Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Archive for the ‘Desa Petani Nelayan’ Category

Pilkada Mahar, Pidana LGBT. Indonesia Jaya atau Bangkrut ?

leave a comment »

a

Pilkada serentak 27 Juni 2018. Pendaftaran pemilih sudah dimulai medio Januari. Anda sudah punya jagoan untuk dicoblos ? Teliti rekam jejak calon dan program kerjanya . Jangan pilih calon terindikasi korupsi, atau terendus mahar politik. Supaya duit rakyat tak diembat saat menjabat, untuk bayar hutang atau balas budi tim sukses. Laporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu . Petahana yang ingkar janji kampanye kemarin, yang menentang kehendak rakyat kemarin, yang demen membantah kemarin, yang memperlemah KPK kemarin, jangan dicoblos lagi. Pilkada bersih kita kawal tahun ini, agar terpilih kepala daerah yang fokus melayani publik , optimal membangun daerah untuk kesejahteraan kita. Saya kok mendadak jurkam begini ? Ingin memberantas korupsi demi Indonesia sejahtera ? Mulai dari memilih kepala daerah yang bersih dan kompeten. Amati dan kawal proses pemilunya sejak pendaftaran calon dan pemilih, sampai penetapan pemenang. Siap !

Rp 2,3 triliun korupsi e-KTP. Rp 3 triliun lebih tinggi RAPBD DKI masa Anies dari Ahok. Rp 2.221 triliun APBN tahun ini. Rp 3000 triliun kerugian Indonesia dari illegal fishing. Rp 5000 triliun, sumber alam kita yang dikeruk asing tiap tahun. Mati di lumbung padi. Why ? Rp.9000 triliun anggaran militer AS per tahun ( 687 miliar USD = 4,7 % GDP ) How can we ?

MAHAR KORUPTOR BARU

Politik memang njelimet. Demokrasi masih mahal harganya. Kontestasi politik masih ajang lahirnya koruptor baru. La Nyalla tak datang ketika diminta Bawaslu membawa bukti mahar pencalonannya yang sudah diberikan pada oknum DPC dari Rp 70 miliar yang diminta PS, ketum Grd.

( tolong intel Polri, TNI, BIN, periksa sumber uang ‘pengusaha2 muslim’ yang mengelu-elukan HR sebagai imam besar mereka/ Alumni 212. Duit Rp 5 miliar begitu mudah mereka gelontorkan tanpa kwintansi untuk cicilan mahar politik. Kita tahu saat revolusi 98 pun ada berkarung- karung uang dari agen asing untuk menyokong logistik para demonstran , karena Soeharto tak lagi menguntungkan kaum neolib/ MNC di sini.

Di ILC 5/12/2017 sudah jelas Alumni 212 ( mengaku ) ingin khilafah dan syariah sebagai hukum negara. Sementara mayoritas kita sudah sepakat ( konstitusi ) dengan NKRI dan Pancasila sebagai format paling pas untuk bernegara sesuai pilihan founder father kita.

Orang2 yang melecehkan simbol negara, masih bebas berkeliaran. Mereka nyinyir dengan ketidakhadiran presiden dalam acara reuni mereka (“Mana anggota kita yang satu itu ?,” sindir mereka cengengesan, di bawah bendera Merah Putih yang dipasang di bawah bendera hitam berlafal syahadat ), mendiskreditkan kebijakan pemerintah di berbagai forum dan kesempatan ( konsisten mereka lakukan sejak kubu KMP kalah pilpres tahun 2014 lalu, seperti FH yang teriak2 “Orang2 demo memprotes tindakan kejam militer Myanmar di jalan kok gak boleh ?? Pemerintah apa ini ?? Jangan dengar penasehat2 bodoh itu !!”

Padahal, Indonesia adalah negara yang paling baik membantu etnis Rohingya waktu itu sampai menlu Retno Marsudi dapat award dari PBB mewakili pemerintah Indonesia. Soal SN, FH juga salah. Bukannya instropeksi, dia malah cari2 panggung lain untuk mengumbar kekesalannya yang absurd. Apa FH baik2 saja dengan istrinya yang dokter bedah ? Tidak terkena superior syndrome, lalu cari pelampiasan di luar rumah ? Herannya, masih ada orang yang mengundangnya bicara. Rombongan sakit hati itu rupanya masih ada. Demokrasi yang kita pilih memang tak menyisakan apa2 bagi yang kalah. Mereka makin kehabisan uang sehingga permintaan mahar makin kencang nan kentara. Waspadai jika syahwat politik mereka sampai tergiur menerima berkarung2 uang pihak asing alias menjual negeri sendiri.

Saya baca sejarah Toyotomi Hideyoshi ( meninggal 18 September 1598 pada umur 62 tahun, pemimpin Jepang dari masa Sengoku sampai masa Azuchi Momoyama/sebelum masa shogun Tokugawa Ieyasudi pada 24 Maret 1603 ). Ada kelompok yang dengki abadi pada kesuksesan Hideyoshi yang merangkak dari bawah ( keluarga petani ). Berapa pun hadiah, perhatian atau kompensasi yang diberikan Yoshi, mereka tetap tak sudi menerima. Akhirnya, hanya kematian yang bisa menyudahi intrik dan perlawanan mereka. Watak tak bisa diubah. Perhatikan mulut2 angkuh mereka yang serupa satu sama lain ; FZ, FH, HR, AR ,ES AD, dst. Di titik ini, saya memaklumi keputusan mendagri yang memilih jenderal polisi untuk mengisi pj gubernur. Mungkin ada informasi intelijen yang disampaikan pada beliau sehingga keputusan itu diambil. Semoga Indonesia aman terkendali selama tahapan pillkada, pileg dan pilptes berlangsung. Amin )

Mereka yang merendahkan tradisi etnis dan agama lain, politik uang/ mahar untuk pemenangan calon mereka, persekusi pada yang mengkritik HR ( masih buron), sweeping atribut Natal, merusak tempat makan saat Ramadhan, menyalahgunakan Monas yang pergub-nya untuk kegiatan netral ( bukan agama/ politik ) sebagai tempat menggalang massa untuk tujuan politik ( instrumentalisasi agama ), apa kita mau ikuti ? Mereka toh juga tak mendengar kita ( contoh FH, HR ), melanggar aturan kita. Kenapa kita harus mendengar, mengikuti kemauan mereka ? Dengan enteng mereka bilang ‘ tumpas saja’ daerah2 yang memisahkan diri setelah pemberlakuan syariah ( yang ujug2 tanpa kesabaran itu ). Mau enak saja. Instan, gampangan.

Legitimasi apa sehingga mereka merasa di atas kita dan merasa berhak melakukan semua keegoisan itu ? Kepongahan dari kedangkalan berpikir, kedangkalan beragama dan kedangkalan bernegara ( plus berkarung-karung uang dari negara asing yang ngebet Indonesia pecah 8 bagian seperti skenario awal Sudan. Anda tahu belasan pangkalan militer AS di kawasan ini moncongnya diarahkan ke Indonesia ? ). Please, get real !

Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam. Terapkan syariat Islam secara kafah di rumah sendiri. Sakinah, mawadah, warahmah. Teduh, sejuk, rendah hati, sabar, ikhlas, tawakal , istiqomah. Orasi sok hebat, sok suci, meninggikan diri dengan merendahkan orang lain, mengintimidasi mereka yang tak setuju, terus terang bikin kami sebal dan malu. Islam yang indah dicoreng seperti itu. Lebih baik perbaiki diri dulu di rumah. Tunaikan zakat lebih 2,5 % agar dana yang terkumpul bisa menggerakkan perekonomian umat, menyumbang warga suku Asmat -Papua yang terkena gizi buruk dan campak (71 meninggal dari 7000 diduga terjangkit ), membantu penduduk Palestina yang menderita dalam ‘penjara raksasa’ bikinan Israel sumbangan pengusaha2 Yahudi- AS, ( terlebih setelah klaim sepihak Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel ), bantu perkuat bank2 syariah di tanah air agar beroperasi dengan benar dan terus berkembang, bantu komunitas ALIA mengawal revisi KUHP agar lebih mengadopsi syariah seperti pidana untuk perbuatan cabul kaum LGBT juga hetero semua umur yang tengah dibahas di DPR.

Tindakan2 simpatik tsb lebih bermakna ketimbang ramai2 naik bis gratis, makan minum, piknik, dengar ceramah terselubung pesan politik, sekedar menunjukkan jumlah kalian ( buih dari HR. cs ). Jangan mencatut kontribusi MER-C atau komunitas muslim lain sebagai kegiatan kemanusiaan kalian. Arab Saudi di mana arsy Allah berada di atas Kabah, Mekah, pun tak menerapkan khilafah. Iran yang sudah menerapkan syariat Islam juga berbentuk republik, bukan khilafah yang meliputi negara2 sekitarnya. Jika Allah berkehendak khilafah di masa kita, tidak selesai di masa Rasulullah, maka dengan kuasa- Nya hal itu mudah terjadi. Kun fayakun. Jika teramat sulit terjadi, ditunggu 60 tahun ke depan/ kiamat, pun tak ada lagi, artinya khilafah memang hanya untuk manusia sekelas Rasul dan para sahabat beliau yang mumpuni. Terima saja dengan legowo. Berdamailah dengan Islam nusantara yang lebih pas dengan jati diri bangsa Indonesia. Insya Allah, Allah ridho. Itu kan yang kita semua impikan sebagai muslim ?

NKRI dan Pancasila sudah final. Saya pikir mereka yang menolak bahkan ingin mengganti dengan ideologi lain/ entitas asing, keluar saja dari Indonesia. Negara bisa mencabut kewarganegaraan mereka lalu menghentikan fasilitas dan subsidi yang mereka nikmati selama ini dari negara. Kehadiran mereka hanya merongrong negara, menghabiskan duit rakyat/ pajak kita untuk mengamankan demo2 masif mereka, membereskan aksi2 persekusi mereka, hate speech di medsos dan akun abal2 untuk mendistorsikan kebenaran dan keberhasilan pemerintah. Finally, we clean their mesh !

Mereka cuma gaduh dengan mengumbar retorika dan fantasi khilafah ). Dalam pelajaran kewarganegaraan di sekolah, saya harap guru memberitahu konsekuensi ini. Menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika ,UUD 1945, NKRI artinya keluar dari WNI/ Indonesia. Tegaskan saja. Before it’s too late. Lebih murah menghancurkan NKRI dengan menyewa 40 ribu bis, 2 juta nasi bungkus, Rp 50 juta untuk berhoax ria, ber- hate speech sarat isu SARA ala kelompok Saracen daripada meluncurkan 15 misil nuklir ke sini kan ? Mengeroposi dari dalam, ideologi Pancasila yang selama 72 tahun telah berhasil merekatkan bangsa Indonesia yang begitu majemuk ( lebih 700 suku di lebih 17 ribu pulau, 6 agama, lebih 500 bahasa ).

Muslim terbesar di dunia, penduduk terbanyak ke-4 dunia, sekitar sejuta tentara dan polisi yang tiap tahun menjuarai turnamen menembak kelas dunia, dipercaya menangani konflik di berbagai belahan dunia, kuliner dan budayanya nomor wahid di dunia, potensi alamnya yang melimpah, bias menjelma kekuatan dahsyat jika bisa dipadukan dengan smart oleh semua komponen bangsa kompak bersatu. Ancaman mengerikan bagi penikmat hegemoni saat ini ( AS/ Barat )m sehingga Indonesia pantas jadi target penghancuran ( hard power ) atau pembonsaian ( soft power ) agar imperium mereka bisa terus menghisap kekayaan, kebahagiaan, energi kita di sini. Kelas menengah yang tak berpikir, mau saja digiring ke sana kemari oleh HR cs sampai masyarakat terbelah. Apa kita diam saja ? No way man !

Saya harap Bawaslu lebih berani dan proaktif mendatangi para balon yang dimintai atau sudah mengeluarkan mahar pencalonan untuk menghentikan kejahatan pemilu ini dibantu gakum ( kepolisian dan kejaksaan ). Bawaslu sudah diberi kewenangan oleh UU untuk memantau dan mempidanakan para pelanggar pemilu. Penyidik bahkan diperbolehkan UU untuk menggeledah rumah untuk mencari bukti2 kasus tanpa izin ketua pengadilan. ‘Nyanyian’ La Nyalla bisa jadi pintu masuk membongkar pasar gelap pemilu selama ini. Pernyataan di media, pengakuan sejumlah saksi, bukti petunjuk rekaman di bendahara La Nyalla bisa jadi bukti permulaan yang cukup untuk mencari bukti lanjutan yang bisa diuji di pengadilan ( idealnya ada peradilan khusus pidana pemilu agar bisa diputuskan dengan cepat, mana calon dan partai yang didiskualifikasi/ gugur jadi peserta pemilu. Kita jangan lagi memasukkan koruptor/ perampok di parlemen dan jajaran kepala daerah. Jika belum terbentuk, MK harus gesit mengusutnya.

Presiden bisa mengeluarkan perppu untuk mengganti ayat /pasal terkait batas waktu pemidanaan pemilu agar lebih realistis dengan sdm yang ada dan waktu pencoblosan yang kian dekat ini ).Jika terbukti benar dan berlaku masif, kita/ rakyat mungkin bisa memutuskan untuk mengganti sistem pembiayaan pemilu. Dibiayai negara seperti Jerman atau penggalangan dana dari masyarakat/ komunitas. Semoga dengan begitu, korupsi bisa berkurang secara signifikan, terpilih pemimpin berkualitas tinggi dan pembangunan daerah bisa optimal terlaksana memenuhi ekspektasi publik. Siapa mau mulai berani jujur demi masa depan Indonesia ?

PILKADA SERENTAK NYOBLOS SIAPA ?

Pemilihan Umun sudah menjelang. Tapi demokrasi masih mahal. Ketar ketir akan lahir koruptor baru yang makin canggih dan makin memalukan. Ketua DPR lalu sudah masuk tahanan setelah menggelar aneka drama yang bikin geleng2 kepala. Urat malunya sudah putus. Para koleganya kini ramai2 menggagas RUU Penyadapan ( bisa dibungkus aneka trik melemahkan KPK ). Bukannya, introspeksi diri memperbaiki internal parlemen ( apa perlu dibentuk komisi pengawas DPR ya ? ) agar citranya bersih dan bisa diandalkan rakyat.

Politik itu kotor ( jika yang terpilih para pencoleng/ pelaku mahar politik ). Padahal tak ada demokrasi tanpa politik. Partai politik ( parpol ) sebagai salah satu lembaga infrastruktur demokrasi, pasca perubahan UUD 1945, berkonstribusi menjalankan roda pemerintahan dan tata kelola negara. Mengartikulasikan keinginan rakyat kepada negara melalui pemerintah. Sesuai amanat konstitusi, tugas parpol adalah mencapai cita-cita negara/ nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UU no.2/2011, parpol harus menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penkaderan di parpol harus melalui pendidikan politik berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat luas agar WNI sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya, pendalaman 4 pilar bernegara ( Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI ) yang menjadi sumber rujukan dalam berpikir dan menjalani sistem ketatanegaraan. Terlebih kader politik. di Indonesia berasal dari berbagai latar pendidikan, profesi dan pengalaman. Idealnya, kader parpol itu lulusan jurusan politik dan berpengalaman di bidang politik. Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Kader parpol yang telah lolos seleksi pemilu legislatif dan presiden akan menduduki level legislatif ( DPR & DPD di kompleks parlemen Senayan , dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ) dan level eksekutif ( presiden di Istana Negara, Jakarta ) tahun 2019.

Tahun ini, 27 Juni 2018 ( sudah punya Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian. untuk pilgub Jabar dan pilwalkot Bandung dari PPDP ? Saya dan ibu sudah dapat/ terdaftar sebagai pemilih medio Januari 2018. Ada 171 daerah yg melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni nanti ),pilkada serentak untuk mengisi posisi gubernur & wagub serta walikota/ bupati dan wakilnya di tingkat kota/ kabupaten pada daerah2 tertentu yang sudah mendekati akhir masa jabatan.

Duh, siapa ya ? Walikota Bandung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Arsitek dan perancang kota ( urban designer ) ini dianggap sukses memimpin Kota Bandung, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, bersanding dengan 6 pejabat lainnya: Presiden Joko Widodo, Presiden Soekarno, Menristek/ presiden Habibie, Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Ahok dan Walikota Risma Harini. Wakil Emil, Oded Muhammad Danial, maju sebagai calon walikota Bandung. Semoga Kang Oded bisa meneruskan program Bandung Juara dengan sukses pula. Amin.

Jauh2 hari, sebaiknya para balon sudah mendeklarasi dirinya ikut kontestasi agar rakyat punya waktu cukup untuk meneliti rekam jejak para kandidat yang akan memimpin daerahnya. Tidak last minute seperti membeli kucing dalam karung. Menurut saya, pengalaman memimpin daerah itu penting. Berbeda dengan menteri yang keahliannya sektoral, kepala daerah itu cenderung generalis, lintas sektor . Ia harus terampil memadukan kiprah para spesialis di bawahnya untuk mencapai keadaan lebih baik. Mencerdaskan dan mensejahterakan warga daerah yang dipimpinnya. Bagusnya, presiden pernah sukses memimpin provinsi, gubernur pernah sukses memimpin kota/ kabupaten. Terutama untuk wilayah terdepan atau berpenduduk sangat banyak, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh dan Papua. Sehingga tak perlu terlalu banyak trial error yang diujicobakan, yang bisa berdampak buruk dan besar gemanya, ( ditiru daerah lain, yang ujung2nya warga kecewa dan meragukan manfaat demokrasi ). Siap memilih/ mencoblos dengan cerdas ?

INSTRUMENTALISASI AGAMA DI MONAS.

Kaum Kristiani menolak tawaran gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , utk merayakan Natal di Monas. Mereka menganggap Monas kini ( turun citranya ) menjadi tempat menggalang massa untuk kepentingan politik berkedok agama ( Editorial MI 25/1/2017 ). Pergub masa Ahok melarang Monas dipakai untuk kegiatan agama ( tertentu, karena Monumen Nasional itu milik semua warga dari 6 agama yang diakui di Indonesia ).

Instrumentalisasi agama, maksudnya, kegiatan keagamaan dipakai untuk menarik massa yang ujung2nya memenangkan calon tertentu dalam pilkada atau memaksakan fantasi khilafah pada warga lain. Agama turun derajatnya jika digunakan untuk syahwat politik seperti itu. Itu sebabnya, kaum Nasrani memilih merayakan natal di gereja atau ruang2 tertutup agar tak dituduh ikut2-an mempolitisir agama. Diakui mereka, negara sudah hadir menjaga mereka selama misa Natal. Polisi ( dibantu TNI dan ormas Islam yg Pancasilais ) memastikan sweeping atribut Natal dan bom para radikal tak boleh terjadi lagi selama perayaan Natal. Apa yang terjadi jika kita bisa beragama dan bernegara dengan baik ? Ya, damai sejahtera.

LGBT DIPIDANA ATAU INDONESIA BANGKRUT

Komunitas ALIA minta MK memperluas ketentuan pidana perzinahan di KUHP. Mereka mengajukan judicial review ( JR ) untuk mempidanakan perbuatan cabul kaum LGBT ( Lesbian, Homoseksual, Biseksual, Transgender ) agar Indonesia tak bangkrut ! Ada apa ya ? Ini bukan soal 93% mendiskriminasi yang 7 %. Atau kaum mayoritas dituduh tidak sensitif pada kaum minoritas. Jangan pula seperti maunya aktivis gay ( di ILC 19122017 ) yang bilang,’.. mayoritas bisa salah..”, alias minta mayoritas belajar menerima perilaku menyimpang kaum minoritas yang mengklaim macam2 dengan beberapa asumsi dan HAM ala Barat. Di banyak negara, minoritas muslim kerap ditindas semena-mena oleh rezim penguasa. Lucu juga, kalau di Indonesia, mayoritas muslim pun masih ditindas minoritas ( disuruh menerima gaya hidup bebas LGBT ). Ini soal keberlangsungan negara. Bro !

Komunitas ALIA tahu, perilaku seks bebas terutama melalui dubur ( anal sex ) menjadi penyebab termudah menularnya PMS ( penyakit seks menular ) terutama AIDs/ HiV. Kondom pun bisa bocor. Setahu saya, penyakit mematikan tertinggi ketiga di dunia adalah AIDs. Penderita AIDs ( ODA ) bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Di puskesmas, ada tes AIDs dan obat tsb yg ditanggung oleh negara ( bisa mencapai Rp 300 juta per-ODA ). Pemiskinan negara niscaya terjadi jika perilaku seks bebas ini dibiarkan merajalela ( jumlah LGBT dan pezina bertambah ). Alia sudah melakukan riset, pengobatan pada ODA, proses di DPR dan MK selama lebih 20 tahun tapi belum gol.

Para hakim MK merasa itu bukan wewenangnya. Membuat produk hukum baru adalah kewenangan DPR dan presiden. Anggota DPR bersiap kampanye menjelang tahun politik 2018-2019 ( mana sempat membuat KUHP baru yang mungkin baru kelar sehari sebelum kiamat ). Jadi, opsi lain : presiden membuat perppu yg membatasi/ melarang perilaku seks bebas kaum LGBT ( kaum heteroseksual terutama pasangan yang menikah sudah diatur perilaku seksnya dengan UU Perkawinan tahun 1974 yang masih berlaku sampai hari ini. UU yang dijiwai norma agama, moral dan adat seluruh Indonesia ini menganggap seks bebas dikategorikan pidana berat ). Refly Harun ( pakar hukum tata negara ) mengusulkan Alia membuat naskah undang2 dengan kajian akademik dari berbagai aspek terkait dan beragam disiplin ilmu lalu mengajukan ke DPR dan presiden. Terutama bagian ayat/ pasal yang akan dikoreksi dari KUHP yg sudah berumur lebih 200 tahun itu ( produk kolonial Belanda yang longgar soal seks bebas. Tak cocok dengan adat ketimuran kita ). Nanti, pihak yang tak setuju bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK ).

Para pembela hak asasi ( ala Barat ) berargumen, negara tak perlu mengatur warga negaranya sampai ke balik kamar tidur. Urusan ranjang, seks dengan siapa, adalah privasi sesorang. Saya pikir itu pikiran egois. Seegois orang yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Kaum LGBT yang bandel, terus melakukan ( juga mempromosikan ) seks bebas/ dubur bisa diperlakukan sama. Keluar dari Indonesia ( jangan diberi fasilitas atau subsidi dari negara ). Toh, populasi keduanya sama2 membahayakan Indonesia. Jika gerakan mereka membesar, keberlangsungan umat manusia dalam bahaya. Punah dengan sendirinya ( atau Allah yang murka mengutuk manusia dgn azab-Nya yang teramat pedih ). Mereka yang berpikir pendek ini perlu diajak repot mengurusi korban AIDs yang selama ini ditanggung komunitas peduli dari kaum mayoritas ( emang enak ngurusin korban2 kebodohan loe ! )

Jangan terlalu ke kanan ( militan/ radikal/ fundamentalis ). Jangan juga terlalu kiri ( HAM Barat/ seks bebas ). Di tengah2 saja. Moderat. Yang merasa LGBT, silakan tes AIDs/ HIV di puskesmas. Segera obati jika hasil tesnya positif. Jangan seks bebas lagi. Berobat ke psikiater/ psikolog untuk kembali ke kodratnya, berhubungan dengan lawan jenis dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi yang transgender, organ dengan orientasi seksualnya tak klop, bisa suntik steril jika hasrat seksualnya sulit dibendung. Anggap kecenderungan sejenis ini suatu penyakit atau kecacatan. Banyak orang cacat atau penderita sakit berat menahan diri untuk tidak menikah/ berhubungan seks agar tidak menimbulkan kerepotan bagi keluarga/ perawatnya dan mudharat/ kerugian yang lebih besar bagi lingkungannya. Sabar, menahan. diri, mengekang nafsu egois bisa menjadi pahala besar di akhirat kelak. Hidup jadi sarana ibadah. Itu baru warga Indonesia yang bertanggungjawab. Mari kawal pasal pidana perbuatan cabul pezina dan LGBT sampai pemberlakuannya efektif di masyarakat. Indonesia harus jaya, tak boleh bangkrut !

GRASS ROOT GUBERNUR ANIES

Seorang brilian di satu bidang bukan berarti brilian di bidang lainnya. Seorang pemikir hebat jarang yang sekaligus pelaksana hebat. Dwitunggal Soekarno Hatta contoh duet pelaksana dan pemikir yang berhasil dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Raja dan para filsuf membangun peradaban besar masa lalu. Bisa dimengerti, satu bidang ilmu atau profesi butuh konsistensi belajar dan tempaan pengalaman puluhan tahun untuk menjadi andal. Saya menyimak lebih dari 8 sumber kredibel tiap harinya untuk bisa menulis blog yang diposting 1-2 bulan sekali ini. Jadi bisa dibayangkan, ketika seorang jenius pesawat menjadi presiden karena kecelakaan sejarah, tahu2 lepaslah provinsi ke-27 / Timor Timur dari pangkuan NKRI.

Gus Dur yang piawai mengolah kata ( dan humor ) ketika lebih dipilih jadi presiden ketimbang pemenang pemilu 1999, tahu2 lengser dengan celana kolor di halaman istana. Memang sebaiknya guru bangsa/ pemimpin moral tetap di habitatnya, membimbing masyarakat. Cak Nur wafat di rumah sakit Singapura setelah digadang- gadang jadi presiden tahun 2004. Anies, penerusnya, diprediksi media luar negeri, akan jadi salah satu pemimpin besar Asia di masa depan. Melihat apa yang bisa dilakukannya dalam 100 hari kepemimpinannya di DKI, mungkinkah Anies lebih cocok jadi pemimpin moral saja ? Sekelas Mahatma Gandhi misalnya. Kelihatan ia pemikir, bukan pelaksana.

Akademisi seperti Cak Nur sering disentil sebagai dewa di menara gading. Rakyat banyak yang tak paham apa yang dikatakannya. Butuh landasan ilmu untuk memahami perkataan intelektual. Bagaimana kalau Anies yang belajar bahasa rakyat ? Di Tanah Abang, ia tanya pkl, pejalan kaki, supir angkot dan sederet wong cilik lainnya, apa mau mereka ? Setahu saya, kaum mariginal terlempar ke jalanan karena serangkai keputusan buruknya di masa lalu. Melarat karena mental miskin ( diperparah dengan kebijakan tak pro-rakyat di masa silam/ kemiskinan struktural ). Meski sudah 47 tahun mengayuh becak, tukang becak tetap miskin ( di Surabaya, mereka hidup lebih baik setelah diangkat jadi pegawai pemkot oleh walikota Risma ). Di DKI, tukang becak hanya dilarang Anies tak boleh mangkal di jalan raya, melintas boleh. Pkl Tanah Abang diperbolehkan berjualan di jalan raya ( uji coba ) meski melanggar perda ( DPRD silakan mengajukan hak interpelasi jika gubernur Anies keasyikan beraudensi dengan para pelanggar perda itu sampai melupakan pengguna jalan lainnya yang sama2 punya hak dilayani ).

Mestinya, perda yang dibuat gubernur sebelumnya ( sudah pengalaman 5 tahun mengelola kota dan kabupaten dan dianggap publik sukses ) dipelajari sistemnya dulu, diamati dinamikanya selama setahun. Jika dirasa ada yang masih kurang, perbaiki.saja yang belum baik setelah perdanya disesuaikan dulu. Jangan wong cilik yang kurang ilmu itu dikasih contoh untuk melanggar aturan. Apalagi jadi rujukan untuk memutuskan kebijakan. Mereka sengsara di sana karena nalar terbatas dan keputusan buruk. Nanti keputusan gubernur buruk juga. Akibat2 buruk yang tak terlihat di lokasi juga diperhitungkan, seperti urbanisasi tukang becak beserta sanak handai tolan ke Jakarta. Kemarin, setelah melihat apa yang diperbolehkan di Jakarta, para pkl Bandung memaki dan melempari satpol PP yang melarang pkl kembali jualan di Jalan Dewi Sartika yang termasuk 7 titik yang dilarang bagi pkl sejak belasan tahun lalu. Jakarta dibilang miniatur Indonesia. Apa yang terjadi di ibukota, di daerah dilakukan lebih berdarah- darah. Hati-hati..

Pengalaman saya mengiyakan permintaan mahasiswa asal Timor Lesxx untuk memasang wi-fi di rumah kost kami berakibat buruk lahir batin. Niat saya memudahkan mereka untuk mencari data di perpustakaan terbesar di dunia/ internet itu malah mereka salahgunakan untuk main game online sepanjang malam. Mereka mengundang teman2-nya datang ( modus berkoloni sesama rantau untuk menghimpun keberanian/ kekuatan, mengkompensasi harga diri yang rendah/ inferior ) sampai lebih 20 orang, berteriak2, terbahak-bahak, setel musik keras2 membisingi tuan rumah dan tetangga, ramai2 mandi menghabiskan cadangan air plus malas/ lupa menutup kran kembali, membanting gayung sampai pecah jika tak kebagian air, membuang sampah sembarangan -menyumbat talang dan saluran air, membiarkan pintu pagar terbuka saat jam tidur, dan mabuk berat mengerikan saat merayakan Natal kemarin. Ketika ditertibkan mereka mengiyakan sambil lalu dan langsung mengulangi malam harinya. Mencemooh aturan gaya udik.

Berulang kali ditegur diingatkan, tahu2 mereka sudah pindah kost lain dengan membawa kunci kamar kost kami. Tak terlintas sedikit pun untuk minta maaf atau pamit dengan sopan setelah semua kerepotan, kebisingan dan tagihan listrik, air, sampah yang membengkak akibat perbuatan mereka. Bayar kost pun harus ditagih berulang kali, telat melulu. Ini mental miskin yang saya maksud. Saya skeptis ketika seseorang mengatakan, Timor Lesxx ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Saya memang pernah nguping, beberapa dari anak kost itu menyanyi lagu Indonesia Raya, mendengarkan lagu2 top kita. Namun, melihat kelas menengah mereka yang sekolah di Bandung bisa begitu payahnya bernalar dan bersikap, butuh effort luar biasa memberadabkan mereka jika itu sampai terjadi.

Begitu pula, kaum mariginal yang coba diberdayakan duet Anies Sandi di DKI. Masyarakat bawah kita terbiasa melanggar aturan dan sektor informal kita sangat banyak. Seberapa tahan keduanya menghadapi mereka dalam waktu yang tak lama untuk ukuran menertibkan kota ? Lalu kapan membangunnya ? Gubernur kan milik/ melayani semua warga DKI kan ? Presiden, menteri dan duta besar negara sahabat juga tinggal di situ. Jakarta itu etalase Indonesia. Saya yang tinggal di Bandung malu jika ibukota negara saya, macet oleh becak sliweran di jalan protokol dan kumuh oleh pkl mangkal di mana2.

Becak dan pkl yang sudah dibina tatakrama/ manner itu cocoknya ditaruh di tempat wisata yang dibanjiri turis mancanegara yang masih terheran-heran melihat moda dan kuliner tradisional kita. Bukan di jalanan kota jasa sesibuk Jakarta. Time is money, also global competion. On time.On schedule. On track.Tak merasa paling benar itu artinya juga rendah hati, menyimak masukan ahli perkotaan, ahli transpotasi, kepala daerah yang telah sukses memimpin kotanya, teguran media kredibel dan analisa para blogger andal. Saya masih mengagumi Bang Anies yang santun tutur katanya. Namun, hal lainnya saya harus jujur dan memberitahu.

Saya lihat Anies lebih berpihak pada pejalan kaki, pkl dan tukang becak daripada pemobil dan pedagang besar. Kaum mariginal dan nelayan daripada pemilik klub malam dan konglomerat properti di proyek reklamasi ( semoga bukan menarget grass root demi pilpres 2019 seperti modus Trump ). Soal reklamasi, saya setuju jika melihat lebih banyak pihak yang dirugikan, terutama warga sekitar yang sudah turun temurun tinggal di situ. Apalagi kalau melihat kepentingan nasional kita/ strategis ( poros maritim ). Apa anda tak berdebar jika kepemilikan asing untuk satuan unit hunian yang kini diperbolehkan UU, sampai menguasai pulau2 buatan tsb ? Sebelum reklamasi dihentikan kemarin, awak media nasional sampai dikejar-kejar sekuriti dengan boat ketika akan mendekati pulau untuk meliput/ kepentingan publik. Apalagi jika sudah jadi pembangunannya. Akan seberapa misterius dan ketatnya penjagaan di sana ?

Cocok untuk kegiatan ilegal atau spionase asing kan ? Menyabotase kapal2 yang melintas dan mempermalukan reputasi jalur peraran kita, atau diam2 mengeksplorasi dangkalan Sunda tempat peradaban Atlantis diduga masih terbenam di dasar perairan yang selama ini dilarang dimasuki penyelam asing oleh pemerintah Indonesia. Atau cadangan minyak bumi jutaan barrel untuk anak cucu kita ? Coba selidiki dari mana duit ratusan triliun modal para pengembang di sana untuk membangun mega proyek reklamasi ini ? Ada keterlibatan agen militer asing / MNC yang selama ini menggerogoti dengan rakus kekayaan kita ? Aneh kan, bangun proyek dulu baru bikin perdanya ? Zoningnya belum ada, tak ada ( lagi ) badan pelaksana yang disyaratkan UU untuk mengatur/ mengawasinya. Aroma konspirasi, pelanggaran dan korupsinya terlalu pekat di sini. Batalkan saja. Luhut protes ? Kita dukung Anies dalam hal ini.

Jika pulau2 yang terlanjur dibuat itu dikembalikan manfaatnya untuk warga terdampak tentu hal mulia. Bisa disulap jadi aquawisata, sentra pembudidayaan ikan hias dengan penanaman terumbu karang, bank sampah laut dengan sistim recycle, reuse, kampung bahasa, dsb. Nelayan yang paceklik ikan bisa diajak menekuni ketrampilan baru yang terkait profesi sebelumnya. Diajari wawasan kebangsaan untuk mem-filter pengaruh asing yang tak sesuai Pancasila setelah poros maritim/ tol laut dibuka. Semoga saran saya bermanfaat.

REVOLUSI MENTAL ATLET JUARA

Indonesia juara bulutangkis di tunggal (Anthony Sinisuka Ginting ) dan ganda putra ( Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo) di Indonesia Masters kemarin. Indonesia pernah juara beruntun sejak 1958 (Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Liem Swie King, dkk ) di Thomas Uber Cup, lalu disambung pebulutangkis setelah tahun 90- an ( Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Icuk Sugiarto, Taufik Hidayat, dkk ) di berbagai even kejuaraan dunia. Bulutangkis dan sepak bola adalah olahraga kegemaran rakyat yang kemenangannya membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa. Cinta tanah air. Nasionalisme. Karena bulutangkis, nama Indonesia pernah disegani di dunia berkat dedikasi para legenda tsb dengan bakat alamnya. Tertoreh paling banyak di piala Thomas. Itu 16 tahun lalu. Uber 22 tahun. Long time ago.

Denmark, Korea Selatan, China, Jepang, Malaysia, Singapura memasukkan sport science, sistem pembinaan dan reward yang lebih baik sehingga bergantian mengungguli Indonesia. Tak sedikit pelatih Indonesia yang bergabung di training center mereka yang disokong penuh oleh negara. Apa daya ?

20-28 Mei 2018 kejuaraan Thomas & Uber Cup digelar di Thailand. ASIAN Games 18 Agustus – 2 Sept berlangsung di ( Jakarta, Palembang ) Indonesia. 3-6 bulan lagi. Kita mau Indonesia disegani di dunia. Kawasan Asia tengah dilirik warga dunia karena pertumbuhan ekonominya yang tertinggi saat ini. This is time of Asia, they said. Kita yang terbesar di Asia Tenggara jangan. ketinggalan, ya. Katanya, mau pariwisata yang terbanyak devisanya. Bagaimana cara menarik warga internasional datang, yakin reputasi kita dan membeli produk Indonesia ?

Kita harus juara dan punya produk unggul. Klop. Persepsinya: gengsi naik, berkelas, karena pakai produk berkualitas dan jasa profesional dari bangsa yang unggul. Jaminan kualitas. Setidaknya ( mulai ) dari bulutangkis yang sudah terukur potensinya dengan sederet pengalaman juara. Presiden ( dan kita ) bisa mendukung dan menyemangati para atlet pelatnas di venue tiap minggu menjelang even tsb dan tiap even pertandingan cabor yang kita minati. Memberitakan di akun medsos kita.Syukur2, juara di bulutangkis, diikuti juara di angkat berat, mendayung, memanah juga , sampai juara sepak bola. Wah, spektakuler !

Juara dunia sepak bola di Rusia tahun 2019. Kayaknya belum, deh. Indonesia, setahu saya, sudah tersingkir di penyisihan babak. Perjalanan masih panjang. Kita perlu buat taman olahraga tiap 4-5 blok permukiman dulu sejak awal. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Bibit2 muda sudah mulai membentuk fisik prima dan mental sportifnya sejak batita ( bayi usia 3 tahun ke bawah ). Anda lihat bayi2 sudah pandai berenang di bawah pengawasan cermat orang tuanya / pelatih profesional di acara ‘On the Spot ‘- Trans7 ? Generasi milenial kita akan berkompetisi di tingkat global dengan mereka yang sudah sadar pentingnya olahraga sejak usia dini. Orang tua bisa memanfaatkan waktu 3 jamnya bersama anak tiap hari ( optimalnya sampai anak usia 12 tahun ) dengan berolahraga ( plus main, bicara, belajar live skills bersama anak ) di taman lingkungan tsb.

Disiplin, tepat waktu, tertib aturan, hormat pada pelatih/ senior, konsisten, pantang menyerah, mental juara dan mental sportif ( mengakui keunggulan lawan dengan ikhlas ) terbentuk selama pembinaan olahraga yang benar, selain tubuh sehat, otot kuat dan stamina tinggi. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Indonesia kuat, damai, sejahtera adalah impian kita semua.
Saya setuju jika atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia diapreasi layak dengan fasilitas rumah, pensiun atau diangkat PNS. Membantu percepatan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Mental didiplin dan nasionalisme yang mereka buktikan di medan sengit kelas dunia bisa menginspirasi/ diteladani rekan kerjanya. Duit Rp 3-5 miliar per bulan dibutuhkan satu tim pelatnas untuk meraih prestasi di satu cabang olahraga. Swasta perlu dilibatkan untuk mendanai kegiatan pembinaan.

Negara membentuk sistem pembinaan atlet dengan iptek dan pengawasan masyarakat. Bibit2 yang terlihat di beragam even, diseleksi , dibina dan diapresiasi sesuai level pencapaiannya. Direkrut jadi PNS menambah semangat atlet kita juara. Nah, siapa yang punya passion bulutangkis, sepakbola atau olahraga ? Berguna untuk bangsa dan negara bisa lewat olahraga, lho. Hidup dari olahraga juga bisa. Rajin olahraga yang anda sukai, simak tutorialnya di buku, video atau Youtube, lalu ikuti even kejuaraannya. Kalau anda juara, bisa jadi itu passion anda, ‘bongkahan emas’ dari Tuhan yang mengalirkan rezeki sepanjang usia. Setiap kita, punya fungsi spesial ketika diciptakan Yang Maha Kuasa. Tekuni sampai juara lagi . Meraih prestasi terus sampai disebut ahli dan diundang negara untuk mewakili bangsa Indonesia di even internasional. Keren, kan ?

REBUTAN POLISI ZAMAN NOW

Dwifungsi Polri & TNI ( ABRI sebelum Reformasi 1998 ), sejarahnya dimulai dari kekesalan Jenderal Nasution dan Soeharto terhadap ketakbecusan sipil ( anggota parlemen yang berkarakter federal daripada republik ) dalam menangani problematika Indonesia yang baru lahir ( ungkap Salim Said di ILC, 30/1/2018). Kebersamaan saat perjuangan revolusi dan besarnya kekuasaan Soekarno yang dipengaruhi elit PKI membuat rezim Orde Baru pimpinan Soeharto menggunakan ABRI untuk menyokong kekuasaannya. ABRI berpolitik dan punya fraksi di DPR. Generasi baru ABRI lulusan luar negeri yang belajar kaidah demokrasi kemudian memutuskan menarik fraksi ABRI dari parlemen, menghapus dwifungsi ABRI dan melarang perwira aktif menduduki jabatan sipil. Dwifungsi ABRI dianggap kesalahan oleh Wiranto ( panglima ABRI saat Soeharto lengser ). Logikanya, pemegang mandat senjata ( ABRI/ TNI/ militer ) takkan leluasa mengoreksi/ mengawasi atasannya, yaitu panglima tertinggi militer ( presiden ).

Setelah pecah revolusi rakyat untuk menurunkan Soeharto yang otoriter dan kroninya yang KKN ( Reformasi 1998 ) , ABRI ( diminta rakyat sekaligus ) bertekad menjadi prajurit profesional yang mengamankan NKRI dari serangan musuh luar ( tugas TNI ) dan menegakkan hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat (tugas Polri). Saat ini Polri langsung di bawah presiden. TNI di bawah menteri pertahanan. Ada kegalauan di kalangan militer, jika TNI di bawah menhan/ sipil/ parpol ( kaidah demokrasi : jenderal purnawirawan setelah pensiun 2 tahun baru boleh menduduki jabatan sipil, sebagai orang sipil ) akan diperalat sipil untuk memaksakan kehendaknya. Setelah dwifungsi represif lebih 50 tahun ( rezim Orde Lama & Orde Baru ), rakyat masih trauma/ alergi dengan militer di jabatan sipil ( supremasi sipil di pemerintahan terbukti di banyak negara maju/ demokratis ).

Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia yang menyepakati demokrasi ( kedaulatan rakyat berasaskan Pancasila ) sebagai cara mengelola negaranya. Pucuk pimpinan militer ( presiden ) dari kalangan sipil. Jadi, jika kemudian mendagri Cahyo meminta perwira polisi aktif pada Kapolri menjadi pejabat gubernur ( pj, kalau plt dari wagub) Jabar dan Sumut yang habis masa jabatannya medio Juni ini, tak heran muncul polemik di media dan protes publik/ DPR. Apalagi ada perwira polisi yang mencalonkan diri di wilayah ini yang ditakutkan parpol oposisi membuat pj sulit menjaga netralitasnya. Aturan masa jabatan kepala daerah tak boleh ditambah atau dikurangi barang sehari pun menjadi argumen mendagri, juga pengalaman serupa yang dianggap tak bermasalah di pilkada 2016 serta resiko kerawanan ala pilgub DKI. Editorial

Media Indonesia menyarankan mendagri meminjam pejabat eselon satu di kementerian lain yang kompeten menjalankan fungsi pemerintahan/ pelayanan publik, menjaga ketertiban masyarakat dan melaksanakan pilkada yang kondusif, jika di kemendagri sendiri kekurangan sdm untuk berfungsi baik selama melaksanakan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Masih ada waktu sekitar 5 bulan bagi presiden untuk menyetujui nama yang diajukan mendagri. Idealnya, pejabat sipil yang akhirnya menjadi pj gubernur sampai pelantikan gubernur terpilih 3 bulan berikutnya ( kalau kekosongan kurang 1 bulan bisa dijabat sekda provinsi ). Tunjukkan sipil cukup pede mengurus negara. Bukan jamannya lagi berebut tentara atau polisi seperti dulu. Zaman now sudah ada pangdam dan kapolda yang profesional menjaga kita. Setuju ? ( tapi jika ada pertimbangan intelijen yang lebih sahih yang tak saya ketahui, monggo saja. Semoga Indonesia baik2 saja )

SN JADI JC ?

Update lainnya, SN melamar jadi JC ( justice collaboratotr), tapi anehnya tak mau mengakui kesalahannya, tidak koperatif, tindak tanduknya menyusahkan, sejak pemanggilan pemeriksaan sampai duduk sebagai terdakwa, juga tak kunjung menyebutkan pelaku lain yang lebih besar darinya. Buying time mempermainkan penyidik lagi ? ( kalau SN merasa tak bersalah, ya berikan bukti valid kalau ia tak terlibat. Kalau SN bungkam, semua orang juga tahu kalau dia mengatur mega korupsi itu. Mana ada maling yang. mengaku, kecuali mabuk atau insyaf. SN tak menunjukkan tanda2 itu/ insyaf. Mungkin korupsi bagi pemburu rente seperti SN, dia anggap bukan kejahatan. Toh dari dulu ( Orde Baru ) ia lolos2 saja.

Watak memang tak bisa diubah. Orang semacam ini, ( seperti juga anak kost liar, pkl dan tukang becak bermental miskin ) hanya bergeming/ menggeliat ketika semua kemauannya dituruti. Kantong pengemis tak ada dasarnya. Sekali ditegur egonya, mereka kembali liar merepotkan. Butuh referensi moral di kepala dan urat malu di hati untuk bisa paham maksud baik orang lain dan berterima kasih. Jika SN terlalu menyusahkan ketika disidik, KPK tak perlu stres mengejar pengakuanya. Hukum saja SN dari bukti2 lain yang ada. Sama sekali tak ada yang bisa diteladani darinya. Ia tak layak jadi JC dan menikmati fasilitasnya. Cukup masukkan SN ke bui selama mungkin. Hukum mati kalau mau. Pengacara FY dan dokter BS juga di bui jika terbukti menghalangi pemyidikan/ memberi saran melanggar hukum pada SN. Agar tak ditiru yang lain . Ribet kan KPK kalau sampai para praktisi ketularan/ berbondong-bondong melacurkan profesi demi segepok uang miliar karena tak pernah dihukum jera untuk itu.

SUSI vs LUHUT ?

Luhut memprotes Anies yang menghentikan reklamasi. Luhut juga mengkritik penenggelaman kapal pencuri ikan asing oleh Menteri Susi. Luhut ini yang pernah menyimpan kekayaannya dalam perusahaan cangkang di luar negeri/ bebas pajak dan memiliki tanah jutaan hektar di tanah air ? Tak heran jika sisi fulus yang dititikberatkan. Kapal2 asing yang berkapasitas besar dengan alat trol di laut lepas jika diberikan ke koperasi nelayan, apa tidak repot mempelajari, mengoperasikan, membiayai, merawatnya dan mengawasinya agar tak berpindah tangan ke pihak yang tak berhak ? Jangan2 pindah lagi ke tangan pengusaha besar, seperti nasib banyak unit hunian di kota2 padat penduduk, yang semula ditujukan rayat kecil. Berapa banyak celah korupsinya ? KPK lagi yang kerja.

Anda pernah mengajari orang di atas 40 tahun yang tak lulus SMA ? Berulang kali diberitahu pun sering percuma, besoknya ia sudah lupa dan kembali mengulang kebiasaan lamanya. Perlu sedikitnya 20 tahun untuk membiasakan pedestrian berjalan tertib di trotoar ketika fasilitas kota itu pertama kali diciptakan untuk warga yang melek baca di perkotaan. ? Sanggupkah nelayan kita melakukan perubahan itu lebih cepat sebelum perut keroncongan dan tagihan uang sekolah anak2 sudah di depan mata ? Sebagian besar koperasi di Indonesia antara hidup segan mati tak mau. Apalagi di tempat terpencil. Pelarangan cantrang saja sudah di demo secara masif berbulan-bulan sampai ke ibukota. Keharusan beralih ke alat lain pada Mei nanti sudah diprotes lagi ( berikan saja alat itu secara gratis jika mereka tak mampu beli , bu menteri ). Jika pun bisa, nelayan2 kecil yang tak kebagian kapal bisa tak kebagian ikan. Demonstrasi lagi. Kerja polisi lagi. Ini seperti ribuan pengemudi taksi konvensional memburu supir taksi online dan memukuli pengemudi ojek online yang melintas tempo hari. Rebutan sesuap nasi/ mengais rejeki.

Lalu pengemudi taksi online balas demo besar-besaran minta aturan yang membatasi mereka ( diberlakukan Februari ini ) ditunda atau dibatalkan. Di sono, tawuran antar nelayan. Capek deh. Itu jadinya jika pejabat dan politisi ngoceh asal bunyi di bidang yang tak dikuasainya, tanpa mengkaji cermat kondisi di lapangan dan memperhitungkan dampak sok hebatnya. Sekedar kontroversi gaduh. Mulut dulu, otak belakangan.Yang penting beken. Mungkin memang hanya itu yang bisa dilakukan para pengoceh untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa boleh buat ? Ke laut saja kapal2 pencuri itu. Tenggelamkan untuk jadi terumbu karang. Toh, hasilnya sudah terbukti, tangkapan nelayan tradisional meningkat signifikan. Ini baru pro-rakyat sejati. Bravo Menteri Susi !

MENTERI RANGKAP JABATAN ?

Menteri perindustrian, Airlangga Hartato, merangkap ketum Golkar ? Presiden cukup berargumen: untuk kestabilan politik dan sulitnya beradaptasi di sisa waktu di kementerian ini, Pak Airlangga diputuskan demikian. Mohon dimengerti. Terima kasih. Tak perlu menghindar. Stay cool.
Bambang Soesatyo jadi ketua DPR yang baru menggantikan SN. Semoga dia lebih peka terhadap aspirasi rakyat yang disalurkan lewat media karena pernah jadi jurnalis, dan sanggup memperbesar nyali untuk memperbaiki internal DPR. Selamat bertugas.

Mata Najwa sudah tayang lagi di Trans7 pada waktu andalan Rabu, 20-21.30 setelah ‘On the Spot’ sejak 10/1/2018 dengan tajuk ‘Indonesia Rumah Kita’. Welcome back, Najwa. Panggilan moral memang sulit diredam. Happy watching, people…

Iklan

Written by Savitri

3 Februari 2018 at 13:14

KPK vs SN. TNI vs KKB. Kucing liar, keberagaman…oh, wonderful Indonesia!!

leave a comment »

t

Tiang listrik ini jadi sasaran kegregetan publik atas ‘akrobatik’ SN yang berulang kali lolos dari jerat hukum dan etik. Seolah uang bisa membeli segalanya di republik ini. Sampai muncul game :nabrak tiang listrik dapat skor ( bukan menghindar). Menunjukkan sumber daya kreatif ( pendukung pariwisata) cukup membahana di negeri ini. Semoga KPK bisa menuntasksn kasus mega korupsi E-KTP yang terkait hajat hidup orang banyak ini dengan baik Gigih, sigap tapi cermat. Maju terus, KPK !! ( sumber foto : Youtube )

KPK vs DPR. Mahfud vs Romli. Febri vs Fahri. Mulanya proyek E-KTP yang diduga dikorup 2,3 triliun rupiah. Seru nan tegang. Gaduh atau asyik?  Banyak persepsi dan versi di sini. Empat profesor, 4 pendapat berbeda. Siapa benar?  Siapa bodoh? Lima hakim yang meloloskan SN, atau publik?  ( yang cinta KPK, pastinya lebih dari 5 orang).

Mengikuti isu aktual di negeri ini seasyik petualangan Lima Sekawan ( Enid Blyton)  atau novel misteri Edgar Allan Poe. Peristiwa muncul satu per satu seperti kepingan puzzle yang membentuk gambaran utuh sebuah kasus atau kebenaran.

Perhatian saya pernah terpaut pada Romli di ILC ketika berpendapat: ekspos media terhadap operasi penindakan KPK melebihi pencegahannya membuat para pemimpin daerah takut mengambil keputusan sehingga anggaran pembangunan banyak yang tak terserap ( publik kurang terlayani).

Beda dengan Mahfud, menurutnya penindakan KPK sekaligus mencegah para decision maker menilep uang rakyat. Saya lihat dua versi ‘benar’ ini diselesaikan di Kota Bandung dengan melibatkan TP4D ( Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah)  dalam mengelola anggaran. Prinsip kehati-hatian ini perlu waktu transisi agar pihak ketiga sempat menyesuaikan diri pada aturan baru yang membuat proses lelang lebih transparan. Waktu adaptasi ini membuat manajemen anggaran pemkot tahun 2017 dianggap lambat. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatunya. Akan cepat jika sudah terbiasa. It’s only matter of time.

Presiden Jokowi setahu saya pernah bilang: jangan takut KPK kalau memutuskan kebijakan yang mensejahterakan rakyat ( bukan memperkaya diri, keluarga atau kelompok tertentu). Kebijakan seperti itu tak bisa dikenai pasal korupsi.

SUBSTANSI vs PROSEDUR

Diskusi ILC 14/11/2017 mempertemukan dua pakar hukum tata negara ini lagi. Mahfud menganggap tindakan KPK memeriksa SN lagi setelah lolos di sidang praperadilan pertama itu benar. Bukti kasus/ substansi tak dibaca hakim. Ibarat sholat, wudhunya saja yang belum sempurna, boleh diulang lagi. Sedang Romli menganggap KPK terburu-buru. Untung hakim tak membacakan bukti yang dibawa KPK tsb. Lima hakim yang meloloskan SN di pengadilan sebelumnya tidak bodoh, kata Romli ( publik yang bodoh? ). Saya teringat, seorang reporter TV menanyakan pendapatnya tentang komisioner KPK yang bertemu ketua partai untuk kerjasama pencegahan korupsi dalam pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 ( separoh layar TV memperlihatkan Basaria menyerahkan berkas pada SBY). Romli terlihat kesal saat menjawab pertanyaan si reporter  ( baca: tak suka tindakan KPK tsb).

Beda sekali dengan sikap Mahfud yang membesarkan hati sang reporter/ pemirsa saat kasus kriminalisasi komisioner Bibit-Chandra.”Yang menentang kehendak rakyat akan hancur! “, kata Ketua MK saat itu seingat saya. Ya, rasa keadilan masyarakat di atas hukum. Hukum dibuat untuk melindungi rakyat, sang pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Etika, posisinya di atas hukum. Yang dibilang hukum ( tindakan itu)  benar. Bagi  norma etika, tindakan yang sama bisa divonis salah. Dari hirarki moral, posisi profesi jurnalis ( termasuk reporter ) di atas profesi hukum, apalagi politisi. Pasca Reformasi 1988, kebebasan pers/ kekuatan media di tanah air adalah salah satu yang masih bisa diandalkan untuk menjaga nyawa demokrasi di Indonesia dan cita-cita reformasi.

MK masa Mahfud juga bisa diandalkan. Terobosan hukumnya ( membuka rekaman percakapan Anggodo ke publik/ sidang terbuka MK)  menjadikannya sangat dikenal. Man of the year. Saya sendiri melihat KPK saat ini seperti Keanu Reeve di film laga Speed. “Shoot the hostage!! “, teriak polisi keren itu dekat lift. Demi menyelamatkan nyawa sandera, pada detik-detik krusial itu prosedur pembebasan tawanan terpaksa diseruduk. Substansi lebih penting dari prosedur.Mahfud itu substansi hangat. Romli itu prosedur baku. Mahfud cocok dengan KPK yang berkarakter mirip ( suka terobosan dan substansi.). Tindakan memindahkan SN ke RS yang ditunjuk KPK  sebagai penahan SN, disarankan Mahfud.

Pengalaman bekerja di biro konsultan, divisi properti dan perusahaan kontraktor membuat saya tahu perbedaan teori di kampus dan kegentingan praktek di lapangan yang memaksa banyak penyesuaian dan kreativitas melebihi yang tertulis di texrbook agar batasan dana, waktu, kualitas, sdm, alam tercapai sesuai standar mutu dan perjanjian dengan pemberi tugas. Pengalaman sebagai penderita. TB membantu saya melihat nyinyirnya FH. Perawat TB yang bertemu kami, lebih percaya hasil tes negatif ibu di kertas daripada penjelasan saya yang mendampingi ibu siang malam di RS.”Penyakit ibu bukan TB karena hasil tes dahak ibu negatif di berkas medis ini,”katanya. Saya melihat ibu hanya mampu keluar liur saat diambil sampel dahaknya. Saya melihat reaksi bengkak melebihi batas kotak spidol hitam di tangan kanan ibu saat Tes Mantoux. Dokter yang menangani ibu di RS tahun 2014 silam bilang ibu saya kena TB dan diberi obat TB. Anehnya, tahun 2016 lalu, perawat TB itu tetap bersikeras bahwa ibu saya tidak kena TB. Nah, lho!

Dengan kewenangan menyadap tanpa izin pengadilan yang dimiliki KPK dan operasi2 yang dilakukan (OTT/ Operasi Tangkap Tangan, kerjasama dengan penegak hukum luar neger, dsb). banyak yang KPK lihat yang tidak kita lihat. Akurasi saya dan KPK lebih tinggi dari si perawat TB dan pembela SN. FH bersikeras hanya pada yang dilihatnya. Ia tak mengakui bukti petunjuk dan dakwaan yang mengarah ke SN. Stereotip orang angkuh yang over pede ( merasa paling benar). Yang dicari adalah pembenaran diri, bukan kebenaran sejati. Semua hal yang tak cocok dengan egonya, ia bantah/ tepis. Sentimennya pada KPK karena pengalaman buruknya di masa lalu yang belum dimaknai dengan benar membuatnya bias ( nyinyir)  menilai KPK dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk wartawan, publik, pengamat, ahli hukum yang setuju KPK.

HATI-HATI SINYAL SUMIR

Cara berpikir subyektif dan ( ucapan, gestur)  yang merendahkan penanya/ lawan bicara adalah sinyal meleset. Si angkuh tak mencerna semua fakta. Koruptor/ kriminal bisa lepas jika kita mengikuti saran sumirnya. Salah satunya, karena pertimbangan ini, saya memilih KPK, Mahfud MD dan Febri Diansyah. Febri terlihat kalem terkendali ketika memaparkan penjelasan dan argumennya. When things get hot, stay cool. Di usia semuda itu, ia bisa melakukan sebaik itu. Contoh baik untuk adik2 penggiat. hukum. Mahfud kokoh menjaga integritas dan kredibilitasnya di bidang hukum khususnya tata negara, di mana pun beliau berada, bahkan ketika di kubu rival. Narasumber paten untuk mendiskusikan solusi bagi permasalahan negara. Senior yang menginspirasi.

Romli menyebut KPK belum mencapai korsum/ supervisi  ( penyidikan & penuntutan dalam satu atap). Presiden tengah melakukan pendalaman tentang pembentukan Densus Anti Korupsi yang diusulkan Kapolri. Saya pikir kita perlu memberi waktu setahun untuk KPK memperbaiki kekurangannya. Prosedur penetapan tersangka dan penahanannya harus dilakukan lebih cermat agar reputasi KPK terjaga baik dan tetap dipercaya publik.
Soal jual beli jabatan dan promosi, bahkan awal perekrutan masih marak. Juga soal radikalisme dan narkoba. Sumber daya Polri yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan bisa membantu KPK memberantas korupsi penyelenggara negara. di daerah/ di bawah Rp 1 miliar hingga tingkat desa ( Dana Desa).

Wewenang penyadapan bisa kerjasama dengan KPK. Peluang menantang terlebih setelah anggaran Polri dipotong sekitar Rp 1 triliun demi keberlangsungan keuangan negara. Polri ditantang menkeu Sri untuk menangkap penjahat illegal fishing/ kapal2 asing yang menjarah perairan Indonesia, jika ingin anggaran Polri ditambah. Masih banyak pekerjaan yang menunggu Polri sebelum Polri bisa fokus membentuk Densus Anti Korupsi untuk membantu KPK. Kecukupan dana, kematangan konsep, kesiapan SDM berkualitas tinggi dalam jumlah banyak menjadi pekerjaan berikutnya agar pemberantasan korupsi di Densus juga optimal.

Sepak terjang dan kekayaan SN sudah banyak yang mempermasalahkan sejak di daerah pemilihannya. Dalam dua kasusnya. terdahulu di sidang MKD-DPR, SN lolos. Kasus ‘papa minta saham’ ( Freeport)  di Kejaksaaan Agung yang sudah terendus ( ada bukti SN yang menginiasi pertemuan dengan dirut FI di hotel dimana peran SN sebagai makelar mafia migas terekam di sana) juga belum dilanjutkan. Politikus yang jadi ketum setelah mengadakan lomba berhadiah mobil mewah untuk memikat para pemilik suara kembali lolos setelah ‘sakit’ ketika dipanggil KPK dan praperadilan pertama. Penetapan tersangka yang kedua ini SN kembali akrobatik dengan kecelakaan mobil menabrak tiang plus benjol segede bakpao. Benar2 selicin belut. Bikin gregetan.

Setinggi-tingginya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, kata peribahasa. KPK segera memindahkan SN ke RSCM dan menahannya ( dengan rekomendasi dokter2 IDI). SN masih suka tertidur jika ditanya penyidik KPK ( mengulur waktu sampai hasil sidang praperadilan kedua yang ditunda hingga Kamis depan 7/12/2017). Namun KPK tak kalah cerdik, berkas kasus SN sudah dikirim ke pengadilan tipikor. Mungkin Senin, 4/12/2017 mulai disidang. Siapa lebih gigih dan cerdik? Seperti Jesica ( kopi sianida),  SN pandai mengelabui orang tua, publik, kolega dan praktisi hukum. Mungkin juga, pada akhirnya keyakinan hakim pada bukti2 yang dibawa KPK-lah yang menuntaskan kasus E-KTP dan menjebloskan semua koruptornya ke bui. Kita tunggu dan kawal bersama.

GENG KRIMINAL ATAU KELOMPOK SEPARATIS ?

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengisolasi lebih 1300 warga sipil di Banti, Kimbeli, Opitawak ( Timika, Papua). Di bawah ancaman senjata api, warga desa dilarang mengambil bahan kebutuhan pokok atau pun pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah dekat kantor polsek Tembagapura. Sebagian menyebut penyanderaan ini ulah kelompok separatis yang kudu dibekuk TNI. Sebagian lain menganggap pendekatan militer selama 50 tahun ini gagal ( “Konflik di Timika, Papua”. PR, 17/11/2017). Sehingga diambil jalan tengah: satgas Polri & TNI dikirim ke lokasi dengan misi/ pendekatan penegakan hukum.

Satgas ini berhasil membebaskan lebih 300 orang setelah negosiasi tak dihiraukan KKB sampai batas waktunya. Warga yang masih terisolasi memilih bertahan di rumahnya dan meminta satgas mengamankan desa mereka dari intimidasi KKB. Rencananya, satgas akan mengejar KKB yang lari ke hutan untuk memastikan penegakan hukum berlaku di setiap jengkal tanah NKRI.

Pemerataan kesejahteraan di Timika diharapkan bisa meredakan konflik dalam jangka panjang. Pemerintah diharapkan bisa membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat Papua yang terkait dengan tindakan KKB agar warga setempat tidak menjadi perisai hidup KKB saat diserang. Semoga konflik ini bisa diselesaikan dengan baik. Amin.

KUCING LIAR dan KEBAKARAN. Suntik steril, ya.

Hampir 40 kebakaran terjadi tiap bulan di Kota Bandung ( PRSNI Bandung, 28/11/2017). Populasi kucing liar bertambah dari hari ke hari. Apa hubungannya? Satu kucing betina dekat rumah sudah 3 kali beranak sekitar setahun ini di atap. Banyak genting pecah selama proses kawin dan perebutan teritori dengan raungan memecah keheningan malam ( mengganggu tidur)  dan pengejaran gigih dari atap ke atap. Puncak hujan November 2017 dan Maret 2018 merembeskan banyak air ke kabel2 listrik di bawah atap. Lembab dan hangat yang disukai tikus dan hewan pengerat lainnya. Isolasi listrik yang mengelupas memercikkan bunga api yang melalap harta dan nyawa di bawah atap tsb. Bagaimana kalau kucing jantan liar disuntik steril agar tak bisa membuahi kucing betina?  Di AS ( Oprah Show)  suntik steril dilakukan pada anjing jantan liar untuk mengurangi populasinya yang mulai mengganggu. Bisakah dinas terkait melakukan itu pada para kucing di Bandung?  ( supaya orang tak jadi pembunuh berdarah dingin dengan menjajarkan meong2 lusuh ini di tanah untuk ditembak massal, seperti pernah diunggah di sebuah akun medsos. Bukan demi kesenangan kali ini. Pilihannya mati terbakar atau hidup penuh penyesalan).

BERSELFIE UNTUK KEJAYAAN INDONESIA

Merayakan keberagaman adalah tema HUT RI, acara FFI, even kota, siaran  radio, televisi dan resepsi perkawinan tahun ini.Salah satunya pernikahan putri Jokowi, Kahiyang dan Bobby yang diselenggarakan dengan adat Jawa Solo dan Batak Mandailing. Semoga penggiat seni tradisi dan produk kreatif kita yang berbasis kearifan lokal mendapat momentumnya kembali untuk bangkit menjadi tuan di negeri sendiri.

Promosi ‘Wonderful Indonesia’ menjadi yang terbaik dalam ajang penghargaan internasional. Tahun 2019, diupayakan pariwisata menjadi sumber devisa terbesar Indonesia, menggeser produk CPO. kelapa sawit yang menggunduli hutan tropis kita ( ditambah sengketa tanah antara warga adat vs perusahaan)

Biarlah negara lain memproduksi aneka barang dari riset penemuan mereka yang canggih. Yang penting mereka membelanjakan uang dengan wisata ke Indonesia. Kita punya warisan budaya nomer satu di dunia ( dari lebih 700 suku yang guyub di sini),  keindahan bawah laut yang mempesona sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ( lebih 17 ribu pulau)  dan keramahan penduduknya yang religius dan bahagia. Mari kita promosikan potensi dan destinasi wisata lokal yang kita kunjungi di akun medsos masing2. Membantu kas negara sekaligus membantu perekonomian saudara2 kita setanah air. Penyelesaian masalah di KPK dan Papua kita kawal dengan kepala dingin, dan. hal menarik di obyek wisata lokal  kita foto selfie dengan senyum lebar. Smile, people…!

A

“Ayah Pergi Dulu” dan “Ayah Pulang !” karya Vitrisa, 2017. Color pencils on paper.

Written by Savitri

2 Desember 2017 at 09:28

PSSI, Reklamasi, On Shore, Perompak, Deparpolisasi, OKI, Sadiman & Bullying. Negara Hadir, Air Mata pun Menetes.

leave a comment »

1

Hutan terbakar, langganan di negeri ini. Dikutuk korban dalam negeri. Diolok warga negara tetangga. Tapi pembuka lahan bermuka badak. Tak tahu malu, terus melakukan kebodohan yang sama : membakar hutan. Bukit gosong mestinya dihijaukan kembali sampai rimbun, sehingga mata air berlimpah untuk menyuplai air di desa dan sungai di kota ( air baku PDAM ). Musim hujan, jadi tidak banjir dan longsor. Musim kemarau, tidak kekeringan dan gagal panen. Aneka penyakit menjauh. Seorang Sadiman mampu menghijaukan satu bukit gosong dengan ketekunannya. Mestinya, satu komunitas ( juga perusahaan air minum ) mampu menghijaukan satu gunung gosong atau lebih. Seberapa Indonesia-kah anda untuk tergerak mengambil tanggung jawab ini ?

Mikirke negoro ( memikirkan negara ). Presiden, wapres, para menteri dan kepala daerah melakukannya tiap hari. Pemimpin redaksi media nasional, host ( pembawa acara talkshow politik ), narasumber Primetime News juga. Saya, para pemirsa Primetime News, pembaca kritis media cetak/on line bermutu juga. Hari demi hari kita mengikuti perkembangan negeri tercinta, Indonesia. Selalu berkelebat di benak kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi aneka problema yang menderanya agar rumah besar kita ini jaya dan berdaulat penuh ?

Saya pernah ditertawakan keluarga dan konsumen tentang keranjingan yang satu ini. Si Imut mikirke negoro ( saya terlahir dari ibu Sunda dan ayah Jawa ). Apa bisa ? Lho ? Saya nulis ‘Astaghfirullah’ di kertas saja, Allah tahu kok ( lalu kakak sulung saya tak jadi terjun dari atas gedung rumah sakit. Tak jadi pulang ( wafat ). He’s alive ). Apalagi berlembar-lembar begini ( draft GP & C pernah sampai 10 halaman A4 ). Banyak yang terjadi di Kota Bandung dan Indonesia yang match dengan analisa dan solusi saya sejak blogging tahun 2009 ( wah, ge-er ). Setelah 7 tahun, traffic blog GP & C sudah lebih 1.128.000. Meski saya posting 1-2 bulan sekali. Tidak tiap hari. Pembaca terbanyak dari Indonesia, Amerika lalu Indonesia ( kata wordpress ). Alhamdulillah.

Pastinya, Allah yang membuat tulisan saya dibaca orang. Jangan pikir apa yang bisa negara berikan padamu. Tapi pikir apa yang bisa kita berikan untuk negara. Karena Allah membaca tulisan saya dan mentenagainya sehingga berdampak, saya memutuskan kegiatan menulis blog ini sebagai medan juang saya berkontribusi untuk negara. Setiap manusia diberi ‘bongkahan emas’ oleh-Nya. Segera temukan life skills anda, lalu putuskan jalan pengabdian anda pada Allah dan negara.

Presiden tak bisa mengatasi segunung masalah Indonesia sendirian. Jokowi sudah berjibaku dengan mengalah mau ditempatkan di puncak kerumitan ini ( yang ancamannya dunia akhirat kalau gagal ) demi baktinya pada negara. Kita semua tahu kapasitasnya. Kita juga tahu pilihan yang ada saat itu. Mari kita bertanggungjawab atas pilihan kita. Memberitahu dengan santun jika ia bisa saja keliru. Menyemangati dengan simpatik jika presiden diintimidasi pemimpin mancanegara. Mengapresiasi dengan positif jika pemerintahannya berhasil mewujudkan tahap demi tahap janjinya pada rakyat ( Trisakti & Nawacita ). Itu semua menjadikan kita : orang biasa dengan kepedulian luar biasa. Warga negara Indonesia yang negarawan ( ciee.. ). Kita sayang pada pemimpin kita dan melakukan yang terbaik untuk memajukan negeri kita. Shall we ?

MATAHARI VS BINTANG DI KABINET KERJA. PRESIDEN TETAP NOMOR SATU.

“Saya berterima kasih pada Presiden Jokowi atas keputusan membangun kilang LNG ( gas alam cair ) secara on shore ( di darat )”, kata Gubernur Maluku ( Primetime News- MetroTV, 24/3/2016 ). Warga Maluku di selatan dan tenggara yang selama ini miskin bisa sejahtera dengan kilang ( plus pabrik pupuk kimia, dsb ) yang dibangun investor, dioperasikan bersama, diawasi dengan oleh pemerintah, dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga lokal yang sudah di upgrade di Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( kemenakertrans ).

Ini dia Nawacita. Kepentingan rakyat Indonesia dikedepankan. Memang seharusnya, seluruh investasi ( asing ) tetap dalam kendali pemerintah Indonesia. Kita berdaulat pada sumber daya alam kita. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menko Maritim & Sumber Daya dan Menteri ESDM sempat berdebat panas soal on shore versus off shore ( kilang lepas pantai ) sebelum keputusan on shore diambil presiden. Begitu sengit dan lamanya debat di ruang kabinet yang meluber ke ruang publik ini lalu banyak pengamat mengeritik : ini presiden kok sulit menertibkan keduanya ? RR bahkan pernah menantang debat JK yang disebutnya matahari kembar. Saya pikir, sikap ini kurang wise. Oke, kali ini RR benar soal on shore. Tapi, sebaiknya kita tetap mawas diri dan rendah hati dengan setiap pencapaian kita. Manusia tak luput dari kesalahan. Tahun 2014, kita memilih JW-JK salah satunya karena faktor JK yang kualitasnya setara presiden. Ringkasnya, republik ini masih berjalan tegak dengan komando seorang JK. Pengalaman adalah andalan orang2 bijak. So, listen to this old man.

Menteri adalah pembantu presiden. Sedikit bicara, banyak kerja. Patuh dan berada di belakang presiden. Jika sulit diatur oleh JW & JK, apalagi sampai meredupkan pamor presiden, jangan ragu untuk mengeluarkan menteri ‘bintang’ ini dari kabinet, segera. Karena wibawa presiden ( ketertiban negara ) lebih penting dari soal on shore ( kesejahteraan provinsi ). Kepada RR, selamat menjadi garda anti neolib di kabinet, but next time, lakukan dengan sunyi dan humble ( sedapat mungkin diskusi intelek di dalam kabinet, tak sampai gaduh, membingungkan dan mencengangkan publik ). Good job all of you..

PRESIDEN JANGAN DI-BULLY. DIKRITIK DENGAN SANTUN, SILAKAN.

“Kalau saya boleh di-bully, kenapa dia tidak ?”, kata Megawati ( Kick Andy Show, MetroTV, 22/4/2016 ).”Indonesia ( tahun 1998-2004 ) sedang dalam krisis dan sudah dibanjiri retorika politik. Sayangnya, Mbak Mega bertindak seolah-olah dia adalah presiden dalam negara dengan keadaan normal. Dia melakukan segala sesuatu dengan sikap ‘business as usual’. Dengan asumsi ‘doing business as usual’ itu saja, dia masih di bawah standar,” kata Cak Nur ( wawancara Tomi Lebang & Arif Zulkifli dari Tempo dengan Nurcholish Madjid di Universitas Paramadina menjelang pemilu 2004 ).

Pada masa pemerintahan MS yang sarat ketidakpastian karena sikapnya yang lembek pada orang2 yang mensponsori perjudian, pelacuran atau bisnis ilegal ( berdampak menggejalanya sikap2 melanggar hukum, lawless ), maka wajar jika banyak kritik yang dilontarkan kepadanya. Namun, pers sebagai pilar demokrasi yang ke-4 sering dikeluhkan tak mendukungnya. Sikap lemah memang bukan kejahatan. Tapi jika kelemahan itu menyebabkan kepemimpinannya tidak efektif, maka kita kritik saja terus, untuk memberitahu ( menyadarkannya ).

Bayangkan, jika sekelas begawan saja sudah seperti itu mengkritiknya, apalagi kelas jelata yang baru dibuka berangus mulutnya tahun 1998 ( kejatuhan rezim Soeharto ). Mungkin ini ‘bully’ yang dimaksud MS. ( kita memang gregetan dengan sikap diam dan lambannya saat itu kan ? Aset negara juga banyak dijual pada masanya ). Seperti senior yang kesal dulu ‘diplonco’, maka MS pun mempertanyakan, kenapa dia ( Jokowi ? ) tak boleh di-bully ? ( dikritik/ direndahkan )

Rakyat seperti saya, jika mengeritik presiden, berusaha dalam batas2 menjaga wibawa presiden ( wibawa presiden adalah ketertiban negara ). Seorang ibu ( janda, ketua partai ) yang meminta anaknya ( kader partai ) memimpin rumah ( negara ), bijaknya adalah memberi kepercayaan penuh pada sang anak untuk memimpin. Tidak mendikte. Tidak membeberkan kekurangan atau kekeliruannya pada anak-anaknya yang lain, yang bisa membuat mereka tidak respek atau tidak patuh lagi pada kakak tertua. Jika wibawa pemimpin lenyap, rakyat yang dipimpin akan bertindak sendiri, kacau balau. Anda yang punya adik/ anak buah tentu tahu rasanya ditelikung ortu/ bos seperti ini. Ketertiban rumah atau tempat kerja akan sangat sulit bahkan tidak bisa dipertahankan lagi.

Orang bijak dan tahu etika akan bicara 4 mata tentang kekurangan/ kesalahan anak ( pemimpin ) yang telah dia pilih ( apalagi jika si anak juga dimintai tolong untuk meningkatkan perolehan suara partai ) dengan bahasa santun dan lembut. Rasa terima kasih karena si anak telah sudi menerima penunjukan ( tanggung jawab maha berat ) diwujudkan ortu dalam penghargaan manusiawi seperti itu. Bukan cuma menyelamatkan muka sendiri dengan dalih tanggung jawab partai untuk mengawasi kinerja petugas partainya ( sampai perlu ekspos besar di media ).

PARTAI, PILIH DIPERBAIKI ATAU DEPARPOLISASI ?

Setahu saya, partai ada di publik space ( di ruang publik/diawasi publik ). Politik adalah cara untuk membagi sumber daya yang ada di suatu negara secara adil untuk segenap rakyatnya. Jadi, seharusnya, orang2 terdidik yang sudah selesai dengan dirinya, yang menjadi anggota partai, yang suatu saat nanti berada di posisi decision maker ( pengambil keputusan, memegang kekuasaan ) sebagai kepala daerah, menteri, pemimpin nasional/ presiden, juga anggota parlemen. Bukan preman, tukang becak, dsb, yang masih risau dengan urusan perut. Skill life itu perlu proses panjang, biaya besar dan tekad kuat. Apalagi bekal politik sekelas negarawan. Tak cukup dengan sekolah partai.

Saya kuatir MS masih dalam taraf senang dihormati dengan bersedia menerima kader karbitan bak sinterklas. Tentu saja mereka senang ‘dientaskan’ semudah itu dan akan sangat menghormatinya. Saya belum melihat kemampuan MS untuk melihat persoalan secara menyeluruh ( terkait tindakan impulsif yang menyenangkan hatinya dengan terpuruknya citra parlemen yang diisi orang2 partai tak bermutu ). Berpikir jangka pendek bisa ‘menolong’ sebagian kecil orang PMKS ( penyandang masalah kesejahteraan sosial ). Tak berpikir jangka panjang hal itu bisa merugikan lebih banyak orang/ rakyat karena ( anggota parpol minta jatah fee dari anggaran/ kontraktor menurunkan standar spesifikasi menyebabkan ) jembatan ambrol, jalan cepat rusak, sekolah runtuh dsb, buah rekrutmen suka2-nya itu.

MS menanggapi santai soal partainya yang termasuk juara korupsi. Cenderung menyalahkan faktor eksternal : kenapa terjadi korupsi ( seperti, banyaknya meja instansi yang harus dilalui dengan uang ). Padahal, ada partai lain yang bisa minim kasus korupsinya karena rekrutmen, kaderisasi, promosi yang selektif dan berkualitas ( no money politic, mahar/ setoran ). Watak preman yang suka memalak takkan bisa diubah jika suatu saat nanti dihadapkan oleh syahwat dan kesempatan. Ini soal pengendalian diri yang nadir pada kebanyakan mereka. Makanya preman tak malu memalak. Terbiasa dapat uang dengan cara instan ). Boro2 mikirke negoro ( otaknya gak nyampe ).

PARPOL BURUK, INDONESIA TERPURUK. SADARLAH.

Keterpurukan Indonesia selama ini disebabkan sebagian besar oleh buruknya kualitas parpol. Apakah anda merasa janggal, ketika mantan ketua DPR yang tertangkap basah jadi makelar mafia migas masih bisa jadi ketua fraksi ( digaji lebih Rp 60 juta per bulan ) bahkan calon ketua parpol ? Apa anda merasa aneh, 7 parpol yang katanya membela kepentingan rakyat, tapi ramai2 ingin melemahkan KPK ( revisi UU KPK dengan mempreteli kewenangannya yang signifikan memberantas korupsi ) dan membujuk partai Nasdem ( menolak revisi ) ikut mereka ? Kalau parpol2 itu ( termasuk PDIP ) tak merasa ada yang genting ( salah ) di parlemen, bagaimana mereka secara sadar tergerak memperbaikinya dari hulunya ( internal partai )?

Merawat partai butuh dana antara Rp 150 – 250 miliar per tahun. Ini salah satu penyebab terjadinya korupsi di kalangan anggota partai ( wajib setor/ mahar ke partai ). Lalu muncul wacana dana parpol dari negara atau publik. Saya pikir, parpol yang transparan dan akuntable dalam proses rekrutmen, kaderisasi, kontestasi, sampai jadwal dan kriteria seleksi kader dipublikasikan di internet ( bisa diakses/ diikuti publik ), pantas jika parpol tsb diberi insentif berupa dana bantuan parpol ( tambahan sampai 30 % biaya operasional parpol ). Yang masih semau gue dan korup, ya tetap Rp 108,- per suara, atau tak diberi dana sama sekali. ICW mengusulkan Bawaslu yang mengawasi proses demokrasi sehat di parpol selektif tsb. Kita ( civil society ) juga bisa ikut mengawasinya jika semua kegiatan dan keuangan di parpol sudah transparan dan dipublikasikan di internet sehingga memenuhi syarat untuk diberi dana parpol 30 %. Apalagi media TV selama ini cukup rajin menayangkan proses kontestasi parpol ( besar ). Tinggal proses rekrumen, dst, yang belum banyak terekspos ke publik. Bagaimana kader2 korup itu bisa terjaring parpol ?  Semoga, selanjutnya suara rakyat lebih didengar parpol. Bukan lagi suara konglomerasi yang selama ini menjadi penyandang dana terbesar di parpol. Uang rakyat tak lagi dikorupsi oleh anggota parpol. Siip, kan ?

Partai juga cukup sampai tingkat kota/ kabupaten saja karena penggunaan media sosial yang efektif sekarang ini bisa memangkas dana parpol untuk sosialisasi, dsb ( kantor parpol tak perlu sampai ranting2 atau desa2 ). Hemat dan efesien. Kita rindu parlemen terpercaya kan ? Perbaiki kualitas parpol, atau .. deparpolisasi. Pilih jalur independen saja, selama parpol ogah memperbaiki diri ( dan terus menggerogoti kepercayaaan dan uang rakyat ). Setuju ?

FH VS PKS . KERAS VS SANTUN. HUMBLE, please…

Fungsi parpol menyerap aspirasi rakyat banyak diabaikan banyak parpol dewasa ini. Anda merasa tertipu ketika nyoblos partai P, setelah mereka besar, partai itu ternyata bertindak sendiri. Tak mendengarkan kita lagi. Suara rakyat tak penting lagi. Di parlemen, mereka banyak menuntut, tanpa miskin produktivitas. Mantan ketua dewan sebrengsek itu pun masih banyak pembelanya. FH, salah satunya, kena batunya dengan dipecat dari semua jenjang keanggotaannya di PKS. Over acting dan kebanyakan omong emang bikin sebal. Integritas saja tak cukup. Humble ( rendah hati ) pun penting agar lebih banyak like daripada yang dislike. Pernyataan FH yang kerap keras, konyol dan menggurui tak cocok dengan citra PKS yang santun dan simpatik. Kita lihat ending FH vs PKS. Semoga FH memetik hikmah dari kasus ini.

DUA MATA DI SENAYAN. DPD DIPERKUAT DENGAN MEMUTUSKAN.

DPD yang dibilang anak tiri Senayan ternyata bergaji lebih besar dari anggota DPR. Lebih Rp 70 juta per bulan. Lebih Rp 1 triliun per tahun untuk semua anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ). Namun, sumbangsihnya dipertanyakan. Tugas DPD : mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR , ikut membahas RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK.

Bidang terkait yang mereka urus : Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya, Perimbangan keuangan pusat dan daerah, Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Pajak, pendidikan, dan agama ( sumber : http://www.dpd.go.id/subhalaman-fungsi-tugas–wewenang ).

Jika DPD soft, ia cenderung bertengkar di dalam. Jika DPD over strong, ia akan gaduh ke luar, bersaing dengan kakaknya ( DPR ). Runyam, ya. Kita tahu problem daerah dan otonominya sangat banyak dan kompleks. DPD bisa diperkuat dengan menambah fungsi memutuskan. Dua mata di Senayan lebih baik dari satu mata. Kita lihat saat pemilihan ketua MPR lalu yang bisa diterima semua pihak ( KMP & KIH ) karena posisi tawar DPD. Mari kita tunggu perbaikan kinerja DPD setelah perkuatan ini.

SOLUSI DUA NEGARA. BARU SATU NEGARA. LHO ?

KTT Organisasi Konferensi Islam ( OKI ), 7 Maret 2016 berjudul “Jakarta untuk Palestina’. Hasilnya : 23 butir dalam Deklarasi Jakarta, diantaranya :

  • mendukung usaha Arab Saudi dan Jordania untuk mempertahankan dan menjaga situs suci Masjid Al Aqsha.
  • mengutuk dan menekan Israel untuk menghentikan pendudukan atau okupasi terhadap Yerusalem dan Palestina, serta pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • pembentukan “Al Quds and Al Aqsha Funds” (dana Al Quds dan Al Aqsha) untuk membantu rehabilitasi Yerusalem berdasarkan kebutuhan rakyat Palestina. Dana tersebut akan dihimpun dari sumbangan anggota negara-negara OKI, masyarakat umum dan sektor swasta, sekaligus memanggil semua warga Muslim untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
  • aksi boikot semua negara anggota OKI dan masyarakat internasional terhadap produk yang dihasilkan di Israel dan atau oleh Israel.
  • mencapai solusi dua negara dengan mempromosikan dialog lintas agama, mengangkat isu Palestina pada radar internasional dan mendukung rekonsiliasi Palestina.

KTT-LB OKI dihadiri 605 anggota delegasi dari 55 negara, termasuk 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau, lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dua negara kuartet, dan dua organisasi internasional (PBB dan Uni Eropa). ( Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2016/03/08/115751846/boikot-produk-israel-dan-23-butir-deklarasi-ktt-oki-di-jakarta )

Bulan berikutnya, KTT OKI rencananya akan dihelat di Turki. Iran ingin solusi satu negara untuk wilayah Palestina. Yang lain, memilih realistis dengan solusi dua negara. Kita menghadapi resistensi dalam komunitas Islam sendiri. Sementara korban rakyat Palestina terus berjatuhan dari hari ke hari. Mungkinkah, kita ( negeri2 muslim ini ) sepakat untuk dua negara dulu sesuai batas2 yang ditentukan PBB dulu ( 1947 ), karena lebih banyak pendukungnya. Nanti, jika Imam Mahdi dan Nabi Isa datang ke dunia, baru mewujudkan kondisi yang tercantum di QS : Al Isra itu dengan kepemimpinan mereka yang mumpuni. Wallahu’alam.

MENPORA, PSSI DAN ASIAN GAMES 2018.

LNM (‘ ketua’ PSSI ) sempat kabur ke Singapura ketika akan diperiksa sebagai tersangka koruptor dana hibah KADIN yang telah menguntungkannya lebih Rp 1 miliar tsb. Indonesia di ujung tanduk dalam statusnya sebagai calon tuan rumah perhelatan olahraga Asian Games yang sudah dirindukannya puluhan tahun. Pemain bola antara mati segan hidup tak mau dengan terbatasnya kompetisi sepakbola yang digelar sejak ‘pembekuan’ PSSI. Memang rumit mengatur organisasi yang sudah puluhan tahun miskin prestasi dan sarat korupsi. Kankernya sudah stadium berat. Tapi menghadapi mereka dengan tangan besi juga tidak bijaksana.

Agum Gumelar yang dipilih menjadi ketua transisi, saya pikir, cukup kredibel untuk didengar pendapat dan sarannya. Tim dari Kemenpora bisa berbesar hati untuk duduk bersama berdiskusi dengan open mind mencari solusi terbaik untuk mereformasi PSSI dan memperbaiki citra serta prestasi persepakbolaan Indonesia. Waktu terus berputar. Menpora Imam Nahrawi harus gerak cepat dan berani bertindak. Ambil keputusan untuk mencabut ‘pembekuan’ PSSI dengan syarat & ketentuan berlaku, serta awasi jalannya reformasi. Agar Indonesia masih sempat mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Asian Games, dengan sepak bola sebagai primadonanya. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika kedua belah pihak terus berkeras hati. Rakyat Indonesia yang paling dirugikan.

( setahu saya, dari diskusi ILC beberapa waktu lalu, berdasarkan surat yang dikirim pada saat pemilihan ketua PSSI yang baru ( tertanggal 17 April 2015 ), adalah Djohar Arifin Husin yang dibekukan. Artinya kepemimpinan Djohar yang harus diajak bicara ketika ‘pencabutan pembekuan’ tsb. Orang2nya lebih kooperatif diajak bicara ketimbang LNM yang baru mau diperiksa saja sudah kabur ).

Saya nonton acara ‘Mata Najwa’ yang membongkar kebobrokan PSSI dan carut marut sepak bola gajah. Betapa prihatin dan gamangnya wajah Menpora ketika mayoritas audiens menuntut pembekuan bahkan pembubaran PSSI dengan geram di depan beliau. Tapi seperti juga FIFA lalu yang setali 3 uang dengan PSSI ( marak korupsi ), para anggota FIFA yang jumlahnya lebih banyak dari negara anggota PBB itu, tak sampai minta pembekuan FIFA. Mereka cukup mengganti ketua dan jajarannya yang menyimpang. PSSI pun bisa diperlakukan demikian. Jangan bakar rumahnya, tapi singkirkan tikus2nya. Tempatkan orang2 kredibel, berintegritas tinggi dan tahu ( manajemen ) sepakbola yang bagus di PSSI kita yang baru.

Selama PSSI masih dibayari APBN/ APBD dalam kegiatannya, maka pemerintah dan rakyat Indonesia berhak mengawasi dan memperbaiki PSSI. Statuta FIFA mengatur PSSI dan sepakbola kita terkait turnamen2 di mancanegara. Sepakbola di Indonesia dan PSSI milik rakyat Indonesia. Menpora, now take your action. Let’s move..

SOLUSI HUTAN TERBAKAR DAN MELIMPAHNYA AIR DI MUSIM KEMARAU.

Kebakaran hutan terjadi tiap tahun di wilayah Indonesia. Perambah dan pengusaha main gampang dan ngirit dalam membuka lahan untuk kelapa sawit atau tanaman perkebunan lainnya. Perilaku malas dan parasit tingkat lanjut ( masa bodo orang lain, yang penting gue untung ). Biarlah kerugian triliunan rupiah diderita masyarakat berupa penyakit Ispa, pembatalan penerbangan, iritasi mata, menghilangnya mata air, banjir dan longsor di musim hujan, kekeringan di musim kemarau plus aneka penyakit akibat langkanya air bersih, dan tentu saja kematian ( manusia/ pemadam kebakaran ikut terbakar, anak2 dan lansia sesak/ kehabisan nafas ). Juga teguran ( rasa malu ) dari negara tetangga yang terganggu asap kiriman dari Indonesia.

( Kita bisa mendeteksi orang2 tak bertanggung jawab ini dari kebiasaannya meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang lagi ( tak meletakkan di tempat yang benar ) seperti : pintu ditinggalkan terbuka ( tak peduli maling/ predator masuk dalam tempo 60 detik ). Sampo, sabun, gayung ditinggalkan di lantai kamar mandi ( tak peduli lansia mati kalau kesandung/ kepleset oleh benda2 tsb ). Kran air ditinggalkan terbuka, lampu-tv-kipas ditinggalkan menyala ( tak peduli tagihan membengkak yang harus dibayar pemilik rumah ). Sampah dan ompol ditinggalkan ( tak peduli orang sakit galigata karena tersentuh bekasnya yang berkuman ). Juga anak kost yang tertawa keras, nyanyi berisik, teriak2 di malam buta ( tak peduli tetangga sulit tidur & bayi terbangun menangis ).

Bibit2 masa bodo ini harus ditanggulangi sejak dalam rumah. Sebelum tak terkendali ( susah diatur ) setelah di luar rumah dan merugikan masyarakat dan negara. Sejak kecil anak2 sebaiknya diajari mengurus keperluannya tanpa pembantu dan diedukasi bahwa pekerjaan rumah adalah tugas mulia ( bukan rendahan ). Agar ketika anak numpang di rumah yang tanpa pembantu, ia akan sigap membantu ( tidak memandang rendah tuan rumah, apalagi lepas tangan/ memperlakukannya seperti pembantu ). Lalu, ketika punya rumah baru, ortunya tak mencari-cari kesalahan orang2 yang selama ini tak disadarinya telah meringankan pekerjaan rumahnya, ketika banyak keluhan/ hal tak beres terjadi di tempatnya yang baru. Anak yang besar dengan ketrampilan rumah tangga yang baik akan lebih diterima pasangan dan lingkungan sosialnya. Tak menjadi beban orang lain ).

Sadiman, kakek sederhana dari Wonogiri, Jateng, perlu 20 tahun lebih untuk menyulap bukit gundul bekas terbakar ( tahun 1967 ) menjadi hutan kecil yang rimbun. Hari demi hari, dengan tekun ia menyisihkan uang hasil berjualan di pasar untuk membeli bibit dan menanamnya di bukit tandus. Cibiran, ejekan ‘orang edan’ terhadap dirinya dan perusakan terhadap pohon2 yang ditanamnya, diterima dengan tabah. Alhasil, bukit tandus itu kini hijau dan mengalirkan banyak mata air yang dimanfaatkan warga sedesanya. Saat musim hujan, tak lagi banjir dan longsor. Saat kemarau, air tetap melimpah. Aneka penyakit yang biasa menyerang warga menurun drastis. Untung ada Sadiman.

Warga yang merasakan manfaat dari kiprah Sadiman kini tekun membantu penghijauan tsb. Sebagian kawasan hutan itu atas ‘izin’ Sadiman digunakan sebagai bumi perkemahan agar para remaja bisa melihat dan belajar penghijauan dari peraih ‘Kick Andy Heroes 2016’ itu. Sebuah komunitas yang menggagas bumi perkemahan itu kin sekaligus menjaga sumber2 air tsb dari pengaplingan perusahaan2 air minuman kemasan yang mengincar hasil jerih payah Sadiman. Ini contoh bela negara yang dilakukan anak2 muda pengagum Sadiman. Masyarakat sekitar seharusnya yang dilindungi dan diprioritaskan untuk memperoleh sumber daya di lingkungan tempat tinggalnya ( sekaligus pihak pertama yang terpanggil merawat dan melestarikannya ). Perusahaan2 air minum tsb bisa menghijaukan bukit2 gosong lainnya yang tersebar di seantero negeri, jika ingin mendapatkan air jernih pegunungan yang mengalir sampai jauh .. ( itu baru perusahaan keren dan sadar lingkungan ).

Perusahaan2 pengembang terkemuka mereklamasi pantai utara Jakarta menjadi 17 pulau yang akan dibangun hunian kelas atas ( dan pelabuhan ). Pasir dari daerah sekitar Jakarta dikeruk untuk menimbun perairan yang sarat masalah tsb. Kerusakan lingkungan di tempat asal pasir dan akhir pasir ( Teluk Jakarta ) tak terlalu mereka pikirkan. Rencana zonasi wilayah pesisir, perbaikan dan penambahan fasilitas lingkungan juga diletakkan di bagian akhir kegiatan mereka ( kalau sempat ). Para nelayan berdemo. Pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang berwenang pada kawasan strategis nasional itu, dan Kementerian Lingkungan Hidup ( juga Kementerian Perhubungan/ Pelindo ) turun tangan.

REKLAMASI, SEA WALL, DAN JAKARTA URUNG TENGGELAM. SEMOGA.

Raperda ( prosesnya manipulatif dan koruptif ) yang mendasari proyek mereka akhirnya menyeret anggota Komisi D DPRD-DKI Jakarta ke penyidikan KPK. Gubernur Ahok diminta mencabut 5 SK izin reklamasi-nya selama penghentian sementara proyek triliunan rupiah tsb ( moratorium ) sampai proyek tsb sesuai dengan perundangan yang berlaku. Saya setuju pemikiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tentang pengembang yang seharusnya mengeruk dulu sungai2 yang bermuara di area reklamasi ( dan antisipasi lain yang layak ) agar tidak terjadi bencana ekstra karena keberadaan proyek yang mendahului amdal regional dan aturan zonasi itu.

Jika pengembang memang benar2 memikirkan kepentingan warga Jakarta ( gak cuma mau untung sendiri. Kebanyakan pengembang itu dari etnis Tionghoa ya ? Pantas cepat kaya, apalagi kalau menyimpan uangnya di tax heaven country/ Panama papers ). Orang2 miskin mensubsidi orang kaya dengan menipisnya tangkapan ikan mereka, sulit dan mahalnya air bersih, tenggelamnya rumah akibat banjir rob ( penyedotan air tanah di Jakarta tertinggi di dunia sampai permukaan tanah lebih rendah dari level air laut ) dan aneka penyakit akibat kerusakan lingkungan. Yang miskin tambah miskin. Yang kaya tambah kaya.

Jakarta diprediksi tenggelam pada tahun 2050. Ini karena baru sekitar 50% warga Jakarta yang terlayani air bersih dari perusahaan air. Gedung2 pencakar langit lalu rakus menyedot air tanah tanpa mengembalikannya ke dalam tanah secara benar.Jika di hulu, hutan2 terus digunduli sehingga tak ada peresapan air ke dalam tanah oleh akar pohon yang dalam ( untuk persediaan air baku sungai/ PDAM pada musim kemarau ) maka air akan meluncur deras membanjiri jalanan dan pemukiman warga. Tak bisa ke laut karena level air laut lebih tinggi, apalagi setelah pulau2 reklamasi tsb jadi. Sehingga sea wall yang tinggi kokoh di Teluk Jakarta perlu dibangun untuk membendung masuknya air laut ke wilayah darat Jakarta. Para pengembang bisa membangun sea wall yang mahal ini jika punya itikad baik, sehingga warga dan nelayan Jakarta merasakan manfaat dari kehadiran pengembang. Tujuan baik harus disertai cara2 yang baik ( jika asal, korupsi namanya ). I hope everybody will be happy in the end. Let’s see..

KERJA SAMA MILITER UNTUK ASIA TENGGARA. DARI ASEAN, OLEH ASEAN, UNTUK ASEAN.

Belum sebulan 10 ABK ( kapal Brahma 12 ) warga Indonesia disandera kelompok terafiliasi Abu Sayyaf, 4 ABK WNI kembali disandera ( Minggu, 1/5/2016, dengan bantuan banyak pihak, terutama tim Surya Paloh, yang punya jaringan pendidikan di Mindanau, 10 ABK bisa dibebaskan tanpa terluka maupun tebusan. Good job ).Sungguh perairan ( Sulu ) yang tidak aman. Meski demikian, pemerintah Filipina tetap tak mengijinkan TNI masuk ke wilayahnya karena aturan militer asing dilarang masuk di sana. Para perompak minta tebusan Rp 15 miliar. Kelompok Abu Sayyaf punya banyak faksi sehingga sebagian pengamat mengatakan penyanderaan tsb bermuatan politis ( menuntut Mindanau lepas dari Filipina, sebagian korban sandera dipenggal ). Sebagian lagi menganggap, murni kriminal/ bandit. 18 tentara Filipina kemarin tewas dalam usaha pembebasan para sandera dari berbagai negara tsb.

Kalau sudah begini, kebangetan kalau Filipina tak ikut kerjasama dengan Indonesia dan Malaysia menjaga perairan yang rawan perompakan tsb ( rencananya 5 Mei, ketiga negara akan bertemu mendiskusikan hal ini ). Selat Malaka yang merupakan perairan internasional sudah relatif terjaga dengan baik oleh kerjasama militer Indonesia- Malaysia- Singapura di kawasan tsb ( dan sebaiknya, seluruh negara ASEAN melakukan kerjasama seperti ini, karena terjadi sekitar 200-300 perompakan di kawasan Asia Tenggara. Agar warga ASEAN dan keluarganya lebih tenteram dan daya saing ekonomi kawasan ini juga lebih baik dibanding kawasan lain ).

Kalau Filipina masih keukeuh tak mau kerjasama, Indonesia bisa menghentikan kapal2 kita ( batubara, dsb ) yang menuju wilayah Filipina sampai negeri tetangga ini bersikap rasional dan mampu menjamin keamanan di seluruh wilayah perairannya.
Indonesia pernah berhasil melakukan negosiasi satu pintu yang membebaskan WNI yang telah disandera selama 3 bulan oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2005 ( tanpa keterlibatan militer dan pembayaran tebusan yang diminta ). Indonesia sukses membebaskan 20 ABK kapal Sinar Kudus dari perompak Somalia tahun 2011 dengan membayar tebusan dan menembak mati 4 perompak.

4 ABK yang masih disandera di Filipina Selatan ini, saya pikir bisa diselesaikan dengan meminta pemerintah Filipina mengijinkan tim negosiasi dari Indonesia untuk bicara dengan perompak Abu Sayyaf. TNI disiagakan untuk kerjasama menjaga perairan di kawasan yang bersinggungan dengan 3 negara tsb ( kalau perlu di BKO-kan membantu militer Filipina tanpa tendensi / kecurigaan politik apa pun dari pemerintah Filipina. Pilihan ini diambil terutama jika kelompok Abu Sayyaf dan faksi2nya melatih militan atau membantu para pelaku teror di Indonesia. HJ, guru besar hukum internasional, mewanti-wanti agar Indonesia tak menggunakan kekerasan/ kekuatan militer untuk membebaskan 4 WNI yang masih disandera karena yang 10 WNI sebelumnya juga bisa tanpa kekuatan militer dan tebusan ( cukup 40 kg Al-Qur’an, bakpia, kripik tempe & rempeyek,  mereka dibebaskan ). Namun, jika faksi  yang dihadapi adalah yang politis ( ingin memisahkan diri dari Filipina ) dan mereka tak bisa didekati secara kekeluargaan, apalagi sampai melatih teroris yang mengacaukan Indonesia, maka jangan ragu untuk menggunakan kekuatan militer untuk membebaskan 4 WNI tsb.

Saya masih sulit menerima penjelasan HJ bahwa hanya WNI dan kepentingan Indonesia yang ( dia ) dipikirkan. Dengan kata lain : biarlah sandera WNA ( Malaysia, Filipina, Kanada, Belanda, Norwegia ) yang masih disandera dan tentara Filipina dipenggal kelompok Abu Sayyaf, asal WNI selamat dan Indonesia tak jadi sasaran balas dendam kelompok militan itu. Selfish. Lalu, bagaimana tanggung jawab kita sebagai anggota ASEAN untuk menjaga kawasan Asia Tenggara ?  Kita, Indonesia, big brother-nya, baru mampu berpikir untuk diri sendiri ?? Mereka adalah warga negara sahabat kita, lho. Sedikitnya, kita ( dan perwakilan Filipina ) perlu diskusi dengan perwakilan/ kedutaan WNA di sini, apa yang bisa kita bantu untuk warga mereka yang masih disandera di kawasan regional kita. Itu baru OK.

Untuk keamanan jangka panjang, pakar antropologi budaya/ negosiator tahun 2005, hendaknya Indonesia bisa membina hubungan budaya dan ekonomi dengan masyarakat di Filipina selatan tsb, agar mereka tergerak lebih menjaga warga kita di sana. Mari kita lihat akhir ceritanya.

CHINA MENANTANG ? LEDAKKAN KAPALNYA SAJA BIAR KARAM.

Tiga kapal keamanan China menantang kedaulatan laut Indonesia. Gara2 ilegal fishing yang dilakukan nelayan di ZEE ( Zona Ekonomi Eksklusif ) Indonesia ( China berdalih wilayah Natuna adalah historical fishing China. Wueleh. Gak ada pengakuan atas klaim itu di PBB tuh. Ngarang. Bahkan, diplomat China minta yang ilegai itu dilegalkan saja. Kok nyimut ? Apa iya, kalau kita yang melanggar, mereka akan membebaskan kapal2 kita ? Gak tho, gak tho ..

( 21 Maret 1980, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia ( wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut ). Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya )

Ini yang dinamakan arogansi negara besar yang merasa lebih kuat persenjataannya, lebih banyak duitnya, tapi minim integritasnya. Saya perhatikan, orang2 Zionis, China, ( sebagian orang ) Suma****/ Bat** dan mereka yang fokus ke materi, penghargaan terhadap akhlak dan budi pekerti nyaris nol. Yang otak kirinya bengkak ( logika ), otak kanannya ( spiritual ) kempis. Hanya mampu melihat sepotong2 dan kulit permukaan. Tak mampu melihat esensi dan gambar besar ( big picture/ holistik / menyeluruh/ konsep ).

Anda bisa melihat sinyalnya. Jika ia pdkt ( pendekatan ) dengan penguasaan, pengecilan dan intimidasi, anda bisa pastikan ia penindas yang akan merendahkan anda dan menyedot habis sumber daya anda. Jika ia pdkt dengan pemulian dan penghargaan, maka ucapan, tindakan, pikirannya ditujukan untuk membuat anda tenteram dan dihargai. Anda penting di hatinya sehingga ia akan memuliakan anda.

Back to China. Negeri yang dipimpin partai tak beragama ini tak bisa diharapkan untuk penghargaan terhadap moralitas melebihi aspek bisnis dan profit ( otak kiri ). Begitu dianggap merugikan mereka, hantam ( tak peduli posisi dia yang salah dan merusak hubungan bilateral karena masuk perairan Indonesia dan membela nelayannya yang mencuri ikan kita ). Melihat sinyal tak setara ini, jangan pernah kita membantu mereka besar/ adidaya ( watak tak bisa diubah ). Jangan libatkan China dalam proyek strategis kita ( seperti poros maritim dunia ). Kepala kita bisa mereka injak2 kalau kaca mata kuda yang mereka gunakan setiap melihat persoalan/ konflik.

Belajar dari janji manis Jepang yang akan memberi kemerdekaan Indonesia dikemudian hari ( 1942 ), ternyata mereka lebih sadis dari Belanda, dan akhirnya kita sendiri yang habis2an memerdekakan diri sendiri ( 1945 ). Kita harus berani setara. Kita punya banyak negara sahabat yang akan membantu kita karena politik luar negeri kita yang bebas aktif. Jika kapal China berani masuk wilayah perairan kita tanpa izin, TNI dan KKP jangan segan2 untuk sekalian meledakkan mereka. Kedaulatan negara kita, harga mati. Hanya dengan itu, Indonesia bisa disegani dunia dan mendapat manfaat optimal dari setiap kerja sama dan kemitraan dengan negara lain.

Negara yang hanya tahu bahasa intimidasi, kita beri intimidasi juga, biar nyaho. Hubungan yang tidak setara akan merugikan kita. Yang terjadi adalah penghisapan negara atas negara lain yang dianggap lemah. Menteri Susi sudah bertindak benar dengan membela posisi Indonesia. Menteri asal Jabar ini sering bikin kita bangga dengan aksinya yang heroik dan pro-rakyat. Semoga banyak anak muda yang terinspirasi dengan kiprah beliau. Amin.

ARTI NEGARA UNTUKMU DAN AKU.

Jacky menyeka air matanya mengingat para perompak Somalia menodongkan senapan pada putranya, saat sang ayah menjawab ‘no whisky’ ( tak ada bir di kapal Sinar Kudus ) pada mereka. Setelah 48 hari terkatung-katung di kapal, tidur miring berdesakan 20 orang seperti pindang, makan sekali sehari seadanya, di bawah acungan senapan, Jacky kembali menyeka air matanya di depan host ( ‘Mata Najwa’-MetroTV, 7 April 2016 ) ketika prajurit TNI dengan badge merah putih di lengannya, masuk ke ruang mesin menyelamatkannya, putranya, juga seluruh rekan2nya.

Negara hadir di saat warga negara nyaris tanpa harapan. Air mata menetes menyadari arti negara yang sangat berarti. Begitulah saya melihat simbol2 negara : bahasa Indonesia, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, Presiden ( ya Allah, sampai segitunya.. ). Sesuatu banget.Semoga negara bisa lebih banyak hadir dalam urusan penting warganya. Membuat kita merasa Indonesia, dan keren ..

c

“Anggrek Cattleya”. Karya : Vitri, 2016. Pastel di atas kertas.

m

“Anggrek Bulan”. Karya : Vitri, 2016. Pastel di atas kertas.

Written by Savitri

3 Mei 2016 at 11:50

Sehat Sejahtera dengan Bandung Berkebun. Denda K3 Rp 50 juta. Berani ?

leave a comment »

Cabe_agenpupuknasa

Cabe, sering jadi komoditi seksi menjelang Hari Raya. Menu Indonesia sering ditemani sambal nan pedas. Namun, harga cabe yang melambung kerap memusingkan kita, pelaku dapur yang ingin menceriakan seisi rumah. Bandung Berkebun ( Urban Farming ) solusinya. Yah.. tukang masak, tukang kebun juga. All in.

Cabe. Seribu rupiah per biji ? Terlalu. Bahkan, donat di warung tetangga, yang berlipat besarnya, harganya masih seribu per biji. Sebelumnya, seribu, saya bisa dapat 4-6 cabe dalam sebungkus plastik. Sayuran lain seperti brokoli, kembang kol, sawi hijau/ putih, wortel, toge, labu, dll, pun dibandrol Rp 1000,- per bungkus siap comot. Namun sekarang, sebagian besar mengikuti si cabe. Why ?

Salam 2 jari, celetuk si penjual cengengesan. Wuihh.. ( sempet updating berita di TV rupanya ). Premium naik 2 ribu per liter berimbas pada harga cabe dkk ( tapi anehnya setelah BBM diturunkan lagi, si cabe emoh turun ).  Ketika harga minyak dunia turun, komoditi seksi ini masih gengsi.  Katanya, pasokan kurang akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah di tanah air ( saya pikir Jokowi mau disalahkan lagi ).

Ya, maklum, Indonesia nomor satu di dunia dalam hal longsor, tsunami dan letusan gunung. Dari data, musibah longsor terbanyak terjadi di Jawa Barat. Siapa yang mampu melawan kekuatan alam ?

Lalu, bagaimana dengan urusan sambal dan nasi goreng bisa berlanjut di meja makan kita ? Bandung Berkebun, jawabnya.Usaha melestarikan makanan terenak di dunia ( nasi goreng ke-1, rendang ke-2 ) harus terus digalakkan. Mamah, kakak dan saya yang kerap membuat nasgor sebagai upaya penyelamatan nasi kemarin butuh bahan wajib berwarna merah tsb. Kabinet kerja, kerja, kerja. Dapur sederhana, sederhana, sederhana ( .. jadi, ceritanya Bandung Berkebun itu ? )

Bandung kota sayur ( lho ? Bukannya kota kembang ? ). Sayur bertebaran di mana-mana. Di plastik bekas. Di pot. Di pot bersusun dari talang plastik ( paralon ) pada rangka besi atau bambu. Ditaruh di samping tembok rumah. Di halaman seluas 8-12 m2. Satu pot susun dari talang bisa ditanami 64 sawi hijau. Wah, masyarakat bisa sejahtera jika kebutuhan cabe, sayur, buah, ikan bisa dipenuhi secara swadaya di rumah masing2. Sisanya dijual. Jika di Kabupaten Bandung ada 7000 hektar pekarangan rumah ( luas areal sawah 31.000 ha ) maka di Kota Bandung ada berapa ya ?

BARTER  atau E-MONEY ? Ah, atur-atur saja ..

BdgBerkebun

Jika masa revolusi, bambu runcing menjadi senjata andalan para pejuang Indonesia. Maka di masa merdeka, bambu dimanfaatkan untuk media tanam sayur mayur. Definisi pahlawan diperluas : bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Ortu dan saudara terbebas dari kanker usus karena rajin makan sayur/ serat. Udara di sekitar kita menjadi segar untuk dihirup. Kehijauan yang meneduhkan sungguh nyaman dipandang mata. Bandung kota sayur ? Dekat kok dengan kota kuliner yang sudah lebih dulu disandang. Cucok deh.

Kabupaten Bandung sudah memulainya sejak tahun 2012 dengan membagi bibit aneka sayuran, kompos, media tanam dan media untuk ternak ikan senilai Rp 15 juta per kelompok. Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL ) digerakkan Kelompok Wanita Tani beranggota 20 orang. Sayur yang dipanen bisa dijual ke Pasar Soreang untuk mengisi kas organisasi atau membeli kebutuhan rumah tangga lainnya. Cabe hitam, cabe rawit, brokoli, sawi hijau, daun bawang itu bisa dibarter sayuran lain dengan tetangga ( bukankah kecenderungan kini ke arah paperless/ transaksi non tunai/ e-money. Barter juga gak pake kertas kok, sejak ribuan tahun lalu malah. Biar hutan tropis kita tetap rimbun nan lebat. Aneka satwa hidup tenang. Gak ngamuk masuk desa, bahkan kota. Piece.. ).

Dadang Naser, Bupati Bandung, berharap kantor2 di Komplek Pemkab Bandung, kantor kecamatan dan balai desa ikut menggalakkan, karena beliau sudah memberi contoh di halaman rumah dinasnya.

Jika pak wali ( Ridwan Kamil ) ingin warga Bandung bisa memproduksi sayur, tak hanya mengkonsumsi sayur, maka halaman dinas beliau, tentu bersemai sayur mayur tsb. Dalam Perda Kota Bandung nomor 11 tahun 2005 tentang K3 ( Ketertiban, Kebersihan & Keindahan ) yang sejak 1 Desember 2014 kembali didengungkan, ada kewajiban menanam pohon pelindung/ produktif, tanaman hias, apotek hidup, warung hidup, dengan denda Rp 250.000,- bagi pemilik rumah yang tak melaksanakan.

Di rumah kami, sudah ada tanaman daun bawang, seledri, pandan, pohon cincau, jeruk purut, lidah buaya, bunga kamboja, dll. Mirip hutan kecil. Mamah yang energizer ( rajin bekerja ) adalah seniman kebunnya. Top ( saya bagian memetiknya, hehe.. ).

Kata Tatang Kusdinar ( pembina Kelompok Wanita Tani Rosela di Cijambu Air, Desa Sukanagara, Kab.Bandung ), warga bisa berhemat minimal Rp 3000 per hari. Masa panen sayur antara 25-40 hari. Halaman rumah seluas 12 m2 yang ditanami sayuran bisa menutupi kebutuhan dapur. Sisanya bisa dijual. Dalam 3 bulan bisa memperoleh Rp 60.000,- ( PR, 20/5/2014 )

KENA ISPA ? GAK LEVEL. Tanam pohon dan sayur dong..

Penanaman pohon dan sayur juga bisa mengurangi pencemaran kota. Jika anda bukan perokok, tapi batuk ( disertai dahak ) tak sembuh2, bisa jadi anda terkena bronkhitis ( peradangan bronkus paru-paru disebabkan polusi, rokok, serbuk asbes, silika, debu. Ispa = infeksi saluran pernafasan, seperti TBC, pneumonia, brokhitis ). Lalu, bagaimana nasib penduduk desa yang selama ini menjual hasil pertaniannya ke kota ? Ada program Rp 1 miliar untuk ( pembangunan ) desa yang sudah diundangkan. Ada pula himbauan agar para pebisnis meluaskan usaha di desa untuk mengurangi arus urbanisasi ke kota. Rezeki Allah dari mana saja. Don’t worry..

Cabe ? Akan ditanam di halaman rumah kami. Problem’s solved.

===============================================

Berikut pelanggaran K-3 yang dikenai denda di Kota Bandung :

NO.
URUT
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, KEHARUSAN DAN LARANGAN
SETINGGI TINGGINYA
BESARAN BIAYA
PENEGAKAN HUKUM (Rp)
1
2
3
1.
Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross), apabila di jalan dimaksud telah dilengkapi sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra
cross).
Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
2.
Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
3.
Setiap angkutan umum bis kota, angkutan kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
Rp. 250.000,00 (DuaRatus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
4.
Setiap pengendara kendaraan roda dua, motor dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.
Rp. 250.000,00 (DuaRatus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
5.
Kewajiban menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan.
Rp. 250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
6.
Kewajiban menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan.
Rp. 250.000,00 (Dua
ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
7.
Merusak trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
8.
Kewajiban memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
Rp. 250.000,00 (Dua
ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
9.
Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan
berkesinambungan.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
10.
Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan dan
pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
11.
Setiap pelaku kegiatan / usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
12.
Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor .
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
13.
Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
14.
Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).
15.
Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
16.
Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
17.
Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa ijin.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
18.
Menjual minuman keras tanpa ijin. Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
19.
Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
20.
Memperjual belikan Hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum. Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
21.
Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
22.
Merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
23.
Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
24.
Bermain layangan, ketepel, panah, Pistol angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.
Rp. 250.000,00 (Dua
ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)
25.
Mempergunakan daerah milik jalan selain
peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dari Walikota.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
26.
Mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
27.
Mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
28.
Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari
Walikota.
Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).
29.
Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).
30.
Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
31.
Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
32.
Mengotori jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
33.
Merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
34.
Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
35.
Buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali di MCK.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)
36.
Mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
37.
Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
38.
Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
39.
Memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
40.
Mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha. Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
41.
Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa ijin.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
42.
Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa ijin.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
43.
Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
44.
Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah
45.
Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
46.
Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
47.
Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
48.
Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya serta memasang utilitas bawah tanah sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
49.
Menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Rupiah).
50.
Menggelandang tanpa pencaharian. Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Rupiah).
51.
Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan, lampu merah.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Rupiah).
52.
Membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
53.
Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak.
Rp. 50.000.000,00
(Lima PuluhJuta
Rupiah).
54.
Melakukan perbuatan asusila. Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
55.
Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
56.
Menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
57.
Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak orang sebagai mata pencaharian.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
58.
Menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
59.
Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm( Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
60.
Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
61.
Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
62.
Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
63.
Menyambungkan jaringan persil air kotor pada Jaringan PDAM tanpa seijin PDAM.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
64.
Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
65
Merubah, merusak, mengganggu, menebang, memangkas sebagian atau seluruhnya pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih.
Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).
66.
Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).
67.
Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).

===============================================

* Partai Golkar sedang islah antara kubu Munas Ancol ( ketum Agung Laksono ) dan kubu Munas Bali ( ketum ARB ). Salut untuk Pak Agung cs yang berupaya menyelamatkan partai dan bangsa, dengan pilihan pilkada langsung ( dengan revisi ) dan keluar dari KMP. Lebih memilih menjadi partai penyeimbang/ independen. Biarlah suara rakyat tetap menjadi suara Golkar. Siip.

Kader putih ( orang baik ) harus bisa membendung kelicikan/ kejahatan lawan ( kader hitam ) sejak dari dalam rumah ( ortu, saudara, keponakan, kerabat, anak kost, pembantu, doi, fans ), lingkungan tetangga, sekolah dan tempat kerja. Sebelum sampai ke masyarakat atau negara. Sebelum kader2 hitam ( para pembohong, pemalas ) berkoalisi memporak-porandakan semua tatanan baik, karena merasa paling tahu/ benar. Orang2 baik yang terpencar atau diam saja, akan kalah oleh kejahatan terorganisir ( mafia, sindikat, imperium ). Jika itu terjadi, orang baik akan dianggap aneh jika menegur penyimpangan di sekitarnya. Karena begitu permisif dan masa bodohnya orang kebanyakan, sampai bibit2 keburukan di rumah tumbuh subur, pesat, menjadi mafia penerbangan, mafia peradilan, mafia migas, mafia politik, mafia ketenagakerjaan ( traficking ), mafia bola, sindikat narkoba, sindikat judi, dsb, di negeri ini. Sampai  institusi kepolisian dan kejaksaan harus betul2 direformasi. Sebelum, Allah murka dan memusnahkan bangsa ini seperti bangsa2 sebelumnya ( Atlantis, dll ).

** Di layar kaca, kita sedang disuguhi drama saling menjerat antara pimpinan KPK dan Polri. Tragedi Cicak vs Buaya babak 2 ? BW dijadikan tersangka oleh Polri setelah BG dijadikan tersangka oleh KPK. Saya setuju BG batal dilantik presiden, karena rekam jejaknya bermasalah ( rekening gendut. Ingat kasus RR/ketua SKK Migas yg S-3 itu ? Orang baik belum tentu teruji baik jika masuk ke lingkungan koruptif ). Saya sependapat bahwa kasus BW direkayasa, karena sebelumnya sudah diperiksa berulang kali dan tak bermasalah. Wakapolri dan Kabareskrim sekarang yang terduga ikut andil  mengkriminalkan komisioner KPK juga jangan dipilih jadi Kapolri. Bagaimana kiprah polisi di masyarakat selama ini, kita tahu sama tahu. Libatkan publik ( ICW, dll ), DPR, PPATK, KPK dalam screening kali ini. Please..

*** Terjadi musibah jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 di Selat Karimata, menewaskan ratusan penumpang dan kru, pada 28 Desember 2014 lalu. Sungguh memilukan. Mata dunia menyorot ke Indonesia. Akankah terpuruk lagi reputasi kita dalam dunia penerbangan seperti sebelum tahun 2009, di mana 1/6 jumlah kecelakaan pesawat di seluruh dunia ada di negeri kita ? Kita tunggu kerja tuntas Basarnas, KNKT, TNI dan Kementerian Perhubungan kita. ( salut untuk Marsekal Madya FHB Mayjen Soelistyo ( Kepala Basarnas ) yang memimpin tim rescue gabungan untuk mengevakuasi  korban dan puing pesawat, termasuk blackbox. Juga, Jenderal Moeldoko ( Panglima TNI ) yang sepenuh hati memback-up upaya penyelamatan tsb. Mantap, Pak.. ). Saya turut belasungkawa. Semoga keluarga korban ditabahkan oleh-Nya.

**** Saya turut berduka cita atas musibah longsornya bukit setinggi 800 m di Banjarnegara, Jawa Tengah yang menewaskan ratusan korban jiwa. Turut prihatin atas musibah banjir di Bandung Selatan akhir 2014 lalu. Semoga badai cepat berlalu.

Setiap yang dikurangkan Allah, pasti akan dilebihkan oleh-Nya. Mari kita petik hikmah atas semua kejadian menimpa kita dari waktu ke waktu. Semua yang terjadi adalah untuk kebaikanmu. Be strong, people.. be good.

Hanoman_vs_Rahwana

Hanoman vs Rahwana. Lukisan karya Ina Vitra, 2014.

Written by Savitri

5 Februari 2015 at 10:29

Ngemut Duwet seraya paralayang atau berfoto sambil menyabung nyawa ? G.Panten & Curug Cimahi yang menantang.

with 2 comments

gPantenMajalengka Duwet. Pernah icip ? Buah sebesar kelereng warna ungu, berasa manis jika matang ini seperti kampungan, tapi sebetulnya tidak pasaran. Sulit ditemukan di daerah lain. Tapi ada di kampung kakak ipar saya yang asal Majalengka. ( Jauh-jauh cuma mencicipi duwet ? Ehm.. )

Atlet paralayang dunia juga ke sini, kok. ( Bule-bule itu makan duwet ? ) Anda tahu jawabnya jika ke Gunung Panten di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Panoramanya indah. Kecepatan anginnya mendukung olahraga paralayang. Sudah dua kali menjadi lokasi kejuaraan paralayang nasional, kata Ahmad Susanto, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. ( PR, 20/5/2014 )

Belum lagi ratusan kelelawar dan kera yang berkeliaran bebas di sebuah makam keramat. Warga di sana tak berani menembak atau menjualnya, karena setiap ditembak, kawanan kera itu mengamuk dan menyerang lahan pertanian dengan gemas. Jadi sekarang, petani memilih menunggui tanamannya masing-masing.

Dari bawah, anda bisa melihat pemandangan Gunung Sela dan Gunung Ciremai. Dari atas ( puncak bukit ) anda bisa menikmati keindahan Kota Majalengka. Gunung ( bukit ) Panten bisa dicapai sekitar 20 menit dari Bundaran Munjul.

Suka mangga ? Aneka mangga murah meriah juga bertebaran di sini. Sentra mangga tea. Mau, mau, mau …

FOTO EKSTRIM nan GAYA di CURUG CIMAHI

Berfoto dilatari air terjun indah, matahari bersinar cerah. Keren.

Jadi tak keren lagi, kalau tiba-tiba tanpa permisi, material tanah batu setebal satu meter menghempas anda. Minggu ( 23/3/2014 ) longsor seperti itu terjadi di Curug Cimahi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Empat pengunjung terluka.

Administratur Perhutani KPH Bandung Utara, Wismo Trikancono telah meninjau kondisi curug didampingi petugas polisi, TNI dan kecamatan. Setelah geologinya dikaji, curug di lembah sempit antara dua tebing curam ini kini sudah dipasangi sejumlah alat pengaman longsor ; jaring, pagar kawat, dirambati tanaman penahan tanah, rambu-rambu peringatan, juga sejumlah pengeras suara. Jika cuaca buruk atau hujan, curug ditutup dan petugas segera mengevakuasi pengunjung. Why ?

Meski obyek wisata alam ini tergolong masif atau kokoh sifat batuannya, namun karena posisinya di tepi tebing penyangga jalan, maka getaran kendaraan dan beban lalulintas masih bisa memicu longsor.

Tak dipungkiri keberadaan Curug Cimahi turut mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Beberapa warga membuka warung di sana. Sejak 29 Juli 2014,  mereka berharap pengunjung mau datang kembali.

Well, menyabung nyawa untuk menyambung nyawa wong cilik, apa salahnya ?  Kita kan bangsa patriot. Curug Cimahi, we’re coming … !

Written by Savitri

18 Agustus 2014 at 10:42