan terakumulasi kekecewaan yang melenyapkan kedamaian.

Polisi bisa mengenakan UU ITE dan KUHP untuk menegur lalu menindak pelaku hoax ( jika masih bebal ). Ada sekitar 10 pelaku hoax yang provokatif menyebar fitnah kebencian. Orang itu-itu saja. Jika polisi bisa membatasi ruang gerak mereka, maka perang hoax akan mereda, dan proses pemilu bisa berlangsung gembira sebagaimana layaknya pesta demokrasi.

JURUS MENANGKAL TERORISME.

Indonesia terdiri lebih 1.300 suku, lebih 700 bahasa, lebih 17.000 pulau di wilayah yang 2/3-nya lautan. Ditakdirkan beragam oleh Sang Pencipta sehingga kita harus menjaga keberagaman kita dengan segala daya. Termasuk dari para teroris yang berangkat dari pemahaman intoleran ( takfir ) dan radikal ( ekstrimis ) hasil propaganda ISIS, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir di Timur Tengah yang merasuki orang yang kurang paham agama di sini ( gagal paham siapa penjahat sebenarnya di konflik Suriah ).

Salah satu cara mengatasi terorisme adalah dengan memperbanyak ruang-ruang perjumpaan warga ( seperti sarasehan jaman dulu tapi dikemas secara kekinian ) untuk urun rembug lintas identitas, saling memahami, saling respek, demi menjaga keutuhan negara, keguyuban warga dan menangkal hoax yang memecah belah bangsa ( karena segera terkonfirmasi dan dilunakkan dengan interaksi humanis antar warga berbeda suku, agama, ras dan golongan. Tidak eksklusif di ruang-ruang tertutup/ grup-grup WA seperti sekarang, yang gemar memaki-maki kelompok di luar mereka sampai mengkristal menjelma kebencian yang membunuh. Paham radikal sebanyak 50, 89% disebarkan melalui medsos. Di riset lain, sekitar 90.000 konten bermuatan kekerasan dan ekstrimisme tiap hari dimuat ke internet oleh ISIS dan afiliasinya. Sedangkan, medsos saat ini sedang jadi dunianya kaum milenial, pemilik masa depan negeri ini ).

ATURAN DEBAT BERKUALITAS

Mendebat ideologi negara dilarang dalam debat capres. Debat dianggap publik berkualitas jika :
1. Sesuai budaya santun ( adab politisi adalah mengapresiasi yang dicapai lawan, tidak mencemooh kekurangan lawan. Jangan sampai kufur nikmat, cari-cari kekurangan lawan dan menghinanya )
2. Fakta otentik ( sampaikan yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Yang sudah, bisa dicek buktinya di lapangan ).
3. Solusi visioner ( bagaimana cara mewujudkan visi paslon secara realistis dan terukur )

Orang tak bisa men-copy seluruh penjelasan pakar atau konsultan jika minat pengetahuan itu tidak intrisik/ ada dalam dirinya ( original, otentik ) sehingga jika dipaksakan akan terkesan hafalan, tak connect dengan hati pendengar, kata pemred Don ( News Room, MetroTV, 12/1/2019 )

KUNCI JAWABAN DEBAT

Setelah Era Reformasi, tak ada lagi lembaga tertinggi negara. Presiden memang masih panglima teringgi angkatan bersenjata ( perang/ TNI ), tapi bukan lagi penegak hukum tertinggi seperti masa Orba. Kekuasaan tertinggi penegakan hukum di negeri ini sekarang adalah MK dan MA. Presiden hanya boleh memberi grasi, amnesti dan abolisi.

So, PS nonsens bisa membawa koruptor ke penjara sendiri seperti sesumbarnya di Debat. Apa dia mau mengembalikan Indonesia ke jaman Orba ? Semua urusan dibawa ke tangan presiden, termasuk penegakan hukum, padahal kita sudah melewati tahap Reformasi yang membagi kekuasaan presiden yang sebelumnya terlalu besar. Hardball. Ngeri.. ( seperti cara berpikir MAS di “Mata Najwa”, 16/1/2019 : segala persoalan ditimpakan ke presiden, padahal trias politica sudah lebih diperjelas masa Reformasi ini. Presiden campur tangan di luar kewenangan grasi, amnesti, abolisi bisa dianggap intervensi di bidang hukum. Presiden hanya bisa mendorong dan mengingatkan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK untuk lebih cepat menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik.

Nah, jika ada masalah hukum, adukan ke pihak berwenang. Sudah ada salurannya, seperti diungkapkan Jokowi tempo hari. Yang tidak mau, dan demen menyalahkan Jokowi artinya dia masih hidup di jaman Orba. Belum move on…

UU Terorisme yang baru disahkan medio 2018 lalu, juga menempatkan BNPT sebagai leader dalam pemberantasan terorisme. TNI hanya mem-back up/ diperbantukan ke BNPT, polisi Densus, atau jika penegakan hukum sudah tak mempan lagi.

ULASAN PARA PENGAMAT DEBAT

Dr. Lely Arrianie, M.Si bilang, persepsi positif di medsos semalam, terhadap petahana, karena penguasaan panggung Jokowi yang lebih merangkul audiens, plus inisiatif memeluk dari paslon 01. Sebaliknya tak ada yang baru dari penantang/ terutama SU sehingga netizen berpikir, ngapaian pilih 02 kalau tak ada yang baru, realistis dan solutif darinya, sehingga merasa tak perlu pindah dari paslon 01 yang sudah cukup baik.

Menurutnya, pengaruh debat terhadap peningkatan elektabilitas kandidat di sini masih di bawah 5%. Tiga tipe pemilih : yang loyal sekitar 55 % pada O1 ( seingat saya, versi Charta Politika 60% ), yang masih bisa goyah/ swing voters ( 9%) dan yang belum menentukan pilihan/ undecided voters ( 16% ). Keunggulan Jokowi adalah beliau bisa menyampaikan pikiran besar dengan bahasa sederhana, faktanya ada ( tak bohong, bisa dicek di lapangan ) dan detail ( karena sudah diimplementasikan ).

25% masa mengambang ( pelajar dan kaum terdidik ) ini ingin melihat fakta otentik dan kualitas debat yang sesuai dengan rasionalitasnya. Karena 85% warga Indonesia melihat televisi ( EMI, 15/1/2019 ) maka Debat Capres 2 harus lebih bermutu dan seru agar menarik pemilih baru ( termasuk yang jenuh dari lari ke capres 10/ paslon tukang pijat ).

Harap tahu, kampanye golput bisa dikenai pasal pidana. Kita semua nyoblos dalam pemilu agar terpilih pemimpin yang baik alias mencegah orang jahat memimpin negeri ini. Semua orang baik harus turun untuk memastikan itu ( Indonesia Maju )

Di Prime Time News ( 19/1/2019 ), komisioner KPU bilang : akan mendiskusikan perbaikan untuk Debat berikutnya bersama tim kampanye kedua paslon Senin besok ( 21/1/2019 ). KPU takkan memberi kisi-kisi pertanyaan lagi karena ternyata tak berhasil memperdalam jawaban seperti yang diharapkan. Ya, Pak. Panelisnya juga dipilih KPU dan publik, jangan pilihan paslon sehingga cetek begitu ( saya yang menekuri berita tiap hari sampai tertidur karena tak melihat ada yang baru dari pernyataan kandidat ( lebih asyik nonton after show: Don Bosco, Asep Wiryawan, ketua Charta Politika dan SMRC, membahas Debat Capres 1 ). Baru bangun lagi pas pertanyaan tertutup/ cross fire, ngeliat Jokowi tumben menyerang cerdik. Pernyataan tertutup semuanya, ya Pak, agar lebih spontan, otentik dan seru. Namanya juga debat, bukan pidato. Tak iyo…

( Menanggapi komentar narsum ES ( EMI, 22/1/2019 ) : perubahan minor setelah evaluasi melibatkan partisipasi publik/ pemilik suara adalah wajar, karena debat capres sebagai salah satu cara kampanye juga perlu market oriented agar publik makin tertarik nyoblos. KPU baru disebut tidak konsisten dan tidak independen jika perubahannya mayor dan kerap berubah. Jika berubah : tidak memberi pertanyaan terbuka, panelis bertanya langsung, moderator hanya memandu dan mengingatkan waktu, itu perbaikan minor yang positif, masukan berharga dari publik dan pakar, bukan tekanan publik. Lagi pula ( lembaga independen ) tak perlu alergi dengan ‘tekanan’ publik ( tanpa tanda kutip jika KPU diteror harus mengikuti, tanpa kebebasan memutuskan ) selama masih sesuai dengan konstitusi/ aturan prinsip. Sejarah/ capaian bangsa ini terus membaik karena partisipasi aktif publik/ Daulat Rakyat. So, jangan miss leading, apalagi hanya merujuk pengalaman pribadi/ ‘peta buta’ )

MUSISI ADDIE MS SEDIH DEBAT CAPRES. Cheer up, please..

Pada 17/1/2019 ( Debat Capres ), musisi Addie MS men-tweet sedih dan heran, presiden Jokowi yang dikaguminya, menurut observasinya, paling banyak dihujat di antara presiden terdahulu ( penetrasi medsos 2014 belum semasif 2019 ). Lalu, dikomentari oleh pendukung PS : baru di rezim ini rakyat terbelah. Yang lain menyalahkan nasib terpuruknya pada presiden saat ini. Karena keberhasilan Jokowi tak mengangkat nasibnya, ia lalu memilih PS.

Well, ciri khas orang gagal ( termasuk para gelandangan yang saya temui selama setahun hidup di jalanan ) adalah menyalahkan orang lain. Satu telunjuk menuding orang lain, 9 jari lainnya ( tak dilihat ) mengarah pada dirinya. Seribu dalih atas kemalasan dan kegagalannya. Sedikit kekurangan orang lain ( dibanding prestasinya yang sejibun ) jadi bulan-bulanan kekesalan dan sumpah serapahnya. Bias. Sebetulnya, dia benci diri sendiri, tapi karena keangkuhannya/ tak sanggup menerima kenyataan, dia memilih melemparkan kebenciannya pada orang lain ( lebih murah/ mudah. Dasar pemalas ). Itu sebabnya, ia tak pernah sukses, karena tak pernah introspeksi dan memperbaiki diri. Hari gini malas meng-up grade diri ? Ya, ke laut.. habislah kamu. Lihat wajah unhappy, bete, apalagi nyinyir maki-maki ( kufur nikmat ) orang sudah menjauh, boro-boro mau bantu. Apalagi kalau kebenciannya sudah mengerak puluhan tahun. Perlu puluhan tahun pula untuk mengurai benang kusutnya ( pikiran negatif, pesimis, malas ) sebelum bisa ditulis dengan nilai-nilai baru yang optimis mencerahkan, penuh vitalitas hidup. Ada yang mau sesabar itu, puluhan tahun, menolong orang bukan siapa-siapa, jadi manusia baru yang energik, bangkit dengan karya dan mandiri ?

Tak banyak ( sebagian dilakukan para Kick Andy Heroes ). Ke mana orang-orang pesimis bermata buram yang sulit ditolong ini ? Sebagian mereka gabung ke grup-grup WA tertutup di mana sudah berhimpun orang sejenis mereka, orang sulit, orang gagal, yang gemar mencari kambing hitam atas semua kegagalan mereka, mencari jawab atas ketidaktahuan mereka ( orang lain tajir, kok mereka tidak ? ) pada senior mereka yang sudah lebih dulu terpedaya propaganda ISIS, IM, HT, Al-Qaeda. Jawaban mereka ? Oh, itu karena negeri ini thoghut, Pancasila thoghut, presiden thoghut. Hanya takfir yang benar, kelompok lain kafir sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan. Lalu, 60.000 konten radikal dan foto-foto pembantaian warga ‘Sunni’ yang dilakukan milisi teror bayaran AS, Israel, Inggris, Perancis, Turki, Arab Saudi, Qatar dsb yang dituduhkan ke Assad-Suriah atau Syiah-Iran ( musuh bebuyutan Israel ) ditebarkan tiap hari di internet dan diteruskan simpatisannya, para senior gagal di grup-grup tertutup itu. Kita harus bergerak dalam gerombolan untuk melawan kezaliman sempurna ini, hasut senior sok intelek membodoh-bodohi yuniornya yang culun, lebih bego dan naif. Foto dan narasi sadis yang tiap hari dijejalkan di kepala para yunior itu menyempurnakan kegagalan dan kemarahan mereka ( seperti juga dirasakan mayoritas warga Arab saat ini setelah kalah PD 1, PD 2, Perang Arab-Israel sehingga lahir ormas-ormas radikal di sana, Al-Qaeda, turunan dan sempalannya, yang karena keterbatasan logika berpikirnya, tak sadar skenario global/ Imperium untuk menghancurkan Islam dan di ujungnya, Iblis menghancurkan manusia. Ketika yunior dan senior gagal ini memaki presiden dun** dan gob*** betapa bahagianya Iblis, betapa banyak manusia yang akan menemaninya masuk neraka.

Presiden Jokowi yang rajin puasa Senin -Kamis santai saja ( dapat limpahan pahala karena kesabarannya menghadapi fitnah luar biasa, dan dosanya diambil alih oleh para pem-fitnah dan pencacinya ). Orang takkan mau repot-repot menendang anjing, kata Dale Carnegie. Orang setengah mati, siang malam, hari demi hari, tahun demi tahun, menyerang, memaki, mendiskreditkan Jokowi karena beliau teramat sangat penting dan berharga bagi dunia muslim sesungguhnya ( sekaligus teramat sangat membahayakan kepentingan Israel yang ngebet mencaplok Palestina dan menguasai Timur Tengah sebagai Israel Raya. Apalagi setelah pidato Jokowi dalam KTT OKI 2017 di Turki, “Negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.”

( tahun 2002, di Jakarta Selatan dibuka kantor Indonesia-Israel Public Affairs Committee (IIPAC), dan IIPAC pada 29 Januari 2010 meresmikan peluncuran Indonesia Business Lobby. AIPAC adalah lobi terkuat Yahudi zionis di AS yang menguasai Gedung Putih yang mendikte kebijakan luar negeri AS yang menindas para penghalang Israel : Iran, Suriah, Lebanon. Apa IIPAC yang dulu membiayai penyebaran buku anti Syiah Rp 2 miliar per daerah di seluruh tanah air, juga demo berjilid-jilid HRS/ FPI yang pro-ISIS, industri hoax, para buzzer yang menyerang reputasi paslon 01 ? Karena jika Sunni -Syiah sampai kompak bersatu habislah Israel di Timur Tengah ).

So, lobi zionis di sini lalu menggerak-gerakkan tali kekang kebo-kebo yang dicocok hidung itu, senior bego dan yuniornya, cukup dengan upah Rp 70 juta untuk berjejaring memproduksi hoax dan hate speech untuk ganti presiden.

Insya Allah upaya mereka gagal lagi seperti pilpres tahun 2014. Pengalaman saya, juga banyak orang, Allah turun tangan membantu di pucuk upaya maksimal kita. Tinggal kita melaksanakan bagian kita, berikhtiar maksimal meredam hoax dan menangkal terorisme dengan melaporkan ke Kominfo, Cyber Polri, kontra narasi di akun kita ( tak perlu membaca semua nyinyiran, bisa habis waktu dan ketularan bete ), mengawasi anggota keluarga dan membimbing anak di sekitar kita agar tak men-share konten radikal, biasakan crosscheck, cek and ricek dulu bila menerima propaganda negatif atau kampanye hitam.

Soal tuduhan rakyat terbelah di rezim ini ? Ini diawali dari selisih 3% ( kemenangan Jokowi dari PS di pilpres 2014 ) dan tuduhan curang ( waham/ parno ) yang diulang-ulang FZ ( Indonesia lebih damai, jika provokator perpecahan ini tak ada ) di tiap kesempatan ( plus klaim kemenangan PS di TVO dari surveyor abal-abal yang disewanya ) sampai para pendukung PS yang terbius kemenangan semu ini ikut paranoid dan percaya kalau mereka yang menang, lalu dendam dengan ‘kecurangan’ ini ketika Jokowi dinyatakan sah sebagai presiden oleh KPU. Selanjutnya, kita tahu, Jokowi dan KPU jadi bulan-bulanan teror kebencian mereka ( kekanak-kanakan sekali kan ? Telunjuk melotot, 9 jari tak dilihat ). So, para pendendam yang belum move on ini yang membelahkan diri dan kelompoknya sendiri ( setelah kalah pemilu karena tak punya sifat sportif berdemokrasi ) Bukan karena Jokowi. Senior – yunior bego, tak paham politik diajak demokrasi ya seoerti ini ( kelemahan sistem demokrasi dibanding pemerintahan aristokrasi yang disadari Plato sejak masa Athena ). Namun, sistem pemerintahan ini masih yang terbaik jika disandingkan dengan Pancasila dengan kontrol 5 sila untuk wilayah seluas dan seberagam Indonesia. So, don’t worry, Mr. Addie,… be happy. We’ll be okay…

MEDSOS vs MEDIA CETAK. Mana rujukan anda ?

Media sosial sering anonim/ tak tahu nama asli, alamat dan penanggungjawabnya.

Media cetak ( juga versi online-nya ) yang terverifikasi Dewan Pers harus berbadan hukum dan ada penanggung jawab utama yang bersertifikasi. Modal minimal Rp 500 juta. Sayangnya. baru 90 dari 40.000 media online yg terverifikasi Dewan Pers.
( PR Inside, K-Lite FM, 20/11/2018 ) sehingga kita perlu ekstra hati-hati ketika membaca di internet, biasakan crosscek dulu ke media kredibel yang sudah dikenal luas oleh masyarakat ( Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo ). Bersahabatlah dengan akal sehat.

Media cetak juga memantau rilis situs perusahaan. Media konvensional ( cetak ) dianggap kurang up to date oleh sebagian orang, namun relatif lebih kredibel ( karena bisa dilacak ke kantor redaksi, berbadan hukum dan diawasi Dewan Pers ).

Dari sekitar 40 media cetak/ mainstream ( dulu 800, kelak tersisa 10 saja ) hanya 24% saja yang masih sehat. Media konvensional punya karakteristik tersendiri yang dibutuhkan sehingga tak bisa hilang begitu saja dalam era disrupsi teknologi saat ini. Salah satunya sebagai clearing house terhadap berita hoax yang deras membanjir.

PEMRED OR DAN KOMUNIS BELUM KAPOK ? Waspada..

Nah, bagaimana jika SB pemred tabloid OR yang baru dibebaskan dari penjara akan membuat edisi berikutnya ? ( dan ngotot bahwa tabloid fitnah yang tak cover both side itu produk pers. Meski Dewan Pers sudah menyebut bukan produk pers ). SB sudah diwanti-wanti bisa masuk penjara lagi kalau bikin tabloid fitnah terhadap Jokowi lagi, atau pada siapa pun ( tapi kalau dibayar Rp 1 miliar lalu cuma dihukum setahun, pemred edan ini dengan senang hati mengulangi perbuatan tak terpujinya itu, saya pikir ).

Terlihat dari gestur dan kengototannya yang over pede di acara “PKI dan Hantu Politik”- Mata Najwa ( Trans7, 16/1/2019 ), SB belum menyesal dan menyadari kesalahannya. Dia bahkan membandingkan tabloidnya dengan citizen journalist/ jurnalis warga, dan aturan ojek online yang belum dibuat tapi sudah lalu lalang di jalanan. Dan SB memperparah penyimpangan itu dengan mengkapitalisasi fitnah dan kebohongan yang dilarang agama ( ojek online tak bohong dan tak fitnah ) yang jadi panduan hidup manusia ( tujuan manusia dan jin diciptakan Tuhan adalah untuk beribadah pada-Nya, dalam doa, sembahyang, kerja, karya dan pengabdiannya ).

Harap tahu, seperti blog ini, saya tak asal comot dari belantara internet yang ada setan dan predatornya sendiri. Saya masih mengecek fakta, menganalisnya, melihat dua sisi, merefer media kredibel yang diakui masyarakat luas dan Dewan Pers. Jadi, citizen journalist juga punya ‘pakem’ dan norma dasar/ agama/ moral Pancasila yang memandunya menulis di ruang publik. Gak asalan, nyeleneh, semau pikiran sendiri yang terbatas dan subyektif itu.

Apalagi kalau ibadahnya amburadul, kebayang si setan yang mengendalikan pikiran dan jari-jarinya menulis. Membaca buku atau mendengar informasi pun sudah di-filter setan ( yang masuk yang menguntungkan diri dan enak didengar egonya ). Pesan kebaikan, kemanusiaan, norma agama, moral, adat yang ada di buku, media, ucapan bijak, sudah diplintir bahkan di-skip dari kesadaran nuraninya. Sehingga saya berhati-hati ( cek & ricek ) jika mendengar orang sombong, dengki, tamak ( watak Iblis ) yang bicara, karena ia sudah dalam kendali setan dengan seribu jurus sesatnya.

Lalu, ada KZ yang menuduh Megawati, PDIP, Adrian itu PKI hanya karena bertemu dengan tokoh PK China ( kedudukan partai ini di atas presiden dan PM China, tidak seperti di Indonesia, RI-1 di atas ketua partai. Sehingga kalau mau memutuskan hal besar dalam hubungan bilateral ya harus sampai ke decision maker tertinggi ). Bukan berarti mereka PKI.

Tuduhan berikutnya : PKI akan bangkit lagi. Politisi Adrian beragumen bahwa dari 195 negara, termasuk 36 negara komunis, sekarang hanya tersisa 6 negara komunis. Jadi paham ini sudah tak cocok dengan kebutuhan jaman.

Sengit sekali melihat perdebatan dua narsum jago bicara ini. Saya lihat ada kebenaran di dua pembicara yang sama-sama bermaksud baik menjaga kedamaian di negeri ini. Memang ada perbedaan antara orang yang mengalami dan yang tidak, dalam memandang sebuah isu.

Adrian tak mau generasi penerus dihantui beban masa lalu karena mereka punya masalah HAM-nya sendiri yang juga butuh energi besar untuk menuntaskan. Di sisi lain, bagaimana agar generasi penerus tak mengulangi kesalahan generasi pendahulunya ?

( kalau saya sudah cukup dengan membaca biografi Muhammad Hatta : 6 jilid Paket Buku Bung Hatta terbitan TB Gunung Agung, berisi kumpulan pidato, wawancara dan tulisan proklamator, pemikir, negarawan hebat ini. Tak perlu repot menuntut dibentuk TGPF untuk membongkar kuburan massal dari pihak PKI mau pun korban yang dibantai PKI. Integritas Bung Hatta sudah cukup meyakinkan saya bahwa PKI lebih dulu salah karena membantai rakyat, ulama, TNI dan keluarganya, lalu ekses kebiadaban itu berbalik pada PKI, keluarga dan tetangganya. Trauma ketakutan melahirkan kekejaman serupa. Ada agen asing/ CIA yang menunggangi sehingga pembantaian balasan terjadi lebih sistematis.

Itu masa Orla ke Orba/ 1965, ketika Jokowi masih balita 4 tahun. Mbah Harto pun sudah wafat untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya langsung pada Allah. Apalagi ?

Rezeki dari Allah, dengan atau tanpa label ex-PKI, akan sampai jika benar cara menjemputnya. Keluarga ex-PKI minta maaf dulu pada keluarga korban pembunuhan PKI sejak tahun 1948. Nanti baru bagian yang minta maaf ke orang bukan PKI tapi dituduh PKI dan didzalimi/ salah target.

LBH, LSM/ NGO yang membahas PKI/ komunisme juga harus fair menyebut jumlah korban dari kedua belah pihak. Tidak berat sebelah. Cover both side dengan durasi dan porsi yang seimbang, karena tugas TNI menjaga keutuhan NKRI. Paham komunis melanggar konstitusi kita/ Ketuhanan YME dalam Pancasila. Saat chaos tahun 1965, penegakan hukum tak berlaku/ darurat militer.

Menurut UU, buku tentang PKI / komunisme hanya boleh dikaji secara akademis di kampus perguruan tinggi. Bukan di ruang publik di mana orang dari berbagai tingkat pendidikan/ nalar bisa ikut mendengar dan salah tafsir. Seperti juga mengucapkan selamat hari raya non muslim boleh dilakukan di perkotaan, tapi jangan dilakukan di pedesaan yang tingkat aqidahnya masih belum kokoh.

KZ benar ketika membela niat prajurit yang bermaksud mengamankan peredaran buku tentang komunis, lalu dikembalikan jika buku yang terambil jenis yang tak berbahaya seperti yang ditulis analis militer Salim Said. Atasan prajurit yang menugasi ( dan minta maaf ) juga benar, jika next time lebih jelas memberi list buku komunis yang dilarang beredar di ruang publik.

Apa PKI masih bisa bangkit di Indonesia ? Yang jelas paham komunis masih ada di kepala orang per orang, bukan sebagai organisasi ( karena sudah dibubarkan dan ditetapkan negara sebagai organisasi terlarang ). Saya sendiri ( menyamar ) pernah tak sengaja berdebat dengan anggota gerakan bawah tanah ( menyamar ) yang ingin menghidupkan paham kiri ini untuk menghancurkan Indonesia.

Di sebuah talkshow, beberapa narsum mengaku pernah memergoki TKA China diam-diam menerobos zona militer kita. Dan China, adalah raksasa ekonomi dunia saat ini yang berpaham komunis.

Negeri Tirai Bambu ini bersengketa dengan kita/ ZEE di Laut China Selatan. Mereka juga tak manusiawi memperlakukan atletnya yang gagal meraih emas. AS masih mendingan dalam memperlakukan warga negaranya. AS kejinya pada warga asing yang menghalangi ambisi anak emasnya/ Israel. China punya motif untuk mendukung benih-benih komunis di sini, jika benar kita bertemu dengannya di PD 4 sebagai Yajuz Majuz jilid 2.

Orang yang pernah kena TB ( tuberculosis ) seperti saya, tahu sinyal jika TB kambuh lagi ( terlalu capek, cipika-cipiki, kurang makan, kurang tidur, batuk lebih dari 3 minggu, berat badan terus menurun, dst ). Begitu juga KZ yang pernah mengalami era PKI. Dia paham sinyal kemunculannya. Kalau saja KZ lebih rileks bicara dan sabar ( tak selalu emosional, bikin orang ketakutan ), orang akan lebih menangkap pesannya dan waspada sesuai harapannya. Ini soal bicara efektif dan kemampuan melihat substansi. That’s all.. ( semua narsum orang baik, kecuali si pemred bebal meragukan itu )

HUMAS POLITIK

PR/ humas profesional mesti punya human touch karena tugasnya membangun citra baik, tapi bukan dia yang menyebut dirinya hebat ( beda dengan publisitas, yang biasa menyebut dirinya hebat ).

Politisi memintal kata untuk meraih kekuasaan, hal utama yang biasanya dicari orang dari politik.
( “Humas Politik”, PR Inside, K-Lite FM, 4/12/2018 ). Proses takkan mengkhianati hasil. Calon politik harus merintis nama baiknya sejak lama. Tak karbitan pas kampanye pemilu dengan menyewa konsultan politik bertarif miliaran untuk mengatrol elektabilitas dari 3 jadi 9 dengan informasi palsu dan kampanye hitam terhadap rival.

Kepentingan publik seharusnya tetap diutamakan. Humas politik harus bisa membuat politisi jadi negarawan. Kita dan para humas bisa membantu membumikan etika politik di medsos dan ruang publik untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

HUMAS YANG MILENIAL

Fungsi public relation ( PR/ Humas ) sebenarnya untuk pencitraan atau memoles reputasi diri, perusahaan, institusi, organisasi atau negara agar terlihat baik di mata publik, pelanggan atau dunia internasional. Pencitraan bukan pura-pura yang artifisial.

Perhumas Muda Bandung meluncurkan tagar # Indonesia Bicara Baik untuk membangun nation branding negeri ini. Para PR dari kaum milenial ingin dirinya bermanfaat, bagian dari kesuksesan perusahaan ( dilibatkan di midle management ) di saat anak muda lainnya banyak memilih bisnis start up ( usaha rintisan, berharap 1-2 tahun sudah tajir ).

Para PR muda memilih ruang kerja yang fleksibel ( tak bersekat, lebih rileks, bahkan nyaman duduk di karpet dan leluasa mengekspresikan ide kreatifnya ), Tak suka ( terlalu ) diatur, selain berharap dapat gaji bagus pula. Salam ALE : Aktif, Luwes, Elegan, kata narsum fasih, menutup penjelasannya tentang PR milenial. ( “PR Milenial”, K-Lite FM, 6/11/2018 )

3 TIPE PENYEBAR HOAX : POLOS, DENGKI, MATRE.

Menurut Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu dalam Diskusi Publik yang digelar ILPOS, di Matraman Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019) : ada tiga tipe pelaku penyebar hoax yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat plural ini :

Pertama, orang yang apa adanya menggunakan internet karena berpikir semua informasi di internet adalah benar adanya ( biasanya orang polos yang kurang mampu mengklarifikasi menggunakan internet/ tak punya tools analisis )
Kedua, kaum terdidik yang punya kepentingan atau tujuan menjatuhkan lawan politiknya sehingga malah bangga ( kecipratan dosa ) menyebarkan hoax. Di Indonesia banyak kalangan pendidik, elit politik hingga publik figur berkarakter pemicu konflik SARA.

Ketiga, orang yang tahu informasi hoax dan sengaja disebarkan karena bernilai uang ( konten Youtube makin kontroversi, karena ketika di klik, makin banyak orang juga mengklik sehingga duit mengalir ).

Setu mengingatkan pada masyarakat Indonesia bahwa Kemenkominfo, pemerintah maupun lembaga terkait tidak akan memberikan keringanan pada pelaku penyebar hoax sebagaimana telah diatur dalam UU ITE Pasal 28 ayat 1.

Diskusi Publik ini. juga minta para pemilih cerdas giat melawan maraknya hoax dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2019.

SHARE WA DIBATASI. HOAX DAN BENCI DIKURANGI.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara ( 21/01/2019 ) bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo untuk membahas langkah nyata mengurangi penyebaran hoax yang cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. Upaya yang juga menjadi perhatian global ( World Global Influencer Leader dari empat negara. Indonesia diwakili Menkominfo )

Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018, sedangkan beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir. Fitur pembatasan forward pesan melalui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles ( 22 Januari 2019 jam 12.00 WIB ) berlaku untuk pengguna OS Android ( untuk IOS dalam proses pengembangan ).

Semoga dengan pembatasan pesan ini ( maksimal hanya 5 kali sebuah konten/ pesan bisa di-share ), kerusakan akhlak dan relasi kebangsaan akibat hoax bisa diminimalisir ( WA otomatis mem-banned/ membekukan akun yang mengirim ribuan pesan merusak ). Terima kasih, Pak Menteri ..

Humas Kementerian Kominfo
e-mail : humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: http://www.kominfo.go.id

MIGRAN MEKSIKO DIHALAU TENTARA AS DAN TEMBOK, HASILNYA ?

Sebanyak 5.600 tentara AS dikerahkan Trump untuk menjaga perbatasan Meksiko dan AS ( California. Arizona, Texas ) dari para migran yang cari suaka dan kehidupan yang lebih baik ( Prime Time News, 10/12/2018 ). Ribuan tentara itu tak dipersenjatai, mereka membantu petugas bea cukai dan penjaga perbatasan ( tapi tetap terasa intimidatif, seperti pasukan AS yang merapat di Australia waktu negosiasi alot divestasi saham Freeport ). Lalu, Trump yang rasialis ngebet bikin tembok tinggi supaya penolakan migran bisa permanen ( apa Trump bisa melarang warga asing masuk AS ? Padahal warga AS juga masuk banyak negara asing ). Untunglah, mantan presiden Obama yang leluhurnya juga migran, menolaknya.

SHUT DOWN TERLAMA AS MASA TRUMP. Presiden terburuk AS jangan ditiru

Sudah lebih 27 hari berhentinya aktivitas pemerintahan AS sejak mentoknya pembahasan dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko senilai lebih Rp 80 triliun antara presiden Trump dari partai Republik versus Kongres/ DPR AS ( didominasi legislator dari partainya Obama dan Hillary ). Shut down terlama dalam sejarah AS.

Shut down ( penutupan pemerintahan federal/pusat AS ) telah membuat lebih 800.000 pegawai federal dirumahkan dan aktivitas penerbangan dalam bahaya ( Headline News, MetroTV, 14/1/2019 )

Para PNS tak terima gaji selama shut down ( meski Rabu lalu, 16/1/2019, Trump akhirnya mau menandatangani perjanjian membayar gaji pegawai federal usai shutdown ). Saking sengitnya pembahasan ( Trump masih keukeuh juga membangun tembok perbatasan ), sampai ketua Kongres ditolak masuk Gedung Putih. Berbalas Ketua Kongres menolak Trump masuk gedung Kongres untuk membaca laporan tahunan pemerintahannya. Baca saja di Gedung Putih di depan kamera TV atau unggah di website, kata wakil Kongres itu.

Pelanduk di antara dua gajah, tidak hanya terjadi pada warga dunia akibat perang dagang antara AS dan China. Tapi juga dirasakan warga AS akibat perseteruan presiden Trump versus Kongres. Biang kerok kesengsaraan dunia ini, herannya ditiru PS dan BPN 02. Bego.

Nah, pelanduk di AS, yaitu pegawai pemerintah pusat/ federal ini ( dan para gelandangan yang bingung, apa besok masih bisa makan ) juga para pengusaha kecil dan penerima beasiswa studi terpaksa antri makanan gratis dan keluar dari outletnya, pergi ke tempat keramaian untuk bisa menjual dagangannya ( meski cuma laku 5% ) untuk bertahan hidup.

Beberapa LSM, produsen makanan instan, restoran lalu membuat dapur umum dan membagi makanan gratis pada karyawan beserta keluarga besarnya yang bisa menunjukkan kartu pegawai federalnya. Ada yang memberi makan 2 kali seminggu, 2 hari sekali, dari Senin sd Jumat, bahkan tiap hari dari jam 11 sd 18 sore. Di bandara, ada bank makanan yang mengumpulkan makanan kaleng, susu, deterjen, tisue, popok dsb dari donatur untuk disumbangkan pada pegawai federal ( sampai ada yang menyindir sinis kemanjaan pegawai federal yang disumbang sana sini padahal masih terima gaji meski telat, di banding para tuna wisma yang masih banyak berkeliaran kelaparan di jalanan AS ). Kemudian para pegawai federal ikut turun membantu di dapur umum, jadi guru pengganti di kelas, dan pengantar makanan bagi orang jompo.

Work Central Kitchen, LSM spesialis lokasi bencana, membuka dapur umum di antara Gedung Putih dan Gedung Kongres dan menyiapkan 1000 porsi makanan gratis 7 hari dalam seminggu untuk karyawan federal yang dirumahkan/ cuti paksa. Tak kurang 6,5 miliar USD per minggu kerugian AS akibat shut down. Washington yang dikunjungi banyak turis karena museumnya yang bagus, kini sepi, kumuh tak terawat, ditinggal para petugas kebersihan yang dirumahkan. Toilet kotor dan pesing, keluh turis yang terlanjur datang, dan kapok ( WhatsApp Amerika, K-Lite FM & VOA, 18/1/2019 ).

KOTAK HITAM CVR LION AIR JT 610 SUDAH KETEMU

Cockpit Voice Recorder pesawat naas yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat akhir tahun lalu, sudah ditemukan tim pencari. Data CVR akan digunakan untuk menguji berbagai skenario yang sudah dibuat dari analisis data FDR. Semoga kurang dari setahun bisa disimpulkan penyebab jatuhnya pesawat untuk disampaikan dalam final report, kata ketua KNKT, Cahyono ( Prime Time News, 14/1/2019 )

Diberitakan sebelumnya, pilot asal India itu sempat minta return to base, tapi keburu jatuh ( dengan kecepatan tinggi, hingga hancur berkeping ). Robot ROV, magneto meter ( mampu menjangkau hingga kedalaman 11.000 meter ) yang dimiliki kapal survey laut BPPT dikerahkan hingga kedalaman 30-35 meter perairan Karawang Sepanjang penerbangan, kapten Bhavye Suneja, pilot pesawat Lion Air JT 610 itu berjibaku menghadapi sistem otomatis ( berkali-kali menarik alat kendali di sayap utama (flap) untuk menaikkan pesawat, tapi selalu dibalas secara otomatis dengan gerakan menukik yang dikendalikan perangkat sayap di ekor (trim)

Angle of Attack ( AOA ) yang bermasalah ketika moncong menukik lebih. Karena tanpa pemberitahuan dan pelatihan menghadapi kekurangan pesawat tsb, pihak pabrikan Boeing digugat orang tua salah satu korban JT 610 ( dokter yang mau menikah) ( Prime Time News, 16/11/2018 )

Waktu pesawat Lion.Air celaka nabrak kuburan di Solo, beberapa penumpang juga menuntut pihak Boeing, dan berhasil mendapat ganti rugi antara 50.000 sd 250.000 USD per org ( dari korban luka sampai tewas ) karena saat itu mereka tak dapat serupiah pun dari pihak Lion Air, juga tak difasilitasi ketika mereka menuntut ke AS, kata seorang korban bersama 4 anggota keluarganya yang ikut. Ia bersama 80 penumpang lainnya menuntut ke Boeing dan berhasil mendapat kompensasi ( Prime Time News, 20/11/2018 )

MASKAPAI LOKAL TERBANG BERDARAH. MASKAPAI ASING TAJIR BERJAYA.

Agar harga tiket pesawat tak terus melambung setelah masa natal dan tahun baru ( dari Jakarta ke Papua sampai Rp 6 juta per penumpang ), pihak maskapai minta pemerintah tak menambah lagi maskapai baru dan tak mudah memberi slot penerbangan ke maskapai asing, karena mereka pun ( seperti Turki) juga pelit memberi slot pada maskapai Indonesia, sehingga maskapai kita banyak yang berdarah-darah demi beroperasi dengan tetap menjaga safety first. Ibarat mobil, safety ini seurgen roda mobil. Kalau tak aman, tak boleh terbang. ( Prime Time News, 13/1/2019 )

PRAY FOR SULSEL

Banjir besar di Sulsel merenggut lebih 26 orang tewas, 3000 orang mengungsi, dan lebih 20 orang tertimbun longsor ( EMI, 24/1/2019 ). Bencana hidrometeorologi kembali menghentak dari 2500 bencana yang sudah diprediksi BNPB untuk tahun ini. Seberapa siapkah kita ?

Sejak Selasa ( 22/1/2019 ), banjir merendam ratusan rumah di Kelurahan Manggala dan Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan lebat menguyur Kota Makassar. Tim Basarnas, BPBD, Damkar, Polri, TNI dan relawan dengan sigap terjun mengevakuasi korban. Kurikulum mitigasi bencana, unduh aplikasi BMKG, penghijauan hutan, perilaku buang samoah pada tempatnya dan kearifan lokal/ pendekatan kultural mengendus datangnya bencana makin urgen dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban. UU no.23 tahun 2014 tentang Pemda siaga bencana dan detailnya PP no.2 tahun 2018 makin mendesak diimplementasikan ( foto: detik )

YOUTUBER, SELEGRAM JUGA BAYAR PAJAK.

Kania Sutisnawinata, wapemred MetroTV, menggantikan presdir Tommy dan host Leonard malam itu, memandu acara “Economic Challenges”, ( MetroTV, 15/1/2019 ) yang berpindah jam tayang dari Selasa jam 8 malam jadi Senin jam 10 malam. Episode malam itu tentang pajak bagi youtuber dan pelapak online yang sempat resah karena belum paham.

( jangan resah, pemilik market place yang beromzet Rp 300 juta per tahun, dan pelapak berpenghasilan 54 juta per tahun atau kurang dari Rp 4,5 juta per bulan tak dikenai pajak, setahu saya )

Ya, pelapak online yang penghasilannya baru Rp 300 ribu sd Rp 1 juta per bulan, tak wajib punya NPWP. Pemajakan atas e-commerce ( PAK 2010 ) diterapkan untuk keadilan perlakuan negara atas usaha offline ( toko/ bisnis konvensional ) dan bisnis online ( toko online, youtuber, selegram, pemilik market place atau platform ). Intinya sama dengan pajak penghasilan yang selama ini diterapkan. PAK 2010 hanya penegasan saja karena selama ini para youtuber merasa tak perlu bayar pajak karena belum ada aturannya. Padahal aturan pajak sudah menetapkan: semua pekerjaan yang menghasilkan uang di Indonesia jika sudah mencapai batas minimal kena pajak, wajib bayar pajak, termasuk youtuber.

UMKM dikenai pajak 1%, ( sudah 1,5 juta orang yang membayar pajak ) Artis dikenai pajak 50%. Youtuber dikenai pajak artis 50% ( sudah 51 orang yang bayar ) jika merasa ribet melakukan pembukuan atas biaya pembuatan videonya. Namun jika rajin membuat pembukuan dan mengumpulkan kwitansi ( biaya konsultasi ke pakar seni terkait produksi videonya, biaya beli alat produksi, bayar gaji karyawan, dsb ) maka pajaknya diambil dari penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya produksi tsb ( atau penghasilan bersih ).

Youtuber seperti production house yang memproduksi diri sendiri, jelas Kevin, mantan presenter yang kini full time jadi you tuber dan sudah bayar pajak sejak tahun 2016 ( Rp 2,7 miliar tahun lalu bersama 50 youtuber lainnya ). Beda dengan artis yang tinggal datang ke studio, duduk dan baca script lalu pulang setelah terima honor. Youtuber ( ber-subcriber tinggi ) harus juga membayar perangkat studio, membuat naskah, bayar staf, konsultan untuk meningkatkan kualitas produksinya dari waktu ke waktu, biaya perjalanan ke lokasi, syuting video, dsb. Praktis tinggal 30-40% yang masuk kantong pribadi dari penghasilan yang diterima dari Youtube.

Menurut Kevin, penghasilan dari Youtube berbeda di terima negara. Tiap video youtuber di AS dihargai Rp 100 ribu per 1000 viewers ( cost per mile ), sedang di Indonesia cuma dihargai Rp 20 ribu. Lalu sistem algoritmanya masih membagi tiga dari income tsb atau 30% ( yang rajin upload video dibantu mendapat klik lebih banyak ). Selanjutnya, dari hasil tsb masih pula dibagi 45% untuk Youtube, 55% untuk Youtuber. Jadi tidak benar jika Raditya atau dirinya dapat income ratusan juta sampai miliaran dari ( satu videonya di ) Youtube, jelas Kevin.

Lanjutnya, jika dibandingkan, penghasilan dia dari Youtube sebesar 90% dan Instagram sebesar 10% ( wah, kebayang kayanya CR7 Ronaldo jika ia punya channel Youtube juga, karena tiap iklan/ endorsmen di akun Instagramnya, ia mematok harga Rp 10 miliar perposting dan lumayan juga pengiklan yang mau bayar segitu )

Sayang, blog ( blogspot, wordpress ) yang lebih dulu lahir dari Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, tak semoncer itu ( mungkin profil Indonesia yang 90% lebih suka nonton TV/ video, sedikit yang suka baca buku/ pejuang 5% dari populasi ). Setahu saya di AS, sepasang suami istri yang fokus memposting artikel seputar bayi, paling banter dapat Rp 400 juta per bulan dari produsen susu, popok bayi, dsb yang pasang iklan di blog mereka. Di Indonesia, meski sudah diklik lebih 3 juta pengunjung pun tak berdampak income ( iklan video di laman ini dipasang dan diterima WordPress ), sehingga ditinggalkan penggunanya setelah bosan ( termasuk netizen yang dijuluki bapak blogger ). Hanya idealisme menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI yang membuat Dina dan saya masih bertahan ( kepuasan batin ketika saran kami ditindaklanjuti para pengambil keputusan/ pemangku kepentingan ) Semoga kami bisa terus istiqomah. Amin.

Kevin menjelaskan, di Instagram, para selegramnya mengandalkan foto yang ciamik. Youtube mengandalkan pesan dan pengaruh yang ditimbulkan youtuber dari videonya. Sehingga kreator video harus rajin berinovasi dan terus meningkatkan kualitas karyanya agar tak ditinggalkan penontonnya. Untuk tutorial make up lebih besar income-nya ( bayaran cost per mile ) karena para wanita dianggap lebih besar spendingnya daripada pria atau anak penggemar tutorial gamer/ permainan game. Video edukasi pencerah jiwa dan manajemen keuangan di top bayaran, sedang kampanye hitam di kerak bawah ( seperti pidato bubarnya PS ).

Youtuber yang jadi influencer bisa mempengaruhi youtuber lain yang sukses untuk ikut bayar pajak ( untuk membantu negara membiayai pelayanan publik dan alutista yang memadai juga rencana tol laut untuk menjaga keamanan laut kita dari illegal fishing, pembuangan sampah plastik atau limbah kimia berbahaya oleh kapal asing yang menerabas perbatasan laut kita ( rezim terdahulu berorientasi ke darat, saatnya kita berorientasi ke laut yang luasnya 2/3 wilayah Indonesia yang jika diamankan dengan baik akan menyumbang lebih Rp 4000 triliun per tahun ke kas negara untuk selanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan pengawasan publik ).

Lebih 500.000 prajurit TNI dan polair kita butuh anggaran besar untuk merawat alutista lama agar tak menewaskan mereka saat dipakai bertugas dan membeli alutista baru untuk meningkatkan kapasitas pengamanan tsa. China butuh 3 kapal induk untuk menjaga garis pantainya yang tak sepanjang Indonesia. Mereka, para penjaga NKRI, menunggu kesadaran anda membayar pajak tepat waktu agar mereka bisa fokus profesional untuk mengamankan teritori kita ).

So, youtuber, selegram, internet marketer, market place owner, traveler-fashion-food blogger di medsos dan pelapak online yang sukses, sisihkan sebagian penghasilan anda untuk menjaga kedaulatan negara kita. Tinggal datang ke kantor pajak untuk konsultasi, bikin NPWP atau bayar dengan NIK saja. WNI bijak taat pajak. Warga cinta NKRI rajin bayar pajak…

CLOSING

Ada 4 debat capres lagi sebelum Pilpres 17 April 2019. Selama nonton debat, jangan hanya melihat ketajaman lidah kandidat untuk mendiskreditkan lawan bicara atau ‘ketajaman’ pikiran dengan visi muluk-muluk, tapi lihat juga rekam jejak paslon : lingkungan keluarga, riwayat kerja dan prestasinya ketika menjadi pejabat publik ( EMI, 17/1/2019 )

Kenapa AS-Israel dan media mainstream zionis bisa mengacaukan tatanan dunia saat ini ? Karena gerakan orang baik masih kalah kuat/ gigih dibanding gerakan orang jahatnya. Contoh, Bawaslu yang masih gamang dalam memproses pelanggaran kampanye dengan tegas, sehingga kita sampai hari ini masih digaduhi kampanye hitam dan hoax. Anda bisa tarik potret orang baik yang lemah ini di banyak lini kehidupan, sehingga orang jahat terus berbiak dan meningkatkan dosis jahatnya dari waktu ke waktu bersama setan pembisiknya. Mari aktif terlibat memberantas hoax dan menyukseskan pemilu 2019 yang luber, jurdil dan gembira. Be brave, people..!

=======

22 menit. Satu judul film nominasi FFI 2018 lalu. Ada Kapolda Metro Jaya di film semi dokumenter itu. Juga di setting aslinya awal Januari 2016. Ingat peristiwa bom Thamrin dua tahun lalu ?

Saat itu polisi dielu-elukan bak artis Hollywood karena ganteng, fashionable plus sigap membekuk 7 teroris dalam waktu.. 22 menit saja. Wow.

Dia seperti terlahir untuk menghentikan teror bom. Lulusan terbaik Akpol 1987 ini keliling Indonesia untuk mengusut kasus mendebarkan dari sejak Bom Kedubes Filipina ( 2000 ), Bom Bali ( 2002 & 2005 ) sampai Operasi Tinombala ( 2016- 2019 ). Keliling dunia untuk sekolah, seminar, dinas untuk jadi ekspert terorisme dan bom para radikalis, sampai bertitel Ph.D. Langganan lulusan terbaik, peserta terbaik, kenaikan pangkat luar biasa dan sederet penghargaan bergengsi.

Waktu lulus SMA, dia diterima di empat jurusan, namun hatinya memilih AKABRI jurusan Kepolisian. Setelah itu tahap demi tahap dilaluinya dengan cepat : Letnan Dua (1987), Letnan Satu (1990), Kapten (1993), Mayor (1997),
Ajun Komisaris Besar Polisi (2001), Komisaris Besar Polisi (2005), Brigadir Jenderal Polisi (2009), Inspektur Jenderal Polisi (2011),
Komisaris Jenderal Polisi (2016),
Jenderal Polisi (2016).

Pernah menjadi Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Kepala Densus 88, Kepala BNPT dan sekarang Kapolri. Anda tahu siapa dia sekarang. Polri-1 termuda ini ( tercepat dari angkatan 1987 ) kini sedang diuji dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel ( yang disebutnya lebih sulit dari Bom Bali ) di samping mengendalikan satgas anti mafia bola, satgas anti mafia pangan, satgas KKSB Papua dan Poso. Butuh otak jenius untuk bisa menangani para kriminal kelas berat tsb sekaligus.

Sebagian menyindir lambatnya penuntasan kasus Novel ( juga pembacokan ahli IT Hermansyah ). Jika suka baca kasus kriminal di majalah Intisari, anda akan maklum jika ada kasus-kasus unik yang baru terungkap setelah puluhan tahun, bahkan oleh polisi AS dan Inggris yang dikenal top sekalipun, karena minimnya bukti petunjuk ( atau kentalnya nuansa politis ) .

Namun, buat saya, polisi pemberani, pintar dan patuh ini sudah berbuat banyak untuk negeri kita, terutama sederet kasus terorisme yang berhasil diusut, dicegah atau dihentikannya, sehingga nama Indonesia disegani dunia internasional dalam pemberantasan terorisme.

Apa jadinya negeri ini jika rentetan bom di tanah air tak ada yang bisa menghentikan sebaik dia ? Bisa jadi luluh lantak seperti Afganistan, Irak, Suriah atau Yaman hari ini, yang sangat sulit untuk kembali normal. Big thanks to him, people…

So, man of this post is… Tito Karnavian.

Akun twiiter Kapolri tidak ada. Juga FB dan IG sehingga saya lampirkan akun ini saja ya.

Divestasi Freeport OK. Teror Demokrasi di KPU dan KPK ? Longsor Sukabumi dan Peta Bencana 2019.

Tambang Grasberg, 93% total cadangan Freeport, tahun 2019 ini akan kembali berproduksi komersial, setelah diambil alih 51% sahamnya di Papua ( PT.FI ) oleh pemerintah Indonesia. Hadiah akhir tahun 2018 dari Presiden Jokowi, selain IHSG kita tertinggi ke-2 di dunia ( BEI tertinggi di ASEAN ) dan target penerimaan APBN untuk tahun 2019 terlampaui Rp 2 triliun ( 102 % ). Matur nuwun, nggih..

DIVESTASI SAHAM FREEPORT : JOKOWI LIHAI. PENCELA BEGO.

Apa kabar divestasi saham Freeport ? Seingat saya, Presiden Jokowi pada 21/12/2018 men-tweet bahwa kesepakatan divestasi ( pengalihan 51 % ) saham PT. Freeport Indonesia ( PT.FI ), anak perusahaan Freeport McMoran asal AS, sudah rampung.

Kalau begitu, BUMN Inalum ( PT Indonesia Asahan Aluminium ) tinggal bayar 3,8 miliar USD yang akan lunas sekitar 3 tahun ( 51% x 2,8 miliar USD, rata -rata hasil tambang Grassberg per tahun ). Bayarnya pakai global bond ( surat hutang yang tenornya panjang sampai 30 tahun ) agar tak menggerus cadangan devisa kita alias tak menekan nilai rupiah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia ( FEB-UI ) Rhenald Kasali
menilai pemimpin sebelum Jokowi, tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia. Ide ( dan mencela ) itu murah karena tak beresiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur ( Kompas, 22/12/2018 ).

Jokowi rela compang-camping dihina para mafioso di balik kuasa Kontrak Karya ( KK ) Freeport, lalu dengan tenang membereskan masalah PT.FI yang terkatung lama dengan membayar apa yang menjadi hak orang lain ( aset, teknologi, dll PT.FI ) dan Freeport harus bayar lebih baik apa yang menjadi hak kita.

Dengan menjadi pemegang saham mayoritas ( 51% ) kita bisa dapat bagian lebih besar plus pegang kendali, dari pengolahan dan teknologi yang belum kita kuasai ( belajar skill, alih teknologi ).

Ketika Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil alih sebagian besar saham Freeport yang sudah bercokol sejak 1967 ( bahkan perintisnya sudah ada sejak Indonesia belum merdeka ), AS marah besar, pemerintah pusat terus digoyang. bahkan mereka sampai kirim pasukan yang merapat di Australia ( biasa, psy-war mengawal kepentingannya ), plus penembakan KKSB terhadap warga sipil sekitar area tambang, yang biasanya bikin rezim sebelumnya ciut menkerut dan mundur teratur dari perundingan.

Namun, Jokowi-JK bersana trio negosiatornya ( menkeu Sri, menteri BUMN Rini, menteri ESDM Jonan ) tetap gigih berjuang. Dihajar dari dalam dan luar negeri sampai babak belur dan compang camping pun terus maju, sampai berbuah manis akhir tahun lalu. Kepemilikan saham yang selama ini cuma 9 % untuk Indonesia sebagai pemilik tambang, sejak 21 Desember 2018 melonjak menjadi 51% ( royalti, pajak 25% ). Yang semula Freeport keukeuh dengan KK ( Kontrak Karya ) akhirnya mau IUPK ( Izin Usaha Pertambangan Khusus ) Hebat kan ?

KK selama ini menjadi barang mewah bagi Freeport untuk mengeksplorasi habis tambang tembaga dan emas di pegunungan Earsberg dan berpindah ke Grasberg dari tahun 1988. Dengan KK, hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro tak diperhatikan serta kebal terhadap aturan baru dalam dunia pertambangan.

( repotnya, Kontrak Karya baru bisa dicabut jika ada alasan ‘wajar’ dan kudu disepakati kedua belah pihak. Begonya rezim terdahulu yang bikin kontrak tsb, bikin kita di zanan now, yang belum lahir waktu itu, jadi dimaki-maki orang Papua dan ditembaki KKSB, meski sudah nggelontorin duit keringat kita puluhan triliun dan memperbaiki kesalahan para pendahulu kita. Ah.. nasib )

Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. ( IUPK, agar Freeport boleh menambang lagi ) mensyaratkan : smelterisasi, divestasi 51% saham Freeport, dan pendapatan yang lebih besar dari royalti dan pajak. Selama ini Freeport sumbang penerimaan negara kita sebesar 17,2 miliar USD ( pembayar pajak terbesar )

Resminya, pengalihan saham PT.FI ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PT.FI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbarui tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, PT.FI mendapat kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PT.FI akan membangun pabrik peleburan ( smelter ) dalam 5 tahun.

PT.Inalum sudah membayar 3, 85 miliar USD kepada Freeport McMoran Inc. dan membeli sebagian saham FCX di PT.FI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9.36% menjadi 51.23% ( nanti dibagi sebanyak 41.23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua yang akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral ( IPPM ) yang 60% sahamnya akan dimiliki Inalum dan 40% oleh BUMD Papua ). Penguasaan 51,23 % PT Freeport Indonesia ( setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai 90,4% PT.FI ) berdampak positif bagi pemasukan negara kita.

Setelah lunas 3 tahun bayar divestasi, Indonesia akan menikmati pemasukan besar ( sekitar Rp 1,4 miliar USD per tahun ) selama 50 tahun ke depan. ( EBITDA PT FI setahun sekitar 4 miliar USD. Net profit sekitar 2 miliar USD .). Dengan operasi tambang underground mulai tahun 2019, produksi rata-rata harian Freeport bisa mencapai 24.000 matrik ton per hari untuk konsentrat tembaga ( di atas 3-4 miliar USD per tahun ). Dengan membeli participating interset Rio Tinto, Inalum mampu mengontrol 60% total produksi Freeport ( artinya lebih dari separuh pendapatan Freeport akan diterima Inalum ).

Direktur Utama PT Inalum ( Persero ) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tambang Grasberg di Papua merupakan tambang terumit di dunia sehingga Indonesia perlu belajar banyak mengelola tambang secara profesional, transparan dan akuntabel dari Freeport McMoran ( the best operator for underground mining ).

Dengan teknologi canggih yang dikuasai perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini ( potensi tambang Grassberg adalah 93% dari total cadangan Freeport ) yang jago tambang bawah tanah, ke depan, gunung emas yang sudah digali sedalam 700 m ini akan diteruskan sampai 1000 m, dan tenaga trampil Indonesia bisa belajar banyak dari situ. Jika Frreport diusir tahun 2021, pekerja tambang Indonesia perlu 20-30 tahun untuk bisa menggali emas di kedalaman 1000 meter tanpa tertimbun reruntuhan, plus bayar semua aset dan teknologi Freeport sesuai Kontrak Karya. Sebaliknya, dengan divestasi 51%, Indonesia bisa duduk dalam manajemen dan mempengaruhi kebijakan manajemen, mulai dari masalah limbah tailing sampai soal kehutanan.

Menkeu Sri bilang, skema perpajakan nail down ( persentase setiap komponen pajaknya bersifat tetap ) akan memastikan penerimaan negara tetap lebih besar ketimbang yang diperoleh perusahaan asal Amerika itu ( usai akuisisi 51% sahamnya tuntas ), sesuai pasal 169 Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. So, mampu mengontrol dapur tambang potensial Grasberg adalah simbol bangsa mandiri yang berpikir maju.

Dunia kini memuji betapa lihai dan pandainya pemimpin Indonesia saat ini ( untuk kasus PT.FI/ high-tech akan lebih rasional dan terjangkau jika kita melakukan divestasi ketimbang mengambil tahun 2021 atau nasionalisasi ). Prof. Renald Kasali memuji kecerdikan cara pengalihan saham PT.FI dan pemasukan besar yang akan dipetik Indonesia setelah keberhasilan tsb.

Anehnya, pendukung PS malah nyinyir meremehkan, bahkan memaki ‘gob*** setelah tweet Jokowi tsb. Begitu enteng bicara : usir saja Freeport sehabis KK tahun 2021, tak perlu keluar duit buat beli tambang sendiri.

Lho, siapa yang beli tambang emas Grasberg ? Dari dulu, tambang emas tembaga itu milik kita ( orang Papua/ Indonesia ). Kita tuh beli saham perusahaan Freeport yang sudah menginvestasikan puluhan triliun untuk keahlian, tehnologi, riset, alat berat, aset dsb di Papua selama puluhan tahun ( uang itu sebagai kompensasi plus transfer ilmu mengelola tambang bawah tanah ). Mau belajar sendiri ? Lebih mahal dan lebih lama. Keburu kiamat, Coy..!

Dari dulu Indonesia dapat uang konsesi, pajak dari hak atas tanah kita yang dikuasai asing yang di dalamnya ada emas, perak, tembaga, dsb. Status tanah kita dijamin konstitusi. Sedangkan dalam PT ( perusahaan/ perseroan terbatas ) ada aset, modal, saham, R & D, tim direksi, keahlian, brand, tehnologi, pasar, kanal, harta terlihat dan intangible. PT. Freeport Indonesia ( PT.FI ) bukan milik kita, tahu,.. tapi dibawa asing ke tanah Indonesia ( anak perusahaan Freeport McMoran ). Emas di kedalaman lebih 700 meter di bawah tanah tak bisa kita olah dengan cara konvensional. Jadi kalau mau diambil alih, ya harus bayar kompensasinya, dong.

Mengapa pengambil alihan saham Freeport tidak dilakukan saat KK berakhir tahun 2021 ? Karena pengambilan pada 2021 tidak gratis, bahkan biayanya lebih mahal ketimbang harga divestasi 51% saham Freeport. Perjanjian KK beda dengan kontrak pada sektor minyak dan gas bumi ( migas ) yang blok migas dan asetnya harus diserahkan pada pemerintah saat kontrak berakhir, dan pemerintah bisa menyerahkan pada Pertamina,.

Perjanjian KK membatasi pemerintah Indonesia mengambil alih Freeport tanpa alasan yang bisa mereka terima dan harus disepakati kedua belah pihak. Jika sepakat mengakhiri KK pun,
pemerintah Indonesia harus membeli semua aset, peralatan dan teknologi mereka dengan nilai buku. Hasil appresial lembaga keuangan internasional, nilai buku seluruh aset Freeport ditaksir sebesar 6 miliar USD, jauh lebih mahal dibanding harga divestasi 51% saham Freeeport sebesar 3,8 miliar USD.

Dengan Earning After Tax (EAT) yang dibukukan PT.FI rata-rata sebesar 2,8 miliar USD per tahun, maka deviden yang diterima Indonesia bisa mencapai 1,4 miliar USD ( 0,51 X 2,8 miliar USD ) per tahun plus pendapatan dari royalti dan pajak. Pay Back Period ( waktu pengembalian dana ) divestasi 51% saham Freeport sebesar 3,8 miliar USD akan kembali dalam waktu 3 tahun.

Well..sejak pilpres 2014, para bego dan emosional ini praktis cuma jadi beban negara ya… dengan aneka manuver rendahan yang tak mencerminkan karakter asli bangsa ini. Tanpa malu, mereka secara sadar mengadopsi cara asing yang biadab untuk memecah belah bangsa sendiri. Semoga tak ditiru generasi penerus kita. Amiin..

JARIMU HARIMAUMU. HOAX SURAT SUARA MEMBAWAMU KE PENJARA.

Jelang pilpres 17 April 2019, suhu politik kian memanas. Hoax melonjak. Terakhir, lebih 100 hoax per bulan. Ketika yang teranyar : hoax 7 kontainer surat suara, sudah tertangkap BPP kreatornya dalam seminggu oleh polisi, lalu terjadi teror terhadap KPK ( Komisioner Laode dilempar bom molotov, Ketua Agus dapat bom pipa palsu ). Pengalihan isu ?

Bisa jadi, karena sejak tahun 2011 serangan terhadap pimpinan dan pegawai KPK tak pernah terungkap aktor intelektualnya. Namun, serangan tsb nyata melukai. Bukan cuma gertak sambal seperti fake bomb kemarin.

BPP ternyata pimpinan ormas yang sudah dipecat pada Juli 2018, lalu kini jadi ketua salah satu kelompok relawan pendukung 02 ( meski tak terdaftar di KPU tahun ini ). BPP minta isu surat suara tsb disampaikan ke Grd pusat, lalu NPW, FZ, FH, AA ( pura-pura ? ) di medsos minta konfirmasi ke Polri soal 7 kontainer surat suara dicoblos di Tanjung Priok dari China ini.

( apa mereka gak mikir, surat suara saja baru mulai dicetak medio Januari ini yang saat hoax baru tahap lelang ? Kenapa tidak offline ke kantor polisi dulu, jika niatnya menjaga kredibilitas KPU dan legitimasi pilpres. Mereka kan punya akses. Ya, kecuali mereka lagi merintis chaos dan nuduh pemilu curang seperti di pilpres 2014 dan pilkada 2018, biar gak diamuk para pendukung, karena kalah lagi, kalah lagi ? ).

PS bilang, ini kali terakhir dia nyapres. So, FZ cs habis-habisan kampanye tak peduli menabrak aturan hukum, moral atau tidak. Sayang, pikiran pendek dan dendam kesumat mereka tak memperhitungkan stabilitas politik, ekonomi, masa depan demokrasi negeri ini yang sedang siaga menghadapi perang dagang dan ancaman lebih 2500 bencana alam tahun ini. Jika stabilitas negara sampai terganggu karena protes curang berkepanjangan para gerombolan bego emosional yang hanya mau mendengar apa yang ingin didengarnya ( narasi ‘penindasan’ sudah disemai di grup-grup WA tertutup ), maka ketahanan ekonomi kita bisa di ujung tanduk yang implikasinya bisa ke mana-mana.

Rommy bilang elit 02 pernah membolehkan 60% kampanye hitam bagi para pendukungnya. La Nyalla yang tobat juga mengakui cara hitam itu. Elit Grd lainnya bilang, BPP terlalu bersemangat. What does it mean ? Let’s see..

BPP, tersangka pelaku hoax ( kreator rekaman audio ) 7 kontainer ( 70 juta ) surat suara tertangkap polisi pada Selasa, 8/1/2019. Padahal BPP sudah menghapus akun ( setelah viral ), membuang simcard, ponsel dan kabur dari Bekasi ke Sragen, Jateng. Toh, polisi tetap bisa menangkapnya dengan melacak jejak digital forensiknya, pengecekan audio ( 20 kata suara di medsos identik dengan karakter suara BPP ) dan teknologi cyber canggih yang dimilikinya.

So, jangan coba-coba membuat atau menyebar hoax karena pelaku dan aktor intelektualnya bisa dipenjara 6 tahun ( UU ITE ) atau 10 tahun ( pasal 14 – 15 peraturan hukum pidana tahun 1996 ). Kita minta polisi, jaksa, hakim memaksimalkan hukuman BPP dan orang/ kelompok yang membayar/ memintanya karena modusnya sudah terencana sistematis.

Belajar dari hoax yang selama ini dibiarkan Bawaslu dan KPU menyerang paslon 01 sampai berbiak dan kian pede sampai berani menyerang legitimasi pemilu dan penyelenggaranya. Baru tahu rasanya dirugikan, baru mau bergerak melapor ke polisi.

Atau KPK yang kerap menuntut vonis sedang koruptor ( hakim memvonis ringan ), para pelaku jadi gak ada matinye korupsi dan gak ada takutnya melempar bom ke komisioner KPK setelah menyiram Novel dengan air keras.

Kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme harus dihukum luar biasa berat juga, agar kapok dan tak berulang atau meningkat dosisnya. Hoax surat suara BPP juga termasuk teror demokrasi atau ancaman serius terhadap sistem negara kita. Kita tahu di kalangan ASN ada sekitar 20% yang menolak Pancasila.

( mungkin mereka yang membuang KTP-E yang belum dihancurkan ke ruang publik sampai 3 kali untuk men-deligitimasi hasil pilpres ? Mereka seharusnya dipecat karena tanpa malu terus makan gaji seraya menggerogoti keutuhan NKRI . Plus ada 16% ‘ulama’ dari riset UIN kemarin yang menolak konsep bernegara kita ( harap NU dan Muhammadiyah menyadarkan mereka sebelum mereka melanjutkan ( dukungan terhadap ) teror demokrasi, teroris berkedok agama, politisasi agama/ SARA, hatespeech pada kepala negara dan pengrusakan terhadap aqidah Islam wasatiyyah.

Lalu AA, wasekjen Dmk yang gemar melempar isu kontroversi tanpa crosscheck : jenderal kardus, mahar Rp 1 triliun ( lalu ngumpet ketika mau diklarifikasi Bawaslu ), protes dana kelurahan ( padahal sudah disetujui fraksinya ), menuduh baliho Dmk dicopot pendukung PDIP ( padahal baliho PDIP juga dicopot orang, bahkan waktu pengrusakan kantor PDIP dulu, semua kader PDIP bisa menahan diri, tak curhat baper di ruang publik/ medsos yang merugikan elektoral partai yang dituding, tapi crosscheck dan bicara 4 mata dulu atau lapor ke Bawaslu ), lalu dengan gaya bertanya seperti inosen minta polisi mengusut 7 kontainer surat suara dicoblos, lalu menyarankan PS memboikot pemilu 2019 setelah merasa aneh dengan kisi-kisi 20 pertanyaan terbuka acara Debat Capres pertama 17 Januari 2019 seolah hal itu permintaan kubu 01, padahal usul itu dari KPU agar jawaban para kandidat bisa mendalam, lalu disenyumi/ diterima kubu PS dalam ruang tertutup ( silakan upload di Youtube rekaman aslinya, Pak Arief, untuk membungkam mereka yang munafik dan teriak-teriak protes itu. Usul pertanyaan terbuka itu justru lebih mungkin diminta kubu 02 yang selama 4 bulan ini cuma bisa hoax, fitnah, kampanye imajiner, membangun narasi/ sinetron penindasan, curhat rasa tidak adil dan kezaliman sempurna rekaan sendiri. Lalu, AA berkicau bahwa rumahnya digerebek, padahal anggota keluarga dan ketua RT-nya tak merasa demikian. Sensasi lagi? Ringkasnya, mantan aktivis ini sudah banyak merepotkan kita dengan kecerobohan ( atau siasatnya ).

Kominfo bisa proaktif men-take down akun-akun penyebar hoax ( sejenis pertanyaan bohong AA ). Pertanyaan seolah minta klarifikasi atas hoax di ruang publik bisa dianggap sejenis trik hoax kalau niatnya mendiskreditkan penyelenggara pemilu, mengancam legitimasi pilpres atau menggerus suara petahana. Tindakan preventif Kominfo agar hoax tak terus berbiak, juga harus dibarengi dengan tindakan kuratif polisi untuk menjerat para donatur, pengguna jasa kreator dan penyebar hoax, dengan 6-10 tahun penjara ( jangan cuma 1-2 tahun, hingga hoax terus bertambah seperti sekarang ). Pikirkan chaos yang mungkin terjadi kalau para perusak legitimasi itu lalu menuduh pilpres curang dan berulah merepotkan ( ingat 20% ASN dan 16% ‘ulama’ di grup-grup WA tertutup yang sedang mencuci otak sebagian anak milenial yang kurang paham agama, dan kritis tanpa arah, demen di ujung, malas merunut akar masalah dan proses di tengah atas sebuah isu atau fakta yang di-framing keliru oleh politikus busuk yang bersekongkol dengan pengusung khilafah ).

Ini orasi ‘si mulut besar’ yang sudah di penjara Arab Saudi karena mengibarkan bendera HTI di Tanah Suci. Salah sendiri kabur. PS menandatangani penjanjian itijma 2 ( GNPF, padahal sudah dihentikan MUI ) jika menang pilpres akan ngurusin HRS balik ke sini dan mengakomodasi ‘agenda’ lanjutannya, yang bikin Yusril tak mau terikat dan pindah ke 01 ( Jokowi-Ma’ruf )

Khotbah HRS. Tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah, yaitu takfirisme, ekstrimisme, dan kegagalan dalam berpikir metodologis, yang ketiganya menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang mampu menyediakan ruang publik yang manusiawi berlandaskan nilai-nilai Islam ( https://dinasulaeman.wordpress.com )

Indonesia menjamin kebebasan mengemukakan pendapat ( pasal 28 ) selama berada di koridor asas negara Pancasila ( Mukadimah UUD 1945 ). Janganlah menuntut rasa adil untuk kebebasan ber -makar ria. Jangan belagu nuntut hak pasal 28 kalau kalian sendiri melanggar kewajiban yang lebih mendasar ( menjaga Pancasila, perekat NKRI ). Bebal ? Ya, dicokok polisi dan di penjara ( masih mendingan daripada dipotong jarinya, seperti usul pemirsa EMI yang sudah muak dengan pelaku hoax ).

Sampai tukang pijat yang lucu pun kecipratan digandrungi netizen sebagai Capres 10. Saking frustasinya mereka dengan perseteruan sengit dua kubu capres versi KPU. Masak demokrasi segaduh dan sebenci ini ? Memang seperti minyak dan air jika dua pihak berbeda prinsip bertemu. Malaikat dan setan pun muskil bersatu kan ? Kubu 02 memplintir capaian 01. Terpaksa 01 men-klarifikasi dengan data valid. Lalu 02 bikin hoax bahkan dari hal yang tak ada sama sekali ( penganiayaan RS, 7 kontainer ). Ya jelas 01 mesti meluruskan dan kontra narasi, dong. Jangan sampai para pemilih salah nyoblos karena kebohongan masif yang terus mereka jejalkan ke pemilih baru, lalu Indonesia mundur lagi di tangan kubu yang demen ( bisanya ) hoax dan berkhayal. Atau shut down seperti AS sekarang yang bikin bisnis gulung tikar dan dolar berhamburan keluar AS.

Jokowi karena belum mencapai angka pertumbuhan di atas 5,3 seperti janjinya, lantas disebut hoax oleh 02. Hoax itu fake news, berita bohong, bukan janji kampanye yang belum terealisasi. Presiden Filipina yang berjanji muluk saat kampanye tak disebut hoax oleh rakyatnya, yang mendukung mau pun yang tidak. Juga presiden-presiden sebelum Jokowi dan kepala daerah 34 provinsi yang belum tercapai targetnya. Tapi kalian, pendukung 02 menggunakan kekurangan Jokowi ini sebagai dalih untuk menduplikasi berlipatganda kebohongan dan kelicikan tanpa risih. Kejam, tak proporsional, semau gue khas orang sombong pendengki yang merasa diri lebih tinggi dan merasa berhak menindas lawan yang menghalangi syahwat berkuasa.

Kaum milenial yang cari kanal rileks di Capres 10, kemungkinan terburuknya adalah golput jika tak diarahkan. Mungkin swing voters yang 9% itu. Tapi masih mendingan daripada mereka masuk kubu 02 atau tertular berkontestasi menghalalkan segala cara lalu mencakari saudara setanahairnya. Itu bisa lebih runyam.

Kita yang 54% dari populasi harus tetap gigih dan cerdik memenangkan capres Jokowi-Ma’ruf nomor 01 untuk Indonesia Maju ( Indonesia Juara bagiannya Jabar-1, ) karena warga AS yang tingkat pendidikannya lebih baik, tahun 2016 pun masih bisa ketipu Trump yang 80% bohong ( juga Brasil tahun 2018 ). Dari riset, 1 dari 5 warga Singapura tak tahu apa yang dibacanya itu hoax atau bukan.

Nah, untuk mengenali hoax atau bukan, Dr. Dina YS punya kiatnya :

Metodologi : menangkap ‘bau’ hoax dalam isu muslim Uyghur, Rohingya, Suriah, Palestina.

Tahap pertama: FAKTA

Fakta artinya: benarkah terjadi? Ketika disebut “orang Muslim dibunuh pemerintah China” atau “orang Sunni dibunuh orang Syiah”, perlu dicek (1) benarkah terjadi? (2) kalau benar, dalam kondisi apa, atas alasan apa?

Kasus :

-Ada foto orang yang dihukum gantung, diberi caption: orang Sunni di Iran ( penyebarnya, antara lain akun seorang ustadz, dan akun pkspiyungan ). Saat dicek, ternyata dia adalah pembunuh 5 perempuan yang dijatuhi hukuman gantung tahun 2011. Sama sekali tidak ada info, orang ini Sunni atau Syiah. Jika Sunni, apakah bila dia membunuh, dia tidak boleh dihukum? Di Indonesia, para teroris yang meledakkan bom itu juga mengaku Sunni [ padahal Wahhabi ], apa ketika pengadilan RI menjatuhkan hukuman kepada mereka, pemerintah disebut ‘anti Sunni’ ?

-Orang-orang pro-IM dan HTI di Indonesia selalu menyebar hoax bahwa rezim Assad-Syiah adalah pembantai Sunni. Yang mereka jadikan dalil: pembantaian di Hama tahun 1982. Ya benar, ada pembantaian di Hama 1982 dan korbannya Sunni. Tapi, mereka adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang melakukan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan Hafez Assad; ayah dari Presiden Suriah yang sekarang. Pertanyaannya: pemerintahan ( kabinet ) Suriah sejak dulu sampai sekarang diisi mayoritas Sunni; apakah IM di Hama dipersekusi akibat aksi kudeta bersenjata atau karena Sunni-nya?

-Kelompok tertentu gemar menebar info bahwa kaum Rohingya dibantai oleh kaum Budha-pembenci-Muslim. Bahwa kaum Rohingya didiskriminasi dan ditindas oleh Junta Myanmar, adalah benar. Kemlu RI sudah mengkonfirmasi nasib buruk mereka [ dan bahkan sudah melakukan banyak hal untuk membantu ]. Tapi, benarkah itu dilakukan Junta Myanmar atas alasan ke-Islam-an ? Kalau memang Islam-nya yang dibenci, mengapa orang-orang Muslim lainnya hidup baik-baik saja di Myanmar, dan masjid-masjid berdiri aman di sana ?

-Orang-orang Uyghur, sejumlah SATU JUTA orang konon direpresi oleh pemerintah China dengan alasan : karena mereka Muslim. Benarkah ? Dari sisi angka, sangat bombastis. Satu juta itu banyak sekali, sangat berbau hoax [ buat yang ‘alarm’-nya sudah terasah ].

Lalu, sumber beritanya dari mana? Ternyata dari media-media mainstream Barat. Cek lagi, siapa yang jadi narasumber mereka. Yang paling sering dikutip adalah World Uighur Congress, sebuah organisasi yang didanai oleh NED, sebuah lembaga AS yang punya rekam jejak panjang dalam memobilisasi kudeta dan mengatur upaya propaganda menjatuhkan rezim-rezim yang menentang agenda Washington

Lalu, foto-foto dan video yang tersebar, sudahkah dicek dengan google image, hoax atau bukan? Pengalaman saya meneliti Suriah, saya menemukan sangat-sangat banyak foto hoax ( misalnya, gambar anak kecil ditembak tentara Israel, disebut anak kecil dibantai Assad ).

Selanjutnya, cara berpikir ilmiah/ akademis adalah: dengarkan sanggahan dari pihak yang berlawanan. Pemerintah China sudah mendatangi berbagai pemerintahan negara-negara Islam untuk menjelaskan duduk persoalannya. Kamp yang disebut-sebut itu ternyata kamp deradikalisasi dan ini terkait dengan bergabungnya 20.000 lebih orang Uighur dengan ISIS di Suriah.

Nah… dari semua kasus yang saya kasih ini, bisa dilihat betapa kita perlu memisahkan mana yang FAKTA, mana yang FAKTA + framing, mana yang HOAX.

Sebelum sampai tahap YAKIN, sangat salah bila kita menyikapinya dengan emosional. Tunggu dengan sabar. Membaca dengan lebih dalam, baca dari 2 sisi.

TAHAP 2 : Analisis

Bila YAKIN faktanya benar, barulah dianalisis dengan kepala dingin. Menganalisis itu tidak dengan cara cocok-cocokan ( misal: tuh, kan orang China memang jahat ! Usir orang China dari Indonesia ! ) tapi dengan basis logika dan teori yang jelas, supaya bisa masuk ke tahap 3

https://dinasulaeman.wordpress.com/2018/12/29/tentang-china-dan-uyghur-2/

TAHAP 3: Solusi/rekomendasi

Contoh, adalah benar bahwa kaum Rohingya dan Palestina sedang tertindas. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Melakukan upaya diplomasi kemanusiaan? Atau kirim pasukan jihad ? Atau usir Dubes Myanmar? Atau GANTI PRESIDEN ?

Ketika solusi yang diberikan TIDAK NYAMBUNG, maka bisa disimpulkan, si pembawa pesan [ orang yang heboh mengangkat isu ini ] tidak benar-benar sedang memperjuangkan nasib Rohingya/ Palestina/ Uyhgur.

Kalau benar pemerintah China bersikap jahat ke orang Uyghur, mengapa PRESIDEN RI yang harus diganti ? Bukankah kejadiannya di China sana?

Sekedar kilas balik: apa mereka yang dulu heboh luar biasa menuntut pemerintah menampung pengungsi Rohignya dan heboh menggalang dana benar-benar tulus? Kalau ya, mengapa mereka sekarang diam ketika Pemprov Aceh kewalahan mendanai para pengungsi Rohingya itu? Kemana dana yang dulu mereka kumpulkan dari rakyat Indonesia? Apa semua diserahkan ke para pengungsi atau 30-60% dipotong dengan alasan ‘operasional’?

Sebaliknya, mengapa mereka tidak pernah mengapresiasi Kemenlu yang selama ini jungkir-balik melakukan berbagai upaya diplomatik mengurusi kasus Rohingya?

Demikian untuk sementara. Ingat ya, ada 3 tahap: pastikan faktanya apa [ bukan fakta+framing ] ; lalu analisis dengan berbasis logika dan teori; dan berikan rekomendasi yang nyambung, bukan salah sambung.

Ketika ada pihak-pihak tidak melakukan 2 tahap pertama dengan benar lalu masuk tahap ke 3 ( kasih rekomendasi/solusi ) dengan tak nyambung, Anda akan paham, mereka sebenarnya siapa.

Seingat saya, pas hari pencoblosan pemilu di Iran ( ketika capres petahana Ahmadinejad yang lagi gencar disudutkan dan diembargo AS cs ) saya seharian sulit mengakses internet. Mungkinkan itu dilakukan di Indonesia ? ( 17 April 2019, atau ditambah seminggu sebelumnya, waktu yang biasa digunakan kader koalisi PS bergerilya menambah suara di pilkada 2018, lalu menuduh lembaga survei meleset, padahal tak sampai mengubah hasil akhir cakada yang sudah disurvei menang )
Sistem di China yang otoriter, bahkan men-sensor habis medsos dan portal made in AS. Bisa dikombinasi dengan sistem Jerman yang menerapkan denda bagi perusahaan yang membiarkan hoax merajalela di platformnya. Atau KPU dan Bawaslu sekarang lebih siap mendiskualifikasi pelanggar kesepakatan kampanye ? ( denda Rp 1 miliar tiap hoax, buat nambah kas anggaran pemilu, maybe ? ). Prinsipnya ada penjeraan bagi pelanggar agar tak membesar dan membahayakan demokrasi di negeri ini. Will you think about it ?

KPK DITEROR BOM & SOLUSI PENGAMANAN.

PP 36 tahun 2009 mengatur detail cara pengamanan pimpinan KPK dan keluarganya. Para komisioner mendapat rumah dinas ( bagi yang tidak punya rumah di Jakarta ) dan sejumlah fasilitas lainnya. Termasuk diperbolehkan memegang senjata untuk menjaga diri ( EMI, 11/1/2019 ). Saat ini para komisioner tinggal di rumah sendiri yang dilalulalangi orang di jalan depan rumah dan remang-remang tak terjaga di belakang rumah. Komisioner Agus dan Laode berusaha tegar tak terpengaruh teror. Tapi polisi tetap perlu meningkatkan pengamanan ( berlapis ) jika mereka tak disatukan di kompleks dinas yang mengefesienkan pengamanan. KPK mungkin perlu menangani kasus lama/ besar lagi agar publik melihat KPK tak terpengaruh teror dan bekerja lebih baik ( lebih senyap seperti Jokowi yang tahu-tahu sudah peresmian proyek atau divestasi kelar ). Tahu-tahu koruptor kakap sudah divonis 20 tahun penjara, seumur hidup, dimiskinkan, nyapu jalan di jalan protokol dengan tangan diborgol atau dihukum mati.

ICW pernah mengusulkan ada unit khusus di KPK yang tak hanya menangani ancaman terhadap pimpinan dan pegawai KPK di dalam gedung KPK tapi juga di luar gedung. Gusdur pernah bilang : KPK kuat jika didukung 50 hakim, 500 jaksa, dan 5000 pasukan terbaik.

Semoga teror ini cuma teror demokrasi dan segera tertangkap pelakunya ( karena perasaan, kasus yang sedang ditangani KPK : suap pengadaan barang, korupsi kepda, KTP-E, Meikarta, dan Century yang dari dulu seperti itu. Apa karena Aher dan lingkaran RI-6 mulai bersaksi ? )

LONGSOR CISOLOK, SUKABUMI. MALAM TAHUN BARU KELABU.

Kampung Garehong, RT 05/04, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, berpenduduk 101 orang pada Senin, 31/12/2018, sekitar jam 18.00 petang diterjang longsor dipicu hujan deras yang turun. 34 rumah tertimbun, 35 warga tewas tertimbun, 16 sudah ditemukan, 19 masih hilang, kata Danrem 061 Suryakencana, Kolonel Muhammad Hasan ( Tribun Jabar, 2/1/2019 ). Proses pencarian dan evakuasi korban tertimbun menggunakan 3 alat berat dan pompa air, kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Jasad yang belum teridentifikasi dibawa ke polisi DVI. Longsor susulan terjadi 4 kali pasca longsor pertama. Update terakhir, tinggal seorang yang belum ditemukan Tim SAR Gabungan dan relawan, yang kemudian direlakan keluarganya. Evakuasi pun dihentikan. Para pengungsi tinggal sementara di posko dan rumah tetangganya. Bantuan kemanusiaan bagi korban longsor Sukabumi berdatangan. 15 dosen UI ikut terjun membantu. Semoga para korban tabah dan ikhlas. Amiin..

Diprediksi lebih dari 2500 bencana terjadi di Indonesia tahun ini. 95 persen bencana tahun 2019 adalah hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, puting beliung, akibat luasnya kerusakan DAS ( daerah aliran sungai ), lahan kritis ( 14 juta ha ), laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan ( 110.000 ha lahan pertanian lenyap tiap tahun ), kata Sutopo. Diprediksi tak ada El Nino ( kemarau panjang/ kering ) dan La Nina ( kemarau basah/ masih sering hujan ) yang menguat intensitasnya sehingga musim hujan dan kemarau bersifat normal.

Tahun 2018 terjadi 1.245 bencana.Tahun 2017 ada 2.862 bencana dengan korban 378 jiwa. Tahun 2004 ada 774 bencana dengan 166.388 korban tewas. Rata-rata terjadi 500 gempa tiap bulan di jalur subduksi di laut dan jalur sesar di darat. Perlu diwaspadai gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologinya lebih rumit dan kerentanannya lebih tinggi.

Jika gempa lebih dari 7 SR, kedalaman kurang dari 20 km dan berada di jalur subduksi, maka ada potensi tsunami. Sistem peringatan dini tsunami sudah lebih baik dibanding sebelumnya.
Dari 127 gunung api di Indonesia, saat ini terdapat 1 gunung berstatus Awas ( Sinabung ), 4 gunung berstatus Siaga ( diantaranya, Soputan, GA Krakatau, Gunung Agung ) dan 16 gunung berstatus Waspada ( Gunung Merapi dll ).
Bagi masyarakat Gunung Slamet ada kearifan lokal yang percaya erupsi akan datang jika satwa turun gunung. Sistem peringatan dini bencana meliputi, alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencarian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik dsb yang harus dikaji secara menyeluruh. Siapkan diri anda untuk menghadapinya.

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963 adalah perwira tinggi TNI-AD yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) yang ke-3. Prajurit raider ( setara kekuatan 10 tentara ) ini pernah jadi Pangdam Siliwangi dan Pattimura, Komandan Paspampres, Wadanjen Kopassus, Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia, menghijaukan kawasan tandus di Sulawesi Selatan dan memimpin program pembersihan sungai Citarum Harum. Mitigasi bencana menjadi fokus kerjanya tahun ini. Selamat bertugas, Pak Doni..

———————-

Membaca pemikirannya sungguh mencerahkan, menenangkan dan menyemangati. Memompa kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang berdaya meraih masa depan gemilang. Bahasanya renyah mudah dimengerti, awam sekalipun. Gak njelimet seperti kebanyakan ilmuwan dan profesor yang textbook minded. Seperti ilmu padi, makin merunduk makin berisi. Makin ahli makin mudah dipahami. Makin sederhana makin banyak direplikasi.

Ketika posting lalu saya menyebut cukup banyak desa belum berkembang dan mandiri di luar Jawa, terbanyak di Papua, eh.. gayung bersambut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini meluncurkan program Punggawa yang membantu desa-desa itu menjadi berkembang dan mandiri pula. Sesuai tutur kata dan perbuatan. Nyebut skor 9 kemajuan desa di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ( 2019 – 2024 ), sang profesor menindaklanjuti dengan aksi nyata : merekrut para perintis muda ( punya bisnis start up ) minimal lulusan SMA, maksimal umur 30 tahun, untuk dilatih social entrepreneurship ( pengusaha langit ) untuk diterjunkan ke desa, jadi aktor perubahan yang membantu mempercepat kemandirian desa, didampingi para mentor andal dari Rumah Perubahan yang didirikannya dan dilanggani para CEO dan akademisi top. Gratis pelatihannya, tapi jika sudah lulus seleksi ketatnya, para Punggawa akan dibekali modal, jaringan pemasaran, akses ke BUMDES, dsb. Wow !

Tekad membangun negara dan membantu sesama selalu diberi-Nya jalan. Tertarik ? Langkah pertama follow akun Instagram :
@inisiatif.rp @rumah_perubahan

Selalu menyejukkan dan bikin senyum tiap menyimak tulisannya. Ada juga ya profesor segaul ini yang brilian mengurai persoalan rumit bangsa ini. So, man of this post is…the one and only.. Rhenald Kasali.

Akun Prof. Rhenald di Twitter

=================

INFO BANDUNG, JAWA BARAT

Kabat gembira bagi para pengendara yang tertib ( pakai seatbelt, stop di marka jalan yang ditetapkan saat lampu merah, tak menelpon saat menyetir, dsb ) akan diberi hadiahi tune up gratis oleh Auto 2000. Program ini berlaku selama setahun melalui pemantauan CCTV di persimpangan jalan untuk memotivasi warga Kota Bandung agar disiplin berlalulintas ( PRSSNI, 27/12/2018 ).

Sepeda motor ambulans diluncurkan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melayani warga yang tinggal di gang-gang kecil dalam program Layad Rawat ( PRSSNI, 4/1/2019 )

Ridwan Kamil meninjau mobil ambulan mini ICU, pada acara serah terima di Pendopo Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, 26 Juli 2018. Ambulan yang dilengkapi perlengkapan ICU diharapkan bisa membantu keadaan darurat di dalam kendaraan. Saat itu Pemerintah Kota Bandung mendapat bantuan 17 unit sepeda motor beserta perlengkapan medis tambahan untuk Tim Layad Rawat dari PT Angkasa Pura II dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Kota Bandung juga mendapat satu mobil ambulans lengkap dengan fasilitas mini ICU dari PT Astra Daihatsu Motor. Ya, sekarang jamannya dokter yang mendatangi pasien, terutama kaum sepuh dan difabel yang sulit pergi ke dokter, dan keadaan darurat yang dialami warga Bandung yang jauh dari faskes. Selama setahun ada 60 ribu panggilan. Dari 60 ribu terverifikasi 50 ribu betul kebutuhan kesehatan, dan usia yang dibantu lebih 50% orang yang sangat sepuh, jelas Kang Emil.

@@

Jabar juara Program Budhipura dari Kemenristek selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2015, 2016, 2017 sebagai provinsi termaju dalam inovasi ( K-Lite FM, 23/11/2018 )

BIJB Kertajati baru digunakan 25 ribu penumpang tahun 2018 ( rata-rata 50% kapasitas pesawat yang terisi penumpang ). Tantangannya lebih berat setelah tol diresmikan. Namun, seperti juga jalan tol Trans yang butuh 2-3 tahun untuk ramai setelah diresmikan, bandara internasional Jawa Barat masih punya waktu 3 tahun untuk ramai pengunjung. Apalagi, Gubernur Emil mengundang warga untuk jadi duta pariwisata mempromosikan bandara baru ini. Problem landasan kurang panjang semoga bisa diatasi sehingga pesawat berbadan besar pun bisa mendarat di sini. Tetap semangat. Target tahun 2019, sebanyak 2,7 juta penumpang terbang melalui bandara ini. Dishub pemprov Jabar akan lebih giat mensosialisasi dan mempromosikan ( K-Lite FM, 12/12/2018 )