Great People & City

Masyarakat Madani di Kota Manusiawi

Archive for the ‘Desa Petani Nelayan’ Category

Dana Teroris vs Gaji BPIP. Mubaligh Pancasila & Pilkada Negarawan. Coming soon..

leave a comment »

a

Ridwan Kamil. Anies Baswedan. Mahfud MD. Tiga sosok yang menginsiprasi kita karena kontribusinya pada kota dan negara. Ketiganya cemerlang sebelum pilpres 2014. Kita ingat betapa mempesonanya Anies ketika memimpin sidang etik KPK, jubir kampanye Jokowi dan narasumber kredibel persoalan pelik yang tengah dihadapi bangsa ini. Kilapnya seolah memudar ketika Anies di-resuflle, sowan ke FPI saat pilgub DKI ( demi mencoba posisi kepala daerah/ keluar comfort zone ) dan keadaan Jakarta hari ini setelah dipimpinnya, yang tak sebaik 2 pendahulunya. Seolah kita kehilangan idola yang satu ini.Saya tak tahu persis cara mengembalikan Anies ke tempat terhormatnya. Apa dia sedang di posisi goyah seperti pernah saya alami tahun lalu ? Semoga Allah menuntunnya kembali ke fungsi, keahlian dan keceriaannya. Amin. Mahfud setelah sejenak mencoba oposisi tahun 2014, kini kembali melegakan sebagai anggota BPIP, milik kita semua. Negarawan, seperti juga presiden dan kepala daerah, habitat tercocoknya memang mengabdi untuk seluruh rakyat Indonesia. Di situ ia bersinar cemerlang. Klik dan klop. Tidak partisan. ‘Baju’ pengabdiannya tidak kekecilan. Negarawan sejati, di mana pun, milik semua warga, yang memilih mau pun yang tidak memilihnya. Apalagi jika sudah masuk pemerintahan. Negara dan rakyat seharusnya diutamakan. Ridwan Kamil yang waktu kampanye walikota Bandung tahun 2013 diusung oposisi, bisa bersikap adil untuk semua warga Bandung, dari semua suku, agama, ras dan golongan. Dari pkl, tukang becak sampai pengusaha, miliuner. Profesional yang arsitek, perancang kota, manajer kota yang inovatif, kekinian, andal ( jeung kasep ). Blusukan ke bawah ? Siap ! Di tengah, kerja bersama ? Hayuuk ! Di atas memberi teladan ? Oke ! Sudah ia buktikan dengan Adipura, sukses penyelenggaraan HUT Konferensi Asia Afrika ke-60, aneka taman tematik yang membahagiakan warga dan sederet penghargaan lainnya yang diterima Pemkot mau pun Kota Bandung tahun 2013-2018. Kini Ridwan diusung koalisi partai pemerintah ( Nasdem, PKB, Hanura, PPP ) untuk meraih posisi Jabar-1.Jangan lupa Rabu, 27 Juni 2018, jam 7-10 pagi datang ya ke TPS sekitar rumah untuk nyoblos Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul ( Rindu ), nomor urut satu untuk gubernur Jawa Barat, dan Oded M. Danial- Yana Mulyana ( wakil walkot Emil ) untuk Walikota Bandung periode 2018 – 2023 demi Jabar Juara dan Bandung juara ya. Hatur nuhun.. ( Lukisan ‘Ridwan. Anies. Mahfud’, karya Vitrisa ).

Demokrasi. Vetokrasi. Civil society. Post Truth society. Kita di mana ? Usai rezim otoriter Orde Baru kita langsung loncat ke tatanan demokrasi Reformasi, tanpa masa transisi. Semua yang berbau Orba dijungkirbalikkan. Pancasila yang berlebihan didoktrinkan masa Orba dilupakan masa ini, berbuah rentetan bom dan sikap intoleran pada mereka yang berbeda. Plus vetokrasi : betapa mudahnya kebijakan pemerintah diprotes dan dimentahkan tanpa pikir panjang. Main tuduh dan hujat saja. Post truth society: masyarakat yang condong ke asumsi subyektif tokoh asbun yang tak peduli kebenaran fakta. Miskin aplikasi dan tatakrama. Akankah kita terus blunder di sini ? Atau sanggup melangkah maju meraih kedewasaan berpolitik ? Beradab dalam berbicara. Berbudaya dalam bermasyarakat, ala masyarakat madani. Bagaimana Pancasila hari ini ? Check this out.

ISU JUNI 2018 :
NASIONALISME: Gaji Pengarah Pancasila BPIP. Daftar 200 mubaligh kemenag. Paham radikalisme, dana teroris, pelibatan TNI dan pengawasan publik. Ibu2 Kamisan depan Istana Merdeka. Koalisi Pelindung rakyat Palestina. Larangan WNI berkunjung ke Israel. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

HUKUM: UU Revisi TP Terorisme disahkan. Lelucon bom di pesawat, 15 tahun penjara. Bocah pengancam presiden dihukum diversi. Wagub DKI merendahkan pemerintahan Jokowi ? Mahathir PM Malaysia lagi. PKPU larang mantan koruptor nyaleg. Solusi RUU Revisi KUHP vs UU Tipikor dan KPK. Hakim Agung Artidjo yang langka. Who next ?

EKONOMI: Bandara Kertajati diresmikan, pusat pertumbuhan baru. Komunitas Get Plastic. Komunitas Hutan itu Indonesia. Gerakan Say No to Rokok. Persiapan Asian Games di Pendopo Bandung. 3 jalur mudik di Jawa. Coba jalur indah Pansela ? Galeri investasi pasar modal, e-pasar, e-warung di pasar tradisional Bandung.

GAJI BPIP & DAFTAR MUBALIGH JALAN TERUS ?

Badan Pengarah Ideologi Pancasila ( BPIP ) punya misi mulia ; menghidupkan kembali dasar negara kita dalam nafas keseharian berbangsa dan bernegara kita. Azas negara yang selama 20 tahun Era Reformasi ini sempat diabaikan karena trauma doktrinasi rezim otorian Orba. Dampaknya ? Bom bunuh diri meledak di mana2, sebagai kelanjutan paham radikal yang diimpor dari luar, lepas dari kearifan lokal ribuan tahun leluhur kita yang disarikan dalam 5 sila Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. BPIP ini kelanjutan UKP Pancasila yang dibentuk presiden Jokowi setahun lalu. Artinya, mereka sudah bekerja setahun tanpa pamrih/ dibayar. ( Prime Time News, MetroTV, 28/5/2018 ). Seperti pengakuan Mahfud, jika beliau diundang ke luar negeri untuk menjelaskan pengamalan Pancasila pada audiens, pakar hukum tata negara asal Sumenep ini terkadang mendapat imbalan jasa dari sponsor yang mengundang.

Lalu kemarin ( EMI, 28/5/2018 ) muncul kegaduhan dari laman Sekretariat Negara, tentang ‘gaji’ 9 pengarah ideologi Pancasila ini. Megawati, ketum PDIP yang juga presiden ke-5 RI ‘digaji’ sekitar Rp 112 juta per bulan sebagai ketua BPIP. Delapan anggota BPIP : ( mantan wapres ) Tri Sutrisno, ( mantan Ketua MK ) Mahfud MD , ( Ketua MUI ) Ma’ruf Amin, ( Ketua PBNU ) Said Agil Shiradj, ( mantan ketua Muhammadiyah ) Ahmad Syafii Ma’arif, ( konglomerat ) Sudhamek, ( teolog Kristen ) Andreas Anangguru Yewangoe, tokoh Hindu Bali Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, yang digaji sekitar Rp 108 juta per bulan.. Nama2 besar berpengaruh yang tak diragukan integritas kenegarawannya.

Uang bukan orientasi utama mereka. Menkeu Sri bilang, gaji pokok anggota BPIP hanya Rp 5 juta, tunjangan Rp 13 juta, selebihnya premi asuransi dan biaya operasional yang hanya bisa diambil jika diperlukan untuk kegiatan operasional ( misal perjalanan ke luar kota untuk misi mulia tsb ). So, Rp 100 juta-an take home pay anggota BPIP ini dianggap wajar, jika melihat gaji menteri sekitar Rp 80 juta, presiden Rp 90 juta, gaji anggota DPR Rp 66 juta belum termasuk biaya operasionalnya. Apalagi kalau dibanding gaji dirut BUMN. Kalau sampai gaduh begini, berarti ada yang kurang dalam pesan komunikasinya.

Mestinya, ada penjelasan rincian dari otoritas yang memutuskan gaji BPIP ini sebelum dirilis di laman Sekneg. Apalagi setelah kebijakan hemat di banyak sektor dalam pemerintahan ini. Sehingga sensitif harga dan ‘kecemburuan’ ini perlu diantisipasi lebih canggih. Pemerintah jika yakin kebijakannya cukup baik dilihat dari banyak aspek, silakan jalan terus. Tinggal diperbaiki jika kritik muncul, seperti kurangnya penjelasan lisan ‘gaji’ BPIP sebelum muncul di laman text yang punya keterbatasannya sendiri. Sebagian awak media memang suka bombastis untuk menarik perhatian pembacanya. Santai saja. Beri penjelasan seperlunya untuk menurunkan intensitas kegaduhannya. That’s all.

Tak jauh beda kejadiannya dengan Daftar 200 mubaligh yang dirilis kemenag untuk merespon permintaan masyarakat yang membludak selama Ramadhan 1439 pasca tragedi bom Surabaya. Diberitakan kemudian kemenag mencabut daftar 200 mubaligh berkomitmen kebangsaan ini ( Prime Time News, MetroTV, 27/5/2018 ) atas desakan komisi 8 DPR karena menjadi polemik di masyarakat/ medsos. Kata mereka, jika ada mubalig radikal di mimbar agama, maka MUI ( yang dianggap lebih netral oleh sebagian pihak ) yang sepatutnya mengawasi ( dan menertibkannya ? ).

Rentetan demo 212 tahun lalu, setahu saya, dipicu fatwa MUI yang merujuk nasehat ulama yang kurang netral/bijak tentang keseleo lidahnya Ahok. Wasekjen MUI bahkan seperti pro MCA yang cenderung ekstrim/ khilafah dan getol menyalahkan polisi atas serangan misterius terhadap 3 ulama beberapa waktu lalu. So, publik juga perlu mengawasi kenetralan MUI terhadap penertiban mubalig radikal di ruang publik. Melihat begitu banyak orang yang sudah terpapar paham radikal dari TK sampai Perguruan Tinggi ( secara dakwah konvensional maupun medsos ) sampai menghasilkan rentetan bom sejak 2002 – 2018, kemana peran MUI pusat dan daerah dalam pencegahan radikalisme selama ini ?

Kritik yang mendasari pencabutan daftar itu bisa jadi mulanya disuarakan para simpatisan intoleran radikal yang selama ini bergerilya di medsos melenakan kewaspadaan netizen, MCA yang merasa di medan perang fisik, lembaga2 misterius berkedok donasi konflik Timur Tengah yang tak pernah diaudit penggunaan sumbangannya, mereka2 yang terganggu geraknya oleh antisipasi kemenag ini. Padahal Menag Lukman sudah bilang ini daftar sementara, akan ditambah 200 lagi, dst, dengan masukan dari ormas agama dan pihak2 terkait. Daftar ini bisa jadi acuan bagi publik yang ingin mengundang penceramah dalam acaranya ( syiar agama di TV, sekolah, kampus, madrasah, pesantren, gala amal, perayaan HUT artis, pesta rakyat, khotbah Jum’atan, perayaan agama dengan tokoh lintas agama, buber dengan anak yatim, dsb ).

Berpotensi perpecahan ? Rakyat selama ini justru/ sudah terpecah karena mubaligh yang tak jelas komitmen kebangsaannya, seperti HR dan AR yang dibiarkan bebas berkeliaran di mimbar2 publik. Lalu, penganut agama lain yang kena getahnya ( gereja dibom, biksu diusir, pura Hindu diancam dibakar, dsb ), sebagian menjadi alergi Islam, termasuk Islam wasatiyah. Saya melihat daftar mubaligh kemenag ini seperti daftar dokter dan klinik di fitur daftar fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam pengajuan kartu BPJS saya. Mana yang cocok dan dekat dengan lokasi domisili saya. Ada trust, karena pemerintah tentu sudah men-sertififikasi kompetensinya.

Kita, civil society, tak main2 lagi soal radikalisme dan kelengahannya, setelah tragedi seminggu full bom kemarin. Tak selalu ada second chance ( negara tetap utuh ) di saat sumber energi dan makanan dunia kian menipis dari hari ke hari, apalagi jika kita tak meng-upgrade diri ( masih tabiat lama, pakai cara lama ). MUI yang menaungi semua ormas di Indonesia berencana membuat sertifikat bagi para mubaligh dengan standar dasar ( membaca Qur’an dan Hadis dengan benar ), standar mubaligh tingkat kelurahan, standar kota/ kabupaten, standar nasional dan standar internasional ( Mata Najwa, Trans7, Rabu, 30/5/2018 ). Menunggu barang itu jadi, saat ini web cariustad.org bisa dikunjungi netizen yang perlu mubaligh part/ full time ( daftarnya, kata pengelolanya, akan terus disempurnakan dengan data MUI dan kemenag ).

Dengan men-sertifikasi sekitar 300 ribu mubaligh dan penceramah agama di Indonesia, diharapkan MUI pusat dan daerah bisa lebih mengawasi/menertibkan para mubaligh di tanah air dari pesan radikalnya. Saran saya, kemenag meneruskan daftar mubaligh bersertifikasi kebangsaan dari negara kebangsaan ini dengan acc dari MUI. Jelaskan kenapa dirilis, bagaimana seleksinya, lalu pasang di laman kemenag ( cariustad.org bisa dikerahkan untuk interaktif digitalnya ) . Jalan terus dengan pede. dikombinasi dengan pengawasan MUI dan publik sbb : jika kurang petugas, kita bantu memantau mubalig/ dai/ ustad radikal di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, lalu lapor ke posko kebangsaan Nasdem & tokoh lintas agama, babinsa TNI, satgab Polri-TNI Anti Teror, MUI pusat & daerah, cabang media kredibel ( yang sering saya simak: MetroTV, Trans7, LPS PRRSNI/ Persatuan Radio2 Swasta Nasional Indonesia, KLCBS FM, HU Pikiran Rakyat ), web Kementerian Agama, dan terutama BNPT, sebagai badan yang diberi kewenangan utama menangani radikalisme di Indonesia ( lead institution ) .

Kenapa ? Karena kondisi sekarang ( rentetan aksi teror ) sampai bisa terjadi, diantaranya, karena banyak sumbatan di sana sini yang menghadang laporan warga sampai ke tangan decision maker/ eksekutor penertibannya. Dengan strategi ini, jika tersumbat di pintu satu, mungkin lolos di pintu lainnya ( dekat dengan domisili anda ) . Para orator/ promotor radikal ini bisa jadi penyokong dana teroris seperti ustad Ab Bsy. Atau teroris itu sendiri, seperti pengebom Thamrin dan M.Azhari yang mantan dosen dan senang berceramah. Berhentinya demo intimidatif 212 dan rentetan bom kemarin ( 13/5/2018 ) juga kerja kita semua ( bukan cuma MUI ). We all do it again. Kita bantu MUI mengawasi para radikal ini seterusnya. OK ?

( zionis AS makin merapat ke Yerusalem, jangan sampai rumah Indonesia kita diacak-acak para radikal bak kebo dicocok hidung, di saat kita harus fokus head to head memenangkan next war di sana. Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, sedang melanjutkan pembangunan tahap berikutnya. Silakan yang mau menyumbang berkunjung ke web MER-C atau MetroTV ).

Dukungan dan donasi untuk Amanah Kemanusiaan Gaza, Palestina dapat disalurkan melalui :

BSM, 700.290.5803
BCA, 686.033.5555
MANDIRI, 124.000.3753754

Semua rekening atas nama :
Medical Emergency Rescue Committee

Info :
Website : http://www.mer-c.org
FB : MER-C Indonesia
IG : @mercindonesia
Call Center : 0811990176

FILM MANTAN TERORIS. ‘JALAN PULANG’

“Jalan Pulang” adalah film yang disutradarai mantan teroris yang insyaf. Ia jadi teroris untuk balas dendam kematian ayahnya oleh non muslim/ Nasrani di Poso. Pesannya, pihak pemda hendaknya membezuk para napi teroris sejak awal. Itu mula deradikalisasi yang terjadi pada dirinya selain keluarga, teman yang membezuk dan merangkulnya kembali ke jalan sejuk.

FILM ‘LIMA’ SUTRADARA PANCASILA.

“Lima” adalah film dari 5 sutradara yang mengisahkan sebuah keluarga ( base on true story ) yang anggotanya berbeda agama, berusaha menyelesaikan problem sehari-hari dengan 5 sila dalam Pancasila pasca kedua ortu yang beda agama wafat bertahap. Dilakukan dalam dialog cair, lucu, sedih, gembira. Tidak menggurui spt di film KZN” ( Kick Andy, MetroTV, 19/5/2018 ). Ya, Pancasila sebagai ideologi pertemuan antara beragam etnis suku, agama, ras dan golongan di Indonesia ini mestinya bisa dirasakan perannya oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

NU sudah mengajak ex-HTI bergabung ke ormas terbesar Indonesia ini. Padahal HTI di Timteng telah membuat banyak negara hancur terpecah belah. Namun, demi persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI, NU, penggagas negara kebangsaan ini berbesar hati merangkul mereka dengan ragam kesulitannya untuk bersama berada di tengah ( Islam wasatiyah ). Sungguh mulia.

30 MASJID RADIKAL?

30 dari 800 ribu masjid yang ada di Indonesia ( telah dilaporkan pada JK/ ketua Dewan Masjid Indonesia ) terpapar paham radikalisme.10 ribu masjid ada di Jakarta. ( Prime Time News, MetroTV, 7/6/2018 )

RADIKALNYA SANTRI & MUBALIGH KARENA. BELUM SILA 5 PANCASILA ?

BAZNAS Kota Bandung memberi bantuan Rp 10 juta untuk masjid kecamatan dan Rp 5 juta untuk masjid kelurahan di wilayah ex-Ujung Berung. ( acara ‘Kilas Bandung’, 28/5/2018, dari LPS PRRSNI bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung ).

Terlintas. kemudian dalam benak saya, kenapa penceramah dari kawasan pinggiran yang. menganggap menghormati bendera Merah Putih itu thoghut? ( keturunan iblis/ berhala ). Kenapa siswa pesantren tega meneriakkan kafir. pada pihak lain/ polda karena puisi SS ? ( kafir artinya menutupi kebenaran/ melanggar ketentuan Allah, dalam masjid/ rumah muslim. Di ruang publik, kafir artinya tidak beragama ).

Apa mereka suntuk/ iri karena pesantren tak dibiayai APBN ? ( sementara sekolah negeri yang didanai triliunan APBN masih tak terjangkau oleh mereka ) Kenapa ibu Up ( penelpon EMI, 1/6/2018 ) jadi senewen dengan gaji anggota BPIP? ( padahal mereka belum terima setelah setahun bekerja ) Pengakuannya, dia dkk sudah lama mengajari anak2 nelayan Muara Angke yang sama sekali tak tahu Pancasila. ( cuma dapat capek doang?). Nada suaranya menggerutu. Ia meminta anggota BPIP datang ke tempatnya! ( tipikal aktivis yang mencerna informasi sepotong2 ). Is it all about the money ?

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ( sila 5 Pancasila ). Sudahkah itu diamalkan oleh penguasa daerah ? ( sebelum menjejali mulut lapar mereka dengan Pancasila ). Berapa ribu pesantren yang menampung peserta didik yang tereliminasi dari sekolah negara dan berupaya mencerdaskan anak bangsa tanpa bantuan negara ? ( padahal itu kewajiban negara ). Nasib mereka mirip parpol yang harus membiayai dirinya untuk mengedukasi politik bermartabat pada masyarakat. Banyak yang tak jalan, malah nyolong duit rakyat. Mubaligh pinggiran dan pesantren megap2, lalu banyak yang jadi radikal dan menganggap negara salah ( thoghut ) karena cemburu soal dana ? Moga2 tak sekelam itu kenyataanya, karena 39% siswa terpapar radikal di 15 kampus bukan dari golongan masyarakat tak mampu tentunya, mungkin intervensi asing yang diperparah oleh kesenjangan ekonomi.

Segala peristiwa di dunia terjadi dengan izin-Nya. Hanya sebagian dengan restu-Nya ( sesuai tuntunan Qur’an ). Kita sholat karena ikhlas menjalankan perintah-Nya. Bukan karena pamrih ingin dapat surga. Supaya tidak ogah2an, kalau ada mau, baru mau sholat. Kewajiban muslim ( sholat dan puasa ramadhan ) dilaksanakan dengan pemahaman tsb. Bergegaslah kamu mencari rezeki dan surga dengan keahlian dan perbuatan baikmu ( amar ma’ruf nahi munkar) di muka bumi ( itu baru sunnah untuk meraih surga ). Pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mendapat pengampunan dosa dan surga-Nya. ( Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 20/5/2018 )

PESAN BAGI PENERIAK KAFIR

Jangan gampang takbir ( Allahu Akbar ) yang bukan pada tempatnya. Seperti ISIS sehabis menyembelih manusia meneriakkan asma Allah tsb. Nama Allah adabnya disebutkan di waktu dan tempat yang tepat sehingga efeknya mengagungkan namanya, bukan sebaliknya, menimbulkan antipati orang yang mendengarnya. Azan sholat, adabnya diucapkan dengan suara merdu, bukan teriak2 memekakkan telinga. Juga bacaan doa dan khotbah jangan terlalu lama ( lebih dari 30 menit ) sampai mengganggu tidur orang sakit dan bayi. Toleransi dan empati mesti timbal balik sehingga syiar Islam baik hasilnya ( Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 1/6/2018 )

WAJAH TERSENYUM MASUK SURGA. WAJAH KESAKITAN TERORIS MASUK … ?

Iblis dari golongan jin yang dulu sangat taat pada Allah, minta dimasukkan dalam kelompok malaikat. Ketika diminta sujud pada Adam yang baru diciptakan Allah dari tanah, iblis menolak sujud karena merasa hahikatnya dari api, lebih tinggi dari manusia. Angkuh. Berpikir secara materi, seperti para setan keturunannya, zionis Yahudi, sebagian Chi** . Makin jauh dari materialistis, makin dekat dengan Allah. Allah bertanya pada iblis, apa kamu ingin seperti elit malaikat yang tak diminta bersujud ? Lalu, Allah memberi tangguh bagi iblis untuk mati ( masuk neraka ) saat kiamat, di mana bangsanya ( jin ) seperti manusia bisa mati kapan saja sebelum kiamat.

Manusia baik dan jin baik, dengan anugerah Allah, bisa masuk surga ( hak prerogatif Allah ) Iblis bersumpah akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Itu sebabnya, ketika manusia di fase akhir hidupnya ( sakaratul maut ), iblis masih berupaya datang berbentuk orang tua atau orang yang disayangi untuk mengajak murtad/ keluar dari Islam. Sehingga kita diminta agama mengucapkan Laa ilaaha illaallaah ( tiada Tuhan selain Allah ) di kupingnya untuk membimbingnya tetap Islam di akhir hayatnya. Saat sakaratul maut, mata manusia dibuka tabirnya sehingga sangat tajam untuk bisa melihat malaikat, iblis, arwah orang2 terdekatnya yang sudah wafat. Setahu saya, manusia adalah makhluk yang sempurna dalam penciptaannya. Manusia diberi pilihan ( berikut konsekuensinya ), bisa lebih mulia dari malaikat ( masuk surga ), bisa lebih rendah dari hewan ( bersekutu dengan setan, lalu masuk neraka ), atau sedang2 saja, cukup puas bermukim di pinggir surga tingkat pertama ( tanpa atau dengan ‘dicuci’ dulu dosa2nya di neraka ).

Akhlak amal kita selama hidup singkat di dunia ini menentukan apa yang akan kita peroleh di akhirat dalam waktu tidak singkat/ tak terbatas. Manusia baik, saat sakaratul maut, akan dihampiri malaikat tampan dan diperlihatkan halaman surga, tempatnya kelak. Sehingga wajahnya seperti tersenyum bahagia ketika wafat. ( teroris yang menganggap masuk surga kalau meledak dalam bom bunuh diri, apa pernah melihat potongan kepala rekannya berwajah tersenyum ? ). Sebaliknya, manusia buruk/ jahat/ musyrik saat sakaratul dihampiri malaikat pencabut nyawa yang berwajah seram menakutkan yang menunjukkan neraka panas terbakar, tempatnya kelak.

PERAWATAN & SANTUNAN BAGI KORBAN BOM.

Saya lihat korban ledakan bom di ‘Mata Najwa’ ( Trans7, Rabu, 23/5/2018 ) seperti manusia baru. Orang2 yang pernah di bibir kematian ( atau melihatnya ) seperti hidup dengan rasa baru, lebih bermakna, lebih baik. Bahkan, polisi jaga yang sempat tergeletak koma oleh ledakan bom Thamrin kemarin sampai bisa memeluk pelaku yang baru divonis mati oleh hakim. Maaf ( energi positif plus pahala sabar berlipat ganda ) lebih baik daripada dendam ( energi negatif yang mendatangkan banyak penyakit, dan dosa besar jika dibalaskan untuk merusak/ membunuh kemanusiaan seperti sebagian pelaku teror Poso dan para black widow/ janda teroris ). Kita jadi ikhlas kalau tahu Allah yang minta kita mengalaminya ( Allah mengizinkan tragedi terjadi meski tak merestui ). Apa sih yang tidak buat Allah ? Hati kita damai setiap mengingat-Nya.

Revisi UU TP Terorisme yang disahkan DPR ( Jumat, 25/5/2018 ) mengakomodasi perawatan korban pasca ledakan bom. Meski kewenangan presiden, Perpres-nya kan segera dibuat dengan konsultasi DPR ( dan publik ) paling lambat dalam setahun untuk power balancing.

MAU KEGELAPAN ATAU DIANTAR ALLAH ?

Allah mengantar manusia ke surga jika ia mau mengikuti-Nya. ( kita diawasi-Nya dan dibenturkan oleh-Nya melalui berbagai peristiwa jika mulai menyimpang, tanda kita masih disayang ). Sebaliknya, Allah membiarkan manusia dalam kegelapan jika ia tidak mau memilih jalan-Nya ( contoh : orang kaya yang dibiarkan tidak sholat sampai masuk kubur karena peringatan2 terus diabaikannya ) .

NABI SULAIMAN: KAYA, BERKUASA DAN TAQWA.

Nabi Daud berputra Nabi Sulaiman yang besar kekuasaan dan luas kerajaannya tak ada yang mampu menandinginya hingga akhir jaman. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang dan memerintahkan bangsa jin. Sebuah contoh dari Allah, bahwa sekuat dan sekuasa apa pun manusia, hendaknya ia tetap taat pada Allah seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya 1000 istri. Nabi Daud sangat baik, ibaratnya jika dibolehkan balas menampar, beliau memilih memaafkan. Seorang hamba yang ( perilaku dan ibadahnya ) sangat dekat pada Allah dipilih menjadi 5 Rasul ahli kitab, dari 25 Rasul, ratusan Nabi dan muslim mukhlas ( konsisten lurus ). ( Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab, 25/5/2018 )

PRINSIP. AGAMA DI LUAR NALAR, PATUHI. SUNAH NABI DALAM NALAR, SESUAIKAN JAMAN.

Prinsip agama di luar kemampuan nalar manusia tetap dipertahankan hingga akhir zaman. Seperti sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat yang sudah ditetapkan tiap waktunya. Sunnah Nabi yang bisa dijangkau nalar boleh disesuaikan dengan perkembangan teknologi/ masa kini. Misal, perang dengan panah di masa Rasulullah, di jaman rudal nuklir sekarang ini tentu harus di-upgrade agar kita masih bisa menang melawan musuh. ( Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 22/5/2018 )

BEDA IZIN ALLAH DAN RESTU-NYA

Segala peristiwa di dunia terjadi dengan izin-Nya. Hanya sebagian dengan restu-Nya ( sesuai tuntunan Qur’an ). Kita sholat karena ikhlas menjalankan perintah-Nya. Bukan karena pamrih ingin dapat surga. Supaya tidak ogah2an, kalau ada mau baru mau sholat. Kewajiban muslim ( sholat dan puasa ramadhan ) dilaksanakan dengan pemahaman tsb. Bergegaslah kamu mencari rezeki dan surga dengan keahlian dan perbuatan baikmu ( amar ma’ruf nahi munkar) di muka bumi ( ini baru sunnah untuk dapat surga ). Pemenang sesungguhnya adalah mereka yang mendapat pengampunan dosa dan surga-Nya.

Hukum Allah/ sunatullah dan inayah/ anugerah Allah bisa dibedakan dengan peristiwa pesawat jatuh, semua mati kecuali seorang bayi. Semua mati adalah sunatullah. Bayi yang hidup adalah anugerah Allah. Ada perkecualian dari Allah untuk menunjukkan kebesaran-Nya. ( Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 20/5/2018 )

PAHAM RADIKAL, DANA TERORIS DAN PELIBATAN TNI. SAH ?

Akhirnya Revisi UU TP Terorisme disahkan DPR, 25/5/2018. Kata Akbar Faisal, mungkin yang terbaik di dunia karena meliputi perawatan kesehatan dan santunan bagi korban aksi teroris. ( dan berlaku surut, korban2 tragedi bom sebelum pengesahan UU ini akan dirawat sampai sembuh ). Di Mata Najwa ( Trans7, 23/5/2018 ), dua korban ledakan bom Thamrin 2016, masih menderita pekak telinga, sakit di beberapa bagian tubuh yang terkena serpihan bom, meski keduanya sudah bisa memaafkan pelaku yang divonis mati seminggu lalu. Beruntung, terapi pemulihan keduanya sudah ditanggung negara meski sudah 2 tahun berlalu tragedi tsb. Kata mereka, masih ada rekan2 senasib yang mendapat perawatan hanya beberapa hari pasca ledakan bom. Mereka yang belum tuntas dirawat, bisa memberitahu negara ( BPJS Kesehatan ? ).

Ketua DPR Bambang menyatakan, Revisi UU segera disahkan Mei 2018 agar DPR tak dikambinghitamkan. Geli kita ya. Akbar bilang Revisi UU kemarin, sebenarnya, bolanya di tangan pemerintah yang masih berembuk soal definisi teroris dan kadar pelibatan TNI. Yang kemudian disepakati 10 fraksi di DPR : frasa bermotif politik, ideologi dan gangguan keamanan ( nasional ) sebagai gerakan teroris, sehingga bisa dibedakan dengan gangguan kamtibmas biasa yang masuk pidana umum. Tindak pidana khusus terorisme bisa melibatkan TNI yang tugas utamanya pertahanan negara dengan intruksi presiden setelah mendapat masukan dari BNPT ( Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ) sebagai leading institution penanganan extra ordinary crime ini. Melegakan, sidang paripurna ketok palunya ( pengesahan ) UU ini bisa berlangsung cepat ( tanpa interupsi ) . Excellent ! Gitu, dong.. Keselamatan rakyat Indonesia, prioritas kita bersama.

BASMI TERORIS DAN RADIKALISME. SEJAK TK ?

Memangkas kaderisasi teroris dilakukan sejak Paud, TK, sampai perguruan tinggi. Kerja sama BNPT ( Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diberi kewenangan UU dan Perpres no.46 tahun 2010 untuk program deradikalisasi ) dengan Kemendikti & riset, kemendikmen & bud, KPAI, komunitas kebangsaan, media dan publik. Banyak modus yang dilakukan para pengusung radikal/ khilafah. Ketua ex-HTI mengaku di acara Mata Najwa, bahwa kader ormasnya sudah masuk ke sekolah2 dan kampus2 sejak lama. Mereka bisa mengumpulkan pengikutnya di Gelora Bung Karno sampai 3 kali. Ketika ditanya dari mana sumber dananya ? Ia menjawab, dari iuran Rp 50-100 ribu per pengikut yang beli tiket. Misterius ya, apalagi pengikut HTI tak memiliki kartu anggota seperti ormas lain. Sepak terjangnya seperti gerakan bawah tanah yang sembunyi2/ kelompok2 kecil. Jika sudah banyak baru mendeklarasikan diri secara masif dan menggoyang pemerintahan yang sah, seperti HTI di Timur Tengah ( Suriah, Irak, Afganistan, Yaman, dsb).

Saat ini mereka masih menyangkal hidden agenda mereka karena belum cukup besar pengikutnya. Seperti pengakuan sebagian kepala sekolah dan rektor perguruan yang mengaku baik2 saja ( tidak terpapar paham radikal ). Padahal indikasinya sudah ada. Tidak sedikit sekolah yang menolak mengibarkan merah putih dan upacara bendera. Menolak libur di Hari Raya bukan agamanya. Menolak warga sekitar yang ingin mengajarkan nasionalisme, Pancasila, budi pekerti, toleransi beragama, karena kuatir dituduh berpolitik ( masak kepala sekolah gak bisa bedain politik praktis dengan falsafah bangsa sih ? ). Mengadakan sandiwara ‘jihad’ dengan adegan tarung pedang/ kekerasan di kelas TK. Alumni sekolah yang sudah terpapar paham radikal meretas masuk ke. ( bahkan bakal ) almamaternya, berdalih kajian pada pihak otoritas sekolah, lalu mengajari kelompok2 kecil / 5 siswa, pelajaran yang sulit dipahaminya, membantu kesulitan uang, solusi masalah keluarga, soal pacar, lalu menyisipkan pesan/ paham radikal setelah merasa dekat ( modus kader HTI ? )

BELAJAR DARI KONFLIK SURIAH.

Para pendukung ‘mujahidin’/ milisi teror di Suriah ( antara lain, para pengepul donasi di tanah air, simpatisan Hizbut Tahir, Ikhwanul Muslimin, Al Qaida, serta media mainstream Barat ) menyebut mereka/ para teroris itu ‘pengungsi’ atau ‘warga sipil’. Bahkan dibumbui kelaparan, berjalan kaki ratusan km, sampai diserang gas sarin segala ( 2/4/2017). Hoax senjata kimia yang dijadikan dalih Trump meluncurkan 59 rudal Tomahawk ke Suriah. Padahal itu ulah milisi yang membunuh para sanderanya dengan bom klorin di ruang tertutup untuk menggalang simpati dan donasi ( mata duitan ). Menhan AS baru mengakui hoax itu 10 bulan kemudian ( 2/2/2018 ) setelah Suriah jadi reruntuhan. Seperti hoax senjata pemusnah massal di Irak, yang diakui AS, 8 tahun kemudian, setelah Irak porak poranda. Mengerikan, negeri adidaya bisa main tembak cuma gara2 hoax ( pre-text invasi ), tanpa sanksi internasional, seperti koboi barbar saja. Israel, sehari setelah kejadian, ikut membombardir pangkalan udara T-4 Suriah. Kejahatan yang tak dihukum berat menjerakan, eskalasinya makin biadab dan meluas. So, Indonesia mesti punya penangkal paham radikal, penepis rudal nuklir dan kompak bersatu ya. Kita gotong royong, kerja bersama mengupayakannya.

Para petempur ( sedikit warga asli Suriah, lebih banyak petempur asing, di antaranya dari Tunisia, China, Eropa, hidup bersama dengan ‘jihad nikah’. Mereka pun beranak-pinak. Ekstrimisme ( beragama ) dan kebodohan ( ketidakmampuan menyaring informasi ) bisa muncul di kalangan agama atau mazhab manapun. Jadikan bibit2 terorisme ini sebagai musuh bersama yang harus kita lawan, dari agama manapun. Suriah adalah pelajaran berharga tentang dampak mematikan ekstrimisme beragama dan kebodohan menyaring informasi. Akar konflik Suriah ( tahun 2012-2018 ) sebenarnya cuma perebutan sumber energi di kawasan Timur Tengah. Agama hanya dimanfaatkan atau ditunggangi.

Mengapa dunia ( oleh media mainstream dunia/ milik zionis ) dipaksa lebih memperhatikan suara ratusan ribu ‘rakyat sipil’ ( padahal milisi teror ) yang sejak tahun 2012 melakukan berbagai aksi bom bunuh diri, meledakkan bom di keramaian, memenggal kepala, serta membantai para ulama ? ( Syekh Buthy, salah satunya ). Pada 31/3/2013, ‘jihadis’ membunuh dan memutilasi ulama Sunni Aleppo yang menolak bergabung dengan mereka, Syekh Hassan Seifeddin. Jasad Syekh Seifeddin diseret di jalanan, dan kepalanya diletakkan di menara masjid Al Hassan.

Mengapa dunia membiarkan sekelompok orang memaksakan kehendaknya di Suriah dengan cara barbar, serta mengabaikan kehendak sebagian besar warga negaranya ? Warga Suriah yang tidak tertarik ‘khilafah’ ikut pemilu 2014 ( 70% turn-out vote dan 80% memilih kembali Bashar Assad, yang tegas melawan Israel, sebagai presiden Suriah yang sah ).

Suriah perlu 6 tahun untuk mengamankan kembali wilayahnya seluas 185.180 km2. Kira2 perlu berapa tahun TNI – Polri bisa mengamankan wilayah seluas 1.905.000.000 km2 ini jika sampai milisi2 teror dibiarkan bercokol di negeri kita ? ( dimulai dengan pembiaran paham radikal di sekolah, pesantren, mimbar2 agama, dan pembelahan rakyat di medsos ). Dengan panjang garis pantai 99.000 kilometer, suplai senjata bisa masuk dari mana saja. Jadi, membasmi teroris sampai ke akar-akarnya ( sikap intoleran, paham radikalis/ ekstrimis dan kesenjangan ekonomi ) adalah hal mutlak yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

Provinsi Afrin di perbatasan Suriah-Turki, dicaplok militer Turki bekerja sama dengan FSA ( salah satu kelompok ‘jihad’, berbendera hijau-putih-hitam dengan bintang 3 ). Bantuan warga Indonesia ( lebih dari Rp 10 miliar, digalang dengan cara menyebar narasi palsu soal Suriah ) akan diserahkan ke Idlib ? ( kamp milisi pecundang )

Lembaga pengepul donasi A** menyatakan di fanpage-nya ( 26/3/2018 ) : A** menjadi perwakilan dari bangsa Indonesia, memboyong total 5.000 paket pangan dari Kota Mersin menuju Kota Reyhanli. Salurkan bantuan terbaik Anda untuk Ghouta, Suriah dengan klik link SG. ( padahal Reyhanli di wilayah Turki dihuni milisi teror, bukan warga dari Suriah. Lembaga donasi ini berbendera FSA, milisi teror dukungan Turki )

Idlib itu adalah tempat evakuasi para milisi teror yang sudah menyerah kalah di berbagai wilayah, termasuk Aleppo dan Ghouta timur. Mereka tidak dibantai oleh tentara Suriah, melainkan diantarkan dengan bis-bis berwarna hijau ke Idlib. Jumlah warga Idlib sebelum tahun 2011 sekitar 120.000 orang; sebagian besar lalu mengungsi akibat perang. Menurut Al Arabiya, populasi Idlib tahun 2016 sekitar 200.000 orang. Jumlah penduduk di Ghouta timur ( kecuali Douma, yang masih didialogkan tentara Suriah dengan milisi JIs ) sekitar 280.000. Hanya 20.000 yang memilih pergi ke Idlib. Jadi donasi A** disalurkan untuk milisi teror tsb. Bukan warga Suriah.

Jika Rp 6 miliar untuk 100.000 paket sembako FUI di Pskh Monas kemarin. Lebih Rp 10 miliar untuk 5000 paket pangan ke Reyhanli ( milisi teror di Turki ), ke mana sisanya ? ( modal bom Surabaya, atau penyisipan kader2 HTI ke sekolah2 ? ). APH ( aparat penegak hukum ) tolong selidiki dan hentikan modus pengepulan donasi semacam ini untuk mendanai aksi2 teror dan penyebaran radikalisme di Indonesia ( selain penjualan narkoba, perampokan toko emas, ATM, dsb )

Idlib adalah provinsi yang berbatasan dengan Turki ( sehingga suplai logistik dari Turki, salah satu sponsor ‘mujahidin’, relatif mudah ). Idlib jatuh ke tangan ‘mujahidin’ sejak Maret 2015. Para milisi menerima instruksi dari para bos besar mereka ( antara lain Turki, Qatar, Saudi ) untuk pergi ke Idlib, dengan membawa uang jutaan dolar dan senjata ringan ( senjata berat ditahan pasukan Suriah ). Ghouta jaraknya sekitar 450 kilometer dari Reyhanli. Provinsi di Suriah yang terdekat dari Reyhanli adalah Idlib ( dari blog Kajian Timur Tengah – Dina OS )

PRAMUKA DAN MENWA YANG NASIONALIS. KONTRA RADIKALISME.

Kampus yang mestinya jadi center of excellent, kemarin seolah menjadi center of terorism, dengan tertangkapnya 3 mahasiswa Unri terduga teroris dengan 3 bom dan serbuk mesiu di ruang sekber mahasiswa. 7 kampus lain di Jawa ( UI, ITB, Undip, Unbraw, ITS, Unair, IPB ) juga sudah terpapar paham radikalisme. UIN sekitar 53%-nya mahasiswanya sudah terpapar, bahkan anak rektornya sendiri nyaris diajak kelompok2 radikal itu dan diindroktinasi dengan pelbagai modus. Di Undip, guru besar yang mestinya mengajar Pancasila, malah mengajar radikalisme pada para mahasiswanya. ( EMI, 4/6/2018 ). Sekolah dan kampus sekuler lebih banyak yang terpapar radikal karena pemahaman agamanya yang dangkal, dibanding kampus yang mata kuliah utamanya agama.

Pemirsa EMI, 24/5/2018, mengusulkan kegiatan pramuka digalakkan di sekolah2 dan Resimen Mahasiswa ( Menwa ) di kampus2 digiatkan untuk menumbuhkah semangat nasionalisme dan toleransi antara saudara setanah air. Sekolah2 guru dikukuhkan komitmen kebangsaannya, selain lebih 200 pendakwah yang sudah di-list kemenag. Sekolah umum negeri juga sudah disasar paham radikal, bahkan oleh sebagian guru2nya sendiri. Karena kurang paham Qur’an, banyak ayat yang dipotong dan dijejalkan ke kepala siswa umum negeri untuk kepentingan ‘jihad khilafah’ kelompok2 teror global yang bercabang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem pengajaran yang menjejalkan pengetahuan ke kepala siswa layaknya bejana air yang bisa tumpah kepenuhan, sudah saatnya diubah menjadi interaktif dua arah yang mendidik siswa kritis terhadap ajaran dan input dari luar. Kebiasaan menyimak dengan kritis ini berguna untuk menyaring banjir informasi di internet dan pemapar radikal dari senior atau alumni sekolahnya. Guna orang tua mengajarkan Qur’an dan Hadis secara utuh ( terutama terjemah & tafsirnya ) sejak dini/ kecil agar ketika anak2 masuk sekolah umum yang pelajaran agamanya kurang, lalu tiba2 nyelonong guru pengganti atau kakak alumni menyelipkan paham radikal, pondasi iman kuat siswa bisa mem-filter/ menangkis ajaran sesat itu sehingga tidak ketularan radikal.

Tragedi bom Surabaya ad wake up call bagi kita semua untuk menghentikan jaringan teroris yang mengancam keutuhan negara. Segera !

PELIBATAN TNI SEBERAPA JAUH ?

Pelibatan TNI di tahap kritis, dari 5 tahapan penangan teroris: kritis, parah, substansi, sedang, awal dengan perpres. Terukur, dengan keputusan politik, untuk melindungi HAM dan supremasi sipil. ( EMI, 21/5/2018). Operasi Tanimbala di Poso? tempo hari, juga mem-BKO prajurit TNI di bawah kendali Kapolri karena tugas penegakan hukum adalah ranah polisi. Tugas pertahanan negara dari serangan musuh luar ( tak ada sidang pengadilan untuk penegakan hukum RI ) adalah ranah TNI. TNI punya pasukan khusus anti teror di AD, AL, AU. Mereka bisa dikerahkan menghadapi sayap militer organisasi teroris yang berniat mengganti tatanan/ ideologi negara. Babinsa dan intel TNI bisa mulai bergerak mengendus pergerakan teroris.

Panglima TNI dan Kapolri bisa saling berkoordinasi dalam lingkup kewenangannya, bagi2 tugas atau membentuk satgas gabungan dalam membasmi sel2 teroris sebelum menjadi kanker ganas stadium 4 / ledakan bom yang menghancurkan kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Dalam sistem demokrasi ( pemerintahan rakyat ) pengerahan aparat TNI dalam penegakan hukum perlu keputusan sipil/ presiden ( perpres ) untuk mengatur dan memayunginya. Dalam situasi perang ( ketika penegakan hukum tak berlaku/ tak lagi efektif untuk mengamankan negara dan menyelamatkan rakyat ), TNI bergerak otomatis sesuai amanat konstitusi.

Kemampuan tempur dan kaliber senjata TNI dirancang untuk itu : mengalahkan pasukan tempur musuh yang terlatih ( kemampuan di atas para kriminal pengganggu kamtibnas yang ditangani polisi sehari-hari). Tahun ini, TNI AD kembali menjadi juara umum turnamen menembak di Australia yang diikuti 18 negara. Pelibatan TNI membantu Polri dalam membasmi teroris sudah tepat. Sayap militer organisasi teroris dan kejahatan luar biasanya ( extra ordinary crime : terorisme, korupsi, narkoba ) selayaknya dihentikan oleh aparat ( setaraf ) militer pula. Selamat bekerja satgab Polri-TNI !

IBU2 GIGIH PEJUANG KEADILAN DEPAN ISTANA. Nyerah ?

Ibu2 Kamisan terilhami aksi damai di plaza Mayo, Argentina ( tiap hari Selasa ) berkumpul sejak tahun 2007 di depan Istana Merdeka untuk mendorong pemerintah menuntaskan kasus2 pelanggaran HAM berat masa lalu. Setidaknya ada 8 kasus besar yang mereka tuntut, diantaranya korban tahun 1965, 1998, Munir, Tragedi Semanggi 1, 2. Presiden Jokowi bersedia menerima mereka di istana, karena soal pelanggaran HAM memang ada dalam Nawacita ( EMI, 2/6/2018 ). Sebagian pemirsa mengatakan penyelesaian kasus2 itu mungkin tidak populis ( di saat lawan mencari2 kesalahan pemerintahan menjelang pilpres ) tapi sedikitnya, akan meringankan beban pekerjaan pemerintahan berikutnya ( ketika data dan saksi peristiwa makin berkurang seiring perjalanan waktu ). Tim ad hoc dan pengadilan ad hoc bisa dibentuk untuk mengungkapkan kasus2 tsb terlepas apa pun vonis hakim nantinya. Sedikitnya, ada kejelasan yang membantu proses rekonsiliasi yang bisa diterima pihak keluarga korban, pelaku/ keluarganya, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sehingga generasi berikut tak terbebani masa kelam bangsa ini secara berlebihan, karena masa depan pun punya masalah HAM-nya sendiri. Yang berkali-kali lipat, jika pelaku masa lalu masih malang melintang dengan tabiat lamanya ( toh tak di apa2 kan ).

Pelaku kejahatan HAM ( bisa dianggap ) terpaksa berbuat jika ditodong kepalanya dengan pistol ( penodongnya yang dihukum berat ). Jika hanya. diancam dipecat, pelaku/ eksekutor mestinya memilih hati nuraninya ( tidak melaksanakan misi dari atasannya untuk menghabisi nyawa pengeritik Orba atau kesalahan yang tidak proporsional dengan hukumannya. Pentingnya manusia memahami agama sejak dini, diantaranya untuk menuntunnya bertindak. Ia paham rambu2 hukuman yang diperbolehkan Allah, karena hukum manusia mengadopsi hukum Tuhan, selain adat dan norma moral ). Jika eksekutor tetap melaksanakan tugas keji itu, meski ia tak ditodong pistol, maka ia dan pemberi tugas layak dihukum berat. Jika pelaku mengaku dibohongi atasan bahwa misi pembunuhan tsb untuk negara ( misal, penembakan Nasrudin ) , saya pikir, nalar dewasa sudah bisa memilah kebenarannya. Pelaku tetap dihukum berat. Juga atasan pembohongnya.

Di tahun ke-4 ini, Jokowi dan tim yang dibentuknya bisa mulai membuat skema penyelesaiannya ( bisa rekonsiliasi ala Nelson Mandela/ korban2 diskriminasi rezim Apartheid di Afsel, atau negara lainnya ). Tahun ke-6, ketika tak ada beban populer lagi ( elektoral ), Jokowi bisa mulai mendorong penegakan hukumannya, dilanjutkan rekonsiliasinya, dan santunan sekedarnya jika negara masih punya kas cukup untuk itu ). Itu saran saya ( meski tahu banyak NGO asing sengaja/ kerap mengangkat-angkat kasus2 pelanggaran HAM lama demi agenda tersembunyi AS/zionis untuk memojokkan/ menyibukkan rivalnya agar tak sempat mengusik hegemoni mereka. Saat ini, zionis AS tengah mengincar Yerusalem, kota internasional 3 agama di tanah Palestina ). Namun, melihat ibu2 korban dijemur di terik matahari lalu berhujan-hujan di depan pagar Istana Merdeka selama 10 tahun ini ( lebih 540 kali demo ), saya kok jadi ingat ibu saya lagi. Siapa sih yang bisa ngalahin kegigihan kaum ibu sayang anak, yang pengorbanannya sepanjang hayat ? ( di atas kepala mereka ada Allah ). Nyerah deh…

KOALISI PEMBELA PALESTINA. BERANI ?

AS kembali mengeluarkan veto untuk anak emasnya, Israel yang baru saja membantai ratusan warga Palestina ( tewas dan ribuan luka ) pada bulan Mei 2018, seperti jumlah korban serangan brutal Israel tahun 2014. Palestina, satu2nya negara yang belum merdeka sejak KAA 1955 di Bandung. Usulan Kuwait yang diveto AS kemarin adalah perlindungan ( internasiona/ pasukan PBB ) bagi warga Palestina yang berdemo damai ( tanpa senjata ) dari serangan pasukan Israel. Dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan ( DK PBB ) hanya AS yang mem-veto. Pasukan keamanan PBB baru bisa dikerahkan jika 5 anggota tetap DK ( AS, Inggris, Perancis, Rusia, China ) setuju. Waktu AS mengusulkan HAMAS dikategorikan organisasi teroris, gantian 14 anggota DK menolaknya. Karena penjagaan HAMAS yang bermarkas di Gaza, di wilayah itu tak ada tentara Israel yang berani patroli. Berbeda dengan wilayah Tepi Barat, di mana otoritas Palestina dan organisasi FATAH berada, patroli tentara Israel leluasa hilir mudik. Warga Palestina di sana mesti minta izin di pos2 penjagaan Israel jika hendak berobat ke Mesir atau berkunjung ke wilayah tetangga. Penjara raksasa, bukan?

Sebenarnya tipu daya setan itu lemah, kata agama. Di Gaza, banyak anak2 hafiz Qur’an. Bagi mereka, berdemo tiap hari memprotes pendudukan Israel sejak tahun 1948, menghadang tank Israel yang akan melindasnya atau melawan tentara Israel bersenjata lengkap tak membuat takut. Bagi pejuang HAMAS mengadu nyawa melindungi tanah air Palestina/ mengusir penjajahan Israel adalah keharusan, yang berbuah syahid/ surga jika gugur ( ini syuhada beneran. Bukan kayak pelaku bom bunuh diri sok syahid di Indonesia, yang tidak dalam keadaan perang. Mereka ini justru masuk neraka. Bunuh diri konyol masuk neraka ). Meski sudah ribuan yang tewas, ajaib, populasi Palestina terus bertambah. Salah satu yang membuat Israel frustasi dan makin kalap ( takdir Allah kok dilawan? ).

Makin materialistis manusia, makin jauh ia dari Allah ( Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab, 27/5/2018 ). Iblis, buyutnya jin setan ( pembangkang ) semula sangat taat pada Allah. Namun, ketika diminta Allah bersujud pada Adam yang baru diciptakan-Nya dari tanah, Iblis ogah karena merasa hakikatnya dari api lebih tinggi dari tanah ( mestinya Iblis melihat siapa yang menyuruhnya, bukan mempersoalkan hakikat penciptaan. Dasar Iblis bego. Kita, makhluk-Nya, mau melaksanakan apa saja selama Allah yang memerintahkan kan ? ). Ciri Iblis itu angkuh, dengki dan tamak. Zionis begitu kan ? Ketika Nabi Muhammad datang, leluhur mereka ogah mengakui kenabiannya. Kitab2 terdahulu ( sebelum Qur’an ) yang menginformasikan kedatangannya diutak-atik pendeta2 Yahudi ( jadi tidak asli ) hingga sesama agama samawi kini konflik ( merasa paling benar ).

Ekstrimis Yahudi/ zionis ini merasa agama Yahudi tak boleh diungguli oleh agama Islam ( angkuh dengki, mirip Iblis yang tak lagi taat, karena asumsi subyektifnya : hakikat api di atas hakikat tanah ). Sebenarnya, agama dari jaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa ajaran sama : Tauhid/ Islam. Istri Fir’aun ( Siti Asiah ) di sebut mukmin di kitab suci. ‘Bangunan’ Tauhid yang disusun sejak jaman Nabi Adam itu nyaris sempurna. tinggal kurang satu bata lagi. Satu bata itu ( diisi ajaran yang dibawa ) Nabi Muhammad SAW. ( Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab, 3/6/2018 ).

Sehingga jika tidak ada keangkuhan itu ( tidak ada Iblis dan setan2 cucu cicitnya yang membisiki nafsu manusia, termasuk zionis bego ) yang merembet ke dengki, lalu tamak ( menguasai Timur Tengah dan jargon polisi dunia ) maka Masjid Al-Aqsha, Gereja Makam Kudus dan Tembok Ratapan itu menjadi situs bersama/ kota internasional bagi agama Tauhid ( Yahudi, Nasrani, Islam ) yang aman dikunjungi, seperti kita, muslim, boleh puasa ala Nabi Daud ( Yahudi ) dan baca doa Nabi Sulaiman ( putra Nabi Daud, yang tetap taat pada Allah, meski dianugerahi-Nya kekayaan dan kekuasaan tak tertandingi hingga akhir jaman ). Kisah mereka dan Nabi2 sebelum Nabi Muhammad tercantum di kitab Al-Qur’an yang dijamin Allah SWT keasliannya hingga kiamat. Dijaga setiap titik komanya oleh para malaikat.

Tapi, kenyataannya, para setan ( pembangkang) dari jenis jin dan jenis manusia dikomando Iblis, setiap hari mengganggu manusia sampai hari kiamat. Lalu, nasib rakyat Palestina bagaimana ? Kaum kapitalis, liberalis, warga dunia yang hedonis, para budak materi ( jauh dari Allah ) jadi penakut melawan kebiadaban di depan mata, apalagi nun jauh di Palestina. Hanya bisa mengutuk keras ( yang tidak diijabah doanya karena bergelimang nafsu dan dosa ). Apa mungkin warga AS berani memakzulkan presidennya karena melakukan kebohongan publik dan kejahatan HAM luar biasa berat ? ( memerintahkan penembakan 59 rudal Tomahawk ke Suriah gara2 hoax bom sarin pasukan pemerintah sah Suriah, padahal itu bom klorin yang dilempar para pemberontak dukungan Koalisi AS ( Coalition of the willing ) yang kepepet menjelang kekalahannya di Suriah, yang menewaskan para sandera mereka.

Apa warga AS mau capek menyusuri akar konflik Timur Tengah lalu menggalang dukungan rakyat untuk tidak memilih Trump dalam nasa jabatan kedua atau lebih memilih presiden yang mengayomi publik internasional termasuk rakyat. Palestina ? Jika itu jadi utopis ketika material world lebih mereka sukai, kita, rakyat Indonesia melalui perwakilan kita di PBB ( lebih sip lagi presiden dan menlu ) melobi sidang Majelis Umum ( satu negara satu suara, tak ada veto ) untuk membuat Resolusi PBB tentang Perlindungan Keamanan bagi rakyat Palestina. Jika AS yang minta PBB mengirim pasukan ke Suriah tapi ditolak ( menjatuhkan Assad ) bisa membentuk pasukan koalisi sekutu pimpinan AS ( juga ke Irak, Libya ), maka negara2 muslim mestinya juga bisa membentuk pasukan koalisi untuk melindungi keamanan warga Palestina. ( Let’s the 3’rd world begins? )

Minimal jangan kalah gertak dan style. Takut hanya pada Allah. Tipu daya bos zionis/ Iblis itu lemah. Makin kita takut, makin besar Iblis setannya. Makin kita berani, makin takut Iblis setannya/ apalagi zionis, salah satu cecunguknya. Coba tanya warga Israel, tentang serangan roket HAMAS ke Tel Aviv, mereka umumnya pada takut mati. Saya ingat bagaimana pak Jurnalis di depan pos jaga tentara Israel, menguatkan nyali untuk merintis pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Pekerja Allah yang bersih hati tidak takut mati. Adakah pemimpin Indonesia, Liga Arab dan negara2 OKI seberani dokter Mer-C berdedikasi itu ? Jika ada, galang dukungan di Majelis Umum PBB untuk koalisi pasukan pelindung rakyat Palestina. Siaapp ?! ( Indonesia pasti ikut karena RSI ada di sana. Iran pasti nimbrung, karena HAMAS dan roket2 jarak jauhnya ada di situ. Who else join with us ? Nyali tebal, syarat minimalnya. Punya ? ).

WNI DILARANG KE ISRAEL. YERUSALEM BERBAHAYA KARENA KLAIM AS.

Indonesia tak punya kedubes/ hubungan diplomatik dengan Israel karena negara zionis ini menduduki tanah Palestina, muslim saudara seiman kita. Tentang larangan kemenlu, bagi WNI yang ingin berkunjung/ wisata religi ke Israel ( dan Yerusalem ) patuhi saja. Toh, sementara waktu, sampai Yerusalem pulih kembali sebagai kota internasional dengan pengamanan penuh pasukan PBB/ koalisi muslim. Kita tak mau ada sandera WNI yang menyulitkan usaha2 kemerdekaan Palestina. Saya bisa vertigo lagi ( mungkin juga pak Jokowi ) kalau harus memikirkan kegentingan sekaligus di banyak tempat. Sabar ya..

INDONESIA, 1 DARI 15 ANGGOTA DEWAN KEAMANAN PBB.

Babinsa TNI ditingkatkan jumlahnya hingga 700% untuk mengendus dan mencegah penyebaran paham radikalisme. Pencegahan radikalisme ini juga program Indonesia ( diwakili menlu Retno ) yang kembali terpilih untuk ke-4 kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Mengajak dunia memerangi radikalisme dan terorisme dengan Islam moderat/ wasatiyah dan keadilan sosial ekonomi. Mempopulerkan Islam Wasatiyah dalam negeri dan luar negeri, selain menyeru para pemimpin negara/ dunia untuk bertindak adil ( menjunjung keadilan dalam beragam isu dan aspek perdamaian dunia ). 144 dari 190 negara anggota Majelis Umum PBB memberikan suaranya pada Indonesia. Mulai bekerja pada 1 Januari 2019. Congratulation to.. us !

MAHATHIR, 92 THN, TURUN GUNUNG DEMI MALAYSIA BERSIH

EMI, 11/5/2018 mengabarkan, Mahathir Mohammad terpilih kembali menjadi presiden Malaysia di usianya ke- 92 tahun. Presiden tertua di dunia. Sebelumnya, 22 tahun berkuasa 1978 – 2004. Fokusnya, memberantas korupsi PM sebelumnya. Rencananya mau menjabat 1-2 tahun saja. Kita tunggu gebrakan beliau nemulihkan Malaysia dan kaderisasi pemimpin lebih muda dan bersih untuk masa depan demokrasi negeri jiran kita ini.

ELIT POLITIK ASBUN BELAJARLAH NASIONALISME PADA ANAK MALAYSIA !

Urunan bayar hutang Malaysia, bahkan dilakukan anak2 dengan mencuci mobil. Bukan nilai uangnya, namun lebih penting esensinya : nasionalisme di usia yang sangat muda, ikut membantu negara yang sedang kesulitan. Hutang Indonesia 34% dari PDB ( masih aman jika di bawah 60% ), tapi oposisi di sini sudah teriak2 seperti segawat 1998. Ketika rupiah tembus di atas Rp 14 ribu per USD Mei lalu, mereka juga gaduh. Setelah Juni ini rupiah turun di bawah Rp 14 ribu per dolar AS, mereka diam tak mengapresiasi. Elit politik di Indonesia sebaiknya belajar ke warga Malaysia yang bisa bersatu membantu solusi atas masalah negaranya. ( EMI, 5/6/2018 ).

15 TAHUN PENJARA UNTUK HOAX BOM. WAGUB & PELAJAR PENGHINA PRESIDEN ?

UU no.1 tahun 2009 tentang penerbangan menyebutkan penjara 1 tahun bagi pembohong adanya bom/ bahan peledak di penerbangan ( juga pelabuhan/ angkutan umum ). Penjara 8 tahun jika kepanikan yang ditimbulkannya menyebabkan orang lain terluka ( plus mengganti kerugian maskapai penerbangan akibat hoax tsb ). Penjara 15 tahun jika sampai menewaskan orang yang mendengarnya. Rupanya belum banyak yang tahu larangan hoax di bandara ya. Mei 2018 saja terjadi 9 peristiwa hoax bom oleh calon penumpang di antaranya 2 anggota DPRD Banyuwangi. Tahun 2015, bahkan sampai 52 kasus hoax penerbangan yang merugikan penumpang, otoritas bandara dan maskapai penerbangan. Selama ini, para pembohong hanya diperingatkan aparat ( penyidik sipil negara, kepolisian ) lalu menandatangani surat perjanjian bermaterai Rp 6000,- sehingga kejadian serupa masih berulang dan merugikan banyak orang. Sebagian pemirsa EMI ( MetroTV, 31/5/2018 ) meminta aparat hukum menerapkan hukuman 1-15 tahun itu bagi ke-9 pelaku hoax Mei 2018 ( sekalipun bercanda, tak berempati, ‘sakit’ sosial ) agar adil ( tak diskriminatif/ tebang pilih ).

Kalau saya memilih pihak bandara mensosialisasi dulu larangan hoax bom ( apalagi bom beneran ) dan sanksi beratnya. Pasang di tempat2 strategis untuk diperhatikan calon penumpang dan keluarga pengantarnya. Jika masih ada yang bercanda bawa bom, segera amankan dia ( pramugari bisa minta penumpang lain tetap tenang atau keluar pesawat pelan2 selama beberapa waktu karena ada pemeriksaan pesawat mendadak/ sidak sebelum betul2 aman untuk terbang ( jangan sebut bom ). Pelaku hoax yang mestinya diganjar setahun penjara ( berhubung penjara kita masih penuh ) diminta tak mengulangi perbuatannya dengan surat perjanjian, tanda tangan, materai Rp 6000,- plus denda minimal Rp 5 juta atau sebanyak kerugian yang dialami penumpang lain, maskapai penerbangan dan otoritas bandara. Pemiskinan agar jera, dan membuat calon pelaku berikutnya berhitung seribu kali kalau melakukan kebodohan serupa. Pelaku hoax yang membuat orang lain terluka dan mati dalam kepanikan, silakan dipenjara 8-15 tahun sesuai aturan. Hii.. lebih seram dari hukuman koruptor ( apalagi jika hukuman 20 tahun diperkecil jadi 15 tahun jika RUU KUHP jadi disahkan Agustus 2018. KPK minta soal tipikor dikeluarkan dari KUHP karena sudah ada UU Tipikor yang mengaturnya agar tidak bertentangan), kecuali jika hukuman mati yang digagas mantan hakim agung Artidjo bagi koruptor terwujud. Mulutmu, harimaumu. Hati2 bicara di ruang publik ya..

KESAMAAN WAGUB & PELAJAR ?

Kecerdasan kedua pengejek presiden Jokowi apa setara ya ? SU bilang pemerintahan Jokowi seperti Najib yang nanti diganti PS, karena naiknya harga2. Sontoloyo ya. NR kan korupsi dan sudah 9 tahun menjabat PM Malaysia. Jokowi bersih dan baru 4 tahun menjabat pada Oktober 2018 nanti. Hutang luar negeri jiran ini 80% PDB, sedang Indonesia kurang dari 30% dari PDB ( 14 triliun USD ) dan digunakan untuk keperluan produksi ( pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, waduk irigasi, dsb ) yang akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi jika terkoneksi dengan baik dan bersih dari pungli. Angka kemiskinan yang turun dari 11 ke 10, bisa lebih turun2 lagi di masa2 mendatang. Jadi soal Jokowi sama dengan NR itu hoax ( saya kasihan sama PS yang timses-nya pada asbun begini padahal background-nya pengusaha yang mestinya melek soal data2 ekonomi ).

Contohlah Gubernur Jabar Aher dari PKS dari Gubernur Sumbar dari oposisi juga, yang bisa bicara objektif atas pencapaian pemerintah bahkan memuji blusukan bosnya ( presiden ). Sekali politisi/ pengusaha masuk pemerintahan ( sumpah jabatan ) mestinya ia meninggalkan ego kelompoknya dan mengabdi pada kepentingan publik daerahnya, yang memilih maupun yang tidak memilihnya. Termasuk mencerdaskan publik dengan data2 kredibel bukan asumsi subjektif. Apa sanksi bagi bawahan yang ( kejam ) mencela bosnya ? Agar tidak terus berulang dan ditiru para bocah ingusan, sekedar ingin gaul/ populer. Simbol negara dan wibawa pemerintahan bisa rusak jika para peleceh dibiarkan berhoax ria dan merintis chaos dalam negeri karena rakyat tak lagi percaya pada pemimpinnya.

Saya lihat SU grogi bicara di acara Mata Najwa masa kampanye pilgub DKI. Gak nyangka bunyinya di luar TV bisa semiris ini. ( sanksi : ia masuk black list saya bersama RG, FZ, FH, AR, jika sekonsisten mereka menyerang wibawa kepala negara ). Jika SU cerdas, ia akan memberitahu kekurangan pemerintah pusat saat pertemuan rutin presiden dengan para kepala daerah. Tidak dilempar ke publik demi perolehan suara pilpres. Gak etis, tahu. Apa tak ada kader Grd di luar pemerintahan ( spoke person ) yang mengambil alih peran politik SU yang sudah masuk pemerintahan ? Kalau kelakuan SU masih oposisi, ya gentle saja, keluar dari pemerintahan. Jangan makan gaji dan fasilitas sambil menusuk dari dalam seperti musuh dalam selimut. Udah kemarin Jokowi disalahin RG gara2 rusuh Pskh di Monas yang tak diantisipasi SU dan jajarannya, sekarang masih pula Jokowi dicibir seperti mantan PM NR ( yang mega korup ) . Beresin dulu Jakarta. Mana janji DP 0% – nya ? Pohon hias imitasi di trotoar yang tak aman bagi pedestrian ( harga di APBD RP 8 juta per buah, padahal harga pasar Rp 4 juta per buah ) juga dipersoalkan publik. SU belum punya legitimasi moral untuk bicara. Jangan jadi tong kosong berbunyi nyaring deh. Capek dengernya.

Apa sih salahnya Jokowi secara pribadi pada SU, sampai tega2-nya dia bicara begitu ? Integritas SU dijual murah demi suara 5 tahun sekali ( dan post truth society : masyarakat yang tak peduli lagi dengan kebenaran ). Menyedihkan. Bagaimana nasib pelajar yang viral di medsos ( mengancam presiden Jokowi ) Mei lalu ? Dapat hukuman diversi ( kerja di panti sosial ) setelah bersama ayahnya di video minta maaf pada presiden Jokowi dan rakyat Indonesia.( Prime Time News, MetroTV ). Jika mengulangi perbuatannya, pelajar itu masuk penjara betulan sesuai aturan ( MK memasukkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden ).

Bagi masyarakat pasca kebenaran ( post truth society ), bunyi sengawur apa pun lebih dipercaya dari isi sebenar apa pun. Warga DKI apa sudah seperti ini ? Elit politik mestinya menahan diri akan fungsi oposisinya jika dia sudah terpilih masuk dalam pemerintahan. Obyektivitas tetap dijaga demi literasi publik yang dilayani. Kecerdasan publik dibina dengan ucapan2 etis obyektif. Beralih dari politisi/ pengusaha yang mementingkan partai/ kelompoknya menjadi negarawan yang merangkul semua. Rakyat diutamakan ( EMI, 30/5/2018)

PELAJARAN PAHIT PILGUB DKI 2017. ELIT DAERAH LEBIH DEWASA DI PILKADA 2018.

Tingkat demokrasi Indonesia turun 20 peringkat tahun 2017 karena isu pilgub DKI ( politik identitas SARA/ pragmatis/ elektoral bukan politik etis ). Menurut lembaga Gallup, Indonesia adalah negara ke 9 dari 10 negara teraman di dunia ( di bawah Swiss, Singapura ) karena rakyatnya baik, pemerintahannya baik, ( prajurit dan ) polisinya baik.

Elit pusat mestinya belajar pada elit daerah yang lebih dewasa menyambut pilkada. Papua, Kalbar, Jabar, Jateng dan Jatim yang dianggap rawan, sejauh ini cukup kondusif menjelang pilkada. Memilih adu program dan menjaga keutuhan NKRI. Negara ini jangan sampai retak, apalagi pecah karena propaganda hitam yang menyerang identitas petahana atau calon pesaing seperti pilgub DKI tahun 2017. Tahun 2016, seingat saya, saya pernah mewanti-wanti DKI agar menjadi contoh pilkada bermutu di daerah karena banyak media nasional berkantor di sana, ee.. ternyata DKI yang harus belajar pada pilkada di daerah yang relatif matang dan berkualitas ( setelah melihat ekses negatif hasil pilgub DKI 2017 yang terasa sampai hari ini, bahkan merembet ke wilayah sekitarnya dan kepentingan nasional ). Pelajaran yang dipetik : kinerja bagus mestinya dipilih rakyat ketimbang omdo utopis ) , untuk pilkada selanjutnya di Jakarta. ( EMI, 19/6/2018)

INDONESIA NEGARA TERAMAN KE-9 DI DUNIA.

Menurut laporan Gallup\’s Law and Order Report 2018 ( lembaga kredibel Gallup berdiri sejak 1935 ), Indonesia adalah negara ke 9 dari 10 negara teraman di dunia, dari 142 negara yang disurvei ( setelah Singapura, Norwegia, Islandia, Finlandia, Uzbekistan, Skandinavia. Ubekistan, Hongong Swiss, Kanada ) karena rakyatnya baik, pemerintahannya baik, prajurit dan polisinya baik.
1000 orang Indonesia dalam kurun waktu 10 April 2017 sampai 20 Mei 2018 ditanya dalam bahasa Indonesia : Apakah anda percaya dengan kekuatan polisi di kawasan tempat anda tinggal? Apa anda merasa aman berjalan sendirian pada malam hari di kota anda ? ( kemampuan polisi lokal ). Apa dalam 12 bulan ini, anda dan keluarga anda pernah kecurian uang atau barang berharga ? Apa anda pernah diserang atau dirampok selama 12 bulan terakhir ? Jawaban mayoritas responden dengan margin of error 3,6% menunjukkan : Warga Indonesia secara umum merasa aman tinggal di negaranya dan percaya dengan kekuatan polisi serta penegak hukum.
Jika jumlah polisi masih timpang dari jumlah seharusnya untuk menjaga 263 juta penduduk Indonesia, artinya kesadaran warga untuk menggembok pagar, mengunci ganda kendaraannya, siskamling, menggaji satpam, dsb, sangat berkontribusi pada hasil aman ini. Jika sebagian orang merasa tak nyaman dengan hujatan/ tweet war di media sosial, netizen bisa men-delete atau memblokir akun2 hate speech. Bukan serangan fisik pada keselamatan jiwa ( kecuali berbuah intoleran, radikal dan teror bom jika tidak diblokir ). Hasil teraman ini bisa dikapitalisasi untuk mengundang turis dan investasi ke Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangannya, apa kita bisa mempertahankan status aman ini ? ( merawat fasilitas umum dan pariwisata, sistem hankamrata, siskamling ) Semoga para stakeholder pariwisata, pihak hotel dan restoran, lebih semangat menggaet wisatawan domestik dan mancanegara, dengan meningkatkan servis dan produk unggulan kita. Kita mau sektor pariwisata jadi nomor satu penyumbang devisa kan ?

PKPU LARANG MANTAN KORUPTOR NYALEG ? SALUT !

Hukum tertinggi di sebuah negara adalah keselamatan rakyat. Tapi kok DPR, Kemendagri, Bawaslu masih membolehkan mantan koruptor ( di bawah hukuman 5 tahun penjara ) berlaga di pileg 2019, asal mengumumkan dirinya mantan koruptor ( ada yang pernah lihat baliho mantan napi ? Sekecil apa tulisan mantan koruptor-nya? ), mengikuti keputusan MK dahulu kala. Padahal, rata2 koruptor dihukum 2 tahun 2 bulan penjara ( laporan ICW ). Sudah 116 wakil rakyat dan birokrat dari parpol yang terjaring KPK. Dan sebagian dari mereka mengulangi perbuatan korupsinya. Mestinya, wakil2 rakyat di parlemen dipilih dari para caleg yang berintegritas/akhlak tinggi dan punya kredibilitas/ keahlian prima. Agar tak maling uang rakyat dan tak ditipu para sponsor ayat UU. Punya budaya malu dan etika moral yang baik.

Pandangan hukum tak lepas dari pandangan moral. Hukum Islam/ fiqih bagi orang yang ditampar, dibenarkan untuk balas menampar. Tapi agama juga mengajarkan, memaafkan dan memberi pencerahan akan lebih mulia ( nilai pahalanya lebih besar ). Etika moral lingkupnya di sini, kemuliaan akhlak menjiwai atau melebihi hukum positif. Kehadiran budaya malu menyurutkan niat ( parpol yang mengusung mantan ) koruptor mencalonkan diri ( di pileg 17/4/2019, pendaftaran caleg 22/11/2018 ) seperti disiratkan keputusan MK ( syarat mengumumkan bekas napi korupsi ) sehingga hasilnya sama: hanya caleg bersih yang disediakan KPU untuk dipilih rakyat. Syarat capres menurut UU Pemilu no.7 tahun 2017 : tak tersangkut pidana korupsi, narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan pidana berat lainnya. Jika lembaga legislatif setara lembaga eksekutif, mestinya syarat bukan koruptor juga berlaku. Aturan ‘no way corruptor’ juga berlaku di DPD dan DPRD. Masak DPR belum sih ? ( kayak iklan shampo ).

Mantan kriminal mungkin membunuh 10 orang, tapi mantan koruptor sudah membunuh jutaan anak yang ibunya tak mampu beli susu formula untuknya hingga mati kurang gizi, yang jalan daerahnya berlubang hingga ia tewas kecelakaan, yang jembatannya ambruk hingga ia tewas terseret arus sungai ketika terpaksa menyeberang, yang tewas tertimpa atap sekolah yang ambrol, yang tewas meledak karena minimnya dana pencegahan bahaya radikalisme di medsos dan sekolahnya, dst, karena korupsi APBN dan APBD. Begitu defisitkah manusia berkualitas dari 263 juta rakyat Indonesia, sampai sampah masyarakat ( koruptor ) seperti ban usang ini dihidangkan lagi di bilik suara dan parlemen kita ? Berapa juta lagi rakyat yang harus tewas jika terus dikondisikan ‘berkubang di comberan’? ( PKPU anti koruptor ini demi keselamatan rakyat ). Pemirsa EMI, 25/5/2018, sampai usul dibuat monumen tertulis nama2 koruptor untuk intelectual punisment/ dipermalukan. Yang lain minta koruptor dimiskinkan agar tak punya modal nyaleg. KPU minta LHKPN ( laporan harta kekayaan ) pejabat yang nyaleg untuk menyisir rekam jejak/ potensi korupsi balon.

Lagian, kalau koruptor tak dicegat ( dilarang ) ikut pemilu, kapan kita bakal punya penangkis rudal nuklir yang andal ? Armada hankam yang tangguh ? Rakyat negarawan yang cerdas dan kuat ? Mikirnya sampai ke situ ( wahai, parpol yang bimbang ).

Mantan koruptor mestinya juga dilarang ikut pilkada, jadi menteri, duta besar dan pejabat publik lainnya untuk mewujudkan cita2 reformasi yang anti KKN ( dipayungi Tap MPR RI Tahun 1998 ) : pemerintahan ( eksekutif, legislatif, yudikatif ) yang bersih dan berwibawa. Mari kita kawal pengundangan PKPU ini di lembar berita negara KemenkumHAM ( bisa dipantau publik ). Persetujuan DPR, Kemendagri, Bawaslu dan MK terhadap niat baik KPU yang didukung publik ini bisa memberi kepastian hukum sedini mungkin untuk caleg mempersiapkan semua persyaratannya. Caleg bersih juga bisa mengurangi angka golput orang2 yang selama ini kurang percaya parpol.
So, for us.. PKPU tolak koruptor…YESS !!

BAGAIMANA MK?

Irma PS, pengamat politik yang mengajukan JR ke MK atas UU MD3 2018, di Opsi Avi ( MetroTV, Senin, 28/5/2018) mengatakan, niat benar setiap lembaga, tak otomatis men-justifikasi larangan mantan koruptor nyaleg di PKPU yang sudah dikonsultasikan ke DPR dan pemerintah, dan tetap jalan terus meski tak disetujui ( KPU, seperti KPK dan media, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab pada publik, tak perlu persetujuan DPR dan pemerintah ketika membuat aturan detail dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangannya diatur UU yang dibuat dengan konsultasi publik. Yang menolak aturan PKPU ini bisa uji materi ke MA ). Mendagri Cahyo mengatakan, isu calon tunggal dan dinasti politik pernah diajukan dan mental di MK ( jadinya kapok ? Siapa ketua MK-nya saat itu ? Ngerinya, konstitusi kita bisa berubah sesat dalam sehari di tangan hakim korup seperti AM. Wakil Tuhan di MK ini harus benar2 qualified dan negarawan ).

Kalau saya tinggal mengingatkan MK, MA, DPR dan pemerintah tentang hukum tertinggi keselamatan rakyat ini. Masih pengen sidang paripurna DPR terlihat melompong ( malas ) saat ketok palu ? Mau adegan memalukan serial OTT berlanjut di Senayan ? Mana sempat mereka mikirin rakyat yang balitanya mati sesak nafas dalam karung oleh anak di bawah umur karena soal sepele ? Ke mana para orang tua yang seharusnya mengasuh anaknya dengan nilai agama dan moral ? Mereka sibuk mengais rezeki yang tak seberapa, karena dana daerah tertinggal dikorup sebagian anggota DPR, meniru jejak senior ketuanya ( SN ). Dunia melihat kita ‘berkubang di comberan’ seperti ini mau sampai kapan, wahai Ketua MK dan MA ?

Revisi KUHP vs KPK ? PASAL 63 SOLUSINYA.

Melihat episode Mata Najwa kemarin ( Rabu, 6/6/2018) menyisakan geli di hati. Betapa tidak, di sisi kiri para penyetuju draft Revisi UU KUHP ( menkumHAM, Panja DPR, NJ/ PKS ) semula santai meledek para penolaknya ( Biro Hukum KPK, 2 wakil publik anti korupsi ). KPK dibilang genit dan baper karena over reaktif terhadap klausul tipikor di RUU yang dianggap KPK bisa meringankan koruptor akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya/ multi tafsir ( Seperti, lama hukuman di RUU KUHP Revisi bagi koruptor 15 tahun sedangkan di UU Tipikor selama 20 tahun. Jika pasal 63 KUHP lama dihilangkan, maka koruptor akan dihukum ringan ). Publik diminta menkum YL percaya pada deretan nama terkemuka dalam tim perumus ( profesor akademisi/ praktisi ) RUU tsb. YL bilang, pihaknya tentunya tak mau bunuh diri dengan hal itu ( melemahkan KPK ). Kita lalu ingat serial OTT yang melanda anggota DPR setahun ini, penangkapan SN/ mantan ketua DPR yang begitu alot dramatis, UU MD3 2018 yang membungkam kritik publik lolos dari antisipasi menkumHAM yang ikut membuatnya bersama DPR, terakhir YL tak mengundangkan ( mengembalikan draft ) PKPU yang melarang koruptor nyaleg, alasannya kuatir menghilangkan hak politik anggota dewan ( mantan napi korupsi ). Kuatir jadi preseden buruk : lembaga2 lain ikut bikin peraturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya ( bakal dia yang paling pusing ngurusin kalau ketakutannya yang berlebihannya itu yang terjadi, melebihi empatinya terhadap kecemasan publik jika negara ini bangkrut oleh hisapan koruptor yang terbanyak dari anggota dewan dan birokrat dari parpol ). Anda lebih percaya siapa ?

Publik punya trust tinggi pada KPK. Begitu KPK merasa akan dilemahkan, segera publik menghambur bergegas menolong ( istilah anggota DPR: tsunami politik ). Huh .. rakyat kok dilawan ? Kita bisa lihat di meja ‘Mata Najwa’ malam itu, 2 anak muda/ wakil publik, kokoh berdebat, kritis memaparkan argumennya, meski yang dihadapi 4 seniornya : seorang menteri, 2 anggota DPR senior, dan seorang wanita profesor hukum pidana, tak membuat keduanya gentar dan surut ( seperti menjiwai Daulat Rakyat ). Kegigihan mereka representatif. Keren. Salah satu yang membanggakan dari hasil Reformasi : rakyat lebih kuat di republik ini ( setelah Yang Maha Kuat, Allah Swt ). Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benar saja, meski keilmuan 2 wakil publik ini mungkin di bawah 4 seniornya, tapi nurani/ insting kebenaran menuntun kita pada apa/ siapa yang harus kita bela. KPK sudah 5 kali melayangkan surat pada presiden ( mungkin memohon agar tipikor tidak dimasukkan dalam KUHP Revisi karena hukum Perancis, rujukan hukum Belanda/ KUHP lama pun, tipikor dikeluarkan dari KUHP Perancis ). Entah kenapa saya geli melihat wakil KPK itu dengan gaya khasnya ( kutu buku ) tetap ulet mempertahankan protesnya dengan seabreg argumen dan data, sementara kubu peledeknya yang semula tenang malah berubah kalap menjelang akhir acara. Bahkan YL sampai tak kuasa menahan amarahnya/ baper dicecar wakil publik yang gigih membela KPK ( mungkin YL tak suka bosnya/ presiden sedikit2 ditarik ‘mengintervensi’ hukum ). Kita memang mati-matian membela apa yang kita yakini benar. Masing2 dengan persepsinya jadinya seru. So, what’s the way out ?

Pasal 63 dalam KUHP lama, ayat 1 dan 2 tetap dicantumkan/ berlaku pada KUHP Revisi ( hukuman yang paling berat yang harus diambil hakim dan Lex spesialis mengenyampingkan lex generalis ). UU pidana khusus ( korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan HAM berat ) seperti UU Tipikor dan UU KPK mengalahkan aturan pidana umum di UU Revisi KUHP yang berupaya mengkodifikasi pidana khusus tsb ( apabila hukumannya dibuat lebih ringan ). Posisi UU Revisi KUHP dengan UU KPK dan UU Tipikor setara. Sama2 Undang2. Di ketentuan penutup/ peralihan UU Revisi KUHP mestinya dinyatakan, UU pidana khusus ( korupsi, teroris, narkoba, HAM berat) tetap berlaku dan existensi lembaganya tetap ada. Hirarki UU Revisi KUHP tidak superior terhadap ke -4 UU TP Khusus tsb ( alias setara ). Dengan pencantuman pasal 63 KUHP lama dan ketentuan penutup tsb, semoga semua pihak, termasuk KPK, bisa menerima UU Revisi KUHP yang lebih bercita rasa Indonesia ini sebagai kado HUT RI ke- 73 Agustus nanti. Namun jika kedua hal tsb tidak dicantumkan, kita tak perlu buru2 mengesahkannya Agustus 2018 ( supaya tak langsung di JR ke MK seperti UU MD3 2018 ). Setuju, para pihak ?

KPK diminta pemirsa EMI, MetroTV, untuk memborgol para tersangka dan napi koruptor agar tidak ada salam metal lagi dari bupati yang korup seperti kemarin.

Draft UU yang dibahas di parlemen, usai rapat, beritanya biasanya diposting ke laman web DPR RI sebagai upaya merangkul partisipasi publik ( bagian dari konsultasi publik ). RUU Revisi KUHP di laman web DPR RI bisa dipelajari publik dengan mengklik tautan ini. http://www.dpr.go.id/cari

UU Revisi TP Terorisme yang telah disahkan Mei 2018 ( akan disusul perpres-nya dalam setahun ), klik beritanya di sini http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20875

KPU bisa memasang profil mantan koruptor yang nyaleg di TPS-TPS seluruh Indonesia dengan tulisan besar2, begitu pula di baliho, spanduk dan web KPU, jika DPR, menkumHAM, parpol, MA, MK belum sehati dengan kita dalam tindakan mereka. Jangan berkecil hati. Semoga Allah membukakan hati mereka untuk juga menolak mantan koruptor masuk bursa pileg 2019. Amin.

CALO ANGGARAN KEMENKEU DITANGKAP KPK

Prime Time News, MetroTV, 7/5/2018 : Makelar anggaran di kemenkeu ditangkap KPK. Mereka pegawai ( memberitahu posisinya dekat menkeu ) yang mendatangi calon pengguna APBD untuk korupsi/ minta fee dengan iming2 bisa menambah pagu atau pos anggaran yang diminta daerah. Hati2 dengan bujuk rayu dan tipu muslihatnya. Cross check dulu ke banyak pihak kredibel atau datang langsung ke kantor kemenkeu ( loket resmi ).

HAKIM ARTIDJO YANG AGUNG, SIAPA PENERUSMU DI MA ?

Artidjo, 70 tahun, hakim agung MA yang purna tugas 23/5/2018, dikenal bersih, tegas dan ditakuti para koruptor yang kasasi karena justru hukuman makin berat sampai koruptor memilih mencabut kasasinya. Pedang hukum Artidjo tajam ke atas dan bawah, ke kanan dan kiri. Semua arah, karena integritas dan kredibilitasnya sangat tinggi. Albertinaho, yang menghukum Gayus Tambunan, diusulkan pemirsa, menggantikan posisinya di MA agar MA masih punya maruah (EMI, 22/5/2018). Teguran KY tentang hakim2 bermasalah yang merusak citra lembaga peradilan kita sering tak digubris MA karena ego sektoral. Padahal tim yang diketuai MA yang menempatkan hakim2 itu di 34 provinsi.

Jika atmosfirnya kondusif, dorongan publik kuat, pengawasan media dan publik jalan, sistem memberi peluang, maka hakim bagus yang ditendang ke atas ( keluar dari pusaran tipikor ) masih bisa dimunculkan hakim agung sekelas Artidjo. Di institusi Polri ada Jenderal Hoegeng. Di TNI, ada Jenderal Sudirman. Di pengadilan ada Artidjo. Idealnya, sosok2 hakim berintegritas tinggi sudah ada di pengadilan tingkat pertama. Sehingga kepastian hukum bisa mewujudkan tatanan hidup yang tertib dan beradab di negeri ini sejak awal.

18 tahun jadi hakim MA/ hakim agung. Kegiatan Artidjo sekarang, piara kambing di Situbondo, mengunjungi mertua di Sumenep dan mengajar S2 di Yogya. Pernah mengusulkan hukuman mati untuk koruptor karena menyelewengkan amanat rakyat yang berakibat menghancurkan masa depan strategisnya seperti sekolah roboh. Tapi DPR menolak dengan dalih residivis korupsi dan keadaan bencana baru koruptor dihukum mati. Artidjo menangani 19 ribu perkara, dan biasa minum jamu untuk menggenjot stamina. Penggantinya harus kuat mental dan kuat fisik, pesan Artidjo.

AEROTROPOLIS KERTAJATI. INSPIRASI PERTUMBUHAN EKONOMI BARU.

24/5/2018, Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka diresmikan presiden Jokowi. Direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menginspirasi daerah2 lain untuk berkembang. Kawasan Aerotropolis ( industri pesawat terbang dari hulu hingga hilir ) didukung/ terkonek pelabuhan Baliba yang menjangkau Kuningan, Cirebon dan Brebes ( tol Brebes-Pemalang pada arus mudik 1439 H ini akan digratiskan pemerintah. Namun, sebagian mencemaskan kecelakaan dan kemacetan yang timbul jika digratiskan 100% ). Bandara Kertajati mulai difungsikan sebagai embarkasi jemaah haji daerah sekitarnya tahun ini. Direncanakan awalnya bisa menampung 5-6 juta penerbangan per tahun ( Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta menampung 63 juta penerbangan. Bandara Husein Sastranagara, 3 juta penerbangan ).

Kabupaten Majalengka, salah satu daerah yang kurang sejahtera dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dengan kehadiran infrastruktur terbesar kedua setelah Bandara Soetta ini, diharapkan Majalengka akan lebih sejahtera, jika seluruh jalan2 koneksinya juga sudah dibangun menghubungkan sentra2 produksi rakyat ( UMKM difasilitasi pertumbuhannya ) dengan bandara, pelabuhan, Cirebon, Kuningan dan Brebes, Jawa Tengah. Model pembiayaan kreatif di luar APBN, yaitu konsorsium pemda, BUMN dan swasta, bisa ditiru daerah2 lain. Juga untuk melengkapi prasarana jalan koneksi dan UMKM. Kota Bandung bisa berkurang kemacetannya karena sebagian aktivitas ekonomi ibukota Jawa Barat ini pindah ke Majalengka, seperti PT. Dirgantara Indonesia. ITB mau buka cabang juga di sana ? ( fakultas dan riset terkait penerbangan ). Cihuii.. jalanan lancar, euy !!

Pemerintahan Jokowi juga sudah merampungkan 9 waduk dari 46 waduk yang direncanakan. Ya, untuk intensifikasi lahan sawah yang dari hari ke hari kian menyempit di Pulau Jawa. Supaya stok beras cukup, tak perlu impor, harga di konsumen terjangkau, padi petani terserap baik. Ketahanan pangan prima. Syukur2 bisa swasembada beras lagi. Siip !

3 JALUR MUDIK JAWA. PANSELA MENAWAN.

Pada arus mudik lebaran 1439 H ini para pemudik ( diperkirakan mencapai 31,9 juta orang ) bisa melalui 3 jalur, yaitu Trans Jawa/ pantura sepanjang 176 km, jalur tengah/ alternatif dan jalur Pansela/ pantai selatan dengan pemandangan alam/ pantai yang indah. Mudik sambil berwisata alam. Jalan Tol Pejagan – Semarang juga sudah bisa dilalui pada H-7. Juga, 32 km jalan tol Salatiga – Kartasura mulai H-7 sudah bisa digunakan. Sekarang progresnya mencapai 68% jadi ( Prime Time News, 28/5/2018)

Istilah mudik lekat dengan lebaran dimulai tahun 1976 ketika pembangunan dipusatkan di sejumlah titik di Indonesia. Tahun 1978 jalan tol pertama di Indonesia dibangun ( Tol Jagorawi sepanjang 47 km ). China yang dulu belajar ke Indonesia, kini punya lebih 11 ribu km jalan tol melebihi Indonesia ( lebih 800 km. Lebih 500 km-nya dibangun dalam 3 tahun masa pemerintahan Jokowi ). Diperkirakan lebih Rp 15 triliun uang di distribusikan pemudik ke daerah saat bersilaturahmi dengan sanak saudara. ( EMI, 6/6/2018 ). Ritual mudik membawa aktivitas ekonomi ( distribusi uang dari kota ke desa ), pembangunan infra struktur jalan, tol dan sarana pendukungnya, kohesi sosial jika para pemudik bisa tertib dan saling bantu, perbaikan kesempatan kerja di kota kabupaten yang dilintasinya ( penataan tata ruang wilayah/ RTRW untuk mengurangi arus urbanisasi ) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ( pembangunan infrastruktur ekonomi di luar Jawa meski penduduknya lebih sedikit daripada Jawa ).

Arus mudik terbesar kedua setelah pemudik Imlek di China ini menjadi ujian bagi manajemen transportasi dan aparat keamanan kita. Akankah Sidomuncul dan Pertamina kembali menyediakan bis gratis bagi pemudik untuk mengurangi perjalanan motor yang berbahaya ? ( 70% dari lebih 3000 kecelakaan mudik tahun 2017 berasal dari sepeda motor, 742 pemudik motor tewas ). Jalan tol digratiskan antara 2-6 hari sebelum dan setelah hari raya ( 14 hari per tahun ). Agar pengelola tol tidak rugi oleh pengratisan ini, pemirsa EMI menyarankan tarif tol dinaikkan 4% setelah lebaran ( pengguna jalan bisa maklum ).

Pemudik diharapkan berani menegur supir bis yang ngebut ugal2an selama perjalanan. Manajemen rest area ( ada di tiap 10 – 26 km jalan tol ) hendaknya lebih memperhatikan fasilitas bagi orang tua, wanita hamil, kaum disabilitas yang lebih lama menggunakan toilet. Kantong parkir diperbesar agar tak meluber ke jalan raya dan mengganggu lalulintas. Pemirsa dari Makasar yang akan naik feri ke Pulau Selayar, minta pemerintah membuat ruang tunggu bagi pemudik yang berjubel antri. Pemeriksaan petugas terhadap bawaan dan jumlah calon penumpang yang naik feri harus disigapkan agar perjalanan mudik jadi aman dan nyaman ( kondisi ferinya sendiri diakuinya lebih baik dari tahun2 sebelumnya. Tinggal ketertiban penumpang dan keberadaan ruang tunggu yang kurang ). Penelpon EMI ( 11/6/2018 ) dari Papua mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan janjinya membangun jalur kereta api di Papua. Janii itu hutang buat warga Papua, katanya.

Memperat kohesi sosial dalam ritual mudik bisa dengan cara menunjukkan keadaban publik ; antri yang baik, gotong royong saling bantu dan tertib lalulintas. Jika warga Malaysia bisa kompak menyumbang untuk mengurangi utang negaranya, kita pun bisa kompak saat mudik dan berperan mengupayakan keamanan dan kenyamanan bersama. Selamat mudik. Hati-hati di jalan ya…

PERSIAPAN ASIAN GAMES DI PENDOPO BANDUNG

Asian Games diikuti 43 negara, dengan Rp 3,7 triliun biaya pembangunan venue dan Rp 3,5 triliun biaya pembangunan wisma atlit ( Prime Time News, 28/3/2018)

PASAR TRADISIONAL KEKINIAN: PASAR SAHAM, E-PASAR, E-WARUNG.

Galeri Investasi Pasar Modal di pasar tradisional yang digagas Bursa Efek Jakarta sudah diterapkan di pasar Tasikmalaya, Balikpapan, Ujung Berung. Dengan Rp 100 ribu anda sudah bisa memiliki saham perusahaan besar. Ayo belanja ke pasar sambil nabung saham.. ( LPS PRSSNI, 7/5/2018 )

Tidak itu saja PD Pasar Pemkot Bandung akan menggiatkan e-pasar ( transaksi belanja cashless ) dengan kartu digital di seluruh pasar tradisional di Kota Bandung. Kartu Keluarga Sejahtera ( KKS ) senilai Rp 110 ribu per bulan bisa ditukar beras dan telur di beberapa e-warung yang ditunjuk. ( LPS PRSSNI, 31/5/2018 ) Canggih ya ibu2 Bandung, pada punya saham di pasar modal, sudah itu jago transaksi non tunai pula di pasar tradisional. Soal fashion, kuliner jeung trend kekinian, Bandung mah juarana. Meni resep ngadanguna. Oh, Bandung, kota urang. Aku cinta padamu…!!

KOMUNITAS GET PLASTIC DAN MESIN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN

‘Kilas Bandung’, 28/5/2018, dari LPS PRRSNI bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung mengabarkan Komunitas ‘Get Plastic’ membuat mesin pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar, yang bisa dipakai sendiri atau se-RW, sehingga mengurangi sampah yang dikirim ke TPS dan TPA. Hebring.. Siapa mau beli ?

KOMUNITAS HUTAN ITU INDONESIA. KONSER MUSIK DI RIMBA ?

Kick Andy, 12/5/2018 menampilkan kiprah komunitas ‘Hutan itu Indonesia’ dengan membuat acara Olahraga ke Hutan, Jamuan Hutan, Musisi Masuk Hutan, dsb. Kita tahu, hutan Indonesia, terluas ke-3 di dunia. Keanekaragaman hayatinya termasuk yang tertinggi di dunia. So, paru2 dunia ini harus dilestarikan dan dimanfaatkan rakyat setempat dengan bijak.

PEMANASAN GLOBAL MEMATIKAN DI PAKISTAN.

1000 orang diberitakan tewas di Pakistan karena heat stroke/ awan panas lebih 44 *C tahun lalu. Kemarin terkena cuaca ekstrim lagi 44 *C. Semoga hutan lebat dan perairan Indonesia melindungi kita dari bencana panas ini. Amin.

SAY NO TO ROKOK. DENDA BAGI YANG BEBAL.

Muhammad Solihin, Pjs walikota Bandung, mengajak PNS agar tidak merokok di kantor pemerintahan dengan gerakan ‘Say no to Rokok’. Awalnya, larangan ini akan disosialisasikan dulu. Setelah itu akan didenda siapa saja yang kedapatan merokok di lingkungan kantor pemerintahan Kota Bandung. Ya, jumlah kematian akibat merokok meningkat tajam tahun ini. 90% dari penyakit mematikan yang tercatat ( sebelumnya hanya 30% ). Orang terkaya di Indonesia adalah pemilik pabrik rokok. Kebayang biaya iklan dan pengaruhnya kan ? Dengan jargon memasyarakatkan olahraga, nyatanya, Thomas & Uber Cup kita malah kalah. Justru, rokoknya yang kini memasyarakat dan menguras dana BPJS serta Dinas Kesehatan setempat untuk memulihkan kesehatan pecandu rokoknya. 7 kebohongan manfaat rokok ?

PERSIAPAN ASIAN GAMES DI PENDOPO BANDUNG.

Sekda Bandung pada Senin lalu ( 28/5/2018 ) di Pendopo Bandung ( rumah dinas walikota Bandung ) mengadakan rapat persiapan Asian Games, Agustus 2018. Banyak atlet asal Bandung Jawa Barat ( langganan juara umum PON ) yang akan berlaga di even Asia tsb. Sukses 8 besar ya !

CLOSING

Ber-Pancasila artinya berkebajikan dalam bernegara. Sikap mengakui dan saling menghormati antar warga negara Indonesia. Termasuk menghormati masa pemerintahan definitif 2014-2019, tidak mencoreng identitas presiden Jokowi tanpa etika, tidak menggoreng kebijakannya tanpa fakta, tidak mengolok-olok legitimasinya dengan tagar dan kaos ‘ganti presiden’ ( masa kampanye belum mulai ). Sebagian tokoh2 Reformasi yang keras bersuara waktu itu seolah tak ber-Pancasila kini ( setelah tak kebagian ‘kue’ ). Ketahuan pamrihnya.

Pernyataan politik beda dengan pernyataan ideologis, seperti perbedaan antara bendera dan garam. Bendera terlihat tapi tak dirasakan. Garam di air sebaliknya, tak terlihat namun dirasakan. Ideologi Pancasila mestinya seperti garam, dirasakan WNI dalam denyut kehidupannya, bagaimana ia melihat sesuatu/ peristiwa dan bersikap terhadapnya. Seperti tragedi bom Surabaya kemarin, solidaritas kemanusiaan dan persatuan Indonesia menggerakkan mereka berbondong-bondong ke PMI untuk mendonorkan darahnya bagi korban, tak peduli suku dan agamanya. Seperti Maghrib ini, para penganut Hindu dekat Pura, membagikan tajil gratis untuk berbuka puasa tetangga sekitarnya yang muslim. Sentuhan kemanusiaan untuk Persatuan Indonesia.

Yuk, kita kembali ke Mukadimah UUD 1945. Menjalankan Pancasila dengan murni dan konsekuen, secara kognisi ( pikiran) maupun afeksi ( perbuatan ). Selamat Hari Kesaktian Pancasila ( 1 Juni ) dan Hari Raya Idul Fitri ( 1 Syawal 1439 H/ 15 Juni 2018 ). Mohon maaf lahir batin. Selamat nyoblos pilkada 27 Juni 2018, Indonesia !

Iklan

Written by Savitri

4 Juni 2018 at 13:07

Kecoa Zombie, Fiksi, Century. Kemana kita ?

leave a comment »

k

Ibu. Tiga kali lebih dihormati dari ayah. Bagi seorang putra, ibu nomor satu setelah itu istri. Di belakang orang hebat, ada wanita hebat ( ibu, istri ). Ayah menyayangi anaknya karena perasaan. Ibu menyayangi anaknya karena insting dari Allah. Bayangkan kegigihannya mendaki puncak terjal demi menyelamatkan buah hatinya. Pasukan khusus dan pendaki senior pun takkan sanggup menandingi keperkasaan ibu dan ketabahannya dalam melindungi anak. Sesuatu yang tak mampu kita tandingi, sepintar apapun kita berdebat melawan otoritas ibu. Saya tak jarang kesal pada ibu yang kolot mempertahankan pendapat dan adat keluarga. Namun, selalu saja ada kebaikan ibu yang kemudian meluluhkan kerasnya hati saya. Ibu adalah pemberi yang tulus, meski beliau sendiri dalam kekurangan. Meski menghardik dan mengomeli kelalaian kita panjang lebar bahkan sampai 2 minggu, kita masih diberi oleh2, buah tangan, masakan, jamu yang beliau buat. Ajaib, setelah semarah itu, ibu masih riang memberi, seolah barusan tak terjadi apa2. Kasih ibu sepanjang hayat memang benar adanya. Ketika satu episode ‘ Rumah Uya” ( 3/2018 ) menghadirkan seorang ibu yang rela menjual ginjal agar bisa membelikan hp dan laptop untuk putrinya ( yang durhaka dan memakinya tanpa risih di depan jutaan pemirsa ) betapa air mata produser, penonton di studio dan di rumah tumpah ruah tak terbendung. Adegan anak kurang ajar itu menyentak kesadaran kita akan besarnya pengorbanan ibu dan sudah seberapa baik kita memperlakukan ibu selama ini. Dunia matre ( uang lebih dihargai daripada kebaikan manusia ) memproduksi anak2 durhaka, parpol mahar, bullying haters di medsos, hoax yang membubarkan persatuan negara dan warga negara maju yang gila kerja karena efesiensi ketat perusahaan memenangkan kompetisi global sampai tak tahu/ peduli pemerintahnya asyik mengacak-acak negara lain, serdadunya memperkosa anak2/ wanita di Irak, Palestina, dsb, selama kemakmuran negara masih dinikmatinya. AS, bagi saya, seperti kecoa zombi yang dipakai tawon yang menyengatnya untuk menyimpan ribuan larva untuk dilahirkan. Rakyat AS yang sibuk bekerja demi prestise materi tak lagi punya waktu hening untuk memikirkan apa yang telah dilakukan negaranya di luar negeri baik untuk masa depannya atau tidak. Hal itu sudah lama terjadi. Kesadaran terlambat segelintir aktivis di sana kemudian, tak pernah cukup untuk menggelindingkan gerakan humanis jadi bola raksasa revolusi daulat rakyat AS. Watak matre kapitalis sudah berurat akar di sebagian besar rakyat AS. Kebenaran sudah lama tenggelam oleh hiruk pikuk perlombaan materi. Gedung Putih, bank sentral/ FED, sumber alam AS sudah lama dikudeta ( disedot/ dimiliki ) keluarga zionis Yahudi yang dulu diaspora dari lokasi dekat Tanah Kanaan karena ogah capek mengikuti perintah Nabi Musa. Hari ini kita masih belajar berdemokrasi, masih mencari format paling pas untuk karakter Indonesia. Melongok apa yang terjadi pada AS yang sudah lebih 400 tahun berdemokrasi ( ala kapitalis liberal ), penting bagi kita untuk mengedepankan kebenaran Tuhan dan kebaikan manusia dalam berpikir dan bertindak. Filsuf lokal yang alergi ayat suci tapi terus diundang di forum2 publik, mestinya diingatkan untuk belajar Qur’an, kitab suci mayoritas penduduk Indonesia agar dirinya tak terbiasa nyeleneh, across the limit, kalau bicara. Bikin gaduh, tahu. Punya agenda setting / hidden ? ( jaman filsuf Socrates dan Plato, kultur Barat yang sekuler sebelum Masehi/ kelahiran Nabi Isa, terbiasa mengacu hal empirik dan logika manusia yang terbatas ketika melihat fenomena alam dan perilaku manusia. Selama ribuan tahun. Ayat suci di Qur’an adalah firman Allah dengan bahasa Allah, yang mustahil ditiru manusia dalam keindahan sastranya dan kandungan maknanya. Hanya Qur’an, kitab suci yang bisa dihafalkan manusia sebanyak itu karena redaksi kalimatnya yang sempurna, penempatan kosa katanya yang luar biasa cermat sehingga otak manusia/ para hafiz bisa mengingatnya.. Qur’an bagi saya adalah mukjizat dari Allah untuk segenap manusia ( alam dan jin, diantaranya ) yang sebelumnya berkitab Zabur, Taurat dan Injil. Rahmatan lil ‘alamin ( berkah bagi seluruh alam semesta ). Kitab suci bukan fiksi, tapi memori Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. ( riset bagaimana Qur’an dan Hadis bisa diwariskan masa Rasul sampai ke tangan kita hari ini ). Lebih valid dari data empirik ilmuwan, fakta sejarah akademisi atau pun laporan intelijen negara. Termasuk yang dikutip penulis Ghost Fleet. Anda bisa paham hal itu jika mengalami peristiwa spiritual dalam hidup yang mendorong anda mengevaluasi cara berpikir anda secara menyeluruh. Momen a-ha. Atau mau rendah hati merenung dengan mata batin atas semua sejarah manusia sejak Adam Hawa atau manusia pertama sampai hari ini ). Penting bagi para filsuf yang ingin urun saran solutif untuk bangsa ini berpijak pada realitas di sini ( kultur Indonesia, bukan kultur Barat ) agar tidak mengawang menghabiskan waktu/ energi pemirsa. Penting bagi ibu untuk memberi teladan menghargai kebaikan hati manusia jauh di atas kelimpahan harta benda dalam menilai orang atau kesuksesan agar Indonesia tidak terjerumus jadi kecoa zombi juga. Penting mengajari life skills sedini mungkin pada anak, agar segera pula tercapai kebebasan finansial untuk mampu berbagi dan berbakti sebagai anak dan WNI negarawan yang mengemudikan negeri ini sebagai pemenang sesungguhnya. Selamat Hari Kartini dan Dewi Sartika. Love you, Mom ! ( Lukisan : “Belajar Melukis” karya Vitrisa )

Harta. Tahta. Wanita. Siapa yang sibuk memperebutkannya saat ini ? Elit politik menabuh genderang memanggil para pendukung, rakyat pemilih, jadi serdadu pemenangan pemilu. Tega nian. Tak cukupkah di forum debat di TV dan jagat maya, tanpa luka batin dan persekusi fisik ? Sampai perlu menjejalkan nasi bungkus ke mulut ibu dengan hinaan tak terperi dan menyumpahi anaknya di bawah umur sampai menangis trauma ketakutan. Kita mencoblos capres cuma 5 tahun sekali. Tapi kita ini warga negara Indonesia untuk selamanya. Layakkah kebejadan itu terjadi di depan mata ? ( tanpa hukuman menjerakan ).

Dunia materi menjadikan kita asing satu sama lain. Apalagi manusia teraniaya nun jauh di luar sana. Jangan mau jadi kecoa zombie yang memproduksi kerusakan untuk bangsamu dan umat manusia. Seberapa pun tebal lembaran uang yang diserakkan ke wajahmu. Kita bukan budak materi. Wahai para peserta, pendukung dan pemilih, berbuatlah kebajikan sungguh2 untuk Indonesiamu. Karena rumah kita ini tak ternilai harganya. How ?

ISU yang diposting MEI 2018: NASIONALISME :
Persekusi di Thamrin CFD. Peneriak kafir di ruang publik. Fiksi kitab suci RG. Partai Alloh vs Partai Setan AR. Netizen stop akun rasis dan hoax. Audisi Syiar Anak Negeri di MetroTV. Citarum Harum ajak jihad. Foto pembuang sampah sembarang di medsos. Temu presiden dengan ulama 212 di Istana. KTT ulama & cendikiawan muslim sedunia di Bogor. Unifikasi Korea Utara & Korea Selatan. Belajar dari Suriah dan Afganistan masa madani. Perpustakaan kota meintegrasi warga dan migran. Siapa superhero milenia Indonesia ?

EKONOMI: Perpres TKA dan demo buruh may day. Promosi kurang Asian Games di Jakarta. Sumur minyak ilegal meledak. Siapa biang kerok pipa Pertamina bocor di Balikpapan ? . Pergantian direksi pertamina. Politisasi hutang. Ungkap utuh rekaman nego ( proyek bancakan ? ) menteri BUMN & Dirut PLN di medsos. Uang sewa rumah atau rumah dinas DPR ? Beras mahal, data ngaco, impor telat, Buwas sikat mafia pangan. Slow down please, inftastruktur. 1,8 juta lahan sudah diredistribusi. Menteri wanita minta kajian akademis pencegahan pernikahan dini dan konsultasi publik. Pembatasan transaksi tunai usul PPTAK & KPK. Era digital bangsa maju sampai mana ?  Konferensi Musik Indonesia dan Ambon kota musik dunia.

HUKUM : 15 tahun penjara vonis SN. Cabut ijazah koruptor oleh kampusnya. Formula anti tsunami politik ala 45. kampus. Presiden nyapres & pesawat kepresidenan. Mobil KTP-E keliling demi hak pilih rakyat. KPK diminta MAKI menuntaskan skandal Century untuk ungkap kejahatan rezim.

PERSEKUSI DI THAMRIN CFD. MASSA BIADAB & PENONTON PENGECUT.

Politik dipahami sebagian orang menjelang pemilu adalah ajang perebutan tahta kekuasaan. Demokrasi, melampaui politik, adalah kesediaan menerima pemenang kontestasi/ presiden terpilih, suka atau pun tidak ( memilih atau tidak memilihnya ). Demokrat itu sportif. Dalam hal ini, PDIP tahun 2004 – 2014 adalah oposisi elegan yang tak mengganggu masa 10 tahun SBY menjabat presiden ke-6 RI. Salut buat Megawati dan kader partainya yang bisa menahan diri sampai tiba saatnya, rakyat masuk TPS kembali menyalurkan suara suka/ tidak sukanya pada capres2 yang disodorkan KPU. Kita tahu setelah penantian panjang, akhirnya PDIP dihadiahi rakyat dengan suara terbanyak dan capresnya terpilih sebagai presiden kita hari ini. Joko Widodo.

Di acara Car Free Day di Jalan Thamrin, Bundaran HI Jakarta kemarin ( EMI, 30/4/2018 ) terjadi insiden persekusi seorang ibu dan anaknya pemakai kaos ‘Dia Sibuk Kerja’ oleh 10 pemakai kaos ‘ 2019 Ganti Presiden’. Kembali politik gerombolan/ teror/ agitasi yang mengandalkan jumlah orang/ massa dan intimidasi. Bukan argumentasi atau gagasan. Tidak sabaran, menghalalkan segala cara, bahkan prematur ( PS baru menerima mandat, belum mendeklarasikan diri, PKS belum pasti cawapresnya yang diusung PS, PAN yang masih menakar dengan 2 kaki di 2 kubu ) Bahkan hastag ‘2019 ganti presiden’ waktu munculnya, lebih prematur lagi ( saat PS masih berhitung, belum menerima mandat ). Ini belum ada presiden pengganti, sudah koar2 ganti presiden. Nafsu banget sih..

Syahwat politik para elitnya yang digemakan di medsos disambut liar para pendukungnya yang belum matang berpolitik. Kekerasan verbal menjurus intimidasi fisik ( Prime Time News, 30/4/2018 ) masih saja diulangi seperti di pilpres 2014 dan pilgub 2017. UU Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan verbal yang mengancam psikis anak dihukum 5 tahun penjara. Jika ditambah dengan kekerasan fisik, maka hukuman ditambah lagi. Jika sampai anak mati maka pelaku persekusi dihukum 15 tahun penjara. Untuk persekusi di Thamrin CFD Minggu itu, para pelaku harus dihukum jera untuk kepastian hukum bagi perlindungan anak di Jakarta dan 33 provinsi lain di tanah air.

Para ibu dan orang dewasa jangan lagi membawa anak di bawah 18 tahun ke acara yang berpotensi memancing kerumunan massa, terlebih di tahun politik ( pilkada 27 Juni 2018 dan pileg, pilpres 17 April 2019 ) di mana para pihak tergoda menyalahgunakan sebagai ajang kampanye politik. Jika polisi, satpol PP dan pemda tak bisa menjamin keamanan warga di Car Free Day dan acara sejenis yang menarik anak dan ibu, sebaiknya acara2 semacam itu dihentikan sementara hingga usai perhelatan pemilu tahun depan.

Efek orang lalu lalang terjadi di sana. Orang2 cuma nonton persekusi, tak berusaha menolong anak yang menangis ketakutan dan ibunya yang dibentak-bentak, kepalanya ditepuk2 lembaran duit, mulutnya dijejali nasi bungkus, ditarik-tarik, didorong-dorong kasar dengan makian,” GOBL** !!! DIBAYAR YA !! DUIT !! NASI BUNGKUS !!” berulang-ulang. Mereka tak tergerak melerai atau menghentikan kebiadaban di depan batang hidungnya. Fenomena apa ini ? Negara hancur bukan karena para penjahatnya, tapi karena orang2 baik/ ‘sholeh’ yang tak berbuat ( nahi munkar ). Saya sudah sering memberitahu di blog ini.

Kerumunan massa cenderung kehilangan identitas pribadi dan tanggung jawab kelompok, sehingga gerakannya cenderung liar karena merasa tak bisa disalahkan. Gerombolan barbar anonim dan efek orang lalang tak peduli berujung persekusi yang memalukan itu. Warga Jakarta malu ? Pendukung PS malu ? Umat malu ? FZ sepertinya tak malu. Lepas tangan, cukup ngeles: peristiwa itu diframing pendukung PS pelakunya, merugikan partai kami. Halaah..

Kasus fitnah terhadap Jokowi oleh Tabloid Obor yang dikirim ke pesantren2 dan masjid2 saat pilpres 2014. juga dilakukan pendukung PS kok, ( menurut kesaksian ketum PPP yang saat itu masih satu kubu dengan PS ). Pelakunya, sudah divonis penjara 8 bulan ( mestinya 6 tahun ya supaya kapok ).

Orang culas memang demen menyalahkan pihak lain. Merasa tak menggerakkan, tapi ucapan dan gesturnya di forum publik dan medsos konsisten mencemooh personal dan kebijakan petahana. Low politic ditebarkan, lalu orang2 sewatak ( tak sportif, nyinyir, miskin fakta, malas instropeksi, gak sabaran ) yang merasa cocok/ tak masalah dengan cara2 primitif itu menyambutnya. ( kalau saya risih dengan cara2 yang diperlihatkan tim sukses demikian, sehingga kehilangan selera/ tak memilih calon itu. Kebayang rentetan masalah setelah pemilu. Baru kontestasi saja sudah segini intrik dan reseknya. Bagaimana nanti menghadapi masalah betulan negeri ini ? Masalah yang diproduksi mereka sendiri saja sudah segaduh ini ). Hate speech di jagad maya lalu mewujud persekusi di dunia nyata, sesuai adagium guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pendukung PDIP waktu oposisi gak blingsatan seperti ini kan ? Tenang, sampai indah pada waktunya.

Setiap penyakit yang dibuat, pasti Allah menurunkan obatnya. Manusia yang diuji, pasti Allah memberi sebatas kemampuannya. Setiap masalah yang terjadi, pasti Allah kasih jalan keluarnya. Jika manusia tidak berikhtiar, nasibnya takkan berubah. Di situlah kehancuran dari masyarakat pengecut. Anda bayangkan adegan persekusi itu diulang-ulang di TV nasional dan medsos, mengendap di alam bawah sadar rakyat Indonesia. Apalagi kalau penegak hukum tidak menjerakan para pelakunya. Banyak orang akan tergoda menirunya untuk mencapai tujuan. Next time, warga Jakarta, etalase warga Indonesia di daerah2 lain, lebih patriot menghentikan kebiadaban ya.. ( kegamangan kalian mencoblos petahana berkinerja bagus di pilgub 2017 gara2 intimidasi gerombolan massa sudah jadi sejarah kelabu negeri ini. Tsunami politik yang membuat 45 perguruan tinggi se-Indonesia membuat formula untuk mencegahnya terulang di pilpres 2019 .

Uang ratusan ribu yang dikipas2 para pelaku itu dari mana ya ? Polisi yang menerima aduan korban silakan menginvestigasi. Mungkinkah pihak asing ikut bermain ? Rusia di pemilu AS. AS di pemilu Iran, Irak, Afganistan, Suriah, Mesir, Uni Soviet, dst.

ANAK TEWAS ANTRI SEMBAKO DI MONAS

Dua anak tewas dehidrasi dan diinjak-injak di Monas ( 28/5/2018 ) sehari sebelum persekusi anak di Thamrin. Ada apa ini ? Ada pentas budaya dan pembagian sembako di sana untuk 100.000 kupon. Yang datang 300.000 orang. Rebutan. Polisi silakan periksa panitia penyelengara yang sudah dilarang bagi sembako, kok masih bagi sembako. Siapa yang melanggar ketentuan Monas bersih dari kampanye politik ? Siapa di belakang pemakai kaos merah itu ? Usut dan adili kedua belah pihak yang bersalah. KPAI dan LPAI bantu tangani 2 kasus ini agar tak terulang lagi di daerah lain. Belum waktunya kampanye resmi KPU kok sudah seramai ini ya ?

Para pendukung PS itu seperti tak bisa menunggu/ menahan diri sampai di bilik suara jika ingin ( mencoblos ) presiden baru. Merasa perlu berteriak-teriak dulu memprovokosi, menjelek-jelekkan presiden terpilih ( presiden kita semua ini difitnah anti Islam, antek asing dan PKI ) dan melukai hati sesama anak bangsa hanya karena beda pilihan politiknya.

PENERIAK KAFIR KASUS PUISI SS

Kita ingat Desi Fitriani, wartawan senior MetroTV, dipersekusi/ dipukul dengan bambu, ketika meliput aksi massa 212 menjelang pilgub DKI 2017. Kasus puisi SS kini membuat mereka teriak2 lagi menghujat ‘KAFIR ! KAFIR !!’ pada orang2 yang tak sepaham ( TVO, 9/4/2018 ).

TEBANG PILIHNYA PARTAI ALLOH PADA PENASEHAT PA 212

Giliran AR ketua penasehat PA 212 memecah belah bangsa dengan kategori ‘partai Alloh’ ( menyebut Grd, PKS, PAN ) dan partai setan di luar partainya saat tausyiah di mesjid Btr dan berkicau di akun medsos, mereka diam seribu bahasa. Tebang pilih juga. Masjid/ tempat ibadah, Monas, lokasi Car Free Day terlarang untuk kampanye politik. Itu tempat warga rileks, rekreasi dan olahraga. Polri dan kepala daerah/ satpol PP wajib menegur dan menertibkan/ memulangkan mereka yang melanggar aturan pergub/ perda sebelum terjadi chaos. Tangkap dan tahan mereka yang masih bebal. ( fair juga untuk SS, jika diberi teguran dan pemahaman dulu tentang kesalahannya. Jika masih bebal mengulangi kesalahannya, silakan ditahan dan diproses hukum.

Hal sama berlaku pada para peneriak kafir : tegur dan ingatkan bahwa ruang publik untuk penganut 6 agama yang dilindungi konstitusi kita. Kafir dalam pengertian umum adalah orang yang tak beragama. Dalam Islam/ masjid : kafir sebutan bagi orang yang melanggar ketentuan Allah. Tangkap peneriak kafir jika masih mengulangi perbuatannya, meneriaki umat agama lain dan muslim yang belum paham lalu diproses secara hukum juga oleh Polri. Keadilan ditegakkan pada kedua belah pihak yang melanggar aturan hukum di setiap jengkal tanah NKRI dan jagad maya kita ). Juga elit2 yang menggerakkan dan mendanai persekusi tsb. Sebelum kebencian kerumunan massa tak bertanggung jawab ini mewabah, menggores luka trauma pada anak bangsa lainnya. Relasi kurang harmonis antar unsur bangsa semacam ini pula cikal bakal Suriah dan Afganistan terkoyak hari ini dengan puing2 kota bertebaran di mana2 karena perang saudara.

ARENA TINJU ORANG TAK PEKA vs TAK PAHAM AGAMA.

Tidak ada persatuan antara setan dan keimanan, kata Ustad Muhammad Zunaidi ( Ruqyah, Trans7 28/4/2018 ). Saya kadang terpikir, kita ini seperti wasit di tengah ring tinju. Di sudut kanan ring, ada massa yang merasa sangat Islam melebihi siapa pun, yang langsung emosional ketika kesentil ego paling benarnya itu. Di sudut kiri ring, ada filsuf lokal, penyair, non muslim yang tidak peka, yang terus memproduksi kata2 tidak respek pada mayoritas penganut agama terbesar di Indonesia dan kitab sucinya. Kadang sampai saya sendiri letih mewasiti dan ingin membiarkan saja gelombang amuk massa ini memakan habis mereka yang tidak tahu diri. Mereka pikir di negara lain mereka diayomi sebagai minoritas sebaik di Indonesia ? Di saat negara lain, menganiaya secara sistematis minoritas muslim, kami bertahan tak membalasnya pada non muslim di sini. Tapi tolong, jangan terus menantang batas kesabaran kami. Kalian bisa kehilangan pengawal yang selama ini menjaga batas amuk itu tidak pecah. Jangan seperti kakak saya yang beranggapan semua problemnya tahu2 beres sendiri lalu mengandalkan itu, tanpa ikhtiar sendiri dan menjaga sikap/ relasi dengan orang sekitarnya. Ada orang yang mengerjakan bantuan tak terlihat itu/ tak disadarinya. Ketika bantuan tak lagi datang karena tak dirawatnya, ia depresi lalu kesurupan/ siap terjun dari atas gedung RS begitu problem berikut menghantamnya. ( saya lalu mengucapkan dan menulis ‘Astaghfirullah’ untuknya, baru kakak mau turun dan melanjutkan pengobatan sampai sembuh ).

Waktu heboh kartun Nabi Muhammad beberapa tahun lalu, warga Denmark terheran-heran, kenapa kaum muslim semarah itu ? ( sosok Rasulullah dilarang agama untuk divisualkan ). Kenapa tidak seperti penganut agama lain ?

Begini ya, kami umat Islam wajib sholat 5 kali tiap hari sepanjang hidup kami, wajib puasa 30 hari saat bulan Ramadhan, selain wajib zakat, qurban kambing/sapi dan haji bagi yang mampu secara ekonomi. Adakah penganut agama lain seintens kami melakukan ibadah ? Pada orang yang menghina kekasih/ istri/ ibu saja kita bisa marah dan minta orang tsb mengklarifikasi maksud penyataannya dan minta maaf. Bayangkan, kalau yang dihina adalah Allah dan rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, yang sejak usia 6 tahun kita sebut dalam sujud dan doa kita 5 kali dalam sehari sebanyak 17 rakaat dengan melafalkan ayat2 suci berbahasa Arab klasik. Itu minimal ( ibadah wajib, berdosa jika ditinggalkan ). Muslim lain menambahnya dengan sholat sunnah, puasa sunnah dan doa dzikir hingga ratusan kali. Betapa kening ini bisa hitam karena sering bersujud. Betapa air mata bisa jatuh berhamburan jika Allah dan Rasul kami dilecehkan sebegitu rupa, saking cintanya pada Allah melebihi apa pun, sejak kecil. Saya bisa mengerti/ empati melihat pendemo itu sampai sesenggukan, matanya berkaca-kaca dan menjawab dengan suara bergetar ketika ditanya reporter TV mengenai gugatannya ke Polda Metro terhadap puisi SS.

Apa sudah benar tindakan anggota PA 212 itu ? Itu bab lain lagi. Hidayah Islam adalah anugerah terbesar Allah untuk seorang muslim. Hidayah ini tak diberikan Allah pada semua manusia. Orang2 yang mengasah sisi spiritualnya/ otak kanan/ mata bathin, berpeluang diberi hidayah Allah. Lalu bagaimana dengan orang2 yang lahir dari keluarga non muslim, pemuja materi atau keluarga sekuler bahkan atheis di wilayah terpencil atau luar negeri ? Kepekaan mereka tak terasah untuk berempati pada ibadahnya orang Islam. Otak mereka tak mampu menjangkau keyakinan itu ( misalnya peristiwa naiknya Rasulullah ke langit ke-7 dalam Isra’ Mi’raj. untuk menerima perintah sholat dari Alllah SWT yang semula 50 kali per hari, dinegosiasi Nabi jadi 5 kali tiap hari ) sedalam muslim pada umumnya.

Balita, kita tahu, bisa melihat makhluk halus/ teman imajiner. Seiring interaksinya pada matematika, fisika dan logika ilmu lainnya saat masuk sekolah, kepekaan itu bertahap memudar dan lenyap. Kita, kaum muslim, yang sudah mulai sholat di usia 6 tahun ( mulai diganjar dosa jika saat akil balig/ 10 tahun belum sholat juga ), lantunan ayat2 suci Al-Qur’an dan ratusan dzikir mengagungkan asma Allah, doa para Nabi, yang sering kita ucapkan dengan tawadlu/ rendah hati dan khusyu’, membentuk energi positif di sekeliling tubuh yang membentengi kita dari serangan energi negatif ( santet, guna2, gangguan jin, bisikan setan iblis, terkaman makhluk buas ). Setahu saya, sampai 9 malaikat mau berada dekat muslim takwa ini ( sholeh ) yang mengucap ‘Bismillah’ saja, setan jin sudah lari ketakutan menjauhinya ( riset : kristal air terindah adalah yang diucapkan doa ke dalamnya, seperti air zamzam di Kabah yang dikelilingi jemaah haji thawaf dari seluruh dunia. Tubuh manusia 90% terdiri air/ darah yang jika diucapkan doa menjadi indah/ sehat. Jika diucapkan kata2 kotor/ energi negatif, setan jin akan masuk mengalir dalam pembuluh darahnya, menguasai simpul2 syaraf, bikin stroke jika sampai menyumbat pembuluh otak ).
Dari hadis kita tahu, Rasulullah berperang dengan malaikat Jibril di dekatnya, sehingga banyak perang dimenangkan, bahkan dengan pasukan kecil, karena dibantu pasukan yang tak terlihat itu ( saya sendiri pernah didatangi satu kakek bersorban putih yang mengatakan,”.. kamu termasuk orang yang menyiapkan kedatangan Imam..” Bukan HR ya. Tapi yang kelak sholat di depan Nabi Isa. Sosok itu lalu lenyap di balik pintu kamar ).

Orang2 sholeh/ sholehah dengan kepekaan spiritual ini kelak bisa melihat sosok Dajjal sesungguhnya dan tidak tertipu dengan muslihatnya ( saat sholat sebelum salam kita selalu minta pada-Nya untuk dihindarkan dari fitnah Dajjal kan ?). Dajjal seingat saya, nanti dibunuh Nabi Isa di wilayah Palestina, menandai berakhirnya era zionis, sehabis-habisnya ( sesuai QS. Al-Isra )

Sholat mempertahankan kepekaan spiritual kita dalam memahami fenomena alam, kebesaran Allah dan aneka peristiwa di luar nalar manusia juga berbagai peristiwa berpola di berbagai belahan bumi/ sunatullah. Bagaimana dengan WNI non muslim yang tidak melalui latihan spiritual dan ritual agama sedalam dan sesering muslim ? Akalnya tak mampu memahami kitab suci Qur’an seperti yang kita pahami.

FIKSI KITAB SUCI. MAU JITAK JIDAT ?

RG, filsuf lokal non muslim sampai menyebut kitab suci dengan fiksi. Bukan fiktif, kalau fiktif, sepulang ILC. ini saya pasti dipenjara, kata RG. Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang yang sebagian besar umurnya teori filsafat dan kultur Barat seperti profesor UI ini ? ( saya, mungkin juga Akbar Faisal, ingin benar menjitak jidatnya waktu itu ). Tapi lalu teringat rumus sabar, sholat dan bantu orang.

Mungkinkah seperti itu RG menempatkan kitab sucinya ? Sehingga pada kitab suci agama lain pun ia menganggapnya fiksi. Fiksi mengalami pengecilan makna sejak novel Ghost Fleet banyak dicela orang, kata RG ( kalau sudah tahu mengecil maknanya saat itu kenapa dipakai menyebut kitab suci di mana mayoritas muslim menjadi penonton di studio ILC malam itu dan puluhan juta pemirsa di rumah bela2in nonton acara talkshow itu hingga lewat tengah nalam ? ). Ini bentuk ketakpekaan non muslim bahkan setingkat profesor yang melanda ruang publik kita. Mereka santai saja bicara hal sensitif di wilayah yang tak mereka pahami ( mungkin sesantai mereka beragama ). Jika tahu Islam itu agama yang DIYAKINI umat mayoritas di Indonesia, kenapa masih menyebutnya FIKSI atau – jangan mau DIKIBULIN pake ayat – ? Tatakramanya mana ?

Perkataan ‘saya pasti dipenjara jika bilang fiktif’ itu terdengar seperti seorang kenalan non muslim komentar ‘aneh ya orang2 kalian suka pake janggut’ lalu ia terkekeh ( mencemooh ). Ucapan dan gestur mereka seperti sengaja men-delegimasi keyakinan kita terhadap Islam ( ekspresi tak sadar mereka karena meyakini agama mereka paling benar ? ) . Padahal kita sudah bela-belain melindungi perayaan ibadah dan atribut agama/ suku mereka dari razia kelompok radikal. Kenapa mereka tidak respek pada identitas muslim? ( janggut adalah sunnah/ teladan Nabi Muhammad yang membedakan umat muslim dengan umat agama lain, kitab suci dianggap fiksi, generalisasi muslim yang suka memenjara, ayat suci dipakai ngibulin orang, sosok Nabi yang dilarang Islam divisualkan tapi malah dikartunkan oleh umat lain ).

Saya berusaha positive thinking jika yang keseleo lidah 1-2 orang saja, dan bukan sekelas guru besar yang belakangan kerap ditanggap karena komentar2 kontroversinya ( seolah ia alien yang hidup tercerabut dari tempat ia hidup. Kenyinyirannya seperti ia bukan orang Indonesia. 99% yang dilihatnya di Indonesia minus. Kecenderungan minoritas adalah pembenaran berlebihan ( bukan kebenaran ) atas ‘inovasi’/ upaya tampil bedanya dari arus mainstream sebagai kompensasi status mariginalnya ).

Fiksi mungkin seperti visual board yang dilihat dan diulang tiap hari sehingga menstimulasi pikiran dan tindakan kita untuk meraih impian tsb. Di kamar saya juga ada visual board / target 5-10 tahun hal yang ingin saya raih. Tapi Qur’an, kita tahu, firman Allah dalam bahasa Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukan fiksi, tapi memori Allah mengenai peristiwa di masa lampau dan peristiwa yang akan datang setelah menulis kitab induk/ Lauh Mahfuz dan menciptakan alam semesta persis seperti yang ditulis-Nya. Kedatangan nabi terakhir, Muhammad SAW sudah ditulis di kitab agama samawi sebelumnya ( Zabur, Taurat, Injil yang asli ). Dalam film ”Da Vinci Code’ yang dibintangi Tom Hanks, seingat saya masih ada orang2 Nasrani yang mengimani Perjanjian Lama/ Bibel asli. Jika RG dan orang2 sejenisnya kemudian berpikir, kalau kemunculan Nabi Muhammad saja benar, kenapa PD 3 mengalahkan zionis AS, Israel tidak dianggap benar/ pasti juga ? ( bukan fiksi yang mungkin benar, mungkin juga tidak terjadi ).

Kita juga diberitahu di Qur’an, tanda2 kiamat ( di Hadis sebelum 1500 H, sekitar 60 tahun lagi ). Allah bisa memberitahu itu karena sudah mensimulasinya. ( versi OTS, Trans7, sekitar 27 tahun dari sekarang diprediksi  akan terjadi bencana hebat yang menyisakan hanya 3 miliar manusia bertahan hidup dari 7,6 miliar penduduk bumi saat ini. Saya pernah beberapa kali mimpi melihat gelombang laut raksasa menerpa rumah dan kota2 seperti adegan dahsyat film 2012, diantaranya sebelum film itu rilis. Majalah Intisari pernah memuat artikeL tentang poros magnet bumi yang bergeser, hingga negara di garis khatulistiwa seperti Indonesia.bisa berubah sedingin di kutub utara. Prepare yourself, people )

Kita diminta berwudhu nensucikan diri sebelum memegang Qur’an dan membacanya. Meletakkan dan menyimpannya di tempat terhormat. So, salah besar menyamakan kitab suci dengan fiksi/ novel Ghost Fleet ( sampai ILC, 29/4/2018, RG pun masih menganggap novel itu bisa benar ).

PEMURTADAN VS RADIKALISME. MANA WASIT ?

Kalau begitu kita pakai pisau analisa kedua. Beberapa tahun lalu, pernah diulas gerakan bawah tanah kristenisasi yang sudah merambah kalangan kampus, birokrasi dan swasta. Selama setahun hidup di jalanan ( menyamar ), saya pernah bertemu dengan ( mengaku ) intel BNN ( non muslim, fasih banyak bahasa, saya berdebat tentang radikalisme dengannya ) dan berikutnya bertemu anggota kelompok sekte militan semacam itu ( saya berdebat lebih sengit dengannya, semula saya pikir kelompok dia mau mengkristenkan Indonesia, ternyata bukan, tapi menjadikan sosialis/ komunis. Lho ? ), di antaranya, yang merekrut para anjal untuk diajari melukis, bermusik, dll lalu masuk agama mereka. ( di depan pasar Kosambi, tahun 2013, setelah kumandang azan shubuh/ hari belum terang, saya membeli gorengan bala2, tiba2 anjal cewek 10 tahun datang membeli dengan cara menuding-nuding gorengan yang ingin dibelinya dengan bahasa kasar pada penjual renta ( seperti anak durhaka di ‘Rumah Uya’) dengan uang hasil mengemis di stopan lampu merah. Betapa uang materi menjadi ‘bahasa’ interaksi manusia di kelas bawah ( juga elit ) sekarang.

Di medsos dan internet banyak fitnah yang mendiskreditkan Islam. Komentar tak respek RG yang konsisten terhadap presiden terpilih dan ayat / kitab suci, seperti membenarkan gejala/ target tsb ( gerakan menghancurkan tatanan sekarang dan membuat tatanan baru tahun 2020 ). Mungkin hal itu berimbas dengan temuan BIN kemarin ( pengamatan tahun 2017 ), ada 39% mahasiswa terpapar paham radikal di kampus2. Di 15 provinsi terendus pergerakan penyebaran radikalisme dengan memanfaatkan kelompok2 pengajian. 3 universitas sedang diawasi. Dari penelitian prof. Azyumardi Azra, di kampusnya: kurang dari 10% mahasiswa yang terpapar paham radikal ( setuju revolusi mendirikan khilafah atau negara Islam ) . 90% masih mendukung NKRI dan Pancasila. HTI sudah dibubarkan dan presiden Jokowi sudah menandatangani MOU dengan para rektor untuk menanggulangi paham radikalisme di kampus. Paham fundementalis di kampus dan SMA ( kini mulai mengejala lagi) mungkin dipicu ghirah mereka men-counter visi kristenisasi dari kaum ekstrimis, mungkin juga pengaruh ceramah terselubung ex-HTI, NII, JI, simpatisan ISIS, alumni militan Afganistan, Mindanau ).

Saya pikir lebih wise jika host ILC mengundang profesor filsafat Islam yang nyambung visi, bahasa dan gesturnya dengan mayoritas pemirsa ILC dan penduduk Indonesia. Minimal, RG jangan ditempatkan di puncak acara/ closing statement/ kesimpulan akhir yang diingat pemirsa. Melihat penampilannya selama ini di TV, dia bukan yang terbaik. Mendengar RG ngomong seperti tak ada yang baik dan disyukurinya di negeri ini. Yang di luar negeri dan di luar masa ini selalu lebih baik dan dipujinya. Padahal ia tinggal di masa ini, di negeri ini dan makan di sini ( gaji dari pajak rakyat ). Seorang berintegritas baik akan menghargai, gentle mengakui hal baik yang diterimanya, minimal dengan ucapan/ apresiasi baik, imbang dengan hal yang dikritisi. Seorang mencemooh keadaan/individu itu jelek semua, bukanlah orang baik. Contoh, pembuat Tabloid Obor yang menghina Jokowi dari A-Z. Padahal manusia ( bukan setan ) pasti punya hal positif dalam dirinya, apalagi ia lalu terpilih presiden. Anda meragukan kewarasan kami yang memilihnya ? Ia terbaik dari dua capres yang tersedia. Mestinya kita bantu presiden melaksanakan amanat rakyat dengan saran bermutu ( yang tidak nyinyir, mendengarnya saja sudah capek ). Jurnalis, akademisi, kita semua prihatin dengan maraknya radikalisme/intoleransi belakangan ini di tanah air. Bisa jadi mulanya dari forum2 publik yang menghadirkan orang2 tidak peka dan tidak paham seperti RG di ring kiri dan AR di ring lainnya. Supaya kita tak letih mewasiti, lalu bosan dan meninggalkan kedua gelombang bertikai itu sampai tumbang berdarah-darah karena sama2 bebal.

ILC semalam ( 8/5/2018 ) kembali menayangkan RG di puncak pembicara. Ternyata yang bebal tidak hanya RG. Pria itu lagi2 menyalahkan pemerintah atas tewasnya 2 anak di Monas pada acara perayaan Pskh FUI dengan pernyataan “kemiskinan adalah komedi pemerintah dan tragedi rakyat”, karena pemerintah sekarang ogah meniru BLT masa SBY. Bantuan Langsung Tunai ini seingat saya bantalan sementara pemerintahan SBY ( saat itu diwakili JK juga ) ketika menaikkan BBM yang disalurkan sampai keterkejutan lonjakan harga barang2 kebutuhan yang terimbas bisa diadaptasi oleh masyarakat yang paling sensitif dengan kenaikan harga. Harga BBM hari ini relatif stabil bahkan diupayakan disatuhargakan di luar Jawa. Tak ada kegentingan memaksa untuk memberi uang yang tak mendidik itu ( mental miskin yang ingin terus diberi uang mentahan ) kecuali untuk keadaan yang amat darurat ( perut lapar yang merusak stabilitas nasional ). Kartu Indonesia Sehat, KI Pintar dan KK Sejahtera jauh lebih baik dan sudah diterapkan pemerintahan Jokowi. Memberi uang/ sembako/ pelatihan ketrampilan itu mirip yang dilakukan sekte2 kiri sebagai kamuflase pemurtadan, menyasar para anjal yang saya lihat tahun 2013 lalu. Di Monas, Sabtu, 28/4/2018, skalanya lebih besar ( 100 rb kupon x Rp 60 rb = Rp 6 miliar untuk sembakonya saja ), memperlihatkan pengusaha yang merayakan Pskh memberi sedekah sembako pada mayoritas penerima muslim yang dianggap mereka miskin ( yang kaya dianggap mereka yang berlimpah materi. Materi sebagai orientasi kesuksesan ) .

Kenapa kupon/ sembako tak diberikan saja pada ketua RT dan RW sekitar Monas yang paling tahu mana warganya yang lebih memerlukan ? Jika niatnya tulus untuk tali kasih, tak perlu iklan sembako gratis di medsos dan membagikan di depan kamera/ ekspos media sampai mengular antri begitu kan ? Apalagi dengan manajer DKI yang baru yang masih awam, masih belajar menggerakkan mesin birokrasi. Izin dikeluarkan tanpa mengerahkan upaya maksimal pengamanan ratusan ribu warganya yang mungkin membludak. Jam terbang kurang untuk mampu memprediksi segala hal yang mungkin terjadi sehingga terjadi chaos itu.

Seperti sudah diduga, ketakbecusan pengawalan acara ini, CFD, penyambutan Asian Games, dsb, dipakai RG, oposisi dan afiliasinya termasuk TVO untuk menyalahkan pemerintah pusat meski tragedi ‘miskin’ ini 70% kesalahan pemprov DKI yang tidak tegas melarang pembagian sembako sejak awal. Cakada yang dulu diusung kubu AB pemilik TVO sebelum partai G masuk koalisi pemerintah ( rupanya AB dan JK beda faksi ya. Sehingga warna ILC cenderung ke AB/PS ) . Mungkin saya berharap terlalu banyak pada acara ILC dan TVO untuk memperbaiki pandangannya setelah menjadi bagian dari perpecahan bangsa ini ( menyiarkan kemenangan PS dari data surveyor internal yang sangat beda dengan data lembaga survei yang diakui kredibel oleh masyarakat selama ini ). 4-5 jam waktu saya/ pemirsa terlalu berharga untuk nonton acara yang kini 70% menggebuki pemerintah ( ‘kontrak’ dengan RG, FZ, FH, dan sejenisnya ). Well, ada acara “Mata Najwa”- dan “On the Spot” di Trans7, Rabu malam mulai jam 19.00. “Q & A” di MetroTV setiap Rabu juga, jam 19.30 dan “Opsi* Avi, tiap Senin, jam 19.30. Selasa depan, jam 20.00 saya mulai rutin nonton “Economic Challenges”, diskusi ekonomi seru dipandu dirut MetroTV Tommy Suryopratomo dan Leonard Samosir di MetroTV. Bye-bye ILC.

( ini contoh berdemokrasi yang santun. Jika tak suka lagi acaranya tinggal ganti channel atau pergi tidur. Tak perlu anarki di jalanan atau medsos. Begitu pula pilpres, tinggal nyoblos yang suka. Tidak gaduh dan over acting. Para ortu di Bandung sudah mulai menggiatkan program ‘mematikan TV dan gadget mulai jam 18.30 untuk menghangatkan hubungan keluarga dengan anak2nya. Agar tak berpikir melulu materi seperti kecoa zombie ).

20% PRESIDENT TRESHOLD DARI PARPOL SENIOR.

RG mengkritik presiden treshold 20% suara di parlemen dan 25% suara nasional untuk syarat capres 2019. Ia menyebut para elit yang memutuskan itu sebagai kelas menengah yang tidak berpikir. ( emang RG mikir gitu ? ). Orang yang berkutat di teori, ngomongnya hebat ( pakai unicorn dan catur segala.), tapi miskin aplikasi. Sebatas logika akal. Belum lihat pola dalam praktek/ sunatullah, apalagi logika Tuhan. Para broker ERA saja tahu pola itu: cukup 2-3 rumah potensial ( memenuhi kriteria klien ) saja yang disodorkan untuk diputuskan, karena lebih dari itu, menurut pengalaman puluhan tahun perusahaan broker internasional itu, .klien akan bingung lalu tak jadi beli. 20% suara itu untuk menyaring 2-3 capres untuk dicoblos rakyat pemilih. Kalau banyak capres ( treshold 0 % bisa2 ada 19 capres dari 19 parpol peserta pileg dan pilpres yang dilaksanakan bersamaan 17 April 2019 ) pemilih akan bingung, lalu nyoblos asal atau malah golput. Haah.. rese’ pisan. Parpol baru juga belum teruji sistem konvensinya untuk menghasilkan capres bermutu. Kita juga bisa melihat pola Nasdem atau PDIP, juga partai lainnya yang tak langsung masuk 5 besar, tapi nerangkak perlahan dalam rentang belasan tahun. Apa artinya nunggu 5 tahun, agar rakyat tak golput dan capres relatif bermutu yang dipilih dan terpilih. Tentang partai Dmk, perkecualian yang cepat melesat karena figur yang dipuji RG brilian belum mengeluarkan kuda hitam, kita tahu biang rezim yang bikin kepala komisioner KPK pusing hari2 ini dengan tuntutan MAKI yang akan ditagih 3 bulan lagi. Sebagian pengamat dan ahli hukum mengatakan ini kejahatan rezim yang tak boleh terulang lagi. Masih muji dia, RG ?

BELAJAR DARI NEGARA MADANI. APA KABAR SURIAH DAN AFGANISTAN ?

Renaisans Islam ( kebangkitan intelektual dan budaya pada abad pertengahan ) terjadi di jantung wilayah kekuasaan Islam di Irak/ Mesopotamia dan Iran bagian barat ( Dinasti Buwaihiyyah/ Syiah ) pada akhir abad 10 M. Juga di Khurasan/Afganistan ( Dinasti Samaniyyah/ Sunni ), Sijistan ( Dinasti Shaffariyah ), Suriah ( Dinasti Hamdaniyyah/ Syiah ), Mesir ( Dinasti Fathimiyyah/ Syiah ) dan Spanyol/ Cordova ( Dinasti Umayyah ). Rezim2 Syiah tak pernah memaksakan keyakinan mereka pada penduduk Sunni ( hal. 390 buku ” Renaisans Islam”- Joel L. Kraemer. Pengantar Mulyadhi Kartanegara/ doktor filsafat Islam. Buku mengupas kegiatan ilmiah dan budaya masyarakat madani masa Islam ). Tokoh2 kebudayaan lebih diperankan anggota2 kelas sekretaris ( wazir, pedagang buku, penyalin, penulis, pencatat, penjaga toko buku ) ketimbang. sarjana2 keagamaan. Generasi sekretaris pertama menyebarluaskan warisan2 Persia/ Iran dan Yunani kuno/ logika Aristoteles ke dalam dunia Islam. Abd Al-Rahman III ( w.961 Masehi / 350 Hijriah ), penguasa muslim yang berpengetahuan di Spanyol, menjadikan Cordova pusat kegiatan intelektual yang cemerlang. Putranya, Al-Hakam II ( w. 976 M/ 366 H ) yang pecinta buku, membangun perpustakaan kerajaan yang mengesankan dan merangsang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ia berkuasa. Pada masa pemerintahan Saif Al-Daulah ( w. 967 M/ 356 H ), penguasa muslim di Suriah, terbentuk perkumpulan Saif Al-Daulah ( penyair, sastrawan ) di Aleppo.

Masa2 itu periode awal/penting membangun peradaban Islam, yang selanjutnya melahirkan puisi, filsafat, sastra, matematika, astronomi, kedokteran, seni budaya, arsitektur, penulisan sejarah, dsb, yang fenomenal sampai abad 13 Masehi. Raja ‘Adhud Al-Daulah ( Dinasti Buwaihiyyah ) telah menghidupkan rakyat, meningkatkan usaha rakyat dan memberi kebebasan berpendapat sepanjang mereka bisa membedakan yang benar dari yang salah dan tidak menyerang orang lain dengan fanatisme keagamaan. Apa kita sudah demikian ? Suriah ( dinasti Syiah ) dan Afganistan ( dinasti Sunni ) di abad 10-13 M adalah negara madani. Namun kini dilanda prahara berkepanjangan karena isu SARA ( relasi kurang harmonis antar suku, agama ) yang dimainkan AS/ Barat demi melindungi ( zionis ) Israel. Entah invasi asing, ancaman dari dalam ( konflik SARA ) atau malapetaka ekonomi yang menyebabkan kegagalan di abad 13, yang jelas itu terulang di abad 21. Learn something ?

Di luar mesjid dan rumah sendiri ( ruang publik ) jangan merasa paling Islam atau paling benar. Di ruang publik, 6 agama dianggap benar semua. Di rumah dan tempat ibadah masing2 silakan menganggap agamanya yang paling benar. Lima agama lain punya Tuhan tertinggi. Anggap itu Allah dari sudut pandang kita agar citizenship terawat. Sebagai penganut agama mayoritas ( Islam ), baik buruknya negeri ini, beban tanggung jawab terbesar ada di pundak kita. So, tahan diri dan sabar menjelaskan.

BELAJAR DARI SIAPAPUN. JUGA KORUT YANG TAK BERAGAMA.

Korea Utara yang berideologi komunis, 25% APBN-nya untuk pertahanan militer dan 70% rakyatnya miskin karena sumber alamnya ( biji besi, dll ) tak bisa diekspor karena embargo AS dan pembatasan2 negara lain. Kemarin ( EMI, 28/4/2018) pemimpin Korut dan Korsel mau bertemu demi unifikasi dua Korea di zona demiliterisasi. Perbedaan ideologi ternyata bisa dikomunikasikan. Urusan ekonomi kini sudah lintas ideologi. Arab Saudi menanamkan investasinya Rp 80 triliun ke Indonesia. 850 triliun ke China ( hibrid, berideologi komunis, berekonomi kapitalis ) Maret lalu. Korut yang tidak beragama/ atheis/ komunis, mau bersatu dengan Korsel yang beragama Budha dan Kristen. Masak Indonesia mau dibelah jadi pemilih partai setan dan pemilih partai Alloh. Orang muda tidak beragama saja ( KJU, 30 tahun ) mau rukun. Masak orang tua yang beragama ( AR, 74 tahun ) mau memecah belah umat ? Malu dong !

Kita lihat hasil pertemuan presiden Kim dengan Trump 22 Mei nanti ( Jokowi menawarkan Indonesia jadi lokasi pertemuan itu pada duta besar dua Korea tsb lalu berfoto bertiga dengan 3 maskot Asian Games kita yang imut itu. Bhin-bhin, Atung, Kaka ). Semoga bisa mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Asia Pasifik, bahkan dunia.

LAPORKAN AKUN2 HOAX DAN RASIS BIKIN NEGARA SALAH

Netizen muslim dan 5 agama lain bisa proaktif melaporkan akun2 medsos dan web yang merendahkan 6 agama di Indonesia pada web Kominfo dan divisi cyber Polri. Termasuk MCA jika mengkafirkan umat lain di ruang publik maya tsb. Tutup saja. Netizen yang belum kuat nalarnya, belum matang perkembangan emosinya, bisa letih dan meledak marah membaca sampah2 pikiran tsb, lalu merasa berada di negara yang salah. Tugas kita untuk membersihkan sampah2 rasis itu dari jagad maya agar tak berlanjut/menjelma para radikal di kehidupan nyata seperti di acara Car Free Day Thamrin kemarin. Setuju, komunitas Cyber Indonesia ?

( Mereka melaporkan AR ke Polda Metro, 15/4/2018, karena kotbahnya di ruang publik/ medsos dianggap mengandung ujaran kebencian SARA yang bisa memancing teror kata dan teror perbuatan antar umat. Penggagas high politic ini kok sekarang tergoda main low politic ya. Sesumbar AR kemarin jalan kaki dari Solo ke Jakarta kalau Jokowi sampai menang pilpres 2014, belum dilaksanakan, lho. Ngibul ? ).

Beda malaikat dengan iblis adalah ketaatan pada perintah Tuhan. Ulama sombong adalah manusia pertama yang dilempar ke dasar neraka jahanam, bukan pembunuh residivis yang atheis ). Di bumi, aturan hukum yang terus kita upayakan diperbaiki mendekati sempurna, mestinya jadi batas WNI taat di luar penjara dan WNI bebal dalam penjara. Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Arifnya, ada literasi dan edukasi dulu sebelum hukuman dijatuhkan, karena ada variasi pemahaman di antara kita. Jadilah muslim penyabar dan pemaaf. Cukup penoda agama tak paham itu minta maaf dan tak mengulangi kesalahannya. Pemberian maaf takkan mengurangi kemuliaan Islam. Pengakuan prestasi petahana tak mengurangi kehormatan oposisi. Cukup Ahok dan Moses yang terakhir. Hati kita tak sekeras itu kan ? Betul kan wasekjen MUI ?
( ulama yang menganggap Ahok menodai agama dan menyindir Polri tebang pilih ? Anda mau HR yang mengejek pura Hindu dan salam Sunda dipenjara 2 tahun juga? ).

FORMULA ANTI TSUNAMI POLITIK ALA 45 KAMPUS

Metro Siang, MetroTV, 13/4/2018 mengabarkan : UI dan 45 PTN dari Aceh sampai Papua berupaya melakukan pendidikan politik, mengajari para pemilih muda cara memilih cakada, caleg dan capres benar. Edukasi semacam ini tugas negara, parpol, media dan perguruan tinggi. Jangan sampai terjadi tsunami politik lagi seperti pilgub DKI lalu dimana rating tinggi petahana Ahok bisa anjlok oleh demo 212. Antipasi yang bagus dari civitas akademi kita.

SALURKAN GHIRAH ISLAMMU DI SYIAR ANAK NEGERI.

Syiar Anak Negeri, digagas MetroTV, Kemenag dan MUI untuk pelajar SMP dan SMA yang punya bakat dakwah dan nasyid untuk mengekspresikan diri dan ghirahnya pada Islam. Mereka dipersilakan membentuk grup syiar plus nasyid ( 1-2 pelajar berdakwah dari 5 anggota grup nasyid ) lalu mendaftar ke web MetroTV ( klik Syiar Anak Negeri ) untuk mengikuti audisi dan seleksi hingga terpilih 12 grup yang akan berkompetisi di bulan Ramadhan sebulan lagi ( Prime Time News Pagi, 17/4/2018 ).

BERANI BUANG SAMPAH ? FOTOMU MEJENG, TAHU !

UU Pengelolaan Sampah, menyatakan : pembuang sampah sembarangan dihukum denda Rp 50 rb sd 5 juta, dan dipajang fotonya di medsos. Kalau tidak dihukum berat, warga kita biasanya tidak jera ( EMI, 23/4/2018 ). So, jangan lagi buang sampah sembarangan ya, apalagi ke sungai. Bikin kotor dan bau, pendangkalan sungai, banjir, longsor plus foto kamu dipajang di medsos sebagai pembuang jorok yang selama ini telah memalukan Indonesia di mata dunia. Hiiih..

JIHAD MEMBERSIHKAN SUNGAI TERKOTOR JADI TERHARUM. BERANI ?

Komunitas dan satgas Citarum Harum mengajak anak muda jihad sungguh2 membersihkan sungai Citarum dari hulu ke hilir. Targetnya dalam 7 tahun sungai terkotor itu jadi bersih lestari. Semoga.

JIWA BESAR PRESIDEN DAN ULAMA 212 DI ISTANA.

Pertemuan presiden dengan ulama Alumni 212 kemarin di Istana Bogor ( EMI, 25/4/2018) mengejutkan sekaligus menyejukkan kita. Dalam demokrasi, memang ada upaya menerima perbedaan dan kasih sayang antar manusia. Hubungan kemanusiaan dijalin dengan silaturahim untuk nemperkecil jurang perbedaan. Pemikiran boleh berbeda tapi tali kemanusiaan harus tetap dijaga. Para jiwa besar yang mau bertemu bisa menyampaikan apa yang perlu diperbaiki pemerintah dan pemerintah bisa mengklarifikasi berita miring yang santer beredar di masyarakat. Syukur2 pertemuan ulama dan presiden semacam itu bisa rutin diadakan, diperluas kelompoknya dan ditularkan semangat rukun dan tabayunnya pada pemerintah daerah dan para ulama di daerah. Sehingga fitnah, kebencian dan hoax bisa diluruskan, hati rakyat pun disejukkan agar bisa konsentrasi bekerja.

Jika masih ada pihak yang merasa tak terwakili, mereka hendaknya juga bisa berbesar hati, dan ulama yang hadir kemarin bisa menceritakan makna pertemuan mereka dengan presiden. Jika masih ada juga yang berprasangka buruk dan berkata nyinyir, maka anjing menggonggong kafilah berlalu saja. Memang selalu ada orang yang tak mampu melihat sisi positif orang lain, alias pedengki yang culas dengan kaca mata hitam negatifnya setiap melihat segala sesuatu untuk dicibiri sekedar merasa eksis. Watak2 mengerak nan bebal. Namun hal itu tak perlu sampai mengurangi kegembiraan kita, bahwa presiden yang kita pilih ternyata merangkul juga mereka yang tidak memilihnya. Presiden untuk semua rakyat Indonesia.

Ulama sebagai penjaga moral bangsa, bisa menjembatani umat dengan pemerintah. Memberitahu kekurangan pemerintah pada presiden dan menyabarkan umat di akar rumput. Dengan demikian Indonesia bisa lebih cepat maju, kuat, damai dan sejahtera. Siip kan ?

KTT ULAMA & CENDIKIAWAN MUSLIM SEDUNIA DI BOGOR

Islam wasatiyah ( lebih positif dari moderat, merangkul semua ) akan lebih disosialisasikan di Indonesia dan negara2 anggota yang hadir. KTT ulama dan cendikiawan yang dihadiri 100 ulama dan cendikia dari seluruh dunia ( Prime Time News, 2/5/2018) digelar di Istana Bogor atas undangan presiden dan prakarsa Din Syamsudin. Seperti kita ketahui, Indonesia masuk G-20 bersama Saudi Arabia dan Turki. Prof. Nasaruddin Umar , imam besar Masjid Istiqal, minta pemerintah melibatkan ulama dan cendekiawan muslim dalam perencanaan pembangunan/ Bappenas ( sebab di hulu, bukan hanya menangani akibat di hilir seperti pemadam kebakaran masalah/ konflik sosial ekonomi umat. Di luar negeri, ulama umumnya baru dilibatkan di kementerian sosial bukan think thank atau mitra strategis pemerintah dalam mengelola negerinya. Dalam hal ini, Indonesia masih lebih baik. Ulama2 kita banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan2 penting republik ini. Salut deh pada mereka yang punya gawe mengundang ulama top sebanyak itu ke Indonesia. Nama Indonesia sudah diperhitungkan ya.

Semoga banyak hasil KTT yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi segudang masalah di negara2 muslim, terutama paham radikal yang menghancurkan negara seperti Afganistan dan Suriah. Elit Islam Indonesia hendaknya jadi contoh Islam wasatiyah/ moderat bagi umat Islam ( menunjukkan relasi Pancasila dan Mukadimah UUD1945 dengan Qur’an/ membumikan Qur’an dan Pancasila dalam keseharian dan persaudaraan bangsa. Kalau perlu, ustad, ulama, cendekia semacam itu diberi insentif agar lebih fokus mempromosikan Islam wasatiyah ke tengah2 masyarakat / tidak terbagi konsentrasinya dengan kebutuhan hidup sehari-hari ). Semoga dengan demikian, Indonesia bisa jadi agen moderasi, demokrasi dan kerjasama global, karena mayoritas WNI sudah menerapkan Islam wasatiyah dalam kehidupannya sehari-hari.

PERPUSTAKAAN SARANA CITIZENSHIP DAN BELA NEGARA. Can we ?

Dunia Kita, VOA Indonesia, MetroTV, Minggu, 8/4/2018. jam 7- 7.30 mengabarkan, di Washington DC, ada perpustakaan yang mengadakan kelas bahasa Inggris ( American English ) dan kelas sejarah Amerika serta perkembangannya hari ini bagi anggotanya untuk mengintegrasi warga ibukota AS yang sebagian migran dari berbagai negara dengan warga ‘asli’ Amerika ( pedatang senior dari Eropa ). Di Kabul, Afganistan, ada gadis yang membuat bis pustaka keliling dengan 500 buku cerita agar anak2 mendapat kebahagiaan yang dulu tak sempat dirasakan si gadis di masa kecilnya. Di negara maju, dongeng2 klasik dituangkan dalam bentuk virtual dan interaktif. Plot cerita berkembang sesuai pilihan/ sentuhan telunjuk anak di touch screen gadgetnya. Milenials banget kan ? Di negara lainnya, ada perpustakaan yang membolehkan anggotanya ngobrol, diskusi, main gadget, makan minum, kursus lukis, kursus jahit untuk mendorong interaksi antar warga kotanya. Citizenship dan kesadaran bela negara bisa dibentuk di perpustakaan2 semacam itu di 514 kota/ kabupaten di Indonesia.

SUPER HERO INDONESIA MILENIA SIAPA ?

Mengapa Superman bisa terus jadi superhero AS ? ( bahkan China kini bikin versi negerinya ). Jawab penggemarnya, karena makhluk Kripton itu dekat dengan takdir manusia bumi yang diberi anugerah ( gift/potensi bakat/ passion ) oleh Tuhan Pencipta dan diberi pilihan jalan yang akan ditempuhnya. Potensi sedahsyat Superman bisa digunakan untuk menyelamatkan dunia. Makin besar potensi dan kemampuan seseorang, makin besar tanggung jawabnya. Amerika punya Superman, Batman dan Spiderman. Jepang, biangnya komik juga, punya Naruto dan F4 ( aslinya Boys before Flowers dari Jepang ). China punya Kera Sakti/Sun Go Kong dan Wong Fei Hung. Indonesia punya Hanoman dan Gatotkaca, barangkali. Ada yang lebih mineal ? ( bonus demografi ) Sehingga para tunas bangsa ini punya panutan memilih jalan kebaikan dengan segala resiko yang ditempuh untuk meraih ridho Allah dan orang tuanya. Anybody?

ERA DIGITAL BANGSA MAJU SAMPAI MANA ?

Google, Microsoft, Amazon sudah menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga perhektarnya menghasilkan gandum, beras, jagung, dsb, berlipat ganda. Tak perlu drone untuk memantau keadaan tanah pertanian dan peternakan, cukup smartphone yang diikat di balon udara. Mobil swa kemudi dan traffic light di negara maju sudah memanfaatkan teknologi digital. Lamanya lampu merah dan hijau ditentukan panjangnya antrian kendaraan di tiap jalur. ( VOA Indonesia, Minggu, 29/4/2018 )

Para difabel bisa memesan di smartphone-nya, berapa lama ia perlu lampu merah menyala sebelum dia menyeberang zebra cross. Diaspora Indonesia di AS, menyewakan koloni lebah 4-6 minggu untuk membantu penyerbukan pertanian di California, selain menjual ratu lebah yang produktif. Diaspora Indonesia lainnya mengorganisir dana dan paket wisata ke tempat2 eksotik di Indonesia dan negara2 lain untuk memperkenalkan budaya, dengan aplikasi di smartphone dengan pelanggan lebih dari 100 perusahaan di seluruh dunia.

Para fotografer Indonesia bisa kerja di mana saja di dunia dengan mendaftar ke situs Frame & Trip, komunitas fotografer profesional bertarif Rp 40 -90 ribu per foto prewed. Pasangan atau keluarga bisa pesan difotokan fotografer di spot2 wisata di seluruh dunia yang ada WNI fotografernya di sana melalui situs tsb.. Pesanan minimal 70 foto dalam 2 jam ( Big Circle, MetroTV, 11/2/2018 ). Kemenlu merilis aplikasi mobile Safe travel Kemlu di smartphone untuk panduan WNI yang pergi ke luar negeri. Ada hot line yang bisa dihubungi jika WNI terdesak dan butuh pertolongan. TKI juga bisa memanfaatkan. Posisi WNI yang mendaftar dapat dideteksi jika ada situasi darurat ( krisis politik, kemanusiaan, bencana ) di luar negeri.

PRESIDEN NYAPRES & PESAWAT KEPRESIDENAN.

Presiden dipolemik tak boleh pakai pesawat kepresidenan selama kampanye. Itu pikiran orang yang berpolitik tanpa ketulusan. Presiden Indonesia menurut konstitusi kita adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, melekat padanya, fasilitas pengamanan, kesehatan dan protokoler. Sedang di toilet atau sedang kampanye sekalipun, Jokowi selama tahun 2014 – 2019 tetap kepala negara. Tak boleh ada kekosongan RI-1 sedetik pun selama 7 bulan masa kampanye nanti, sehingga saat tugas negara memanggil dan harus segera dilaksanakan, Jokowi di mobil dan pesawat kepresiden bisa cepat menghubungi wapes menteri pertahanan, kepala negara lain, para stafnya, layaknya di kantor presiden. Pesawat kepresidenan didesain sebagai kantor presiden yang terbang.

Waktu cuti kampanye, fasilitas pengamanan, kesehatan, protokoler nengikuti kepala negara ke mana pun beliau pergi. Tugas kepala negara R1-1 tak bisa diwakilkan pada wapres. Kepala negara menjadi simbol kedaulatan negara yang mempersatukan WNI dari semua unsur dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita harus menjaga keselamatan dan kehormatannya. Anda berdebar jika presiden yang kita pilih dengan biaya puluhan triliunan rupiah dan melibatkan ratusan juta orang dengan tahapan rumit pemilu itu dibiarkan naik metro mini tanpa paspampres karena diminta melepas fasilitas kepala negara oleh orang2 yang tak tulus dan tak paham itu ? Saya termasuk yang tak bisa tidur jika itu terjadi. Orang2 yang ribet mengaturnya dan gaduh mempermasalahkan itu tidak seksama membaca peraturan perundangan yang sudah ada. Atau masih berafiliasi dengan sayap partai atau ormas tertentu yang punya agenda kepentingan sendiri.

Next anggota KPU dipilih yang benar2 independen, terbebas dari afiliasi dan keraguan tentang hak kepala negara RI-1. Aturan capres petahana sudah dibuat waktu presiden Megawati dan SBY nyapres lagi. Bedanya sekarang ada pesawat kepresidenan. Tinggal ditambahkan dan dijalankan dengan pemahaman tsa.

Mobil dinas gubernur, walikota atau bupati adalah moda transportasi kepala pemerintahan daerah, yang dilarang dipakai saat kampanye atau keperluan non dinas/ pribadi. Mobil kepresidenan adalah fasilitas pengamanan kepala negara yang anti peluru dan ledakan bom, apalagi saat kampanye ( bahaya lebih besar dari yang anti pemerintah/ negara ). Beda kan ? So, Jokowi, kepala negara kita, selama 5 tahun ini silakan menggunakan mobil dan pesawat kepresidenan untuk keselamatannya dan tugas negara. Rakyat membolehkan.

REDISTRIBUSI LAHAN, BUKAN CUMA SERTIFIKASI. Tak ada penyesatan ?

1,88 juta hektar lahan ( konsesi tanah yang ditinggalkan perusahaan, lahan terbengkalai, dll ) sudah diredistribusikan pada rakyat. Tahun depan targetnya 4,5 juta hektar lahan. Lebih 5 juta ha lahan di Kalimantan masih dimiliki asing.kata AR ( Mata Najwa, 25/4/2018 ).

REKAM DATA DI MOBIL KTP-E KELILING.

Dirjen dukcapil mengatakan 97% pemilih pemilu sudah merekam datanya ( KTP-E ). Sisa 3 % ( 8 juta WNI yang belum merekam data ) sedang diupayakan pihaknya dan disdukcapil di daerah2 untuk jemput bola ke tempat2 orang berkumpul ( perguruan tinggi, sekolah menengah, lapas, pusat perbelanjaan, dsb ). Sekitar 1 % WNI di luar negeri yang belum terdata karena tak melaporkan posisi keberadaannya sekarang. Jadi maksimal 99% yang nanti terdata dengan keterbatasan yang ada sekarang, seperti mesin perekam data yang sebagian rusak ( tanpa pendingin, mesin cepat panas/ rusak ), jauhnya desa dengan kantor pemerintah dan ketidaktahuan warga terpencil tentang hak pilih dan syarat KTP-E/ Suket yang diwajibkan untuk mencoblos ( EMI, 4/5/2018 ).

Diusulkan disdukcapil menggunakan mobil keliling ( bekerja sama dengan dishub dan pemda ) seperti mobil SIM keliling mendatangi desa terpencil untuk perekaman data dan membagikan KTP-E yang sudah jadi di kecamatan tapi belum diambil warga karena jauh atau sibuk/lupa. Jika masih banyak yang belum merekam data tunggal kependudukan ini hingga menjelang pilpres 2019, maka KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bisa menyuarakan keprihatinan ini ke publik dan meminta perppu dibuat, atau WNI yang punya legal standing mengajukan JR ke MK untuk menghapus syarat KTP-E untuk mencoblos capres 2019. UU Pemilu jangan sampai menghapus hak konstitusi WNI untuk memilih. Ayo gunakan hak pilih anda. Ayo rekam data KTP-E anda. Segera !

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA TERBESAR KEDUA DI ASEAN. Punya solusi?

Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak minta kajian akademis dan konsultasi publik untuk membuat perppu pencegahan pernikahan dini dan revisi UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bu menteri juga. minta media mensosialisasikan isu ini ( Prime Time News,, 17/4/2018).

Indonesia dan Kamboja, adalah dua negara di ASEAN yang pernikahan dininya ( di bawah usia 18 tahun ) paling besar. Masih banyak yang terpaksa kawin muda karena terdesak ekonomi keluarga. Kita cari solusinya ya..

POLITISASI HUTANG RI UNTUK LOW POLITIC. INI KLARIFIKASINYA

Saat dilantik 20/10/2014, presiden Jokowi sudah mewarisi hutang Rp 2700 triliun dari pemerintahan sebelumnya. Bunga hutang yang harus dibayar Indonesia Rp 250 triliun tiap tahun. Rasio hutang Indonesia masih di bawah 30% terhadap return investasi/ PDB ( hasil pemanfaatan hutang untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, kesehatan dan pendidikan). Masih aman jika di bawah 60%. Malaysia, Singapura, Thailand, China rasio hutangnya lebih besar dari Indonesia ( EMI, 9/4/2018 ).

Hutang 300 miliar USD, jika dikelola dengan baik dan prudent maka dalam 30 tahun akan terbayar lunas, bahkan ada kembalian 300 miliar USD untuk Indonesia. Itulah economical engineering. Jubir presiden mestinya mematangkan juga political engineering-nya untuk menangkis tudingan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Lembaga pemeringkat hutang dunia menilai hutang Indonesia masih aman. Sehingga Indonesia layak untuk tujuan investasi dan masih diberi pinjaman. Tuduhan oposisi harus dilawan secara kontra narasi ( klarifikasi fakta ) dan narasi alternatif ( dengan karya/ bukti pembangunan ).

SKK MIGAS TERTIBKAN SUMUR MINYAK ILEGAL SEBELUM MELEDAK.

Diberitakan, sumur minyak di Aceh yang masih disedot penambang ilegal April lalu meledak. Mestinya SKK Migas segera bertindak mengamankan sumur2 peninggalan mereka sebelum diambil penambang ilegal yang cenderung membentuk massa beringas jika tak cepat ditertibkan. Juga, menjaga agar sumur tidak meledak dan menelan korban karena ditambang amatiran/ serampangan. Minyak termasuk kekayaan alam yang dikelola negara.
Penambang ilegal diedukasi, ditegur jika baru menambang. Jika bebal setelah diperingatkan 2 kali, tangkap dia, adili lalu hukum sesuai aturan yang berlaku. ( syukur2 pemda setempat punya solusi ekonomi untuk warga di area sumur yang terpaksa melanggar karena perut lapar ).

ADA BANCAKAN PROYEK BUMN ? MANA KLARIFIKASI & REKAMAN UTUH ?

Ada rencana proyek pembangunan terminal penampungan LNG senilai 600 juta USD pada akhir 2016. Rekaman percakapan antara RS/ menteri BUMN dengan dirut PLN terjadi pada akhir Mei 2014, viral di medsos kemarin dalam versi terpotong-potong ( membicarakan pembagian prosentasi saham ( diduga ) untuk pak Ari, kerabat RS, dll. BUMN Indonesia adalah yang terbesar di dunia dengan kekayaan aset lebih satu triliun USD, dikuatirkan sebagian pengamat jadi bancakan segelintir orang/ KKN ( Prime Time News, 29/4/2018). Rekaman utuh percakapan tsb perlu dibuka ke publik agar yakin tak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pun korupsi. Jika tak terbukti, nama kedua pejabat itu bersih.

RUMAH DINAS DPR vs UANG SEWA RUMAH.

Muncul wacana : uang sewa rumah pengganti rumah dinas DPR yang tidak ditempati ( sebagian anggota karena sudah punya rumah di Jakarta. Rumah2 itu kini sebagian ditempati kerabatnya, staf, asisten, difungsikan sebagai kantor, dikontrakkan atau disewakan ). Formappi yang pernah melihat rumah2 dinas di Kalibata itu mengatakan pada host EMI ( MetroTV, 1/5/2018 ) bahwa rumah2 itu sangat layak ditempati anggota dewan bersama keluarganya. Rumah2 itu sudah dilengkapi perabot, listrik, air, telpon, koneksi satelit, pengamanan satpam, mobil berikut supir, dengan biaya perawatan Rp 30 miliar per tahun. Untuk pimpinan dewan, masing2 sudah diberi mobil dinas bagus dan pengawal khusus. Singkatnya, anggota dewan tinggal bawa badan untuk menempati rumah yang sudah disediakan pemerintah agar bisa fokus bekerja untuk rakyat.
Uang sewa rumah yang diminta anggota DPR, tidak ada dalam UU yang menyediakan fasilitas rumah dinas milik negara untuk anggota dewan. Sehingga mendagri Cahyo bilang, kalau tak mau nenempati ya tidak apa2, rumah dinas itu untuk anggota dewan yang memerlukan.

Sebagian pemirsa yang menelpon malah mengusulkan anggota dewan tinggal di rumah kost, makan di warteg dan naik ojek online seperti rakyat sehingga berempati pada kesulitan rakyat alias tidak terlalu sering memikirkan diri sendiri dan partainya. Bandingkan uang rakyat yang digelontorkan untuk membiayai anggota DPR selama ini dengan kinerja anggota dewan yang rendah. Fungsi budgeting, beberapa proyek dikutip ( contoh SN, mantan ketua DPR, kini divonis 15 tahun penjara dalam kasus mega korupsi KTP-E. Dan puluhan lainnya yang sudah di penjara dan sedang diproses hukum ). Fungsi legislatif, baru 19 UU dari 183 RUU Prolegnas yang rampung dikerjakan. FZ berkilah pedas, pemerintah sebagai mitra pembuat UU, juga bertanggung jawab atas seretnya pengesahan UU. ( pemerintah mungkin juga berkilah sudah capek menghadapi rentetan RDP dan pansus yang dipolitisir seperti pansus TKA ( perpres no.20 tahun 2018 ) yang sedang digagas /diajukan FZ cs karena tidak memahami perpres tsb secara komprehensif ). Lalu UU MD3 2018 yang bertendensi membungkam kritik rakyat ( yang menggaji mereka ). Lieur pisan. Belum lagi permintaan pembangunan apartemen dan alun2 di kompleks Senayan. Nara sumber mengkuatirkan uang sewa rumah ini cuma pintu masuk untuk dapat uang ekstra ( take home pay now Rp 66 juta per anggota, uang 5 kali reses sejumlah Rp 3 miliar per tahun, uang aspirasi sedang diminta juga ) yang bisa membengkak sewaktu-waktu dengan berbagai alasan. Dana partai yang Rp 108 per suara perolehan sudah ditingkatkan menjadi Rp 1000 per suara. Masih kurang juga ? Alamak.

Uang rumah sewa diberikan jika fasilitas rumah dinas anggota DPR dihapus di UU tsb. Mau ? Ini baru namanya menghemat anggaran. Kerja bagus dulu, baru minta fasiltas. Jangan sebaliknya. Sebagian rakyat dan pengamat sudah capek lihat ulah wakil2nya di parlemen. Tahu dirilah.

BERAS, BULOG, BUWAS.

Siapa sangka data beras yang surplus tapi tak sesuai keadaan di lapangan bisa membuat gejolak massa. Ya, jika perut. rakyat dipermainkan dengan harga beras melambung tinggi. ( pemerintah telat impor beras katena data salah tsb ) .Yang semula Rp 8000 jadi Rp 11.000 per kg, bahkan Rp 14.000 di tempat lainnya. Mestinya, pejabat mengecek dulu stok beras di pasar induk beras Cipinang, tak perlu jauh2 ke luar Jawa lihat panen dan dengar. laporan ASB. Stok aman antara 30-35 ribu ton per bulan. Februari lalu tersisa 23 ribu ton. Sinyal untuk impor beras, yang efektifnya 2 mg baru terdistribusi merata keluar Jawa. Jika baru panen gabah di setra2 sawah padi di Jawa Barat maka sebulan kemudian baru terdistribusi merata keluar Jawa. Digiling dulu di perusahaan2 penggilingan padi.

Jika memang benar panen raya maka tak mungkin harga beras melonjak karena hasil beras petani. berapa pun akan diserap Bulog dan pengusaha tak mungkin menimbun beras terlalu banyak karena bisa rusak. Untuk mengantisipasi lonjakan harga, sebaiknya pemerintah yang mengurus suplai beras dan menetapkan harga beras secara nasonal demi ketahanan pangan kita. Perlu satu badan yang menentukan data beras yang. cepat dan valid untuk rujukan impor ( BPS ). Selain itu, perlu dicetak sawah baru, intensifikasi pertanian ( dibantu IPB ) , sawah yang dijual petani dibeli pemerintah agar tak diubah lahan perumahan atau pabrik. Revolusi rakyat karena rakyat sulit makan nasi jangan sampai terjadi. ( Editorial MI, 5/2/2018 )

Kini harga beras medium sudah turun jafi Rp 10.600 per kg. Giliran sebagian petani kini menjerit gabahnya tak laku dijual karena beras impor sudah membanjiri pasar, kata oposisi di ILC. Ah, masak sih ? ( kan ada Bulog yang menyerapnya ).

Beras tercecer saat panen pertanian tiap tahun di seluruh Indonesia, nilainya bisa mencapai Rp 28 triliun ( Special Dialog Metro TV, 28/12/2017)

Budi Waseso jadi kepala Bulog yang baru ( EMI 28/4/2018 ). Semoga mafia pangan bisa disikat habis.

GANTI DIREKSI PERTAMINA DEMI BBM SATU HARGA & KILANG MINYAK BARU. PIPA BOCOR DI BALIK PAPAN ?

Indonesia masih impor BBM dari Singapura ? Mestinya, Pertamina bangun banyak kilang minyak bumi di Indonesia. Bahkan, tak apa2 impor minyak mentah tapi kemudian diolah di kilang2 dalam negeri. Bukan sebaliknya.

Tumpah minyak, 31/3/2018, di area pelabuhan Balikpapan. Pipa patah lalu bocor itu setelah diivestigasi tim independen dan Polda Kalimantan diduga kena jangkar kapal batubara berbendera Panama/ Virgin Island, dioperatori perusahaan Hongkong dan dinahkodai orang China yang sudah dijadikan tersangka oleh polisi tgl 13/4/2018. Pihak Pertamina sudah mengundang pihak pemilik kapal datang tgl 17/5/2018 untuk menyelesaikan masalah ini termasuk ganti biaya perbaikan pipa dan normalisasi lingkungan yang sudah ditanggung Pertamina. Jika mereka tidak beritikad baik/ tidak datang maka pihak Pertamina akan melayangkan gugatan perdata kepada pemilik kapal, kata pengacara Otto Hasibuan ( PTN 27/4/2018).

Pemerintah, sebagai pemegang saham terbanyak/ pemilik BUMN, berhak mengganti direksi Pertamina, karena dianggap lamban/ gagal menyediakan BBM satu harga dan tidak kunjung memperbanyak kilang untuk membuat BBM makin terjangkau.
Banyak cara/ mekanisme untuk bisa membangun kilang, misalnya dengan investasi asing seperti kerjasama dengan Arab.Co/ Arab Saudi. Kebijakan BBM satu harga hanya mengurangi 3 triliun keuntungan Pertamina. Keuntungan perusahaan besar milik negara ini tahun 2017 sebesar Rp 70 triliun. Yang penting berpihak pada masyarakat, tak perlu terlalu dihiraukan gorengan orang2 yang berseberangan dengan pemerintah. Semua bisa mereka goreng, meski itu keberhasilan pemerintah ( contoh sertifikasi lahan untuk rakyat ).

Sudah jadi rahasia umum, banyak stakeholder yang meraup untung dari ketergantungan Indonesia pada impor minyak dari Singapura. Kepentingan untung/ laba dan kepentingan melayani rakyat yang diemban Pertamina bisa diselaraskan dengan kreativitas direksi terpilih ( seleksi ketat mereka yang kredibel, punya leadership bagus, asesmen tidak hanya di atas kertas atau saat seleksi tapi juga useful prakteknya di lapangan ) dengan kebijakannya yang adil, akuntable/ transparan dan realistis.

Rakyat kebanyakan berpikir simpel : premium dan solar harus terjangkau dan tersedia ( faktanya kerap habis, termasuk di 57 titik di Indonesia Timur yang akhir tahun 2017 ditargetkan mencapai BBM satu harga yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi ). Di Jawa, yang rata2 lebih tinggi tingkat ekonominya, penduduk bisa beli bensin Rp 6500 per liter. Kenapa di Sumatera atau Papua yang lebih rendah kemakmuran ekonominya, penduduk harus beli lebih mahal ?

Membaca peraturan perundangan harus komprehensif ( juga ketika membaca perpres TKA ) agar tidak salah paham : misal karena kebijakan BBM satu harga ( peraturan 3 bulan sekali ada review harga disesuaikan harga minyak dunia ), Pertamina jadi ( seolah ) tak punya modal bikin kilang baru.

UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan : sumber alam yang menguasai hajat orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sepanjang rakyat dimakmurkan ( fokus ), keuntungan Pertamina/ BUMN tidak besar2 amat ( alias realistis, misal, karena mensubsidi transportasi demi BBM satu harga di Indonesia Timur ) masih diterima publik /konstitusional kok. Jadi apa masalahnya ?

PERPRES TKA MELINDUNGI BURUH JIKA DIKAWAL SEKSAMA. DIPOLITISASI JUGA ?

Hari Buruh diperingati tiap tanggal 1 Mei. Biasanya mereka menuntut kenaikan upah, memprotes tenaga kontrak/ outsourcing. Namun, Selasa kemarin, may day, may day, may day ( tolong 3x ) minta TKA unskill disetop. FZ mempengaruhi massa buruh untuk mencabut perpres TKA, lalu PS meneken kontrak politik untuk mencabut perpres no.20 tahun 2018 itu jika ia terpilih di pilpres 2019. Bawaslu sudah mengingatkan parpol jangan mendompleng kampanye di demo Hari Buruh, toh ketum dan wakil Grd itu tetap nyelonong. Sekarang era digital, teknologi 4.0, kenapa para buruh tidak menuntut pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing dengan TKA ? Jika buruh tidak cerdas dan tidak rajin meng-upgrade diri maka mereka bisa diperalat banyak pihak, termasuk parpol dengan low poiltic yang menggunakan populism irresponsibility untuk menang. ( sekedar populer mendulang suara lalu lupa memenuhi janji setelah terpilih ).

Saran saya, sempatkan diri untuk mengikuti perkembangan politik di tanah air, apalagi para ketua serikat buruh. Pahami perpres TKA dengan teliti. Lihat apa saja yang sudah dilakukan pemerintahan sekarang ( agar tidak negative thinking ). Beri masukan pada peraturan menteri ( permen ) turunan perpres TKA ini untuk detail dan rincian. Kawal pelaksanaanya di lapangan. Itu lebih produktif daripada ikut pansusnya FZ. Bagaimana kalau Jokowi yang menang lagi ? ( padahal kalian terlanjur ikut PS ). Lebih baik punya partai sendiri, daripada nempel sana nempel sini ( cari siapa saja yang penting menguntungkan kalian ) dengan janji bohong/ kosong pihak yang pura2 memihak kalian. Think before act.

Tahun 1989 dimulai penandatangan perjanjian pasar bebas dengan luar negeri ( sebagian pengamat menyayangkan banyaknya pertemuan ekonomi yang diikuti pemimpin Indonesia yang intinya sebetulnya menjadikan Indonesia pasar bagi produk luar : free trade dengan Australia, ASEAN, India, China, Korea dan tahun 2020 nanti dengan negara2 Asia Pasifik ). Itu terjadi sebelum Jokowi terpilih.

Nasi sudah jadi bubur ( TKA membanjir masuk, menyalahi visa turis/ TKA ilegal, merebut posisi TKI dan lapangan kerja buruh kasar ), Jokowi sedang membuatnya menjadi bubur ayam ( melindungi TKI agar terserap bekerja dan sejahtera, ada bonus demografi yang perlu kerja dan hidup layak, lebih 20 jam kerja per minggu, bukan satu jam/ mg ) dengan merinci aturan, memperketat pengawasan TKA dengan menetapkan lembaga2 yang mengawasi dan memberi mereka anggaran untuk itu, minta kompensasi bagi PMA yang menggunakan TKA, dan menindak TKA dan PMA yang melanggar aturan Indonesia.

Dari ILC 1/5/2018 disebutkan 3 ketua serikat buruh dan wakil Ombudsman yang hadir, bahwa ada 157 ribu TKA unskill/ buruh kasar, masuk Indonesia sejak tahun 2016. Berbeda dengan data kementerian tenaga kerja ( 21 ribu TKA trampil/ skill ) yang dipasok disnaker 514 kota/ kabupaten di Indonesia ( perusahaan asing terutama PMA China tentu tak mau lapor jumlah buruh kasar yang mereka sembunyikan di 2 lantai basement mess karyawan atau di pabrik tertutup dengan hanya tenaga lokal sebagai satpam menjaga di pintu gerbang. Menaker Hanif diminta lebih dari sekali melompati tembok pabrik semacam itu. Sedikitnya 5 kali per bulan-lah sampai persoalan TKA ilegal ini beres ).

TKA China arogan, tukas TKI sengit. Lihatlah kedatangan mereka tiap hari berbondong-bondong di bandara2 kita. Mereka melalui pintu khusus. ( petugas imigrasi dan disnaker di daerah banyak yang bukan ahli di posisinya. Mereka kebanyakan mantan tim sukses cakada terpilih. Jadi arus TKA unskill masuk bak air bah yang jika tidak segera dihentikan dan dideportasi dengan tanggungan PMA yang membawanya maka malapetaka ekonomi karena serbuan TKA yang membubarkan negara bisa terjadi. TKA ilegal ini banyak bekas napi, tentara dan intel. Sebagian pernah kepergok masuk wilayah militer kita. Jika Indonesia mau menang PD 4 dengan Yajuz Majuz jilid 2 ( jilid satunya, yang dulu merangsek ke India, Babilonia/ Irak yaitu Jengis Khan dari etnis Mongol yang menginvasi China ), maka TKA China harus dibatasi dan diawasi ketat. Presiden Jokowi bisa negosiasi dengan presiden China ( yang kemarin ditetapkan sebagai presiden seumur hidup ) tentang batas TKA China yang boleh masuk Indonesia. Di bawah 3-5% dari pekerja PMA tsb di Indonesia. Seperti keberanian pemimpin Malaysia dan banyak negara yang nasionalis, melindungi rakyatnya dari serbuan tenaga dan produk asing.

Kebijakan etno nasionalis China bahkan dinikmati supir forklif asal China di Pulogadung yang dibayar Rp 10 juta perbulan, di saat TKI di posisi sama dibayar Rp 3 juta per bulan. Supir forklif bisa diisi tenaga lokal lho. Bukan kerja level menengah ke atas yang perlu keahlian khusus yang belum bisa diisi TKI. TKI trampil ngelas bahkan sampai ngelas besi di dasar laut. Banyak TKI lebih trampil dari TKA yang masuk Indonesia ( bahkan banyak TKI dan WNI diaspora jadi bos perusahaan di luar negeri, karena mereka tak dirawat di Indonesia, seperti keadaan Batam hari ini ). So, transfer ilmunya di mana ? ( Freeport, satu dari sedikit yang mau melakukan, 20.000 TKI, 20 TKA ). Sebaliknya yang terjadi di sini, TKI yang ngajarin TKI China lalu setelah trampil justru TKI yang di-PHK oleh perusahaan tambang dan pembangkit tenaga listrik asal China di Morowali.

Apakah kehadiran PMA China menghidupkan denyut ekonomi warga sekitar pabrik ? Mereka benar2 ‘turn key project’ alias bawa modal, mesin, pekerja, peralatan pendukung, sampai mi dan sembako yang mereka makan, dari China. Tujuan investasi untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran belum tercapai.

169 negara bebas visa masuk Indonesia memang telah membawa sektor pariwisata ke posisi nomor 2 penyumbang devisa terbesar Indonesia. Negara2 dengan kriteria bukan sarang narkoba, teroris, penyakit epidemik, yang memasukkan banyak warganya ke Indonesia, tak sedikit yang menyalahgunakan visa turisnya untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. ( TKA yang diizinkan kerja di Indonesia hanya yang high skill, dengan batas 2 tahun tinggal di Indonesia di perpres baru, tidak 5 tahun dan bisa diperpanjang seperti di permen lama ).

Pengawasan ketat dan koordinasi kompak kemenaker, kemendagri, kemenpar, badan intelejen strategis, kemenkumHAM/ dirjen imigrasi, Polri, serikat pekerja, Apindo dan Kadin dibutuhkan untuk membereskan masalah TKA di Indonesia.

Saat ini lebih 9 juta TKI bertebaran di seluruh dunia. Tahun 2017, 148.000 TKI dikirim ke luar negeri dan 126.000 TKA masuk ke Indonesia. Perpres no.20 tahun 2018 tentang TKA. untuk memperbaiki permen no.16 tahun 2015 dan merinci hal yang belum diatur di UU ketenagakerjaan, seperti transfer ilmu dan alih teknologi ( ada TKI pendamping TKA ), kewajiban pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, tiap tahun TKA harus melapor statusnya pada lembaga2 yang mengawasinya. Hanya posisi yang belum bisa diisi tenaga lokal yang bisa diisi TKA. Buruh kasar tidak boleh masuk. Tiap pemda mencatat arus masuk TKA dan memantau masa kerjanya, alamat perusahaan, rumah dan izin tinggalnya. Masyarakat setempat bantu ngecek visa turis para pendatang agar jangan sampai disalagunakan untuk kerja di sini.

Prinsip resipokral berlaku. Jika negara luar menerima TKI, maka negara kita mestinya juga mau menerima TKA dengan aturan ketat. Di Malaysia, AS, China, Arab Saudi, dll, juga menghadapi masalah migran ilegal yang terpaksa dideportasi ke negara asalnya. ( EMI, 21/4/2018 ). Kita mafhum negara luar yang menanamkan investasinya di Indonesia juga harus memikirkan nasib tenaga kerjanya yang nganggur. Namun, keadilan juga perlu ditegakkan. Jangan sampai terkesan memeras tenaga lokal dengan upah murah.
Ada sekitar 34.000 ( 30% ) TKA dari China di Indonesia saat ini. Sementara 80.000 TKI bekerja di China. Ratifikasi ILO, TKA diperbolehkan jika ada kebutuhan dalam negeri. Misal, Jerman yang dibanjiri TKA Turki karena warga Jerman emoh melakukan pekerjaan kasar. Indonesia lebih karena butuh investasi untuk mendongkrak pertumbuhan yang dijanjikan 7 baru tercapai 5 ( meski ini termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN melebihi Malaysia ) . Tenaga kerja Indonesia melimpah tak tertampung dari dulu, sampai harus kerja di luar negeri, sebagian dengan taruhan nyawa dan kehormatan sebagai buruh kasar.

Jika iklim investasi membaik dan TKI terus meningkatkan kualitas diri, diharapkan berikutnya, modal masuk, lapangan kerja baru tercipta, pengangguran berkurang, rakyat pun sejahtera. Rencananya, satu TKA yang dizinkan masuk benar2 bisa membuat lapangan kerja untuk 100 tenaga lokal. Semoga perpres dan permen yang kita kawal pelaksanaannya ini bertahap mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan 263 juta penduduknya hidup sejahtera. Amin.

PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI ALA PPATK. UMKM KEBERATAN.

Nasdem menolak pembatasan transaksi non tunai yang diusulkan PPATK untuk mencegah korupsi. Sebesar 60 % sumbangan UMKM terhadap PDB Indonesia. UMKM juga yang menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter 1997 dan 2008. UMKM menyerap 85% tenaga kerja saat ini. 99% transaksi dilakukan UMKM secara tunai. (EMI, 19/4/2018). Jokowi diingatkan media dan pemirsa agar jangan terjebak dengan irresponsiblity populism/ jebakan popularisme yang tak bertanggung jawab yang mungkin diajukan para pembantunya. Jebakan popularitas ini seperti subsidi BBM, yang dalam jangka pendek bisa meningkatkan popularitas penguasa, namun dalam jangka panjang membuat anggaran berdarah-darah karena salah sasaran. Kaum mampu bermobil itu ternyata yang menikmati sebagian besar subsidi dan warga kurang mampu tak mendapat kompensasi pengganti subsidi yang meningkatkan kesejahteraannya. Demikian pula, wacana pembatasan transaksi tunai maksimal Rp 100 juta ( versi PPATK ), bahkan Rp 25 juta ( versi KPK ) dalam sehari di wilayah Indonesia, agar suap korupsi mudah terlacak. Banyak pedagang pasar ( termasuk P.Klewer ) dan UMKM yang melakukan transaksi sampai Rp 100 juta dalam sehari. Sampai sekarang masih susah mengajak mereka masuk dalam sistem perpajakan yang dilakukan setahun sekali. Apalagi tiap hari diminta bertransaksi non tunai. Bisa2 cuma bikin gaduh dan jadi bumerang politik di parlemen dan medsos.

Memang, di luar negeri, pembatasan tunai sudah biasa karena infra struktur dan literasi masyarakatnya sudah siap. Bahkan, pengemis di sana sudah biasa bawa mesin gesek kartu debit/ kredit atau ponsel/ mobile banking untuk menerima sedekah dari para pengunjung yang lewat. Kita mendukung pemberantasan korupsi dengan cara lain yang tak berdampak pada sektor UMKM yang tengah digalakkan pemerintah/ katup penyelamat dapur rakyat. Juga, karena para tikus koruptor pandai mencari celah. Lemari tunai ditutup, ia akan mengunyah kayu sampai berlubang di tempat lain untuk jalan masuk baru. Transaksi tak terhingga/ triliunan pun bisa tak terlacak jika si tikus membawa ke beberapa perusahaan sebagai dana investasi lalu mengambilnya sebagai deviden atau bagi hasil/ money laundry. Pembatasan transaksi tunai sebaiknya ditunda/ pending dulu sampai literasi dan prasarananya siap dalam 5-10 tahun ke depan.

Ada saran dari pemirsa, daripada mewajibkan SPBU menyediakan premium lagi untuk populer, lebih baik mengurangi pembangunan infrastruktur transportasi/ logistik, jika ketersediaan sembako rakyat masih belum memenuhi espektasi rakyat kecil ( dianggap masih mahal oleh kebanyakan pembeli beras. Di sisi lain, petani padi susah menjual gabah karena impor beras yang mestinya datang saat paceklik beras Januari 2018 lalu, baru tiba Maret akhir, saat panen, alias data beras kementan tidak akurat untuk memprediksi kebutuhan beras rakyat dengan stok yang ada ).

APBD Kota Bandung masih defisit sehingga Ema Sumarna, Kepala BPPD, menggalakkan pajak. PBB kami naik jadi 2 kali lipat dari tagihan tahun lalu. Ketika saya bicara politik dan program infra struktur Jokowi, tumben ibu tak mau dengar. Beliau lebih suka mempermasalahkan harga beras dan tagihan PBB. Padahal kami mampu membayarnya. Apalagi yang tidak mampu. Apa gunanya bicara politik kalau harga2 jadi naik, tukas ibu yang lulusan SMA ( apalagi ibu2 lain yang tidak lulus karena harga pendidikan umumnya juga mahal ). Kebayang deh ibu2 ngomel, karena anak2nya minta uang jajan juga rewel, jajanan naik, sementara para bapak makin sedikit bawa uang ke rumah karena kebijakan uang ketat perusahaan dan persaingan ketat dengan tenaga asing yang membanjir masuk setelah implementasi perdagangan bebas.

Saya yang bisa berpikir jangka panjang, holistik dan optimis bisa mengerti dan bersabar menunggu visi 2024, 2030 atau 2045 itu terwujud. Tapi sebagian besar rakyat yang berpendidikan di bawah sarjana, berpikir pendek, detail dan pesimis, sudah pusing dan ngomel untuk urusan hari ini saja. Sebagus apa pun pemaparan pemerintah ( berbagai indikator ekonomi makro yang dipaparkan bagus oleh menkeu Sri ) takkan mereka dengar jika urusan domestik/ dapur saja masih membuat mereka berpikir keras. Soal ini, pihak oposisi juga keras bersuara. Mungkin karena hal ini pula ( ekonomi mikro ), elektabilitis Jokowi masih belum aman.

Di titik ini pula, saya setuju pendapat pemirsa tsb : 9 bahan pokok ( sembako ) rakyat dipenuhi dulu baru infrastruktur logistik dan transportasi dikebut lagi. Terlebih jika Jokowi ingin aman dan terpilih kembali. Tetap santai dan jenaka ya, Pak Jokowi. Itu karakter bapak yang mempesona, selain jujur, sederhana, tekun dan merakyat. Jangan panik diserang oposisi. Be yourself. Kami yang mendukung bapak akan menjaga wibawa pemerintahan ini selama di koridor yang benar. Keep the good work !

ASIAN GAMES KURANG PROMOSI.

ASIAN GAMES 2018, pesta olahraga negara2 di Asia tahun ini mempunyai maskot Bhin-bhin Atung Kaka ( cendrawasih Papua, badak cula satu Banten, rusa Bawean ). Tagline : Energy of Asia. Mulanya, Vietnam urutan pertama menjadi tuan rumah, tapi kemudian batal karena tak sanggup melengkapi sarananya sampai batas waktu yang ditetapkan. Indonesia, urutan kedua, akhirnya, menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta dan Palembang katena Surabaya dan Bandung tak memadai sarana dan fasilitas pendukungnya.

Jakarta, lokasi utama, butuh 11.000 relawan. Palembang, lokasi pendukung, butuh 2000 relawan. ( EMI, 20/4/2018 ). Sayang, even olah raga terbesar di Asia ini kurang promosi. terutama di Jakarta. Adem ayem meski tinggal 4 bulan lagi. Jepang yang tahun 2020 jadi tuan rumah Olimpiade, sejak 10 tahun lalu ( mengajukan dan diputuskan menjadi tuan rumah ), di bandaranya, sudah terlihat baligo penyambutan even olahraga tsb. Di Indonesia, malah baligo pilkada dan piala dunia Rusia yang riuh.

Di Palembang, penyambutannya lebih meriah daripada Jakarta. Wagub DKI malah mendeklarasikan diri jadi tim sukses pemenangan Prabowo daripada mempromosikan Asian Games yang berlangsung di kotanya.. Padahal Tanah Abang, Jakarta makin macet semrawut dan sampah menumpuk di kolong fly-over sejak ganti gubernur baru, kritik seorang pemirsa EMI. Asian Games bukan cuma urusan pemerintah pusat, pemda DKI dan Sumsel saja, namun (mestinya) gawe seluruh pemda dan masyarakat Indonesia untuk menyukseskannya. Pers mestinya menyemarakkan Asian Games di medianya, bukan hanya mengundang penyelenggara, tapi terutama para pelatih dan olahragawan terkemuka Indonesia yang ditanya kesiapannya mencapai target 8 besar peraih medali Asian Games tsb. Presiden Jokowi yang mengingatkan sampai perlu mengundang semua perwakilan OSIS SMA ke istana dan berfoto dengan boneka maskot Bing bing Atung Kaka bersama duta besar Korea Utara dan Korea Selatan. Ayo sukseskan Asian Games di Indonesia !

HARI MUSIK NASIONAL DI AMBON, KOTA MUSIK DUNIA.

9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Glen Fredly dkk menyelenggarakan Konferensi Musik Indonesia ( KAMI ) di Ambon yang rencananya akan jadi Kota Musik Dunia. Mereka minta pemerintah membangun bandara internasional di Ambon dan mendirikan sekolah musik di tiap kabupaten dan kota di Indonesia dengan guru2 kredibel. Rencananya KAMI akan diselenggarakan 1-2 tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan konferensi. Visinya, menjadikan musik Indonesia ( termasuk etnik tradisi ) bisa menjadi pemersatu bangsa ( musik adalah bahasa universal), diplomasi budaya yang membuat Indonesia mendunia ( melancarkan hubungan luar negeri kita ) sekaligus menyejahterakan para pengiat musik di tanah air ( pengakuan karya dan perlindungan hak cipta ). Mereka ingin upaya2 KAMI nanti membuat generasi milenial bisa mengasah passionnya bermusik menjadi profesi yang layak untuk hidup dan kemudian berdaya mengemasnya sekelas world music untuk diplomasi Indonesia dalam pergaulan internasional ( Kick Andy, 28/4/2018) .
Korea Selatan bisa ‘menginvasi’ dunia dengan K-Pop dan K-Drama, mestinya Indonesia juga bisa menginvasi dunia dengan warisan budayanya ( yang nomor wahid ini ).

Presiden Jokowi ganti meminta para stake holder industri musik ( musisi, manajer, perusahaan label/ studio rekaman, even organizer, jurnalis/ media musik ) membuat guideline untuk pemerintah bisa memfasilitasi atau membantu mewujudkan visi besar tsb. Membangun ekosistem musik etnik/ tradisi juga bisa membangun nasionalisme/ character building. Duta besar yang music lover bahkan musisi memudahkan diplomasu luar negeri Indonesia.
Bandara internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bisa dioperasikan Mei ini, lebih cepat dari rencana sebelumnya, akhir tahun 2018. Bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta ini bisa menerima limpahan jalur penerbangan padat Bandara Soetta, seperti jemaah haji tahun 2018. Apa kabar sekolah musik dan even musik di Jawa Barat ? Siap mendunia juga ?

VONIS 15 TAHUN SN. WHO NEXT ?

EMI, 25/4/2018, mengabarkan SN divonis 15 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp 66 miliar ( 7,3 jt USD dikurangi 5 miliar/ uang SN yang dititipkan) . Plus 5 tahun dicabut hak pilihnya usai menjalani hukuman penjara. Dari 27 nama yang disebut di amar putusan pengadilan tipikor itu baru 4 nama yg dihukum. Jadi SN bukan terminal akhir KPK dalam kasus KTP-E. SN juga masih perlu diproses untuk tindak TPPU-nya agar uang negara bisa kembali. Ada SN, dalang dari pihak legislatif. Dalang dari pihak swasta dan dari pemerintah ?

Restoratif justice. bisa mengembalikan uang negara yang dikorup ( syukur surplus dengan pemiskinan koruptor agar penyelenggara negara dan pihak swasta kapok dan mikir sejuta kali kalau berani korupsi ) . KPK semoga bisa meninggalkan legacy, bukan tumpukan masalah. Hambalang, Century dan BLBI, mega korupsi lainnya masih antri ditangani. Semoga kita dan KPK tak lupa untuk terus mengawal pengungkapannya hingga tuntas. Jika SN yang licin saja bisa dihukum, maka yang lain mestinya lebih mudah. Jangan lupa tipikornya disidik paralel dengan TPPU- nya sejak awal agar hukuman lebih jera dan uang negara kembali ( lebih banyak ). TPPU- nya SN baru menyusul setelah tipikornya SN kemarin kita maklumi karena menahan SN dan membuatnya bicara saja sudah menguras tenaga KPK. Lanjut…!

CABUT GELAR AKADEMIK KORUPTOR. TUTUP AKSES ALA PT

80 % koruptor yang tertangkap bergelar sarjana, 10 orang bergelar profesor. Tahanan KPK banyak yg bergelar S-2/ master/ pasca sarjana. Korupsi alat kesehatan tempo hari/ kasus Naz banyak melibatkan aktor perguruan tinggi. Jadi PT ( perguruan tinggi ) harus membersihkan diri dulu sebelum membersihkan masyarakat.
Mestinya, perguruan tinggi menjadi lokomotif penjaga moral bangsa yang berkarakter bersih dari perilaku koruptif. Para plagiat tesis, disertasi dicabut gelar akademiknya ( UU no.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi ). Tri dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Usulan pihak perguruan tinggi untuk mencabut gelar akademik koruptor, kita dukung. Selama ini gelar akademik, kita tahu, modal penting untuk memasuki ruang kerja/ perusahaan, rekrutmen elit parpol dan lembaga ( termasuk penegak hukum dan pengadilan ) serta promosi kenaikan jabatan atau jenjang karir.

Jika lulusan perguruan tinggi sampai tertangkap korupsi, logis jika kita pertanyakan, bagaimana si koruptor mendapatkan ijazahnya ? Skripsinya dibuatkan orang ? Ujian akhir, analisa dan presentasinya dipikirkan dan disiapkan orang lain ? Jarang kuliah dan riset kok tahu2 punya gelar, ijazahnya beli di mana ? Siapa yang mengisi absensinya ?
( padahal ujian dan karya ilmiah di tiap jenjang pendidikan dimaksudkan untuk melatih daya analisis/ kritis dan problem solving peserta didik. Kalau instan dapat ijazah/ tak melalui tahapan berpikir, bagaimana ia bisa melayani masyarakat dan terlatih memberi solusi bermutu atas masalah di lingkungan kerjanya ? Akhirnya, ia cuma bisa sikut sana injak sini, berpolitik dan main intrik untuk naik jabatan, lalu nyolong/ nilep anggaran agar dapat materi untuk balik modal ).

Jika perilaku koruptif dan mengelabui ini terus dibiarkan, tak heran jika korupsi makin banyak dan sulit diberantas. Jadi, tak adil jika KPK saja yang dipersalahkan jika korupsi masih marak. Aktor intelektual korupsi, hulunya dari perguruan tinggi yang tak ketat menyeleksi dan mengawasi lulusannya dan parpol yang asal ( bawa duit ) dalam rekrutmen kadernya. Seperti maraknya peredaran narkoba yang butuh keterlibatan semua pihak untuk memberantasnya, tidak cuma BNN.

Jika ijazah koruptor dicabut maka ruang2 publik yang selama ini dia lenggangi dengan ijazahnya untuk korupsi otomatis ditutup. Lebih top lagi, jika hak politiknya dicabut ( 10 tahun sampai selamanya ) sesuai tingkat korupsinya, di KTP-nya ditulis mantan koruptor. Lalu, terpidana korupsi ( narkoba dan teroris?) juga dilarang nyalon, nyaleg dan nyapres oleh UU Pemilu yg direvisi. Plus pemiskinan !
Koruptor mati secara parsial. Kejam ? Sekejam koruptor itu menggarong uang rakyat. Berapa banyak orang sudah kehilangan nyawa karena jembatan roboh, sekolah ambruk, minimnya fasilitas kesehatan, jalan berlubang, terseret banjir dan tertimbun longsor, dll, karena korupsi anggaran dan suap perijinan bangunan di kawasan konservasi/ resapan air ?

Kemanusiaan dan keadilan lebih dilihat pada korban dan calon korban berikutnya. Bukan ketamakan si koruptor dan contoh buruk yang dia berikan pada penyelenggara negara berikutnya. Koruptor terjerat hukum pastinya sudah melalui tahapan korupsi kecil dan diperingatkan berulang kali dengan teguran manusia atau peristiwa. Allah tak pernah mendzolimi manusia. Beliau sudah banyak memberitahu.

Mencuri uang rakyat termasuk yang dilarang keras. Haram. Jika hukuman tsa sampai sebesar itu karena kerusakan yang ditimbulkan juga sebesar itu. Adil. Pedang keadilan hakim mewakili keadilan Allah. Jadi maksimalkan hukuman bagi pelaku korupsi yang sudah merambah di semua lini negeri ini. Rata2 penjara 28 bulan, hukuman bagi para koruptor saat ini, menurut data ICW ( EMI, 18/4/2018 ). Bagaimana mau kapok ?

Semoga pencabutan ijazah koruptor bisa turut menjerakan dan membuat calon pelaku koruptif lain berpikir seribu kali untuk melacurkan diri dan jabatan demi segepok miliar yang membuat perutnya dan anak cucunya yang makan dari uang haram itu terbakar di neraka. Ayo, kampus mana yang mau mulai mencabut iijazah koruptor ?

MASTER MIND SKANDAL CENTURY ADALAH..

PN Jaksel, 12/4/2018, memenangkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI diketuai Boyamin Saiman, lawyer Solo) merujuk tuntutan jaksa KPK pada pengadilan sebelumnya yang tentu memuat alat bukti yang cukup. Ultra petita, terobosan hukum, melihat substansi keadilan dalam penegakan hukum. Sidang pra peradilan kasus tsb sudah 6 kali di gelar. Penggugatnya kuatir jika kasus bail out Century ini dibiarkan terhenti di lorong gelap maka 8 tahun lagi case closed.

Penuntasan kasus itu diperlukan untuk menjerakan para pelaku korupsi uang, korupsi kebijakan ( dan korupsi pemahaman ) sebagai intelektal punishment ( bagian dari social punisment ). Kebijakan tak bisa diadili, kata Budiono. Bagaimana kalau kebijakan diplintir dengan dalih menyelamatkan perbankan nasional ( Bank Century yang dirampok 3 pemiliknya, dianggap bank gagal berdampak sistemik, padahal CAR di bawah 8 % ) lalu Rp 6,7 triliun ( Rp 7,4 triliun hitungan terbaru ) duit rakyat yang tersimpan di Lembaga Penjamin Simpanan ( LPS ) amblas karena para pelakunya tergiur harta, wanita atau tahta ?

Seingat saya, kasus mega korupsi ini dimulai seorang capres dibantu Rp 40 miliar oleh BSam untuk dana kampanye tahun 2004. Saat bank Century dirampok direkturnya ( deposito dll, diam2 dialihkan pihak bank tanpa izin nasabah ), BSam, salah satu debitur besarnya, minta tolong penguasa tsb utk menyelamatkan uangnya di bank tsb. Tahun 2008 memang ada krisis moneter tapi tak separah tahun 1998. SM, ketua KSSK saat itu ( niat awalnya membantu memulihkan krisis ) menyarankan dana talangan sekitar Rp 600 miliar dari Rp 1 triliun yang diminta bank tsb. Ada utusan istana datang ke rapat yang diadakan beberapa tahap tsb ( salah satu rapat dihadiri ketua KSSK, sekretaris KSSK dan gubernur BI ) . Ada telpon ke Bud sebelum putusan ‘genting’ bail-out diambil. Esok paginya, betapa terkejutnya SM melihat dana talangan membengkak sampai Rp 6,7 T ( rupanya ada rekayasa dalam laporan BI yang saat itu dipimpin Bud ). SM lapor ke JK. JK lapor ke polisi.

Karena mengendus kasus ini, Antasari dikriminalisasi/ diamankan ke rutan. SD yang menguping juga dihukum. Deputi pengawas BI, SF diberitakan wafat. BSam juga wafat. Nasrudin yang kerap memberitahu info tentang koruptor ke ketua KPK saat itu dibunuh untuk menjerat Antasari. Ahli forensik yang tahu kejanggalan kasus tsb juga wafat. MG dipenjara karena kasus cek travel yang dibeli dari uang nasabah bank Century untuk kampanye deputi BI. 2 pemilik bank buron. Satu pemilik, RT, merangkap dirut sudah dipenjara. Putra penguasa tsb diminta berhenti dari kesatuannya. dengan linangan air mata lalu terjun ke politik ( pilgub, ca/wapres, mungkinkah untuk mengulur waktu sampai waktu kadaluarsa itu/ 8 tahun lagi? Jokowi jangan sampai mengambil cawapres yang punya beban masa lalu agar tak menyulitkan KPK/ penuntasan kasus ). Bud dihadiahi posisi wapres. SM pindah kerja ke WB. Sebagian bilang, seorang reserse polsek dengan mudah menuntaskan kasus ini dalam seminggu, jika ada kemauan dan tak punya beban.

Abraham Samad ( Prime Times News 16/4/2018) mempertanyakan motif, aktor intelektual, master mind kasus kejahatan kerah putih yang lihai mengelabui ini. Jika KPK dapat keterangan dari 9-10 nama yang disebut di amar putusan tsb maka akan terlihat benang merahnya yang merujuk ke master mind. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kejahatan rezim yang tak boleh terulang lagi ini. Master mind itu anda sudah tahu sekarang.

Opsi*Avi, MetroTV, 16/4/2018, menghadirkan Febridiansyah, Antasari, Boyamin, Gayus Lumbun. Misbakhun ( anggota pansus Century), dkk, juga membahas Rp 400 T dana BLBI yang merugikan negara Rp 4,5 T. KPK saat ini tengah menyidik mantan kepala BPPN. Gayus bilang perMA tak bisa membatalkan keputusan hakim pra peradilan yang diperluas kewenangannya tsb ( 9 wewenang baru ), kecuali untuk kasus berikutnya setelah perMA dibuat. KPK bisa melengkapi keputusan itu dengan penyidikan menuntaskan kasus tsb sampai master mind-nya. Waktu kadaluarsa kasus 18 tahun. Bail out Century tahun 2008. Tinggal 8 tahun lagi.

Antasari bilang KPK perlu menyertakan pasal TPPU untuk mengendus kemana larinya uang Rp 6,7 T karena yang diminta Century Rp 1 T. Mantan ketua KPK itu juga berharap KPK berani mengembangkan lebih dari 10 nama tsb, senada dengan Samad.
KPK punya 1000 pegawai, lebih sedikit dari KPK Malaysia atau KPK Hongkong. Kebiasaan korupsi 32 tahun Orba dan 20 tahun reformasi butuh waktu panjang untuk menyelesaikan. Ribuan kasus mengular antri. Perlu 2 gedung lagi di kanan kiri gedung KPK sekarang ( dan tambahan 1000 pegawai lagi) jika ingin cepat tuntas, kata seorang komisioner .

Lebih penting dari itu, menurut saya, adakah komisioner seberani Antasari lagi di KPK dalam menghadapi arogansi kekuasaan, plus para hitman di belakangnya ? ( ini maloperasi yang pernah saya singgung di posting lalu, seberapa kuatkah kita menghadapi kenyataan bahwa pemimpin yang dipuja RG / dipilih tak sebersih itu ? Bahwa kita masih bisa trust/ percaya pada pemimpin setelah kebenaran itu diungkap ke publik ? ( mantan presiden Korsel yang dituntut 30 tahun penjara kini sudah divonis 24 tahun penjara. Bagaimana stabilitas Korsel hari ini?). Trust kalau bahtera NKRI masih bisa kokoh melaju menggapai cita2 kemerdekaan dan reformasi setelah guncangan hebat itu? Tak semua kebenaran harus diungkap jika mental sebagian kita belum matang ( masih malas berpikir ). Itu pendapat saya. Terserah KPK mau menuntaskan kasus ini atau tidak ( MAKI nagih 3 bulan lagi ) . People, what say you?!!

CLOSING

Indonesia kuat, damai dan sejatera, tujuan kita bernegara. Banyak aral melintang menghambat jalan kita. Ancaman perpecahan dari dalam diperparah fitnah adu domba negara besar pencengkeram hegemoni segala cara. Indonesia raya kokoh nan jaya jika mayoritas WNI berani menghentikan kemungkaran di depan mata. Merah darah kita, putih tulang kita. Berani semangat kita, karena suci hati kita. Bangkitkan semangat merah putihmu untuk menyukseskan Asian Games, pilkada, pileg. pilpres menjelang, untuk Indonesia kita. AYO, ENERGY OF INDONESIA  !!

Written by Savitri

5 Mei 2018 at 15:09

Negarawan Optimis vs Oposisi Pesimis Hantu Ngibul. Cakada berintegritas & KPK senyap menjerakan.

leave a comment »

a

Jokowi membagikan sertifikat gratis bagi warga kurang mampu. Yang dengki menuduhnya ngibul. Yang ambisius mengancam Indonesia bubar ( kalau bukan dia yang memimpin ). Siapa takut ? Ada yang mau Indonesia bubar tahun 2030 ? Hello ? Pastinya kita tak mau, apalagi oleh armada hantu AS ( novel Ghost Fleet) yang dikutip PS dalam pidato populis pesimistis mewakili kubu oposisi, menyambung hoax ( berita bohong )  dan hate speech ( ujaran kebencian ) sejak pilpres 2014  dan pilgub 2017 yang sempat memicu distrust antar unsur masyarakat dan distrust rakyat terhadap pemimpinnya beberapa waktu lalu. Sebagian bilang ini sudah kejahatan setan. Bagaimana kita seharusnya bersikap ? Tetap tenang, kritis dan ikhtiar terbaik apa pun kabisa anda. Selain itu, sudah puluhan kali kita diguncang prahara dan tetap kokoh kan ? Stay cool, man… ( sumber foto : rakyatbicara )

Armada Hantu. Perang Dunia 3. Indonesia bubar tahun 2030 ? Sudah kebalkah kita dari virus ancaman bubar ? Lebih smart-kah kita dari rakyat Amerika ?

ISU yang diPOSTING BULAN INI: Ghost Fleet bubar 2030, Sertifikasi tanah tak ngibul, Gubernur Tanah Abang vs Ombudsman Jakarta, Akan ada tersangka KPK, Vonis 16 tahun SN, Revisi PKPU daripada Perppu, Hukum pancung di Aceh, E-Belanja APBN, Facebook ditegur Kominfo, Bandung selatan banjir bandang, Darurat keilmuan profesor, Terawan Theory ditunggu uji klinis MKEK IDI.

BUBAR KARENA ARMADA HANTU ATAU DISTRUST OPOSISI ?

Novel karya duo ahli strategi dan intelijen AS lulusan Havard itu dikutip PS, ketum Grd, yang menyatakan ( dalam pidato politik di Youtube )  Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Wah.. gaduh lagi ( meski Jokowi tertawa, saya nyengir, yang lain mengernyitkan alis, bahkan kebakaran jenggot ). Padahal, sejak 2006, indeks kerapuhan negara Indonesia terus membaik. Bahkan tahun 2017, indeks kita lebih baik dari Turki, Rusia dan China ( di novel GF, yang perang itu AS, Rusia, China ) . Kita utuh dan kokoh. Kok bisa elit politik bicara begitu ya ? ( kita yang memiliki Indonesia tentu tak senang mendengar ucapan pesimis negatif dari oposisi seolah presiden yang kita pilih selama ini tak berbuat banyak. Ya, tidak senang, kecuali PS memang berniat kalah dengan pidato kontra produktif itu lalu sportif memberi selamat pada Jokowi.. he3x..)

Jika niatnya warning/ peringatan mestinya bicaranya privat dengan pemerintah. Jika niatnya cari sensasi untuk konsolidasi para pendukung, saya pikir, bisa blunder, karena rakyat lebih suka mendengar harapan optimis negarawan di masa depan berbasis data valid, bukan fiksi pesimis mengecilkan Indonesia dengan data sejarah sekalipun ( fiksi, karena penetapan 2030 tak melalui tahapan kondisi seperti analisis ilmiah lainnya ).

Menurut agama, azab diperlihatkan di dunia menimpa orang yang syirik ( menyekutukan Allah, main dukun, santet, guna2 ),  durhaka pada orang tua dan menzholimi hak org lain ( merampas tanah ). Zionis AS yang menguasai Gedung Putih sejak perang salib telah merampas tanah Palestina, menyebarkan propaganda hitam/ fitnah teroris pada kaum muslim, sejak pengeboman menara kembar WTC 9/11/2001 ( The Big Lie, karena gedung itu ternyata milik pengusaha zionis dan para zionis/ pekerja Yahudi di situ telah dievakuasi sebelum gedung simbol ekonomi AS itu ditabrak pesawat dan diledakkan kolom2 penyangga/ pilar dasarnya dengan dinamit berdaya ledak tinggi ),  lalu mengeruk kekayaan alam bangsa2 lain/ negara2 muslim/ dunia ketiga dengan invasi militer dan pinjaman hutang USD melalui IMF, Bank Dunia, ADB, dsb. ( yang tak dijamin emas yang cukup di FED ( bank sentral AS milik keluarga zionis )) .

Anda tinggal pilih percaya Qur’an dan Hadis shahih, atau novel tsb ? Saya pilih kitab suci saya lalu menyiapkan diri dan Indonesia menjadi pemenang PD III lawan zionis dari AS, Israel dsb.( Ciee..). Analis luar negeri lainnya malah memprediksi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia ( bahkan ke-5 kalau lebih rajin dan smart ) pada tahun 2030 itu, di atas Inggris dan Jerman.

Jika anda berpikir bisa, anda pasti bisa, tulis motivator Dale Carnegie. Kita berpikir Indonesia kuat, damai sejahtera lalu menang di PD III dan PD IV maka niscaya itu terwujud dengan izin-Nya. Apa yang kita dambakan terwujud saat itu usahanya di mulai dari hari ini. Siaaap !!

SERTIFIKASI TANAH TIDAK NGIBUL, KOK !

Land reform ( reforma agraria )  dan perhutanan sosial adalah salah satu program pemerintahan Jokowi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Tanah bersertifikat itu bisa digunakan rakyat untuk pertanian/usaha lain atau agunan kredit produktif di bank ( jika yakin hasil usaha yang didapat cukup untuk membayar/ mencicil bunga bank. Kalau tidak yakin, jangan digadaikan/ diagunkan karena tanah bisa melayang/ pindah tangan ).

Akses tanah dan akses bank untuk rakyat kecil yang dulu cuma mimpi kini bisa terwujud dengan komitmen kuat pemerintahan Jokowi. Lalu,  AR bilang program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat itu ngibul ( karena masih banyak tanah milik asing). Hmm.begitu, ya?

Kastaf kepresidenan Moeldoko mengatakan,  kepemilikan lahan oleh kelompok tertentu/ asing  di nusantara grafiknya terus menurun sejak tahun 2003. Menurut BPS, tahun 2013, angkanya 0,68 % ( artinya 1% orang memiliki 68 % tanah nusantara ). Tahun 1973 – 2002, grafiknya memang naik sampai 0,72 %. Baiknya di bawah 0,5 %.  ( artinya kesenjangan tanah atau pemerataan/ kesempatan ekonomi dikategorikan aman ).  Kepemilikan tanah untuk konglomerasi/ korporasi asing sudah distop.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil bilang, meski pun masih tersisa kepemilikan asing ( HGU selama 35 tahun, syarat perpanjangan : 20% tanah harus dilepas/ di-share ) misal perkebunan sawit, masih memberikan manfaat/lapangan kerja bagi tenaga lokal.

Perkara ribet nan kronis ini perlu waktu untuk menguraikan dan memperbaikinya. Bahkan untuk membuat satu peta komprehensif untuk mengatasi peta tumpang tindih yang dimiliki banyak pihak selama ini, bukan pekerjaan mudah. Butuh komitmen kuat, kerja keras nan cerdas, ketekunan plus kegigihan menembus para bohir ( plus dana besar APBN ) One land map / peta tanah komprehensif ini meliputi tanah negara, tanah rakyat dan tanah HGU asing, yang bisa digunakan  akurat untuk memutuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan ( juga menjawab tudingan AR soal kedaulatan tanah NKRI ).

Reforma agraria yang masa pemerintahan sebelumnya sulit dilaksanakan, kini masa Jokowi dikebut. Dari 126 juta bidang tanah untuk rakyat sudah 47 juta bidang  yang  disertifikasi. Tahun 2025 semoga rampung seluruhnya. Thn 2017 lalu tercapai 5,2 juta dari 5 juta yang ditargetkan. Tahun 2018 target 7 juta sertifikat, mungkin tercapai Oktober ini, kata Sofyan. Tahun 2019, target 9 juta sertifikat. Kalau 500 ribu lembar sertifikat seperti masa pemerintahan sebelumnya, bisa2 baru kelar 140 tahun lagi.

Hampir 50% lahan kelapa sawit yang ada, milik rakyat dengan hasil 3-4 ton per hektar, sedang sekitar 50 % milik perusahaan swasta dengan hasil 8 ton/ha.

Tanah yang terbengkalai ( bekas tanah konsensi yang ditinggalkan, dll )  diupayakan pemerintah diberikan pada rakyat, instansi atau tempat latihan TNI. Developer yang punya land bank untuk membangun kawasan perumahan dengan rencana yang jelas dan dilaksanakan, tak diusik pemerintah ( Prime Time News MetroTV,  26/3/2018 ).

74 % rasio kepemilikan lahan oleh 1% populasi yang diaku AR dikutip dari Bank Dunia ternyata dibantah oleh Bank Dunia. Nah, lho! Artinya, AR ( ketua majelis pertimbangan partai PAN ) yang ngibul/ mengkritik asbun dengan data rancu. ZH ( besan AR, ketua PAN dan MPR ) dan  HRa ( anggota DPR ) yang mengamini perkataan ayahnya, mestinya lebih kritis dan mengingatkan AR cara mengkritik yang elegan didukung data valid jika memang nurani mereka bicara.

Manusia tak luput dari salah, senior sekali pun Lebih penting lagi, mau introspeksi menjadi lebih arif. Rakyat beranjak cerdas sekarang. Jangan sampai trik yang dilancarkan menjadi bumerang bagi diri sendiri.

Rakyat, media/ jurnalis, komunitas, LSM, ormas, asosiasi profesi juga punya data dan sumber kredibel. Jangan sampai ditertawakan ketika mengumbar sensasi. Serius, cermat, berhati-hatilah. Memori kami merekam perilaku kalian untuk dikonversi menjadi suara pemilih.

Oposisi cerdik jika ingin eksis, mencari isu/ kebijakan pemerintah yang banyak dikritik rakyat dan memberi solusi alternatif yang bermutu dan aplikatif. Data benar yang sengaja disembunyikan waktu pengambilan sampel, sumber dan caranya, untuk membohongi publik demi perolehan suara akan dicela rakyat pada akhirnya. Masyarakat hendaknya terus meningkatkan literasinya terhadap data valid dan turut mengecek kebenaran pernyataan politisi. Belajar cerdas.

AR mestinya menggunakan kata2 yang sesuai dengan keilmuannya ( guru besar UGM ) supaya rakyat tidak meniru bicara asal/ kasar. Negara tetangga pada nonton bagaimana kita berdemokrasi, lho. Jadi jangan genit bikin gaduh tak perlu pada rakyat yang sudah berusaha tenang menjelang pilkada dan pilpres ini. Sebagian orang bilang. AR bapak reformasi. Sebagian bilang, AR penggagal reformasi ( karena merebut kursi MPR yang mestinya untuk AL dan menurunkan ArWh ). Jadi siapa sebenarnya AR?  Kita lihat langkahnya ke depan untuk kesimpulan akhir. OK ?

Menurut peneliti Megawati Institute/ MI ( Prime Time News, 30/3/2018), angka rasio 74 % itu semula petunjuk awal ketimpangan ekonomi yang akan diteliti MI kebenaran dan detailnya. Hasil riset di akhir laporan ( 0,68 versi BPS )  pada tahun 2013 itu malah tak disebutkan.

Tidak juga relevan mengambil hasil tahun 2013 itu untuk dasar menuduh ngibul pada Jokowi, Maret 2018. Setelah dilantik sebagai presiden RI ke-7, Oktober 2014 lalu,  ada sertifikasi tanah gratis yang bertambah banyak tiap tahunnya, sehingga rasionya tentu di bawah 0,68 ( atau 68 %, makin jauh dari 74% yang dituduhkan AR ). Jelas sekarang siapa yang ngibul ( AR ).

Jika modus Trump memenangkan kontestasi dengan politik kasar ( fitnah, rasis, agitasi, pesimistis, ancaman, menakut-nakuti berbasis fiksi dan imaginasi )  dianggap tak cocok dengan kultur santun ketimuran kita, mestinya oposisi di sini tak plagiat menconteknya demi syahwat berkuasa. Menang  atau pun kalah sama residunya : distrust/ perpecahan di kalangan masyarakat, yang jika terus terakumulasi ( terus digunakan saat pesta demokrasi )  bisa berujung kerusakan permanen alias negara bubar ( penyebab negara bubar : pertarungan sengit SARA, kesenjangan lebar ekonomi/ kelas sosial, intervensi / invasi militer asing ) .

Lihat apa yang dialami warga AS dan dunia  pasca terpilihnya Trump sebagai presiden AS ( konflik horisontal/ anti migran, rentetan demo berkepanjangan memprotes kebijakan rasis/ diskriminatifnya, Yerusalem diklaim sepihak sebagai ibukota Israel, dukungan yang terus  membesar pada Israel ( meski Trump mengaku bukan politisi dan terbebas dari lobi2 pengusaha Yahudi AS karena “I am so rich”, orasinya pongah )  berupa veto2 AS pada resolusi PBB terhadap pemerintah zionis Israel yang terus memperluas pemukiman warganya di Tepi Barat milik Palestina dan membunuhi warga Palestina yang berunjuk rasa memprotesnya, dsb.

Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Dua hal itu tak terpisahkan. Pilihlah capres, caleg dan cakada yang menggunakan cara2 baik untuk menjadi pemenang ( agar yang terjadi di AS tak terjadi di Indonesia ).

PS yang lahir dari keluarga elit, pendidikan elit,  pernah menikah dengan putri penguasa Orba, tak legitimated jika bicara soal kelas sosial/ bawah dalam pidato politiknya. Apa pantas orang yang ( pernah )  menjadi bagian dari 1 %  menguasai 68 % aset ekonomi sampai berkobar- kobar di panggung seperti itu ? Rakyat sudah letih. Get real, jangan main sandiwara terus.

Kepemilikan asing bermula dari keputusan para penjual aset negara di masa lalu ( imbalan untuk AS yang telah menaikkan rezim Orba ). Contoh, konsensi tambang Freeport yang oleh UU tertanda menteri Gndjr waktu itu, bisa terus diperpanjang tiap 10 tahun tanpa bisa dianulir oleh UU yang baru, secara de facto ( ILC, 4/4/2018 ). Kecuali APBN kita sudah cukup untuk mengenyahkan invasi AS cs jika mereka sampai gelap mata/ pakai jurus mabuk pula).

Tak perlu galau, apalagi pesimis.. Ada prediksi, Indonesia masuk 3 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045, selain China. Mungkin AS tidak masuk, kalau benar Trump jadi biang bangkrutnya AS seperti asumsi Bart Simpson ( tokoh kartun tengil AS ). Yang Maha Menggerakkan hati manusia itu bisa menunda perang sampai kita cukup kuat memenangkannya. Jika pun terjadi invasi atau PD 3 sebelum tahun 2045, cukup Allah sebagai penolong kita.

Anda tidak berpikir Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, yang kampiun perang gerilya dan pantang menyerah selama lebih 350 tahun ditindas penjajah, bisa survive dari ancaman bubar berulang kali dan tetap eksis sampai hari ini, tanpa peran apa2 di masa depan kan ?  Tak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita sudah ditempa dan semua sudah direncanakan-Nya. Every detail. Berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Think big and be strong..!

OTT KPK, PERPPU, PKPU, JR DAN CAKADA. The winner is…

KPK ( ketua, jubir) genit! tuduh beberapa pembicara, sengit. Apalagi ini?  Mereka kumat meriang setiap komisioner Agus mengatakan ‘akan’ ada calon kepala daerah ( cakada )  yang terjaring operasi KPK lagi. Mestinya, kerja lidik sidik lembaga anti rasuah itu dilakukan senyap. Setelah cukup alat bukti kuat, apalagi jika OTT, segera umumkan ke publik, siapa tersangka korupsi, agar rakyat tak salah pilih pemimpin daerahnya.

Namun, cara ini pun masih diprotes. Menko Wiranto menghimbau KPK menunda kerja penindakan pada cakada tsb sampai usai pemungutan suara 27 Juni 2018. Permintaan ini bisa dimengerti, karena dengan sisa waktu kurang dari 3 bulan sulit mengganti surat suara yang sudah tercetak nama calon tersangka dan didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia. Penggantian cakada oleh parpol juga sulit karena kendala aturan dan ketinggalan start sosialisasi bagi calon pengganti.

Usulan KPK agar presiden mengeluarkan perppu penggantian cakada tersangka korupsi tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Rezim pemerintahan daerah ( istilah Refly Harun ) punya mekanisme menonaktifkan cakada tersangka yang terpilih begitu proses hukum dijalankan. Wagub manjadi plt gubernur. Demikian pula wakil walikota dan bupati. Jika inkrah tak terbukti bisa balik jadi gubernur. Jika inkrah terbukti korupsi ya masuk bui. Habis perkara.

Tinggal parpol, hulu masalah politisi dan cakada korup, dihukum pula. Dikurangi 1 % parlemen treshold-nya, tiap kader-nya terjaring korupsi. LSM seperti Formappi bisa mengumumkan di situsnya, akumulasi kader korup tiap parpol, agar rakyat tak mencoblosnya di pemilu berikutnya atau bubar dengan sendirinya. Tak laku.

Pemerintah berkepentingan pemilu berjalan baik sebagai tanggung jawabnya pada rakyat. Sehingga ruang kordinasi antara lembaga stake holder pemilu perlu dipertimbangkan KPK.

KPK independen seperti juga KPU. Keduanya institusi penting pendukung demokrasi kita. Namun, inti demokrasinya tetap perhelatan pemilu itu sendiri, di mana rakyat bisa hening, berpikir  jernih, memberi suaranya pada pilihan terbaik untuk masa depan negeri ini.

Presiden, kepala daerah, anggota dewan di pusat dan daerah terbaik inilah yang kemudian memilih komisioner KPK, KPU, KPUD, KY, hakim MA, MK, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para menteri, para kepala dinas, para duta besar, dst untuk mengurus hajat rakyat ( dengan masukan dari para pakar/ akademisi/ saksi ahli, media/ jurnalis/ saksi peristiwa, pemuka agama/ tokoh masyarakat, asosiasi profesi/ komunitas dan ormas ). Betapa pentingnya suasana kondusif 3 bulan ke depan. So, queit please..

Next, parpol bisa menyodorkan balonnya ke KPK untuk memastikan bersih dari korupsi. KPK juga bisa pro aktif memberitahu parpol, mana balonnya yang terindikasi korupsi. Lebih top lagi, jika sudah tersangka dengan lebih 2 alat bukti, sebelum penetapan cakada, caleg dan capres oleh KPU, sehingga perppu tak diperlukan lagi karena parpol sempat mengganti balon.

Bagaimana kalau anggota Panwaslu dan KPUD yang terjaring KPK ?  (EMI, 13/3/2018). Bawaslu harus bernyali seperti KPK. KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu harus independen juga. Tak berafiliasi dengan parpol, ormas manapun agar tak punya beban ketika menindak  tegas para pelanggar pemilu.

Pemilu langsung ( pileg bersamaan pilpres April tahun 2019 di lebih 17 ribu pulau Indonesia, pilkada serentak di 171 daerah pada 27 Juni tahun 2018 )  adalah yang paling sulit di dunia ( apalagi saat pertama kali tahun 2004 ). Kebayang, betapa tegangnya KPU dan parpol hari2 ini. Para pemilih juga kemendagri. Ada 2,2 juta WNI yang belum punya KTP -Elektronik menurut data kemendagri. Ada 6,7 juta yang belum punya KTP-E versi data KPU yang menurunkan petugasnya ke lapangan, Januari lalu. Ada 70 % warga Papua yang belum merekam data KTP-E -nya ke kecamatan domisilnya. Sekitar 20% alat perekam data KTP-E di kecamatan rusak. Can we handle it ?

Bagaimana caranya dalam waktu kurang dari 3 bulan hak dasar konstitusional rakyat Indonesia ini terpenuhi ? KTP-E, kita tahu, direncanakan menjadi data terintegrasi untuk pemilu, SIM, BPJS kesehatan, pasport, keuangan, perbankan, catatan sipil juga.

Untuk pilkada 2018, WNI yang belum punya KTP-E bisa mencoblos cakada pilihannya dengan menunjukkan surat keterangan/ suket telah merekam data KTP-E di kecamatan domisili menurut UU Pilkada. Namun untuk pileg pilpres tahun depan WNI harus sudah punya KTP-E untuk mencoblos menurut UU Pemilu. Oleh sebab itu kemarin Presiden Jokowi meminta mendagri Cahyo membuat permendagri untuk mempercepat pembuatan KTP-E. Kalau bisa sehari ( sejam ) selesai, maksimal 14 hari terhitung sejak WNI selesai merekam datanya.

Jika belum selesai saat pileg pilpres 2018, maka WNI yang punya legal standing bisa mengajukan judicial review ( JR ) ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) untuk menganulir syarat KTP-E ( satu pasal ) pada UU Pemilu. Dengan pengalaman MK bersidang memutus sengketa hasil pemilu yang dibatasi waktu, maka satu hari pun bisa putus untuk satu pasal  tsb. Di bandingkan mengajukan revisi UU Pemilu atau presiden membuat perppu, maka opsi JR bisa lebih cepat ( keputusan MK bersifat final dan binding/ mengikat ) dan menjaga muka DPR dan pemerintah ( pembuat UU Pemilu ).

WNI diharapkan mengecek ke kelurahan/ kecamatan, apakah namanya sudah tercantum di daftar pemilih. Minta surat keterangan sudah merekam data KTP-E jika belum punya kartu fisik KTP-E. Lalu lihat di web resmi KPU, daftar cakada di wilayah domisili yang akan dipilih. Lihat rekam jejaknya ( beri input ke KPU ) jika ada yang bermasalah.

KPU sedang berupaya mengajukan revisi UU atau merevisi peraturan KPU ( PKPU ) tentang larangan terpidana inkrah kasus pelecehan seksual, narkoba, korupsi menjadi calon, dalam rangka menyediakan cakada berintegritas untuk para pemilih.

Jika DPR tak sempat mengakomodasi perluasan pasal tsb ( karena sebagian sibuk kampanye ), maka KPU bisa mencantumkan rekam jejak cakada di situsnya. Keputusan MK masa Mahfud membolehkan terpidana menjadi peserta pemilu dengan syarat memberitahu statusnya pernah terpidana pada publik, mungkin karena banyaknya terpidana politis masa rezim otorian Orba yang represif ( mengkritik pemerintah, kasus2 rekayasa ). Bukan kejahatan murni.

Kasus suap 36 anggota DPRD Sumut yang terjaring operasi KPK kemarin sungguh memprihatinkan. Kalau diperbolehkan UU menggunakan APBD tahun sebelumnya, kenapa gubernur harus menyuap anggota dewan demi diluluskan APBD tahun ini ? Kasus hatrick korupsi 3 gubernur mestinya menjadi momen evaluasi warga Sumut untuk lebih selektif memilih pemimpinnya. Apa begitu pragmatisnya  ( materialistis ) elit di Sumut sampai KPK menandai Sumut daerah rawan korupsi ?

Jika lebih 50% kepala daerah dan anggota dewan tertangkap korupsi, mungkin sudah saatnya sistem pemilu kita diubah. Partai peserta pemilu disederhanakan ( jadi 2-5 partai saja, sesuai sistem presidensial yang kita anut. Mestinya sedikit partai. Bukan multi partai seperti sekarang ini ), biaya politik parpol ditanggung negara ( kurang dari Ro 78 triliun  ) dengan pengawasan ketat publik ( amati update web KPU, kemendagri, kemenkeu dengan e-belanja APBN, KPK, Ombudsman, Formappi, dsb ), plus memperbaiki mental para stakeholder pemilu termasuk rakyat pemilih, dan terutama parpol yang menjadi hulu politik uang, untuk tidak meminta-minta lagi ( uang mahar, kaos, sembako, pulsa, token listrik, voucher, dsb ) dalam berdemokrasi. Masyarakat, peserta dan  penyelenggara pemilu harus merubah diri jadi tak doyan duit/ politik uang selama kampanye dan tahapan pemilu.

Syarat ‘dari parpol’ dalam UU untuk bisa jadi anggota dewan juga bisa dianulir jika kader parpol masih korup juga. Toh, duit dari pajak rakyat. Setuju ?

Tentang cuti kampanye presiden, masa SBY pernah dilakukan. Sebagian menyarankan Jokowi boleh cuti tiap Jumat, Sabtu dan Minggu selama masa kampanye. Sebagian menyarankan capres petahana tak perlu cuti karena tugas negara RI-1 tak bisa diwakilkan seperti cakada pada wakilnya atau sekda- nya. Menurut saya terserah presiden mau ambil cuti atau tidak karena beliau paling tahu kesibukannya dan jadwal padat presiden yang menantinya. Yang jelas, KPU tak perlu mengajukan usulan cuti presiden di revisi UU Pemilu. Presiden cukup kontak KPU kapan bisa debat capres, dll. KPU yang menyesuaikan tugas penting kenegaraan presiden. Bukan sebaliknya. Ini amanat rakyat !

KPK ikut meramaikan keriuhan pemilu, karena diharapkan banyak pihak, setelah Bawaslu gamang menindak. Maksud baik KPK memberitahu rakyat, dicurigai parpol ikut berpolitik. Maksud baik Menkopolhukam Wiranto menghimbau KPK agar menunda penindakan cakada korup, dituduh intervensi oleh sebagian pihak ( atau sebaliknya dianggap pihak lain kurang tegas sebagai perwujudan kehadiran negara yang pasti ).

Saya sendiri menganggap diksi ‘menghimbau’ itu sudah baik. Tidak intervensi pada independensi KPK. Dengan rendah hati meminta kearifan KPK untuk melihat kepentingan yang lebih besar. Diikuti atau tidak, berpulang pada KPK. Kalau OTT ( sudah tersangka 99 % korupsi  masuk bui ), umumkan saja. Bahkan, jika 90 % cakada kena OTT, kata perwakilan Nasdem tempo hari.

Rencana revisi peraturan KPU ( PKPU) no.3 tahun 2017 bisa mengakomodasi penggantian cakada yang terjaring OTT KPK dalam sisa waktu kurang dari 3 bulan ini. Solusi lebih cepat karena tak perlu persetujuan DPR, cukup dikonsultasikan ke DPR  lalu diterapkan pada pilkada 2018, pileg dan pilpres 2019.

Menurut UU, penggantian cakada diperkenankan jika cakada tak lolos tes kesehatan, tersangka hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan berhalangan tetap. Di revisi PKPU, berhalangan tetap mesinya dirinci tersangka KPK/ OTT dengan surat tersangka dari KPK, sakit berat sampai tak bisa menjalankan tugasnya dengan surat sakit dari rumah sakit pemerintah, dst. Dengan begini rakyat diberi pilihan cakada  bersih oleh KPU.

Karena distorsi informasi di bawah luar biasa besar maka para pemilih terutama kaum milenial ( 17-34 tahun, 50% dari 196 juta pemilih ) perlu diberi info kredibel dan update dari web resmi KPU tentang cakada, caleg, capres bersih yang bisa mereka pilih. Publik bantu KPU/ KPUD mengawasi rekam jejak dan status hukum/ indikasi korupsi para calon yang terpampang di sana.

Masalah OTT cakada dan perppu usulan KPK demi independensi, himbauan Wiranto/ Menkopolhukam dan pilkada bersih dambaan rakyat bisa selesai dengan revisi PKPU untuk saat ini. Setelah usai perhelatan pesta demokrasi tahun depan sebaiknya dibuat aturan yang lebih legitimated/ di atas PKPU.

Komisioner KPK berikutnya, hendaknya ada dari pakar hukum pidana,  penyidik dan jaksa, agar proses di KPK lebih kredibel dan diteladani anak buah. Ketua.revisi KUHP dari akademisi yang sudah merintis revisi sejak 30 tahun silam mengatakan, mestinya tak ada penetapan tersangka di KPK sehingga tak diperlukan SP3. Langsung tahan saja, artinya dia tersangka. Jika tak ada SP3, bukan berarti tak bisa menghentikan kasus jika bukti tak bisa untuk melanjutkan kasus. Hentikan saja dengan senyap, sarannya ( Rusia cuma butuh 2 tahun untuk bikin KUHP ).

Soal kuda troya yang diungkapkan pembicara ILC ( 20/3/2018 ) cukup mengejutkan. Dugaan seleksi deputi penyidikan dan penindakan KPK secara tertutup membuat KPK jilid sekarang diterpa banyak kritik, saya pikir, perlu pendalaman dengan lebih banyak bukti fakta untuk sampai pada kesimpulan itu ( pembusukan dari dalam). Setahu saya, deputi penindakan dan deputi penyidikan ( AB ditarik Polri ) yang baru  terpilih kemarin melalui seleksi berlapis komisioner KPK, Kapolri, Jaksa Agung dan konsultan eksternal.

Peristiwa pegawai KPK satu ruangan dengan tersangka korupsi ( gub Jambi ZZ ) dalam satu acara publik  ( 21/3/2018)  yang sudah disusun jauh2 hari bisa dianggap sebagai kecerobohan. Aturan UU melarang komisioner dan pegawai KPK berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, dengan alasan apa pun.

Jika KPK tunduk pada UU KPK yang dibuat rakyat ( DPR, presiden, akademisi dengan konsultasi publik) maka logis kalau produk/ hasil kerja KPK bisa dipercaya rakyat. Bisa sebaliknya ( tak dipercaya) jika tidak tunduk. Karena masalah seperti ini pula,  sebagian media menganggap KPK punya rekam jejak ikut berpolitik ketika ribut OTT cakada ( selain soal BG yang batal jadi Kapolri, lalu jadi kepala BIN. Saya sendiri melihat kasus BG batal itu lebih kepada input masyarakat dan LSM tentang kecurigaan rekening gendut yang dimiliki sebagian pati. KPK cuma menindaklanjuti dumas tsb dengan stabilo berbagai warna. Soal ZZ di acara KPK, lebih karena kelalaian pegawai KPK, yang harus ditegur keras sekarang dan nanti diberi sanksi tegas jika terjadi lagi ).

Namun, jika kecerobohan terus berulang dan pimpinan KPK selalu defensif terhadap kritik media dan publik ( yang selama ini sudah rela membentengi KPK dari serangan luar KPK/ pelemahan KPK/ koruptor fight back) bisa2 publik gak sayang sama KPK lagi. Lebih gentle kalau KPK ngaku salah, kayak kastaf Moeldoko/ mantan panglima TNI yang energik tapi sportif ketika dikritik lawan ; bahwa staf situs kepresidenan dianggap ikut berkampanye.

Saya justru salut dengan kebesaran hati semacam ini. Dengan sadar akan kesalahan yang menjadi tanggung jawab kita, otak bawah sadar kita yang lebih powerful dari otak sadar kita, akan mencari solusi dan berbenah diri. Itu sistem tubuh/ manusia mendekati Tuhan penciptanya  ).  Etisnya, KPK mendengarkan kritik perbaikan dengan rendah hati. Legowo mengaku alpa dan menegakkan hukum/ etika pada pegawai KPK yang melanggar aturan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Kita mafhum manusia tak luput dari alpa dan salah. KPK tak seluruhnya malaikat yang sangat patuh dan tertib. Adanya sanksi yang diberlakukan sejatinya untuk warning/ pengingat agar kesalahan tak terulang.

KPK adalah lembaga independen seperti juga media. KPK bertanggung jawab pada rakyat. Tiap tahun KPK melaporkan hasil kerjanya pada presiden dan DPR pilihan rakyat serta pada publik melalui web dan jawaban atas pertanyaan jurnalis di kantor KPK.

Mungkin ke depan akan lebih baik jika jubir KPK tak lagi datang/ diundang ke acara2 TV. Kita melihat betapa sengitnya serangan anggota DPR kepadanya yang bisa menurunkan wibawa KPK di mata publik. Orang2 jago ngomong miskin fakta itu seperti terlihat benar karena lebih banyak jumlahnya. Di posting lalu sudah saya sampaikan bahwa di Indonesia masih banyak orang yang malas berpikir dan merasa paling benar daripada yang kritis dan rendah hati/ open mind.  Ketidakbenaran ( seolah) menjadi kebenaran jika lebih banyak yang mengucapkan.

Mas Febri stand by saja di gedung KPK menanggapi pertanyaan media atau memberi konfirmasi pada host acara TV via telpon atau skype. Biar pembicara pro-KPK dan publik yang menghadang pelemahan KPK. KPK bisa membuktikan anggapan salah mereka dengan kerja senyap penindakan ( idealnya. Bisakah dengan awak pers bejibun yang nongkrong setia di KPK sebagai benteng pertama publik sekaligus pencari berita ?  Itu pemikiran tersendiri ). Publik bisa melihat para koruptor yang diseret KPK ke pengadilan tipikor sebagai kerja penindakan tsb. Juga rating Indonesia pada indeks korupsi yang membaik serta berkurangnya korupsi di tanah air secara signifikan.

Banyak bicara, ( memungkinkan lebih)     banyak salah. Wanita lebih di dengar pria jika bicara lembut menyejukkan dan sedikit mengeluh. Ibu lebih dipatuhi anak jika konsisten bicara aturan prinsip, bukan ngomel tak berkesudahan. Efektif.

KPK tampak elegan jika sedikit bicara banyak kerja. Wartawan juga  jangan genit memancing  dengan pertanyaan menjebak dan bikin blunder KPK yang masih terpancing itu. Semuanya menahan diri agar agenda Indonesia bersih dari korupsi segera tercapai. Oke?

Ribetnya demokrasi dan penegakan hukum di negeri ini disebabkan kurangnya trust/ kepercayaan antar banyak pihak. Kebayang juga ribetnya Karni Ilyas, host ILC, menengahi para pembicara yang berseteru sengit  tiap Selasa petang hingga lewat tengah malam. But, we really enjoy it, don’t we?  Diskusi untuk menghargai beda pendapat. Mencari titik temu dari banyak kepala yang menyimpan kepingan fakta, info, ilmu,  pengalaman yang relevan atas isu aktual, yang 20 tahun lalu tak bisa kita.lakukan, kini bisa. Alhamdulillah..

16 TAHUN PENJARA UNTUK SN. KURANG ?

SN dituntut 16 tahun penjara, dicabut hak politiknya selama 5 tahun, bayar denda Rp 1 miliar plus ganti rugi 7,4 juta USD oleh jaksa KPK kemarin ( EMI, 30/3/2018). Sebagian menganggap hukuman itu pas untuk menjaga sikap politik partainya (  AL,  ketua dewan pakar G berharap SN dihukum ringan ). Sebagian lain dan para pemirsa berharap hukuman 20 tahun, seumur hidup/ hukuman mati, dicabut hak politik selamanya plus pemiskinan bagi pengatur proyek plus fee  KTP-E seperti SN ( berkaca hukuman penjara 30 tahun bagi mantan presiden Korsel, PJH ).

Mega korupsi jeranya dihukum mati untuk menciutkan nyali calon pelaku berikutnya ( buntut masalah KTP-E masih dirasakan ( 2,2 – 6,7 juta )  calon pemilih pilkada tahun ini yang belum mendapat KTP elektronik.

Tujuan penegakkan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. PA dan PMS, juga 29 nama yang pernah disebutkan dalam persidangan bisa dikronfrotir di pengadilan ( disaksikan publik) untuk membuktikan mereka terlibat atau tidak.

OMA sudah membantah kesaksian SN tentang keterlibatan kedua anggota kabinet tsb. PA bahkan mempersilakan konfrontasi fakta tsb ( mau datang ke pengadilan) demi menjaga integritasnya. KPK bisa lebih dulu menguji kesaksian SN dengan kesaksian pelaku lainnya ( minimal 2 alat bukti. Kesaksian di pengadilan di bawah sumpah bisa jadi alat bukti ) agar kerja kabinet tak terganggu. Jika yakin, bukti kuat terpenuhi, ajukan mereka sebagai saksi di pengadilan untuk. dikonfrontir keterangannya dengan saksi lain.

Jika terbukti tak terlibat, reputasi mereka terjaga bersih, keadilan ditegakkan, rakyat lega dan KPK makin dipercaya ( plus disayang publik ). Bagaimana keputusan para hakim yang mulia ?

Dr.Yenti Garnasih, pakar hukum TPPU, bilang mestinya KPK juga menggunakan pasal TPPU agar keberadaan uang Rp 2,3 triliun itu diketahui posisinya dan bisa dikembalikan pada negara. Baik bagi pelaku utama maupun pelaku2 lain yang mengalirkan uang korupsi KTP-E tsb.( Prime Time News, 30/3/2018 )

Demokrasi tak jalan jika pemimpinnya tak bisa memastikan hukum berjalan tegak  ( ILC, 1/4/2018). Nama SN sudah disebut-sebut sejak kasus Bank Bali.  Jika presiden terlalu sibuk/ capek untuk memback-up penuntasan kasus e-KTP ( pengungkapan seluruh aktor besar dan penikmat suap/ fee  proyek ) dan KPK lalu genit dan ceroboh lagi maka bisa2 ‘senior’ transaksi politik ini yang akan mengendalikan plot drama e-KTP sampai akhir. Jangan sampai itu terjadi. KPK diharapkan bertangan dingin dan menjerakan. Siap stamina dan adu cerdik keluar dari permainan SN yang mencicil dan mau aman sendiri ( saya tidak ingat, kata OMA. katanya, katanya.. masih mengaku tak bersalah ). Keep watching…

SARAN OMBUDSMAN UNTUK GUBERNUR ANIES

Satu ruas Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, ditutup/ digunakan Gubernur  Anies untuk jualan PKL ( dengan surat intruksi gubernur ). Dalihnya rekayasa untuk melapangkan pedestrian. Pengguna jalan lain protes, bahkan sampai menggugat ke kantor Polda Metro Jaya tapi Anies tak terpengaruh. Lalu, terbetik berita, Ombudsman DKI ( lembaga yang diberi kewenangan oleh UU mengawasi pelayanan publik )  memberi saran ( mestinya rekomendasi tegas )  agar jalan tersebut dibuka dalam 60 hari ke depan dan dilaporkan ke Ombudsman Jakarta ( sebelumnya dalam 30 hari sudah dilaporkan rencana tindaklanjutnya ) terhitung sejak tanggal pemberian saran ( EMI, MetroTV, 27/3/2018 ).

Jika tidak mematuhi UU no.23 ( jalan bukan untuk mangkal PKL, tapi untuk lalulintas kendaraan, publik dan keperluan negara/ konvoi tamu negara, dengan kewenangan polisi dan kemenhub untuk mengaturnya ), ada sanksi ‘non job’/ pembinaan ( mendagri membebastugaskan sementara gubernur sampai perbaikan dilakukan oleh wagub ).

Seingat saya, saran Ombudsman DKI jika tidak direspon baik akan berubah menjadi Rekomendasi Ombudsman RI setelah ditandatangani ketuanya. Dalam 3 bulan masih tidak ditindaklanjuti, gubernur bisa dibebastugaskan sementara sampai diberhentikan selamanya oleh mendagri setelah diberitahu Ombudsman RI ( ada bupati yang pernah dibebastugaskan karena pembangkangan. seperti ini setelah surat peringatan pertama dan kedua yang dilayangkan tak ditanggapi  ). Rakyat di daerah bisa menggunakan cara ini ( mengadu ke Ombudsman ) untuk menertibkan kepala daerah yang abai atau melanggar perda.

PKL mestinya ditarik ke dalam bangunan pasar, agar pedagang yang sudah di pasar Tanah Abang dan ditarik sewa/ retribusi tidak iri lalu ikut jualan di jalan. Promosikan dan buat even2 menarik secara rutin dalam gedung sehingga pengunjung tertarik masuk gedung dan membeli. Masa Gubernur Jokowi/ Ahok, cara ini sudah dipraktekkan. dan hasilnya lebih baik dari masa Anies sekarang.

Gengsi apa yang dipertahankan sehingga kepentingan lebih besar mau dikorbankan ?  ( janji kampanye asal menang ? ). Sebagian bilang, ketidaktertiban ini disengaja demi keuntungan politis saat pilpres ( gubernur sebagai perpanjangan tangan presiden dianggap tak becus melayani rakyat ).

Namun saya masih berharap, jauh di lubuk hati, Anies dan Prabowo masih mendengar daulat rakyat dan peduli masa depan negeri ini. Di resuffle atau terbuang sering membuat kita goyah sejenak dan mempertanyakan Allah ( why me ? ).

Saya pun sempat begitu ketika terkena TB ( micro bacterium tuberculosis ) setelah merawat ibu dengan telaten dan ekstra hati2 ( riset penularan TB/ cara pencegahan dan pengobatannya ). Toh, kena juga. Ini mungkin blessing in disguise. Allah ingin saya mengalami TB untuk menyampaikan maksud- Nya/ rencana ke depan.

Hikmah di balik derita ini baru ngeh saya pahami saat melihat berita wafatnya fisikawan dunia Stephen Hawking ( 18/3/2018 ) dan fenomena far infra red ( di OTS, Trans 7, 20/3/2018 )  dalam waktu berdekatan.

Infra red/sinar infra merah adalah gelombang frekuensi rendah yang menggerakkan channel TV melalui remote control. Ada medium infra red, di bawahnya. Lalu, di bawahnya lagi, far infra red, di mana manusia bisa mengalami halusinasi seolah melihat hantu ( tapi keberadaannya tak dapat dibuktikan oleh piranti paranormal ) jika otaknya terpapar far infra red yang dipancarkan dari perangkat riset.

Pikiran/ energi negatif manusia ( terlalu sedih, terlalu marah, terlalu takut, terlalu syahwat ) disukai makhluk astral/ halus/ jin. Mereka memakan energi negatif tsb dan membesar, yang keberadaannya bisa dibuktikan oleh perangkat paranormal. Orang dalam keadaan diam, hening, tidur, fungsi kejiwaannya bisa maksimal. Itu sebabnya, orang yang ngantuk dan capek kerap diberitakan melihat hantu.

Stephen, kita tahu tubuhnya lumpuh total ( penurunan kemampuan fisiknya dimulai sejak ia menjadi asisten peneliti, terlalu mem-forsir kerja otak kali ya. Kasus lain di Oprah Show, ada wanita profesor otak yang mendadak kena stroke yang melumpuhkan kemampuan otak kirinya: menulis, berbahasa, ketika siang malam meriset kerja otak. Kasus berikutnya, gadis cilik Indonesia yang mampu bicara belasan bahasa diberitakan wafat beberapa minggu kemudian. Saya sendiri pernah mendadak vertigo 3 minggu ketika intens memikiran masalah keluarga pasca bapak wafat sekaligus masalah negara. Kerja otak ada batasnya, sehingga perlu seni/ strategi untuk menyiasatinya. Allah memberitahu caranya melalui TB ).

Kerja otak/ jiwa Stephen bisa maksimal, menurut saya, justru karena kondisi tubuhnya itu, sehingga  lahir teori Big Bang-nya yang fenomenal tentang kelahiran alam semesta. Saya dikondisikan tak boleh terlalu capek atau banyak aktivitas lagi ( agar TB tak kambuh jadi kategori 3 atau 2 tahun pengobatan penuh nestapa ). Sisi baiknya, keadaan lebih banyak diam hening dari sebelum sakit TB ini membuat saya ( punya excuse, waktu, dukungan untuk )  lebih fokus ngeblog, menganalisa berita dan membantu solusi untuk permasalahan yang terjadi.

Jika Allah menghendaki kita menjadi seseorang yang berguna/ berfungsi seperti yang digariskan-Nya, setahu saya, segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalankan fungsi tsb sudah ada di sekitar kita ( sering tinggal comot, sering baru kita sadari ). Orang2 yang dihadirkan ke hadapan kita, tayangan berita yang perlu kita ketahui untuk memperkaya batin dan pemikiran kita diatur-Nya ( hadir/ tayang pas kita ada di ruangan tsb ). Hal2 sangat detail itu sudah Allah rencanakan di kitab induk/ Lauh Mahfuz jauh sebelum alam semesta ini Dia ciptakan ( versi Stephen dalam Big Bang/ Dentuman Besar ). Subhanallah.

So, lebih menenteramkan, jika kita rendah hati mendengar input kredibel, lalu merenung dalam hening dengan  mata batin, apa yang Allah rencanakan untuk saya/ kita dengan semua kegetiran ini ? Gimana caranya supaya Allah ridho ? Setiap perbuatan baik, Allah pasti kasih jalan ( ini pengakuan para Kick Andy Heroes tiap tahun, sebagai bukti janji-Nya ).

Hidup di dunia ini hanya sekali dan singkat. Orang lain menganggapnya sangat berharga, apalagi kita. Mari buat diri kita berharga dengan apa yang kita bisa. Kalau bisa ngeblog jadilah blogger terbaik di isu yang kita minati. Kalau bisa terpilih gubernur, jadilah gubernur terbaik bagi warga Jakarta. Kalau bisa jadi ketum partai dengan perolehan suara ketiga terbanyak di pilpres 2014, jadilah oposisi terbaik dengan sikap dan visi negarawan. Everybody will be happy, I’m sure. We smell love in the air…!

HOTEL ALEXIS TUTUP TOTAL

Gubernur Anies akhirnya menutup total Hotel Alexis dengan seluruh aktivitasnya per 28/3/2018. Nah, gitu dong… Ini baru gubernur untuk warga DKI.

HUKUM PANCUNG ATAU TEMBAK MATI DI ACEH ?

Daerah Istimewa Aceh membuka wacana qishos pancung/ penggal bagi para pembunuh di sana. Pembunuhan di provinsi tsb sudah sampai taraf mengkuatirkan sehingga pemda setempat merasa perlu memberlakukan tindakan maksimal/ mati ( EMI, 17/3/2018 ).

Sebagian WNI menyarankan hukum pancung ditinjau ulang ( kini sedang dalam proses konsultasi dengan publik Aceh ) karena cara eksekusi ala syariah tsb belum dikenal dalam hukum nasional kita. Yang ada, hukuman tembak mati yang diberlakukan untuk extra ordinary crime/ kejahatan luar biasa ( narkoba, korupsi, terorisme ). Di luar 3 kejahatan tsb, hukuman pancung/ mati dipandang lebih kental unsur pembalasan ketimbang penjeraannya.

Posisi aturan hukum di provinsi Aceh ( perda ) adalah di bawah konstitusi UUD 1945 dan UU, seistimewa apa pun daerah Aceh ( punya PN Syariah, PT Syariah, MA Syariah, MK Syariah ). Setahu saya, NKRI dengan rasa federal ( otonomi daerah ) ini mengatur urusan agama, hukum, pertahanan, hubungan luar negeri dan ekonomi makro ( mata uang, bank senttal )  secara nasional. Artinya, hukuman bagi pembunuh di Aceh merujuk hukuman yang tersedia di KUHP yang masih kita gunakan.

Di jazirah Arab ( Saudi Arabia, Iran, Qatar, Yaman ) hukuman pancung makin jarang digunakan. Hukum pancung yang menimpa TKW Nuryati di Arab Saudi tempo hari ( keluarga majikan tak memberi ampun ) setelah diteliti, ternyata si majikan mengalami gangguan jiwa. Pembunuhan tsb dilakukan Nuryati untuk pertahanan diri. Begitu kompleks pertimbangan untuk mengeksekusi orang. Terlebih jika penegakan hukum kita belum optimal/ kredibel. Salah2 korban tak bersalah yang dieksekusi mati.

Ada harapan di sebagian orang, terpidana bisa insyaf di kemudian hari sehingga hukuman mati tak perlu diberlakukan. Saya termasuk yang menolak pendapat yang dihembuskan para penganut HAM bebas/ Barat ini. Saya lihat saudara, kenalan, tetangga yang dengki, pelit, fitnah, ghibah, pembentak, penyinyir dsb sejak saya SD sampai sekarang tetap seperti itu, meski beragam teguran dan peristiwa pahit mereka alami. Mereka tak bisa mengkaitkan kejadian buruk itu dengan tabiat buruk mereka.

Dalam Qur’ an, kita diberitahu tentang manusia yang telinga dan matanya seolah tertutup terhadap kebenaran. Bebal. Ketidakbenaran yang terus dilakukan menjadi kebenaran buat mereka, sampai mereka menjadi pembangkang/ setan itu sendiri. Dalam kitab suci kita, diakomodasinya hukuman mati/ pancung, saya pikir untuk mengantisipasi kejahatan dari setan manusia ini.

Setelah seluruh  proses pengadilan kredibel dilalui, melihat kegentingan di daerah TKP, saya setuju jika hukuman mati diberlakukan untuk terpidana pembunuh berencana nan sadis di Aceh, bahkan di Indonesia. Tentang cara eksekusi mati, saya cenderung memilih tembak mati ketimbang pancung.

Setahu saya, tembak mati dilakukan lebih dari satu penembak ( peluru aktif di satu penembak secara acak, selebihnya peluru kosong di penembak lainnya )  sehingga beban mental eksekutor lebih ringan karena ditanggung bersama. Sebelum hari eksekusi, terpidana diberi bimbingan rohani, psikologi, disejukkan hatinya hingga pasrah menerima eksekusi sebagai penebus dosa kejahatannya selama ini. Sisi kemanusiaan kita diletakkan di situ. Bukan hukuman matinya yang ditiadakan. Keadilan lebih pada korban dan calon korban berikutnya/ masyarakat, bukan hanya pelaku, yang mestinya sudah ditegur Allah melalui banyak pihak dan peristiwa hingga sampai pada posisi ini karena menutup hati.

Pancung dilakukan satu algojo. Beban mentalnya besar. Bisa terbawa mimpi buruk, jika ternyata di kemudian hari, pelaku pembunuhan sebenarnya bukan si terpidana. Kita lihat ISIS secara vulgar mempertontonkan eksekusi penggal pada lawan/ orang yang tak sepaham dengan kelompok mereka. Terkesan barbar, kejam, tak berperikemanusiaan bagi sudut pandang non muslim. Well, saran saya, agar  tujuan tercapai ( meminimalisir pembunuhan di Aceh ) tanpa ekses berlebihan ( protes saudara2 kita setanah air yang non muslim, kita juga kan mesti menjaga citizenship/ ikatan kebangsaan, sehingga jika tertimpa bencana, kita semua masih mau gotong royong menolong ) lakukan tembak mati pada pembunuh berencana/ pembunuhan sadis ( kematian karena lalai atau tak sengaja bisa merujuk ke KUHP/ seumur hidup, 20 tahun penjara, dsb ). Setuju, warga Aceh ?

IRONI HUKUMAN PANCUNG BAGI PAHLAWAN DEVISA

Jaringan sindikat perdagangan orang/ traficking ada di Medan, Blitar, NTT, Atambua Bangkalan, dll. Sebagian terdampar di Arab Saudi sebagai terpidana hukuman mati/ pancung. Korban TKI dihukum mati diantaranya, Zaini, Adelina, Nuryati.

Zaini yang dituduh membunuh majikannya, tanggal 18/3/2018 telah dipancung tanpa pemberitahuan ke pemerintah RI. Ada 121 TKI terpidana hukuman mati sebelum moratorium notifikasi tsb. 67 orang telah mati dipancung di Arab Saudi tahun 2016 dan 133 orang tahun 2017. Satinah, salah TKW di Arab Saudi yang berhasil selamat dari vonis mati, karena pemerintah RI masih diberitahu pihak Arab Saudi.

Ada 178 TKI lagi yang menunggu hukuman mati. 117 di Malaysia diantaranya karena kasus narkoba. 20 di Arab Saudi diantaranya karena membunuh majikan secara tak sengaja untuk membela diri ( akan diperkosa ), dan fitnah ( dikambinghitamkan atas pembunuhan yang dilakukan orang lain seperti kasus Zaini ). Seorang TKI di Qatar, seorang TKI di Iran, dua orang TKI di China ( Mata Najwa, 28/3/2018)

Jika negara belum bisa memberi lapangan kerja bagi seluruh penduduknya, mestinya para penyumbang devisa itu di kawal proses hukumnya oleh pemerintah sesulit apa pun caranya ( hukum pidana Islam yang diterapkan di Arab Saudi lebih tertutup, tak biasa menyertakan pembela/ pengacara bagi terdakwa ).

Negara juga perlu memberi pembekalan dan pendampingan hukum bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar mereka berhati-hati. Bahkan kalau perlu sampai meteka berpikir ulang seribu kali, memaksimalkan dulu mencari nafkah di dalam negeri.

Saya dengar pemerintah akan menciptakan jutaan lapangan kerja berbasis online ( rata2 kita punya 2-3 ponsel di tangan, Indonesia masuk 5 besar dalam penggunaan media sosial, Telkom Indonesia masuk 3 besar perusahaan telekomunikasi kelas dunia ). Semoga derita para calon/ TKI bisa diatasi secepatnya. Amin.

JOKOWI PANGKAS ATURAN PENGHAMBAT INVESTASI

Presiden Jokowi menugaskan tiap kementerian memangkas 100 aturan per bulan dari 42.000 peraturan yang menghambat investasi selama ini. Perda hanya bisa dianulir setelah judicial review di MK dikabulkan. Kerja, kerja. kerja.. ( warga daerah juga demi investasi di daerah kalian ).

JURNAL INTERNASIONAL PROFESOR, MANA ??

Diberitakan 3800 dari 5366 (70%) guru besar/ profesor di. Indonesia tidak menulis jurnal internasional/ karya ilmiah setiap 3 tahun, padahal digaji 3 kali lipat gaji pokok. Artinya, satu banding tiga profesor yang melakukan riset ilmiah. Hanya 10 % penelitian  di Indonesia yang dilakukan peneliti lokal, selebihnya ( 90% ) dilakukan peneliti asing.

Ada peneliti asing selama 40 tahun meneliti Pangeran Diponegoro. Kita merujuk referensi asing tentang negeri kita sendiri ? Kita tak kenal diri sendiri ?

Kuantitas karya ilmiah. yang berkualitas ( bisa diganti hak paten ) , adalah indikator untuk menaikkan peringkat perguruan tinggi kita di radar dunia. Dari 500 perguruan tinggi yang ada ( di index Corpus, dll ), hanya ITB, UI dan UGM yang masuk, padahal perguruan tinggi kita lebih banyak dari China.

Jurnal internasional dari Malaysia masih lebih banyak dari Indonesia ( padahal dulu mereka sekolah di Indonesia ). Apa perlu pemotongan tunjangan mahaguru ?  ( November nanti ). Supaya anggaran pendidikan tak mubazir dan profesor lebih terpacu.  Peringkat perguruan tinggi luar Jawa juga jangan jauh dari perguruan di pulau Jawa agar pertumbuhan ekonominya tidak tertinggal jauh.

Banyak profesor merangkap pimpinan lembaga mungkin salah satu penyebab kurangnya jurnal internasional. Kerjasama kemenristek dan LIPI bisa  meningkatkan jumlah jurnal internasional di situs kredibel, bukan abal2 ( tidak salah kirim ).

Solusi persoalan bangsa dengan pendekatan ilmiah diharapkan dari para penyandang gelar guru besar. Dengan integritas keilmuan ini pula, profesor jangan sampai jadi garong korupsi ( contoh AM, mantan ketua MK ), pecandu/ pengedar narkoba, pelaku amoral lainnya. Cabut saja gelar profesornya kalau sampai kriminal begitu. Integritas keilmuan mahaguru jadi contoh guru2 lainnya.

Peribahasanya. : Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, jika ada yang melacurkan ilmunya. Renungan ( introspeksi ) dari begitu banyak masalah yang mendera negeri ini. ( kerap bikin saya pusing memikirkannya, apalagi presiden yang menindaklanjuti. Matur nuwun nggih, Pak Jokowi ).

SIAP CERMATI E-BELANJA APBN DEMI TRANSPARANSI.

Menkeu Sri sebulan ini sedang uji coba e- belanja APBN di 4 institusi ( kemenkeu, kantor presiden, KPK, kemensos ) bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Plafonnya antara Rp 50 – 200 juta. Sebagian menyarankan menggunakan kartu debit dari bank pemerintah daripada kartu kredit Citibank/ bank asing. Kartu debit lebih terkontrol/ tak bisa ditarik jika saldo habis. Kartu kredit bisa jebol jika pemegangnya konsumtif/ tidak disiplin. Bunga berbunga jika tak sanggup melunasi tagihan kredit tepat waktu.

Kita juga kuatir pihak asing membaca pola konsumsi Indonesia ( apa yang di beli, berapa banyak dan sering kita menggunakan produk tertentu, dsb ) untuk perang dagang melawan Indonesia. Kemarin , Kominfo memberi sanksi pada Facebook karena lebih 6 juta data pengguna/ facebooker Indonesia bocor ke pihak asing oleh 2 aplikasi yang kemudian diminta dicabut. Setahu saya, BI juga punya aturan Gerbang. Pembayaran Nasional ( National Payment Gateway ) yang perlu diperhatikan.

Spirit efesiensi dan transparansi penggunaan anggaran belanja negara kita dukung. Publik bisa  bantu melototi anggaran yang bocor di web institusi setelah cara cashless ( belanja barang, jasa dan perjalanan dinas dengan kartu ) ini diterapkan pada semua lembaga pemerintah. Semoga bisa berjalan dengan baik. Amin.

TERAWAN THEORY. HADAPI MKEK DAN UJI KLINISNYA.

Dokter TAP direkomendasikan dicabut ijin prakteknya jika tidak datang ke sidang etik MKEK IDI dan melakukan uji klinis untuk memastikan keamanan metode pengobatannya. TAP menemukan metode cuci otak untuk pasien stroke. 40 ribu mantan pasiennya ( termasuk PS, AB, TS ) mengakui kemujaraban metode tsb.

Terawan Theory sudah diakui/ dipatenkan di Jerman. Sudah jadi bahan disertasi dan dikenal di15 jurnal internasional. Ahli syaraf yang pernah mengetuai asosiasi 117 RS dunia dan anggota dokter kepresidenan ini meminta MKEK mengikuti prosedur pemanggilan yang benar karena mayjen/ bintang dua dan kepala RS AD ini juga terikat aturan tentara.

Semoga kedua pihak mau bertemu dengan cara baik2 dan Indonesia bisa lebih dikenal dunia dengan penemuan hebat TAP yang juga dipatenkan di Indonesia. ( pasien sudah antri menunggu, sebaiknya segera lakukan uji klinis setelah menghadapi MKEK dengan semangat prajurit , ya Dok  ).

BANDUNG UTARA vs BANDUNG SELATAN. Need help ?

Menyedihkan, ternyata kawasan Bandung Utara yang berfungsi sebagai resapan air, kini 70% berisi bangunan,  sehingga Bandung selatan kemarin terlanda banjir bandang sampai mobil pun hanyut. Bukan cileuncang lagi.

Untung masyarakat sigap mengatasi dampak banjir ini bersama  Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo dan anak buahnya dalam  program Citarum Harum Bestari. Para prajurit Kodam dan satuan marinir dari berbagai wilayah Indonesia sedang gotong royong membersihkan Sungai Citarum yang dijuluki sungai terkotor di dunia, dari hulu sampai hilir ( relai radio KLCBS dan K-Lite FM pada siaran ‘Kilas Bandung’ oleh PRSSNI Bandung, 26/3/2018 ). Siip !

Mungkin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta KPK perlu ke Bandung Utara juga selain kawasan Puncak Bogor, untuk menertibkan bangunan bandel milik penjabat tinggi dan pengusaha kuat/ DKI, supaya kawasan cekung Bandung bekas danau purba ini tak kembali danau. Iih..serem. Semoga banjir cepat berlalu. Amin.

CLOSING

Akhirnya, mampukah PS dan AR menjadikan dirinya elit yang elegan mengkritisi dan sanggup membawa kubu oposisi menjadi benar2 alternatif dan orisinil Indonesia ? ( jadi contoh generasi oposisi berikutnya ).

Jika mereka masih suka pakai jurus mabuk menyalahkan pesaing tanpa fakta dan data valid seperti sekarang ( dengan tahapan menyerang identitas petahana, kompetensinya, integritasnya, lalu elektabilitasnya )  kita tahu siapa yang akan kita pilih kan ? Lebih baik pilih kandidat yang sedikit bicara, tapi banyak kerja seperti Jokowi untuk masa 10 tahun ini.

Orator yang menyerang rival secara personal artinya ia ‘sakit’ dan kehabisan argumentasi sehat. Negarawan sejati takkan sudi menempuh jalan/ politik populis sekedar  meraih kemenangan / kekuasaan namun dengan dampak hancurnya ikatan kebangsaan/ citizenship. Hal inti yang bisa membubarkan negara jika terus digerus.

Tugas pemimpin/ negarawan adalah merangkul rakyat, menggerakkan pengikutnya ke arah lebih baik dengan cara baik/ tatakrama politik  dengan terus menyalakan api  semangat/ optimisme, sesulit apa pun kondisi kita sekarang, sesukar apa pun jalan yang mesti kita tempuh nanti, seperti pesan Bung Hatta. Keep calm and thinking, people..

Written by Savitri

7 April 2018 at 16:15

Pilkada Mahar, Pidana LGBT. Indonesia Jaya atau Bangkrut ?

leave a comment »

a

Pilkada serentak 27 Juni 2018. Pendaftaran pemilih sudah dimulai medio Januari. Anda sudah punya jagoan untuk dicoblos ? Teliti rekam jejak calon dan program kerjanya . Jangan pilih calon terindikasi korupsi, atau terendus mahar politik. Supaya duit rakyat tak diembat saat menjabat, untuk bayar hutang atau balas budi tim sukses. Laporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu . Petahana yang ingkar janji kampanye kemarin, yang menentang kehendak rakyat kemarin, yang demen membantah kemarin, yang memperlemah KPK kemarin, jangan dicoblos lagi. Pilkada bersih kita kawal tahun ini, agar terpilih kepala daerah yang fokus melayani publik , optimal membangun daerah untuk kesejahteraan kita. Saya kok mendadak jurkam begini ? Ingin memberantas korupsi demi Indonesia sejahtera ? Mulai dari memilih kepala daerah yang bersih dan kompeten. Amati dan kawal proses pemilunya sejak pendaftaran calon dan pemilih, sampai penetapan pemenang. Siap !

Rp 2,3 triliun korupsi e-KTP. Rp 3 triliun lebih tinggi RAPBD DKI masa Anies dari Ahok. Rp 2.221 triliun APBN tahun ini. Rp 3000 triliun kerugian Indonesia dari illegal fishing. Rp 5000 triliun, sumber alam kita yang dikeruk asing tiap tahun. Mati di lumbung padi. Why ? Rp.9000 triliun anggaran militer AS per tahun ( 687 miliar USD = 4,7 % GDP ) How can we ?

MAHAR KORUPTOR BARU

Politik memang njelimet. Demokrasi masih mahal harganya. Kontestasi politik masih ajang lahirnya koruptor baru. La Nyalla tak datang ketika diminta Bawaslu membawa bukti mahar pencalonannya yang sudah diberikan pada oknum DPC dari Rp 70 miliar yang diminta PS, ketum Grd.

( tolong intel Polri, TNI, BIN, periksa sumber uang ‘pengusaha2 muslim’ yang mengelu-elukan HR sebagai imam besar mereka/ Alumni 212. Duit Rp 5 miliar begitu mudah mereka gelontorkan tanpa kwintansi untuk cicilan mahar politik. Kita tahu saat revolusi 98 pun ada berkarung- karung uang dari agen asing untuk menyokong logistik para demonstran , karena Soeharto tak lagi menguntungkan kaum neolib/ MNC di sini.

Di ILC 5/12/2017 sudah jelas Alumni 212 ( mengaku ) ingin khilafah dan syariah sebagai hukum negara. Sementara mayoritas kita sudah sepakat ( konstitusi ) dengan NKRI dan Pancasila sebagai format paling pas untuk bernegara sesuai pilihan founder father kita.

Orang2 yang melecehkan simbol negara, masih bebas berkeliaran. Mereka nyinyir dengan ketidakhadiran presiden dalam acara reuni mereka (“Mana anggota kita yang satu itu ?,” sindir mereka cengengesan, di bawah bendera Merah Putih yang dipasang di bawah bendera hitam berlafal syahadat ), mendiskreditkan kebijakan pemerintah di berbagai forum dan kesempatan ( konsisten mereka lakukan sejak kubu KMP kalah pilpres tahun 2014 lalu, seperti FH yang teriak2 “Orang2 demo memprotes tindakan kejam militer Myanmar di jalan kok gak boleh ?? Pemerintah apa ini ?? Jangan dengar penasehat2 bodoh itu !!”

Padahal, Indonesia adalah negara yang paling baik membantu etnis Rohingya waktu itu sampai menlu Retno Marsudi dapat award dari PBB mewakili pemerintah Indonesia. Soal SN, FH juga salah. Bukannya instropeksi, dia malah cari2 panggung lain untuk mengumbar kekesalannya yang absurd. Apa FH baik2 saja dengan istrinya yang dokter bedah ? Tidak terkena superior syndrome, lalu cari pelampiasan di luar rumah ? Herannya, masih ada orang yang mengundangnya bicara. Rombongan sakit hati itu rupanya masih ada. Demokrasi yang kita pilih memang tak menyisakan apa2 bagi yang kalah. Mereka makin kehabisan uang sehingga permintaan mahar makin kencang nan kentara. Waspadai jika syahwat politik mereka sampai tergiur menerima berkarung2 uang pihak asing alias menjual negeri sendiri.

Saya baca sejarah Toyotomi Hideyoshi ( meninggal 18 September 1598 pada umur 62 tahun, pemimpin Jepang dari masa Sengoku sampai masa Azuchi Momoyama/sebelum masa shogun Tokugawa Ieyasudi pada 24 Maret 1603 ). Ada kelompok yang dengki abadi pada kesuksesan Hideyoshi yang merangkak dari bawah ( keluarga petani ). Berapa pun hadiah, perhatian atau kompensasi yang diberikan Yoshi, mereka tetap tak sudi menerima. Akhirnya, hanya kematian yang bisa menyudahi intrik dan perlawanan mereka. Watak tak bisa diubah. Perhatikan mulut2 angkuh mereka yang serupa satu sama lain ; FZ, FH, HR, AR ,ES AD, dst. Di titik ini, saya memaklumi keputusan mendagri yang memilih jenderal polisi untuk mengisi pj gubernur. Mungkin ada informasi intelijen yang disampaikan pada beliau sehingga keputusan itu diambil. Semoga Indonesia aman terkendali selama tahapan pillkada, pileg dan pilptes berlangsung. Amin )

Mereka yang merendahkan tradisi etnis dan agama lain, politik uang/ mahar untuk pemenangan calon mereka, persekusi pada yang mengkritik HR ( masih buron), sweeping atribut Natal, merusak tempat makan saat Ramadhan, menyalahgunakan Monas yang pergub-nya untuk kegiatan netral ( bukan agama/ politik ) sebagai tempat menggalang massa untuk tujuan politik ( instrumentalisasi agama ), apa kita mau ikuti ? Mereka toh juga tak mendengar kita ( contoh FH, HR ), melanggar aturan kita. Kenapa kita harus mendengar, mengikuti kemauan mereka ? Dengan enteng mereka bilang ‘ tumpas saja’ daerah2 yang memisahkan diri setelah pemberlakuan syariah ( yang ujug2 tanpa kesabaran itu ). Mau enak saja. Instan, gampangan.

Legitimasi apa sehingga mereka merasa di atas kita dan merasa berhak melakukan semua keegoisan itu ? Kepongahan dari kedangkalan berpikir, kedangkalan beragama dan kedangkalan bernegara ( plus berkarung-karung uang dari negara asing yang ngebet Indonesia pecah 8 bagian seperti skenario awal Sudan. Anda tahu belasan pangkalan militer AS di kawasan ini moncongnya diarahkan ke Indonesia ? ). Please, get real !

Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam. Terapkan syariat Islam secara kafah di rumah sendiri. Sakinah, mawadah, warahmah. Teduh, sejuk, rendah hati, sabar, ikhlas, tawakal , istiqomah. Orasi sok hebat, sok suci, meninggikan diri dengan merendahkan orang lain, mengintimidasi mereka yang tak setuju, terus terang bikin kami sebal dan malu. Islam yang indah dicoreng seperti itu. Lebih baik perbaiki diri dulu di rumah. Tunaikan zakat lebih 2,5 % agar dana yang terkumpul bisa menggerakkan perekonomian umat, menyumbang warga suku Asmat -Papua yang terkena gizi buruk dan campak (71 meninggal dari 7000 diduga terjangkit ), membantu penduduk Palestina yang menderita dalam ‘penjara raksasa’ bikinan Israel sumbangan pengusaha2 Yahudi- AS, ( terlebih setelah klaim sepihak Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel ), bantu perkuat bank2 syariah di tanah air agar beroperasi dengan benar dan terus berkembang, bantu komunitas ALIA mengawal revisi KUHP agar lebih mengadopsi syariah seperti pidana untuk perbuatan cabul kaum LGBT juga hetero semua umur yang tengah dibahas di DPR.

Tindakan2 simpatik tsb lebih bermakna ketimbang ramai2 naik bis gratis, makan minum, piknik, dengar ceramah terselubung pesan politik, sekedar menunjukkan jumlah kalian ( buih dari HR. cs ). Jangan mencatut kontribusi MER-C atau komunitas muslim lain sebagai kegiatan kemanusiaan kalian. Arab Saudi di mana arsy Allah berada di atas Kabah, Mekah, pun tak menerapkan khilafah. Iran yang sudah menerapkan syariat Islam juga berbentuk republik, bukan khilafah yang meliputi negara2 sekitarnya. Jika Allah berkehendak khilafah di masa kita, tidak selesai di masa Rasulullah, maka dengan kuasa- Nya hal itu mudah terjadi. Kun fayakun. Jika teramat sulit terjadi, ditunggu 60 tahun ke depan/ kiamat, pun tak ada lagi, artinya khilafah memang hanya untuk manusia sekelas Rasul dan para sahabat beliau yang mumpuni. Terima saja dengan legowo. Berdamailah dengan Islam nusantara yang lebih pas dengan jati diri bangsa Indonesia. Insya Allah, Allah ridho. Itu kan yang kita semua impikan sebagai muslim ?

NKRI dan Pancasila sudah final. Saya pikir mereka yang menolak bahkan ingin mengganti dengan ideologi lain/ entitas asing, keluar saja dari Indonesia. Negara bisa mencabut kewarganegaraan mereka lalu menghentikan fasilitas dan subsidi yang mereka nikmati selama ini dari negara. Kehadiran mereka hanya merongrong negara, menghabiskan duit rakyat/ pajak kita untuk mengamankan demo2 masif mereka, membereskan aksi2 persekusi mereka, hate speech di medsos dan akun abal2 untuk mendistorsikan kebenaran dan keberhasilan pemerintah. Finally, we clean their mesh !

Mereka cuma gaduh dengan mengumbar retorika dan fantasi khilafah ). Dalam pelajaran kewarganegaraan di sekolah, saya harap guru memberitahu konsekuensi ini. Menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika ,UUD 1945, NKRI artinya keluar dari WNI/ Indonesia. Tegaskan saja. Before it’s too late. Lebih murah menghancurkan NKRI dengan menyewa 40 ribu bis, 2 juta nasi bungkus, Rp 50 juta untuk berhoax ria, ber- hate speech sarat isu SARA ala kelompok Saracen daripada meluncurkan 15 misil nuklir ke sini kan ? Mengeroposi dari dalam, ideologi Pancasila yang selama 72 tahun telah berhasil merekatkan bangsa Indonesia yang begitu majemuk ( lebih 700 suku di lebih 17 ribu pulau, 6 agama, lebih 500 bahasa ).

Muslim terbesar di dunia, penduduk terbanyak ke-4 dunia, sekitar sejuta tentara dan polisi yang tiap tahun menjuarai turnamen menembak kelas dunia, dipercaya menangani konflik di berbagai belahan dunia, kuliner dan budayanya nomor wahid di dunia, potensi alamnya yang melimpah, bias menjelma kekuatan dahsyat jika bisa dipadukan dengan smart oleh semua komponen bangsa kompak bersatu. Ancaman mengerikan bagi penikmat hegemoni saat ini ( AS/ Barat )m sehingga Indonesia pantas jadi target penghancuran ( hard power ) atau pembonsaian ( soft power ) agar imperium mereka bisa terus menghisap kekayaan, kebahagiaan, energi kita di sini. Kelas menengah yang tak berpikir, mau saja digiring ke sana kemari oleh HR cs sampai masyarakat terbelah. Apa kita diam saja ? No way man !

Saya harap Bawaslu lebih berani dan proaktif mendatangi para balon yang dimintai atau sudah mengeluarkan mahar pencalonan untuk menghentikan kejahatan pemilu ini dibantu gakum ( kepolisian dan kejaksaan ). Bawaslu sudah diberi kewenangan oleh UU untuk memantau dan mempidanakan para pelanggar pemilu. Penyidik bahkan diperbolehkan UU untuk menggeledah rumah untuk mencari bukti2 kasus tanpa izin ketua pengadilan. ‘Nyanyian’ La Nyalla bisa jadi pintu masuk membongkar pasar gelap pemilu selama ini. Pernyataan di media, pengakuan sejumlah saksi, bukti petunjuk rekaman di bendahara La Nyalla bisa jadi bukti permulaan yang cukup untuk mencari bukti lanjutan yang bisa diuji di pengadilan ( idealnya ada peradilan khusus pidana pemilu agar bisa diputuskan dengan cepat, mana calon dan partai yang didiskualifikasi/ gugur jadi peserta pemilu. Kita jangan lagi memasukkan koruptor/ perampok di parlemen dan jajaran kepala daerah. Jika belum terbentuk, MK harus gesit mengusutnya.

Presiden bisa mengeluarkan perppu untuk mengganti ayat /pasal terkait batas waktu pemidanaan pemilu agar lebih realistis dengan sdm yang ada dan waktu pencoblosan yang kian dekat ini ).Jika terbukti benar dan berlaku masif, kita/ rakyat mungkin bisa memutuskan untuk mengganti sistem pembiayaan pemilu. Dibiayai negara seperti Jerman atau penggalangan dana dari masyarakat/ komunitas. Semoga dengan begitu, korupsi bisa berkurang secara signifikan, terpilih pemimpin berkualitas tinggi dan pembangunan daerah bisa optimal terlaksana memenuhi ekspektasi publik. Siapa mau mulai berani jujur demi masa depan Indonesia ?

PILKADA SERENTAK NYOBLOS SIAPA ?

Pemilihan Umun sudah menjelang. Tapi demokrasi masih mahal. Ketar ketir akan lahir koruptor baru yang makin canggih dan makin memalukan. Ketua DPR lalu sudah masuk tahanan setelah menggelar aneka drama yang bikin geleng2 kepala. Urat malunya sudah putus. Para koleganya kini ramai2 menggagas RUU Penyadapan ( bisa dibungkus aneka trik melemahkan KPK ). Bukannya, introspeksi diri memperbaiki internal parlemen ( apa perlu dibentuk komisi pengawas DPR ya ? ) agar citranya bersih dan bisa diandalkan rakyat.

Politik itu kotor ( jika yang terpilih para pencoleng/ pelaku mahar politik ). Padahal tak ada demokrasi tanpa politik. Partai politik ( parpol ) sebagai salah satu lembaga infrastruktur demokrasi, pasca perubahan UUD 1945, berkonstribusi menjalankan roda pemerintahan dan tata kelola negara. Mengartikulasikan keinginan rakyat kepada negara melalui pemerintah. Sesuai amanat konstitusi, tugas parpol adalah mencapai cita-cita negara/ nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UU no.2/2011, parpol harus menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penkaderan di parpol harus melalui pendidikan politik berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat luas agar WNI sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya, pendalaman 4 pilar bernegara ( Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI ) yang menjadi sumber rujukan dalam berpikir dan menjalani sistem ketatanegaraan. Terlebih kader politik. di Indonesia berasal dari berbagai latar pendidikan, profesi dan pengalaman. Idealnya, kader parpol itu lulusan jurusan politik dan berpengalaman di bidang politik. Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Kader parpol yang telah lolos seleksi pemilu legislatif dan presiden akan menduduki level legislatif ( DPR & DPD di kompleks parlemen Senayan , dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ) dan level eksekutif ( presiden di Istana Negara, Jakarta ) tahun 2019.

Tahun ini, 27 Juni 2018 ( sudah punya Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian. untuk pilgub Jabar dan pilwalkot Bandung dari PPDP ? Saya dan ibu sudah dapat/ terdaftar sebagai pemilih medio Januari 2018. Ada 171 daerah yg melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni nanti ),pilkada serentak untuk mengisi posisi gubernur & wagub serta walikota/ bupati dan wakilnya di tingkat kota/ kabupaten pada daerah2 tertentu yang sudah mendekati akhir masa jabatan.

Duh, siapa ya ? Walikota Bandung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Arsitek dan perancang kota ( urban designer ) ini dianggap sukses memimpin Kota Bandung, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, bersanding dengan 6 pejabat lainnya: Presiden Joko Widodo, Presiden Soekarno, Menristek/ presiden Habibie, Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Ahok dan Walikota Risma Harini. Wakil Emil, Oded Muhammad Danial, maju sebagai calon walikota Bandung. Semoga Kang Oded bisa meneruskan program Bandung Juara dengan sukses pula. Amin.

Jauh2 hari, sebaiknya para balon sudah mendeklarasi dirinya ikut kontestasi agar rakyat punya waktu cukup untuk meneliti rekam jejak para kandidat yang akan memimpin daerahnya. Tidak last minute seperti membeli kucing dalam karung. Menurut saya, pengalaman memimpin daerah itu penting. Berbeda dengan menteri yang keahliannya sektoral, kepala daerah itu cenderung generalis, lintas sektor . Ia harus terampil memadukan kiprah para spesialis di bawahnya untuk mencapai keadaan lebih baik. Mencerdaskan dan mensejahterakan warga daerah yang dipimpinnya. Bagusnya, presiden pernah sukses memimpin provinsi, gubernur pernah sukses memimpin kota/ kabupaten. Terutama untuk wilayah terdepan atau berpenduduk sangat banyak, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh dan Papua. Sehingga tak perlu terlalu banyak trial error yang diujicobakan, yang bisa berdampak buruk dan besar gemanya, ( ditiru daerah lain, yang ujung2nya warga kecewa dan meragukan manfaat demokrasi ). Siap memilih/ mencoblos dengan cerdas ?

INSTRUMENTALISASI AGAMA DI MONAS.

Kaum Kristiani menolak tawaran gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , utk merayakan Natal di Monas. Mereka menganggap Monas kini ( turun citranya ) menjadi tempat menggalang massa untuk kepentingan politik berkedok agama ( Editorial MI 25/1/2017 ). Pergub masa Ahok melarang Monas dipakai untuk kegiatan agama ( tertentu, karena Monumen Nasional itu milik semua warga dari 6 agama yang diakui di Indonesia ).

Instrumentalisasi agama, maksudnya, kegiatan keagamaan dipakai untuk menarik massa yang ujung2nya memenangkan calon tertentu dalam pilkada atau memaksakan fantasi khilafah pada warga lain. Agama turun derajatnya jika digunakan untuk syahwat politik seperti itu. Itu sebabnya, kaum Nasrani memilih merayakan natal di gereja atau ruang2 tertutup agar tak dituduh ikut2-an mempolitisir agama. Diakui mereka, negara sudah hadir menjaga mereka selama misa Natal. Polisi ( dibantu TNI dan ormas Islam yg Pancasilais ) memastikan sweeping atribut Natal dan bom para radikal tak boleh terjadi lagi selama perayaan Natal. Apa yang terjadi jika kita bisa beragama dan bernegara dengan baik ? Ya, damai sejahtera.

LGBT DIPIDANA ATAU INDONESIA BANGKRUT

Komunitas ALIA minta MK memperluas ketentuan pidana perzinahan di KUHP. Mereka mengajukan judicial review ( JR ) untuk mempidanakan perbuatan cabul kaum LGBT ( Lesbian, Homoseksual, Biseksual, Transgender ) agar Indonesia tak bangkrut ! Ada apa ya ? Ini bukan soal 93% mendiskriminasi yang 7 %. Atau kaum mayoritas dituduh tidak sensitif pada kaum minoritas. Jangan pula seperti maunya aktivis gay ( di ILC 19122017 ) yang bilang,’.. mayoritas bisa salah..”, alias minta mayoritas belajar menerima perilaku menyimpang kaum minoritas yang mengklaim macam2 dengan beberapa asumsi dan HAM ala Barat. Di banyak negara, minoritas muslim kerap ditindas semena-mena oleh rezim penguasa. Lucu juga, kalau di Indonesia, mayoritas muslim pun masih ditindas minoritas ( disuruh menerima gaya hidup bebas LGBT ). Ini soal keberlangsungan negara. Bro !

Komunitas ALIA tahu, perilaku seks bebas terutama melalui dubur ( anal sex ) menjadi penyebab termudah menularnya PMS ( penyakit seks menular ) terutama AIDs/ HiV. Kondom pun bisa bocor. Setahu saya, penyakit mematikan tertinggi ketiga di dunia adalah AIDs. Penderita AIDs ( ODA ) bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Di puskesmas, ada tes AIDs dan obat tsb yg ditanggung oleh negara ( bisa mencapai Rp 300 juta per-ODA ). Pemiskinan negara niscaya terjadi jika perilaku seks bebas ini dibiarkan merajalela ( jumlah LGBT dan pezina bertambah ). Alia sudah melakukan riset, pengobatan pada ODA, proses di DPR dan MK selama lebih 20 tahun tapi belum gol.

Para hakim MK merasa itu bukan wewenangnya. Membuat produk hukum baru adalah kewenangan DPR dan presiden. Anggota DPR bersiap kampanye menjelang tahun politik 2018-2019 ( mana sempat membuat KUHP baru yang mungkin baru kelar sehari sebelum kiamat ). Jadi, opsi lain : presiden membuat perppu yg membatasi/ melarang perilaku seks bebas kaum LGBT ( kaum heteroseksual terutama pasangan yang menikah sudah diatur perilaku seksnya dengan UU Perkawinan tahun 1974 yang masih berlaku sampai hari ini. UU yang dijiwai norma agama, moral dan adat seluruh Indonesia ini menganggap seks bebas dikategorikan pidana berat ). Refly Harun ( pakar hukum tata negara ) mengusulkan Alia membuat naskah undang2 dengan kajian akademik dari berbagai aspek terkait dan beragam disiplin ilmu lalu mengajukan ke DPR dan presiden. Terutama bagian ayat/ pasal yang akan dikoreksi dari KUHP yg sudah berumur lebih 200 tahun itu ( produk kolonial Belanda yang longgar soal seks bebas. Tak cocok dengan adat ketimuran kita ). Nanti, pihak yang tak setuju bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK ).

Para pembela hak asasi ( ala Barat ) berargumen, negara tak perlu mengatur warga negaranya sampai ke balik kamar tidur. Urusan ranjang, seks dengan siapa, adalah privasi sesorang. Saya pikir itu pikiran egois. Seegois orang yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Kaum LGBT yang bandel, terus melakukan ( juga mempromosikan ) seks bebas/ dubur bisa diperlakukan sama. Keluar dari Indonesia ( jangan diberi fasilitas atau subsidi dari negara ). Toh, populasi keduanya sama2 membahayakan Indonesia. Jika gerakan mereka membesar, keberlangsungan umat manusia dalam bahaya. Punah dengan sendirinya ( atau Allah yang murka mengutuk manusia dgn azab-Nya yang teramat pedih ). Mereka yang berpikir pendek ini perlu diajak repot mengurusi korban AIDs yang selama ini ditanggung komunitas peduli dari kaum mayoritas ( emang enak ngurusin korban2 kebodohan loe ! )

Jangan terlalu ke kanan ( militan/ radikal/ fundamentalis ). Jangan juga terlalu kiri ( HAM Barat/ seks bebas ). Di tengah2 saja. Moderat. Yang merasa LGBT, silakan tes AIDs/ HIV di puskesmas. Segera obati jika hasil tesnya positif. Jangan seks bebas lagi. Berobat ke psikiater/ psikolog untuk kembali ke kodratnya, berhubungan dengan lawan jenis dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi yang transgender, organ dengan orientasi seksualnya tak klop, bisa suntik steril jika hasrat seksualnya sulit dibendung. Anggap kecenderungan sejenis ini suatu penyakit atau kecacatan. Banyak orang cacat atau penderita sakit berat menahan diri untuk tidak menikah/ berhubungan seks agar tidak menimbulkan kerepotan bagi keluarga/ perawatnya dan mudharat/ kerugian yang lebih besar bagi lingkungannya. Sabar, menahan. diri, mengekang nafsu egois bisa menjadi pahala besar di akhirat kelak. Hidup jadi sarana ibadah. Itu baru warga Indonesia yang bertanggungjawab. Mari kawal pasal pidana perbuatan cabul pezina dan LGBT sampai pemberlakuannya efektif di masyarakat. Indonesia harus jaya, tak boleh bangkrut !

GRASS ROOT GUBERNUR ANIES

Seorang brilian di satu bidang bukan berarti brilian di bidang lainnya. Seorang pemikir hebat jarang yang sekaligus pelaksana hebat. Dwitunggal Soekarno Hatta contoh duet pelaksana dan pemikir yang berhasil dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Raja dan para filsuf membangun peradaban besar masa lalu. Bisa dimengerti, satu bidang ilmu atau profesi butuh konsistensi belajar dan tempaan pengalaman puluhan tahun untuk menjadi andal. Saya menyimak lebih dari 8 sumber kredibel tiap harinya untuk bisa menulis blog yang diposting 1-2 bulan sekali ini. Jadi bisa dibayangkan, ketika seorang jenius pesawat menjadi presiden karena kecelakaan sejarah, tahu2 lepaslah provinsi ke-27 / Timor Timur dari pangkuan NKRI.

Gus Dur yang piawai mengolah kata ( dan humor ) ketika lebih dipilih jadi presiden ketimbang pemenang pemilu 1999, tahu2 lengser dengan celana kolor di halaman istana. Memang sebaiknya guru bangsa/ pemimpin moral tetap di habitatnya, membimbing masyarakat. Cak Nur wafat di rumah sakit Singapura setelah digadang- gadang jadi presiden tahun 2004. Anies, penerusnya, diprediksi media luar negeri, akan jadi salah satu pemimpin besar Asia di masa depan. Melihat apa yang bisa dilakukannya dalam 100 hari kepemimpinannya di DKI, mungkinkah Anies lebih cocok jadi pemimpin moral saja ? Sekelas Mahatma Gandhi misalnya. Kelihatan ia pemikir, bukan pelaksana.

Akademisi seperti Cak Nur sering disentil sebagai dewa di menara gading. Rakyat banyak yang tak paham apa yang dikatakannya. Butuh landasan ilmu untuk memahami perkataan intelektual. Bagaimana kalau Anies yang belajar bahasa rakyat ? Di Tanah Abang, ia tanya pkl, pejalan kaki, supir angkot dan sederet wong cilik lainnya, apa mau mereka ? Setahu saya, kaum mariginal terlempar ke jalanan karena serangkai keputusan buruknya di masa lalu. Melarat karena mental miskin ( diperparah dengan kebijakan tak pro-rakyat di masa silam/ kemiskinan struktural ). Meski sudah 47 tahun mengayuh becak, tukang becak tetap miskin ( di Surabaya, mereka hidup lebih baik setelah diangkat jadi pegawai pemkot oleh walikota Risma ). Di DKI, tukang becak hanya dilarang Anies tak boleh mangkal di jalan raya, melintas boleh. Pkl Tanah Abang diperbolehkan berjualan di jalan raya ( uji coba ) meski melanggar perda ( DPRD silakan mengajukan hak interpelasi jika gubernur Anies keasyikan beraudensi dengan para pelanggar perda itu sampai melupakan pengguna jalan lainnya yang sama2 punya hak dilayani ).

Mestinya, perda yang dibuat gubernur sebelumnya ( sudah pengalaman 5 tahun mengelola kota dan kabupaten dan dianggap publik sukses ) dipelajari sistemnya dulu, diamati dinamikanya selama setahun. Jika dirasa ada yang masih kurang, perbaiki.saja yang belum baik setelah perdanya disesuaikan dulu. Jangan wong cilik yang kurang ilmu itu dikasih contoh untuk melanggar aturan. Apalagi jadi rujukan untuk memutuskan kebijakan. Mereka sengsara di sana karena nalar terbatas dan keputusan buruk. Nanti keputusan gubernur buruk juga. Akibat2 buruk yang tak terlihat di lokasi juga diperhitungkan, seperti urbanisasi tukang becak beserta sanak handai tolan ke Jakarta. Kemarin, setelah melihat apa yang diperbolehkan di Jakarta, para pkl Bandung memaki dan melempari satpol PP yang melarang pkl kembali jualan di Jalan Dewi Sartika yang termasuk 7 titik yang dilarang bagi pkl sejak belasan tahun lalu. Jakarta dibilang miniatur Indonesia. Apa yang terjadi di ibukota, di daerah dilakukan lebih berdarah- darah. Hati-hati..

Pengalaman saya mengiyakan permintaan mahasiswa asal Timor Lesxx untuk memasang wi-fi di rumah kost kami berakibat buruk lahir batin. Niat saya memudahkan mereka untuk mencari data di perpustakaan terbesar di dunia/ internet itu malah mereka salahgunakan untuk main game online sepanjang malam. Mereka mengundang teman2-nya datang ( modus berkoloni sesama rantau untuk menghimpun keberanian/ kekuatan, mengkompensasi harga diri yang rendah/ inferior ) sampai lebih 20 orang, berteriak2, terbahak-bahak, setel musik keras2 membisingi tuan rumah dan tetangga, ramai2 mandi menghabiskan cadangan air plus malas/ lupa menutup kran kembali, membanting gayung sampai pecah jika tak kebagian air, membuang sampah sembarangan -menyumbat talang dan saluran air, membiarkan pintu pagar terbuka saat jam tidur, dan mabuk berat mengerikan saat merayakan Natal kemarin. Ketika ditertibkan mereka mengiyakan sambil lalu dan langsung mengulangi malam harinya. Mencemooh aturan gaya udik.

Berulang kali ditegur diingatkan, tahu2 mereka sudah pindah kost lain dengan membawa kunci kamar kost kami. Tak terlintas sedikit pun untuk minta maaf atau pamit dengan sopan setelah semua kerepotan, kebisingan dan tagihan listrik, air, sampah yang membengkak akibat perbuatan mereka. Bayar kost pun harus ditagih berulang kali, telat melulu. Ini mental miskin yang saya maksud. Saya skeptis ketika seseorang mengatakan, Timor Lesxx ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Saya memang pernah nguping, beberapa dari anak kost itu menyanyi lagu Indonesia Raya, mendengarkan lagu2 top kita. Namun, melihat kelas menengah mereka yang sekolah di Bandung bisa begitu payahnya bernalar dan bersikap, butuh effort luar biasa memberadabkan mereka jika itu sampai terjadi.

Begitu pula, kaum mariginal yang coba diberdayakan duet Anies Sandi di DKI. Masyarakat bawah kita terbiasa melanggar aturan dan sektor informal kita sangat banyak. Seberapa tahan keduanya menghadapi mereka dalam waktu yang tak lama untuk ukuran menertibkan kota ? Lalu kapan membangunnya ? Gubernur kan milik/ melayani semua warga DKI kan ? Presiden, menteri dan duta besar negara sahabat juga tinggal di situ. Jakarta itu etalase Indonesia. Saya yang tinggal di Bandung malu jika ibukota negara saya, macet oleh becak sliweran di jalan protokol dan kumuh oleh pkl mangkal di mana2.

Becak dan pkl yang sudah dibina tatakrama/ manner itu cocoknya ditaruh di tempat wisata yang dibanjiri turis mancanegara yang masih terheran-heran melihat moda dan kuliner tradisional kita. Bukan di jalanan kota jasa sesibuk Jakarta. Time is money, also global competion. On time.On schedule. On track.Tak merasa paling benar itu artinya juga rendah hati, menyimak masukan ahli perkotaan, ahli transpotasi, kepala daerah yang telah sukses memimpin kotanya, teguran media kredibel dan analisa para blogger andal. Saya masih mengagumi Bang Anies yang santun tutur katanya. Namun, hal lainnya saya harus jujur dan memberitahu.

Saya lihat Anies lebih berpihak pada pejalan kaki, pkl dan tukang becak daripada pemobil dan pedagang besar. Kaum mariginal dan nelayan daripada pemilik klub malam dan konglomerat properti di proyek reklamasi ( semoga bukan menarget grass root demi pilpres 2019 seperti modus Trump ). Soal reklamasi, saya setuju jika melihat lebih banyak pihak yang dirugikan, terutama warga sekitar yang sudah turun temurun tinggal di situ. Apalagi kalau melihat kepentingan nasional kita/ strategis ( poros maritim ). Apa anda tak berdebar jika kepemilikan asing untuk satuan unit hunian yang kini diperbolehkan UU, sampai menguasai pulau2 buatan tsb ? Sebelum reklamasi dihentikan kemarin, awak media nasional sampai dikejar-kejar sekuriti dengan boat ketika akan mendekati pulau untuk meliput/ kepentingan publik. Apalagi jika sudah jadi pembangunannya. Akan seberapa misterius dan ketatnya penjagaan di sana ?

Cocok untuk kegiatan ilegal atau spionase asing kan ? Menyabotase kapal2 yang melintas dan mempermalukan reputasi jalur peraran kita, atau diam2 mengeksplorasi dangkalan Sunda tempat peradaban Atlantis diduga masih terbenam di dasar perairan yang selama ini dilarang dimasuki penyelam asing oleh pemerintah Indonesia. Atau cadangan minyak bumi jutaan barrel untuk anak cucu kita ? Coba selidiki dari mana duit ratusan triliun modal para pengembang di sana untuk membangun mega proyek reklamasi ini ? Ada keterlibatan agen militer asing / MNC yang selama ini menggerogoti dengan rakus kekayaan kita ? Aneh kan, bangun proyek dulu baru bikin perdanya ? Zoningnya belum ada, tak ada ( lagi ) badan pelaksana yang disyaratkan UU untuk mengatur/ mengawasinya. Aroma konspirasi, pelanggaran dan korupsinya terlalu pekat di sini. Batalkan saja. Luhut protes ? Kita dukung Anies dalam hal ini.

Jika pulau2 yang terlanjur dibuat itu dikembalikan manfaatnya untuk warga terdampak tentu hal mulia. Bisa disulap jadi aquawisata, sentra pembudidayaan ikan hias dengan penanaman terumbu karang, bank sampah laut dengan sistim recycle, reuse, kampung bahasa, dsb. Nelayan yang paceklik ikan bisa diajak menekuni ketrampilan baru yang terkait profesi sebelumnya. Diajari wawasan kebangsaan untuk mem-filter pengaruh asing yang tak sesuai Pancasila setelah poros maritim/ tol laut dibuka. Semoga saran saya bermanfaat.

REVOLUSI MENTAL ATLET JUARA

Indonesia juara bulutangkis di tunggal (Anthony Sinisuka Ginting ) dan ganda putra ( Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo) di Indonesia Masters kemarin. Indonesia pernah juara beruntun sejak 1958 (Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Liem Swie King, dkk ) di Thomas Uber Cup, lalu disambung pebulutangkis setelah tahun 90- an ( Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Icuk Sugiarto, Taufik Hidayat, dkk ) di berbagai even kejuaraan dunia. Bulutangkis dan sepak bola adalah olahraga kegemaran rakyat yang kemenangannya membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa. Cinta tanah air. Nasionalisme. Karena bulutangkis, nama Indonesia pernah disegani di dunia berkat dedikasi para legenda tsb dengan bakat alamnya. Tertoreh paling banyak di piala Thomas. Itu 16 tahun lalu. Uber 22 tahun. Long time ago.

Denmark, Korea Selatan, China, Jepang, Malaysia, Singapura memasukkan sport science, sistem pembinaan dan reward yang lebih baik sehingga bergantian mengungguli Indonesia. Tak sedikit pelatih Indonesia yang bergabung di training center mereka yang disokong penuh oleh negara. Apa daya ?

20-28 Mei 2018 kejuaraan Thomas & Uber Cup digelar di Thailand. ASIAN Games 18 Agustus – 2 Sept berlangsung di ( Jakarta, Palembang ) Indonesia. 3-6 bulan lagi. Kita mau Indonesia disegani di dunia. Kawasan Asia tengah dilirik warga dunia karena pertumbuhan ekonominya yang tertinggi saat ini. This is time of Asia, they said. Kita yang terbesar di Asia Tenggara jangan. ketinggalan, ya. Katanya, mau pariwisata yang terbanyak devisanya. Bagaimana cara menarik warga internasional datang, yakin reputasi kita dan membeli produk Indonesia ?

Kita harus juara dan punya produk unggul. Klop. Persepsinya: gengsi naik, berkelas, karena pakai produk berkualitas dan jasa profesional dari bangsa yang unggul. Jaminan kualitas. Setidaknya ( mulai ) dari bulutangkis yang sudah terukur potensinya dengan sederet pengalaman juara. Presiden ( dan kita ) bisa mendukung dan menyemangati para atlet pelatnas di venue tiap minggu menjelang even tsb dan tiap even pertandingan cabor yang kita minati. Memberitakan di akun medsos kita.Syukur2, juara di bulutangkis, diikuti juara di angkat berat, mendayung, memanah juga , sampai juara sepak bola. Wah, spektakuler !

Juara dunia sepak bola di Rusia tahun 2019. Kayaknya belum, deh. Indonesia, setahu saya, sudah tersingkir di penyisihan babak. Perjalanan masih panjang. Kita perlu buat taman olahraga tiap 4-5 blok permukiman dulu sejak awal. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Bibit2 muda sudah mulai membentuk fisik prima dan mental sportifnya sejak batita ( bayi usia 3 tahun ke bawah ). Anda lihat bayi2 sudah pandai berenang di bawah pengawasan cermat orang tuanya / pelatih profesional di acara ‘On the Spot ‘- Trans7 ? Generasi milenial kita akan berkompetisi di tingkat global dengan mereka yang sudah sadar pentingnya olahraga sejak usia dini. Orang tua bisa memanfaatkan waktu 3 jamnya bersama anak tiap hari ( optimalnya sampai anak usia 12 tahun ) dengan berolahraga ( plus main, bicara, belajar live skills bersama anak ) di taman lingkungan tsb.

Disiplin, tepat waktu, tertib aturan, hormat pada pelatih/ senior, konsisten, pantang menyerah, mental juara dan mental sportif ( mengakui keunggulan lawan dengan ikhlas ) terbentuk selama pembinaan olahraga yang benar, selain tubuh sehat, otot kuat dan stamina tinggi. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Indonesia kuat, damai, sejahtera adalah impian kita semua.
Saya setuju jika atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia diapreasi layak dengan fasilitas rumah, pensiun atau diangkat PNS. Membantu percepatan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Mental didiplin dan nasionalisme yang mereka buktikan di medan sengit kelas dunia bisa menginspirasi/ diteladani rekan kerjanya. Duit Rp 3-5 miliar per bulan dibutuhkan satu tim pelatnas untuk meraih prestasi di satu cabang olahraga. Swasta perlu dilibatkan untuk mendanai kegiatan pembinaan.

Negara membentuk sistem pembinaan atlet dengan iptek dan pengawasan masyarakat. Bibit2 yang terlihat di beragam even, diseleksi , dibina dan diapresiasi sesuai level pencapaiannya. Direkrut jadi PNS menambah semangat atlet kita juara. Nah, siapa yang punya passion bulutangkis, sepakbola atau olahraga ? Berguna untuk bangsa dan negara bisa lewat olahraga, lho. Hidup dari olahraga juga bisa. Rajin olahraga yang anda sukai, simak tutorialnya di buku, video atau Youtube, lalu ikuti even kejuaraannya. Kalau anda juara, bisa jadi itu passion anda, ‘bongkahan emas’ dari Tuhan yang mengalirkan rezeki sepanjang usia. Setiap kita, punya fungsi spesial ketika diciptakan Yang Maha Kuasa. Tekuni sampai juara lagi . Meraih prestasi terus sampai disebut ahli dan diundang negara untuk mewakili bangsa Indonesia di even internasional. Keren, kan ?

REBUTAN POLISI ZAMAN NOW

Dwifungsi Polri & TNI ( ABRI sebelum Reformasi 1998 ), sejarahnya dimulai dari kekesalan Jenderal Nasution dan Soeharto terhadap ketakbecusan sipil ( anggota parlemen yang berkarakter federal daripada republik ) dalam menangani problematika Indonesia yang baru lahir ( ungkap Salim Said di ILC, 30/1/2018). Kebersamaan saat perjuangan revolusi dan besarnya kekuasaan Soekarno yang dipengaruhi elit PKI membuat rezim Orde Baru pimpinan Soeharto menggunakan ABRI untuk menyokong kekuasaannya. ABRI berpolitik dan punya fraksi di DPR. Generasi baru ABRI lulusan luar negeri yang belajar kaidah demokrasi kemudian memutuskan menarik fraksi ABRI dari parlemen, menghapus dwifungsi ABRI dan melarang perwira aktif menduduki jabatan sipil. Dwifungsi ABRI dianggap kesalahan oleh Wiranto ( panglima ABRI saat Soeharto lengser ). Logikanya, pemegang mandat senjata ( ABRI/ TNI/ militer ) takkan leluasa mengoreksi/ mengawasi atasannya, yaitu panglima tertinggi militer ( presiden ).

Setelah pecah revolusi rakyat untuk menurunkan Soeharto yang otoriter dan kroninya yang KKN ( Reformasi 1998 ) , ABRI ( diminta rakyat sekaligus ) bertekad menjadi prajurit profesional yang mengamankan NKRI dari serangan musuh luar ( tugas TNI ) dan menegakkan hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat (tugas Polri). Saat ini Polri langsung di bawah presiden. TNI di bawah menteri pertahanan. Ada kegalauan di kalangan militer, jika TNI di bawah menhan/ sipil/ parpol ( kaidah demokrasi : jenderal purnawirawan setelah pensiun 2 tahun baru boleh menduduki jabatan sipil, sebagai orang sipil ) akan diperalat sipil untuk memaksakan kehendaknya. Setelah dwifungsi represif lebih 50 tahun ( rezim Orde Lama & Orde Baru ), rakyat masih trauma/ alergi dengan militer di jabatan sipil ( supremasi sipil di pemerintahan terbukti di banyak negara maju/ demokratis ).

Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia yang menyepakati demokrasi ( kedaulatan rakyat berasaskan Pancasila ) sebagai cara mengelola negaranya. Pucuk pimpinan militer ( presiden ) dari kalangan sipil. Jadi, jika kemudian mendagri Cahyo meminta perwira polisi aktif pada Kapolri menjadi pejabat gubernur ( pj, kalau plt dari wagub) Jabar dan Sumut yang habis masa jabatannya medio Juni ini, tak heran muncul polemik di media dan protes publik/ DPR. Apalagi ada perwira polisi yang mencalonkan diri di wilayah ini yang ditakutkan parpol oposisi membuat pj sulit menjaga netralitasnya. Aturan masa jabatan kepala daerah tak boleh ditambah atau dikurangi barang sehari pun menjadi argumen mendagri, juga pengalaman serupa yang dianggap tak bermasalah di pilkada 2016 serta resiko kerawanan ala pilgub DKI. Editorial

Media Indonesia menyarankan mendagri meminjam pejabat eselon satu di kementerian lain yang kompeten menjalankan fungsi pemerintahan/ pelayanan publik, menjaga ketertiban masyarakat dan melaksanakan pilkada yang kondusif, jika di kemendagri sendiri kekurangan sdm untuk berfungsi baik selama melaksanakan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Masih ada waktu sekitar 5 bulan bagi presiden untuk menyetujui nama yang diajukan mendagri. Idealnya, pejabat sipil yang akhirnya menjadi pj gubernur sampai pelantikan gubernur terpilih 3 bulan berikutnya ( kalau kekosongan kurang 1 bulan bisa dijabat sekda provinsi ). Tunjukkan sipil cukup pede mengurus negara. Bukan jamannya lagi berebut tentara atau polisi seperti dulu. Zaman now sudah ada pangdam dan kapolda yang profesional menjaga kita. Setuju ? ( tapi jika ada pertimbangan intelijen yang lebih sahih yang tak saya ketahui, monggo saja. Semoga Indonesia baik2 saja )

SN JADI JC ?

Update lainnya, SN melamar jadi JC ( justice collaboratotr), tapi anehnya tak mau mengakui kesalahannya, tidak koperatif, tindak tanduknya menyusahkan, sejak pemanggilan pemeriksaan sampai duduk sebagai terdakwa, juga tak kunjung menyebutkan pelaku lain yang lebih besar darinya. Buying time mempermainkan penyidik lagi ? ( kalau SN merasa tak bersalah, ya berikan bukti valid kalau ia tak terlibat. Kalau SN bungkam, semua orang juga tahu kalau dia mengatur mega korupsi itu. Mana ada maling yang. mengaku, kecuali mabuk atau insyaf. SN tak menunjukkan tanda2 itu/ insyaf. Mungkin korupsi bagi pemburu rente seperti SN, dia anggap bukan kejahatan. Toh dari dulu ( Orde Baru ) ia lolos2 saja.

Watak memang tak bisa diubah. Orang semacam ini, ( seperti juga anak kost liar, pkl dan tukang becak bermental miskin ) hanya bergeming/ menggeliat ketika semua kemauannya dituruti. Kantong pengemis tak ada dasarnya. Sekali ditegur egonya, mereka kembali liar merepotkan. Butuh referensi moral di kepala dan urat malu di hati untuk bisa paham maksud baik orang lain dan berterima kasih. Jika SN terlalu menyusahkan ketika disidik, KPK tak perlu stres mengejar pengakuanya. Hukum saja SN dari bukti2 lain yang ada. Sama sekali tak ada yang bisa diteladani darinya. Ia tak layak jadi JC dan menikmati fasilitasnya. Cukup masukkan SN ke bui selama mungkin. Hukum mati kalau mau. Pengacara FY dan dokter BS juga di bui jika terbukti menghalangi pemyidikan/ memberi saran melanggar hukum pada SN. Agar tak ditiru yang lain . Ribet kan KPK kalau sampai para praktisi ketularan/ berbondong-bondong melacurkan profesi demi segepok uang miliar karena tak pernah dihukum jera untuk itu.

SUSI vs LUHUT ?

Luhut memprotes Anies yang menghentikan reklamasi. Luhut juga mengkritik penenggelaman kapal pencuri ikan asing oleh Menteri Susi. Luhut ini yang pernah menyimpan kekayaannya dalam perusahaan cangkang di luar negeri/ bebas pajak dan memiliki tanah jutaan hektar di tanah air ? Tak heran jika sisi fulus yang dititikberatkan. Kapal2 asing yang berkapasitas besar dengan alat trol di laut lepas jika diberikan ke koperasi nelayan, apa tidak repot mempelajari, mengoperasikan, membiayai, merawatnya dan mengawasinya agar tak berpindah tangan ke pihak yang tak berhak ? Jangan2 pindah lagi ke tangan pengusaha besar, seperti nasib banyak unit hunian di kota2 padat penduduk, yang semula ditujukan rayat kecil. Berapa banyak celah korupsinya ? KPK lagi yang kerja.

Anda pernah mengajari orang di atas 40 tahun yang tak lulus SMA ? Berulang kali diberitahu pun sering percuma, besoknya ia sudah lupa dan kembali mengulang kebiasaan lamanya. Perlu sedikitnya 20 tahun untuk membiasakan pedestrian berjalan tertib di trotoar ketika fasilitas kota itu pertama kali diciptakan untuk warga yang melek baca di perkotaan. ? Sanggupkah nelayan kita melakukan perubahan itu lebih cepat sebelum perut keroncongan dan tagihan uang sekolah anak2 sudah di depan mata ? Sebagian besar koperasi di Indonesia antara hidup segan mati tak mau. Apalagi di tempat terpencil. Pelarangan cantrang saja sudah di demo secara masif berbulan-bulan sampai ke ibukota. Keharusan beralih ke alat lain pada Mei nanti sudah diprotes lagi ( berikan saja alat itu secara gratis jika mereka tak mampu beli , bu menteri ). Jika pun bisa, nelayan2 kecil yang tak kebagian kapal bisa tak kebagian ikan. Demonstrasi lagi. Kerja polisi lagi. Ini seperti ribuan pengemudi taksi konvensional memburu supir taksi online dan memukuli pengemudi ojek online yang melintas tempo hari. Rebutan sesuap nasi/ mengais rejeki.

Lalu pengemudi taksi online balas demo besar-besaran minta aturan yang membatasi mereka ( diberlakukan Februari ini ) ditunda atau dibatalkan. Di sono, tawuran antar nelayan. Capek deh. Itu jadinya jika pejabat dan politisi ngoceh asal bunyi di bidang yang tak dikuasainya, tanpa mengkaji cermat kondisi di lapangan dan memperhitungkan dampak sok hebatnya. Sekedar kontroversi gaduh. Mulut dulu, otak belakangan.Yang penting beken. Mungkin memang hanya itu yang bisa dilakukan para pengoceh untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa boleh buat ? Ke laut saja kapal2 pencuri itu. Tenggelamkan untuk jadi terumbu karang. Toh, hasilnya sudah terbukti, tangkapan nelayan tradisional meningkat signifikan. Ini baru pro-rakyat sejati. Bravo Menteri Susi !

MENTERI RANGKAP JABATAN ?

Menteri perindustrian, Airlangga Hartato, merangkap ketum Golkar ? Presiden cukup berargumen: untuk kestabilan politik dan sulitnya beradaptasi di sisa waktu di kementerian ini, Pak Airlangga diputuskan demikian. Mohon dimengerti. Terima kasih. Tak perlu menghindar. Stay cool.
Bambang Soesatyo jadi ketua DPR yang baru menggantikan SN. Semoga dia lebih peka terhadap aspirasi rakyat yang disalurkan lewat media karena pernah jadi jurnalis, dan sanggup memperbesar nyali untuk memperbaiki internal DPR. Selamat bertugas.

Mata Najwa sudah tayang lagi di Trans7 pada waktu andalan Rabu, 20-21.30 setelah ‘On the Spot’ sejak 10/1/2018 dengan tajuk ‘Indonesia Rumah Kita’. Welcome back, Najwa. Panggilan moral memang sulit diredam. Happy watching, people…

Written by Savitri

3 Februari 2018 at 13:14

KPK vs SN. TNI vs KKB. Kucing liar, keberagaman…oh, wonderful Indonesia!!

leave a comment »

t

Tiang listrik ini jadi sasaran kegregetan publik atas ‘akrobatik’ SN yang berulang kali lolos dari jerat hukum dan etik. Seolah uang bisa membeli segalanya di republik ini. Sampai muncul game :nabrak tiang listrik dapat skor ( bukan menghindar). Menunjukkan sumber daya kreatif ( pendukung pariwisata) cukup membahana di negeri ini. Semoga KPK bisa menuntasksn kasus mega korupsi E-KTP yang terkait hajat hidup orang banyak ini dengan baik Gigih, sigap tapi cermat. Maju terus, KPK !! ( sumber foto : Youtube )

KPK vs DPR. Mahfud vs Romli. Febri vs Fahri. Mulanya proyek E-KTP yang diduga dikorup 2,3 triliun rupiah. Seru nan tegang. Gaduh atau asyik?  Banyak persepsi dan versi di sini. Empat profesor, 4 pendapat berbeda. Siapa benar?  Siapa bodoh? Lima hakim yang meloloskan SN, atau publik?  ( yang cinta KPK, pastinya lebih dari 5 orang).

Mengikuti isu aktual di negeri ini seasyik petualangan Lima Sekawan ( Enid Blyton)  atau novel misteri Edgar Allan Poe. Peristiwa muncul satu per satu seperti kepingan puzzle yang membentuk gambaran utuh sebuah kasus atau kebenaran.

Perhatian saya pernah terpaut pada Romli di ILC ketika berpendapat: ekspos media terhadap operasi penindakan KPK melebihi pencegahannya membuat para pemimpin daerah takut mengambil keputusan sehingga anggaran pembangunan banyak yang tak terserap ( publik kurang terlayani).

Beda dengan Mahfud, menurutnya penindakan KPK sekaligus mencegah para decision maker menilep uang rakyat. Saya lihat dua versi ‘benar’ ini diselesaikan di Kota Bandung dengan melibatkan TP4D ( Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah)  dalam mengelola anggaran. Prinsip kehati-hatian ini perlu waktu transisi agar pihak ketiga sempat menyesuaikan diri pada aturan baru yang membuat proses lelang lebih transparan. Waktu adaptasi ini membuat manajemen anggaran pemkot tahun 2017 dianggap lambat. Selalu ada yang pertama untuk segala sesuatunya. Akan cepat jika sudah terbiasa. It’s only matter of time.

Presiden Jokowi setahu saya pernah bilang: jangan takut KPK kalau memutuskan kebijakan yang mensejahterakan rakyat ( bukan memperkaya diri, keluarga atau kelompok tertentu). Kebijakan seperti itu tak bisa dikenai pasal korupsi.

SUBSTANSI vs PROSEDUR

Diskusi ILC 14/11/2017 mempertemukan dua pakar hukum tata negara ini lagi. Mahfud menganggap tindakan KPK memeriksa SN lagi setelah lolos di sidang praperadilan pertama itu benar. Bukti kasus/ substansi tak dibaca hakim. Ibarat sholat, wudhunya saja yang belum sempurna, boleh diulang lagi. Sedang Romli menganggap KPK terburu-buru. Untung hakim tak membacakan bukti yang dibawa KPK tsb. Lima hakim yang meloloskan SN di pengadilan sebelumnya tidak bodoh, kata Romli ( publik yang bodoh? ). Saya teringat, seorang reporter TV menanyakan pendapatnya tentang komisioner KPK yang bertemu ketua partai untuk kerjasama pencegahan korupsi dalam pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 ( separoh layar TV memperlihatkan Basaria menyerahkan berkas pada SBY). Romli terlihat kesal saat menjawab pertanyaan si reporter  ( baca: tak suka tindakan KPK tsb).

Beda sekali dengan sikap Mahfud yang membesarkan hati sang reporter/ pemirsa saat kasus kriminalisasi komisioner Bibit-Chandra.”Yang menentang kehendak rakyat akan hancur! “, kata Ketua MK saat itu seingat saya. Ya, rasa keadilan masyarakat di atas hukum. Hukum dibuat untuk melindungi rakyat, sang pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Etika, posisinya di atas hukum. Yang dibilang hukum ( tindakan itu)  benar. Bagi  norma etika, tindakan yang sama bisa divonis salah. Dari hirarki moral, posisi profesi jurnalis ( termasuk reporter ) di atas profesi hukum, apalagi politisi. Pasca Reformasi 1988, kebebasan pers/ kekuatan media di tanah air adalah salah satu yang masih bisa diandalkan untuk menjaga nyawa demokrasi di Indonesia dan cita-cita reformasi.

MK masa Mahfud juga bisa diandalkan. Terobosan hukumnya ( membuka rekaman percakapan Anggodo ke publik/ sidang terbuka MK)  menjadikannya sangat dikenal. Man of the year. Saya sendiri melihat KPK saat ini seperti Keanu Reeve di film laga Speed. “Shoot the hostage!! “, teriak polisi keren itu dekat lift. Demi menyelamatkan nyawa sandera, pada detik-detik krusial itu prosedur pembebasan tawanan terpaksa diseruduk. Substansi lebih penting dari prosedur.Mahfud itu substansi hangat. Romli itu prosedur baku. Mahfud cocok dengan KPK yang berkarakter mirip ( suka terobosan dan substansi.). Tindakan memindahkan SN ke RS yang ditunjuk KPK  sebagai penahan SN, disarankan Mahfud.

Pengalaman bekerja di biro konsultan, divisi properti dan perusahaan kontraktor membuat saya tahu perbedaan teori di kampus dan kegentingan praktek di lapangan yang memaksa banyak penyesuaian dan kreativitas melebihi yang tertulis di texrbook agar batasan dana, waktu, kualitas, sdm, alam tercapai sesuai standar mutu dan perjanjian dengan pemberi tugas. Pengalaman sebagai penderita. TB membantu saya melihat nyinyirnya FH. Perawat TB yang bertemu kami, lebih percaya hasil tes negatif ibu di kertas daripada penjelasan saya yang mendampingi ibu siang malam di RS.”Penyakit ibu bukan TB karena hasil tes dahak ibu negatif di berkas medis ini,”katanya. Saya melihat ibu hanya mampu keluar liur saat diambil sampel dahaknya. Saya melihat reaksi bengkak melebihi batas kotak spidol hitam di tangan kanan ibu saat Tes Mantoux. Dokter yang menangani ibu di RS tahun 2014 silam bilang ibu saya kena TB dan diberi obat TB. Anehnya, tahun 2016 lalu, perawat TB itu tetap bersikeras bahwa ibu saya tidak kena TB. Nah, lho!

Dengan kewenangan menyadap tanpa izin pengadilan yang dimiliki KPK dan operasi2 yang dilakukan (OTT/ Operasi Tangkap Tangan, kerjasama dengan penegak hukum luar neger, dsb). banyak yang KPK lihat yang tidak kita lihat. Akurasi saya dan KPK lebih tinggi dari si perawat TB dan pembela SN. FH bersikeras hanya pada yang dilihatnya. Ia tak mengakui bukti petunjuk dan dakwaan yang mengarah ke SN. Stereotip orang angkuh yang over pede ( merasa paling benar). Yang dicari adalah pembenaran diri, bukan kebenaran sejati. Semua hal yang tak cocok dengan egonya, ia bantah/ tepis. Sentimennya pada KPK karena pengalaman buruknya di masa lalu yang belum dimaknai dengan benar membuatnya bias ( nyinyir)  menilai KPK dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk wartawan, publik, pengamat, ahli hukum yang setuju KPK.

HATI-HATI SINYAL SUMIR

Cara berpikir subyektif dan ( ucapan, gestur)  yang merendahkan penanya/ lawan bicara adalah sinyal meleset. Si angkuh tak mencerna semua fakta. Koruptor/ kriminal bisa lepas jika kita mengikuti saran sumirnya. Salah satunya, karena pertimbangan ini, saya memilih KPK, Mahfud MD dan Febri Diansyah. Febri terlihat kalem terkendali ketika memaparkan penjelasan dan argumennya. When things get hot, stay cool. Di usia semuda itu, ia bisa melakukan sebaik itu. Contoh baik untuk adik2 penggiat. hukum. Mahfud kokoh menjaga integritas dan kredibilitasnya di bidang hukum khususnya tata negara, di mana pun beliau berada, bahkan ketika di kubu rival. Narasumber paten untuk mendiskusikan solusi bagi permasalahan negara. Senior yang menginspirasi.

Romli menyebut KPK belum mencapai korsum/ supervisi  ( penyidikan & penuntutan dalam satu atap). Presiden tengah melakukan pendalaman tentang pembentukan Densus Anti Korupsi yang diusulkan Kapolri. Saya pikir kita perlu memberi waktu setahun untuk KPK memperbaiki kekurangannya. Prosedur penetapan tersangka dan penahanannya harus dilakukan lebih cermat agar reputasi KPK terjaga baik dan tetap dipercaya publik.
Soal jual beli jabatan dan promosi, bahkan awal perekrutan masih marak. Juga soal radikalisme dan narkoba. Sumber daya Polri yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan bisa membantu KPK memberantas korupsi penyelenggara negara. di daerah/ di bawah Rp 1 miliar hingga tingkat desa ( Dana Desa).

Wewenang penyadapan bisa kerjasama dengan KPK. Peluang menantang terlebih setelah anggaran Polri dipotong sekitar Rp 1 triliun demi keberlangsungan keuangan negara. Polri ditantang menkeu Sri untuk menangkap penjahat illegal fishing/ kapal2 asing yang menjarah perairan Indonesia, jika ingin anggaran Polri ditambah. Masih banyak pekerjaan yang menunggu Polri sebelum Polri bisa fokus membentuk Densus Anti Korupsi untuk membantu KPK. Kecukupan dana, kematangan konsep, kesiapan SDM berkualitas tinggi dalam jumlah banyak menjadi pekerjaan berikutnya agar pemberantasan korupsi di Densus juga optimal.

Sepak terjang dan kekayaan SN sudah banyak yang mempermasalahkan sejak di daerah pemilihannya. Dalam dua kasusnya. terdahulu di sidang MKD-DPR, SN lolos. Kasus ‘papa minta saham’ ( Freeport)  di Kejaksaaan Agung yang sudah terendus ( ada bukti SN yang menginiasi pertemuan dengan dirut FI di hotel dimana peran SN sebagai makelar mafia migas terekam di sana) juga belum dilanjutkan. Politikus yang jadi ketum setelah mengadakan lomba berhadiah mobil mewah untuk memikat para pemilik suara kembali lolos setelah ‘sakit’ ketika dipanggil KPK dan praperadilan pertama. Penetapan tersangka yang kedua ini SN kembali akrobatik dengan kecelakaan mobil menabrak tiang plus benjol segede bakpao. Benar2 selicin belut. Bikin gregetan.

Setinggi-tingginya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, kata peribahasa. KPK segera memindahkan SN ke RSCM dan menahannya ( dengan rekomendasi dokter2 IDI). SN masih suka tertidur jika ditanya penyidik KPK ( mengulur waktu sampai hasil sidang praperadilan kedua yang ditunda hingga Kamis depan 7/12/2017). Namun KPK tak kalah cerdik, berkas kasus SN sudah dikirim ke pengadilan tipikor. Mungkin Senin, 4/12/2017 mulai disidang. Siapa lebih gigih dan cerdik? Seperti Jesica ( kopi sianida),  SN pandai mengelabui orang tua, publik, kolega dan praktisi hukum. Mungkin juga, pada akhirnya keyakinan hakim pada bukti2 yang dibawa KPK-lah yang menuntaskan kasus E-KTP dan menjebloskan semua koruptornya ke bui. Kita tunggu dan kawal bersama.

GENG KRIMINAL ATAU KELOMPOK SEPARATIS ?

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengisolasi lebih 1300 warga sipil di Banti, Kimbeli, Opitawak ( Timika, Papua). Di bawah ancaman senjata api, warga desa dilarang mengambil bahan kebutuhan pokok atau pun pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah dekat kantor polsek Tembagapura. Sebagian menyebut penyanderaan ini ulah kelompok separatis yang kudu dibekuk TNI. Sebagian lain menganggap pendekatan militer selama 50 tahun ini gagal ( “Konflik di Timika, Papua”. PR, 17/11/2017). Sehingga diambil jalan tengah: satgas Polri & TNI dikirim ke lokasi dengan misi/ pendekatan penegakan hukum.

Satgas ini berhasil membebaskan lebih 300 orang setelah negosiasi tak dihiraukan KKB sampai batas waktunya. Warga yang masih terisolasi memilih bertahan di rumahnya dan meminta satgas mengamankan desa mereka dari intimidasi KKB. Rencananya, satgas akan mengejar KKB yang lari ke hutan untuk memastikan penegakan hukum berlaku di setiap jengkal tanah NKRI.

Pemerataan kesejahteraan di Timika diharapkan bisa meredakan konflik dalam jangka panjang. Pemerintah diharapkan bisa membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat Papua yang terkait dengan tindakan KKB agar warga setempat tidak menjadi perisai hidup KKB saat diserang. Semoga konflik ini bisa diselesaikan dengan baik. Amin.

KUCING LIAR dan KEBAKARAN. Suntik steril, ya.

Hampir 40 kebakaran terjadi tiap bulan di Kota Bandung ( PRSNI Bandung, 28/11/2017). Populasi kucing liar bertambah dari hari ke hari. Apa hubungannya? Satu kucing betina dekat rumah sudah 3 kali beranak sekitar setahun ini di atap. Banyak genting pecah selama proses kawin dan perebutan teritori dengan raungan memecah keheningan malam ( mengganggu tidur)  dan pengejaran gigih dari atap ke atap. Puncak hujan November 2017 dan Maret 2018 merembeskan banyak air ke kabel2 listrik di bawah atap. Lembab dan hangat yang disukai tikus dan hewan pengerat lainnya. Isolasi listrik yang mengelupas memercikkan bunga api yang melalap harta dan nyawa di bawah atap tsb. Bagaimana kalau kucing jantan liar disuntik steril agar tak bisa membuahi kucing betina?  Di AS ( Oprah Show)  suntik steril dilakukan pada anjing jantan liar untuk mengurangi populasinya yang mulai mengganggu. Bisakah dinas terkait melakukan itu pada para kucing di Bandung?  ( supaya orang tak jadi pembunuh berdarah dingin dengan menjajarkan meong2 lusuh ini di tanah untuk ditembak massal, seperti pernah diunggah di sebuah akun medsos. Bukan demi kesenangan kali ini. Pilihannya mati terbakar atau hidup penuh penyesalan).

BERSELFIE UNTUK KEJAYAAN INDONESIA

Merayakan keberagaman adalah tema HUT RI, acara FFI, even kota, siaran  radio, televisi dan resepsi perkawinan tahun ini.Salah satunya pernikahan putri Jokowi, Kahiyang dan Bobby yang diselenggarakan dengan adat Jawa Solo dan Batak Mandailing. Semoga penggiat seni tradisi dan produk kreatif kita yang berbasis kearifan lokal mendapat momentumnya kembali untuk bangkit menjadi tuan di negeri sendiri.

Promosi ‘Wonderful Indonesia’ menjadi yang terbaik dalam ajang penghargaan internasional. Tahun 2019, diupayakan pariwisata menjadi sumber devisa terbesar Indonesia, menggeser produk CPO. kelapa sawit yang menggunduli hutan tropis kita ( ditambah sengketa tanah antara warga adat vs perusahaan)

Biarlah negara lain memproduksi aneka barang dari riset penemuan mereka yang canggih. Yang penting mereka membelanjakan uang dengan wisata ke Indonesia. Kita punya warisan budaya nomer satu di dunia ( dari lebih 700 suku yang guyub di sini),  keindahan bawah laut yang mempesona sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ( lebih 17 ribu pulau)  dan keramahan penduduknya yang religius dan bahagia. Mari kita promosikan potensi dan destinasi wisata lokal yang kita kunjungi di akun medsos masing2. Membantu kas negara sekaligus membantu perekonomian saudara2 kita setanah air. Penyelesaian masalah di KPK dan Papua kita kawal dengan kepala dingin, dan. hal menarik di obyek wisata lokal  kita foto selfie dengan senyum lebar. Smile, people…!

A

“Ayah Pergi Dulu” dan “Ayah Pulang !” karya Vitrisa, 2017. Color pencils on paper.

Written by Savitri

2 Desember 2017 at 09:28

PSSI, Reklamasi, On Shore, Perompak, Deparpolisasi, OKI, Sadiman & Bullying. Negara Hadir, Air Mata pun Menetes.

leave a comment »

1

Hutan terbakar, langganan di negeri ini. Dikutuk korban dalam negeri. Diolok warga negara tetangga. Tapi pembuka lahan bermuka badak. Tak tahu malu, terus melakukan kebodohan yang sama : membakar hutan. Bukit gosong mestinya dihijaukan kembali sampai rimbun, sehingga mata air berlimpah untuk menyuplai air di desa dan sungai di kota ( air baku PDAM ). Musim hujan, jadi tidak banjir dan longsor. Musim kemarau, tidak kekeringan dan gagal panen. Aneka penyakit menjauh. Seorang Sadiman mampu menghijaukan satu bukit gosong dengan ketekunannya. Mestinya, satu komunitas ( juga perusahaan air minum ) mampu menghijaukan satu gunung gosong atau lebih. Seberapa Indonesia-kah anda untuk tergerak mengambil tanggung jawab ini ?

Mikirke negoro ( memikirkan negara ). Presiden, wapres, para menteri dan kepala daerah melakukannya tiap hari. Pemimpin redaksi media nasional, host ( pembawa acara talkshow politik ), narasumber Primetime News juga. Saya, para pemirsa Primetime News, pembaca kritis media cetak/on line bermutu juga. Hari demi hari kita mengikuti perkembangan negeri tercinta, Indonesia. Selalu berkelebat di benak kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi aneka problema yang menderanya agar rumah besar kita ini jaya dan berdaulat penuh ?

Saya pernah ditertawakan keluarga dan konsumen tentang keranjingan yang satu ini. Si Imut mikirke negoro ( saya terlahir dari ibu Sunda dan ayah Jawa ). Apa bisa ? Lho ? Saya nulis ‘Astaghfirullah’ di kertas saja, Allah tahu kok ( lalu kakak sulung saya tak jadi terjun dari atas gedung rumah sakit. Tak jadi pulang ( wafat ). He’s alive ). Apalagi berlembar-lembar begini ( draft GP & C pernah sampai 10 halaman A4 ). Banyak yang terjadi di Kota Bandung dan Indonesia yang match dengan analisa dan solusi saya sejak blogging tahun 2009 ( wah, ge-er ). Setelah 7 tahun, traffic blog GP & C sudah lebih 1.128.000. Meski saya posting 1-2 bulan sekali. Tidak tiap hari. Pembaca terbanyak dari Indonesia, Amerika lalu Indonesia ( kata wordpress ). Alhamdulillah.

Pastinya, Allah yang membuat tulisan saya dibaca orang. Jangan pikir apa yang bisa negara berikan padamu. Tapi pikir apa yang bisa kita berikan untuk negara. Karena Allah membaca tulisan saya dan mentenagainya sehingga berdampak, saya memutuskan kegiatan menulis blog ini sebagai medan juang saya berkontribusi untuk negara. Setiap manusia diberi ‘bongkahan emas’ oleh-Nya. Segera temukan life skills anda, lalu putuskan jalan pengabdian anda pada Allah dan negara.

Presiden tak bisa mengatasi segunung masalah Indonesia sendirian. Jokowi sudah berjibaku dengan mengalah mau ditempatkan di puncak kerumitan ini ( yang ancamannya dunia akhirat kalau gagal ) demi baktinya pada negara. Kita semua tahu kapasitasnya. Kita juga tahu pilihan yang ada saat itu. Mari kita bertanggungjawab atas pilihan kita. Memberitahu dengan santun jika ia bisa saja keliru. Menyemangati dengan simpatik jika presiden diintimidasi pemimpin mancanegara. Mengapresiasi dengan positif jika pemerintahannya berhasil mewujudkan tahap demi tahap janjinya pada rakyat ( Trisakti & Nawacita ). Itu semua menjadikan kita : orang biasa dengan kepedulian luar biasa. Warga negara Indonesia yang negarawan ( ciee.. ). Kita sayang pada pemimpin kita dan melakukan yang terbaik untuk memajukan negeri kita. Shall we ?

MATAHARI VS BINTANG DI KABINET KERJA. PRESIDEN TETAP NOMOR SATU.

“Saya berterima kasih pada Presiden Jokowi atas keputusan membangun kilang LNG ( gas alam cair ) secara on shore ( di darat )”, kata Gubernur Maluku ( Primetime News- MetroTV, 24/3/2016 ). Warga Maluku di selatan dan tenggara yang selama ini miskin bisa sejahtera dengan kilang ( plus pabrik pupuk kimia, dsb ) yang dibangun investor, dioperasikan bersama, diawasi dengan oleh pemerintah, dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga lokal yang sudah di upgrade di Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( kemenakertrans ).

Ini dia Nawacita. Kepentingan rakyat Indonesia dikedepankan. Memang seharusnya, seluruh investasi ( asing ) tetap dalam kendali pemerintah Indonesia. Kita berdaulat pada sumber daya alam kita. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menko Maritim & Sumber Daya dan Menteri ESDM sempat berdebat panas soal on shore versus off shore ( kilang lepas pantai ) sebelum keputusan on shore diambil presiden. Begitu sengit dan lamanya debat di ruang kabinet yang meluber ke ruang publik ini lalu banyak pengamat mengeritik : ini presiden kok sulit menertibkan keduanya ? RR bahkan pernah menantang debat JK yang disebutnya matahari kembar. Saya pikir, sikap ini kurang wise. Oke, kali ini RR benar soal on shore. Tapi, sebaiknya kita tetap mawas diri dan rendah hati dengan setiap pencapaian kita. Manusia tak luput dari kesalahan. Tahun 2014, kita memilih JW-JK salah satunya karena faktor JK yang kualitasnya setara presiden. Ringkasnya, republik ini masih berjalan tegak dengan komando seorang JK. Pengalaman adalah andalan orang2 bijak. So, listen to this old man.

Menteri adalah pembantu presiden. Sedikit bicara, banyak kerja. Patuh dan berada di belakang presiden. Jika sulit diatur oleh JW & JK, apalagi sampai meredupkan pamor presiden, jangan ragu untuk mengeluarkan menteri ‘bintang’ ini dari kabinet, segera. Karena wibawa presiden ( ketertiban negara ) lebih penting dari soal on shore ( kesejahteraan provinsi ). Kepada RR, selamat menjadi garda anti neolib di kabinet, but next time, lakukan dengan sunyi dan humble ( sedapat mungkin diskusi intelek di dalam kabinet, tak sampai gaduh, membingungkan dan mencengangkan publik ). Good job all of you..

PRESIDEN JANGAN DI-BULLY. DIKRITIK DENGAN SANTUN, SILAKAN.

“Kalau saya boleh di-bully, kenapa dia tidak ?”, kata Megawati ( Kick Andy Show, MetroTV, 22/4/2016 ).”Indonesia ( tahun 1998-2004 ) sedang dalam krisis dan sudah dibanjiri retorika politik. Sayangnya, Mbak Mega bertindak seolah-olah dia adalah presiden dalam negara dengan keadaan normal. Dia melakukan segala sesuatu dengan sikap ‘business as usual’. Dengan asumsi ‘doing business as usual’ itu saja, dia masih di bawah standar,” kata Cak Nur ( wawancara Tomi Lebang & Arif Zulkifli dari Tempo dengan Nurcholish Madjid di Universitas Paramadina menjelang pemilu 2004 ).

Pada masa pemerintahan MS yang sarat ketidakpastian karena sikapnya yang lembek pada orang2 yang mensponsori perjudian, pelacuran atau bisnis ilegal ( berdampak menggejalanya sikap2 melanggar hukum, lawless ), maka wajar jika banyak kritik yang dilontarkan kepadanya. Namun, pers sebagai pilar demokrasi yang ke-4 sering dikeluhkan tak mendukungnya. Sikap lemah memang bukan kejahatan. Tapi jika kelemahan itu menyebabkan kepemimpinannya tidak efektif, maka kita kritik saja terus, untuk memberitahu ( menyadarkannya ).

Bayangkan, jika sekelas begawan saja sudah seperti itu mengkritiknya, apalagi kelas jelata yang baru dibuka berangus mulutnya tahun 1998 ( kejatuhan rezim Soeharto ). Mungkin ini ‘bully’ yang dimaksud MS. ( kita memang gregetan dengan sikap diam dan lambannya saat itu kan ? Aset negara juga banyak dijual pada masanya ). Seperti senior yang kesal dulu ‘diplonco’, maka MS pun mempertanyakan, kenapa dia ( Jokowi ? ) tak boleh di-bully ? ( dikritik/ direndahkan )

Rakyat seperti saya, jika mengeritik presiden, berusaha dalam batas2 menjaga wibawa presiden ( wibawa presiden adalah ketertiban negara ). Seorang ibu ( janda, ketua partai ) yang meminta anaknya ( kader partai ) memimpin rumah ( negara ), bijaknya adalah memberi kepercayaan penuh pada sang anak untuk memimpin. Tidak mendikte. Tidak membeberkan kekurangan atau kekeliruannya pada anak-anaknya yang lain, yang bisa membuat mereka tidak respek atau tidak patuh lagi pada kakak tertua. Jika wibawa pemimpin lenyap, rakyat yang dipimpin akan bertindak sendiri, kacau balau. Anda yang punya adik/ anak buah tentu tahu rasanya ditelikung ortu/ bos seperti ini. Ketertiban rumah atau tempat kerja akan sangat sulit bahkan tidak bisa dipertahankan lagi.

Orang bijak dan tahu etika akan bicara 4 mata tentang kekurangan/ kesalahan anak ( pemimpin ) yang telah dia pilih ( apalagi jika si anak juga dimintai tolong untuk meningkatkan perolehan suara partai ) dengan bahasa santun dan lembut. Rasa terima kasih karena si anak telah sudi menerima penunjukan ( tanggung jawab maha berat ) diwujudkan ortu dalam penghargaan manusiawi seperti itu. Bukan cuma menyelamatkan muka sendiri dengan dalih tanggung jawab partai untuk mengawasi kinerja petugas partainya ( sampai perlu ekspos besar di media ).

PARTAI, PILIH DIPERBAIKI ATAU DEPARPOLISASI ?

Setahu saya, partai ada di publik space ( di ruang publik/diawasi publik ). Politik adalah cara untuk membagi sumber daya yang ada di suatu negara secara adil untuk segenap rakyatnya. Jadi, seharusnya, orang2 terdidik yang sudah selesai dengan dirinya, yang menjadi anggota partai, yang suatu saat nanti berada di posisi decision maker ( pengambil keputusan, memegang kekuasaan ) sebagai kepala daerah, menteri, pemimpin nasional/ presiden, juga anggota parlemen. Bukan preman, tukang becak, dsb, yang masih risau dengan urusan perut. Skill life itu perlu proses panjang, biaya besar dan tekad kuat. Apalagi bekal politik sekelas negarawan. Tak cukup dengan sekolah partai.

Saya kuatir MS masih dalam taraf senang dihormati dengan bersedia menerima kader karbitan bak sinterklas. Tentu saja mereka senang ‘dientaskan’ semudah itu dan akan sangat menghormatinya. Saya belum melihat kemampuan MS untuk melihat persoalan secara menyeluruh ( terkait tindakan impulsif yang menyenangkan hatinya dengan terpuruknya citra parlemen yang diisi orang2 partai tak bermutu ). Berpikir jangka pendek bisa ‘menolong’ sebagian kecil orang PMKS ( penyandang masalah kesejahteraan sosial ). Tak berpikir jangka panjang hal itu bisa merugikan lebih banyak orang/ rakyat karena ( anggota parpol minta jatah fee dari anggaran/ kontraktor menurunkan standar spesifikasi menyebabkan ) jembatan ambrol, jalan cepat rusak, sekolah runtuh dsb, buah rekrutmen suka2-nya itu.

MS menanggapi santai soal partainya yang termasuk juara korupsi. Cenderung menyalahkan faktor eksternal : kenapa terjadi korupsi ( seperti, banyaknya meja instansi yang harus dilalui dengan uang ). Padahal, ada partai lain yang bisa minim kasus korupsinya karena rekrutmen, kaderisasi, promosi yang selektif dan berkualitas ( no money politic, mahar/ setoran ). Watak preman yang suka memalak takkan bisa diubah jika suatu saat nanti dihadapkan oleh syahwat dan kesempatan. Ini soal pengendalian diri yang nadir pada kebanyakan mereka. Makanya preman tak malu memalak. Terbiasa dapat uang dengan cara instan ). Boro2 mikirke negoro ( otaknya gak nyampe ).

PARPOL BURUK, INDONESIA TERPURUK. SADARLAH.

Keterpurukan Indonesia selama ini disebabkan sebagian besar oleh buruknya kualitas parpol. Apakah anda merasa janggal, ketika mantan ketua DPR yang tertangkap basah jadi makelar mafia migas masih bisa jadi ketua fraksi ( digaji lebih Rp 60 juta per bulan ) bahkan calon ketua parpol ? Apa anda merasa aneh, 7 parpol yang katanya membela kepentingan rakyat, tapi ramai2 ingin melemahkan KPK ( revisi UU KPK dengan mempreteli kewenangannya yang signifikan memberantas korupsi ) dan membujuk partai Nasdem ( menolak revisi ) ikut mereka ? Kalau parpol2 itu ( termasuk PDIP ) tak merasa ada yang genting ( salah ) di parlemen, bagaimana mereka secara sadar tergerak memperbaikinya dari hulunya ( internal partai )?

Merawat partai butuh dana antara Rp 150 – 250 miliar per tahun. Ini salah satu penyebab terjadinya korupsi di kalangan anggota partai ( wajib setor/ mahar ke partai ). Lalu muncul wacana dana parpol dari negara atau publik. Saya pikir, parpol yang transparan dan akuntable dalam proses rekrutmen, kaderisasi, kontestasi, sampai jadwal dan kriteria seleksi kader dipublikasikan di internet ( bisa diakses/ diikuti publik ), pantas jika parpol tsb diberi insentif berupa dana bantuan parpol ( tambahan sampai 30 % biaya operasional parpol ). Yang masih semau gue dan korup, ya tetap Rp 108,- per suara, atau tak diberi dana sama sekali. ICW mengusulkan Bawaslu yang mengawasi proses demokrasi sehat di parpol selektif tsb. Kita ( civil society ) juga bisa ikut mengawasinya jika semua kegiatan dan keuangan di parpol sudah transparan dan dipublikasikan di internet sehingga memenuhi syarat untuk diberi dana parpol 30 %. Apalagi media TV selama ini cukup rajin menayangkan proses kontestasi parpol ( besar ). Tinggal proses rekrumen, dst, yang belum banyak terekspos ke publik. Bagaimana kader2 korup itu bisa terjaring parpol ?  Semoga, selanjutnya suara rakyat lebih didengar parpol. Bukan lagi suara konglomerasi yang selama ini menjadi penyandang dana terbesar di parpol. Uang rakyat tak lagi dikorupsi oleh anggota parpol. Siip, kan ?

Partai juga cukup sampai tingkat kota/ kabupaten saja karena penggunaan media sosial yang efektif sekarang ini bisa memangkas dana parpol untuk sosialisasi, dsb ( kantor parpol tak perlu sampai ranting2 atau desa2 ). Hemat dan efesien. Kita rindu parlemen terpercaya kan ? Perbaiki kualitas parpol, atau .. deparpolisasi. Pilih jalur independen saja, selama parpol ogah memperbaiki diri ( dan terus menggerogoti kepercayaaan dan uang rakyat ). Setuju ?

FH VS PKS . KERAS VS SANTUN. HUMBLE, please…

Fungsi parpol menyerap aspirasi rakyat banyak diabaikan banyak parpol dewasa ini. Anda merasa tertipu ketika nyoblos partai P, setelah mereka besar, partai itu ternyata bertindak sendiri. Tak mendengarkan kita lagi. Suara rakyat tak penting lagi. Di parlemen, mereka banyak menuntut, tanpa miskin produktivitas. Mantan ketua dewan sebrengsek itu pun masih banyak pembelanya. FH, salah satunya, kena batunya dengan dipecat dari semua jenjang keanggotaannya di PKS. Over acting dan kebanyakan omong emang bikin sebal. Integritas saja tak cukup. Humble ( rendah hati ) pun penting agar lebih banyak like daripada yang dislike. Pernyataan FH yang kerap keras, konyol dan menggurui tak cocok dengan citra PKS yang santun dan simpatik. Kita lihat ending FH vs PKS. Semoga FH memetik hikmah dari kasus ini.

DUA MATA DI SENAYAN. DPD DIPERKUAT DENGAN MEMUTUSKAN.

DPD yang dibilang anak tiri Senayan ternyata bergaji lebih besar dari anggota DPR. Lebih Rp 70 juta per bulan. Lebih Rp 1 triliun per tahun untuk semua anggota DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ). Namun, sumbangsihnya dipertanyakan. Tugas DPD : mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR , ikut membahas RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK.

Bidang terkait yang mereka urus : Otonomi daerah, Hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, Pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya, Perimbangan keuangan pusat dan daerah, Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Pajak, pendidikan, dan agama ( sumber : http://www.dpd.go.id/subhalaman-fungsi-tugas–wewenang ).

Jika DPD soft, ia cenderung bertengkar di dalam. Jika DPD over strong, ia akan gaduh ke luar, bersaing dengan kakaknya ( DPR ). Runyam, ya. Kita tahu problem daerah dan otonominya sangat banyak dan kompleks. DPD bisa diperkuat dengan menambah fungsi memutuskan. Dua mata di Senayan lebih baik dari satu mata. Kita lihat saat pemilihan ketua MPR lalu yang bisa diterima semua pihak ( KMP & KIH ) karena posisi tawar DPD. Mari kita tunggu perbaikan kinerja DPD setelah perkuatan ini.

SOLUSI DUA NEGARA. BARU SATU NEGARA. LHO ?

KTT Organisasi Konferensi Islam ( OKI ), 7 Maret 2016 berjudul “Jakarta untuk Palestina’. Hasilnya : 23 butir dalam Deklarasi Jakarta, diantaranya :

  • mendukung usaha Arab Saudi dan Jordania untuk mempertahankan dan menjaga situs suci Masjid Al Aqsha.
  • mengutuk dan menekan Israel untuk menghentikan pendudukan atau okupasi terhadap Yerusalem dan Palestina, serta pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  • pembentukan “Al Quds and Al Aqsha Funds” (dana Al Quds dan Al Aqsha) untuk membantu rehabilitasi Yerusalem berdasarkan kebutuhan rakyat Palestina. Dana tersebut akan dihimpun dari sumbangan anggota negara-negara OKI, masyarakat umum dan sektor swasta, sekaligus memanggil semua warga Muslim untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
  • aksi boikot semua negara anggota OKI dan masyarakat internasional terhadap produk yang dihasilkan di Israel dan atau oleh Israel.
  • mencapai solusi dua negara dengan mempromosikan dialog lintas agama, mengangkat isu Palestina pada radar internasional dan mendukung rekonsiliasi Palestina.

KTT-LB OKI dihadiri 605 anggota delegasi dari 55 negara, termasuk 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau, lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dua negara kuartet, dan dua organisasi internasional (PBB dan Uni Eropa). ( Sumber : https://m.tempo.co/read/news/2016/03/08/115751846/boikot-produk-israel-dan-23-butir-deklarasi-ktt-oki-di-jakarta )

Bulan berikutnya, KTT OKI rencananya akan dihelat di Turki. Iran ingin solusi satu negara untuk wilayah Palestina. Yang lain, memilih realistis dengan solusi dua negara. Kita menghadapi resistensi dalam komunitas Islam sendiri. Sementara korban rakyat Palestina terus berjatuhan dari hari ke hari. Mungkinkah, kita ( negeri2 muslim ini ) sepakat untuk dua negara dulu sesuai batas2 yang ditentukan PBB dulu ( 1947 ), karena lebih banyak pendukungnya. Nanti, jika Imam Mahdi dan Nabi Isa datang ke dunia, baru mewujudkan kondisi yang tercantum di QS : Al Isra itu dengan kepemimpinan mereka yang mumpuni. Wallahu’alam.

MENPORA, PSSI DAN ASIAN GAMES 2018.

LNM (‘ ketua’ PSSI ) sempat kabur ke Singapura ketika akan diperiksa sebagai tersangka koruptor dana hibah KADIN yang telah menguntungkannya lebih Rp 1 miliar tsb. Indonesia di ujung tanduk dalam statusnya sebagai calon tuan rumah perhelatan olahraga Asian Games yang sudah dirindukannya puluhan tahun. Pemain bola antara mati segan hidup tak mau dengan terbatasnya kompetisi sepakbola yang digelar sejak ‘pembekuan’ PSSI. Memang rumit mengatur organisasi yang sudah puluhan tahun miskin prestasi dan sarat korupsi. Kankernya sudah stadium berat. Tapi menghadapi mereka dengan tangan besi juga tidak bijaksana.

Agum Gumelar yang dipilih menjadi ketua transisi, saya pikir, cukup kredibel untuk didengar pendapat dan sarannya. Tim dari Kemenpora bisa berbesar hati untuk duduk bersama berdiskusi dengan open mind mencari solusi terbaik untuk mereformasi PSSI dan memperbaiki citra serta prestasi persepakbolaan Indonesia. Waktu terus berputar. Menpora Imam Nahrawi harus gerak cepat dan berani bertindak. Ambil keputusan untuk mencabut ‘pembekuan’ PSSI dengan syarat & ketentuan berlaku, serta awasi jalannya reformasi. Agar Indonesia masih sempat mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Asian Games, dengan sepak bola sebagai primadonanya. Terlalu banyak yang dipertaruhkan jika kedua belah pihak terus berkeras hati. Rakyat Indonesia yang paling dirugikan.

( setahu saya, dari diskusi ILC beberapa waktu lalu, berdasarkan surat yang dikirim pada saat pemilihan ketua PSSI yang baru ( tertanggal 17 April 2015 ), adalah Djohar Arifin Husin yang dibekukan. Artinya kepemimpinan Djohar yang harus diajak bicara ketika ‘pencabutan pembekuan’ tsb. Orang2nya lebih kooperatif diajak bicara ketimbang LNM yang baru mau diperiksa saja sudah kabur ).

Saya nonton acara ‘Mata Najwa’ yang membongkar kebobrokan PSSI dan carut marut sepak bola gajah. Betapa prihatin dan gamangnya wajah Menpora ketika mayoritas audiens menuntut pembekuan bahkan pembubaran PSSI dengan geram di depan beliau. Tapi seperti juga FIFA lalu yang setali 3 uang dengan PSSI ( marak korupsi ), para anggota FIFA yang jumlahnya lebih banyak dari negara anggota PBB itu, tak sampai minta pembekuan FIFA. Mereka cukup mengganti ketua dan jajarannya yang menyimpang. PSSI pun bisa diperlakukan demikian. Jangan bakar rumahnya, tapi singkirkan tikus2nya. Tempatkan orang2 kredibel, berintegritas tinggi dan tahu ( manajemen ) sepakbola yang bagus di PSSI kita yang baru.

Selama PSSI masih dibayari APBN/ APBD dalam kegiatannya, maka pemerintah dan rakyat Indonesia berhak mengawasi dan memperbaiki PSSI. Statuta FIFA mengatur PSSI dan sepakbola kita terkait turnamen2 di mancanegara. Sepakbola di Indonesia dan PSSI milik rakyat Indonesia. Menpora, now take your action. Let’s move..

SOLUSI HUTAN TERBAKAR DAN MELIMPAHNYA AIR DI MUSIM KEMARAU.

Kebakaran hutan terjadi tiap tahun di wilayah Indonesia. Perambah dan pengusaha main gampang dan ngirit dalam membuka lahan untuk kelapa sawit atau tanaman perkebunan lainnya. Perilaku malas dan parasit tingkat lanjut ( masa bodo orang lain, yang penting gue untung ). Biarlah kerugian triliunan rupiah diderita masyarakat berupa penyakit Ispa, pembatalan penerbangan, iritasi mata, menghilangnya mata air, banjir dan longsor di musim hujan, kekeringan di musim kemarau plus aneka penyakit akibat langkanya air bersih, dan tentu saja kematian ( manusia/ pemadam kebakaran ikut terbakar, anak2 dan lansia sesak/ kehabisan nafas ). Juga teguran ( rasa malu ) dari negara tetangga yang terganggu asap kiriman dari Indonesia.

( Kita bisa mendeteksi orang2 tak bertanggung jawab ini dari kebiasaannya meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang lagi ( tak meletakkan di tempat yang benar ) seperti : pintu ditinggalkan terbuka ( tak peduli maling/ predator masuk dalam tempo 60 detik ). Sampo, sabun, gayung ditinggalkan di lantai kamar mandi ( tak peduli lansia mati kalau kesandung/ kepleset oleh benda2 tsb ). Kran air ditinggalkan terbuka, lampu-tv-kipas ditinggalkan menyala ( tak peduli tagihan membengkak yang harus dibayar pemilik rumah ). Sampah dan ompol ditinggalkan ( tak peduli orang sakit galigata karena tersentuh bekasnya yang berkuman ). Juga anak kost yang tertawa keras, nyanyi berisik, teriak2 di malam buta ( tak peduli tetangga sulit tidur & bayi terbangun menangis ).

Bibit2 masa bodo ini harus ditanggulangi sejak dalam rumah. Sebelum tak terkendali ( susah diatur ) setelah di luar rumah dan merugikan masyarakat dan negara. Sejak kecil anak2 sebaiknya diajari mengurus keperluannya tanpa pembantu dan diedukasi bahwa pekerjaan rumah adalah tugas mulia ( bukan rendahan ). Agar ketika anak numpang di rumah yang tanpa pembantu, ia akan sigap membantu ( tidak memandang rendah tuan rumah, apalagi lepas tangan/ memperlakukannya seperti pembantu ). Lalu, ketika punya rumah baru, ortunya tak mencari-cari kesalahan orang2 yang selama ini tak disadarinya telah meringankan pekerjaan rumahnya, ketika banyak keluhan/ hal tak beres terjadi di tempatnya yang baru. Anak yang besar dengan ketrampilan rumah tangga yang baik akan lebih diterima pasangan dan lingkungan sosialnya. Tak menjadi beban orang lain ).

Sadiman, kakek sederhana dari Wonogiri, Jateng, perlu 20 tahun lebih untuk menyulap bukit gundul bekas terbakar ( tahun 1967 ) menjadi hutan kecil yang rimbun. Hari demi hari, dengan tekun ia menyisihkan uang hasil berjualan di pasar untuk membeli bibit dan menanamnya di bukit tandus. Cibiran, ejekan ‘orang edan’ terhadap dirinya dan perusakan terhadap pohon2 yang ditanamnya, diterima dengan tabah. Alhasil, bukit tandus itu kini hijau dan mengalirkan banyak mata air yang dimanfaatkan warga sedesanya. Saat musim hujan, tak lagi banjir dan longsor. Saat kemarau, air tetap melimpah. Aneka penyakit yang biasa menyerang warga menurun drastis. Untung ada Sadiman.

Warga yang merasakan manfaat dari kiprah Sadiman kini tekun membantu penghijauan tsb. Sebagian kawasan hutan itu atas ‘izin’ Sadiman digunakan sebagai bumi perkemahan agar para remaja bisa melihat dan belajar penghijauan dari peraih ‘Kick Andy Heroes 2016’ itu. Sebuah komunitas yang menggagas bumi perkemahan itu kin sekaligus menjaga sumber2 air tsb dari pengaplingan perusahaan2 air minuman kemasan yang mengincar hasil jerih payah Sadiman. Ini contoh bela negara yang dilakukan anak2 muda pengagum Sadiman. Masyarakat sekitar seharusnya yang dilindungi dan diprioritaskan untuk memperoleh sumber daya di lingkungan tempat tinggalnya ( sekaligus pihak pertama yang terpanggil merawat dan melestarikannya ). Perusahaan2 air minum tsb bisa menghijaukan bukit2 gosong lainnya yang tersebar di seantero negeri, jika ingin mendapatkan air jernih pegunungan yang mengalir sampai jauh .. ( itu baru perusahaan keren dan sadar lingkungan ).

Perusahaan2 pengembang terkemuka mereklamasi pantai utara Jakarta menjadi 17 pulau yang akan dibangun hunian kelas atas ( dan pelabuhan ). Pasir dari daerah sekitar Jakarta dikeruk untuk menimbun perairan yang sarat masalah tsb. Kerusakan lingkungan di tempat asal pasir dan akhir pasir ( Teluk Jakarta ) tak terlalu mereka pikirkan. Rencana zonasi wilayah pesisir, perbaikan dan penambahan fasilitas lingkungan juga diletakkan di bagian akhir kegiatan mereka ( kalau sempat ). Para nelayan berdemo. Pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang berwenang pada kawasan strategis nasional itu, dan Kementerian Lingkungan Hidup ( juga Kementerian Perhubungan/ Pelindo ) turun tangan.

REKLAMASI, SEA WALL, DAN JAKARTA URUNG TENGGELAM. SEMOGA.

Raperda ( prosesnya manipulatif dan koruptif ) yang mendasari proyek mereka akhirnya menyeret anggota Komisi D DPRD-DKI Jakarta ke penyidikan KPK. Gubernur Ahok diminta mencabut 5 SK izin reklamasi-nya selama penghentian sementara proyek triliunan rupiah tsb ( moratorium ) sampai proyek tsb sesuai dengan perundangan yang berlaku. Saya setuju pemikiran Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tentang pengembang yang seharusnya mengeruk dulu sungai2 yang bermuara di area reklamasi ( dan antisipasi lain yang layak ) agar tidak terjadi bencana ekstra karena keberadaan proyek yang mendahului amdal regional dan aturan zonasi itu.

Jika pengembang memang benar2 memikirkan kepentingan warga Jakarta ( gak cuma mau untung sendiri. Kebanyakan pengembang itu dari etnis Tionghoa ya ? Pantas cepat kaya, apalagi kalau menyimpan uangnya di tax heaven country/ Panama papers ). Orang2 miskin mensubsidi orang kaya dengan menipisnya tangkapan ikan mereka, sulit dan mahalnya air bersih, tenggelamnya rumah akibat banjir rob ( penyedotan air tanah di Jakarta tertinggi di dunia sampai permukaan tanah lebih rendah dari level air laut ) dan aneka penyakit akibat kerusakan lingkungan. Yang miskin tambah miskin. Yang kaya tambah kaya.

Jakarta diprediksi tenggelam pada tahun 2050. Ini karena baru sekitar 50% warga Jakarta yang terlayani air bersih dari perusahaan air. Gedung2 pencakar langit lalu rakus menyedot air tanah tanpa mengembalikannya ke dalam tanah secara benar.Jika di hulu, hutan2 terus digunduli sehingga tak ada peresapan air ke dalam tanah oleh akar pohon yang dalam ( untuk persediaan air baku sungai/ PDAM pada musim kemarau ) maka air akan meluncur deras membanjiri jalanan dan pemukiman warga. Tak bisa ke laut karena level air laut lebih tinggi, apalagi setelah pulau2 reklamasi tsb jadi. Sehingga sea wall yang tinggi kokoh di Teluk Jakarta perlu dibangun untuk membendung masuknya air laut ke wilayah darat Jakarta. Para pengembang bisa membangun sea wall yang mahal ini jika punya itikad baik, sehingga warga dan nelayan Jakarta merasakan manfaat dari kehadiran pengembang. Tujuan baik harus disertai cara2 yang baik ( jika asal, korupsi namanya ). I hope everybody will be happy in the end. Let’s see..

KERJA SAMA MILITER UNTUK ASIA TENGGARA. DARI ASEAN, OLEH ASEAN, UNTUK ASEAN.

Belum sebulan 10 ABK ( kapal Brahma 12 ) warga Indonesia disandera kelompok terafiliasi Abu Sayyaf, 4 ABK WNI kembali disandera ( Minggu, 1/5/2016, dengan bantuan banyak pihak, terutama tim Surya Paloh, yang punya jaringan pendidikan di Mindanau, 10 ABK bisa dibebaskan tanpa terluka maupun tebusan. Good job ).Sungguh perairan ( Sulu ) yang tidak aman. Meski demikian, pemerintah Filipina tetap tak mengijinkan TNI masuk ke wilayahnya karena aturan militer asing dilarang masuk di sana. Para perompak minta tebusan Rp 15 miliar. Kelompok Abu Sayyaf punya banyak faksi sehingga sebagian pengamat mengatakan penyanderaan tsb bermuatan politis ( menuntut Mindanau lepas dari Filipina, sebagian korban sandera dipenggal ). Sebagian lagi menganggap, murni kriminal/ bandit. 18 tentara Filipina kemarin tewas dalam usaha pembebasan para sandera dari berbagai negara tsb.

Kalau sudah begini, kebangetan kalau Filipina tak ikut kerjasama dengan Indonesia dan Malaysia menjaga perairan yang rawan perompakan tsb ( rencananya 5 Mei, ketiga negara akan bertemu mendiskusikan hal ini ). Selat Malaka yang merupakan perairan internasional sudah relatif terjaga dengan baik oleh kerjasama militer Indonesia- Malaysia- Singapura di kawasan tsb ( dan sebaiknya, seluruh negara ASEAN melakukan kerjasama seperti ini, karena terjadi sekitar 200-300 perompakan di kawasan Asia Tenggara. Agar warga ASEAN dan keluarganya lebih tenteram dan daya saing ekonomi kawasan ini juga lebih baik dibanding kawasan lain ).

Kalau Filipina masih keukeuh tak mau kerjasama, Indonesia bisa menghentikan kapal2 kita ( batubara, dsb ) yang menuju wilayah Filipina sampai negeri tetangga ini bersikap rasional dan mampu menjamin keamanan di seluruh wilayah perairannya.
Indonesia pernah berhasil melakukan negosiasi satu pintu yang membebaskan WNI yang telah disandera selama 3 bulan oleh kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2005 ( tanpa keterlibatan militer dan pembayaran tebusan yang diminta ). Indonesia sukses membebaskan 20 ABK kapal Sinar Kudus dari perompak Somalia tahun 2011 dengan membayar tebusan dan menembak mati 4 perompak.

4 ABK yang masih disandera di Filipina Selatan ini, saya pikir bisa diselesaikan dengan meminta pemerintah Filipina mengijinkan tim negosiasi dari Indonesia untuk bicara dengan perompak Abu Sayyaf. TNI disiagakan untuk kerjasama menjaga perairan di kawasan yang bersinggungan dengan 3 negara tsb ( kalau perlu di BKO-kan membantu militer Filipina tanpa tendensi / kecurigaan politik apa pun dari pemerintah Filipina. Pilihan ini diambil terutama jika kelompok Abu Sayyaf dan faksi2nya melatih militan atau membantu para pelaku teror di Indonesia. HJ, guru besar hukum internasional, mewanti-wanti agar Indonesia tak menggunakan kekerasan/ kekuatan militer untuk membebaskan 4 WNI yang masih disandera karena yang 10 WNI sebelumnya juga bisa tanpa kekuatan militer dan tebusan ( cukup 40 kg Al-Qur’an, bakpia, kripik tempe & rempeyek,  mereka dibebaskan ). Namun, jika faksi  yang dihadapi adalah yang politis ( ingin memisahkan diri dari Filipina ) dan mereka tak bisa didekati secara kekeluargaan, apalagi sampai melatih teroris yang mengacaukan Indonesia, maka jangan ragu untuk menggunakan kekuatan militer untuk membebaskan 4 WNI tsb.

Saya masih sulit menerima penjelasan HJ bahwa hanya WNI dan kepentingan Indonesia yang ( dia ) dipikirkan. Dengan kata lain : biarlah sandera WNA ( Malaysia, Filipina, Kanada, Belanda, Norwegia ) yang masih disandera dan tentara Filipina dipenggal kelompok Abu Sayyaf, asal WNI selamat dan Indonesia tak jadi sasaran balas dendam kelompok militan itu. Selfish. Lalu, bagaimana tanggung jawab kita sebagai anggota ASEAN untuk menjaga kawasan Asia Tenggara ?  Kita, Indonesia, big brother-nya, baru mampu berpikir untuk diri sendiri ?? Mereka adalah warga negara sahabat kita, lho. Sedikitnya, kita ( dan perwakilan Filipina ) perlu diskusi dengan perwakilan/ kedutaan WNA di sini, apa yang bisa kita bantu untuk warga mereka yang masih disandera di kawasan regional kita. Itu baru OK.

Untuk keamanan jangka panjang, pakar antropologi budaya/ negosiator tahun 2005, hendaknya Indonesia bisa membina hubungan budaya dan ekonomi dengan masyarakat di Filipina selatan tsb, agar mereka tergerak lebih menjaga warga kita di sana. Mari kita lihat akhir ceritanya.

CHINA MENANTANG ? LEDAKKAN KAPALNYA SAJA BIAR KARAM.

Tiga kapal keamanan China menantang kedaulatan laut Indonesia. Gara2 ilegal fishing yang dilakukan nelayan di ZEE ( Zona Ekonomi Eksklusif ) Indonesia ( China berdalih wilayah Natuna adalah historical fishing China. Wueleh. Gak ada pengakuan atas klaim itu di PBB tuh. Ngarang. Bahkan, diplomat China minta yang ilegai itu dilegalkan saja. Kok nyimut ? Apa iya, kalau kita yang melanggar, mereka akan membebaskan kapal2 kita ? Gak tho, gak tho ..

( 21 Maret 1980, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sepanjang 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia ( wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut ). Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya )

Ini yang dinamakan arogansi negara besar yang merasa lebih kuat persenjataannya, lebih banyak duitnya, tapi minim integritasnya. Saya perhatikan, orang2 Zionis, China, ( sebagian orang ) Suma****/ Bat** dan mereka yang fokus ke materi, penghargaan terhadap akhlak dan budi pekerti nyaris nol. Yang otak kirinya bengkak ( logika ), otak kanannya ( spiritual ) kempis. Hanya mampu melihat sepotong2 dan kulit permukaan. Tak mampu melihat esensi dan gambar besar ( big picture/ holistik / menyeluruh/ konsep ).

Anda bisa melihat sinyalnya. Jika ia pdkt ( pendekatan ) dengan penguasaan, pengecilan dan intimidasi, anda bisa pastikan ia penindas yang akan merendahkan anda dan menyedot habis sumber daya anda. Jika ia pdkt dengan pemulian dan penghargaan, maka ucapan, tindakan, pikirannya ditujukan untuk membuat anda tenteram dan dihargai. Anda penting di hatinya sehingga ia akan memuliakan anda.

Back to China. Negeri yang dipimpin partai tak beragama ini tak bisa diharapkan untuk penghargaan terhadap moralitas melebihi aspek bisnis dan profit ( otak kiri ). Begitu dianggap merugikan mereka, hantam ( tak peduli posisi dia yang salah dan merusak hubungan bilateral karena masuk perairan Indonesia dan membela nelayannya yang mencuri ikan kita ). Melihat sinyal tak setara ini, jangan pernah kita membantu mereka besar/ adidaya ( watak tak bisa diubah ). Jangan libatkan China dalam proyek strategis kita ( seperti poros maritim dunia ). Kepala kita bisa mereka injak2 kalau kaca mata kuda yang mereka gunakan setiap melihat persoalan/ konflik.

Belajar dari janji manis Jepang yang akan memberi kemerdekaan Indonesia dikemudian hari ( 1942 ), ternyata mereka lebih sadis dari Belanda, dan akhirnya kita sendiri yang habis2an memerdekakan diri sendiri ( 1945 ). Kita harus berani setara. Kita punya banyak negara sahabat yang akan membantu kita karena politik luar negeri kita yang bebas aktif. Jika kapal China berani masuk wilayah perairan kita tanpa izin, TNI dan KKP jangan segan2 untuk sekalian meledakkan mereka. Kedaulatan negara kita, harga mati. Hanya dengan itu, Indonesia bisa disegani dunia dan mendapat manfaat optimal dari setiap kerja sama dan kemitraan dengan negara lain.

Negara yang hanya tahu bahasa intimidasi, kita beri intimidasi juga, biar nyaho. Hubungan yang tidak setara akan merugikan kita. Yang terjadi adalah penghisapan negara atas negara lain yang dianggap lemah. Menteri Susi sudah bertindak benar dengan membela posisi Indonesia. Menteri asal Jabar ini sering bikin kita bangga dengan aksinya yang heroik dan pro-rakyat. Semoga banyak anak muda yang terinspirasi dengan kiprah beliau. Amin.

ARTI NEGARA UNTUKMU DAN AKU.

Jacky menyeka air matanya mengingat para perompak Somalia menodongkan senapan pada putranya, saat sang ayah menjawab ‘no whisky’ ( tak ada bir di kapal Sinar Kudus ) pada mereka. Setelah 48 hari terkatung-katung di kapal, tidur miring berdesakan 20 orang seperti pindang, makan sekali sehari seadanya, di bawah acungan senapan, Jacky kembali menyeka air matanya di depan host ( ‘Mata Najwa’-MetroTV, 7 April 2016 ) ketika prajurit TNI dengan badge merah putih di lengannya, masuk ke ruang mesin menyelamatkannya, putranya, juga seluruh rekan2nya.

Negara hadir di saat warga negara nyaris tanpa harapan. Air mata menetes menyadari arti negara yang sangat berarti. Begitulah saya melihat simbol2 negara : bahasa Indonesia, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, Presiden ( ya Allah, sampai segitunya.. ). Sesuatu banget.Semoga negara bisa lebih banyak hadir dalam urusan penting warganya. Membuat kita merasa Indonesia, dan keren ..

c

“Anggrek Cattleya”. Karya : Vitri, 2016. Pastel di atas kertas.

m

“Anggrek Bulan”. Karya : Vitri, 2016. Pastel di atas kertas.

Written by Savitri

3 Mei 2016 at 11:50

Sehat Sejahtera dengan Bandung Berkebun. Denda K3 Rp 50 juta. Berani ?

leave a comment »

Cabe_agenpupuknasa

Cabe, sering jadi komoditi seksi menjelang Hari Raya. Menu Indonesia sering ditemani sambal nan pedas. Namun, harga cabe yang melambung kerap memusingkan kita, pelaku dapur yang ingin menceriakan seisi rumah. Bandung Berkebun ( Urban Farming ) solusinya. Yah.. tukang masak, tukang kebun juga. All in.

Cabe. Seribu rupiah per biji ? Terlalu. Bahkan, donat di warung tetangga, yang berlipat besarnya, harganya masih seribu per biji. Sebelumnya, seribu, saya bisa dapat 4-6 cabe dalam sebungkus plastik. Sayuran lain seperti brokoli, kembang kol, sawi hijau/ putih, wortel, toge, labu, dll, pun dibandrol Rp 1000,- per bungkus siap comot. Namun sekarang, sebagian besar mengikuti si cabe. Why ?

Salam 2 jari, celetuk si penjual cengengesan. Wuihh.. ( sempet updating berita di TV rupanya ). Premium naik 2 ribu per liter berimbas pada harga cabe dkk ( tapi anehnya setelah BBM diturunkan lagi, si cabe emoh turun ).  Ketika harga minyak dunia turun, komoditi seksi ini masih gengsi.  Katanya, pasokan kurang akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah di tanah air ( saya pikir Jokowi mau disalahkan lagi ).

Ya, maklum, Indonesia nomor satu di dunia dalam hal longsor, tsunami dan letusan gunung. Dari data, musibah longsor terbanyak terjadi di Jawa Barat. Siapa yang mampu melawan kekuatan alam ?

Lalu, bagaimana dengan urusan sambal dan nasi goreng bisa berlanjut di meja makan kita ? Bandung Berkebun, jawabnya.Usaha melestarikan makanan terenak di dunia ( nasi goreng ke-1, rendang ke-2 ) harus terus digalakkan. Mamah, kakak dan saya yang kerap membuat nasgor sebagai upaya penyelamatan nasi kemarin butuh bahan wajib berwarna merah tsb. Kabinet kerja, kerja, kerja. Dapur sederhana, sederhana, sederhana ( .. jadi, ceritanya Bandung Berkebun itu ? )

Bandung kota sayur ( lho ? Bukannya kota kembang ? ). Sayur bertebaran di mana-mana. Di plastik bekas. Di pot. Di pot bersusun dari talang plastik ( paralon ) pada rangka besi atau bambu. Ditaruh di samping tembok rumah. Di halaman seluas 8-12 m2. Satu pot susun dari talang bisa ditanami 64 sawi hijau. Wah, masyarakat bisa sejahtera jika kebutuhan cabe, sayur, buah, ikan bisa dipenuhi secara swadaya di rumah masing2. Sisanya dijual. Jika di Kabupaten Bandung ada 7000 hektar pekarangan rumah ( luas areal sawah 31.000 ha ) maka di Kota Bandung ada berapa ya ?

BARTER  atau E-MONEY ? Ah, atur-atur saja ..

BdgBerkebun

Jika masa revolusi, bambu runcing menjadi senjata andalan para pejuang Indonesia. Maka di masa merdeka, bambu dimanfaatkan untuk media tanam sayur mayur. Definisi pahlawan diperluas : bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Ortu dan saudara terbebas dari kanker usus karena rajin makan sayur/ serat. Udara di sekitar kita menjadi segar untuk dihirup. Kehijauan yang meneduhkan sungguh nyaman dipandang mata. Bandung kota sayur ? Dekat kok dengan kota kuliner yang sudah lebih dulu disandang. Cucok deh.

Kabupaten Bandung sudah memulainya sejak tahun 2012 dengan membagi bibit aneka sayuran, kompos, media tanam dan media untuk ternak ikan senilai Rp 15 juta per kelompok. Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL ) digerakkan Kelompok Wanita Tani beranggota 20 orang. Sayur yang dipanen bisa dijual ke Pasar Soreang untuk mengisi kas organisasi atau membeli kebutuhan rumah tangga lainnya. Cabe hitam, cabe rawit, brokoli, sawi hijau, daun bawang itu bisa dibarter sayuran lain dengan tetangga ( bukankah kecenderungan kini ke arah paperless/ transaksi non tunai/ e-money. Barter juga gak pake kertas kok, sejak ribuan tahun lalu malah. Biar hutan tropis kita tetap rimbun nan lebat. Aneka satwa hidup tenang. Gak ngamuk masuk desa, bahkan kota. Piece.. ).

Dadang Naser, Bupati Bandung, berharap kantor2 di Komplek Pemkab Bandung, kantor kecamatan dan balai desa ikut menggalakkan, karena beliau sudah memberi contoh di halaman rumah dinasnya.

Jika pak wali ( Ridwan Kamil ) ingin warga Bandung bisa memproduksi sayur, tak hanya mengkonsumsi sayur, maka halaman dinas beliau, tentu bersemai sayur mayur tsb. Dalam Perda Kota Bandung nomor 11 tahun 2005 tentang K3 ( Ketertiban, Kebersihan & Keindahan ) yang sejak 1 Desember 2014 kembali didengungkan, ada kewajiban menanam pohon pelindung/ produktif, tanaman hias, apotek hidup, warung hidup, dengan denda Rp 250.000,- bagi pemilik rumah yang tak melaksanakan.

Di rumah kami, sudah ada tanaman daun bawang, seledri, pandan, pohon cincau, jeruk purut, lidah buaya, bunga kamboja, dll. Mirip hutan kecil. Mamah yang energizer ( rajin bekerja ) adalah seniman kebunnya. Top ( saya bagian memetiknya, hehe.. ).

Kata Tatang Kusdinar ( pembina Kelompok Wanita Tani Rosela di Cijambu Air, Desa Sukanagara, Kab.Bandung ), warga bisa berhemat minimal Rp 3000 per hari. Masa panen sayur antara 25-40 hari. Halaman rumah seluas 12 m2 yang ditanami sayuran bisa menutupi kebutuhan dapur. Sisanya bisa dijual. Dalam 3 bulan bisa memperoleh Rp 60.000,- ( PR, 20/5/2014 )

KENA ISPA ? GAK LEVEL. Tanam pohon dan sayur dong..

Penanaman pohon dan sayur juga bisa mengurangi pencemaran kota. Jika anda bukan perokok, tapi batuk ( disertai dahak ) tak sembuh2, bisa jadi anda terkena bronkhitis ( peradangan bronkus paru-paru disebabkan polusi, rokok, serbuk asbes, silika, debu. Ispa = infeksi saluran pernafasan, seperti TBC, pneumonia, brokhitis ). Lalu, bagaimana nasib penduduk desa yang selama ini menjual hasil pertaniannya ke kota ? Ada program Rp 1 miliar untuk ( pembangunan ) desa yang sudah diundangkan. Ada pula himbauan agar para pebisnis meluaskan usaha di desa untuk mengurangi arus urbanisasi ke kota. Rezeki Allah dari mana saja. Don’t worry..

Cabe ? Akan ditanam di halaman rumah kami. Problem’s solved.

===============================================

Berikut pelanggaran K-3 yang dikenai denda di Kota Bandung :

NO.
URUT
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, KEHARUSAN DAN LARANGAN
SETINGGI TINGGINYA
BESARAN BIAYA
PENEGAKAN HUKUM (Rp)
1
2
3
1.
Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross), apabila di jalan dimaksud telah dilengkapi sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra
cross).
Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
2.
Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
3.
Setiap angkutan umum bis kota, angkutan kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
Rp. 250.000,00 (DuaRatus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
4.
Setiap pengendara kendaraan roda dua, motor dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.
Rp. 250.000,00 (DuaRatus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
5.
Kewajiban menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan.
Rp. 250.000,00 (Dua ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
6.
Kewajiban menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan.
Rp. 250.000,00 (Dua
ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
7.
Merusak trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
8.
Kewajiban memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.
Rp. 250.000,00 (Dua
ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
9.
Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan
berkesinambungan.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
10.
Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, khusus untuk bangunan dan
pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
11.
Setiap pelaku kegiatan / usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
12.
Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor .
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
13.
Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
14.
Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).
15.
Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
16.
Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
17.
Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa ijin.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
18.
Menjual minuman keras tanpa ijin. Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
19.
Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
20.
Memperjual belikan Hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum. Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
21.
Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
22.
Merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
23.
Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
24.
Bermain layangan, ketepel, panah, Pistol angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.
Rp. 250.000,00 (Dua
ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)
25.
Mempergunakan daerah milik jalan selain
peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dari Walikota.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
26.
Mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
27.
Mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
28.
Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari
Walikota.
Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).
29.
Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Rp. 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah).
30.
Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
31.
Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
32.
Mengotori jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
33.
Merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
34.
Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
35.
Buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali di MCK.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)
36.
Mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
37.
Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).
38.
Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
39.
Memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
40.
Mendirikan bangunan pengairan tanpa ijin untuk keperluan usaha. Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
41.
Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa ijin.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
42.
Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa ijin.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
43.
Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
44.
Membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah
45.
Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
46.
Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
47.
Mengambil atau memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
48.
Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya serta memasang utilitas bawah tanah sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
49.
Menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Rupiah).
50.
Menggelandang tanpa pencaharian. Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Rupiah).
51.
Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan, lampu merah.
Rp. 250.000,00 (Dua
Ratus Lima Puluh
Rupiah).
52.
Membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
53.
Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak.
Rp. 50.000.000,00
(Lima PuluhJuta
Rupiah).
54.
Melakukan perbuatan asusila. Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
55.
Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
56.
Menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
57.
Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak orang sebagai mata pencaharian.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
58.
Menyediakan rumah tempat untuk berbuat asusila.
Rp. 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
59.
Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm( Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
60.
Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
61.
Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
62.
Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
63.
Menyambungkan jaringan persil air kotor pada Jaringan PDAM tanpa seijin PDAM.
Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
64.
Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
65
Merubah, merusak, mengganggu, menebang, memangkas sebagian atau seluruhnya pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapih dan tidak bersih.
Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).
66.
Mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan, rambu rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).
67.
Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
Rp. 5.000.000,00
(Lima Juta Rupiah).

===============================================

* Partai Golkar sedang islah antara kubu Munas Ancol ( ketum Agung Laksono ) dan kubu Munas Bali ( ketum ARB ). Salut untuk Pak Agung cs yang berupaya menyelamatkan partai dan bangsa, dengan pilihan pilkada langsung ( dengan revisi ) dan keluar dari KMP. Lebih memilih menjadi partai penyeimbang/ independen. Biarlah suara rakyat tetap menjadi suara Golkar. Siip.

Kader putih ( orang baik ) harus bisa membendung kelicikan/ kejahatan lawan ( kader hitam ) sejak dari dalam rumah ( ortu, saudara, keponakan, kerabat, anak kost, pembantu, doi, fans ), lingkungan tetangga, sekolah dan tempat kerja. Sebelum sampai ke masyarakat atau negara. Sebelum kader2 hitam ( para pembohong, pemalas ) berkoalisi memporak-porandakan semua tatanan baik, karena merasa paling tahu/ benar. Orang2 baik yang terpencar atau diam saja, akan kalah oleh kejahatan terorganisir ( mafia, sindikat, imperium ). Jika itu terjadi, orang baik akan dianggap aneh jika menegur penyimpangan di sekitarnya. Karena begitu permisif dan masa bodohnya orang kebanyakan, sampai bibit2 keburukan di rumah tumbuh subur, pesat, menjadi mafia penerbangan, mafia peradilan, mafia migas, mafia politik, mafia ketenagakerjaan ( traficking ), mafia bola, sindikat narkoba, sindikat judi, dsb, di negeri ini. Sampai  institusi kepolisian dan kejaksaan harus betul2 direformasi. Sebelum, Allah murka dan memusnahkan bangsa ini seperti bangsa2 sebelumnya ( Atlantis, dll ).

** Di layar kaca, kita sedang disuguhi drama saling menjerat antara pimpinan KPK dan Polri. Tragedi Cicak vs Buaya babak 2 ? BW dijadikan tersangka oleh Polri setelah BG dijadikan tersangka oleh KPK. Saya setuju BG batal dilantik presiden, karena rekam jejaknya bermasalah ( rekening gendut. Ingat kasus RR/ketua SKK Migas yg S-3 itu ? Orang baik belum tentu teruji baik jika masuk ke lingkungan koruptif ). Saya sependapat bahwa kasus BW direkayasa, karena sebelumnya sudah diperiksa berulang kali dan tak bermasalah. Wakapolri dan Kabareskrim sekarang yang terduga ikut andil  mengkriminalkan komisioner KPK juga jangan dipilih jadi Kapolri. Bagaimana kiprah polisi di masyarakat selama ini, kita tahu sama tahu. Libatkan publik ( ICW, dll ), DPR, PPATK, KPK dalam screening kali ini. Please..

*** Terjadi musibah jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 di Selat Karimata, menewaskan ratusan penumpang dan kru, pada 28 Desember 2014 lalu. Sungguh memilukan. Mata dunia menyorot ke Indonesia. Akankah terpuruk lagi reputasi kita dalam dunia penerbangan seperti sebelum tahun 2009, di mana 1/6 jumlah kecelakaan pesawat di seluruh dunia ada di negeri kita ? Kita tunggu kerja tuntas Basarnas, KNKT, TNI dan Kementerian Perhubungan kita. ( salut untuk Marsekal Madya FHB Mayjen Soelistyo ( Kepala Basarnas ) yang memimpin tim rescue gabungan untuk mengevakuasi  korban dan puing pesawat, termasuk blackbox. Juga, Jenderal Moeldoko ( Panglima TNI ) yang sepenuh hati memback-up upaya penyelamatan tsb. Mantap, Pak.. ). Saya turut belasungkawa. Semoga keluarga korban ditabahkan oleh-Nya.

**** Saya turut berduka cita atas musibah longsornya bukit setinggi 800 m di Banjarnegara, Jawa Tengah yang menewaskan ratusan korban jiwa. Turut prihatin atas musibah banjir di Bandung Selatan akhir 2014 lalu. Semoga badai cepat berlalu.

Setiap yang dikurangkan Allah, pasti akan dilebihkan oleh-Nya. Mari kita petik hikmah atas semua kejadian menimpa kita dari waktu ke waktu. Semua yang terjadi adalah untuk kebaikanmu. Be strong, people.. be good.

Hanoman_vs_Rahwana

Hanoman vs Rahwana. Lukisan karya Ina Vitra, 2014.

Written by Savitri

5 Februari 2015 at 10:29