Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Posts Tagged ‘Papua

144 Pahlawan Pemilu. SMS di Pemilu Serentak Nasional 2024 ? Antusiasme Nyoblos Pemilu 2019 di Indonesia lebih 80%. WNI di luar negeri lebih 90%. Wow !

leave a comment »

Tinta pemilu di jari usai nyoblos 17 April kemarin. Senang melihat petugas KPPS, Panwaslu, para saksi rela bekerja hingga lewat dini hari untuk menghitung suara yang sah. Senang melihat aparat keamanan, Polri, TNI, Linmas menjaga keamanan warga pemilih dari rumah sampai TPS ( terpasang spanduk menolak dapur umum dan mobilisasi massa di jalan menuju TPS, dan larangan berkampanye di masjid, kantor, sekolah ). Senang melihat para pengusaha swalayan, restoran dan wahana rekreasi memberi diskon pada pengunjung yang sudah mencoblos dan menunjukkan tinta di jarinya. Senang rasanya melihat warga Bandung, tetangga, saudara setanah air dan WNI di mancanegara berduyun-duyun mendatangi TPS, mengantri dengan tertib dan memberikan hak pilihnya dengan gembira ( meski kertas suara lebih lebar dari sebagian bilik suara sehingga perlu seni tersendiri untuk mencoblos dan melipatnya kembali ). Sebagian KPPS bahkan mendekor area TPS dengan kreatif ( ala resepsi pernikahan, festival lampion, kostum adat, kostum anak SD, dsb ) yang memikat milenial pemilih pemula untuk mencoblos. Hasilnya, partisipasi pemilih di Indonesia mencapai 85% ( di atas 80%, naik 10% dari 5 tahun lalu ). Di luar negeri, partisipasi WNI lebih mencengangkan lagi, di atas 90%. Mereka rela menempuh jarak 900-1400 km ( WNI di Turki ) untuk mencoblos dalam udara dingin menusuk tulang ( WNI di Finlandia, Polandia ), lalu antri mengular dari shubuh sampai lewat maghrib ( baru terlayani 3-4 jam ), tanpa tenda, tanpa kursi, untuk mencoblos. WNI yang belum kebagian nyoblos di Sidney, Australia bahkan mengajukan petisi untuk pemilihan ulang, dan diputuskan pemilu susulan oleh wakil Bawaslu ( di Malaysia, yang 80 TPS diciutkan 3 TPS karena larangan otoritas setempat, semoga bisa pemilu lanjutan juga/ via pos ). Tahun 2014 partipasi mereka hanya 23%, tahun 2019 melonjak jadi 95%. Luar biasa. Partisipasi pemilih WNI di Hongaria nyaris 100%. Di Berlin, Jerman 93,7%. Di Brasilia, Brasil 100%. Di Amerika, pendukung Jokowi yang rajin kampanye di ruang publik menyapu surat suara untuk kemenangan paslon 01. Antusiasme membanggakan. Pemilu tersulit di dunia ini berjalan aman dan lancar. Alhamdulillah

Deja vu. Jokowi unggul atas PS, kali ini dengan selisih suara 11% ( Jokowi 55%, PS 44% ). Tahun 2014, selisih 3%. Semua lembaga survei kredibel dan yang terdaftar di KPU menyajikan angka ( sekitar ) 55% untuk Jokowi. Sedang survei internal 02 mengklaim angka 62% untuk PS. Kiranya perlu dibuka ke publik bagaimana surveyor 02 ini melakukan metodologi-nya ( agar rakyat tak dipecah belah lagi olehnya. Kalau tak dipidana ya dipermalukan, agar kapok dan rakyat tahu untuk tak merujuk hasil survei mereka lagi ).

Form C-1 di TPS yang difoto, diunggah ke situs KPU, kata Titi Perludem ( saksi parpol mengunggahnya ke IT partai, saksi rakyat ke medsos, pemantau pemilu terdaftar di KPU juga menyimpan fotonya ). So, banyak saksi yang melihat hasil perhitungan suara di TPS. Surveyor kredibel yang difitnah bohong/ dibayar oleh PS di konpers, dan wakil 02 di Mata Najwa ( Trans7, 17/4/2019 ) bisa adu profesional dengan para penuduhnya di depan TV nasional dengan menggunakan form C-1 KPU tsb. Gimana sih mereka mengambil sebaran datanya sehingga mengambil kesimpulan yang salah tahun 2014 ? Dan mungkin lebih salah lagi tahun 2019.

Di Mata Najwa semalam, elit 02 berargurmen, bahwa Hillary di-quick count menang, tapi yang dilantik Trump. Elit 02 itu tidak tahu beda sistem elektoral vote yang dianut AS, dengan sistem popular vote ( menang dengan suara terbanyak ) yang dianut Indonesia. Di AS, suara yang kalah di negara bagian/ provinsi, diambil pemenang provinsi untuk diakumulasi saat perhitungan suara nasional. Di Indonesia, lebih demokratis, setiap suara 01 diakumulasi untuk perhitungan nasional meski di Jabar meraih 40%. Suara 40% itu tak lantas jadi milik 02, seperti cara AS. Sehingga Hillary kalah karena elektoral vote, bukan karena quick count-nya.

Elit dan surveyor 02 bisa jadi juga tidak tahu cara mengambil sebaran data yang proporsional ( ingat cara cawapres SU yang menggembar-gemborkan harga mahal dari emak-emak yang mengelilinginya di tempat dia kampanye ? Distribusi sampelnya tak berbasis ilmiah atau tak mewakili responden seluruh Indonesia. PS juga cenderung ‘old school’ tahun 1948. Tak familiar dengan kemajuan digital termasuk dalam metode statistik ( ingat di Debat Capres 5, PS melemparkan pertanyaan “mobil agent” dari Jokowi pada SU ). Kita perlu landasan ilmu untuk memahami sesuatu yang berkaitan tentangnya. Juga soal hasil survei kredibel yang tak dimengerti PS sampai 5 tahun ini.

Soal sampel ilmiah ini, BPS lebih kredibel dan hasilnya diakui Bank Dunia. Tapi, 02 malah menganggapnya survei-surveian. Ribet berurusan dengan mereka yang rewel/ tak mampu berpikir logis ya. Kalau surveyor kredibel ingin membersihkan namanya atau membersihkan surveyor abal-abal dari jagad pemilu Indonesia, silakan gunakan cara ini ( adu profesional/ ilmiah metode survei ).

Kenapa saya mengusulkan cara ini ? Selain publik yakin mana yang salah dan tak bisa dipercaya, rakyat juga tak diancam massa 212 dan elit 02 ( lagi ) memanfaatkan klaim survei internal mereka dalam pemilu berikut dan acara politik yang dibungkus perayaan agama pada tanggal tertentu, juga fitnah di tempat ibadah dan jagad medsos yang memperparah polarisasi. Agar massa lebih tenang menerima hasil hitung manual KPU pada 22 Mei 2019 dan hasil MK pada 28 Juni 2019. Otak dan mental mereka sudah bisa menerima hitungan kredibel ilmiah yang disaksikan rakyat ( yang bisa mengkonfirmasi hasil hitung manual KPU. Sejak tahun 2004, ketika SBY menang pilpres, hasil surveyor kredibel itu juga benar ). Pilpres legitimated.

HASIL PEMILU JABAR

Tukang tahu, jamu, mantan ketua RT tercengang ketika TPS di tempat mereka, PS dan pelawak Oni/ caleg DPD bisa menang. Lihat di TV, tujuh surveyor yang memenangkan Jokowi secara nasional juga memenangkan PS di Jabar dan Banten tempat Kyai Ma’ruf kampanye. What’s wrong ?

Lalu, saya teringat hari-hari terakhir sebelum nyoblos dan ngeblog : kader PKS rajin menyebarkan selebaran jadwal Imsak di pasar-pasar tradisional. Ustad Ase* kembali ceramah di masjid Ash-Shof*, Kang Emil main catur dengan SU lalu foto jari terkait dengan elit 02, sedangkan PS 02 tak menganggapnya sebagai gubenur Jabar. Tiga emak Karawang memfitnah Jokowi ( azan, pelajaran agama, kerudung ditiadakan, perkawinan sejenis dilegalkan ) tak jelas hukumannya, sementara video “pelajaran agama ditiadakan” terus disebarkan di WAG-WAG lingkungan tanpa sanksi. Hasilnya, seperti 80% kebohongan Trump mengalahkan 80% kejujuran Hillary ( apalagi 100% kejujuran dan kebaikan Emil ).

Kita di era Post Truth dan jelang kiamat/ Dajjal yang menggunakan segala jenis teknik perang ( yang santun menyebutnya “lomba” atau “kontestasi” ). Termasuk perang tagar/ medsos, informasi/ pemikiran dan perang hipnosis. Jika Jokowi difitnah 1000 kali anti Islam ( dengan larangan azan dst ), sedang fitnah dari PS ( elit, pendukung ) cuma dikarifikasi 10 kali ( bahkan disebut/ dipromosikan citra positif 02 di medsos ) maka yang nempel di alam bawah sadar para pemilih ( keputusan lebih ditentukan dari sini ) adalah PS dicoblos ( karena takut tak bisa azan, tak leluasa lagi menuduh kafir, dan kebohongan lain yang ditebar 02 ke masjid-masjid dan diteruskan para tetua yang tak mengakrabi media kredibel ).

Warga Jabar dan Banten relatif agamis dan akrab tatap muka dengan tetua lingkungan sehingga jika Jokowi disembur fitnah tanpa klarifikasi lebih lantang dan lebih masif, maka yang mengendap di kepala mereka adalah fitnah terhadap Jokowi tsb ( meski berbagai kemajuan dan kesejahteraan di Jabar saat ini dibantu diwujudkan pemerintahan Jokowi ). Berkaca dari keberhasilan Ahok yang menyulap Jakarta, Obama/ Hillary yang memajukan AS, maka keberhasilan Emil menjadikan Jabar juara ( didukung Jokowi ) pun Jabar takkan memberi kontribusi bagi pemenangan Emil untuk kontes RI-1 kelak, selama mereka tak tahu siapa yang bohong, dan siapa yang berjasa ( untuk dibela dan dicoblos ) selama ini.

Daerah di mana Jokowi lantang mengklarifikasi fitnah terhadap dirinya, telah memberi kemenangan pada 01 ( karena di situlah kepuasan kinerja Jokowi di mata 70% rakyat, tergerus fitnah 02, hingga hanya 55-58% yang mencoblos ). Jika Jokowi juga fokus lantang dan masif mengklarifikasi fitnah di Jabar dan Banten, maka target lebih 50% suara sangat mungkin tercapai di sini.

Saya cermati, warga yang struggle, seperti Papua ( bencana banjir Sentani, teror KKSB, kemiskinan lebih dari angka nasional 9% ) dan Jateng ( teror pembakaran 27 kendaraan ) dan Jatim ( bencana banjir Ngawi, Madiun ) justru lebih bisa menghargai perhatian Jokowi, lebih teliti mencek fitnah terhadapnya, lalu mencoblosnya. Begitu pula, para pemilih WNI di mancanegara.

Jabar, angka kemiskinannya ‘cuma’ 7% dan diberi aneka fasilitas/ kenyamanan, tapi kurang menghargai jerih payah pemimpinnya, sehingga kurang berupaya men-cek semua hoax yang menyesatkan. Tak sayang presiden. Terima begitu saja, seolah semua kenikmatan itu hak mereka dan akan datang tanpa susah payah berusaha/ memohon.

Saya tak tahu, apa target provinsi termaju bisa tercapai setelah semua jerih payah Jokowi terhadap Jabar tak bernilai elektoral baginya ( sebagian besar warga tak peduli/ malas untuk mencari kebenaran atas semua fitnah keji terhadap Jokowi ). Yang saya tahu sekarang, blog ini dibaca/ berpengaruh pada kurang 40% warga Jabar dan 60% dibaca orang Indonesia di luar Jabar dan luar negeri ( seperti laporan statistik admin wordpress : pembaca terbanyak kedua adalah WNI/ warga di Amerika yang melek media/ suka buku ). Perlu edukasi intens tentang cara warga Jabar mendapat info benar dari media/ sumber kredibel jika ingin lebih cerdas memilih.

Well, pesta demokrasi sudah berlangsung. Selamat bagi rakyat Indonesia di dalam dan luar negeri yang sudah berupaya keras menyukseskan. Yang menang ( 01 ) jangan konvoi di jalan atau jumawa ( tapi kawal form C-1, jaga IT KPU dari pelbagai serangan, sampai Jokowi dilantik di periode kedua. KPU perlu membuka call center/ fungsikan medsos-nya untuk hotline pemilih yang bingung ). Yang kalah, perlu legowo, memberi contoh demokrasi sportif pada generasi milenial dan rakyat Indonesia. Congratulation to people of Indonesia…

*****

NUHUN PAHLAWAN PEMILU. EVALUASI PEMILU UNTUK 2024.

Pemilu Serentak 2019 berlangsung relatif sukses jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Dari rata-rata 70% tahun 2014 menjadi 80% tahun 2019 dalam negeri, 90% luar negeri. Beberapa wilayah bahkan mencapai 100%. Amazing..

Kota Bandung sendiri 77% ( dari 75% ) kata Mang Oded ( PRSSNI, 20/4/2019 ). Namun, 144 peyelenggara pemilu ( KPPS, PPK, saksi ), 40 petugas Panwaslu, dan 15 polisi tewas karena kelelahan, sakit dan kecelakaan ketika mengantar surat suara ke pelosok negeri kepulauan terbesar di dunia ini. Di Jabar ada 25 petugas yang gugur.

Gubernur Emil minta ( Prime Time News, MetroTV, 20/4/2019 ) KPU mengevaluasi pemilu serentak ini : dengan 5 surat tapi waktunya ( kok ) sama dengan yang satu surat suara ( pilpres ) mau pun yang 4 surat suara ( pileg ). Pelaksanaan tugas pemilu terbesar dan terumit di dunia ( 192 juta pemilih, 813.000 TPS, di 17.000 pulau dengan biaya Rp 25 triliun ) sudah menjadi sejarah kita, suka dan dukanya. Mereka yang gugur menjadi pahlawan pemilu ( akan diberi santunan, dinaikkan pangkatnya satu tingkat ). Kita turut belasungkawa. Semoga keluarga korban dikuatkan hatinya dan para pahlawan pemilu dimudahkan urusannya di akhirat. Amiin.

Sebaik apa pun capaian pesta demokrasi, tak selayaknya menelan korban nyawa manusia, satu orang pun. Apa evaluasi ? Narsum EMI ( MetroTV, 22/4/2019 ) mengusulkan pemilu serentak nasional ( pilpres, DPR, DPD = 3 surat suara ) dan pemilu serentak lokal ( pilgub, DPR Provinsi, pilwalkot/ pilbup, DPR Kota/ Kabupaten = 4 surat suara ) dengan alasan penguatan sistem presidensial sesuai putusan MK. Pengalaman pemilu 2004 -2009, terpisahnya pileg dari pilpres, membuat kekuatan presiden terpilih cenderung diatur/ dilemahkan parpol pengusungnya. Jarak 20 bulan antara nasional dan lokal ini dianggap cukup bagi peserta dan pemilih untuk menyiapkan diri dalam menyinambungkan kekuatan di pusat ke daerah agar tak terjadi pembangkangan ( kepda ). Setelah presiden terpilih dilantik juga para menteri kabinet dan anggota dewan, dalam tahun pertama, segera evaluasi pemilu serentak ini. Agar waktunya cukup untuk di-judicial review jika kurang afdol dan pelaksanaan keputusan MK-nya tak sampai tergopoh-gopoh dieksekusi di lapangan sampai mengorbankan nyawa polisi/ TNI yang mendistribusikan ( DPT, DPK, Suket, syarat non parpol DPD, caleg mantan napikor di DCT, format surat suara ).

Semangat MK, 5 surat suara serentak demi presidensial itu, menurut Mahfud MD, bisa dilaksanakan dalam seminggu, tak harus satu hari, agar tak jatuh korban gugur kelelahan lagi. Syarat 3-13 kursi di dapil yang membuat surat suara lebih lebar dari bilik suara bisa dibatasi sampai 8 kursi saja.

Pemirsa EMI lain ( petugas KPPS yang tahu IT dan menyelesaikan tugasnya sampai pukul 3.30 dini hari ) mengusulkan agar rekrutmen 7 petugas TPS/ KPPS dibuat lebih ketat ( yang punya riwayat penyakit jantung, usia sepuh jangan direkrut ) sehingga stamina tetap prima untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas dalam durasi panjang/ hampir 24 jam. Petugas KPPS di lingkungan saya ( ada 9 ) dan di Amerika ( WA VOA & K-Lite FM, 19/4/2019 ) bergantian istirahat, sholat, makan sehingga cukup kuat untuk menuntaskan tugas ( usia 30-50 tahun ). Penelpon KPPS ini punya ide : pemilu dengan SMS ( di Afrika ada pemilu dengan kelereng, lho, karena mayoritas warga masih buta huruf ) karena sistem elektronik dibolehkan MK dan dipraktekkan di negara maju. Warga Indonesia juga sudah terbiasa memberi vote dalam ajang pencarian bakat di stasiun-stasiun TV. Dengan NIK dan 2-3 ponsel yang dimiliki rata-rata WNI saat ini, cara SMS bisa lebih efesien/ cepat dari segi administrasi. Ini mirip pemilih luar negeri yang menggunakan jasa pos dan kotak suara keliling untuk menyalurkan hak suaranya. Bisa dikaji lebih dalam kemungkinan sistem elektronik ini dengan plus minusnya.

Well, petugas pemilu susulan, ulang, PPS, PPK, KPUD Kota/ Kabupaten, KPUD Provinsi, KPU Pusat juga pak ketua, Arief Budiman, harap jaga kondisi dan sempatkan istirahat secara bergantian seperti di lingkungan kami ( KPU sudah punya call center, mereka meminta puskesmas membantu petugas di kecamatan/ PPK dengan mengirim petugas medis yang stand by di sana berjaga jika ada yang sakit/ kelelahan. Ibu saya menyarankan, siapkan air gula siap minum di tempat hitung suara agar petugas tidak hypo/ drop/ wafat ketika tenaga diforsir ). Nyawa tetap tak ternilai. Kita mengapresiasi dedikasi tinggi jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, meski masih ada kekurangan di sana sini ( kurang di 80 TPS tapi sukses di 800.000 TPS ). Terima kasih atas kerja raksasa yang masih berlangsung ini. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kalian semua. Amiin. Tetap semangat !

***

Iklan

Written by Savitri

18 April 2019 at 13:57

Izin Usaha Tambang, Rapikan. Pemilu 17 April 2019, Sukseskan.

leave a comment »

Kawasan tambang di Sumbar. Awasi dan cegah pemberian izin tambang yang tak menghiraukan dampak lingkungan ( foto: bisnis )

RAPIKAN IUP, HINDARKAN ARBITRASE

Pemerintah Indonesia ( diwakili menkeu Sri dan Jaksa Agung Prasetyo ) berhasil memenangkan 2 gugatan investor asing ( senilai Rp 6, 68 triliun dan Rp 18 triliun ) di pengadilan arbitrase internasional di Belanda ( EMI, 3/4/2019 ) sehingga uang kita tak lari ke luar untuk kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan ( IUP ) .

Bermula dari IUP yang diobral ugal-ugalan para kepda kota/ kabupaten semenjak UU Pemerintah Daerah ( Otda ) diterapkan. Keterlibatan asing mengelola sumber daya alam Indonesia dimulai tahun 1967 oleh rezim Orba dengan UU PMA ( Penanaman Modal Asing ). Amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 5, bahwa asing di sini sebatas penyertaan modal, kata pemirsa EMI. Tanah dikuasai negara dan tambang digarap ( mayoritas, dikendalikan ) orang Indonesia. Namun, kenyataannya tidak begitu, seperti kontrak karya Freeport yang dulu merugikan Indonesia ( di era Jokowi, 51% saham PT. FI kini sudah dikuasai negara/ BUMN Inalum ). Banyak sumber alam kita dikuasai asing oleh pemburu rente kroni Orba, sehingga meletuslah revolusi rakyat tahun 1998. Sisa mereka ada di kubu 02.

Waktu pecah revolusi/Reformasi, people power didukung segenap kampus dan rakyat Indonesia yang sudah muak dengan KKN ( korupsi, kolusi, nepotisme ). Era Reformasi, IUP lalu diserahkan ke kabupaten/ kota, yang ternyata SDM-nya kurang cermat dan hati-hati memberi izin, bahkan jadi bancakan ‘raja-raja’ kecil di daerah ( izin diberikan ke koperasi, pengusaha lokal, tapi tak punya modal sehingga menggandeng investor asing yang akhirnya pegang kendali karena kekuatan modalnya ).

Pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah banyak merusak hutan kita.

Kerusakan lingkungan bikin biota air sengsara, seperti Sunfish ini.

Teguran presiden dan gubernur tak mereka hiraukan. Menurut KPK dari 10.000 pemegang izin usaha tambang, kurang dari 4000 yang punya NPWP. Izin tambang tumpang tindih sampai 7 perusahaan di wilayah yang sama bisa terjadi karena para kepda mengobralnya untuk modal pilkada sehingga muncul gugatan sampai ke luar negeri. Pemerintah pusat yang repot kena getahnya.

Lalu dibuat UU no. 23 tahun 2014 yang kewenangan menetapkan IUP ditarik ke provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur memberi rekomendasi ke pusat tentang IUP yang akan dikeluarkan negara.

Investor tambang nikel India menggugat Indonesia tahun 2015 karena IUP tumpang tindih itu. Jokowi lalu membentuk tim terpadu dipimpin Jaksa Agung sebagai pengacara negara untuk menghadapi gugatan tsb. Juli 2018, kasusnya mulai disidang, dan kemarin putusan menang untuk Indonesia. Kita bersyukur, dan memberi apresiasi tinggi pada tim terpadu yang sudah kompak bekerja gigih membela kepentingan nasional.

Berikutnya, kita harus merapikan izin tambang ( dan hutan produksi ) agar tak muncul gugatan arbitrase yang bisa mengurangi kualitas iklim usaha di negeri ini.

PEMILIH NEGARAWAN SUKSESKAN PEMILU DENGAN NYOBLOS DI TPS.

Kreativitas warga memikat pemilih datang ke TPS

PS baper disebut pendukung khilafah, karena merasa lebih TNI dari TNI ( Debat Capres 4, membela Pancasila sejak umur 18 tahun, dan lahir dari ibu Nasrani ). PS ini punya rekor ( tak dipatuhi anak buah/ pendukung ) kurang leadership sehingga pecah tragedi dalam operasi pengamanan tahun 1998, dan pembakaran 27 kendaraan di Jateng tahun 2019. PS yang sudah meneken perjanjian dengan pendukung HRS, apa jaminannya dia bisa mencegah NKRI Bersyariah ala Takfiri tak terjadi di sini ? Mencegah agar tak lebih banyak hoax dan fitnah dari pengusung dan pendukung 02 saja tak bisa ( 12 hari jelang pilpres hoax mereka malah makin gila ).

KHALIFAH JOKOWI vs ‘KHILAFAH’ Ex-HTI.

Khilafah jangan dibenturkan dengan Pancasila, kata Prof. Din. Namun, kita juga harus lihat konteksnya hari ini. ‘Khilafah’ yang sedang diusung ex-HTI, tak terkait dengan kata “khalifah” ( pemimpin/ wakil Tuhan ) yang ada di Quran. Secara linguistik, khilafah versi ex-HTI sudah mengalami proses penyempitan makna, menjadi sebuah ideologi anti demokrasi, menghalalkan radikalisme, mengadopsi takfirisme, bahkan menghalalkan hoax demi mencapai tujuan mereka ( Dina YS, 3/4/2019 ).

Dalam perang Libya dan Suriah, ex-HTI sudah membuka topengnya : mengklaim sebagai ormas damai, tapi mendukung kekerasan untuk menumbangkan pemerintahan, dan berupaya mendirikan khilafah versi mereka. Ex-HTI jadi cheerleader di Indonesia yang sangat aktif menyerukan jihad Libya dan Suriah.

HA, Ketua LT DPP ex-HTI, pernah menyatakan, proses berdirinya khilafah di Suriah bisa dipercepat dengan “…melumpuhkan kekuasaan Bashar. Bisa dengan membunuh Bashar, seperti yang dilakukan terhadap Qaddafi, atau pasukan yang menopang kekuasaan Bashar.” Metode yang diusung ex-HTI dalam mendirikan kekhalifahan adalah metode destruktif. Hasilnya, Libya dan Suriah porak-poranda.

Salah satu hoax mereka saat itu ‘Sunni dibantai Syiah’. Gara-gara semua hoax itu, api kebencian antar umat merajalela hingga kini. Lalu, banyak orang terprovokasi untuk bergabung dengan ISIS dan Al Qaeda. Bila tidak bisa ke Suriah, bom pun mereka ledakkan di negeri sendiri. Anda lihat, hoax berkait erat dengan terorisme.

Mengapa para pengusung ‘khilafah’ dilarang ? Karena orang ex-HTI mengusung idenya dengan menebar hoax, memprovokasi orang Indonesia untuk mendukung jihad Suriah, padahal yang terjadi di sana adalah upaya penggulingan rezim melalui terorisme. Mereka juga menciptakan politik identitas yang jahat di Indonesia. Saat perang Suriah masih panas, mereka memfitnah, bahwa yang anti khilafah adalah Syiah. Sekarang, di masa pilpres, yang anti khilafah difitnah PKI atau anti-Islam.

Kalau ditelisik, Iran dan Vatikan pun bisa disebut berbasis khilafah ( pemerintahan yang dipimpin ulama ). So, menegaskan ‘khilafah’ berbasis fitnah, hoax dan teror jelas bukan ajaran Islam. Jangan terkecoh dengan isu ‘khilafah’ versi ex-HTI yang gabung di 02. Mereka tak lebih pendusta agama yang ngebet menghancurkan Islam dan negeri ini.

KEPENTINGAN RAKYAT DI ATAS EGO PARTAI.

PS nyindir, tak tahu Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang ia tahu Aher. Kenapa ya ? Ketum parpol segaek itu masih mikir partai sendiri. Jika Kang Emil sudah membangun Bandung, Jawa Barat, serta menjadi solusi atas banyak persoalan rakyat provinsi terbesar penduduknya di Indonesia ini, bukankah itu sejatinya tujuan parpol dan pejabat negara ? Parpol dan demokrasi hanya alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika Emil kini berlabuh ke 01 untuk menyalurkan aspirasi dan dedikasinya sebagai anak bangsa, so what gitu loh. Kan anak cucu, saudara, tetangga, kawan, handai tolan, yang menikmati keberhasilan Jabar, tak sebatas pendukung 01, tapi 02 juga. Berpikirlah negarawan. Negara yang dipikirin, bukan partai sendiri. Begitu pula, kinerja Jokowi yang diakui memuaskan oleh 75% rakyat/ responden. Jangan menyangkal, atau mendiskreditkan. Toh, pendukung 02 ikut memanfaatkan jalan mulus, kartu pintar, sehat, sejahteranya. Jangan pelit memuji.

‘Emak- emak’ jangan kufur nikmat dan memenuhi neraka, karena tak mensyukuri jerih payah suami ( dan Jokowi ). Jangan rewel dengan sampel kekurangan kecil, sampai tak lihat sampel jauh lebih besar dari keberhasilan pemerintahan Jokowi. Sportif dan apresiasilah kerja bagus Jokowi. Berdemokrasilah yang benar, jadilah warga negarawan. Jika sejumlah elit politik belum bisa bersikap negarawan, rakyat yang akan mengajari mereka.

‘PEOPLE POWER’ AR = ANCAMAN PANIK KALAH PILPRES.

Katanya sih tokoh. Tapi sampai sekarang AR gak wise-wise, kata pemirsa dari Jakarta ( EMI, 5/4/2019 ). People power apaan ? Seolah hanya kecurangan yang bisa mengalahkan dia dan 02. Yang selama ini ( tahun 2014 -2019 ) curang dengan kampanye fitnah, hoax itu kan mereka. Kok KPU yang dia tuduh curang dan MK gak dianggap ? ( upaya busuk mendelegitimasi hasil pilpres ). Buruk muka, cermin yang dibelah. Jika 02 kalah pemilu, tentu massa 01 jauh lebih besar. Siapa takut ? So, ancaman ‘people power’ AR cuma gertak sambal orang panik yang bakal kalah pemilu. Survei kredibel cenderung stagnan, sebagian malah makin tinggi untuk 01, adalah bukti makin hoax elit 02, makin cerdas rakyat pemilih Indonesia. Setelah seabreg ngibul dia, juga dusta lebih banyak pendukung 02, kehinaan yang akan mereka dapatkan. Lihat saja..

Aksi massa yang diintimidasikan AR ke KPU paling tak lebih dari 10 ribu pendukung 02/ ‘khilafah’ seperti reuni 212 terakhir ( 21/2/2019 ). AR belum jalan kaki dari Yogya ke Jakarta setelah Jokowi jadi presiden kan ? AR pun bisa ngibul lagi.

Situasi hari ini beda jauh dengan Mei 1998. Jokowi bersih dan kinerjanya bagus. 58% pemilih 01 lebih besar dari 30% pemilih 02 kan ? Silakan aparat, proses hukum provokator ngibul yang berani aksi massa membahayakan pemilu ( ada sanksi hukum bagi pelaku SARA dan intimidasi warga yang mau nyoblos. AR sudah lama bikin kita capek dengan aneka manuver ambisi dan post power syndrome-nya ). Pesta demokrasi mestinya gembira ( tak ditakut-takuti ). Datang ke TPS dan sukseskan Pemilu 2019 ya. Tunjukkan bahwa kita, bangsa demokratis dan pemberani.

Orang baik tidak berpangku tangan. Ia aktif menjadi bagian dari perbaikan masa depan negeri ini. Menjadi bagian dari sejarah pileg pilpres serentak pertama kalinya. Indonesia sudah mengalami demokrasi permukaan ( masa Orba, calon tunggal yang sudah ketahuan sebelum pencoblosan ), demokrasi formalitas ( sekedar mengganti pemimpin negara/ suksesi setelah 2 periode ), dan demokrasi substantif 17 April ini untuk mencari pemimpin berkualitas yang memajukan Indonesia ke tahap tinggal landas. Pemilih yang datang ke TPS memberikan suaranya adalah pahlawan demokrasi. Jangan takut ( omdo/ ancaman ) aksi massa dari gerombolan pengecut yang tak siap kalah ( di UU Pemilu ada hukuman 2 tahun penjara/ Rp 24 juta bagi siapa pun yang menakuti atau menghalangi anda mencoblos ). Titipkan diri anda dan keluarga pada Tuhan. Bersikap patriot-lah untuk negara dan bangsa Indonesia. Ayo, datang ke TPS 17 April ya. Mari sukseskan pemilu Indonesia…!

===================

INFO MEDSOS TERKAIT EKSPLORASI TAMBANG/ SDA :

INFO MEDSOS TERKAIT PAPUA :

Jokowi ketika mengunjungi anak-anak korban bencana banjir bandang di Sentani, Papua.

INFO MEDSOS TERKAIT DEBAT CAPRES 4 :

Menlu Retno yang gigih membela kepentingan nasional kita dan perdamaian dunia. Negara bereputasi baik di dunia akan dimudahkan dalam urusan ekonominya dengan negara lain/ yang dibantunya. Berpikirlah luas. Tinggalkan diplomasi era 1948 ( old school ) yang mengandalkan kekuatan senjata. Kini negara yang cepat dan simpatiklah yang menang kompetisi global.

INFO MEDSOS TERKAIT PEMILU :

Partai baru ini tak satu suara soal isu “jangan golput” TKN. Memang, kerja panjang meletihkan untuk membangun demokrasi di negeri ini ( AS saja yang sudah 400 tahun berdemokrasi, masih kalah dengan sistem pemilu kita yang lebih demokratis. Suara terbanyaklah yang seharusnya menang ). Seperti kita membimbing anak atau adik kita untuk mencapai perfoma terbaik atau cita-citanya. Kudu tahan banting, dan terus optimis berusaha. Jika kurva terus membaik ( Indonesia makin disegani dalam hal berdemokrasi ) itu sudah cukup untuk disyukuri dan menyemangati kita terus memperbaiki pilar demokrasi, termasuk parpol. Golput dan membiarkan golput tenggelam dalam apatisme-nya bukan solusi memperbaiki kualitas demokrasi. Tingkat legitimasi pemilu ( menentukan masa depan bangsa ) ditentukan, salah satunya, dengan jumlah partisipasi rakyat yang mencoblos ( bukan golput yang do nothing. Cuma mau enaknya. Kerja berkeringat seperti yang lain, dong. Ada parpol berkualitas seperti Nasdem yang tanpa mahar/ tanpa politik uang, untuk dicoblos. Ada capres yang menurut MUI layak dicoblos ). Jangan pasif, diam dan pasrah. Nobody’s perfect. Kita memilih capres yang lebih banyak kebaikannya, yaitu capres 01. Energiklah, dan sukseskan pesta demokrasi kita agar partisipasi pemilih di TPS bisa di angka 80% dari DPT atau lebih. Ini demi reputasi baik Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Lebih 33 negara/ pemantau asing lihat kita lho..

Dari survei, diprediksi ada 7 parpol yang lolos ke Senayan dari 16 kontestan pemilu 2019. Ke depan, upayakan 2-5 parpol matang, berkualitas tinggi, no mahar dan berideologi Pancasila saja yang masuk parlemen ( atau 10% parlemen treshold ) sesuai sistem presidensial yang kita anut ( kontitusi ).

INFO MEDSOS TERKAIT ACARA MENDATANG :

Written by Savitri

5 April 2019 at 13:30

Banjir Bandang di Sentani, Papua. Stop Pembalakan Hutan dengan Paket Wisata Alam, Buku Siaga Bencana, Mitigasi Bencana.

leave a comment »

Gunung Cycloop (Siklop) Jayapura, Papua sebelum bencana banjir longsor Sentani.

Malam minggu kelabu di Distrik/ Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ( 16/3/2019 ). Diawali hujan deras mengguyur daerah Jayapura sejak pukul 18 WIT. Disusul meluapnya banjir bandang di Sentani sejak 21.30 WIT. Lebih 70 jasad bergelimpangan setelah diterjang banjir segera dievakuasi Tim SAR Gabungan ( Basarnas, Polri, TNI, BNPB, BPBD, relawan ) ke Rumah Sakit Yowari Sentani, PKM/ puskesmas Sentani, dan RS Bhayangkara Polda Papua ( tempat semua jasad itu nantinya diidentifikasi polisi DVI ). Korban longsor di Ampera, Kota Jayapura dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Marten Indey di Jayapura, untuk selanjutnya ditangani tim medis yang dikoordinir Dinas Kesehatan Jayapura dan Dinas Kesehatan Papua.

Sekitar 150 rumah terendam di BTN Bintang Timur Sentani. Belum semua daerah terdampak bencana dapat dijangkau karena tertutup pohon, batu, lumpur dan material banjir bandang, kata Sutopo, humas BNPB ( Minggu pagi, 17/3/2019 ). Kepala BNPB telah melaporkan kepada Presiden dampak bencana dan penanganan bencana banjir bandang di Papua.

Pesawat Twin Otter di Lapangan Terbang Adventis Doyo Sentani dan helikopter pun rusak diterjang banjir bandang. Pesawat udara PAL P-750 XSTOL milik Cenderawasih Air bernomor registrasi PK-BSF itu disapu banjir bandang di Sentani. Banjir di Bima dan Dompu memutus jembatan antar desa. Listrik di Sentani padam. Banjir bandang menerjang Kampung Kemiri ( Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani ) dan 9 kelurahan yaitu Barnabas Marweri, Piter Pangkatana, Kristian Pangakatan, Didimus Pangkatana, Andi Pangkatana, Yonasmanuri, Yulianus Pangkatana, Nelson Pangkatan, Nesmanuri.

“Mama’ Siklop menangis. Air matanya mengalir deras ke Danau Sentani. Menerjang lebih 70 warga Kabupaten Sentani yang berada di tepian 4 sungainya hingga tewas tersapu banjir bandang itu. Lebih 4000 korban terdampak mengungsi. Apa daya sekarang ?

Kisah lama berulang. Tahun 2007 pernah terjadi banjir dan longsor di sana. Kala itu 2-3 orang saja yang tewas, kata pemirsa EMI ( 18/3/2019 ). Sudah ada 3 UU yang mengatur kehutanan, perlindungan hayati, tata ruang ( batas hutan lindung, hutan sosial ) plus perda ( tahun 2015 ) di hutan terluas di Indonesia itu ( 31.500 hektar ). Namun faktanya, terjadi penggundulan sekitar 12 hektar tiap tahun di Siklop oleh para perambah hutan dan pendatang, hingga saat hujan deras selama 7 jam kemarin ( Sabtu, 16/3/2019 ) kerusakan Siklop sudah hampir 10.000 hektar luasnya. Pecahlah ‘tangis Mama’, tak terbendung lagi. Gelondongan batang pohon hasil penebangan liar meluncur ke bawah menabrak apa saja yang dilewatinya.

( hujan lebat dan lama di kawasan datar seperti Jawa, air meninggi perlahan hingga relatif bisa diantisipasi. Di Gunung Siklop yang berlereng curam, hujan deras yang tak tertahan hutan yang gundul, meluncur seperti air terjun dengan kecepatan tinggi menerjang pemukiman di bawahnya tanpa ampun. Bencana banjir bandang di Sentani, Jayapura sudah diprediksi para peneliti sebelumnya sehingga muncul gerakan tanam 5000 anak pohon pada 5 April 2019 nanti ( digagas Wantanas ). Para tetua adat juga mendukungnya. Namun rencana tsb lagi-lagi keduluan hujan deras 7 jam itu.

( deja vu rencana gubernur Banten yang akan merelokasi rumah/ kios warga tepi pantai, tapi keduluan tsunami Selat Sunda dipicu longsoran tubuh GA. Krakatau )

( Badan Geologi sudah memetakan daerah likuifaksi sejak tahun 2012 di Sulteng, tapi karena tak melakukan mitigasi maka berujung celaka ( bencana Palu, Sigi, Donggala tahun 2018 ).

Hutan lindung tetap hutan konservasi, demo Walhi di jalanan ibukota tempo hari. Konkritnya, beritahu batas tegas hutan lindung ( sama sekali tak boleh diutak atik warga, keberadaan vegetasi, flora, faunanya ) dari hutan sosial ( warga masih bisa tanam kopi, teh, palawija di sela/ antara pohon seperti tumpang sari, tapi dilarang menebang pohon peresap air, dilarang membunuh satwa, vegetasi yang dilindungi negara termasuk dilarang merusak habitatnya ). Perbanyak polisi hutan untuk menegakkan aturan tsb ( 3 UU + 1 perda ). Rumah para perambah hutan direlokasi, juga rumah warga di dekat 4 sungai yang berhulu di Siklop karena hujan intensitas tinggi mungkin masih turun ( banjir susulan ) dan reboisasi hutan butuh waktu tahunan hingga akar tunjangnya cukup kuat menahan sapuan air permukaan. Keruk dasar sungai ( normalisasi ) secara rutin/ periodik terlebih jika terlihat gejala penggundulan hutan dan pembuatan pemukiman baru dekat sungai.

Warga di bantaran sungai cenderung membuang sampahnya ke sungai sehingga mendangkalkan/ mengecilkan kapasitas tampung air hujan yang melaluinya dan berbuah petaka baginya, keluarga dan tetangganya. Sosialisasikan, ingatkan warga terus menerus agar tak membuang sampah ke sungai, sampai menjadi habit/ kebiasaan baru dengan kesadaran penuh. Jika tak bisa begitu ( ogah berkomitmen buang sampah pada tempatnya ) maka segera relokasi mereka ke tempat baru yang jauh dari sungai. Kita sedang kejar-kejaran dengan dampak kerusakan lingkungan dan cuaca ekstrim ( perubahan iklim, pemanasan global ). Gubernur dan para kepala distrik harus lebih pro aktif menjaga dan mengingatkan warganya. Polda Papua lebih berani bertindak menghentikan para pelanggar/ perambah hutan ( individu maupun perusahaan ). Pangdam Papua bisa menormalisasi 4 sungai dari Siklop, mengadaptasi program Citarum Harum Jokowi yang dilaksanakan Pangdam Jabar ( Doni, kini Harto ) bersama Gubernur Emil dengan menormalisasi Sungai Citarum ( terpanjang di Jabar ) agar hujan besar yang sudah kodrat alam itu tak sampai memakan korban nyawa, harta benda terlalu banyak.

***

TRAUMA KORBAN TSUNAMI ACEH

Trauma yang tidak diselesaikan jadi trauma akut ( I’m Possible, MetroTV, 26/1/2019 ). Contoh, Martinus, bocah 8 tahun yang bertahan hidup 21 hari ( dikiranya 3 hari ) di laut saat tsunami Aceh 2004 ( korban tewas sekitar 200.000 orang ). Kini dia berumur 23 tahun, jadi anak asuh CR7 Ronaldo karena difoto pakai kaos/ jersey timnas Portugal saat ditemukan. Martinus nyaris bunuh diri karena melihat seluruh warga sekampungnya tewas ( teror psikis ) kalau saja tidak lihat mobil lewat dan didatangi dua ‘kakek berjubah putih’ yang memberinya makan dan memintanya jangan pernah meninggalkan sholat, lalu lenyap seketika ( seperti saya yang didatangi kakek bersorban ).

Meski sudah 15 tahun berlalu ( melalui trauma healing ), ia masih trauma melihat laut biru, hijau dan dalam.

***

MENYETOP PEMBALAKAN HUTAN DENGAN PAKET WISATA ALAM.

Ritno Kurniawan, pemuda lulusan pertanian UGM, merintis Lubuk Agung Adventure ( LAA ) untuk menyetop pembalakan liar yang 80% dilakukan warga desanya pada hutan lindung Gamaran. Mereka dialihkan untuk sadar wisata dan jadi pemandu/ guide wisatawan atau buka 20 warung, yang hasilnya lebih besar ketimbang menebang kayu, setelah keindahan alam dikemas apik. Ada paket rafting/ arung jeram, mancing dengan membeli panah tembak buatan warga seraya melihat burung langka, menjelajahi hutan dan kemping ( bisa ditambah kursus mencari makanan dari hutan untuk survival ).

Sekitar 20% wisatawan datang dari mancanegara. Tahun 2013, Ritno merintis promosi LAA di akun Facebook, Twitter, instagram hingga kini sudah lebih 80.000 wisatawan yang datang berkunjung. Tak sia-sia usahanya selama 5 tahun, berjuang gigih tiap hari akhirnya membuahkan hasil ( Kick Andy, 2018 ). Adakah putra Papua di Sentani, Jayapura, lulusan perguruan tinggi yang tertarik mengikuti jejak Ritno ? ( jadi pahlawan untuk desanya )

***

BUKU SIAGA BENCANA

Ada buku siaga bencana yang bisa diakses di website BNPB. Potensi bencana tahun 2019 adalah banjir, longsor, puting beliung ( hidrometeorologi ). Kalimantan disebut rawan bencana kebakaran hutan dan banjir bandang ( karena tak ada patahan bumi dan gunung berapi ). Sekitar 2500 bencana diprediksi terjadi tahun 2018 di Indonesia dari 127 gunung api dan lebih 300 sesar gempa aktif.

( sebagian kita lihat di TV sudah terjadi di berbagai daerah ). Yang terbanyak Jateng, lebih 500 bencana. Kenali daerahmu dan siagakan dirimu mengantisipasi potensi bencananya. Di Jatim, ada mitigasi ( upaya mengurangi dampak bencana ) 20:20:20 ( jika gempa 20 detik, harus lari dalam 20 menit, ke bukit ketinggian 20 meter atau lebih ) ( On The Spot, Trans7, 9/1/2019 )

Tahun 2018 disebut tahun bencana ( meski lebih sedikit bencana yang terjadi dibanding tahun 2017, tapi memakan korban lebih banyak ). Rp 260 triliun anggaran bencana Jepang. Indonesia hanya Rp 6 triliun ( padahal luas wilayahnya berkali-kali lipat, juga kerusakan lingkungannya ). Sesudah otonomi daerah ( otda), kepala daerah mesti lebih proaktif mengantisipasi bencana, tak terus menyalahkan kepala negara seperti pemirsa dari Cirebon ( bencana, korupsi, kemiskinan, dst, apa saja disalahkan ke presiden, protes pemirsa dari Jember ). Teknologi bencana di dunia saat ini sudah bisa memprediksi cuaca sampai hari dan jamnya ( hujan, cerah, mendung berawan ). Untuk cuaca harian saja BMKG tak jarang meleset, apalagi memprediksi gempa, tsunami, letusan gunung, banjir dan longsor karena berbagai kendala alat dan kualitas SDM, sehingga warga perlu belajar kearifan lokal juga dalam mengendus bencana demi survival diri dan keluarganya.

***

Kita turut berduka atas musibah ini. Semoga korban dan keluarga terdampak bencana dikuatkan Yang Maha Kuasa, dan warga Papua sungguh-sungguh mengambil pelajaran berharga kali ini. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menyakiti ‘Mama’ lagi ( jangan menebangi hutan lindung ). Karena mereka yang pergi tak bisa kembali. Cukuplah kematian sebagai nasehat.

*******************

INFO BANDUNG, JAWA BARAT :

Mulai hari ini semua mobil yang masuk Balai Kota Bandung harus bawa tempat sampah dan lolos uji emisi gas buang kendaraan. Hal ini untuk menguatkan gerakan Kangpisman dan pelaksanaan Perda no.9 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah ( LPS PRSSNI, 18/3/2019 )

Kang Emil memberi pengarahan pada kontraktor pelaksana Masjid Raya Jabar

*********************

INFO MEDSOS :

TAGANA PANDEGLANG

“Kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa masuk ke kolong meja.
Kalau ada gempa hindari kaca, kalau ada gempa pergi ke titik kumpul.”

Ini panduan yang dikemas sebagai syair lagu untuk murid sekolah dalam simulasi program Tagana Masuk Sekolah di Pandeglang, kemarin.( Jokowi, 19/2/2019)

https://t.co/tj2ZIHFyVG

JOKOWI TINJAU TAGANA HABIS DEBAT CAPRES 2

Sebelum pukul delapan pagi ini, saya terbang dengan helikopter dari Bogor, dan mendarat di Pandeglang.
Di Banten, saya antara lain hendak melakukan peninjauan sosialisasi program Tagana Masuk Sekolah (TMS) sekaligus menyaksikan simulasi tanggap bencana.

Selamat pagi. https://t.co/4bkeqEtAMr

DESA NELAYAN

Inilah wajah Desa Sumber Jaya, Bengkulu, satu dari sebelas lokasi proyek penataan kawasan permukiman nelayan yang sudah dimulai sejak 2016. Kampung ini lebih tertata, kapal nelayan dapat sandar dengan baik.

Pemerintah mengupayakan seluruh kampung nelayan ditata seperti ini. ( Jokowi, 16/2/2019)

https://t.co/pUoRng8evi

******

84 unit rumah type 36 untuk nelayan telah selesai pembangunannya. Lokasi : Kel Kaduhu. Kec Sorongi Timur-Sorong, Provinsi Papua Barat.( Fadjroel Rachman, 22/2/2019 )

@KemenPU @KemenBUMN https://t.co/RewMbq0J2T

KREDIT MIKRO NELAYAN

Selamat hari Minggu, #KawanKabinet!
Sebanyak 9.535 nelayan di 107 Kabupaten/Kota telah menerima manfaat dari Pembiayaan Mikro Nelayan sebagai solusi mudah permodalan berbagai usaha dan kelautan. ( setkab, 10/3/2019)

#SetkabAkhirPekan #FaktaData

Sumber: KSP “Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” https://t.co/UnNiL8A6dr

TEROWONGAN NANJUNG

Sudah direncanakan 15 tahun lalu, Terowongan Nanjung baru kita kerjakan tahun 2017. Padahal, terowongan ini penting untuk mengatasi penyempitan alur Sungai Citarum di daerah berbukit Curug Jompong. ( Jokowi, 10/3/2019)

Terowongan Nanjung salah satu upaya mengendalikan banjir di Bandung Selatan. https://t.co/FvByEkad8N

TEROWONGAN CURUG JOMPONG

Progres per hari ini, proyek 2 terowongan Curug Jompong sepanjang 220 meter untuk mengakselerasi aliran sungai Citarum saat sedang pasang, dalam rangka mengurangi potensi banjir Bandung Selatan. Doakan semoga lancar dan selesai tahun ini.( Ridwan Kamil, 9/3/2019)

https://t.co/tAwyPIGQiF

HUTAN SOSIAL

Pemerintah menyiapkan 12,7 juta ha lahan untuk diserahkan kepada rakyat kecil dalam program perhutanan sosial. Sebanyak 2.53 juta ha sudah dibagikan di berbagai daerah.

Program ini untuk menurunkan ketimpangan sosial dengan memberi akses legal pengelolaan hutan selama 35 tahun.( Jokowi, 27/2/2019)

https://t.co/AF3qsT3xlg

EKONOMI PAPUA DIPERCEPAT

#KawanKabinet, percepatan pembangunan ekonomi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan membangun infrastruktur dan konektivitas untuk membuka keterisolasian antar daerah melalui jalan Trans Papua.
#FaktaData #SetkabAkhirPekan

Sumber: KSP “Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” https://t.co/hQq1rDaTIV

ORANG UTAN DITEMBAK

Inilah induk orangutan Sumatera yang tubuhnya luka parah krn benda tajam & ada 74 peluru senapan angin. Anak orangutan umur 1 bulan mati krn kekurangan nutrisi berat dan trauma berat. Sungguh biadab orang yang menyiksanya. Saat ini dalam perawatan BKSDA Aceh. ( Sutopo PN, 13/3/2019)
@KementerianLHK https://t.co/MU6kPdsYA7

Written by Savitri

18 Maret 2019 at 15:22

Debat Capres 1. Humas Politik. Shut Down AS. CVR JT 610. Banjir Sulsel. Pajak Youtuber. PKI Mati, Obor Slebor?

leave a comment »

Gak nyangka, Jokowi yang biasa kalem bertahan, di acara Debat Capres 1 ( 17/1/2019 ) bisa telak menyerang. Presiden kita yang satu ini memang penuh kejutan ya. Gara-gara hal baru ini, saya terbangun lagi meneruskan nonton debat perdana yang lebih mirip cerdas cermat-guru menguji murid karena kisi-kisi pertanyaan panelis. Habis menang debat, besoknya presiden sudah blusukan, kerja, kerja lagi. Benar-benar energizer, melebihi ibu saya yang giat membabat apa saja yang tak beres. Top !

DEBAT CAPRES, BUKAN PIDATO. CUKUP GREGET ATAU KURANG ESENSI ?

Debat Capres 1 Kamis kemarin ( 17/1/2019 jam 20 -22 WIB ) menyisakan pesan agar diperbaiki pada Debat Capres 2 ( 17/2/2019 ) karena dengan kisi-kisi pertanyaan itu, kita seperti lagi nonton guru menguji muridnya, atau nonton cerdas cermat anak sekolah di layar TV. Para kandidat tak fokus pada pertanyaan ( cenderung menghafal ). Tidak otentik, kurang menyebut bukti/ apa yang sudah dilaksanakan petahana untuk mengatasi isu tsb, juga lupa menyentuh problem pemilih milenial ( 16-25% swing and undecided voters/ kaum terdidik yang semestinya dibidik di Debat Capres ), karena pertanyaan panelis juga umum normatif, juga sebaliknya, terlalu teknis yang bukan bagian presiden

Kita yang loyal memang cukup terhibur dengan gaya Jokowi yang berbeda dari biasanya. Biasa kalem defensif, jadi ofensif menyerang. Tak heran di malam Debat itu, netizen di atas 37 tahun yang sudah lama tak berkicau ikut ramai nge-tweet menjagokan Jokowi. Alhasil, Debat pertama dimenangkan Jokowi menurut banyak pengamat dan surveyor.

( usia 22-37 tahun adalah generasi milenial atau Y pada tahun ini. Usia 38-53 tahun, generasi X. Usia 54-69 tahun, generasi baby boomers. Usia 6 -21 tahun, generasi Z )

Dua hari setelah Debat, kembali kaum milenial yang mendominasi jagad maya, dengan elektoral paslon 01 masih di atas 02 meski tak terpaut jauh. Artinya, kaum senior lebih mendominasi pilihannya pada 01 baru disusul sebagian milenial yang melek media.

Ringkasnya, secara show cukup berhasil ( 70-80% warga Indonesia nonton acara Debat Capres 1 ) menyenangkan kaum loyalis. Namun secara esensi belum tercapai ( memikat mereka yang belum/ yakin memilih ).

Antusiasme warga menonton debat pertama perlu disambut gembira. Semoga mereka masih bisa menangkap substansi debat sebagai salah satu kanal menyeleksi kandidat secara rasional. Bukan terjebak euforia sesaat lalu masih mencoblos karena faktor emosional atau fanatisme buta ( EMI, 18/1/2019 ).

ISU HUKUM :
BPLN SEBAGAI PENYINKRON PERDA, PELANCAR INVESTASI.

Badan Pusat Legislasi Nasional. akan dibentuk presiden untuk mengkoordinasi permen dan perda agar sinkron sebelum dilaksanakan ( tidak tumpang tindih dan menghambat investasi seperti yang terjadi selama ini. Kini masih ada sekitar 3000 regulasi yang menghambat investasi ( dari 42.000 regulasi ).

Perlu kajian mendalam sebelum BPLN diwujudkan dan regulasi dipangkas. Badan ini nanti bertanggung jawab langsung pada presiden agar bisa mengatasi ego sektoral kementerian dan pemda yang selama ini menghambat ( UU no.12 tahun 2011 ) . Keputusan MK telah membatalkan kewenangan gubernur mencabut perda kota dan kabupaten. Perda dibuat kepda untuk memaksimalkan PAD secara semaunya, sampai penjual video di pasar pun dikenai pajak tontonan. Ada PMA yang karena dibebani 110 regulasi sampai suntuk dan hengkang ke Vietnam.

Kemendagri dan KemenPAN belum mampu mengatasi tumpang tindih regulasi bertentangan dan penghambat ini. Di sisi lain, hanya MA yang bisa membatalkan UU dan MK yang berwenang membatalkan perda ( bukan Kemendagri ). Ekses Otonomi Daerah telah menghasilkan oligarkhi/ raja kecil di daerah. Orang yang punya kuasa ( uang banyak/ pengaruh besar ) bisa memonopoli lahan usaha dengan mempengaruhi perda. Sehingga perlu SDM yang lebih ahli, jujur dan komprehensif untuk memantau lahirnya perda yang tak menabrak aturan di atasnya. Itulah alasan lahirnya BPLN yang digagas Jokowi dan Mahfud.

PERUSAHAAN BODONG PENGGARUK LAHAN WARGA.

Tempo memberitakan, bahwa Mnr Group, perusahaan milik CA diduga mengakali berbagai peraturan demi menguasai konsesi 280.000 hektare perkebunan kelapa sawit di Tanah Merah, Boven Digoel, Papua. Mereka membentuk 7 perusahaan abal-abal untuk mendapatkan berbagai izin dari pemkab hingga Kemen KLH. Adik kandung CA, petugas kebersihan, sopir, serta adik seorang politikus duduk sebagai pengurus dan pemilik bayangan perusahaan bodong tsb.

Majalah yang pernah dibreidel masa Orba ini juga mengabarkan tentang ratusan orang yang mengadukan layanan pinjam-meminjam online. Di balik prosesnya yang mudah dan cepat, ternyata layanan peer-to-peer lending ini menyimpan banyak masalah. Nasabah ada yang dikenai bunga tinggi mencekik, ditagih secara kasar, bahkan diteror. Data pribadi peminjam juga rawan disalahgunakan. Bagaimana regulasi mengantisipasi hal ini ?

NAPI KABUR DARI LAPAS BUKAN KARENA OVER CAPACITY. Then what ?

Kamis, Prime Time News ( MetroTV, 1/12/2018 ) memberitakan, lebih 826 napi kabur dari lapas Aceh berkapasitas 850 napi pada 29/11/2018 lalu, Why ? Padahal tak kepenuhan seperti biasa didalihkan menkumHAM jika tersudut. Sekitar 200 napi segera tertangkap kembali. Apa evaluasi dan regulasi untuk perbaikan lapas kita ke depan ? ( setelah kepergok lapas bak hotel, suap kalapas, sipir, obral remisi koruptor, napi teroris beringas, juga napi kabur karena lapas sesak atau tidak sesak ).

Bayangin ratusan kriminal, pembunuh dan pemerkosa masih berkeliaran di luar sana. Kasihan polisi kita yang sudah capek-capek nangkep. Capek nguber KKSB di pedalaman belantara Papua, lalu kehilangan 2 anggotanya yang tengah menyelidiki kasus mutilasi oleh KKB sempalan Santoso di Parigi Montong, Sulawesi Tengah.

Serangan itu dilakukan sekitar 7 orang kemungkinan karena terdesak Operasi Tinombala Polri-TNI, dengan cara mengambil paksa logistik lalu memutilasi pemilik untuk menghilangkan jejak ( Prime Time News, 31/12/2018 )

Masalah hukum kita seabreg ( separuh persoalan negeri ini ). Butuh menkumHAM andal di periode ke- 2 Jokowi untuk mengatasi lebih baik.

ISU HAM :
KASUS PENYERANGAN TERHADAP NOVEL BERLANJUT.

Aktivis anti korupsi asal Ukraina, Kateryna Viktorivna Handziuk, meninggal pada 4/11/2018 ( Tempo ). 40% tubuhnya terbakar akibat disiram air keras pada 31/7/2018 . Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Novel, yang disiram air keras pada 4/4/2018, dan kini polisi masih mengusut pelakunya.

Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF ) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dibentuk Kapolri Tito pada 8/1/2019, terdiri 65 orang ( 52 anggota Polri, 6 anggota KPK, 7 para pakar dan tokoh masyarakat ) berdasarkan rekomendasi Komnas HAM pada 21/12/2018. Hampir 2 tahun kasus ini mengambang karena peristiwa penyiraman itu terjadi saat hari masih gelap ( pulang sholat shubuh dari masjid ), tak ada saksi mata dan CCTV kurang jelas ( pelaku di kejauhan ). Saat itu, 182 polisi dan 80 saksi peristiwa sudah dikerahkan, namun sayang, belum membuahkan hasil. Kita tunggu hasil TGPF bentukan Kapolri yang ini, semoga bisa tuntas sebelum 17 April 2019. Masyarakat bisa bantu mempercepat penuntasan kasus ini dengan memberi keterangan pada TGPF jika melihat keganjilan saat peristiwa teror itu terjadi ( EMI, 15/1/2019 ) Wah, kerja Kapolri Tito makin banyak ya.. ( jaga kesehatan )

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : MAKIN BANYAK KORBAN BERANI LAPOR

Menurut data Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, pada 2017 kasus yang dilaporkan mencapai 348.466 kasus. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan angka yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa korban mulai berani melapor. Semoga dengan keputusan MK ( 13/12/2018 ) menyamakan usia pengantin pria dan wanita minimal 19 tahun, akan mengurangi jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Amiin.

SETARA PRIA : WANITA MENIKAH USIA 19 TAHUN KE ATAS.

Hadiah Hari Ibu dari Mahkamah Konstitusi: mulai kini ( Keputusan MK, 13/12/2018 ) wanita menikah minimal umur 19 sama dengan pria. Sebelumnya, di UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi wanita boleh menikah. MK memberi waktu 3 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Perkawinan dan melaksanakannya.

Di Indonesia, 2 ibu dan 5 bayi meninggal tiap jam dari ibu yang menikah di bawah usia 20 tahun ( 51% ). Dari riset, 41% bayi mengalami keterbelakangan mental lahir dari pernikahan dini ( dibawah 21 tahun ).

Kongres Perempuan pertama yang digelar pada 22/12/1928 di Yogya diperingati sebagai Hari Ibu. UU no.35 tahun 2018 menyebut orang dikategorikan dewasa mulai usia 18 tahun. Wakil Komnas Perempuan bilang, penghapusan diskriminasi usia perkawinan tsb relevan dengan pengangkatan harkat wanita ( kesetaraan gender ). Sistem hukumnya ada ( keberpihakan negara pada kesetaraan gender ), tapi masih ada kendala dari kultur budaya dan religi.

RA. Sukonto, ketua Kongres Perempuan I yang merintis kesetaraan gender tsb. Hari Ibu di Indonesia juga dengan spirit itu, bukan seperti Mother’s Day di luar negeri yang sebatas menghormati ibu yang telah melahirkan kita. Di sini, kita juga punya urusan lain setelah urusan domestik ( urus suami, anak, dapur/ masak, kasur, sumur/ cuci ) beres.

Pemirsa EMI dari Jakarta curhat kewalahan ditarik tetangga ke sana sini untuk mengatasi masalah KDRT karena kerap mentok di KPAI, LPAI, sehingga ia usul dibentuk satgas perempuan di tingkat RT/ RW, lalu ada petugas yang khusus menampung pengaduannya setelah sampai di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. sehingga tak dipingpong ke sana kemari menyita umur dan energinya ( EMI. 22/12/2018 ).

Ibu dan keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Jika calon ibu disiapkan dengan baik ( usia 19 tahun ke atas baru menikah setelah cukup menimba ilmu dan finansial ) maka generasi emas Indonesia bisa tercipta yang mampu memajukan negara ( bukan sebaliknya menjadi beban negara atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ PMKS ) .

Kendala kultur dan religi dibentuk oleh pembacaan tekstual ( tanpa konteks ) yang dibelokkan akibat dominasi pria. Padahal masa Rasul, kesetaraan gender sudah dimulai ( wanita dimuliakan ). Masa jahiliah, wanita dianggap barang. Bahkan, wanita yang rumahnya dipasangi bendera, artinya masih bisa melayani 40 pria dalam sehari. Kemudian setelah masa Islam, tradisi barbar itu dilarang ( karena anak-anak yang terlahir jadi tak jelas nasabnya, menyulitkan hidup di kemudian hari ), dan minta pria memberi mahar pada wanita yang akan dinikahinya, meminta pria memperlakukan istri dengan lembut. Sebaik-baiknya pria adalah yang paling lembut pada istrinya.

Di sisi lain, terjadi internalisasi inferioritas oleh wanita itu sendiri ( wanita cukup di dapur, sumur, kasur saja, tak usah sekolah tinggi-tinggi ) selama puluhan generasi membuat sebagian wanita ( di olimpiade sains banyak wanita lebih unggul dari pria ) secara kultur masih terbelenggu di bawah dominasi pria.

Kini jumlah wanita di populasi ( 263 juta penduduk Indonesia ) sekitar 26.000 lebih banyak dari pria ( kelak 50 : 1 ). Artinya kaum wanita yang lebih banyak ini, harus didukung kemajuannya, jika Indonesia benar-benar mau maju. Kado MK ini awal dukungan negara di era Reformasi untuk mewujudkan visi tersebut.

ISU KORUPSI :

KORUPSI MENURUN, BUKAN STADIUM 4 YANG MENGHITUNG HARI

Terjadi penurunan tingkat korupsi di seleksi CPNS, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dsb, dari 60 ke 30%. Masa Jokowi, dengan perpres no.54 tahun 2018 KPK bisa lebih leluasa bergerak, jadi leader reformasi birokrasi dengan dipersilakan mengaudit sistem reformasi dalam birokrasi. Di mata dunia, Indonesia, dari sebelumnya termasuk negara terkorup kini membaik jadi negara yang tak pandang bulu menegakkan hukum pada pejabat dan penyelenggara negara ( Prime Time News, MetroTV, 14/1/2019 )

Korupsi aset

Kejaksaan Agung menahan mantan jaksa CS atas kasus dugaan korupsi penyelesaian barang rampasan dan eksekusi aset napi HR. Kejaksaan menilai uang yang dikembalikan satuan tugas yang dipimpin CS ke kas negara cuma Rp 22,5 miliar alias jauh di bawah target Rp 1, 91 triliun ( Tempo ). Teringat diskusi panasnya di talkshow : kenapa masalah hutang ini diungkit lagi ? Kan sudah dianggap beres oleh BPPN waktu itu ( lalu pemerintahan saat ini disalahin lagi ). HR cuma membantu para kreditor kecil yang tak sanggup mengembalikan dana ke bank HR karena krisis ekonomi 1997, dalih pengacaranya ( jadi yang salah penilai aset ? Yakin tak menyuapnya ? ).

Korupsi BUMN

Gedung Gran*** yang disita negara milik keluarga Cendana yang baru membayar Rp 253 miliar dari Rp 4,4 triliun putusan inkrah ( kasasi Kejagung di MA ) kasus korupsi Yayasan Superse*** yang diselewengkan ( ambil 51% keuntungan BUMN ) yang seharusnya untuk beasiswa pendidikan. ( EMI, 21/11/2018 )

Korupsi transfer daerah

Dana insentif daerah dan dana alokasi khusus ditengarai menjadi bancakan kepala daerah dan anggota dewan. Dalam kasus yang menyeret pejabat kemenkeu, YP terlihat peran pejabat Dirjen Perimbangan Kemenkeu sebagai penjaja informasi alokasi dana khusus kepada kepala daerah ( Tempo ).

Solusi

UU Perampasan Aset semoga bisa segera disahkan untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara sepenuhnya.

UU Penyadapan mestinya direvisi, agar hak penyadapan tanpa izin pengadilan hanya untuk KPK ( khusus korupsi dan TPPU ), Polri ( untuk pidana umum dan terorisme ) dan Kejagung ( untuk pidana khusus HAM dan kejahatan seksual ) sehingga tak saling menyadap, menghindar atau melemahkan antar 3 institusi seperti sebagian teror pada KPK selama ini oleh oknum penegak hukum lainnya.

ISU TERORISME :
BASUKI TP DAN AB BSY DIBEBASKAN ?

Sedang dikaji kembali rencana pembebasan bersyarat Ab Bsy dari penjara karena pertimbangan kemanusiaan ( sudah sakit-sakitan, kuatir mati di penjara ? ). Sebelumnya, Jokowi disebut, sudah mendiskusikannya dengan Kapolri, BNPT, ahli hukum, dll, agar tak menimbulkan preseden buruk di masa depan ( Prime Time News, 18/1/2019 ).

Semoga amir JI umur 81 tahun ini tak berkhotbah kekerasan berkedok agama dan mendanai latihan senjata para radikal lagi ya.. ( cara bicaranya masih angkuh. Ataukah pembebasan Bsy ini pengimbangan atas rencana bebasnya Basuki pada 24 Januari ? Entahlah ). Keep watching, people…

JURUS MEREDAM HOAX

Menurut Kabag Cyber Polri ada 3.500 hoax tiap hari selama masa kampanye ini. Menurut pakar politik, kedamaian baru ada setelah keadilan tercipta. Penegakan hukum harus adil diterapkan pada kedua belah pihak. Jika tidak, akan terakumulasi kekecewaan yang melenyapkan kedamaian.

Polisi bisa mengenakan UU ITE dan KUHP untuk menegur lalu menindak pelaku hoax ( jika masih bebal ). Ada sekitar 10 pelaku hoax yang provokatif menyebar fitnah kebencian. Orang itu-itu saja. Jika polisi bisa membatasi ruang gerak mereka, maka perang hoax akan mereda, dan proses pemilu bisa berlangsung gembira sebagaimana layaknya pesta demokrasi.

JURUS MENANGKAL TERORISME.

Indonesia terdiri lebih 1.300 suku, lebih 700 bahasa, lebih 17.000 pulau di wilayah yang 2/3-nya lautan. Ditakdirkan beragam oleh Sang Pencipta sehingga kita harus menjaga keberagaman kita dengan segala daya. Termasuk dari para teroris yang berangkat dari pemahaman intoleran ( takfir ) dan radikal ( ekstrimis ) hasil propaganda ISIS, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir di Timur Tengah yang merasuki orang yang kurang paham agama di sini ( gagal paham siapa penjahat sebenarnya di konflik Suriah ).

Salah satu cara mengatasi terorisme adalah dengan memperbanyak ruang-ruang perjumpaan warga ( seperti sarasehan jaman dulu tapi dikemas secara kekinian ) untuk urun rembug lintas identitas, saling memahami, saling respek, demi menjaga keutuhan negara, keguyuban warga dan menangkal hoax yang memecah belah bangsa ( karena segera terkonfirmasi dan dilunakkan dengan interaksi humanis antar warga berbeda suku, agama, ras dan golongan. Tidak eksklusif di ruang-ruang tertutup/ grup-grup WA seperti sekarang, yang gemar memaki-maki kelompok di luar mereka sampai mengkristal menjelma kebencian yang membunuh. Paham radikal sebanyak 50, 89% disebarkan melalui medsos. Di riset lain, sekitar 90.000 konten bermuatan kekerasan dan ekstrimisme tiap hari dimuat ke internet oleh ISIS dan afiliasinya. Sedangkan, medsos saat ini sedang jadi dunianya kaum milenial, pemilik masa depan negeri ini ).

ATURAN DEBAT BERKUALITAS

Mendebat ideologi negara dilarang dalam debat capres. Debat dianggap publik berkualitas jika :
1. Sesuai budaya santun ( adab politisi adalah mengapresiasi yang dicapai lawan, tidak mencemooh kekurangan lawan. Jangan sampai kufur nikmat, cari-cari kekurangan lawan dan menghinanya )
2. Fakta otentik ( sampaikan yang sudah, sedang dan akan dilakukan. Yang sudah, bisa dicek buktinya di lapangan ).
3. Solusi visioner ( bagaimana cara mewujudkan visi paslon secara realistis dan terukur )

Orang tak bisa men-copy seluruh penjelasan pakar atau konsultan jika minat pengetahuan itu tidak intrisik/ ada dalam dirinya ( original, otentik ) sehingga jika dipaksakan akan terkesan hafalan, tak connect dengan hati pendengar, kata pemred Don ( News Room, MetroTV, 12/1/2019 )

KUNCI JAWABAN DEBAT

Setelah Era Reformasi, tak ada lagi lembaga tertinggi negara. Presiden memang masih panglima teringgi angkatan bersenjata ( perang/ TNI ), tapi bukan lagi penegak hukum tertinggi seperti masa Orba. Kekuasaan tertinggi penegakan hukum di negeri ini sekarang adalah MK dan MA. Presiden hanya boleh memberi grasi, amnesti dan abolisi.

So, PS nonsens bisa membawa koruptor ke penjara sendiri seperti sesumbarnya di Debat. Apa dia mau mengembalikan Indonesia ke jaman Orba ? Semua urusan dibawa ke tangan presiden, termasuk penegakan hukum, padahal kita sudah melewati tahap Reformasi yang membagi kekuasaan presiden yang sebelumnya terlalu besar. Hardball. Ngeri.. ( seperti cara berpikir MAS di “Mata Najwa”, 16/1/2019 : segala persoalan ditimpakan ke presiden, padahal trias politica sudah lebih diperjelas masa Reformasi ini. Presiden campur tangan di luar kewenangan grasi, amnesti, abolisi bisa dianggap intervensi di bidang hukum. Presiden hanya bisa mendorong dan mengingatkan Kapolri, Jaksa Agung dan KPK untuk lebih cepat menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik.

Nah, jika ada masalah hukum, adukan ke pihak berwenang. Sudah ada salurannya, seperti diungkapkan Jokowi tempo hari. Yang tidak mau, dan demen menyalahkan Jokowi artinya dia masih hidup di jaman Orba. Belum move on…

UU Terorisme yang baru disahkan medio 2018 lalu, juga menempatkan BNPT sebagai leader dalam pemberantasan terorisme. TNI hanya mem-back up/ diperbantukan ke BNPT, polisi Densus, atau jika penegakan hukum sudah tak mempan lagi.

ULASAN PARA PENGAMAT DEBAT

Dr. Lely Arrianie, M.Si bilang, persepsi positif di medsos semalam, terhadap petahana, karena penguasaan panggung Jokowi yang lebih merangkul audiens, plus inisiatif memeluk dari paslon 01. Sebaliknya tak ada yang baru dari penantang/ terutama SU sehingga netizen berpikir, ngapaian pilih 02 kalau tak ada yang baru, realistis dan solutif darinya, sehingga merasa tak perlu pindah dari paslon 01 yang sudah cukup baik.

Menurutnya, pengaruh debat terhadap peningkatan elektabilitas kandidat di sini masih di bawah 5%. Tiga tipe pemilih : yang loyal sekitar 55 % pada O1 ( seingat saya, versi Charta Politika 60% ), yang masih bisa goyah/ swing voters ( 9%) dan yang belum menentukan pilihan/ undecided voters ( 16% ). Keunggulan Jokowi adalah beliau bisa menyampaikan pikiran besar dengan bahasa sederhana, faktanya ada ( tak bohong, bisa dicek di lapangan ) dan detail ( karena sudah diimplementasikan ).

25% masa mengambang ( pelajar dan kaum terdidik ) ini ingin melihat fakta otentik dan kualitas debat yang sesuai dengan rasionalitasnya. Karena 85% warga Indonesia melihat televisi ( EMI, 15/1/2019 ) maka Debat Capres 2 harus lebih bermutu dan seru agar menarik pemilih baru ( termasuk yang jenuh dari lari ke capres 10/ paslon tukang pijat ).

Harap tahu, kampanye golput bisa dikenai pasal pidana. Kita semua nyoblos dalam pemilu agar terpilih pemimpin yang baik alias mencegah orang jahat memimpin negeri ini. Semua orang baik harus turun untuk memastikan itu ( Indonesia Maju )

Di Prime Time News ( 19/1/2019 ), komisioner KPU bilang : akan mendiskusikan perbaikan untuk Debat berikutnya bersama tim kampanye kedua paslon Senin besok ( 21/1/2019 ). KPU takkan memberi kisi-kisi pertanyaan lagi karena ternyata tak berhasil memperdalam jawaban seperti yang diharapkan. Ya, Pak. Panelisnya juga dipilih KPU dan publik, jangan pilihan paslon sehingga cetek begitu ( saya yang menekuri berita tiap hari sampai tertidur karena tak melihat ada yang baru dari pernyataan kandidat ( lebih asyik nonton after show: Don Bosco, Asep Wiryawan, ketua Charta Politika dan SMRC, membahas Debat Capres 1 ). Baru bangun lagi pas pertanyaan tertutup/ cross fire, ngeliat Jokowi tumben menyerang cerdik. Pernyataan tertutup semuanya, ya Pak, agar lebih spontan, otentik dan seru. Namanya juga debat, bukan pidato. Tak iyo…

( Menanggapi komentar narsum ES ( EMI, 22/1/2019 ) : perubahan minor setelah evaluasi melibatkan partisipasi publik/ pemilik suara adalah wajar, karena debat capres sebagai salah satu cara kampanye juga perlu market oriented agar publik makin tertarik nyoblos. KPU baru disebut tidak konsisten dan tidak independen jika perubahannya mayor dan kerap berubah. Jika berubah : tidak memberi pertanyaan terbuka, panelis bertanya langsung, moderator hanya memandu dan mengingatkan waktu, itu perbaikan minor yang positif, masukan berharga dari publik dan pakar, bukan tekanan publik. Lagi pula ( lembaga independen ) tak perlu alergi dengan ‘tekanan’ publik ( tanpa tanda kutip jika KPU diteror harus mengikuti, tanpa kebebasan memutuskan ) selama masih sesuai dengan konstitusi/ aturan prinsip. Sejarah/ capaian bangsa ini terus membaik karena partisipasi aktif publik/ Daulat Rakyat. So, jangan miss leading, apalagi hanya merujuk pengalaman pribadi/ ‘peta buta’ )

MUSISI ADDIE MS SEDIH DEBAT CAPRES. Cheer up, please..

Pada 17/1/2019 ( Debat Capres ), musisi Addie MS men-tweet sedih dan heran, presiden Jokowi yang dikaguminya, menurut observasinya, paling banyak dihujat di antara presiden terdahulu ( penetrasi medsos 2014 belum semasif 2019 ). Lalu, dikomentari oleh pendukung PS : baru di rezim ini rakyat terbelah. Yang lain menyalahkan nasib terpuruknya pada presiden saat ini. Karena keberhasilan Jokowi tak mengangkat nasibnya, ia lalu memilih PS.

Well, ciri khas orang gagal ( termasuk para gelandangan yang saya temui selama setahun hidup di jalanan ) adalah menyalahkan orang lain. Satu telunjuk menuding orang lain, 9 jari lainnya ( tak dilihat ) mengarah pada dirinya. Seribu dalih atas kemalasan dan kegagalannya. Sedikit kekurangan orang lain ( dibanding prestasinya yang sejibun ) jadi bulan-bulanan kekesalan dan sumpah serapahnya. Bias. Sebetulnya, dia benci diri sendiri, tapi karena keangkuhannya/ tak sanggup menerima kenyataan, dia memilih melemparkan kebenciannya pada orang lain ( lebih murah/ mudah. Dasar pemalas ). Itu sebabnya, ia tak pernah sukses, karena tak pernah introspeksi dan memperbaiki diri. Hari gini malas meng-up grade diri ? Ya, ke laut.. habislah kamu. Lihat wajah unhappy, bete, apalagi nyinyir maki-maki ( kufur nikmat ) orang sudah menjauh, boro-boro mau bantu. Apalagi kalau kebenciannya sudah mengerak puluhan tahun. Perlu puluhan tahun pula untuk mengurai benang kusutnya ( pikiran negatif, pesimis, malas ) sebelum bisa ditulis dengan nilai-nilai baru yang optimis mencerahkan, penuh vitalitas hidup. Ada yang mau sesabar itu, puluhan tahun, menolong orang bukan siapa-siapa, jadi manusia baru yang energik, bangkit dengan karya dan mandiri ?

Tak banyak ( sebagian dilakukan para Kick Andy Heroes ). Ke mana orang-orang pesimis bermata buram yang sulit ditolong ini ? Sebagian mereka gabung ke grup-grup WA tertutup di mana sudah berhimpun orang sejenis mereka, orang sulit, orang gagal, yang gemar mencari kambing hitam atas semua kegagalan mereka, mencari jawab atas ketidaktahuan mereka ( orang lain tajir, kok mereka tidak ? ) pada senior mereka yang sudah lebih dulu terpedaya propaganda ISIS, IM, HT, Al-Qaeda. Jawaban mereka ? Oh, itu karena negeri ini thoghut, Pancasila thoghut, presiden thoghut. Hanya takfir yang benar, kelompok lain kafir sehingga halal darahnya untuk ditumpahkan. Lalu, 60.000 konten radikal dan foto-foto pembantaian warga ‘Sunni’ yang dilakukan milisi teror bayaran AS, Israel, Inggris, Perancis, Turki, Arab Saudi, Qatar dsb yang dituduhkan ke Assad-Suriah atau Syiah-Iran ( musuh bebuyutan Israel ) ditebarkan tiap hari di internet dan diteruskan simpatisannya, para senior gagal di grup-grup tertutup itu. Kita harus bergerak dalam gerombolan untuk melawan kezaliman sempurna ini, hasut senior sok intelek membodoh-bodohi yuniornya yang culun, lebih bego dan naif. Foto dan narasi sadis yang tiap hari dijejalkan di kepala para yunior itu menyempurnakan kegagalan dan kemarahan mereka ( seperti juga dirasakan mayoritas warga Arab saat ini setelah kalah PD 1, PD 2, Perang Arab-Israel sehingga lahir ormas-ormas radikal di sana, Al-Qaeda, turunan dan sempalannya, yang karena keterbatasan logika berpikirnya, tak sadar skenario global/ Imperium untuk menghancurkan Islam dan di ujungnya, Iblis menghancurkan manusia. Ketika yunior dan senior gagal ini memaki presiden dun** dan gob*** betapa bahagianya Iblis, betapa banyak manusia yang akan menemaninya masuk neraka.

Presiden Jokowi yang rajin puasa Senin -Kamis santai saja ( dapat limpahan pahala karena kesabarannya menghadapi fitnah luar biasa, dan dosanya diambil alih oleh para pem-fitnah dan pencacinya ). Orang takkan mau repot-repot menendang anjing, kata Dale Carnegie. Orang setengah mati, siang malam, hari demi hari, tahun demi tahun, menyerang, memaki, mendiskreditkan Jokowi karena beliau teramat sangat penting dan berharga bagi dunia muslim sesungguhnya ( sekaligus teramat sangat membahayakan kepentingan Israel yang ngebet mencaplok Palestina dan menguasai Timur Tengah sebagai Israel Raya. Apalagi setelah pidato Jokowi dalam KTT OKI 2017 di Turki, “Negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI.”

( tahun 2002, di Jakarta Selatan dibuka kantor Indonesia-Israel Public Affairs Committee (IIPAC), dan IIPAC pada 29 Januari 2010 meresmikan peluncuran Indonesia Business Lobby. AIPAC adalah lobi terkuat Yahudi zionis di AS yang menguasai Gedung Putih yang mendikte kebijakan luar negeri AS yang menindas para penghalang Israel : Iran, Suriah, Lebanon. Apa IIPAC yang dulu membiayai penyebaran buku anti Syiah Rp 2 miliar per daerah di seluruh tanah air, juga demo berjilid-jilid HRS/ FPI yang pro-ISIS, industri hoax, para buzzer yang menyerang reputasi paslon 01 ? Karena jika Sunni -Syiah sampai kompak bersatu habislah Israel di Timur Tengah ).

So, lobi zionis di sini lalu menggerak-gerakkan tali kekang kebo-kebo yang dicocok hidung itu, senior bego dan yuniornya, cukup dengan upah Rp 70 juta untuk berjejaring memproduksi hoax dan hate speech untuk ganti presiden.

Insya Allah upaya mereka gagal lagi seperti pilpres tahun 2014. Pengalaman saya, juga banyak orang, Allah turun tangan membantu di pucuk upaya maksimal kita. Tinggal kita melaksanakan bagian kita, berikhtiar maksimal meredam hoax dan menangkal terorisme dengan melaporkan ke Kominfo, Cyber Polri, kontra narasi di akun kita ( tak perlu membaca semua nyinyiran, bisa habis waktu dan ketularan bete ), mengawasi anggota keluarga dan membimbing anak di sekitar kita agar tak men-share konten radikal, biasakan crosscheck, cek and ricek dulu bila menerima propaganda negatif atau kampanye hitam.

Soal tuduhan rakyat terbelah di rezim ini ? Ini diawali dari selisih 3% ( kemenangan Jokowi dari PS di pilpres 2014 ) dan tuduhan curang ( waham/ parno ) yang diulang-ulang FZ ( Indonesia lebih damai, jika provokator perpecahan ini tak ada ) di tiap kesempatan ( plus klaim kemenangan PS di TVO dari surveyor abal-abal yang disewanya ) sampai para pendukung PS yang terbius kemenangan semu ini ikut paranoid dan percaya kalau mereka yang menang, lalu dendam dengan ‘kecurangan’ ini ketika Jokowi dinyatakan sah sebagai presiden oleh KPU. Selanjutnya, kita tahu, Jokowi dan KPU jadi bulan-bulanan teror kebencian mereka ( kekanak-kanakan sekali kan ? Telunjuk melotot, 9 jari tak dilihat ). So, para pendendam yang belum move on ini yang membelahkan diri dan kelompoknya sendiri ( setelah kalah pemilu karena tak punya sifat sportif berdemokrasi ) Bukan karena Jokowi. Senior – yunior bego, tak paham politik diajak demokrasi ya seoerti ini ( kelemahan sistem demokrasi dibanding pemerintahan aristokrasi yang disadari Plato sejak masa Athena ). Namun, sistem pemerintahan ini masih yang terbaik jika disandingkan dengan Pancasila dengan kontrol 5 sila untuk wilayah seluas dan seberagam Indonesia. So, don’t worry, Mr. Addie,… be happy. We’ll be okay…

MEDSOS vs MEDIA CETAK. Mana rujukan anda ?

Media sosial sering anonim/ tak tahu nama asli, alamat dan penanggungjawabnya.

Media cetak ( juga versi online-nya ) yang terverifikasi Dewan Pers harus berbadan hukum dan ada penanggung jawab utama yang bersertifikasi. Modal minimal Rp 500 juta. Sayangnya. baru 90 dari 40.000 media online yg terverifikasi Dewan Pers.
( PR Inside, K-Lite FM, 20/11/2018 ) sehingga kita perlu ekstra hati-hati ketika membaca di internet, biasakan crosscek dulu ke media kredibel yang sudah dikenal luas oleh masyarakat ( Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Kompas, Tempo ). Bersahabatlah dengan akal sehat.

Media cetak juga memantau rilis situs perusahaan. Media konvensional ( cetak ) dianggap kurang up to date oleh sebagian orang, namun relatif lebih kredibel ( karena bisa dilacak ke kantor redaksi, berbadan hukum dan diawasi Dewan Pers ).

Dari sekitar 40 media cetak/ mainstream ( dulu 800, kelak tersisa 10 saja ) hanya 24% saja yang masih sehat. Media konvensional punya karakteristik tersendiri yang dibutuhkan sehingga tak bisa hilang begitu saja dalam era disrupsi teknologi saat ini. Salah satunya sebagai clearing house terhadap berita hoax yang deras membanjir.

PEMRED OR DAN KOMUNIS BELUM KAPOK ? Waspada..

Nah, bagaimana jika SB pemred tabloid OR yang baru dibebaskan dari penjara akan membuat edisi berikutnya ? ( dan ngotot bahwa tabloid fitnah yang tak cover both side itu produk pers. Meski Dewan Pers sudah menyebut bukan produk pers ). SB sudah diwanti-wanti bisa masuk penjara lagi kalau bikin tabloid fitnah terhadap Jokowi lagi, atau pada siapa pun ( tapi kalau dibayar Rp 1 miliar lalu cuma dihukum setahun, pemred edan ini dengan senang hati mengulangi perbuatan tak terpujinya itu, saya pikir ).

Terlihat dari gestur dan kengototannya yang over pede di acara “PKI dan Hantu Politik”- Mata Najwa ( Trans7, 16/1/2019 ), SB belum menyesal dan menyadari kesalahannya. Dia bahkan membandingkan tabloidnya dengan citizen journalist/ jurnalis warga, dan aturan ojek online yang belum dibuat tapi sudah lalu lalang di jalanan. Dan SB memperparah penyimpangan itu dengan mengkapitalisasi fitnah dan kebohongan yang dilarang agama ( ojek online tak bohong dan tak fitnah ) yang jadi panduan hidup manusia ( tujuan manusia dan jin diciptakan Tuhan adalah untuk beribadah pada-Nya, dalam doa, sembahyang, kerja, karya dan pengabdiannya ).

Harap tahu, seperti blog ini, saya tak asal comot dari belantara internet yang ada setan dan predatornya sendiri. Saya masih mengecek fakta, menganalisnya, melihat dua sisi, merefer media kredibel yang diakui masyarakat luas dan Dewan Pers. Jadi, citizen journalist juga punya ‘pakem’ dan norma dasar/ agama/ moral Pancasila yang memandunya menulis di ruang publik. Gak asalan, nyeleneh, semau pikiran sendiri yang terbatas dan subyektif itu.

Apalagi kalau ibadahnya amburadul, kebayang si setan yang mengendalikan pikiran dan jari-jarinya menulis. Membaca buku atau mendengar informasi pun sudah di-filter setan ( yang masuk yang menguntungkan diri dan enak didengar egonya ). Pesan kebaikan, kemanusiaan, norma agama, moral, adat yang ada di buku, media, ucapan bijak, sudah diplintir bahkan di-skip dari kesadaran nuraninya. Sehingga saya berhati-hati ( cek & ricek ) jika mendengar orang sombong, dengki, tamak ( watak Iblis ) yang bicara, karena ia sudah dalam kendali setan dengan seribu jurus sesatnya.

Lalu, ada KZ yang menuduh Megawati, PDIP, Adrian itu PKI hanya karena bertemu dengan tokoh PK China ( kedudukan partai ini di atas presiden dan PM China, tidak seperti di Indonesia, RI-1 di atas ketua partai. Sehingga kalau mau memutuskan hal besar dalam hubungan bilateral ya harus sampai ke decision maker tertinggi ). Bukan berarti mereka PKI.

Tuduhan berikutnya : PKI akan bangkit lagi. Politisi Adrian beragumen bahwa dari 195 negara, termasuk 36 negara komunis, sekarang hanya tersisa 6 negara komunis. Jadi paham ini sudah tak cocok dengan kebutuhan jaman.

Sengit sekali melihat perdebatan dua narsum jago bicara ini. Saya lihat ada kebenaran di dua pembicara yang sama-sama bermaksud baik menjaga kedamaian di negeri ini. Memang ada perbedaan antara orang yang mengalami dan yang tidak, dalam memandang sebuah isu.

Adrian tak mau generasi penerus dihantui beban masa lalu karena mereka punya masalah HAM-nya sendiri yang juga butuh energi besar untuk menuntaskan. Di sisi lain, bagaimana agar generasi penerus tak mengulangi kesalahan generasi pendahulunya ?

( kalau saya sudah cukup dengan membaca biografi Muhammad Hatta : 6 jilid Paket Buku Bung Hatta terbitan TB Gunung Agung, berisi kumpulan pidato, wawancara dan tulisan proklamator, pemikir, negarawan hebat ini. Tak perlu repot menuntut dibentuk TGPF untuk membongkar kuburan massal dari pihak PKI mau pun korban yang dibantai PKI. Integritas Bung Hatta sudah cukup meyakinkan saya bahwa PKI lebih dulu salah karena membantai rakyat, ulama, TNI dan keluarganya, lalu ekses kebiadaban itu berbalik pada PKI, keluarga dan tetangganya. Trauma ketakutan melahirkan kekejaman serupa. Ada agen asing/ CIA yang menunggangi sehingga pembantaian balasan terjadi lebih sistematis.

Itu masa Orla ke Orba/ 1965, ketika Jokowi masih balita 4 tahun. Mbah Harto pun sudah wafat untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya langsung pada Allah. Apalagi ?

Rezeki dari Allah, dengan atau tanpa label ex-PKI, akan sampai jika benar cara menjemputnya. Keluarga ex-PKI minta maaf dulu pada keluarga korban pembunuhan PKI sejak tahun 1948. Nanti baru bagian yang minta maaf ke orang bukan PKI tapi dituduh PKI dan didzalimi/ salah target.

LBH, LSM/ NGO yang membahas PKI/ komunisme juga harus fair menyebut jumlah korban dari kedua belah pihak. Tidak berat sebelah. Cover both side dengan durasi dan porsi yang seimbang, karena tugas TNI menjaga keutuhan NKRI. Paham komunis melanggar konstitusi kita/ Ketuhanan YME dalam Pancasila. Saat chaos tahun 1965, penegakan hukum tak berlaku/ darurat militer.

Menurut UU, buku tentang PKI / komunisme hanya boleh dikaji secara akademis di kampus perguruan tinggi. Bukan di ruang publik di mana orang dari berbagai tingkat pendidikan/ nalar bisa ikut mendengar dan salah tafsir. Seperti juga mengucapkan selamat hari raya non muslim boleh dilakukan di perkotaan, tapi jangan dilakukan di pedesaan yang tingkat aqidahnya masih belum kokoh.

KZ benar ketika membela niat prajurit yang bermaksud mengamankan peredaran buku tentang komunis, lalu dikembalikan jika buku yang terambil jenis yang tak berbahaya seperti yang ditulis analis militer Salim Said. Atasan prajurit yang menugasi ( dan minta maaf ) juga benar, jika next time lebih jelas memberi list buku komunis yang dilarang beredar di ruang publik.

Apa PKI masih bisa bangkit di Indonesia ? Yang jelas paham komunis masih ada di kepala orang per orang, bukan sebagai organisasi ( karena sudah dibubarkan dan ditetapkan negara sebagai organisasi terlarang ). Saya sendiri ( menyamar ) pernah tak sengaja berdebat dengan anggota gerakan bawah tanah ( menyamar ) yang ingin menghidupkan paham kiri ini untuk menghancurkan Indonesia.

Di sebuah talkshow, beberapa narsum mengaku pernah memergoki TKA China diam-diam menerobos zona militer kita. Dan China, adalah raksasa ekonomi dunia saat ini yang berpaham komunis.

Negeri Tirai Bambu ini bersengketa dengan kita/ ZEE di Laut China Selatan. Mereka juga tak manusiawi memperlakukan atletnya yang gagal meraih emas. AS masih mendingan dalam memperlakukan warga negaranya. AS kejinya pada warga asing yang menghalangi ambisi anak emasnya/ Israel. China punya motif untuk mendukung benih-benih komunis di sini, jika benar kita bertemu dengannya di PD 4 sebagai Yajuz Majuz jilid 2.

Orang yang pernah kena TB ( tuberculosis ) seperti saya, tahu sinyal jika TB kambuh lagi ( terlalu capek, cipika-cipiki, kurang makan, kurang tidur, batuk lebih dari 3 minggu, berat badan terus menurun, dst ). Begitu juga KZ yang pernah mengalami era PKI. Dia paham sinyal kemunculannya. Kalau saja KZ lebih rileks bicara dan sabar ( tak selalu emosional, bikin orang ketakutan ), orang akan lebih menangkap pesannya dan waspada sesuai harapannya. Ini soal bicara efektif dan kemampuan melihat substansi. That’s all.. ( semua narsum orang baik, kecuali si pemred bebal meragukan itu )

HUMAS POLITIK

PR/ humas profesional mesti punya human touch karena tugasnya membangun citra baik, tapi bukan dia yang menyebut dirinya hebat ( beda dengan publisitas, yang biasa menyebut dirinya hebat ).

Politisi memintal kata untuk meraih kekuasaan, hal utama yang biasanya dicari orang dari politik.
( “Humas Politik”, PR Inside, K-Lite FM, 4/12/2018 ). Proses takkan mengkhianati hasil. Calon politik harus merintis nama baiknya sejak lama. Tak karbitan pas kampanye pemilu dengan menyewa konsultan politik bertarif miliaran untuk mengatrol elektabilitas dari 3 jadi 9 dengan informasi palsu dan kampanye hitam terhadap rival.

Kepentingan publik seharusnya tetap diutamakan. Humas politik harus bisa membuat politisi jadi negarawan. Kita dan para humas bisa membantu membumikan etika politik di medsos dan ruang publik untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

HUMAS YANG MILENIAL

Fungsi public relation ( PR/ Humas ) sebenarnya untuk pencitraan atau memoles reputasi diri, perusahaan, institusi, organisasi atau negara agar terlihat baik di mata publik, pelanggan atau dunia internasional. Pencitraan bukan pura-pura yang artifisial.

Perhumas Muda Bandung meluncurkan tagar # Indonesia Bicara Baik untuk membangun nation branding negeri ini. Para PR dari kaum milenial ingin dirinya bermanfaat, bagian dari kesuksesan perusahaan ( dilibatkan di midle management ) di saat anak muda lainnya banyak memilih bisnis start up ( usaha rintisan, berharap 1-2 tahun sudah tajir ).

Para PR muda memilih ruang kerja yang fleksibel ( tak bersekat, lebih rileks, bahkan nyaman duduk di karpet dan leluasa mengekspresikan ide kreatifnya ), Tak suka ( terlalu ) diatur, selain berharap dapat gaji bagus pula. Salam ALE : Aktif, Luwes, Elegan, kata narsum fasih, menutup penjelasannya tentang PR milenial. ( “PR Milenial”, K-Lite FM, 6/11/2018 )

3 TIPE PENYEBAR HOAX : POLOS, DENGKI, MATRE.

Menurut Plt. Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu dalam Diskusi Publik yang digelar ILPOS, di Matraman Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019) : ada tiga tipe pelaku penyebar hoax yang dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat plural ini :

Pertama, orang yang apa adanya menggunakan internet karena berpikir semua informasi di internet adalah benar adanya ( biasanya orang polos yang kurang mampu mengklarifikasi menggunakan internet/ tak punya tools analisis )
Kedua, kaum terdidik yang punya kepentingan atau tujuan menjatuhkan lawan politiknya sehingga malah bangga ( kecipratan dosa ) menyebarkan hoax. Di Indonesia banyak kalangan pendidik, elit politik hingga publik figur berkarakter pemicu konflik SARA.

Ketiga, orang yang tahu informasi hoax dan sengaja disebarkan karena bernilai uang ( konten Youtube makin kontroversi, karena ketika di klik, makin banyak orang juga mengklik sehingga duit mengalir ).

Setu mengingatkan pada masyarakat Indonesia bahwa Kemenkominfo, pemerintah maupun lembaga terkait tidak akan memberikan keringanan pada pelaku penyebar hoax sebagaimana telah diatur dalam UU ITE Pasal 28 ayat 1.

Diskusi Publik ini. juga minta para pemilih cerdas giat melawan maraknya hoax dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2019.

SHARE WA DIBATASI. HOAX DAN BENCI DIKURANGI.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara ( 21/01/2019 ) bertemu dengan Vice President Public Policy and Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo untuk membahas langkah nyata mengurangi penyebaran hoax yang cepat viral melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. Upaya yang juga menjadi perhatian global ( World Global Influencer Leader dari empat negara. Indonesia diwakili Menkominfo )

Pembatasan jumlah forward pesan melalui WhatsApp telah dibahas sejak kuartal ketiga tahun 2018, sedangkan beta test fitur itu telah dilakukan sejak dua bulan terakhir. Fitur pembatasan forward pesan melalui WhatsApp akan mulai berlaku efektif pada tanggal 21 Januari 2019 waktu Los Angeles ( 22 Januari 2019 jam 12.00 WIB ) berlaku untuk pengguna OS Android ( untuk IOS dalam proses pengembangan ).

Semoga dengan pembatasan pesan ini ( maksimal hanya 5 kali sebuah konten/ pesan bisa di-share ), kerusakan akhlak dan relasi kebangsaan akibat hoax bisa diminimalisir ( WA otomatis mem-banned/ membekukan akun yang mengirim ribuan pesan merusak ). Terima kasih, Pak Menteri ..

Humas Kementerian Kominfo
e-mail : humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: http://www.kominfo.go.id

MIGRAN MEKSIKO DIHALAU TENTARA AS DAN TEMBOK, HASILNYA ?

Sebanyak 5.600 tentara AS dikerahkan Trump untuk menjaga perbatasan Meksiko dan AS ( California. Arizona, Texas ) dari para migran yang cari suaka dan kehidupan yang lebih baik ( Prime Time News, 10/12/2018 ). Ribuan tentara itu tak dipersenjatai, mereka membantu petugas bea cukai dan penjaga perbatasan ( tapi tetap terasa intimidatif, seperti pasukan AS yang merapat di Australia waktu negosiasi alot divestasi saham Freeport ). Lalu, Trump yang rasialis ngebet bikin tembok tinggi supaya penolakan migran bisa permanen ( apa Trump bisa melarang warga asing masuk AS ? Padahal warga AS juga masuk banyak negara asing ). Untunglah, mantan presiden Obama yang leluhurnya juga migran, menolaknya.

SHUT DOWN TERLAMA AS MASA TRUMP. Presiden terburuk AS jangan ditiru

Sudah lebih 27 hari berhentinya aktivitas pemerintahan AS sejak mentoknya pembahasan dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko senilai lebih Rp 80 triliun antara presiden Trump dari partai Republik versus Kongres/ DPR AS ( didominasi legislator dari partainya Obama dan Hillary ). Shut down terlama dalam sejarah AS.

Shut down ( penutupan pemerintahan federal/pusat AS ) telah membuat lebih 800.000 pegawai federal dirumahkan dan aktivitas penerbangan dalam bahaya ( Headline News, MetroTV, 14/1/2019 )

Para PNS tak terima gaji selama shut down ( meski Rabu lalu, 16/1/2019, Trump akhirnya mau menandatangani perjanjian membayar gaji pegawai federal usai shutdown ). Saking sengitnya pembahasan ( Trump masih keukeuh juga membangun tembok perbatasan ), sampai ketua Kongres ditolak masuk Gedung Putih. Berbalas Ketua Kongres menolak Trump masuk gedung Kongres untuk membaca laporan tahunan pemerintahannya. Baca saja di Gedung Putih di depan kamera TV atau unggah di website, kata wakil Kongres itu.

Pelanduk di antara dua gajah, tidak hanya terjadi pada warga dunia akibat perang dagang antara AS dan China. Tapi juga dirasakan warga AS akibat perseteruan presiden Trump versus Kongres. Biang kerok kesengsaraan dunia ini, herannya ditiru PS dan BPN 02. Bego.

Nah, pelanduk di AS, yaitu pegawai pemerintah pusat/ federal ini ( dan para gelandangan yang bingung, apa besok masih bisa makan ) juga para pengusaha kecil dan penerima beasiswa studi terpaksa antri makanan gratis dan keluar dari outletnya, pergi ke tempat keramaian untuk bisa menjual dagangannya ( meski cuma laku 5% ) untuk bertahan hidup.

Beberapa LSM, produsen makanan instan, restoran lalu membuat dapur umum dan membagi makanan gratis pada karyawan beserta keluarga besarnya yang bisa menunjukkan kartu pegawai federalnya. Ada yang memberi makan 2 kali seminggu, 2 hari sekali, dari Senin sd Jumat, bahkan tiap hari dari jam 11 sd 18 sore. Di bandara, ada bank makanan yang mengumpulkan makanan kaleng, susu, deterjen, tisue, popok dsb dari donatur untuk disumbangkan pada pegawai federal ( sampai ada yang menyindir sinis kemanjaan pegawai federal yang disumbang sana sini padahal masih terima gaji meski telat, di banding para tuna wisma yang masih banyak berkeliaran kelaparan di jalanan AS ). Kemudian para pegawai federal ikut turun membantu di dapur umum, jadi guru pengganti di kelas, dan pengantar makanan bagi orang jompo.

Work Central Kitchen, LSM spesialis lokasi bencana, membuka dapur umum di antara Gedung Putih dan Gedung Kongres dan menyiapkan 1000 porsi makanan gratis 7 hari dalam seminggu untuk karyawan federal yang dirumahkan/ cuti paksa. Tak kurang 6,5 miliar USD per minggu kerugian AS akibat shut down. Washington yang dikunjungi banyak turis karena museumnya yang bagus, kini sepi, kumuh tak terawat, ditinggal para petugas kebersihan yang dirumahkan. Toilet kotor dan pesing, keluh turis yang terlanjur datang, dan kapok ( WhatsApp Amerika, K-Lite FM & VOA, 18/1/2019 ).

KOTAK HITAM CVR LION AIR JT 610 SUDAH KETEMU

Cockpit Voice Recorder pesawat naas yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat akhir tahun lalu, sudah ditemukan tim pencari. Data CVR akan digunakan untuk menguji berbagai skenario yang sudah dibuat dari analisis data FDR. Semoga kurang dari setahun bisa disimpulkan penyebab jatuhnya pesawat untuk disampaikan dalam final report, kata ketua KNKT, Cahyono ( Prime Time News, 14/1/2019 )

Diberitakan sebelumnya, pilot asal India itu sempat minta return to base, tapi keburu jatuh ( dengan kecepatan tinggi, hingga hancur berkeping ). Robot ROV, magneto meter ( mampu menjangkau hingga kedalaman 11.000 meter ) yang dimiliki kapal survey laut BPPT dikerahkan hingga kedalaman 30-35 meter perairan Karawang Sepanjang penerbangan, kapten Bhavye Suneja, pilot pesawat Lion Air JT 610 itu berjibaku menghadapi sistem otomatis ( berkali-kali menarik alat kendali di sayap utama (flap) untuk menaikkan pesawat, tapi selalu dibalas secara otomatis dengan gerakan menukik yang dikendalikan perangkat sayap di ekor (trim)

Angle of Attack ( AOA ) yang bermasalah ketika moncong menukik lebih. Karena tanpa pemberitahuan dan pelatihan menghadapi kekurangan pesawat tsb, pihak pabrikan Boeing digugat orang tua salah satu korban JT 610 ( dokter yang mau menikah) ( Prime Time News, 16/11/2018 )

Waktu pesawat Lion.Air celaka nabrak kuburan di Solo, beberapa penumpang juga menuntut pihak Boeing, dan berhasil mendapat ganti rugi antara 50.000 sd 250.000 USD per org ( dari korban luka sampai tewas ) karena saat itu mereka tak dapat serupiah pun dari pihak Lion Air, juga tak difasilitasi ketika mereka menuntut ke AS, kata seorang korban bersama 4 anggota keluarganya yang ikut. Ia bersama 80 penumpang lainnya menuntut ke Boeing dan berhasil mendapat kompensasi ( Prime Time News, 20/11/2018 )

MASKAPAI LOKAL TERBANG BERDARAH. MASKAPAI ASING TAJIR BERJAYA.

Agar harga tiket pesawat tak terus melambung setelah masa natal dan tahun baru ( dari Jakarta ke Papua sampai Rp 6 juta per penumpang ), pihak maskapai minta pemerintah tak menambah lagi maskapai baru dan tak mudah memberi slot penerbangan ke maskapai asing, karena mereka pun ( seperti Turki) juga pelit memberi slot pada maskapai Indonesia, sehingga maskapai kita banyak yang berdarah-darah demi beroperasi dengan tetap menjaga safety first. Ibarat mobil, safety ini seurgen roda mobil. Kalau tak aman, tak boleh terbang. ( Prime Time News, 13/1/2019 )

PRAY FOR SULSEL

Banjir besar di Sulsel merenggut lebih 26 orang tewas, 3000 orang mengungsi, dan lebih 20 orang tertimbun longsor ( EMI, 24/1/2019 ). Bencana hidrometeorologi kembali menghentak dari 2500 bencana yang sudah diprediksi BNPB untuk tahun ini. Seberapa siapkah kita ?

Sejak Selasa ( 22/1/2019 ), banjir merendam ratusan rumah di Kelurahan Manggala dan Antang di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Cuaca buruk berupa angin kencang dan hujan lebat menguyur Kota Makassar. Tim Basarnas, BPBD, Damkar, Polri, TNI dan relawan dengan sigap terjun mengevakuasi korban. Kurikulum mitigasi bencana, unduh aplikasi BMKG, penghijauan hutan, perilaku buang samoah pada tempatnya dan kearifan lokal/ pendekatan kultural mengendus datangnya bencana makin urgen dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban. UU no.23 tahun 2014 tentang Pemda siaga bencana dan detailnya PP no.2 tahun 2018 makin mendesak diimplementasikan ( foto: detik )

YOUTUBER, SELEGRAM JUGA BAYAR PAJAK.

Kania Sutisnawinata, wapemred MetroTV, menggantikan presdir Tommy dan host Leonard malam itu, memandu acara “Economic Challenges”, ( MetroTV, 15/1/2019 ) yang berpindah jam tayang dari Selasa jam 8 malam jadi Senin jam 10 malam. Episode malam itu tentang pajak bagi youtuber dan pelapak online yang sempat resah karena belum paham.

( jangan resah, pemilik market place yang beromzet Rp 300 juta per tahun, dan pelapak berpenghasilan 54 juta per tahun atau kurang dari Rp 4,5 juta per bulan tak dikenai pajak, setahu saya )

Ya, pelapak online yang penghasilannya baru Rp 300 ribu sd Rp 1 juta per bulan, tak wajib punya NPWP. Pemajakan atas e-commerce ( PAK 2010 ) diterapkan untuk keadilan perlakuan negara atas usaha offline ( toko/ bisnis konvensional ) dan bisnis online ( toko online, youtuber, selegram, pemilik market place atau platform ). Intinya sama dengan pajak penghasilan yang selama ini diterapkan. PAK 2010 hanya penegasan saja karena selama ini para youtuber merasa tak perlu bayar pajak karena belum ada aturannya. Padahal aturan pajak sudah menetapkan: semua pekerjaan yang menghasilkan uang di Indonesia jika sudah mencapai batas minimal kena pajak, wajib bayar pajak, termasuk youtuber.

UMKM dikenai pajak 1%, ( sudah 1,5 juta orang yang membayar pajak ) Artis dikenai pajak 50%. Youtuber dikenai pajak artis 50% ( sudah 51 orang yang bayar ) jika merasa ribet melakukan pembukuan atas biaya pembuatan videonya. Namun jika rajin membuat pembukuan dan mengumpulkan kwitansi ( biaya konsultasi ke pakar seni terkait produksi videonya, biaya beli alat produksi, bayar gaji karyawan, dsb ) maka pajaknya diambil dari penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya produksi tsb ( atau penghasilan bersih ).

Youtuber seperti production house yang memproduksi diri sendiri, jelas Kevin, mantan presenter yang kini full time jadi you tuber dan sudah bayar pajak sejak tahun 2016 ( Rp 2,7 miliar tahun lalu bersama 50 youtuber lainnya ). Beda dengan artis yang tinggal datang ke studio, duduk dan baca script lalu pulang setelah terima honor. Youtuber ( ber-subcriber tinggi ) harus juga membayar perangkat studio, membuat naskah, bayar staf, konsultan untuk meningkatkan kualitas produksinya dari waktu ke waktu, biaya perjalanan ke lokasi, syuting video, dsb. Praktis tinggal 30-40% yang masuk kantong pribadi dari penghasilan yang diterima dari Youtube.

Menurut Kevin, penghasilan dari Youtube berbeda di terima negara. Tiap video youtuber di AS dihargai Rp 100 ribu per 1000 viewers ( cost per mile ), sedang di Indonesia cuma dihargai Rp 20 ribu. Lalu sistem algoritmanya masih membagi tiga dari income tsb atau 30% ( yang rajin upload video dibantu mendapat klik lebih banyak ). Selanjutnya, dari hasil tsb masih pula dibagi 45% untuk Youtube, 55% untuk Youtuber. Jadi tidak benar jika Raditya atau dirinya dapat income ratusan juta sampai miliaran dari ( satu videonya di ) Youtube, jelas Kevin.

Lanjutnya, jika dibandingkan, penghasilan dia dari Youtube sebesar 90% dan Instagram sebesar 10% ( wah, kebayang kayanya CR7 Ronaldo jika ia punya channel Youtube juga, karena tiap iklan/ endorsmen di akun Instagramnya, ia mematok harga Rp 10 miliar perposting dan lumayan juga pengiklan yang mau bayar segitu )

Sayang, blog ( blogspot, wordpress ) yang lebih dulu lahir dari Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, tak semoncer itu ( mungkin profil Indonesia yang 90% lebih suka nonton TV/ video, sedikit yang suka baca buku/ pejuang 5% dari populasi ). Setahu saya di AS, sepasang suami istri yang fokus memposting artikel seputar bayi, paling banter dapat Rp 400 juta per bulan dari produsen susu, popok bayi, dsb yang pasang iklan di blog mereka. Di Indonesia, meski sudah diklik lebih 3 juta pengunjung pun tak berdampak income ( iklan video di laman ini dipasang dan diterima WordPress ), sehingga ditinggalkan penggunanya setelah bosan ( termasuk netizen yang dijuluki bapak blogger ). Hanya idealisme menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI yang membuat Dina dan saya masih bertahan ( kepuasan batin ketika saran kami ditindaklanjuti para pengambil keputusan/ pemangku kepentingan ) Semoga kami bisa terus istiqomah. Amin.

Kevin menjelaskan, di Instagram, para selegramnya mengandalkan foto yang ciamik. Youtube mengandalkan pesan dan pengaruh yang ditimbulkan youtuber dari videonya. Sehingga kreator video harus rajin berinovasi dan terus meningkatkan kualitas karyanya agar tak ditinggalkan penontonnya. Untuk tutorial make up lebih besar income-nya ( bayaran cost per mile ) karena para wanita dianggap lebih besar spendingnya daripada pria atau anak penggemar tutorial gamer/ permainan game. Video edukasi pencerah jiwa dan manajemen keuangan di top bayaran, sedang kampanye hitam di kerak bawah ( seperti pidato bubarnya PS ).

Youtuber yang jadi influencer bisa mempengaruhi youtuber lain yang sukses untuk ikut bayar pajak ( untuk membantu negara membiayai pelayanan publik dan alutista yang memadai juga rencana tol laut untuk menjaga keamanan laut kita dari illegal fishing, pembuangan sampah plastik atau limbah kimia berbahaya oleh kapal asing yang menerabas perbatasan laut kita ( rezim terdahulu berorientasi ke darat, saatnya kita berorientasi ke laut yang luasnya 2/3 wilayah Indonesia yang jika diamankan dengan baik akan menyumbang lebih Rp 4000 triliun per tahun ke kas negara untuk selanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan pengawasan publik ).

Lebih 500.000 prajurit TNI dan polair kita butuh anggaran besar untuk merawat alutista lama agar tak menewaskan mereka saat dipakai bertugas dan membeli alutista baru untuk meningkatkan kapasitas pengamanan tsa. China butuh 3 kapal induk untuk menjaga garis pantainya yang tak sepanjang Indonesia. Mereka, para penjaga NKRI, menunggu kesadaran anda membayar pajak tepat waktu agar mereka bisa fokus profesional untuk mengamankan teritori kita ).

So, youtuber, selegram, internet marketer, market place owner, traveler-fashion-food blogger di medsos dan pelapak online yang sukses, sisihkan sebagian penghasilan anda untuk menjaga kedaulatan negara kita. Tinggal datang ke kantor pajak untuk konsultasi, bikin NPWP atau bayar dengan NIK saja. WNI bijak taat pajak. Warga cinta NKRI rajin bayar pajak…

CLOSING

Ada 4 debat capres lagi sebelum Pilpres 17 April 2019. Selama nonton debat, jangan hanya melihat ketajaman lidah kandidat untuk mendiskreditkan lawan bicara atau ‘ketajaman’ pikiran dengan visi muluk-muluk, tapi lihat juga rekam jejak paslon : lingkungan keluarga, riwayat kerja dan prestasinya ketika menjadi pejabat publik ( EMI, 17/1/2019 )

Kenapa AS-Israel dan media mainstream zionis bisa mengacaukan tatanan dunia saat ini ? Karena gerakan orang baik masih kalah kuat/ gigih dibanding gerakan orang jahatnya. Contoh, Bawaslu yang masih gamang dalam memproses pelanggaran kampanye dengan tegas, sehingga kita sampai hari ini masih digaduhi kampanye hitam dan hoax. Anda bisa tarik potret orang baik yang lemah ini di banyak lini kehidupan, sehingga orang jahat terus berbiak dan meningkatkan dosis jahatnya dari waktu ke waktu bersama setan pembisiknya. Mari aktif terlibat memberantas hoax dan menyukseskan pemilu 2019 yang luber, jurdil dan gembira. Be brave, people..!

=======

22 menit. Satu judul film nominasi FFI 2018 lalu. Ada Kapolda Metro Jaya di film semi dokumenter itu. Juga di setting aslinya awal Januari 2016. Ingat peristiwa bom Thamrin dua tahun lalu ?

Saat itu polisi dielu-elukan bak artis Hollywood karena ganteng, fashionable plus sigap membekuk 7 teroris dalam waktu.. 22 menit saja. Wow.

Dia seperti terlahir untuk menghentikan teror bom. Lulusan terbaik Akpol 1987 ini keliling Indonesia untuk mengusut kasus mendebarkan dari sejak Bom Kedubes Filipina ( 2000 ), Bom Bali ( 2002 & 2005 ) sampai Operasi Tinombala ( 2016- 2019 ). Keliling dunia untuk sekolah, seminar, dinas untuk jadi ekspert terorisme dan bom para radikalis, sampai bertitel Ph.D. Langganan lulusan terbaik, peserta terbaik, kenaikan pangkat luar biasa dan sederet penghargaan bergengsi.

Waktu lulus SMA, dia diterima di empat jurusan, namun hatinya memilih AKABRI jurusan Kepolisian. Setelah itu tahap demi tahap dilaluinya dengan cepat : Letnan Dua (1987), Letnan Satu (1990), Kapten (1993), Mayor (1997),
Ajun Komisaris Besar Polisi (2001), Komisaris Besar Polisi (2005), Brigadir Jenderal Polisi (2009), Inspektur Jenderal Polisi (2011),
Komisaris Jenderal Polisi (2016),
Jenderal Polisi (2016).

Pernah menjadi Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya, Kepala Densus 88, Kepala BNPT dan sekarang Kapolri. Anda tahu siapa dia sekarang. Polri-1 termuda ini ( tercepat dari angkatan 1987 ) kini sedang diuji dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel ( yang disebutnya lebih sulit dari Bom Bali ) di samping mengendalikan satgas anti mafia bola, satgas anti mafia pangan, satgas KKSB Papua dan Poso. Butuh otak jenius untuk bisa menangani para kriminal kelas berat tsb sekaligus.

Sebagian menyindir lambatnya penuntasan kasus Novel ( juga pembacokan ahli IT Hermansyah ). Jika suka baca kasus kriminal di majalah Intisari, anda akan maklum jika ada kasus-kasus unik yang baru terungkap setelah puluhan tahun, bahkan oleh polisi AS dan Inggris yang dikenal top sekalipun, karena minimnya bukti petunjuk ( atau kentalnya nuansa politis ) .

Namun, buat saya, polisi pemberani, pintar dan patuh ini sudah berbuat banyak untuk negeri kita, terutama sederet kasus terorisme yang berhasil diusut, dicegah atau dihentikannya, sehingga nama Indonesia disegani dunia internasional dalam pemberantasan terorisme.

Apa jadinya negeri ini jika rentetan bom di tanah air tak ada yang bisa menghentikan sebaik dia ? Bisa jadi luluh lantak seperti Afganistan, Irak, Suriah atau Yaman hari ini, yang sangat sulit untuk kembali normal. Big thanks to him, people…

So, man of this post is… Tito Karnavian.

Akun twiiter Kapolri tidak ada. Juga FB dan IG sehingga saya lampirkan akun ini saja ya.

Written by Savitri

20 Januari 2019 at 17:06

Divestasi Freeport OK. Teror Demokrasi di KPU dan KPK ? Longsor Sukabumi dan Peta Bencana 2019.

leave a comment »

Tambang Grasberg, 93% total cadangan Freeport, tahun 2019 ini akan kembali berproduksi komersial, setelah diambil alih 51% sahamnya di Papua ( PT.FI ) oleh pemerintah Indonesia. Hadiah akhir tahun 2018 dari Presiden Jokowi, selain IHSG kita tertinggi ke-2 di dunia ( BEI tertinggi di ASEAN ) dan target penerimaan APBN untuk tahun 2019 terlampaui Rp 2 triliun ( 102 % ). Matur nuwun, nggih..

DIVESTASI SAHAM FREEPORT : JOKOWI LIHAI. PENCELA BEGO.

Apa kabar divestasi saham Freeport ? Seingat saya, Presiden Jokowi pada 21/12/2018 men-tweet bahwa kesepakatan divestasi ( pengalihan 51 % ) saham PT. Freeport Indonesia ( PT.FI ), anak perusahaan Freeport McMoran asal AS, sudah rampung.

Kalau begitu, BUMN Inalum ( PT Indonesia Asahan Aluminium ) tinggal bayar 3,8 miliar USD yang akan lunas sekitar 3 tahun ( 51% x 2,8 miliar USD, rata -rata hasil tambang Grassberg per tahun ). Bayarnya pakai global bond ( surat hutang yang tenornya panjang sampai 30 tahun ) agar tak menggerus cadangan devisa kita alias tak menekan nilai rupiah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia ( FEB-UI ) Rhenald Kasali
menilai pemimpin sebelum Jokowi, tak ada yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia. Ide ( dan mencela ) itu murah karena tak beresiko apa-apa, tetapi implementasi itu mahal karena yang menjalankan akan babak belur ( Kompas, 22/12/2018 ).

Jokowi rela compang-camping dihina para mafioso di balik kuasa Kontrak Karya ( KK ) Freeport, lalu dengan tenang membereskan masalah PT.FI yang terkatung lama dengan membayar apa yang menjadi hak orang lain ( aset, teknologi, dll PT.FI ) dan Freeport harus bayar lebih baik apa yang menjadi hak kita.

Dengan menjadi pemegang saham mayoritas ( 51% ) kita bisa dapat bagian lebih besar plus pegang kendali, dari pengolahan dan teknologi yang belum kita kuasai ( belajar skill, alih teknologi ).

Ketika Jokowi mulai mengeksekusi rencana mengambil alih sebagian besar saham Freeport yang sudah bercokol sejak 1967 ( bahkan perintisnya sudah ada sejak Indonesia belum merdeka ), AS marah besar, pemerintah pusat terus digoyang. bahkan mereka sampai kirim pasukan yang merapat di Australia ( biasa, psy-war mengawal kepentingannya ), plus penembakan KKSB terhadap warga sipil sekitar area tambang, yang biasanya bikin rezim sebelumnya ciut menkerut dan mundur teratur dari perundingan.

Namun, Jokowi-JK bersana trio negosiatornya ( menkeu Sri, menteri BUMN Rini, menteri ESDM Jonan ) tetap gigih berjuang. Dihajar dari dalam dan luar negeri sampai babak belur dan compang camping pun terus maju, sampai berbuah manis akhir tahun lalu. Kepemilikan saham yang selama ini cuma 9 % untuk Indonesia sebagai pemilik tambang, sejak 21 Desember 2018 melonjak menjadi 51% ( royalti, pajak 25% ). Yang semula Freeport keukeuh dengan KK ( Kontrak Karya ) akhirnya mau IUPK ( Izin Usaha Pertambangan Khusus ) Hebat kan ?

KK selama ini menjadi barang mewah bagi Freeport untuk mengeksplorasi habis tambang tembaga dan emas di pegunungan Earsberg dan berpindah ke Grasberg dari tahun 1988. Dengan KK, hak masyarakat adat Amungme dan Kamoro tak diperhatikan serta kebal terhadap aturan baru dalam dunia pertambangan.

( repotnya, Kontrak Karya baru bisa dicabut jika ada alasan ‘wajar’ dan kudu disepakati kedua belah pihak. Begonya rezim terdahulu yang bikin kontrak tsb, bikin kita di zanan now, yang belum lahir waktu itu, jadi dimaki-maki orang Papua dan ditembaki KKSB, meski sudah nggelontorin duit keringat kita puluhan triliun dan memperbaiki kesalahan para pendahulu kita. Ah.. nasib )

Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. ( IUPK, agar Freeport boleh menambang lagi ) mensyaratkan : smelterisasi, divestasi 51% saham Freeport, dan pendapatan yang lebih besar dari royalti dan pajak. Selama ini Freeport sumbang penerimaan negara kita sebesar 17,2 miliar USD ( pembayar pajak terbesar )

Resminya, pengalihan saham PT.FI ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PT.FI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbarui tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, PT.FI mendapat kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PT.FI akan membangun pabrik peleburan ( smelter ) dalam 5 tahun.

PT.Inalum sudah membayar 3, 85 miliar USD kepada Freeport McMoran Inc. dan membeli sebagian saham FCX di PT.FI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9.36% menjadi 51.23% ( nanti dibagi sebanyak 41.23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua yang akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral ( IPPM ) yang 60% sahamnya akan dimiliki Inalum dan 40% oleh BUMD Papua ). Penguasaan 51,23 % PT Freeport Indonesia ( setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai 90,4% PT.FI ) berdampak positif bagi pemasukan negara kita.

Setelah lunas 3 tahun bayar divestasi, Indonesia akan menikmati pemasukan besar ( sekitar Rp 1,4 miliar USD per tahun ) selama 50 tahun ke depan. ( EBITDA PT FI setahun sekitar 4 miliar USD. Net profit sekitar 2 miliar USD .). Dengan operasi tambang underground mulai tahun 2019, produksi rata-rata harian Freeport bisa mencapai 24.000 matrik ton per hari untuk konsentrat tembaga ( di atas 3-4 miliar USD per tahun ). Dengan membeli participating interset Rio Tinto, Inalum mampu mengontrol 60% total produksi Freeport ( artinya lebih dari separuh pendapatan Freeport akan diterima Inalum ).

Direktur Utama PT Inalum ( Persero ) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tambang Grasberg di Papua merupakan tambang terumit di dunia sehingga Indonesia perlu belajar banyak mengelola tambang secara profesional, transparan dan akuntabel dari Freeport McMoran ( the best operator for underground mining ).

Dengan teknologi canggih yang dikuasai perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini ( potensi tambang Grassberg adalah 93% dari total cadangan Freeport ) yang jago tambang bawah tanah, ke depan, gunung emas yang sudah digali sedalam 700 m ini akan diteruskan sampai 1000 m, dan tenaga trampil Indonesia bisa belajar banyak dari situ. Jika Frreport diusir tahun 2021, pekerja tambang Indonesia perlu 20-30 tahun untuk bisa menggali emas di kedalaman 1000 meter tanpa tertimbun reruntuhan, plus bayar semua aset dan teknologi Freeport sesuai Kontrak Karya. Sebaliknya, dengan divestasi 51%, Indonesia bisa duduk dalam manajemen dan mempengaruhi kebijakan manajemen, mulai dari masalah limbah tailing sampai soal kehutanan.

Menkeu Sri bilang, skema perpajakan nail down ( persentase setiap komponen pajaknya bersifat tetap ) akan memastikan penerimaan negara tetap lebih besar ketimbang yang diperoleh perusahaan asal Amerika itu ( usai akuisisi 51% sahamnya tuntas ), sesuai pasal 169 Undang-Undang no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. So, mampu mengontrol dapur tambang potensial Grasberg adalah simbol bangsa mandiri yang berpikir maju.

Dunia kini memuji betapa lihai dan pandainya pemimpin Indonesia saat ini ( untuk kasus PT.FI/ high-tech akan lebih rasional dan terjangkau jika kita melakukan divestasi ketimbang mengambil tahun 2021 atau nasionalisasi ). Prof. Renald Kasali memuji kecerdikan cara pengalihan saham PT.FI dan pemasukan besar yang akan dipetik Indonesia setelah keberhasilan tsb.

Anehnya, pendukung PS malah nyinyir meremehkan, bahkan memaki ‘gob*** setelah tweet Jokowi tsb. Begitu enteng bicara : usir saja Freeport sehabis KK tahun 2021, tak perlu keluar duit buat beli tambang sendiri.

Lho, siapa yang beli tambang emas Grasberg ? Dari dulu, tambang emas tembaga itu milik kita ( orang Papua/ Indonesia ). Kita tuh beli saham perusahaan Freeport yang sudah menginvestasikan puluhan triliun untuk keahlian, tehnologi, riset, alat berat, aset dsb di Papua selama puluhan tahun ( uang itu sebagai kompensasi plus transfer ilmu mengelola tambang bawah tanah ). Mau belajar sendiri ? Lebih mahal dan lebih lama. Keburu kiamat, Coy..!

Dari dulu Indonesia dapat uang konsesi, pajak dari hak atas tanah kita yang dikuasai asing yang di dalamnya ada emas, perak, tembaga, dsb. Status tanah kita dijamin konstitusi. Sedangkan dalam PT ( perusahaan/ perseroan terbatas ) ada aset, modal, saham, R & D, tim direksi, keahlian, brand, tehnologi, pasar, kanal, harta terlihat dan intangible. PT. Freeport Indonesia ( PT.FI ) bukan milik kita, tahu,.. tapi dibawa asing ke tanah Indonesia ( anak perusahaan Freeport McMoran ). Emas di kedalaman lebih 700 meter di bawah tanah tak bisa kita olah dengan cara konvensional. Jadi kalau mau diambil alih, ya harus bayar kompensasinya, dong.

Mengapa pengambil alihan saham Freeport tidak dilakukan saat KK berakhir tahun 2021 ? Karena pengambilan pada 2021 tidak gratis, bahkan biayanya lebih mahal ketimbang harga divestasi 51% saham Freeport. Perjanjian KK beda dengan kontrak pada sektor minyak dan gas bumi ( migas ) yang blok migas dan asetnya harus diserahkan pada pemerintah saat kontrak berakhir, dan pemerintah bisa menyerahkan pada Pertamina,.

Perjanjian KK membatasi pemerintah Indonesia mengambil alih Freeport tanpa alasan yang bisa mereka terima dan harus disepakati kedua belah pihak. Jika sepakat mengakhiri KK pun,
pemerintah Indonesia harus membeli semua aset, peralatan dan teknologi mereka dengan nilai buku. Hasil appresial lembaga keuangan internasional, nilai buku seluruh aset Freeport ditaksir sebesar 6 miliar USD, jauh lebih mahal dibanding harga divestasi 51% saham Freeeport sebesar 3,8 miliar USD.

Dengan Earning After Tax (EAT) yang dibukukan PT.FI rata-rata sebesar 2,8 miliar USD per tahun, maka deviden yang diterima Indonesia bisa mencapai 1,4 miliar USD ( 0,51 X 2,8 miliar USD ) per tahun plus pendapatan dari royalti dan pajak. Pay Back Period ( waktu pengembalian dana ) divestasi 51% saham Freeport sebesar 3,8 miliar USD akan kembali dalam waktu 3 tahun.

Well..sejak pilpres 2014, para bego dan emosional ini praktis cuma jadi beban negara ya… dengan aneka manuver rendahan yang tak mencerminkan karakter asli bangsa ini. Tanpa malu, mereka secara sadar mengadopsi cara asing yang biadab untuk memecah belah bangsa sendiri. Semoga tak ditiru generasi penerus kita. Amiin..

JARIMU HARIMAUMU. HOAX SURAT SUARA MEMBAWAMU KE PENJARA.

Jelang pilpres 17 April 2019, suhu politik kian memanas. Hoax melonjak. Terakhir, lebih 100 hoax per bulan. Ketika yang teranyar : hoax 7 kontainer surat suara, sudah tertangkap BPP kreatornya dalam seminggu oleh polisi, lalu terjadi teror terhadap KPK ( Komisioner Laode dilempar bom molotov, Ketua Agus dapat bom pipa palsu ). Pengalihan isu ?

Bisa jadi, karena sejak tahun 2011 serangan terhadap pimpinan dan pegawai KPK tak pernah terungkap aktor intelektualnya. Namun, serangan tsb nyata melukai. Bukan cuma gertak sambal seperti fake bomb kemarin.

BPP ternyata pimpinan ormas yang sudah dipecat pada Juli 2018, lalu kini jadi ketua salah satu kelompok relawan pendukung 02 ( meski tak terdaftar di KPU tahun ini ). BPP minta isu surat suara tsb disampaikan ke Grd pusat, lalu NPW, FZ, FH, AA ( pura-pura ? ) di medsos minta konfirmasi ke Polri soal 7 kontainer surat suara dicoblos di Tanjung Priok dari China ini.

( apa mereka gak mikir, surat suara saja baru mulai dicetak medio Januari ini yang saat hoax baru tahap lelang ? Kenapa tidak offline ke kantor polisi dulu, jika niatnya menjaga kredibilitas KPU dan legitimasi pilpres. Mereka kan punya akses. Ya, kecuali mereka lagi merintis chaos dan nuduh pemilu curang seperti di pilpres 2014 dan pilkada 2018, biar gak diamuk para pendukung, karena kalah lagi, kalah lagi ? ).

PS bilang, ini kali terakhir dia nyapres. So, FZ cs habis-habisan kampanye tak peduli menabrak aturan hukum, moral atau tidak. Sayang, pikiran pendek dan dendam kesumat mereka tak memperhitungkan stabilitas politik, ekonomi, masa depan demokrasi negeri ini yang sedang siaga menghadapi perang dagang dan ancaman lebih 2500 bencana alam tahun ini. Jika stabilitas negara sampai terganggu karena protes curang berkepanjangan para gerombolan bego emosional yang hanya mau mendengar apa yang ingin didengarnya ( narasi ‘penindasan’ sudah disemai di grup-grup WA tertutup ), maka ketahanan ekonomi kita bisa di ujung tanduk yang implikasinya bisa ke mana-mana.

Rommy bilang elit 02 pernah membolehkan 60% kampanye hitam bagi para pendukungnya. La Nyalla yang tobat juga mengakui cara hitam itu. Elit Grd lainnya bilang, BPP terlalu bersemangat. What does it mean ? Let’s see..

BPP, tersangka pelaku hoax ( kreator rekaman audio ) 7 kontainer ( 70 juta ) surat suara tertangkap polisi pada Selasa, 8/1/2019. Padahal BPP sudah menghapus akun ( setelah viral ), membuang simcard, ponsel dan kabur dari Bekasi ke Sragen, Jateng. Toh, polisi tetap bisa menangkapnya dengan melacak jejak digital forensiknya, pengecekan audio ( 20 kata suara di medsos identik dengan karakter suara BPP ) dan teknologi cyber canggih yang dimilikinya.

So, jangan coba-coba membuat atau menyebar hoax karena pelaku dan aktor intelektualnya bisa dipenjara 6 tahun ( UU ITE ) atau 10 tahun ( pasal 14 – 15 peraturan hukum pidana tahun 1996 ). Kita minta polisi, jaksa, hakim memaksimalkan hukuman BPP dan orang/ kelompok yang membayar/ memintanya karena modusnya sudah terencana sistematis.

Belajar dari hoax yang selama ini dibiarkan Bawaslu dan KPU menyerang paslon 01 sampai berbiak dan kian pede sampai berani menyerang legitimasi pemilu dan penyelenggaranya. Baru tahu rasanya dirugikan, baru mau bergerak melapor ke polisi.

Atau KPK yang kerap menuntut vonis sedang koruptor ( hakim memvonis ringan ), para pelaku jadi gak ada matinye korupsi dan gak ada takutnya melempar bom ke komisioner KPK setelah menyiram Novel dengan air keras.

Kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme harus dihukum luar biasa berat juga, agar kapok dan tak berulang atau meningkat dosisnya. Hoax surat suara BPP juga termasuk teror demokrasi atau ancaman serius terhadap sistem negara kita. Kita tahu di kalangan ASN ada sekitar 20% yang menolak Pancasila.

( mungkin mereka yang membuang KTP-E yang belum dihancurkan ke ruang publik sampai 3 kali untuk men-deligitimasi hasil pilpres ? Mereka seharusnya dipecat karena tanpa malu terus makan gaji seraya menggerogoti keutuhan NKRI . Plus ada 16% ‘ulama’ dari riset UIN kemarin yang menolak konsep bernegara kita ( harap NU dan Muhammadiyah menyadarkan mereka sebelum mereka melanjutkan ( dukungan terhadap ) teror demokrasi, teroris berkedok agama, politisasi agama/ SARA, hatespeech pada kepala negara dan pengrusakan terhadap aqidah Islam wasatiyyah.

Lalu AA, wasekjen Dmk yang gemar melempar isu kontroversi tanpa crosscheck : jenderal kardus, mahar Rp 1 triliun ( lalu ngumpet ketika mau diklarifikasi Bawaslu ), protes dana kelurahan ( padahal sudah disetujui fraksinya ), menuduh baliho Dmk dicopot pendukung PDIP ( padahal baliho PDIP juga dicopot orang, bahkan waktu pengrusakan kantor PDIP dulu, semua kader PDIP bisa menahan diri, tak curhat baper di ruang publik/ medsos yang merugikan elektoral partai yang dituding, tapi crosscheck dan bicara 4 mata dulu atau lapor ke Bawaslu ), lalu dengan gaya bertanya seperti inosen minta polisi mengusut 7 kontainer surat suara dicoblos, lalu menyarankan PS memboikot pemilu 2019 setelah merasa aneh dengan kisi-kisi 20 pertanyaan terbuka acara Debat Capres pertama 17 Januari 2019 seolah hal itu permintaan kubu 01, padahal usul itu dari KPU agar jawaban para kandidat bisa mendalam, lalu disenyumi/ diterima kubu PS dalam ruang tertutup ( silakan upload di Youtube rekaman aslinya, Pak Arief, untuk membungkam mereka yang munafik dan teriak-teriak protes itu. Usul pertanyaan terbuka itu justru lebih mungkin diminta kubu 02 yang selama 4 bulan ini cuma bisa hoax, fitnah, kampanye imajiner, membangun narasi/ sinetron penindasan, curhat rasa tidak adil dan kezaliman sempurna rekaan sendiri. Lalu, AA berkicau bahwa rumahnya digerebek, padahal anggota keluarga dan ketua RT-nya tak merasa demikian. Sensasi lagi? Ringkasnya, mantan aktivis ini sudah banyak merepotkan kita dengan kecerobohan ( atau siasatnya ).

Kominfo bisa proaktif men-take down akun-akun penyebar hoax ( sejenis pertanyaan bohong AA ). Pertanyaan seolah minta klarifikasi atas hoax di ruang publik bisa dianggap sejenis trik hoax kalau niatnya mendiskreditkan penyelenggara pemilu, mengancam legitimasi pilpres atau menggerus suara petahana. Tindakan preventif Kominfo agar hoax tak terus berbiak, juga harus dibarengi dengan tindakan kuratif polisi untuk menjerat para donatur, pengguna jasa kreator dan penyebar hoax, dengan 6-10 tahun penjara ( jangan cuma 1-2 tahun, hingga hoax terus bertambah seperti sekarang ). Pikirkan chaos yang mungkin terjadi kalau para perusak legitimasi itu lalu menuduh pilpres curang dan berulah merepotkan ( ingat 20% ASN dan 16% ‘ulama’ di grup-grup WA tertutup yang sedang mencuci otak sebagian anak milenial yang kurang paham agama, dan kritis tanpa arah, demen di ujung, malas merunut akar masalah dan proses di tengah atas sebuah isu atau fakta yang di-framing keliru oleh politikus busuk yang bersekongkol dengan pengusung khilafah ).

Ini orasi ‘si mulut besar’ yang sudah di penjara Arab Saudi karena mengibarkan bendera HTI di Tanah Suci. Salah sendiri kabur. PS menandatangani penjanjian itijma 2 ( GNPF, padahal sudah dihentikan MUI ) jika menang pilpres akan ngurusin HRS balik ke sini dan mengakomodasi ‘agenda’ lanjutannya, yang bikin Yusril tak mau terikat dan pindah ke 01 ( Jokowi-Ma’ruf )

Khotbah HRS. Tiga watak dasar para pengusung NKRI Bersyariah, yaitu takfirisme, ekstrimisme, dan kegagalan dalam berpikir metodologis, yang ketiganya menjadi penghalang terbesar dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang mampu menyediakan ruang publik yang manusiawi berlandaskan nilai-nilai Islam ( https://dinasulaeman.wordpress.com )

Indonesia menjamin kebebasan mengemukakan pendapat ( pasal 28 ) selama berada di koridor asas negara Pancasila ( Mukadimah UUD 1945 ). Janganlah menuntut rasa adil untuk kebebasan ber -makar ria. Jangan belagu nuntut hak pasal 28 kalau kalian sendiri melanggar kewajiban yang lebih mendasar ( menjaga Pancasila, perekat NKRI ). Bebal ? Ya, dicokok polisi dan di penjara ( masih mendingan daripada dipotong jarinya, seperti usul pemirsa EMI yang sudah muak dengan pelaku hoax ).

Sampai tukang pijat yang lucu pun kecipratan digandrungi netizen sebagai Capres 10. Saking frustasinya mereka dengan perseteruan sengit dua kubu capres versi KPU. Masak demokrasi segaduh dan sebenci ini ? Memang seperti minyak dan air jika dua pihak berbeda prinsip bertemu. Malaikat dan setan pun muskil bersatu kan ? Kubu 02 memplintir capaian 01. Terpaksa 01 men-klarifikasi dengan data valid. Lalu 02 bikin hoax bahkan dari hal yang tak ada sama sekali ( penganiayaan RS, 7 kontainer ). Ya jelas 01 mesti meluruskan dan kontra narasi, dong. Jangan sampai para pemilih salah nyoblos karena kebohongan masif yang terus mereka jejalkan ke pemilih baru, lalu Indonesia mundur lagi di tangan kubu yang demen ( bisanya ) hoax dan berkhayal. Atau shut down seperti AS sekarang yang bikin bisnis gulung tikar dan dolar berhamburan keluar AS.

Jokowi karena belum mencapai angka pertumbuhan di atas 5,3 seperti janjinya, lantas disebut hoax oleh 02. Hoax itu fake news, berita bohong, bukan janji kampanye yang belum terealisasi. Presiden Filipina yang berjanji muluk saat kampanye tak disebut hoax oleh rakyatnya, yang mendukung mau pun yang tidak. Juga presiden-presiden sebelum Jokowi dan kepala daerah 34 provinsi yang belum tercapai targetnya. Tapi kalian, pendukung 02 menggunakan kekurangan Jokowi ini sebagai dalih untuk menduplikasi berlipatganda kebohongan dan kelicikan tanpa risih. Kejam, tak proporsional, semau gue khas orang sombong pendengki yang merasa diri lebih tinggi dan merasa berhak menindas lawan yang menghalangi syahwat berkuasa.

Kaum milenial yang cari kanal rileks di Capres 10, kemungkinan terburuknya adalah golput jika tak diarahkan. Mungkin swing voters yang 9% itu. Tapi masih mendingan daripada mereka masuk kubu 02 atau tertular berkontestasi menghalalkan segala cara lalu mencakari saudara setanahairnya. Itu bisa lebih runyam.

Kita yang 54% dari populasi harus tetap gigih dan cerdik memenangkan capres Jokowi-Ma’ruf nomor 01 untuk Indonesia Maju ( Indonesia Juara bagiannya Jabar-1, ) karena warga AS yang tingkat pendidikannya lebih baik, tahun 2016 pun masih bisa ketipu Trump yang 80% bohong ( juga Brasil tahun 2018 ). Dari riset, 1 dari 5 warga Singapura tak tahu apa yang dibacanya itu hoax atau bukan.

Nah, untuk mengenali hoax atau bukan, Dr. Dina YS punya kiatnya :

Metodologi : menangkap ‘bau’ hoax dalam isu muslim Uyghur, Rohingya, Suriah, Palestina.

Tahap pertama: FAKTA

Fakta artinya: benarkah terjadi? Ketika disebut “orang Muslim dibunuh pemerintah China” atau “orang Sunni dibunuh orang Syiah”, perlu dicek (1) benarkah terjadi? (2) kalau benar, dalam kondisi apa, atas alasan apa?

Kasus :

-Ada foto orang yang dihukum gantung, diberi caption: orang Sunni di Iran ( penyebarnya, antara lain akun seorang ustadz, dan akun pkspiyungan ). Saat dicek, ternyata dia adalah pembunuh 5 perempuan yang dijatuhi hukuman gantung tahun 2011. Sama sekali tidak ada info, orang ini Sunni atau Syiah. Jika Sunni, apakah bila dia membunuh, dia tidak boleh dihukum? Di Indonesia, para teroris yang meledakkan bom itu juga mengaku Sunni [ padahal Wahhabi ], apa ketika pengadilan RI menjatuhkan hukuman kepada mereka, pemerintah disebut ‘anti Sunni’ ?

-Orang-orang pro-IM dan HTI di Indonesia selalu menyebar hoax bahwa rezim Assad-Syiah adalah pembantai Sunni. Yang mereka jadikan dalil: pembantaian di Hama tahun 1982. Ya benar, ada pembantaian di Hama 1982 dan korbannya Sunni. Tapi, mereka adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang melakukan pemberontakan bersenjata untuk menggulingkan Hafez Assad; ayah dari Presiden Suriah yang sekarang. Pertanyaannya: pemerintahan ( kabinet ) Suriah sejak dulu sampai sekarang diisi mayoritas Sunni; apakah IM di Hama dipersekusi akibat aksi kudeta bersenjata atau karena Sunni-nya?

-Kelompok tertentu gemar menebar info bahwa kaum Rohingya dibantai oleh kaum Budha-pembenci-Muslim. Bahwa kaum Rohingya didiskriminasi dan ditindas oleh Junta Myanmar, adalah benar. Kemlu RI sudah mengkonfirmasi nasib buruk mereka [ dan bahkan sudah melakukan banyak hal untuk membantu ]. Tapi, benarkah itu dilakukan Junta Myanmar atas alasan ke-Islam-an ? Kalau memang Islam-nya yang dibenci, mengapa orang-orang Muslim lainnya hidup baik-baik saja di Myanmar, dan masjid-masjid berdiri aman di sana ?

-Orang-orang Uyghur, sejumlah SATU JUTA orang konon direpresi oleh pemerintah China dengan alasan : karena mereka Muslim. Benarkah ? Dari sisi angka, sangat bombastis. Satu juta itu banyak sekali, sangat berbau hoax [ buat yang ‘alarm’-nya sudah terasah ].

Lalu, sumber beritanya dari mana? Ternyata dari media-media mainstream Barat. Cek lagi, siapa yang jadi narasumber mereka. Yang paling sering dikutip adalah World Uighur Congress, sebuah organisasi yang didanai oleh NED, sebuah lembaga AS yang punya rekam jejak panjang dalam memobilisasi kudeta dan mengatur upaya propaganda menjatuhkan rezim-rezim yang menentang agenda Washington

Lalu, foto-foto dan video yang tersebar, sudahkah dicek dengan google image, hoax atau bukan? Pengalaman saya meneliti Suriah, saya menemukan sangat-sangat banyak foto hoax ( misalnya, gambar anak kecil ditembak tentara Israel, disebut anak kecil dibantai Assad ).

Selanjutnya, cara berpikir ilmiah/ akademis adalah: dengarkan sanggahan dari pihak yang berlawanan. Pemerintah China sudah mendatangi berbagai pemerintahan negara-negara Islam untuk menjelaskan duduk persoalannya. Kamp yang disebut-sebut itu ternyata kamp deradikalisasi dan ini terkait dengan bergabungnya 20.000 lebih orang Uighur dengan ISIS di Suriah.

Nah… dari semua kasus yang saya kasih ini, bisa dilihat betapa kita perlu memisahkan mana yang FAKTA, mana yang FAKTA + framing, mana yang HOAX.

Sebelum sampai tahap YAKIN, sangat salah bila kita menyikapinya dengan emosional. Tunggu dengan sabar. Membaca dengan lebih dalam, baca dari 2 sisi.

TAHAP 2 : Analisis

Bila YAKIN faktanya benar, barulah dianalisis dengan kepala dingin. Menganalisis itu tidak dengan cara cocok-cocokan ( misal: tuh, kan orang China memang jahat ! Usir orang China dari Indonesia ! ) tapi dengan basis logika dan teori yang jelas, supaya bisa masuk ke tahap 3

https://dinasulaeman.wordpress.com/2018/12/29/tentang-china-dan-uyghur-2/

TAHAP 3: Solusi/rekomendasi

Contoh, adalah benar bahwa kaum Rohingya dan Palestina sedang tertindas. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Melakukan upaya diplomasi kemanusiaan? Atau kirim pasukan jihad ? Atau usir Dubes Myanmar? Atau GANTI PRESIDEN ?

Ketika solusi yang diberikan TIDAK NYAMBUNG, maka bisa disimpulkan, si pembawa pesan [ orang yang heboh mengangkat isu ini ] tidak benar-benar sedang memperjuangkan nasib Rohingya/ Palestina/ Uyhgur.

Kalau benar pemerintah China bersikap jahat ke orang Uyghur, mengapa PRESIDEN RI yang harus diganti ? Bukankah kejadiannya di China sana?

Sekedar kilas balik: apa mereka yang dulu heboh luar biasa menuntut pemerintah menampung pengungsi Rohignya dan heboh menggalang dana benar-benar tulus? Kalau ya, mengapa mereka sekarang diam ketika Pemprov Aceh kewalahan mendanai para pengungsi Rohingya itu? Kemana dana yang dulu mereka kumpulkan dari rakyat Indonesia? Apa semua diserahkan ke para pengungsi atau 30-60% dipotong dengan alasan ‘operasional’?

Sebaliknya, mengapa mereka tidak pernah mengapresiasi Kemenlu yang selama ini jungkir-balik melakukan berbagai upaya diplomatik mengurusi kasus Rohingya?

Demikian untuk sementara. Ingat ya, ada 3 tahap: pastikan faktanya apa [ bukan fakta+framing ] ; lalu analisis dengan berbasis logika dan teori; dan berikan rekomendasi yang nyambung, bukan salah sambung.

Ketika ada pihak-pihak tidak melakukan 2 tahap pertama dengan benar lalu masuk tahap ke 3 ( kasih rekomendasi/solusi ) dengan tak nyambung, Anda akan paham, mereka sebenarnya siapa.

Seingat saya, pas hari pencoblosan pemilu di Iran ( ketika capres petahana Ahmadinejad yang lagi gencar disudutkan dan diembargo AS cs ) saya seharian sulit mengakses internet. Mungkinkan itu dilakukan di Indonesia ? ( 17 April 2019, atau ditambah seminggu sebelumnya, waktu yang biasa digunakan kader koalisi PS bergerilya menambah suara di pilkada 2018, lalu menuduh lembaga survei meleset, padahal tak sampai mengubah hasil akhir cakada yang sudah disurvei menang )
Sistem di China yang otoriter, bahkan men-sensor habis medsos dan portal made in AS. Bisa dikombinasi dengan sistem Jerman yang menerapkan denda bagi perusahaan yang membiarkan hoax merajalela di platformnya. Atau KPU dan Bawaslu sekarang lebih siap mendiskualifikasi pelanggar kesepakatan kampanye ? ( denda Rp 1 miliar tiap hoax, buat nambah kas anggaran pemilu, maybe ? ). Prinsipnya ada penjeraan bagi pelanggar agar tak membesar dan membahayakan demokrasi di negeri ini. Will you think about it ?

KPK DITEROR BOM & SOLUSI PENGAMANAN.

PP 36 tahun 2009 mengatur detail cara pengamanan pimpinan KPK dan keluarganya. Para komisioner mendapat rumah dinas ( bagi yang tidak punya rumah di Jakarta ) dan sejumlah fasilitas lainnya. Termasuk diperbolehkan memegang senjata untuk menjaga diri ( EMI, 11/1/2019 ). Saat ini para komisioner tinggal di rumah sendiri yang dilalulalangi orang di jalan depan rumah dan remang-remang tak terjaga di belakang rumah. Komisioner Agus dan Laode berusaha tegar tak terpengaruh teror. Tapi polisi tetap perlu meningkatkan pengamanan ( berlapis ) jika mereka tak disatukan di kompleks dinas yang mengefesienkan pengamanan. KPK mungkin perlu menangani kasus lama/ besar lagi agar publik melihat KPK tak terpengaruh teror dan bekerja lebih baik ( lebih senyap seperti Jokowi yang tahu-tahu sudah peresmian proyek atau divestasi kelar ). Tahu-tahu koruptor kakap sudah divonis 20 tahun penjara, seumur hidup, dimiskinkan, nyapu jalan di jalan protokol dengan tangan diborgol atau dihukum mati.

ICW pernah mengusulkan ada unit khusus di KPK yang tak hanya menangani ancaman terhadap pimpinan dan pegawai KPK di dalam gedung KPK tapi juga di luar gedung. Gusdur pernah bilang : KPK kuat jika didukung 50 hakim, 500 jaksa, dan 5000 pasukan terbaik.

Semoga teror ini cuma teror demokrasi dan segera tertangkap pelakunya ( karena perasaan, kasus yang sedang ditangani KPK : suap pengadaan barang, korupsi kepda, KTP-E, Meikarta, dan Century yang dari dulu seperti itu. Apa karena Aher dan lingkaran RI-6 mulai bersaksi ? )

LONGSOR CISOLOK, SUKABUMI. MALAM TAHUN BARU KELABU.

Kampung Garehong, RT 05/04, Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, berpenduduk 101 orang pada Senin, 31/12/2018, sekitar jam 18.00 petang diterjang longsor dipicu hujan deras yang turun. 34 rumah tertimbun, 35 warga tewas tertimbun, 16 sudah ditemukan, 19 masih hilang, kata Danrem 061 Suryakencana, Kolonel Muhammad Hasan ( Tribun Jabar, 2/1/2019 ). Proses pencarian dan evakuasi korban tertimbun menggunakan 3 alat berat dan pompa air, kata Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Jasad yang belum teridentifikasi dibawa ke polisi DVI. Longsor susulan terjadi 4 kali pasca longsor pertama. Update terakhir, tinggal seorang yang belum ditemukan Tim SAR Gabungan dan relawan, yang kemudian direlakan keluarganya. Evakuasi pun dihentikan. Para pengungsi tinggal sementara di posko dan rumah tetangganya. Bantuan kemanusiaan bagi korban longsor Sukabumi berdatangan. 15 dosen UI ikut terjun membantu. Semoga para korban tabah dan ikhlas. Amiin..

Diprediksi lebih dari 2500 bencana terjadi di Indonesia tahun ini. 95 persen bencana tahun 2019 adalah hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, puting beliung, akibat luasnya kerusakan DAS ( daerah aliran sungai ), lahan kritis ( 14 juta ha ), laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan ( 110.000 ha lahan pertanian lenyap tiap tahun ), kata Sutopo. Diprediksi tak ada El Nino ( kemarau panjang/ kering ) dan La Nina ( kemarau basah/ masih sering hujan ) yang menguat intensitasnya sehingga musim hujan dan kemarau bersifat normal.

Tahun 2018 terjadi 1.245 bencana.Tahun 2017 ada 2.862 bencana dengan korban 378 jiwa. Tahun 2004 ada 774 bencana dengan 166.388 korban tewas. Rata-rata terjadi 500 gempa tiap bulan di jalur subduksi di laut dan jalur sesar di darat. Perlu diwaspadai gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologinya lebih rumit dan kerentanannya lebih tinggi.

Jika gempa lebih dari 7 SR, kedalaman kurang dari 20 km dan berada di jalur subduksi, maka ada potensi tsunami. Sistem peringatan dini tsunami sudah lebih baik dibanding sebelumnya.
Dari 127 gunung api di Indonesia, saat ini terdapat 1 gunung berstatus Awas ( Sinabung ), 4 gunung berstatus Siaga ( diantaranya, Soputan, GA Krakatau, Gunung Agung ) dan 16 gunung berstatus Waspada ( Gunung Merapi dll ).
Bagi masyarakat Gunung Slamet ada kearifan lokal yang percaya erupsi akan datang jika satwa turun gunung. Sistem peringatan dini bencana meliputi, alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencarian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik dsb yang harus dikaji secara menyeluruh. Siapkan diri anda untuk menghadapinya.

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963 adalah perwira tinggi TNI-AD yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) yang ke-3. Prajurit raider ( setara kekuatan 10 tentara ) ini pernah jadi Pangdam Siliwangi dan Pattimura, Komandan Paspampres, Wadanjen Kopassus, Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia, menghijaukan kawasan tandus di Sulawesi Selatan dan memimpin program pembersihan sungai Citarum Harum. Mitigasi bencana menjadi fokus kerjanya tahun ini. Selamat bertugas, Pak Doni..

———————-

Membaca pemikirannya sungguh mencerahkan, menenangkan dan menyemangati. Memompa kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang berdaya meraih masa depan gemilang. Bahasanya renyah mudah dimengerti, awam sekalipun. Gak njelimet seperti kebanyakan ilmuwan dan profesor yang textbook minded. Seperti ilmu padi, makin merunduk makin berisi. Makin ahli makin mudah dipahami. Makin sederhana makin banyak direplikasi.

Ketika posting lalu saya menyebut cukup banyak desa belum berkembang dan mandiri di luar Jawa, terbanyak di Papua, eh.. gayung bersambut, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini meluncurkan program Punggawa yang membantu desa-desa itu menjadi berkembang dan mandiri pula. Sesuai tutur kata dan perbuatan. Nyebut skor 9 kemajuan desa di akhir periode kedua pemerintahan Jokowi ( 2019 – 2024 ), sang profesor menindaklanjuti dengan aksi nyata : merekrut para perintis muda ( punya bisnis start up ) minimal lulusan SMA, maksimal umur 30 tahun, untuk dilatih social entrepreneurship ( pengusaha langit ) untuk diterjunkan ke desa, jadi aktor perubahan yang membantu mempercepat kemandirian desa, didampingi para mentor andal dari Rumah Perubahan yang didirikannya dan dilanggani para CEO dan akademisi top. Gratis pelatihannya, tapi jika sudah lulus seleksi ketatnya, para Punggawa akan dibekali modal, jaringan pemasaran, akses ke BUMDES, dsb. Wow !

Tekad membangun negara dan membantu sesama selalu diberi-Nya jalan. Tertarik ? Langkah pertama follow akun Instagram :
@inisiatif.rp @rumah_perubahan

Selalu menyejukkan dan bikin senyum tiap menyimak tulisannya. Ada juga ya profesor segaul ini yang brilian mengurai persoalan rumit bangsa ini. So, man of this post is…the one and only.. Rhenald Kasali.

Akun Prof. Rhenald di Twitter

=================

INFO BANDUNG, JAWA BARAT

Kabat gembira bagi para pengendara yang tertib ( pakai seatbelt, stop di marka jalan yang ditetapkan saat lampu merah, tak menelpon saat menyetir, dsb ) akan diberi hadiahi tune up gratis oleh Auto 2000. Program ini berlaku selama setahun melalui pemantauan CCTV di persimpangan jalan untuk memotivasi warga Kota Bandung agar disiplin berlalulintas ( PRSSNI, 27/12/2018 ).

Sepeda motor ambulans diluncurkan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melayani warga yang tinggal di gang-gang kecil dalam program Layad Rawat ( PRSSNI, 4/1/2019 )

Ridwan Kamil meninjau mobil ambulan mini ICU, pada acara serah terima di Pendopo Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kamis, 26 Juli 2018. Ambulan yang dilengkapi perlengkapan ICU diharapkan bisa membantu keadaan darurat di dalam kendaraan. Saat itu Pemerintah Kota Bandung mendapat bantuan 17 unit sepeda motor beserta perlengkapan medis tambahan untuk Tim Layad Rawat dari PT Angkasa Pura II dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Kota Bandung juga mendapat satu mobil ambulans lengkap dengan fasilitas mini ICU dari PT Astra Daihatsu Motor. Ya, sekarang jamannya dokter yang mendatangi pasien, terutama kaum sepuh dan difabel yang sulit pergi ke dokter, dan keadaan darurat yang dialami warga Bandung yang jauh dari faskes. Selama setahun ada 60 ribu panggilan. Dari 60 ribu terverifikasi 50 ribu betul kebutuhan kesehatan, dan usia yang dibantu lebih 50% orang yang sangat sepuh, jelas Kang Emil.

@@

Jabar juara Program Budhipura dari Kemenristek selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2015, 2016, 2017 sebagai provinsi termaju dalam inovasi ( K-Lite FM, 23/11/2018 )

BIJB Kertajati baru digunakan 25 ribu penumpang tahun 2018 ( rata-rata 50% kapasitas pesawat yang terisi penumpang ). Tantangannya lebih berat setelah tol diresmikan. Namun, seperti juga jalan tol Trans yang butuh 2-3 tahun untuk ramai setelah diresmikan, bandara internasional Jawa Barat masih punya waktu 3 tahun untuk ramai pengunjung. Apalagi, Gubernur Emil mengundang warga untuk jadi duta pariwisata mempromosikan bandara baru ini. Problem landasan kurang panjang semoga bisa diatasi sehingga pesawat berbadan besar pun bisa mendarat di sini. Tetap semangat. Target tahun 2019, sebanyak 2,7 juta penumpang terbang melalui bandara ini. Dishub pemprov Jabar akan lebih giat mensosialisasi dan mempromosikan ( K-Lite FM, 12/12/2018 )

Written by Savitri

9 Januari 2019 at 03:47

Mahar Rp 1 T, Efek Turki, dan Palestina. Ketua pemenangan Jokowi adalah…

leave a comment »

IMG_20180821_033254.JPG

Anak adalah pemilik masa depan. Pendidikan menjadi modal penting meraih sukses. Namun, banyak anak tak seberuntung itu. Di China, anak SD harus memanjat tebing untuk bisa mencapai sekolah yang sangat jauh dari rumahnya. Di Columbia, anak SD harus menggelantung di seutas tali dengan sungai deras di bawahnya untuk bisa menyeberang dan meneruskan perjalanannya ke sekolah. Di Himalaya, anak SD harus memanjat dan memutari gunung tertinggi di dunia nan dingin dan bersalju itu untuk bisa sekolah yang berada nun jauh di balik gunung. Banyak anak terjatuh tewas di dasar jurang karena keletihan. Di Lombok, anak2 SD kehilangan rumah dan sekolahnya karena ambruk diguncang gempa 7 SR sejak 10 hari lalu, dan terpaksa tidur di tenda2 pengungsian, menunggu sekolah darurat dibangun untuk meneruskan belajar agar tak tertinggal dari teman2nya di daerah lain. Di Palestina, anak2 SD harus kucing2an dengan tentara Israel bersenjata lengkap untuk bisa mencapai sekolahnya yang terlintasi jalur patroli pasukan zionis yang membelah Tepi Barat dan Gaza. Tak terhitung anak yang sudah tewas sejak perampasan tanah Palestina oleh zionis Israel tahun 1947 ( 71 tahun ). Politik identitas SARA dipakai zionis Yahudi untuk mengundang diaspora Yahudi ( yang terpencar ke seluruh dunia sejak menolak perintah Nabi Musa ) dan merampas tanah Palestina dengan segala cara, sebiadab apa pun, untuk membangun Israel Raya. Politik identitas SARA yang mengabaikan kemanusiaan juga sedang dilakukan di tanah air oleh kelompok teroris, partai tertentu dan ekstrimis agama. Anda bisa rasakan kebencian dalam ucapan dan teriakan mereka. Di Yaman, seorang bocah menangis menunggu ayahnya bangun setelah hadir di pesta pernikahan dan pesawat Saudi membombardir wilayah tsb dan menewaskannya. Kita hentikan kebencian para pengusung politik tak beradab di sini ya, agar bisa segera menghentikan kekejaman politik identitas di Timur Tengah Agar anak2 di Palestina dan seluruh dunia bisa sekolah dan meraih masa depannya yang cerah. Dan merasakan kehangatan cinta dari ayah ibunya. Lalu menebarkannya ke seluruh dunia dan generasi berikutnya. Piece.. ( Lukisan “Hot Daddy”- by Vitrisa ).

Proses pilpres 2019 sudah mendebarkan sejak awal. Mulai dari tebak2-an, siapa cawapres Jokowi ? Siapa cawapres Prabowo ? Saling intip isi kantong, siapa yang akan dipinang, hingga detik2 terakhir pendaftaran KPU. Kenapa harus sampai seperti ini ?

( sampai terlintas di benak, andai PS tak segigih ini, nyapres sampai 3 kali, persaingan sengit yang memicu keterbelahan pemilih mungkin tak terjadi. Diawali pilihan elit partainya yang bukan negarawan. Bandingkan dengan JK yang juga nyalon 3 kali namun 2 kali tembus jadi wapres, karena pilihan timsesnya tak sampai menghalalkan segala cara seperti hoax, hate speech, black campaign, money politic. sehingga restu rakyat dan Tuhan menyertainya ).

Apa yang terjadi dengan kandidat oposisi sekarang ? Setelah PKS dan PAN gagal menyodorkan calonnya, wasekjen Dmk, AA berkicau bahwa SU membayar masing2 Rp 500 miliar pada pimpinan PKS dan PAN agar SU yang diusung jadi wapres. SU secara informal juga sudah mengakui itu di media massa ( EMI, 14/8/2018 ) meski kemudian mencabutnya. Kecerobohan SU untuk kesekian kalinya, yang sayangnya kena batunya kali ini. Di pilgub DKI, dia keluar Rp 40 miliar, dia pikir keluar Rp 1 triliun untuk pilpres itu wajar. Sesimpel itu, khas para pendukung PS. Tidak menukik ke dalam, substansi. Main hajar saja.

Pilpres itu puncaknya demokrasi kita. Sakral. Perlu legitimasi kuat agar rakyat dari Sabang sampai Merauke sudi dipimpin RI-1. Proses pemilihannya harus bersih dan transparan. Tak ada mahar atau politik uang. Kampanye hitam ( fitnah/ tanpa fakta, bukan negatif/ kekurangan calon yang faktual ) dilarang ( Bawaslu di back up sentra gakumdu dan Kominfo bisa rajin lagi menindak pelaku dan men-take down laman/ akun2 SARA/ hoax yang mulai marak lagi, sebelum memecah belah bangsa ini lebih parah ).

Sumbangan dari individu untuk pemilu maksimal Rp 2,5 miliar menurut PKPU. Sedang SU Rp 1 triliun untuk 2 partai koalisi oposisi di saat SU masih wakil gubernur DKI, ZH masih ketua MPR dan SI masih anggota DPR. Alias ketiganya penyelenggara negara sehingga KPK dan PPATK bisa masuk untuk menginvestigasi dugaan korupsi ini, kata wakil ICW. Bawaslu bisa minta klarifikas AA dan tim kecil yang memasok info ke AA yang diakui tak pernah bohong. Bawaslu bisa minta keandalan Polri, Kejaksaan, KPK untuk menyidik praktek mahar ini ( sekaligus melindungi AA sebagai saksi penting ). Jangan sampai tenggelam seperti kasus La Nyalla. Kita ingin pilpres legitimated.

Bawaslu tak perlu gamang jika hasilnya nanti calon PS-SU didiskualifikasi, juga partai2 pengusungnya serta tak boleh ikut pemilu berikutnya ( UU Pemilu no.7 tahun 2017)

Inilah buah last minute, di mana partai2 amburadul yang menghalalkan segala cara ( berkedok ayat2 perang ) mau menang sendiri akhirnya terdampar di satu kubu yang menolerir semua keburukan itu. Untung Megawati menolak SBY yang dampak baper-nya bisa segawat ini ( AHY ditolak cawapres karena masukan 2 partai pesaingnya ) lalu terendus jejak jenderal kardus dengan mahar Rp 1 triliun ini.

Mungkin juga buah rajin puasanya Jokowi dan karomah-nya Ma’ruf yang langganan terpilih di last minute, sehingga keduanya hanya perlu melawan kotak kosong jika kandidat oposisi terbukti politik uang/ korupsi. Jangan takut lawan kotak kosong, karena di pilkada 2018 lalu, dari 16 cakada, 15 menang lawan kotak kosong. Probability 94%. Kudu optimis.

Lalu, saya lihat di TV, Jokowi berulang kali bilang ‘ini pilihan saya, saya yang memilih’ ( kesalnya presiden bikin senyum2 ya. Bikin gemes ). Apalagi masalahnya sekarang ? Rupanya, ada 3 nama yang akan diajukan sebagai ketua pemenangan pilpres untuk dipilih Jokowi. Saya gak yakin apa masih didengar, tapi rasanya saya perlu memberitahu, jika saya ada di posisi Jokowi, saya perlu mengimbangi 3 religus ( KH. Ma’ruf, Cak Imin, Gus Rommy ) yang dominan di awal dengan 3 nasionalis- religius dominan pula. Versi saya : Surya Paloh, Mahfud MD dan Din Syamsuddin ( ulama yang kini bisa melihat demo 212 dari sudut pandang saya ). Yang sudah terbukti memenangkan paling banyak pemilih adalah Surya Paloh ( 11 dari 17 pilgub 2018 lalu ). Beliau dijagokan sejumlah pemirsa EMI, MetroTV untuk jadi capres, tak Pak Surya menampik elegan ( bukan eranya, tahu diri, dan lebih memilih posisi king maker ). Melihat profilnya yang rendah hati, fasih bicara kebangsaan, sesuai tutur kata dan perbuatan, juga logistik dan network-nya yang luas maka Surya Paloh paling cocok jadi ketua pemenangan Jokowi 2019-2024. Mestinya, figur berkualitas tinggi yang mempresentasikan presiden berkualitas terbaik ( untuk era kita ). Setuju ?

Ridwan Kamil bilang ikut timses jika waktu kampanye sudah tiba. Kita di Bandung, Jawa Barat nanti dipimpin walikota dari koalisi oposisi dan gubernur dari koalisi pemerintah sehingga harus hati2 merawat hati rakyat Jabar/ para pemilih dari 2 kubu berbeda. Kita harus lebih solid dari DKI. Meski beda pilihan politik, namun gerak membangun Jabar bisa kompak. Kan mau jadi provinsi termaju nan juara. Modalnya dewasa dan beradab ketika berpolitik. Supaya menginspirasi daerah2 setanah air. Leures, kitu..

TGB yang didaulat masuk timses Jokowi masih sibuk mengurus korban gempa Lombok. Saya pikir jika rekonstruksi Lombok bisa lancar dan memuaskan warga NTB, hal itu bisa jadi sumbangan berarti buat timses Jokowi di pusat ( dalam debat dan medsos ). Timses petahana tinggal ‘menjual’ program2 pemerintah yang berhasil dicapai. Relawan Jokowi juga bisa melakukan kontra narasi hitam dari lawan dengan menguasai data akurat keberhasilan pemerintahan Jokowi dan kendala atas janji kampanye Nawacita jilid satu yang belum terealisasi.

Setelah menjalani tes kesehatan sebagai capres ( Minggu, 12/8/2018 ), presiden Jokowi terbang ke Lombok, NTB, dan tidur di tenda bersama warga terdampak bencana gempa. Pemerintahan Jokowi akan membantu Rp 50 juta untuk rumah rusak berat dan Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang bagi tiap KK untuk membangun kembali rumahnya. Rekonstruksi akan dipimpin kementerian PUPR dan gubernur NTB.

DEMO 212 DARI SUDUT PANDANG SAYA

Di “Opsi Avi” ( MetroTV, 13/8/2018 ) terlihat Rommy no problem dengan 212. Pembenaran Rommy seperti gaya host ILC yang memberi porsi lebih besar pada para pengeritik Jokowi untuk meredakan kegalauan hatinya ( atau TVO ) setelah salah memenangkan PS karena merujuk surveyor abal2 ( di pilkada 2018, baru mereka mengacu surveyor kredibel yang kerap dirujuk MetroTV seperti Indo Barometer, Charta Politika, dll ).

Jangan mau dikibuli pake ( QS. ayat 51 ) itu, kata Ahok di kep. Seribu. Secara tekstual, orang bisa menafsirkan yang ngibul itu pemakainya atau suratnya. Untuk tahu niat perkataan itu kita harus melihat tindakan2 Ahok selama ini pada kaum muslim. Seingat saya, Ahok anak pengusaha roti yang suka trenyuh dan membantu warga miskin di kampung halamannya yang kebanyakan muslim. Sampai habis uangnya dan terpikir untuk mencalonkan diri jadi bupati supaya lebih banyak uang yang bisa Ahok kelola untuk mengentaskan lebih banyak orang miskin di daerahnya ( mirip niat Walikota Risma di Surabaya ).

Meski cabup non muslim dari daerah mayoritas muslim, Ahok terpilih dan sukses menata daerah karena rekam jejak baik dan ketulusannya, sampai PS meliriknya untuk cawagub DKI mendampingi Jokowi.

Ayah dan saudara angkat Ahok beragama Islam dan sangat sayang pada Ahok. Sebagian besar warga DKI juga sayang, kalau mereka mau jujur dengan hatinya ( tak tersekat dalam isu SARA yang terus dihembuskan oleh para pengusung politik identitas yang dangkal berpikir, dangkal beragama dan dangkal bernegara ).

Dangkal berpikir, tak paham bahwa yang dimaksud Ahok ngibul itu penyalahguna ayat 51 untuk tujuan memenangkan calon jagoannya ( bukan kitab sucinya ) . Di daerahnya yang mayoritas muslim, Ahok bisa jadi bupati tanpa banyak protes. Kenapa di DKI dipersoalkan, pikir Ahok.

( sepemahaman saya, menurut agama, pemimpin tertinggi sebuah negara ( mayoritas ) muslim haruslah muslim ( presiden ). Beberapa gubernur non muslim di Indonesia selama ini juga tak masalah karena identitas non muslimnya.

Dangkal bernegara, tak paham sejarah, bahwa selama ini yang terpilih langgeng jadi presiden RI adalah muslim, nadionalis, dan asal Jawa karena jaringan paguyubannya seantero Indonesia yang tertempa sejak kerja rodi masa kolonial. Ratusan tahun. Nothing compare with that. So muskil bin mustahil Ahok terpilih presiden. Sanak saudara saya dlan klannya dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pasti bertindak. Kami ‘menguasai’ pulau ini yang 60% populasi Indonesia.

Dangkal beragama, tak paham bahwa kita harus sabar, tabayyun/ klarifikasi maksud Ahok dengan kepala dingin, tilik dulu kontribusinya membantu orang muslim sejak kecil, jualan roti dan memberikan persediaan ayahnya untuk mengobati rasa lapar anak2 miskin yang ditemuinya..Tak banyak non muslim yang mau berbagi sejauh itu di usia semuda itu. Dia bisa jadi contoh non muslim yang mengabdi untuk bangsa dan negara. NKRI bukan cuma milik orang Islam saja kan ? Penganut 5 agama lainnya juga mesti turut serta memajukan negeri ini dengan keahlian masing2. Dan kebetulan lulusan Kanada ini jagonya menata kota. Apa warga, civil society dan awak2 media nasional di kota semaju Jakarta bisa digiring memeluk agama lain semudah itu ? Kita butuh wilayah Indonesia Timur yang mayoritas non muslim untuk bisa menata daerahnya sebaik Ahok.

Sabar, sholat dan bantu orang diperintahkan agama. Sabar, baru sholat. Kemanusiaan perlu dikedepankan untuk membantu orang lain yang kurang paham tentang Islam. Jelaskan baik2 bahwa ucapan Ahok itu bisa mengacu pemakainya, bisa juga kitab sucinya, jika diksi ‘ngibul’ disusun seperti itu dalam kalimat tsb. Jika Ahok sudah minta maaf dan menjelaskan maksud ucapannya ( dan kita menelusuri rekam jejaknya relevan ) itu sudah cukup. Jangan ulangi lagi. Minta Ahok lebih berhati-hati menggunakan kata jika menyerempet keyakinan agama. Karena yakin bertolak belakang dengan ngibul. Anda tahu seintens apa ibadah seorang muslim kan ? Ucapkan dengan respek jika menyangkut agama yang. tak dikuasainya ( apalagi mayoritas ). Selesai. ( jika Ahok secara sadar mengulangi ‘keseleo lidah’- nya, ceplas ceplos soal agama lagi, baru dia diproses hukum dan diadili secara proporsional sesuai kesalahannya ).

Jika ternyata tidak selesai, lalu ditarik-tarik untuk memecah belah bangsa ini dengan memilah pemilih partai Alloh dan partai setan, atau menyebut koalisi Indonsia Kerja sebagai partai2 penista agama itu sudah fitnah dan harus ditindak ( jika diulangi ) dan di-take down lamannya di jagad maya. Tim cyber Polri bisa mulai menyisir lagi dan menertibkan.

KESAMAAN ATRIBUT AGAMA. NO PROBLEM ?

Penasehat PA 212 ( AR ), MCA dan para pengikutnya yang mengkapitalisasi ‘keseleo lidah”- nya Ahok untuk kepentingan elektoral ( tak peduli polarisasi di masyarakat kian lebar ) itu yang tak saya sukai. Tega nian mereka melakukan itu. Menjadikan rakyat yang dulu rukun jadi serdadu syahwat politik para elit tak bermoral, tuna etika dan tuna akal sehat.

Jadi saya pertanyakan nurani dan daya kritis Rommy dan Ma’ruf, juga para ulama 212 yang tak bisa mengantisipasi dampak politik identitas SARA ini ( apa Ma’ruf berani minta maaf atas ‘stempel’ fatalnya itu yang membuat kita terkoyak hari ini ? Kelihatannya tidak. Terima kasih pada Cak Imin, karena dia saya dipilih jadi wapresnya Jokowi, kata Ma’ruf senyum2 disambut tawa hadirin ). Ekstrimisme agama akan menghancurkan demokrasi, selanjutnya menghancurkan negara. Apa gerombolan beratribut agama menyadari sejauh itu ? Apa kekuasaan politik juga incaran mereka ? Apa pimpinan tertinggi kaum ulama di sini ( negeri muslim terbesar di dunia ) masih sebatas itu ?

Apa bisa orang2 yang menoleransi isu SARA, no problem dengan para pelaku dan pendukung politisasi agama ( menghalalkan ayat2 perang, hate speech, hoax di negeri merdeka ), terlebih setelah Ahok di penjara dan tragedi bom Surabaya, bisa jernih mengelola negara tanpa berpihak ? Itu yang bikin saya kecewa, kenapa ulama semacam ini masih diberi tempat, setelah menghajar hebat reputasi Jokowi dan sampai hari ini masih tak sadar dengan kesalahannya. Kenapa saya terus mengingatkan ini ? Karena orang2 yang tak sadar kesalahannya akan mengulangi kesalahannya di masa depan. Di saat ancaman bencana dan perang nuklir kian besar memperebutkan sumber alam yang terus menipis dari hari ke hari, kehancuran citizenship semacam ini takkan mampu menghadapi dan memenangkan pertarungan global..

Apa mereka masih lebih didengar? ( hanya karena fasih mengutip ayat agama, meski implementasinya jauh panggang dari api. Baru memimpin ormas satu agama, belum tentu bisa memimpin negara dengan 6 agama, ratusan juta orang multi ras dan multi kultur. Seperti apa program ekonomi keumatan dari guru besar ekonomi syariah ini dalam prakteknya nanti ? Kita tunggu dan kritisi ya.. ).

KESAMAAN IDENTITAS SATU TUBUH. BELAJARLAH PADA HAMAS.

Pada Opsi Avi ( MetroTV, 30/7/2018 ) elit PKS menyebut itijma ulama PKS/ GMKF sebagai kesepakatan ulama seluruh Indonesia. ( padahal tiap partai punya acuan ulama masing2 ). Lalu mereka menyebut Indonesia terpuruk dalam masa pemerintahan Jokowi ( padahal yang terpuruk adalah PKS yang rontok suaranya pada pilkada 2018 lalu karena kampanye hitam yang cacat logika semacam itu ) setelah sebelumnya MAS, ketua DPP-nya menyebut Jokowi itu penyiksa ulama. Mereka begitu pede ( dengan kelakuan minus itu ) menyebut diri hanya memikirkan kepentingan bangsa dan negara ? Negarawan itu tak suka hoax, mengumbar kebencian dan disuap Rp 500 miliar, tahu ! Asbun banget ocehan mereka..

Tak beda dengan SN, mantan ketua DPR, di sel lapas Sukamiskin yang berupaya mengecoh Najwa Shihab ( Mata Najwa, 25/7/2018 ), dengan bilang ‘habis baca kitab suci’, juga Nazarudin dengan bilang ‘habis sholat’, padahal keduanya menempati sel napi lain. Sedang keduanya, masing2 punya sel mewah di lantai atas seluas 2 sel yang disatukan !

Kebohongan publik seolah sudah mendarah daging dalam diri mereka. Sinyal bohong seperti ini adalah ciri penipu, yang tak dipahami FH yang ngotot membelanya dengan suara berisik. Musang berbulu domba.

Era Hidayat NW, Tifatul S, Aher, Anis M yang santun sudah berlalu ( meski misinya sama ). Ikwanul Muslimin ( IM ) di Suriah betseberangan dengan presiden Assad yang menampung jutaan pengungsi Palestina dan telah membantu para pejuang / memberi tempat bagi markas HAMAS di Damaskus untuk melawan penjajahan Israel. Pemerintah Iran lalu menyetop bantuan dana untuk HAMAS ( IM di Gaza ) setelah organisasi ini ikut bergabung dengan IM Suriah memerangi pasukan Assad yang dipilih secara demokratis oleh sebagian besar rakyat Suriah. HAMAS lalu sadar kesalahannya dan kini fokus berjuang untuk kemerdekaan Palestina saja.

Mestinya, IM di Indonesia ( PKS ) bisa seperti HAMAS yang fokus mengabdi pada negerinya saja. Jika Islam diibaratkan satu tubuh, maka jika ada bagian yang luka/ rusak, periksa dulu dengan diagnosa yang benar ( tabayyun, akal sehat ) . Jika ternyata sudah membusuk, ya diamputasi, jangan terus dipertahankan dengan kata2 busuk hanya karena atributnya sama ( sama2 IM ). Patokannya Allah, dengan Kitab dan Rasul-Nya. Jika sikap dan tindak-tanduknya tak Islami, jangan lagi dibela dan diikuti. Apalagi sampai menumpahkan darah dan kebencian pada mereka yang berbeda aqidah, kulit, mata dan pilihan politiknya. Politisasi agama berangkat dari kesamaan identitas, kulit permukaan dan atribut ini dibawa alumni 212, NII, HTI, IM, JI, JAD, Suriah, Afganistan, Mindanau dan turunannya yang tak sadar telah membelah rakyat Indonesia hari ini karena kebodohan para ekstrimis agama ini menyaring informasi, kedangkalan mereka mencerna fakta, dan sikap mau menang sendiri ( dengar teriakan para pendukung PS-SU waktu daftar ke KPU, Jumat kemarin. Teror jauh2 hari ) . Yang berhenti berpikir sebatas kulit. Belum mampu/ mau menjangkau isi, inti, esensi, substansi. Ke-Tuhanan dan kemanusiaan, dalam satu nafas. Damai. Itulah Islam sesungguhnya. Rahmat bagi seluruh isi alam semesta ini. Bukan muslim saja atau IM saja. Tidak terkotak2 sempit seperti katak dalam tempurung yang cuma peduli dirinya saja.

GEOPOLITIK, POLITIK IDENTITAS DAN PENDUDUKAN PALESTINA.

Diberitakan, Lionel Messi menolak tanding persahabatan dengan kesebelasan Israel di Yerusalem. Kota internasional bagi 3 agama yang diklaim sepihak oleh Israel dukungan Trump, AS, tahun ini. Seorang atlet sepak bola Palestina yang cacat setelah diserang tentara Israel rupanya sempat menulis surat pada Messi sehingga pesohor bola itu memutuskan tidak memenuhi undangan Israel yang berupaya memikat publik internasional setelah klaim sepihaknya atas Yerusalem.

Setali 3 uang, Pangeran William dari kerajaan Inggris, juga menolak bertemu walikota ibukota Israel di Yerusalem. Ia akan menemuinya di Tel Aviv, untuk menunjukkan posisinya menolak klaim sepihak Israel atas Yerusalem. Putra sulung Lady Di ini malah mengunjungi Masjid Al- Aqsho, bertemu dengan imam dan jemaah, sebelum ke Gereja Makam Kudus ( 28/6/2018 ). Apa William tahu sejarah Inggris ikut andil merampas tanah Palestina ?

Lalu, Sekjen PBNU tahu2 sudah ada di Israel diundang ceramah di Universitas Tel Aviv. Lho ? Kemenlu kan sudah melarang WNI ke Israel setelah klaim sepihak itu. Sekjen ormas terbesar di Indonesia itu mengingatkan Israel soal keadilan perlakuan agar teror tak merebak. Perlu landasan iman untuk paham. Tak jelas, apa para mahasiswa yang sudah didoktrin zionis sejak TK, bisa paham kearifan manusia. Yang jelas, dunia internasional sudah tercengang, ada apa gerangan dengan Indonesia yang katanya mau komit membantu Palestina merdeka ? Itu keputusan pribadi, tidak mewakili NU, kata Said.

Urusan njelimet Timur Tengah dan politik identitas SARA- nya yang dimpor ke Indonesia oleh alumni Suriah dan Afganistan, perlu diurai di sini, agar kita tahu cara menghentikannya. Wawasan geopolitik global ini mencegah kita menjadi Suriah, Yaman, Turki, AS, Irak dan Afganistan berikutnya yang menyedihkan.

SEJARAH DOLAR AS MENGUASAI DUNIA.

The FED ( Federal Reserve), bank sentral AS, bukan milik pemerintah AS, tapi bank swasta milik klan konglomerat Yahudi-Zionis bernama Rothschild cs, diantaranya : Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Israel Moses Seif Bank of Italy, Lazard Brothers of Paris, Citibank, Goldman & Sach of New York, Lehman & Brothers of New York, Chase Manhattan Bank of New York, dan Kuhn & Loeb Bank of New York ( dari blog Kajian Timur Tengah – Dina YS ).

Awalnya tahun 1837-1862 AS punya bank pemerintah yang mencetak uang ( sertifikat emas/ perak ). Lalu, uang kertas diperkenalkan pada masyarakat dan menjadi alat tukar pengganti koin emas/ perak. Tahun 1913, Rothschild dkk membentuk The FED yang punya banyak cadangan emas sampai mampu meminjamkan uang yang sangat besar pada pemerintah AS. Kandidat2 presiden AS dibiayai kampanyenya oleh The FED. Setelah berkuasa, presiden2 itu mengeluarkan UU yang menguntungkan The FED.

Dimulai Woodrow Wilson, yang pada tahun 1914 menandatangani keputusan memberikan hak cetak mata uang AS kepada The FED. Pemerintah AS dapat uang kertas produksi The FED dalam bentuk hutang yang harus dibayar kembali beserta bunganya. Rakyat AS dipaksa membayar pajak untuk membayar bunga tersebut.

Kelak Wilson menyesali keputusannya ini dan berkata, “Saya adalah orang yang paling tidak bahagia. Saya telah menghancurkan negara saya. Sebuah bangsa industri yang besar ini dikontrol oleh sistem kredit. Sistem kredit kita terkonsentrasi. Pertumbuhan bangsa ini dan seluruh aktivitas kita berada di tangan segelintir orang. Kita telah menjadi pemerintah yang paling diatur, dikontrol, dan didominasi di dunia modern. ( Kita ) bukan lagi pemerintah yang memiliki pandangan bebas, pemerintah yang diakui, yang dipilih oleh suara mayoritas, melainkan pemerintah yang dikontrol oleh opini dan paksaan sekelompok kecil orang yang mendominasi.”

Saat terjadi krisis moneter tahun 1933, Presiden Roosevelt yang kampanyenya didanai The FED, menyita emas rakyat AS dan menyerahkan pada The FED sehingga dollar menjadi mata uang AS dan uang emas/ perak tak digunakan lagi.

Jika Wilson atau Roosevelt mau menukar kedaulatan negara dengan donasi kampanye maka Presiden F. Kennedy berupaya melepaskan AS dari jeratan The FED dengan rencana menerbitkan mata uang sendiri. Sayang, sebelum terlaksana, dia sudah mati dibunuh.

Proses indoktrinasi sistem ekonomi uang kertas di kalangan akademisi seluruh dunia terus berlanjut. Rothschild, tahun 1863, berkata, “Sedikit orang yang memahami sistem ini, sangat tertarik pada keuntungan sistem ini, atau sangat memiliki ketergantungan pada sistem ini, sehingga takkan ada perlawanan dari mereka.”

The FED kini hakikatnya adalah penjajah dunia, termasuk rakyat AS sendiri. The FED leluasa mencetak dollar, dan rakyat sedunia memberikan kekayaan alam dan kerja keras mereka untuk ditukar dengan dollar.

Kemana duit bandar dollar ini pergi ? Rothschild adalah Yahudi-Zionis yang terobsesi membangun Israel Raya. Israel mengenang Baron Edmond James ( Avrahim Binyamin ) de Rothschild (1845-1934) sebagai “Father of the Settlement”. Dialah yang pertama kali memulai proyek permukiman Israel dengan membeli tanah2 di Palestina untuk dihuni imigran2 Yahudi dari berbagai penjuru dunia.

Impian Edmond Rothschild diteruskan keturunannya ( darah klan Rothschild tetap ‘murni’ karena ada aturan ketat tentang pernikahan dalam keluarga itu ). Ketika jumlah penduduk Yahudi sudah banyak, dengan uangnya, klan tamak ini menekan wakil2 negara anggota PBB untuk menyetujui Resolusi 181 ( tahun 1947 ) yang merampas 56,5% wilayah Palestina untuk dijadikan negara Israel. Hingga kini, biaya operasional Israel masih terus disuplai oleh AS

Deklarasi Balfour tahun 1917 ( janji Inggris untuk menyiapkan tanah air bagi kaum Yahudi ) disampaikan Menlu Inggris pada Walter Rothschild ( anak Edmond Rothschild ).

Untuk jasa Edmond Rothschild ini tahun 1982 diterbitkan uang emas Israel “Koin Hari Kemerdekaan dengan foto Baron Rothschild bertuliskan aksara Hebrew “Father of the Jewish Settlement” di bagian depan, dan lambang negara Israel bertuliskan di bawahnya “Baron Edmond de Rothschild”, “1845-1934” ( masa hidup Edmond Rothschild ), “Centenary of His First Settlement Activities in Eretz Israel” di bagian belakang koin. Kata “Israel” ditulis dalam huruf Hebrew, Inggris dan Arab.

BEASISWA PILOT UNTUK 10 PEMUDA PALESTINA. PROGRAM 2 JUTA USD DARI INDONESIA.

Pada pertemuan para menteri luar negeri negara2 anggota CEAPAD III ( Conference among East Asian Countries for Palestinian ) di Bangkok, 26-27 Juni 2018. lalu telah dihasilkan Joint Statement yang intinya menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan di Palestina dan komitmen memperkuat koordinasi antar negara anggota guna meningkatkan efektivitas bantuan pembangunan untuk Palestina ( HU Pikiran Rakyat 3/8/2018 ).

Menlu Retno Marsudi menyampaikan komitmen RI dalam Three year Activity Plan CEAPAD 2019-2021 untuk membantu Palestina sebesar 2 juta USD dalam program pembangunan kapasitas pengairan, pertanian, pembangunan ekonomi, ICT, pelatihan Interpol, pemberian beasiswa pendidikan di perguruan tinggi, beasiswa sekolah pilot komersial, dll.

Septo Adjie Sudiro, founder dan CEO Perkasa Flight School membuka program pelatihan pilot bagi pemuda Palestina yang ingin berkarir sebagai pilot komersial untuk membantu ekonomi keluarga. Gelombang pertama sudah dibuka sampai 31 Juli 2018 untuk 10 anak muda Palestina dengan beasiswa penuh. Proses seleksi bekerja sama dengan KBRI Amman. Informasi lowongan sudah disebarkan pada warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza dan kamp pengungsi di negara2 tetangga. We must take concrete and vigorous steps, kata Andy Rachmianto, dubes RI untuk Kerajaan Yordania dan Palestina.

EFEK TURKI ? JAGA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TABUNGAN DI BANK.

One way system ( demokrasi, pemerintahan bersih, HAM ) menggantikan era perang dingin Blok Barat ( AS cs ) dan Blok Timur ( Uni Soviet/ Rusia ) yang berakhir tahun 1990 oleh jurus soft power AS ( gaya hidup kapitalis liberal yang dihembuskan pada kaum muda negeri beruang merah itu ). Tanpa sebutir peluru, negara terluas di dunia yang kerap bersaing starwars ( penaklukan ruang angkasa dengan pesawat ulang alik ) dengan AS ini pun tersungkur. Namun, kini Rusia sudah bangkit, lebih kuat, dengan V.Putin ( mantan kepala dinas rahasia KGB ) memimpin ( sebagai presiden, perdana menteri ) hingga melesat sebagai negara termaju dalam bidang ekonomi ( BRICS = Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan ) selain kekuatan militernya.

Turki yang dipimpin Erdogan ( satu kaki di Eropa dan kaki lainnya di Timur Tengah/ Arab ) punya landasan ekonomi kuat ( ekonomi masih tumbuh ), jika dibanding Yunani yang terlanda krisis lebih parah sebelumnya. Namun, Erdogan yang hampir 2 dekade memimpin Turki secara otoriter ( rezim otorian ini belakangan makin kerap digoyang unjuk rasa rakyat ) tak punya kanal komunikasi yang dipercaya publik sehingga terjadi rush besar-besaran ( pengambilan uang simpanan secara masif di bank oleh para nasabahnya ) akibat perang dagang AS vs Tiongkok juga negara2 lain ( proteksi mengenakan bea masuk tinggi terhadap barang impor sehingga tak kompetitif di pasar, berujung cadangan devisa tak bertambah untuk mengendalikan keadaan dalam negeri ). Karena ekspor produk2 Turki yang terhambat, lalu menipiskan cadangan devisanya sejak Januari 2018, ditambah rush tsb maka tersungkurlah mata uang lira Turki hingga 40% ( EMI, 16/8/2018)

Bagaimana dengan Indonesia ? Interkoneksi perdagangan membuat apa yang terjadi di Turki bisa mempengaruhi keadaan di Indonesia jika tak diantisipasi dengan baik. Untungnya, kita sudah menganut demokrasi, mengupayakan pemerintahan bersih dengan reformasi demokrasi dan revolusi mental, dan merintis penyelesaian kasus2 HAM berat masa lalu. Kita punya kanal2 civil society yang bisa dipercaya dan dirujuk publik, juga untuk hot2 issues ( MetroTV, acara “Mata Najwa”- Trans7, HU Pikiran Rakyat, Media Indonesia, akun para key opinion leader seperti Mahfud MD, Dina YS, Rhenald Kasali, ICW, Perludem, juga blog ini ).

Posisi ekonomi kita : pertumbuhan ekonomi di kwartal kedua tahun ini 5,2 % naik dari sebelumnya 5,03% di kwartal pertama. Angka kemiskinan dari 10,2% turun jadi 9,8%. Tingkat inflasi di bawah 3,5%, lebih rendah dari tahun2 sebelumnya. Hutang luar negeri 34% dari PDB ( masih aman jika di bawah 60% menurut UU ). Subsidi energi 1,2% dari PDB ( bandingkan masa pemerintahan sebelumnya yang mencapai 3,3% dari PDB ). Subsidi disalurkan kepada mereka yang lebih berhak ( solar untuk kapal nelayan, bensin untuk angkutan umum ). Sisa anggaran subsidi energi digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan ( pemirsa EMI warga provinsi baru Kalimantan Utara minta dibangun jalan sepanjang 166 km dari gunung ke 6 kecamatan di daerahnya ), jembatan, waduk irigasi, pelabuhan dan bandara.

Krisis moneter tahun 1997, seingat saya, membuat rupiah dari Rp 2500 melonjak hingga tembus Rp 15.000 per USD ( hutang luar negeri dari 60% melonjak 170% dari PDB ) juga dipicu rush bank ( psikologis, kepanikan nasabah ) dan diborongnya barang2 kebutuhan secara membabi buta oleh masyarakat. Saat itu rezim Orba marak KKN dan departemen informasi/ penerangan- nya tak lagi dipercaya rakyat, sehingga terjadi revolusi rakyat ( Reformasi 1998 ). Kita membayar sangat mahal karena krisis tsb, aset2 negara dijual pada asing untuk membayar hutang luar negeri dan Timor Timur ( kini Timor Leste ) lepas dari pangkuan NKRI.

Hari ini ( 16/8/2018 ) rupiah melemah hingga Rp 14.600 per USD dipicu tersungkurnya lira ( karena Indonesia punya hubungan dagang dengan Turki, duit2 kita sebagian tertahan di sana ), juga terhambatnya sebagian ekspor kita karena proteksi negara lain. Namun, cadangan devisa kita masih tebal. Indonesia cuma perlu menjaga laju pertumbuhan ekonominya tetap baik ( pertumbuhan melambat dijauhi investor, mereka bisa menarik uangnya ), menjaga kestabilan politik, dan menjaga keamanan tetap kondusif.

Bank Indonesia ( BI ) menaikkan suku bunga dari 2,5 menjadi 5,5% agar nasabah tertarik tetap menyimpan uangnya di bank. Para PR timses Jokowi dan kabinet bidang ekonomi mesti bisa menjelaskan dalam bahasa sederhana ( dipahami rakyat ) bahwa ekonomi Indonesia on the right track dan bisa mengatasi keadaan ini ( Turki mengandalkan perdagangan karena sumber daya alamnya sedikit. Sedang kita selain berdagang juga sumber alamnya melimpah, terlebih Pertamina berhasil mengakusisi blok Rokan dan Mahakam dari perusahaan asing, serta Inalum/ BUMN bisa mengambil alih 51% saham tambang emas terbesar di dunia di Papua dari tangan Freeport McMoran/ AS ).

Konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah tak akan mengurangi geliat dunia usaha ( anggaran yang semula untuk membayar rapat2 di hotel, studi banding ke luar negeri, misalnya, akan dialokasikan untuk kegiatan2 yang lebih produktif )

Oposisi saat ini sebaiknya berpikir positif ( jika melubangi bahtera bernama Indonesia dengan hoax/ fake news dan fitnah dalam isu ini mereka akan ikut tenggelam. Sirene sudah berbunyi, utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok ya ). Selebihnya, we will be okay..

( senior kita bisa survive waktu antri bubur tahun 1966 masak kita tahun 2018 masih bisa beli segala macam dan barang kebutuhan masih tersedia banyak di pasar dan mall, tidak bisa sih ? Insya Allah, pasti bisa. Kalem saja.. )

CLOSING

Hoax dan hate speech mulai marak bertebaran lagi di dunia maya. Koalisi Indonesia Kerja membentuk tim cyber untuk menghadang kampanye hitam kubu lawan.

Kontra narasi dan literasi media adalah tugas kita semua sebagai anak bangsa untuk bisa menghentikan hoax/ fake news/ half truth yang memecah belah bangsa ini. Saat kebutuhan informasi tinggi ( seperti krisis, saat gempa ), tapi ketersediaan informasi kurang/ kekosongan info, maka hoax akan marak. ( program PR Inside, K-Lite FM, topik “Truth or Fake”, Selasa 7/8/2018 jam 17-18 ).

Tugas Public Relation/ humas adalah feeding info untuk menjaga reputasi perusahaan/ presiden petahana. Beda dengan tugas pengiklan yang lebih memuji produknya sendiri. Pembicara/ humas ini tiap pagi membuka Artificial Intelligence menyortir hoax di medsos atau media. Jika berita negatif menyerang perusahaannya ( diibaratkan Indonesia sebuah perusahaan raksasa dengan 263 juta rakyat sebagai pemegang saham, Kabinet Kerja sebagai direksi dan timses Jokowi sebagai humas ) , PR bisa minta bantuan key opinion leader, influencer atau endorser untuk mengklarifikasi fake news, karena 3 orang tsb punya follower banyak dan trust tinggi dari publik.

Ciri hoax : minta segera di re-share sebanyaknya secepatnya dengan dalih penting/ urgen. Kadang pakai huruf besar semua ( verbalnya berteriak ) dan ejaannya gak karuan ( bego EYD ), tak logis ( contoh, ngutip nama besar orang yang mati tahun 1980 namun pernyataannya disampaikan tahun 1990 ) sehingga kita harus kritis dan rajin chrosscheck pada sumber kredibel ( media yang kerap dirujuk masyarakat dan alamat kantornya jelas sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban jika beritanya tak benar ). Endapkan berita itu 1-2 malam untuk otak kita mencerna dan konfirmasi ( modus penipu minta korban segera mentransfer uang hari itu juga kan ? tak ada waktu untuk berpikir jernih ).

Aplikasi Hantam Hoax juga bisa digunakan dengan mengetik kata ( misal, telur busuk ) akan dijawab hoax atau bukan ). Kontra narasi ini penting agar pengguna internet punya kompas selama memasuki belantara medsos. Tunisia, Mesir, Suriah, Yaman, Marawi terguling karena medsos. CEO maskapai penerbangan LA terpaksa mundur setelah satu pilotnya terendus mengkonsumsi sejenis narkoba oleh wartawan lalu digoreng oleh pasukan hoax ( industri kebohongan ) maskapai kompetitornya. Mengantisipasi itu, saran saya, sebaiknya wapres JK fokus menuntaskan program ekonomi Nawacita jilid 1 agar angka kemiskinan 9,8% turun jadi 7,5 – 8,5% seperti yang dijanjikan ( silakan kalau mau jadi ketua penasehat agar masih bisa fokus dengan tugas pokok wapres, tapi jangan ketua pemenangan yang lebih capek/ terlibat ) .

Gubernur TGB sebaiknya fokus mitigasi bencana gempa Lombok dibantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ). Sukses kerja di 2 isu besar yang akan dihajar di debat capres nanti ini merupakan sumbangan sangat berarti bagi kerja timses pemenangan Jokowi periode kedua.

Apa kita masih didengar ?

Written by Savitri

15 Agustus 2018 at 05:51

Pilkada Mahar, Pidana LGBT. Indonesia Jaya atau Bangkrut ?

leave a comment »

a

Pilkada serentak 27 Juni 2018. Pendaftaran pemilih sudah dimulai medio Januari. Anda sudah punya jagoan untuk dicoblos ? Teliti rekam jejak calon dan program kerjanya . Jangan pilih calon terindikasi korupsi, atau terendus mahar politik. Supaya duit rakyat tak diembat saat menjabat, untuk bayar hutang atau balas budi tim sukses. Laporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu . Petahana yang ingkar janji kampanye kemarin, yang menentang kehendak rakyat kemarin, yang demen membantah kemarin, yang memperlemah KPK kemarin, jangan dicoblos lagi. Pilkada bersih kita kawal tahun ini, agar terpilih kepala daerah yang fokus melayani publik , optimal membangun daerah untuk kesejahteraan kita. Saya kok mendadak jurkam begini ? Ingin memberantas korupsi demi Indonesia sejahtera ? Mulai dari memilih kepala daerah yang bersih dan kompeten. Amati dan kawal proses pemilunya sejak pendaftaran calon dan pemilih, sampai penetapan pemenang. Siap !

Rp 2,3 triliun korupsi e-KTP. Rp 3 triliun lebih tinggi RAPBD DKI masa Anies dari Ahok. Rp 2.221 triliun APBN tahun ini. Rp 3000 triliun kerugian Indonesia dari illegal fishing. Rp 5000 triliun, sumber alam kita yang dikeruk asing tiap tahun. Mati di lumbung padi. Why ? Rp.9000 triliun anggaran militer AS per tahun ( 687 miliar USD = 4,7 % GDP ) How can we ?

MAHAR KORUPTOR BARU

Politik memang njelimet. Demokrasi masih mahal harganya. Kontestasi politik masih ajang lahirnya koruptor baru. La Nyalla tak datang ketika diminta Bawaslu membawa bukti mahar pencalonannya yang sudah diberikan pada oknum DPC dari Rp 70 miliar yang diminta PS, ketum Grd.

( tolong intel Polri, TNI, BIN, periksa sumber uang ‘pengusaha2 muslim’ yang mengelu-elukan HR sebagai imam besar mereka/ Alumni 212. Duit Rp 5 miliar begitu mudah mereka gelontorkan tanpa kwintansi untuk cicilan mahar politik. Kita tahu saat revolusi 98 pun ada berkarung- karung uang dari agen asing untuk menyokong logistik para demonstran , karena Soeharto tak lagi menguntungkan kaum neolib/ MNC di sini.

Di ILC 5/12/2017 sudah jelas Alumni 212 ( mengaku ) ingin khilafah dan syariah sebagai hukum negara. Sementara mayoritas kita sudah sepakat ( konstitusi ) dengan NKRI dan Pancasila sebagai format paling pas untuk bernegara sesuai pilihan founder father kita.

Orang2 yang melecehkan simbol negara, masih bebas berkeliaran. Mereka nyinyir dengan ketidakhadiran presiden dalam acara reuni mereka (“Mana anggota kita yang satu itu ?,” sindir mereka cengengesan, di bawah bendera Merah Putih yang dipasang di bawah bendera hitam berlafal syahadat ), mendiskreditkan kebijakan pemerintah di berbagai forum dan kesempatan ( konsisten mereka lakukan sejak kubu KMP kalah pilpres tahun 2014 lalu, seperti FH yang teriak2 “Orang2 demo memprotes tindakan kejam militer Myanmar di jalan kok gak boleh ?? Pemerintah apa ini ?? Jangan dengar penasehat2 bodoh itu !!”

Padahal, Indonesia adalah negara yang paling baik membantu etnis Rohingya waktu itu sampai menlu Retno Marsudi dapat award dari PBB mewakili pemerintah Indonesia. Soal SN, FH juga salah. Bukannya instropeksi, dia malah cari2 panggung lain untuk mengumbar kekesalannya yang absurd. Apa FH baik2 saja dengan istrinya yang dokter bedah ? Tidak terkena superior syndrome, lalu cari pelampiasan di luar rumah ? Herannya, masih ada orang yang mengundangnya bicara. Rombongan sakit hati itu rupanya masih ada. Demokrasi yang kita pilih memang tak menyisakan apa2 bagi yang kalah. Mereka makin kehabisan uang sehingga permintaan mahar makin kencang nan kentara. Waspadai jika syahwat politik mereka sampai tergiur menerima berkarung2 uang pihak asing alias menjual negeri sendiri.

Saya baca sejarah Toyotomi Hideyoshi ( meninggal 18 September 1598 pada umur 62 tahun, pemimpin Jepang dari masa Sengoku sampai masa Azuchi Momoyama/sebelum masa shogun Tokugawa Ieyasudi pada 24 Maret 1603 ). Ada kelompok yang dengki abadi pada kesuksesan Hideyoshi yang merangkak dari bawah ( keluarga petani ). Berapa pun hadiah, perhatian atau kompensasi yang diberikan Yoshi, mereka tetap tak sudi menerima. Akhirnya, hanya kematian yang bisa menyudahi intrik dan perlawanan mereka. Watak tak bisa diubah. Perhatikan mulut2 angkuh mereka yang serupa satu sama lain ; FZ, FH, HR, AR ,ES AD, dst. Di titik ini, saya memaklumi keputusan mendagri yang memilih jenderal polisi untuk mengisi pj gubernur. Mungkin ada informasi intelijen yang disampaikan pada beliau sehingga keputusan itu diambil. Semoga Indonesia aman terkendali selama tahapan pillkada, pileg dan pilptes berlangsung. Amin )

Mereka yang merendahkan tradisi etnis dan agama lain, politik uang/ mahar untuk pemenangan calon mereka, persekusi pada yang mengkritik HR ( masih buron), sweeping atribut Natal, merusak tempat makan saat Ramadhan, menyalahgunakan Monas yang pergub-nya untuk kegiatan netral ( bukan agama/ politik ) sebagai tempat menggalang massa untuk tujuan politik ( instrumentalisasi agama ), apa kita mau ikuti ? Mereka toh juga tak mendengar kita ( contoh FH, HR ), melanggar aturan kita. Kenapa kita harus mendengar, mengikuti kemauan mereka ? Dengan enteng mereka bilang ‘ tumpas saja’ daerah2 yang memisahkan diri setelah pemberlakuan syariah ( yang ujug2 tanpa kesabaran itu ). Mau enak saja. Instan, gampangan.

Legitimasi apa sehingga mereka merasa di atas kita dan merasa berhak melakukan semua keegoisan itu ? Kepongahan dari kedangkalan berpikir, kedangkalan beragama dan kedangkalan bernegara ( plus berkarung-karung uang dari negara asing yang ngebet Indonesia pecah 8 bagian seperti skenario awal Sudan. Anda tahu belasan pangkalan militer AS di kawasan ini moncongnya diarahkan ke Indonesia ? ). Please, get real !

Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam. Terapkan syariat Islam secara kafah di rumah sendiri. Sakinah, mawadah, warahmah. Teduh, sejuk, rendah hati, sabar, ikhlas, tawakal , istiqomah. Orasi sok hebat, sok suci, meninggikan diri dengan merendahkan orang lain, mengintimidasi mereka yang tak setuju, terus terang bikin kami sebal dan malu. Islam yang indah dicoreng seperti itu. Lebih baik perbaiki diri dulu di rumah. Tunaikan zakat lebih 2,5 % agar dana yang terkumpul bisa menggerakkan perekonomian umat, menyumbang warga suku Asmat -Papua yang terkena gizi buruk dan campak (71 meninggal dari 7000 diduga terjangkit ), membantu penduduk Palestina yang menderita dalam ‘penjara raksasa’ bikinan Israel sumbangan pengusaha2 Yahudi- AS, ( terlebih setelah klaim sepihak Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel ), bantu perkuat bank2 syariah di tanah air agar beroperasi dengan benar dan terus berkembang, bantu komunitas ALIA mengawal revisi KUHP agar lebih mengadopsi syariah seperti pidana untuk perbuatan cabul kaum LGBT juga hetero semua umur yang tengah dibahas di DPR.

Tindakan2 simpatik tsb lebih bermakna ketimbang ramai2 naik bis gratis, makan minum, piknik, dengar ceramah terselubung pesan politik, sekedar menunjukkan jumlah kalian ( buih dari HR. cs ). Jangan mencatut kontribusi MER-C atau komunitas muslim lain sebagai kegiatan kemanusiaan kalian. Arab Saudi di mana arsy Allah berada di atas Kabah, Mekah, pun tak menerapkan khilafah. Iran yang sudah menerapkan syariat Islam juga berbentuk republik, bukan khilafah yang meliputi negara2 sekitarnya. Jika Allah berkehendak khilafah di masa kita, tidak selesai di masa Rasulullah, maka dengan kuasa- Nya hal itu mudah terjadi. Kun fayakun. Jika teramat sulit terjadi, ditunggu 60 tahun ke depan/ kiamat, pun tak ada lagi, artinya khilafah memang hanya untuk manusia sekelas Rasul dan para sahabat beliau yang mumpuni. Terima saja dengan legowo. Berdamailah dengan Islam nusantara yang lebih pas dengan jati diri bangsa Indonesia. Insya Allah, Allah ridho. Itu kan yang kita semua impikan sebagai muslim ?

NKRI dan Pancasila sudah final. Saya pikir mereka yang menolak bahkan ingin mengganti dengan ideologi lain/ entitas asing, keluar saja dari Indonesia. Negara bisa mencabut kewarganegaraan mereka lalu menghentikan fasilitas dan subsidi yang mereka nikmati selama ini dari negara. Kehadiran mereka hanya merongrong negara, menghabiskan duit rakyat/ pajak kita untuk mengamankan demo2 masif mereka, membereskan aksi2 persekusi mereka, hate speech di medsos dan akun abal2 untuk mendistorsikan kebenaran dan keberhasilan pemerintah. Finally, we clean their mesh !

Mereka cuma gaduh dengan mengumbar retorika dan fantasi khilafah ). Dalam pelajaran kewarganegaraan di sekolah, saya harap guru memberitahu konsekuensi ini. Menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika ,UUD 1945, NKRI artinya keluar dari WNI/ Indonesia. Tegaskan saja. Before it’s too late. Lebih murah menghancurkan NKRI dengan menyewa 40 ribu bis, 2 juta nasi bungkus, Rp 50 juta untuk berhoax ria, ber- hate speech sarat isu SARA ala kelompok Saracen daripada meluncurkan 15 misil nuklir ke sini kan ? Mengeroposi dari dalam, ideologi Pancasila yang selama 72 tahun telah berhasil merekatkan bangsa Indonesia yang begitu majemuk ( lebih 700 suku di lebih 17 ribu pulau, 6 agama, lebih 500 bahasa ).

Muslim terbesar di dunia, penduduk terbanyak ke-4 dunia, sekitar sejuta tentara dan polisi yang tiap tahun menjuarai turnamen menembak kelas dunia, dipercaya menangani konflik di berbagai belahan dunia, kuliner dan budayanya nomor wahid di dunia, potensi alamnya yang melimpah, bias menjelma kekuatan dahsyat jika bisa dipadukan dengan smart oleh semua komponen bangsa kompak bersatu. Ancaman mengerikan bagi penikmat hegemoni saat ini ( AS/ Barat )m sehingga Indonesia pantas jadi target penghancuran ( hard power ) atau pembonsaian ( soft power ) agar imperium mereka bisa terus menghisap kekayaan, kebahagiaan, energi kita di sini. Kelas menengah yang tak berpikir, mau saja digiring ke sana kemari oleh HR cs sampai masyarakat terbelah. Apa kita diam saja ? No way man !

Saya harap Bawaslu lebih berani dan proaktif mendatangi para balon yang dimintai atau sudah mengeluarkan mahar pencalonan untuk menghentikan kejahatan pemilu ini dibantu gakum ( kepolisian dan kejaksaan ). Bawaslu sudah diberi kewenangan oleh UU untuk memantau dan mempidanakan para pelanggar pemilu. Penyidik bahkan diperbolehkan UU untuk menggeledah rumah untuk mencari bukti2 kasus tanpa izin ketua pengadilan. ‘Nyanyian’ La Nyalla bisa jadi pintu masuk membongkar pasar gelap pemilu selama ini. Pernyataan di media, pengakuan sejumlah saksi, bukti petunjuk rekaman di bendahara La Nyalla bisa jadi bukti permulaan yang cukup untuk mencari bukti lanjutan yang bisa diuji di pengadilan ( idealnya ada peradilan khusus pidana pemilu agar bisa diputuskan dengan cepat, mana calon dan partai yang didiskualifikasi/ gugur jadi peserta pemilu. Kita jangan lagi memasukkan koruptor/ perampok di parlemen dan jajaran kepala daerah. Jika belum terbentuk, MK harus gesit mengusutnya.

Presiden bisa mengeluarkan perppu untuk mengganti ayat /pasal terkait batas waktu pemidanaan pemilu agar lebih realistis dengan sdm yang ada dan waktu pencoblosan yang kian dekat ini ).Jika terbukti benar dan berlaku masif, kita/ rakyat mungkin bisa memutuskan untuk mengganti sistem pembiayaan pemilu. Dibiayai negara seperti Jerman atau penggalangan dana dari masyarakat/ komunitas. Semoga dengan begitu, korupsi bisa berkurang secara signifikan, terpilih pemimpin berkualitas tinggi dan pembangunan daerah bisa optimal terlaksana memenuhi ekspektasi publik. Siapa mau mulai berani jujur demi masa depan Indonesia ?

PILKADA SERENTAK NYOBLOS SIAPA ?

Pemilihan Umun sudah menjelang. Tapi demokrasi masih mahal. Ketar ketir akan lahir koruptor baru yang makin canggih dan makin memalukan. Ketua DPR lalu sudah masuk tahanan setelah menggelar aneka drama yang bikin geleng2 kepala. Urat malunya sudah putus. Para koleganya kini ramai2 menggagas RUU Penyadapan ( bisa dibungkus aneka trik melemahkan KPK ). Bukannya, introspeksi diri memperbaiki internal parlemen ( apa perlu dibentuk komisi pengawas DPR ya ? ) agar citranya bersih dan bisa diandalkan rakyat.

Politik itu kotor ( jika yang terpilih para pencoleng/ pelaku mahar politik ). Padahal tak ada demokrasi tanpa politik. Partai politik ( parpol ) sebagai salah satu lembaga infrastruktur demokrasi, pasca perubahan UUD 1945, berkonstribusi menjalankan roda pemerintahan dan tata kelola negara. Mengartikulasikan keinginan rakyat kepada negara melalui pemerintah. Sesuai amanat konstitusi, tugas parpol adalah mencapai cita-cita negara/ nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UU no.2/2011, parpol harus menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penkaderan di parpol harus melalui pendidikan politik berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat luas agar WNI sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya, pendalaman 4 pilar bernegara ( Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI ) yang menjadi sumber rujukan dalam berpikir dan menjalani sistem ketatanegaraan. Terlebih kader politik. di Indonesia berasal dari berbagai latar pendidikan, profesi dan pengalaman. Idealnya, kader parpol itu lulusan jurusan politik dan berpengalaman di bidang politik. Rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Kader parpol yang telah lolos seleksi pemilu legislatif dan presiden akan menduduki level legislatif ( DPR & DPD di kompleks parlemen Senayan , dan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ) dan level eksekutif ( presiden di Istana Negara, Jakarta ) tahun 2019.

Tahun ini, 27 Juni 2018 ( sudah punya Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian. untuk pilgub Jabar dan pilwalkot Bandung dari PPDP ? Saya dan ibu sudah dapat/ terdaftar sebagai pemilih medio Januari 2018. Ada 171 daerah yg melaksanakan pilkada serentak pada 27 Juni nanti ),pilkada serentak untuk mengisi posisi gubernur & wagub serta walikota/ bupati dan wakilnya di tingkat kota/ kabupaten pada daerah2 tertentu yang sudah mendekati akhir masa jabatan.

Duh, siapa ya ? Walikota Bandung Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Arsitek dan perancang kota ( urban designer ) ini dianggap sukses memimpin Kota Bandung, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, bersanding dengan 6 pejabat lainnya: Presiden Joko Widodo, Presiden Soekarno, Menristek/ presiden Habibie, Menteri Susi Pudjiastuti, Gubernur Ahok dan Walikota Risma Harini. Wakil Emil, Oded Muhammad Danial, maju sebagai calon walikota Bandung. Semoga Kang Oded bisa meneruskan program Bandung Juara dengan sukses pula. Amin.

Jauh2 hari, sebaiknya para balon sudah mendeklarasi dirinya ikut kontestasi agar rakyat punya waktu cukup untuk meneliti rekam jejak para kandidat yang akan memimpin daerahnya. Tidak last minute seperti membeli kucing dalam karung. Menurut saya, pengalaman memimpin daerah itu penting. Berbeda dengan menteri yang keahliannya sektoral, kepala daerah itu cenderung generalis, lintas sektor . Ia harus terampil memadukan kiprah para spesialis di bawahnya untuk mencapai keadaan lebih baik. Mencerdaskan dan mensejahterakan warga daerah yang dipimpinnya. Bagusnya, presiden pernah sukses memimpin provinsi, gubernur pernah sukses memimpin kota/ kabupaten. Terutama untuk wilayah terdepan atau berpenduduk sangat banyak, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh dan Papua. Sehingga tak perlu terlalu banyak trial error yang diujicobakan, yang bisa berdampak buruk dan besar gemanya, ( ditiru daerah lain, yang ujung2nya warga kecewa dan meragukan manfaat demokrasi ). Siap memilih/ mencoblos dengan cerdas ?

INSTRUMENTALISASI AGAMA DI MONAS.

Kaum Kristiani menolak tawaran gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , utk merayakan Natal di Monas. Mereka menganggap Monas kini ( turun citranya ) menjadi tempat menggalang massa untuk kepentingan politik berkedok agama ( Editorial MI 25/1/2017 ). Pergub masa Ahok melarang Monas dipakai untuk kegiatan agama ( tertentu, karena Monumen Nasional itu milik semua warga dari 6 agama yang diakui di Indonesia ).

Instrumentalisasi agama, maksudnya, kegiatan keagamaan dipakai untuk menarik massa yang ujung2nya memenangkan calon tertentu dalam pilkada atau memaksakan fantasi khilafah pada warga lain. Agama turun derajatnya jika digunakan untuk syahwat politik seperti itu. Itu sebabnya, kaum Nasrani memilih merayakan natal di gereja atau ruang2 tertutup agar tak dituduh ikut2-an mempolitisir agama. Diakui mereka, negara sudah hadir menjaga mereka selama misa Natal. Polisi ( dibantu TNI dan ormas Islam yg Pancasilais ) memastikan sweeping atribut Natal dan bom para radikal tak boleh terjadi lagi selama perayaan Natal. Apa yang terjadi jika kita bisa beragama dan bernegara dengan baik ? Ya, damai sejahtera.

LGBT DIPIDANA ATAU INDONESIA BANGKRUT

Komunitas ALIA minta MK memperluas ketentuan pidana perzinahan di KUHP. Mereka mengajukan judicial review ( JR ) untuk mempidanakan perbuatan cabul kaum LGBT ( Lesbian, Homoseksual, Biseksual, Transgender ) agar Indonesia tak bangkrut ! Ada apa ya ? Ini bukan soal 93% mendiskriminasi yang 7 %. Atau kaum mayoritas dituduh tidak sensitif pada kaum minoritas. Jangan pula seperti maunya aktivis gay ( di ILC 19122017 ) yang bilang,’.. mayoritas bisa salah..”, alias minta mayoritas belajar menerima perilaku menyimpang kaum minoritas yang mengklaim macam2 dengan beberapa asumsi dan HAM ala Barat. Di banyak negara, minoritas muslim kerap ditindas semena-mena oleh rezim penguasa. Lucu juga, kalau di Indonesia, mayoritas muslim pun masih ditindas minoritas ( disuruh menerima gaya hidup bebas LGBT ). Ini soal keberlangsungan negara. Bro !

Komunitas ALIA tahu, perilaku seks bebas terutama melalui dubur ( anal sex ) menjadi penyebab termudah menularnya PMS ( penyakit seks menular ) terutama AIDs/ HiV. Kondom pun bisa bocor. Setahu saya, penyakit mematikan tertinggi ketiga di dunia adalah AIDs. Penderita AIDs ( ODA ) bertahan hidup dengan mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Di puskesmas, ada tes AIDs dan obat tsb yg ditanggung oleh negara ( bisa mencapai Rp 300 juta per-ODA ). Pemiskinan negara niscaya terjadi jika perilaku seks bebas ini dibiarkan merajalela ( jumlah LGBT dan pezina bertambah ). Alia sudah melakukan riset, pengobatan pada ODA, proses di DPR dan MK selama lebih 20 tahun tapi belum gol.

Para hakim MK merasa itu bukan wewenangnya. Membuat produk hukum baru adalah kewenangan DPR dan presiden. Anggota DPR bersiap kampanye menjelang tahun politik 2018-2019 ( mana sempat membuat KUHP baru yang mungkin baru kelar sehari sebelum kiamat ). Jadi, opsi lain : presiden membuat perppu yg membatasi/ melarang perilaku seks bebas kaum LGBT ( kaum heteroseksual terutama pasangan yang menikah sudah diatur perilaku seksnya dengan UU Perkawinan tahun 1974 yang masih berlaku sampai hari ini. UU yang dijiwai norma agama, moral dan adat seluruh Indonesia ini menganggap seks bebas dikategorikan pidana berat ). Refly Harun ( pakar hukum tata negara ) mengusulkan Alia membuat naskah undang2 dengan kajian akademik dari berbagai aspek terkait dan beragam disiplin ilmu lalu mengajukan ke DPR dan presiden. Terutama bagian ayat/ pasal yang akan dikoreksi dari KUHP yg sudah berumur lebih 200 tahun itu ( produk kolonial Belanda yang longgar soal seks bebas. Tak cocok dengan adat ketimuran kita ). Nanti, pihak yang tak setuju bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK ).

Para pembela hak asasi ( ala Barat ) berargumen, negara tak perlu mengatur warga negaranya sampai ke balik kamar tidur. Urusan ranjang, seks dengan siapa, adalah privasi sesorang. Saya pikir itu pikiran egois. Seegois orang yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Kaum LGBT yang bandel, terus melakukan ( juga mempromosikan ) seks bebas/ dubur bisa diperlakukan sama. Keluar dari Indonesia ( jangan diberi fasilitas atau subsidi dari negara ). Toh, populasi keduanya sama2 membahayakan Indonesia. Jika gerakan mereka membesar, keberlangsungan umat manusia dalam bahaya. Punah dengan sendirinya ( atau Allah yang murka mengutuk manusia dgn azab-Nya yang teramat pedih ). Mereka yang berpikir pendek ini perlu diajak repot mengurusi korban AIDs yang selama ini ditanggung komunitas peduli dari kaum mayoritas ( emang enak ngurusin korban2 kebodohan loe ! )

Jangan terlalu ke kanan ( militan/ radikal/ fundamentalis ). Jangan juga terlalu kiri ( HAM Barat/ seks bebas ). Di tengah2 saja. Moderat. Yang merasa LGBT, silakan tes AIDs/ HIV di puskesmas. Segera obati jika hasil tesnya positif. Jangan seks bebas lagi. Berobat ke psikiater/ psikolog untuk kembali ke kodratnya, berhubungan dengan lawan jenis dalam ikatan pernikahan yang sah. Bagi yang transgender, organ dengan orientasi seksualnya tak klop, bisa suntik steril jika hasrat seksualnya sulit dibendung. Anggap kecenderungan sejenis ini suatu penyakit atau kecacatan. Banyak orang cacat atau penderita sakit berat menahan diri untuk tidak menikah/ berhubungan seks agar tidak menimbulkan kerepotan bagi keluarga/ perawatnya dan mudharat/ kerugian yang lebih besar bagi lingkungannya. Sabar, menahan. diri, mengekang nafsu egois bisa menjadi pahala besar di akhirat kelak. Hidup jadi sarana ibadah. Itu baru warga Indonesia yang bertanggungjawab. Mari kawal pasal pidana perbuatan cabul pezina dan LGBT sampai pemberlakuannya efektif di masyarakat. Indonesia harus jaya, tak boleh bangkrut !

GRASS ROOT GUBERNUR ANIES

Seorang brilian di satu bidang bukan berarti brilian di bidang lainnya. Seorang pemikir hebat jarang yang sekaligus pelaksana hebat. Dwitunggal Soekarno Hatta contoh duet pelaksana dan pemikir yang berhasil dalam memperjuangkan kemerdekaan RI. Raja dan para filsuf membangun peradaban besar masa lalu. Bisa dimengerti, satu bidang ilmu atau profesi butuh konsistensi belajar dan tempaan pengalaman puluhan tahun untuk menjadi andal. Saya menyimak lebih dari 8 sumber kredibel tiap harinya untuk bisa menulis blog yang diposting 1-2 bulan sekali ini. Jadi bisa dibayangkan, ketika seorang jenius pesawat menjadi presiden karena kecelakaan sejarah, tahu2 lepaslah provinsi ke-27 / Timor Timur dari pangkuan NKRI.

Gus Dur yang piawai mengolah kata ( dan humor ) ketika lebih dipilih jadi presiden ketimbang pemenang pemilu 1999, tahu2 lengser dengan celana kolor di halaman istana. Memang sebaiknya guru bangsa/ pemimpin moral tetap di habitatnya, membimbing masyarakat. Cak Nur wafat di rumah sakit Singapura setelah digadang- gadang jadi presiden tahun 2004. Anies, penerusnya, diprediksi media luar negeri, akan jadi salah satu pemimpin besar Asia di masa depan. Melihat apa yang bisa dilakukannya dalam 100 hari kepemimpinannya di DKI, mungkinkah Anies lebih cocok jadi pemimpin moral saja ? Sekelas Mahatma Gandhi misalnya. Kelihatan ia pemikir, bukan pelaksana.

Akademisi seperti Cak Nur sering disentil sebagai dewa di menara gading. Rakyat banyak yang tak paham apa yang dikatakannya. Butuh landasan ilmu untuk memahami perkataan intelektual. Bagaimana kalau Anies yang belajar bahasa rakyat ? Di Tanah Abang, ia tanya pkl, pejalan kaki, supir angkot dan sederet wong cilik lainnya, apa mau mereka ? Setahu saya, kaum mariginal terlempar ke jalanan karena serangkai keputusan buruknya di masa lalu. Melarat karena mental miskin ( diperparah dengan kebijakan tak pro-rakyat di masa silam/ kemiskinan struktural ). Meski sudah 47 tahun mengayuh becak, tukang becak tetap miskin ( di Surabaya, mereka hidup lebih baik setelah diangkat jadi pegawai pemkot oleh walikota Risma ). Di DKI, tukang becak hanya dilarang Anies tak boleh mangkal di jalan raya, melintas boleh. Pkl Tanah Abang diperbolehkan berjualan di jalan raya ( uji coba ) meski melanggar perda ( DPRD silakan mengajukan hak interpelasi jika gubernur Anies keasyikan beraudensi dengan para pelanggar perda itu sampai melupakan pengguna jalan lainnya yang sama2 punya hak dilayani ).

Mestinya, perda yang dibuat gubernur sebelumnya ( sudah pengalaman 5 tahun mengelola kota dan kabupaten dan dianggap publik sukses ) dipelajari sistemnya dulu, diamati dinamikanya selama setahun. Jika dirasa ada yang masih kurang, perbaiki.saja yang belum baik setelah perdanya disesuaikan dulu. Jangan wong cilik yang kurang ilmu itu dikasih contoh untuk melanggar aturan. Apalagi jadi rujukan untuk memutuskan kebijakan. Mereka sengsara di sana karena nalar terbatas dan keputusan buruk. Nanti keputusan gubernur buruk juga. Akibat2 buruk yang tak terlihat di lokasi juga diperhitungkan, seperti urbanisasi tukang becak beserta sanak handai tolan ke Jakarta. Kemarin, setelah melihat apa yang diperbolehkan di Jakarta, para pkl Bandung memaki dan melempari satpol PP yang melarang pkl kembali jualan di Jalan Dewi Sartika yang termasuk 7 titik yang dilarang bagi pkl sejak belasan tahun lalu. Jakarta dibilang miniatur Indonesia. Apa yang terjadi di ibukota, di daerah dilakukan lebih berdarah- darah. Hati-hati..

Pengalaman saya mengiyakan permintaan mahasiswa asal Timor Lesxx untuk memasang wi-fi di rumah kost kami berakibat buruk lahir batin. Niat saya memudahkan mereka untuk mencari data di perpustakaan terbesar di dunia/ internet itu malah mereka salahgunakan untuk main game online sepanjang malam. Mereka mengundang teman2-nya datang ( modus berkoloni sesama rantau untuk menghimpun keberanian/ kekuatan, mengkompensasi harga diri yang rendah/ inferior ) sampai lebih 20 orang, berteriak2, terbahak-bahak, setel musik keras2 membisingi tuan rumah dan tetangga, ramai2 mandi menghabiskan cadangan air plus malas/ lupa menutup kran kembali, membanting gayung sampai pecah jika tak kebagian air, membuang sampah sembarangan -menyumbat talang dan saluran air, membiarkan pintu pagar terbuka saat jam tidur, dan mabuk berat mengerikan saat merayakan Natal kemarin. Ketika ditertibkan mereka mengiyakan sambil lalu dan langsung mengulangi malam harinya. Mencemooh aturan gaya udik.

Berulang kali ditegur diingatkan, tahu2 mereka sudah pindah kost lain dengan membawa kunci kamar kost kami. Tak terlintas sedikit pun untuk minta maaf atau pamit dengan sopan setelah semua kerepotan, kebisingan dan tagihan listrik, air, sampah yang membengkak akibat perbuatan mereka. Bayar kost pun harus ditagih berulang kali, telat melulu. Ini mental miskin yang saya maksud. Saya skeptis ketika seseorang mengatakan, Timor Lesxx ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Saya memang pernah nguping, beberapa dari anak kost itu menyanyi lagu Indonesia Raya, mendengarkan lagu2 top kita. Namun, melihat kelas menengah mereka yang sekolah di Bandung bisa begitu payahnya bernalar dan bersikap, butuh effort luar biasa memberadabkan mereka jika itu sampai terjadi.

Begitu pula, kaum mariginal yang coba diberdayakan duet Anies Sandi di DKI. Masyarakat bawah kita terbiasa melanggar aturan dan sektor informal kita sangat banyak. Seberapa tahan keduanya menghadapi mereka dalam waktu yang tak lama untuk ukuran menertibkan kota ? Lalu kapan membangunnya ? Gubernur kan milik/ melayani semua warga DKI kan ? Presiden, menteri dan duta besar negara sahabat juga tinggal di situ. Jakarta itu etalase Indonesia. Saya yang tinggal di Bandung malu jika ibukota negara saya, macet oleh becak sliweran di jalan protokol dan kumuh oleh pkl mangkal di mana2.

Becak dan pkl yang sudah dibina tatakrama/ manner itu cocoknya ditaruh di tempat wisata yang dibanjiri turis mancanegara yang masih terheran-heran melihat moda dan kuliner tradisional kita. Bukan di jalanan kota jasa sesibuk Jakarta. Time is money, also global competion. On time.On schedule. On track.Tak merasa paling benar itu artinya juga rendah hati, menyimak masukan ahli perkotaan, ahli transpotasi, kepala daerah yang telah sukses memimpin kotanya, teguran media kredibel dan analisa para blogger andal. Saya masih mengagumi Bang Anies yang santun tutur katanya. Namun, hal lainnya saya harus jujur dan memberitahu.

Saya lihat Anies lebih berpihak pada pejalan kaki, pkl dan tukang becak daripada pemobil dan pedagang besar. Kaum mariginal dan nelayan daripada pemilik klub malam dan konglomerat properti di proyek reklamasi ( semoga bukan menarget grass root demi pilpres 2019 seperti modus Trump ). Soal reklamasi, saya setuju jika melihat lebih banyak pihak yang dirugikan, terutama warga sekitar yang sudah turun temurun tinggal di situ. Apalagi kalau melihat kepentingan nasional kita/ strategis ( poros maritim ). Apa anda tak berdebar jika kepemilikan asing untuk satuan unit hunian yang kini diperbolehkan UU, sampai menguasai pulau2 buatan tsb ? Sebelum reklamasi dihentikan kemarin, awak media nasional sampai dikejar-kejar sekuriti dengan boat ketika akan mendekati pulau untuk meliput/ kepentingan publik. Apalagi jika sudah jadi pembangunannya. Akan seberapa misterius dan ketatnya penjagaan di sana ?

Cocok untuk kegiatan ilegal atau spionase asing kan ? Menyabotase kapal2 yang melintas dan mempermalukan reputasi jalur peraran kita, atau diam2 mengeksplorasi dangkalan Sunda tempat peradaban Atlantis diduga masih terbenam di dasar perairan yang selama ini dilarang dimasuki penyelam asing oleh pemerintah Indonesia. Atau cadangan minyak bumi jutaan barrel untuk anak cucu kita ? Coba selidiki dari mana duit ratusan triliun modal para pengembang di sana untuk membangun mega proyek reklamasi ini ? Ada keterlibatan agen militer asing / MNC yang selama ini menggerogoti dengan rakus kekayaan kita ? Aneh kan, bangun proyek dulu baru bikin perdanya ? Zoningnya belum ada, tak ada ( lagi ) badan pelaksana yang disyaratkan UU untuk mengatur/ mengawasinya. Aroma konspirasi, pelanggaran dan korupsinya terlalu pekat di sini. Batalkan saja. Luhut protes ? Kita dukung Anies dalam hal ini.

Jika pulau2 yang terlanjur dibuat itu dikembalikan manfaatnya untuk warga terdampak tentu hal mulia. Bisa disulap jadi aquawisata, sentra pembudidayaan ikan hias dengan penanaman terumbu karang, bank sampah laut dengan sistim recycle, reuse, kampung bahasa, dsb. Nelayan yang paceklik ikan bisa diajak menekuni ketrampilan baru yang terkait profesi sebelumnya. Diajari wawasan kebangsaan untuk mem-filter pengaruh asing yang tak sesuai Pancasila setelah poros maritim/ tol laut dibuka. Semoga saran saya bermanfaat.

REVOLUSI MENTAL ATLET JUARA

Indonesia juara bulutangkis di tunggal (Anthony Sinisuka Ginting ) dan ganda putra ( Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo) di Indonesia Masters kemarin. Indonesia pernah juara beruntun sejak 1958 (Tan Joe Hok, Rudy Hartono, Liem Swie King, dkk ) di Thomas Uber Cup, lalu disambung pebulutangkis setelah tahun 90- an ( Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Icuk Sugiarto, Taufik Hidayat, dkk ) di berbagai even kejuaraan dunia. Bulutangkis dan sepak bola adalah olahraga kegemaran rakyat yang kemenangannya membangkitkan kebanggaan sebagai bangsa. Cinta tanah air. Nasionalisme. Karena bulutangkis, nama Indonesia pernah disegani di dunia berkat dedikasi para legenda tsb dengan bakat alamnya. Tertoreh paling banyak di piala Thomas. Itu 16 tahun lalu. Uber 22 tahun. Long time ago.

Denmark, Korea Selatan, China, Jepang, Malaysia, Singapura memasukkan sport science, sistem pembinaan dan reward yang lebih baik sehingga bergantian mengungguli Indonesia. Tak sedikit pelatih Indonesia yang bergabung di training center mereka yang disokong penuh oleh negara. Apa daya ?

20-28 Mei 2018 kejuaraan Thomas & Uber Cup digelar di Thailand. ASIAN Games 18 Agustus – 2 Sept berlangsung di ( Jakarta, Palembang ) Indonesia. 3-6 bulan lagi. Kita mau Indonesia disegani di dunia. Kawasan Asia tengah dilirik warga dunia karena pertumbuhan ekonominya yang tertinggi saat ini. This is time of Asia, they said. Kita yang terbesar di Asia Tenggara jangan. ketinggalan, ya. Katanya, mau pariwisata yang terbanyak devisanya. Bagaimana cara menarik warga internasional datang, yakin reputasi kita dan membeli produk Indonesia ?

Kita harus juara dan punya produk unggul. Klop. Persepsinya: gengsi naik, berkelas, karena pakai produk berkualitas dan jasa profesional dari bangsa yang unggul. Jaminan kualitas. Setidaknya ( mulai ) dari bulutangkis yang sudah terukur potensinya dengan sederet pengalaman juara. Presiden ( dan kita ) bisa mendukung dan menyemangati para atlet pelatnas di venue tiap minggu menjelang even tsb dan tiap even pertandingan cabor yang kita minati. Memberitakan di akun medsos kita.Syukur2, juara di bulutangkis, diikuti juara di angkat berat, mendayung, memanah juga , sampai juara sepak bola. Wah, spektakuler !

Juara dunia sepak bola di Rusia tahun 2019. Kayaknya belum, deh. Indonesia, setahu saya, sudah tersingkir di penyisihan babak. Perjalanan masih panjang. Kita perlu buat taman olahraga tiap 4-5 blok permukiman dulu sejak awal. Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Bibit2 muda sudah mulai membentuk fisik prima dan mental sportifnya sejak batita ( bayi usia 3 tahun ke bawah ). Anda lihat bayi2 sudah pandai berenang di bawah pengawasan cermat orang tuanya / pelatih profesional di acara ‘On the Spot ‘- Trans7 ? Generasi milenial kita akan berkompetisi di tingkat global dengan mereka yang sudah sadar pentingnya olahraga sejak usia dini. Orang tua bisa memanfaatkan waktu 3 jamnya bersama anak tiap hari ( optimalnya sampai anak usia 12 tahun ) dengan berolahraga ( plus main, bicara, belajar live skills bersama anak ) di taman lingkungan tsb.

Disiplin, tepat waktu, tertib aturan, hormat pada pelatih/ senior, konsisten, pantang menyerah, mental juara dan mental sportif ( mengakui keunggulan lawan dengan ikhlas ) terbentuk selama pembinaan olahraga yang benar, selain tubuh sehat, otot kuat dan stamina tinggi. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Indonesia kuat, damai, sejahtera adalah impian kita semua.
Saya setuju jika atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia diapreasi layak dengan fasilitas rumah, pensiun atau diangkat PNS. Membantu percepatan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Mental didiplin dan nasionalisme yang mereka buktikan di medan sengit kelas dunia bisa menginspirasi/ diteladani rekan kerjanya. Duit Rp 3-5 miliar per bulan dibutuhkan satu tim pelatnas untuk meraih prestasi di satu cabang olahraga. Swasta perlu dilibatkan untuk mendanai kegiatan pembinaan.

Negara membentuk sistem pembinaan atlet dengan iptek dan pengawasan masyarakat. Bibit2 yang terlihat di beragam even, diseleksi , dibina dan diapresiasi sesuai level pencapaiannya. Direkrut jadi PNS menambah semangat atlet kita juara. Nah, siapa yang punya passion bulutangkis, sepakbola atau olahraga ? Berguna untuk bangsa dan negara bisa lewat olahraga, lho. Hidup dari olahraga juga bisa. Rajin olahraga yang anda sukai, simak tutorialnya di buku, video atau Youtube, lalu ikuti even kejuaraannya. Kalau anda juara, bisa jadi itu passion anda, ‘bongkahan emas’ dari Tuhan yang mengalirkan rezeki sepanjang usia. Setiap kita, punya fungsi spesial ketika diciptakan Yang Maha Kuasa. Tekuni sampai juara lagi . Meraih prestasi terus sampai disebut ahli dan diundang negara untuk mewakili bangsa Indonesia di even internasional. Keren, kan ?

REBUTAN POLISI ZAMAN NOW

Dwifungsi Polri & TNI ( ABRI sebelum Reformasi 1998 ), sejarahnya dimulai dari kekesalan Jenderal Nasution dan Soeharto terhadap ketakbecusan sipil ( anggota parlemen yang berkarakter federal daripada republik ) dalam menangani problematika Indonesia yang baru lahir ( ungkap Salim Said di ILC, 30/1/2018). Kebersamaan saat perjuangan revolusi dan besarnya kekuasaan Soekarno yang dipengaruhi elit PKI membuat rezim Orde Baru pimpinan Soeharto menggunakan ABRI untuk menyokong kekuasaannya. ABRI berpolitik dan punya fraksi di DPR. Generasi baru ABRI lulusan luar negeri yang belajar kaidah demokrasi kemudian memutuskan menarik fraksi ABRI dari parlemen, menghapus dwifungsi ABRI dan melarang perwira aktif menduduki jabatan sipil. Dwifungsi ABRI dianggap kesalahan oleh Wiranto ( panglima ABRI saat Soeharto lengser ). Logikanya, pemegang mandat senjata ( ABRI/ TNI/ militer ) takkan leluasa mengoreksi/ mengawasi atasannya, yaitu panglima tertinggi militer ( presiden ).

Setelah pecah revolusi rakyat untuk menurunkan Soeharto yang otoriter dan kroninya yang KKN ( Reformasi 1998 ) , ABRI ( diminta rakyat sekaligus ) bertekad menjadi prajurit profesional yang mengamankan NKRI dari serangan musuh luar ( tugas TNI ) dan menegakkan hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat (tugas Polri). Saat ini Polri langsung di bawah presiden. TNI di bawah menteri pertahanan. Ada kegalauan di kalangan militer, jika TNI di bawah menhan/ sipil/ parpol ( kaidah demokrasi : jenderal purnawirawan setelah pensiun 2 tahun baru boleh menduduki jabatan sipil, sebagai orang sipil ) akan diperalat sipil untuk memaksakan kehendaknya. Setelah dwifungsi represif lebih 50 tahun ( rezim Orde Lama & Orde Baru ), rakyat masih trauma/ alergi dengan militer di jabatan sipil ( supremasi sipil di pemerintahan terbukti di banyak negara maju/ demokratis ).

Indonesia adalah negara muslim terbesar dunia yang menyepakati demokrasi ( kedaulatan rakyat berasaskan Pancasila ) sebagai cara mengelola negaranya. Pucuk pimpinan militer ( presiden ) dari kalangan sipil. Jadi, jika kemudian mendagri Cahyo meminta perwira polisi aktif pada Kapolri menjadi pejabat gubernur ( pj, kalau plt dari wagub) Jabar dan Sumut yang habis masa jabatannya medio Juni ini, tak heran muncul polemik di media dan protes publik/ DPR. Apalagi ada perwira polisi yang mencalonkan diri di wilayah ini yang ditakutkan parpol oposisi membuat pj sulit menjaga netralitasnya. Aturan masa jabatan kepala daerah tak boleh ditambah atau dikurangi barang sehari pun menjadi argumen mendagri, juga pengalaman serupa yang dianggap tak bermasalah di pilkada 2016 serta resiko kerawanan ala pilgub DKI. Editorial

Media Indonesia menyarankan mendagri meminjam pejabat eselon satu di kementerian lain yang kompeten menjalankan fungsi pemerintahan/ pelayanan publik, menjaga ketertiban masyarakat dan melaksanakan pilkada yang kondusif, jika di kemendagri sendiri kekurangan sdm untuk berfungsi baik selama melaksanakan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Masih ada waktu sekitar 5 bulan bagi presiden untuk menyetujui nama yang diajukan mendagri. Idealnya, pejabat sipil yang akhirnya menjadi pj gubernur sampai pelantikan gubernur terpilih 3 bulan berikutnya ( kalau kekosongan kurang 1 bulan bisa dijabat sekda provinsi ). Tunjukkan sipil cukup pede mengurus negara. Bukan jamannya lagi berebut tentara atau polisi seperti dulu. Zaman now sudah ada pangdam dan kapolda yang profesional menjaga kita. Setuju ? ( tapi jika ada pertimbangan intelijen yang lebih sahih yang tak saya ketahui, monggo saja. Semoga Indonesia baik2 saja )

SN JADI JC ?

Update lainnya, SN melamar jadi JC ( justice collaboratotr), tapi anehnya tak mau mengakui kesalahannya, tidak koperatif, tindak tanduknya menyusahkan, sejak pemanggilan pemeriksaan sampai duduk sebagai terdakwa, juga tak kunjung menyebutkan pelaku lain yang lebih besar darinya. Buying time mempermainkan penyidik lagi ? ( kalau SN merasa tak bersalah, ya berikan bukti valid kalau ia tak terlibat. Kalau SN bungkam, semua orang juga tahu kalau dia mengatur mega korupsi itu. Mana ada maling yang. mengaku, kecuali mabuk atau insyaf. SN tak menunjukkan tanda2 itu/ insyaf. Mungkin korupsi bagi pemburu rente seperti SN, dia anggap bukan kejahatan. Toh dari dulu ( Orde Baru ) ia lolos2 saja.

Watak memang tak bisa diubah. Orang semacam ini, ( seperti juga anak kost liar, pkl dan tukang becak bermental miskin ) hanya bergeming/ menggeliat ketika semua kemauannya dituruti. Kantong pengemis tak ada dasarnya. Sekali ditegur egonya, mereka kembali liar merepotkan. Butuh referensi moral di kepala dan urat malu di hati untuk bisa paham maksud baik orang lain dan berterima kasih. Jika SN terlalu menyusahkan ketika disidik, KPK tak perlu stres mengejar pengakuanya. Hukum saja SN dari bukti2 lain yang ada. Sama sekali tak ada yang bisa diteladani darinya. Ia tak layak jadi JC dan menikmati fasilitasnya. Cukup masukkan SN ke bui selama mungkin. Hukum mati kalau mau. Pengacara FY dan dokter BS juga di bui jika terbukti menghalangi pemyidikan/ memberi saran melanggar hukum pada SN. Agar tak ditiru yang lain . Ribet kan KPK kalau sampai para praktisi ketularan/ berbondong-bondong melacurkan profesi demi segepok uang miliar karena tak pernah dihukum jera untuk itu.

SUSI vs LUHUT ?

Luhut memprotes Anies yang menghentikan reklamasi. Luhut juga mengkritik penenggelaman kapal pencuri ikan asing oleh Menteri Susi. Luhut ini yang pernah menyimpan kekayaannya dalam perusahaan cangkang di luar negeri/ bebas pajak dan memiliki tanah jutaan hektar di tanah air ? Tak heran jika sisi fulus yang dititikberatkan. Kapal2 asing yang berkapasitas besar dengan alat trol di laut lepas jika diberikan ke koperasi nelayan, apa tidak repot mempelajari, mengoperasikan, membiayai, merawatnya dan mengawasinya agar tak berpindah tangan ke pihak yang tak berhak ? Jangan2 pindah lagi ke tangan pengusaha besar, seperti nasib banyak unit hunian di kota2 padat penduduk, yang semula ditujukan rayat kecil. Berapa banyak celah korupsinya ? KPK lagi yang kerja.

Anda pernah mengajari orang di atas 40 tahun yang tak lulus SMA ? Berulang kali diberitahu pun sering percuma, besoknya ia sudah lupa dan kembali mengulang kebiasaan lamanya. Perlu sedikitnya 20 tahun untuk membiasakan pedestrian berjalan tertib di trotoar ketika fasilitas kota itu pertama kali diciptakan untuk warga yang melek baca di perkotaan. ? Sanggupkah nelayan kita melakukan perubahan itu lebih cepat sebelum perut keroncongan dan tagihan uang sekolah anak2 sudah di depan mata ? Sebagian besar koperasi di Indonesia antara hidup segan mati tak mau. Apalagi di tempat terpencil. Pelarangan cantrang saja sudah di demo secara masif berbulan-bulan sampai ke ibukota. Keharusan beralih ke alat lain pada Mei nanti sudah diprotes lagi ( berikan saja alat itu secara gratis jika mereka tak mampu beli , bu menteri ). Jika pun bisa, nelayan2 kecil yang tak kebagian kapal bisa tak kebagian ikan. Demonstrasi lagi. Kerja polisi lagi. Ini seperti ribuan pengemudi taksi konvensional memburu supir taksi online dan memukuli pengemudi ojek online yang melintas tempo hari. Rebutan sesuap nasi/ mengais rejeki.

Lalu pengemudi taksi online balas demo besar-besaran minta aturan yang membatasi mereka ( diberlakukan Februari ini ) ditunda atau dibatalkan. Di sono, tawuran antar nelayan. Capek deh. Itu jadinya jika pejabat dan politisi ngoceh asal bunyi di bidang yang tak dikuasainya, tanpa mengkaji cermat kondisi di lapangan dan memperhitungkan dampak sok hebatnya. Sekedar kontroversi gaduh. Mulut dulu, otak belakangan.Yang penting beken. Mungkin memang hanya itu yang bisa dilakukan para pengoceh untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa boleh buat ? Ke laut saja kapal2 pencuri itu. Tenggelamkan untuk jadi terumbu karang. Toh, hasilnya sudah terbukti, tangkapan nelayan tradisional meningkat signifikan. Ini baru pro-rakyat sejati. Bravo Menteri Susi !

MENTERI RANGKAP JABATAN ?

Menteri perindustrian, Airlangga Hartato, merangkap ketum Golkar ? Presiden cukup berargumen: untuk kestabilan politik dan sulitnya beradaptasi di sisa waktu di kementerian ini, Pak Airlangga diputuskan demikian. Mohon dimengerti. Terima kasih. Tak perlu menghindar. Stay cool.
Bambang Soesatyo jadi ketua DPR yang baru menggantikan SN. Semoga dia lebih peka terhadap aspirasi rakyat yang disalurkan lewat media karena pernah jadi jurnalis, dan sanggup memperbesar nyali untuk memperbaiki internal DPR. Selamat bertugas.

Mata Najwa sudah tayang lagi di Trans7 pada waktu andalan Rabu, 20-21.30 setelah ‘On the Spot’ sejak 10/1/2018 dengan tajuk ‘Indonesia Rumah Kita’. Welcome back, Najwa. Panggilan moral memang sulit diredam. Happy watching, people…

Written by Savitri

3 Februari 2018 at 13:14