Madani & Manusiawi

Great People, Bandung, West Java, Indonesia.

Posts Tagged ‘Papua

Dialog Papua Bersama Jokowi, Tokoh Senior, Tokoh Muda. Djarum vs KPAI. Revisi UU KPK ?

leave a comment »

“Anyone ?”. Saya ingat bertanya waktu itu ketika kita perlu superhero ala Indonesia. Joko Anwar menjawab dengan film besutannya “Gundala” yang tembus lebih 300 ribu penonton di hari kedua pemutarannya di bioskop tanah air. Wow.

Di “Q & A” ( MetroTV, 1/9/2019 ), sutradara penembus Hollywood dengan film “Pengabdi Setan” ini berdebat panas dengan Livi Zheng yang mengklaim menembus Hollywood juga dengan 2 filmnya. Joko resah dengan cara Livi mengkapitalisasi kekuatan jejaringnya untuk melenggang masuk ke jajaran elit dan akses pembelajaran calon sineas muda dengan ilmunya yang belum matang. Toh, Livi tetap pede dan timnya bak kafilah tetap berlalu.

Setali tiga uang, VK meski sudah dicabut paspornya oleh imigrasi, tetap pede mengunggah ( hoax ? ) foto sekarung ular di akunnya untuk provokasi berikutnya. Nyali gak ada matinye ( ada intel yang memasok keberaniannya ? Rekannya di LBH di TV saya lihat juga membelanya. Apa mereka tahu username dan password VK sehingga bisa ikut update status di situ ? )

Semar**, pemirsa EMI ( MetroTV, 11/9/2019 ) dari Papua pagi ini mempertanyakan 61 tokoh Papua yang tak dikenalnya, mewakili daerah mana ? ( seolah minta list nama tokoh dari 255 suku di Papua yang diwakili 61 tokoh yang diundang ke istana kemarin ). Gubernur Papua Barat merasa belum terwakili. Lenis menjelaskan 61 delegasi tsb sebagian dari aspirasi Papua ( menyusul yang lain di dialog berikutnya ).

Semar** mengungkit tentang danau di Sorong yang ( dituduhnya ) dibangun tanpa amdal. Tenda-tenda dibangun oleh walikota Sorong ( dituduhnya ) untuk Papua pendatang ( bukan orang asli Papua, akibat tuduhan ini walikota Sorong dilempar botol plastik oleh massa pendemo 19/9/2019 yang dikerahkan mantan BEM Univ. Cendra***** cs yang kemarin ditangkap Polda Papua ). Ormas UNLWP dan KMPB diduga mengerakkan AMP yang berjejaring di Nusantara dan luar negeri untuk demo ( sebagian tertangkap melecehkan bendera merah putih ).

VK yang studi S2 dengan beasiswa dari Kemenkeu di negeri tetangga masih aktif memprovokasi ( mengunggah foto sekarung ular yang dituduhnya dilempar ke dalam asrama mahasiswa Kalasan ). Polda Surabaya tak bisa mengklafirikasi karena tak ada aduan sehingga tak masuk ke asrama untuk menyidik. Kenapa Kominfo tak men-take down akun sebelum VK memprovokasi lagi ? Polda akan mengirim “red notice” ( interpol menangkap ) ke aktivis LBH ini 6 hari setelah surat panggilan ke-2 dari Polda masih tak diindahkan VK.

Frans ( mengaku orang asli Papua ), pemirsa EMI dari Jakarta mengatakan ada 4 hal yang mereka kritisi : kesenjangan ekonomi antara Papua pendatang dan orang asli Papua mestinya diperbaiki segera, kesenjangan antara Papua dan luar Papua diperbaiki, pelanggaran HAM berat di Papua diselesaikan ( MK sudah mencabut Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi sehingga UU Otsus tahun 2001 perlu direvisi sesuai perkembangan hari ini, seperti halnya UU KPK tahun 2002 yang sudah berlangsung 17 tahun. Penertiban separatis diperbolehkan hukum internasional dan konstitusi ). Frans berpendapat integrasi Papua terus dipersoalkan sejak 18/8/1945 dan bom-nya pada 19/8/2019. Keempat, sejarah integrasi Papua harus dibeberkan secara benar dan jelas ke generasi penerus ( bukan versi BW/ zionis AS ya ).

Ada 9-10 permintaan 61 delegasi Papua yang bertemu Jokowi di Istana ( Prime Time News, MetroTV, 11/9/2019 ). Salah satunya, dibangun Istana agar presiden Jokowi yang sudah 12 kali ke Papua bisa berkantor dan memantau pembangunan di Papua. Jokowi setelah nanya ke menkeu ( apa ada uangnya ? ) baru bisa menjawab menyanggupi tahun 2020. Lalu, seingat saya, walikota Jayapura konpers akan menyiapkan lahan 6 hektar plus sertifikatnya untuk pembangunan istana tsb. Delegasi itu juga minta 5 daerah otonomi baru ( BOD, ketularan Jabar ya. Jabar berpenduduk terbanyak, Papua berlahan terluas ).

Terlihat fenomena : generasi muda melek digital seolah terpisah/ mengkritisi generasi tua. Joko vs Livi. Lenis vs Semarga. Numberi vs Frans. Polri vs VK. Sehingga tokoh muda ( 20-25 tahun ) yang lahir setelah Otsus dan mengenyam pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri serta merasa kuat dengan jejaringnya perlu diajak dialog dengan Jokowi juga. Miris kan kalau anak muda Papua yang melek digital berkat Palapa Ring dan studi S2 ke luar negeri dengan keringat pajak kita dan sumber alam Nusantara tak hanya Papua, lebih percaya sumber asing/ zionis yang berambisi menguasai dunia di bawah kakinya, lalu menyiapkan panah, batu, tombak, parang untuk menyerang aparat yang menertibkan demo rusuh yang mereka rencanakan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menyedihkan.

Ada yang hilang dalam sistem pendidikan di Papua dan Nusantara. Sejarah Indonesia ( termasuk integrasi Aceh, Papua, Maluku, Timor Timur ), Pendidikan Moral Pancasila ( PMP ), Budi Pekerti dan Bela Negara sejak dini ( umur 7 tahun saya sudah baca buku dan berbaris paling depan tiap upacara bendera ) perlu diajarkan kembali dengan interaktif/ kreatif sehingga meresap dan mereka tak mudah terkontaminasi dengan konten-konten asing plus agenda sesatnya. Rajin baca buku bermutu membantu kita jernih bernalar sehingga tak begitu saja menelan mentah-mentah informasi dari pihak musuh yang berkamuflase seolah sedang membela mahasiswa Papua, atau pengikut ormas radikal. 3000 pendemo di depan Bawaslu pada 21-22 April 2019 lalu meski tak mengalami kesenjangan ekonomi seperti Papua toh tetap menentang institusi negara ( disusul massa perusuh dari ormas radikal yang bergabung di 02. Bedanya demo di Papua, demo + rusuh + senjata dilakukan satu pihak/ BEM-AMP )

Lihatlah, banyak negara di Afrika yang masih miskin sampai hari ini aman damai saja ( mereka tak diutak-atik karena bukan ancaman bagi ambisi zionis. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk terbesar ke-4 dunia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah sampai 350 tahun diperebutkan negara kuat, bisa anda bayangkan bahayanya jika kita bersatu dan lebih kuat ? Mahasiswa Papua perlu melihat dari perspektif ini sehingga cover both side ketika mendapat informasi dari luar. Banyak kerusakan lingkungan dan daerah tertinggal di Nusantara nan luas ini, bukan hanya di Papua atau karena anda Papua, tapi karena kualitas SDM memang belum merata ( dampak Jawa Sentris masa Orba ), dan sekarang sedang diupayakan diratakan oleh pemerintahan Jokowi ).

So, problem utama di sini adalah hoax post truth yang masif di beragam kanalnya ( emosi dimainkan kaki tangan zionis untuk menjungkirbalikkan fakta kebenaran ). Tak sedikit lulusan S-3 sekali pun yang termakan hoax dan terpapar paham radikalisme jadi anti pemerintah karena tak paham sejarah, agama dan geopolitik global sebelumnya.

Untungnya, Indonesia sudah pengalaman berdialog ketika integrasi Aceh, konflik Maluku, krisis Rohingya-Myanmar, konflik Mindanau, Filipina, dsb, dan berhasil. Kita optimis dialog dengan masyarakat Papua juga bisa membawa aman damai Papua dalam jangka panjang. Sepanjang hayat dikandung badan, dialog seumur hidup selama Papua dan Papua Barat bagian tak terpisahkan dari NKRI. Seperti kita selama ini berdialog tentang cita-cita bangsa Indonesia dengan presiden dan para wakil kita di parlemen, di dalam atau di luar istana.

Dalam konteks ini, Istana Negara/ presiden di Papua cukup relevan. Yang lebih penting mahasiswa/ generasi muda Papua punya trust terhadap Indonesia ( melebihi pihak asing/ imperialis yang selama ini menyengsarakan bangsa Indonesia. Pihak asing yang menanamkan kecurigaan/ hoax tsb tak membangun/ berkontribusi apa-apa pada kemajuan Papua selama ini. Indonesia yang berkeringat dan berdarah untuk eksistensi Papua, juga menyekolahkan generasi mudanya. Catat itu ). Dalam perspektif yang sama ini ( percaya Indonesia bisa atasi masalahnya tanpa intervensi/ fitnah pihak asing ) mari kita berdialog. Presiden akan bertemu dengan tokoh muda Papua, sampaikan pemikiran anda berbasis data valid ya… ( dan berjiwa besar untuk mendengar petuah para senior seperti kata narsum muda Papua di Prime Talk kemarin yang merefer sejarah Papua dari Freddy Numberi ). OK ?

***

REVISI UU KPK

Banyak yang pro dan tak sedikit yang kontra dengan revisi UU KPK yang sudah berusia 17 tahun ini. Dunia makin kompleks, modus korupsi makin canggih. Ada 10 item usulan yang menurut KPK, LSM dan sebagian pendukungnya dianggap bisa melemahkan lembaga anti rasuah tsb. Menurut Asrul Sani ( sekjen PPP ) ada 5 poin usulan yang sudah diajukan ke presiden ( Prime Time News, MetroTV, 9/9/2019). Asrul bahkan usul KPK diberi kewenangan mengeksekusi putusan ( tak hanya pencegahan, penindakan, penyidikan, penuntutan ).

Sedangkan narsum EMI ( MetroTV, 9/9/2019 ) mengatakan, revisi UU KPK diperlukan dalam hal pembentukan Dewan Pengawas ( diisi para mantan komisioner KPK, seperti Kompolnas di kepolisian, Komisi Yudisial di kehakiman, Komisi Kejaksaan di kejaksaan.Tak ada lembaga yang bisa mengawasi dirinya sendiri ), kewenangan SP3 ( mengatasi para tersangka yang nasibnya menggantung sampai 4 tahun karena ketakcukupan bukti. Kelak jika ditemukan bukti baru bisa ditersangkakan lagi ), dan ketentuan ASN ( agar pegawai KPK tak bisa lagi menolak/ berpolitik terhadap pimpinan baru seperti yang terjadi pada periode saat ini. Sebagian berpendapat KPK adalah lembaga independen yang melaksanakan sebagian tugas eksekutif. Sebagian lain menganggap KPK cabang pemerintah/ ketua KPK setingkat menteri, pembantu presiden ).

Sedangkan orang KPK sendiri menganggap UU KPK tahun 2002 masih memadai, dan ingin UU Tipikor yang direvisi.

Sebagian pengamat berpendapat agar KPK lebih fokus pada pencegahan dan supervisi ( meski kurang ‘seksi’ bagi media ) sehingga lebih menghemat anggaran negara ( kerugian negara belum terjadi, tak perlu berperkara di sidang pengadilan, tak perlu membangun lapas koruptor lagi ).

Ada 4 jenis kejahatan korupsi ratifikasi PBB yang belum masuk UU KPK, diantaranya, memperkaya diri secara ilegal, suap pengusaha swasta, dan memperdagangkan pengaruh ( EMI, 21/8/2019 ) yang bisa masuk revisi UU KPK nanti.

Revisi UU KPK, Revisi KUHP, RUU Pidana Kekerasan Seksual bisa di-carry over oleh DPR periode selanjutnya ( 2019-2024 ) jika masih terjadi silang pendapat dan problem sinkronisasi yang belum selesai dalam waktu tersisa kurang dari sebulan ini, agar tak langsung di-judicial review atau bermasalah ketika diterapkan aparat ( Q & A, MetroTV, 8/9/2019 ).

PENGAWAS INTERNAL MA MANDUL ?

Internalisasi nilai dalam penegakan hukum perlu dilakukan Pengawas Internal di MA. Tak ada lembaga di dunia ini yang sanggup mengawasi dirinya sendiri. Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan Komisi Yudisial yang bisa menjatuhkan sanksi pada hakim bermasalah. Kewenangan itu dikembalikan ke Mahkamah Agung ( UU no.8 th 2016 ). Selanjutnya, diberitakan 21 hakim diciduk KPK, terakhir 2 hakim PN Jaksel, 1 panitera, 1 advokat, 1 swasta, dalam sejumlah perkara perdata. Ada 8000 hakim di sini. Perlu revisi UU tentang Jabatan Hakim agar kewenangan KY menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kode etik dimasukkan, karena terbukti pengawasan Internal MA tidak cukup untuk mengawasi hakim ( EMI, 1/12/2018 )

KEJAGUNG BERKUTAT PADA ETIK ?

Jaksa YH dan YSP, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara pekan lalu, hanya menjalani pemeriksaan etik di Kejagung. Kejaksaan menyatakan keduanya tak terlibat. Mereka tertangkap basah oleh KPK menerima uang suap Rp 200 juta, tapi kemudian dilepaskan untuk ditangani Kejaksaan secara internal ( anak JA yang elit Nas*** ? ). Hal tersebut menuai kritik Komisi Kejaksaan RI dan pegiat antikorupsi ( Koran Tempo 3/7/2019 )

KASUS SUAP DI KEMENKEU ?

KPK mengusut keterlibatan sejumlah kepala daerah yang terlibat kasus suap pengalokasian anggaran di Kemenkeu. YP yang divonis 6,5 tahun penjara, menyebut keterlibatan pejabat BPK ( Tempo, 22/7/2019 ).

PUNGLI DI LAPAS LANGKAT

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, Sumut ( 16/5/2019 ). Ratusan narapidana yang mengamuk dan membakar lapas membuat sipir kocar-kacir menyelamatkan diri. Seratusan napi kabur setelah merusak dan menghanguskan sebagian penjara karena mengaku tersiksa oleh penganiayaan dan kutipan liar petugas penjara.( Tempo, 3/6/2019 )

TERSANGKA KORUPSI BLBI BEBAS ??

MA membebaskan SAT, terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas untuk obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ), dari jerat pidana. KPK memperkirakan putusan itu bisa mempersulit proses hukum tersangka lain kasus korupsi BLBI. Kalangan pegiat antikorupsi juga menilai putusan tersebut sarat kejanggalan ( Koran Tempo, 11/7/2019 )

KELUARGA KORUPTOR PERLU DIHUKUM ?

Menurut ICW baru 1,9% koruptor yang dihukum berat diatas 10 tahun penjara ( vonis ringan 1-4 tahun, sedang 5-10 tahun). Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kewenangan ( dihukum 4 tahun sampai seumur hidup ) namun Pasal 3 tentang memperkaya diri, ( dihukum 1 tahun sampai seumur hidup ) lebih sering digunakan jaksa karena lebih mudah mendapatkan alat bukti daripada TPPU ( EMI, 5/1/2019 )

Pemirsa EMI mengusulkan agar anggota keluarga bisa menanggung rente kerugian negara jika dihukum perdata juga ( keluarga ikut menanggung kerugian negara jika si koruptor wafat karena dianggap ikut menikmati uang korupsinya, bahkan mungkin ikut merongrongnya dengan tuntutan harta benda yang tak realistis/ melebihi penghasilan resminya ). Keluarga koruptor dimiskinkan dengan perspektif TPPU. Mereka tak boleh jadi pegawai negeri seperti jaman PKI. Koruptor dibuang ke pulau terluar yang jauh dari fasilitas. Sistem lapas sebagus apa pun harus dikawal orang yang berintegritas tinggi. Sayang, orang sekaliber itu masih defisit di sini.

PENCEGAHAN KORUPSI

Perpres no.54 tahun 2018 tentang Sistem Nasional Pencegahan Korupsi sudah rilis ( EMI, 1/1/2019 ). Aset recovery yang bisa dicapai KPK sejauh ini dengan serangkai OTT dan penindakannya hanya 11%, menurut ICW. Mestinya ada pemiskinan koruptor untuk pengembalian aset negara lebih banyak ( RUU perampasan aset sedang digodok DPR ).

Pelemahan KPK juga terjadi ketika aturan penyadapan tanpa izin pengadilan juga diberikan pada institusi penegak hukum lain. Mestinya dibagi : untuk pidana korupsi hanya diberikan penyadapan pada KPK, pidana umum dan khusus non korupsi pada Polri, pidana khusus non korupsi pada Kejagung, agar tak saling mengintai dan menghindari tangkapan, jika kita ingin serius membersihkan Institusi penegak hukum kita. Usulan wakil DPR, penyadapan KPK untuk kasus urgen/ OTT bisa dilakukan terlebih dulu penyadapannya ( seperti OTT BNN yang tak bocor ) baru kemudian dalam 3 bulan dilaporkan ke Dewan Pengawas ( tak cuma izin ke Komisioner KPK ) agar bisa rutin diaudit pertanggung jawabannya secara obyektif ( selama ini banyak rekomendasi dari lembaga pengawas DPR, BPK, KemenkumHAM yang belum ditindaklanjuti KPK ) sehingga KPK menjadi seperti sekarang.

PETUGAS KPK DIPUKULI

Dua penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi korban penganiayaan di Hotel Borob****, Jakarta Pusat, setelah kepergok tengah menyelidiki dugaan penyuapan dalam rapat evaluasi hasil APBD Pemprov Papua. Kedua pegawai naas ini juga dilaporkan ke polisi ( Tempo, 11/2/2019 )

KPK DITEROR & DIRONGRONG

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan ( dapat informasi ) bahwa teror/ intimidasi masih menimpa penyelidik, penyidik, dan pemimpin KPK. Salah satunya, ancaman terhadap ketua KPK Agus yang akan dijadikan tersangka dalam suatu perkara ( Tempo, 11/4/2019 ).

Rongrongan juga dari dalam/ internal KPK sehingga banyak kasus yang ditangani terhambat. Maret lalu, 114 pegawai KPK mengirim petisi pada pimpinan, mengeluhkan berbagai rintangan dalam penindakan korupsi. Petisi diberi judul “Hentikan Segala Bentuk Upaya Menghambat Penanganan Kasus ( Tempo, 10/4/2019 ).

Well, revisi UU KPK dan UU Tipikor kita harap bisa mencegah korupsi dan mengatasi problem tsa.

***

HABIBIE WAFAT

BJ. Habibie tutup usia ke-83 tahun pada pukul 18.03 WIB tadi ( Breaking News, MetroTV, 11/9/2019 ) karena kelelahan/ gagal jantung. Semoga jenius pesawat ini diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin. Meski ada kekurangan di sana sini, presiden ke-3 RI ini sudah berbuat semaksimal kemampuan untuk menjaga dan memajukan negeri. Selalu bersemangat bicara dan berkontribusi pada Indonesia, hingga akhir hayatnya.

Habibie berpesan 3 hal : Indonesia perlu banyak WNI berkualitas tinggi/ SDM unggul untuk mengelola SDA melimpah agar kuat sejahtera, iptek ( ilmu pengetahuan dan teknologi ) hendaknya disertai imtak ( iman dan taqwa ), demokrasi ( Pancasila ) sistem yang cocok untuk Indonesia yang majemuk ( lebih 740 suku ). Selamat menuju keabadian, Eyang…

************************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Tinju, Karate, Silat Sehat” – by Vitrisa ( Pencak Silat dari Indonesia ).

PANCASILA BOXING DAY

Pertandingan tinju mancanegara mempertahankan beberapa gelar WBC Asia bertajuk “Pancasila Boxing Day” disiarkan langsung oleh MetroTV pada 8/9/2019. Ada 4 anggota paspampres yang ikut bertanding, juga Reno ( suami Syahrini ) yang rajin olahraga beladiri tiap hari.

4 anggota Setia Waspada Boxing Camp yang bertanding : Sumarjo ( grup A, kelas Super Welter ) menang TKO lawan Fachrurohman, Rudi Sunaryo ( Dendeteksi, kelas Welter ) draw lawan AB Rahayan, Donny Syafyendro ( Dronkavser, kelas Welter ) menang lawan Alex Buckai, dan Saputra ( Yonwai, kelas Berat ) menang TKO lawan Michael Wattimena ( paspampres.mil.id ). Tangguh paspampres kita ya. YESS !!

Pesulap atletis Deddy Corbuzier yang kini masuk Islam juga rajin latihan beladiri tiap hari di sela kesibukan syuting acara “Hitam Putih”-nya di Trans7. Usia 40 tahun ke atas perlu latihan fisik minimal 75 menit per minggu untuk mempertahankan massa tulang tetap kokoh ( tidak membungkuk karena osteoporosis/ pengeroposan tulang ). Kalsium dalam tulang digunakan untuk metabolisme jika kita mager atau malas olahraga yang membentuk kalsium tulang, setahu saya. Olahraga juga menghasilkan dophamin di otak yang membuat kita rileks ( doping alami tanpa narkoba ).

Jaga berat tubuh anda juga. Kelebihan bobot bisa menggerus cadangan kalsium anda. Lingkar perut pria maksimal 80 cm, wanita 91 cm di Jepang. Yang melanggar dikenai denda, kecuali pesumo ( On the Spot, Trans7 ). Tetaplah menjaga kebugaran tubuh dan kebahagiaan anda dengan olahraga teratur ya..

HARI OLAHRAGA NASIONAL DI BANDUNG.

Hari Olahraga Nasional diperingati di plaza Balaikota Bandung ( PRSSNI, 10/9/2019 ).

Sebanyak 330 peserta akan mengikuti kejuaraan menembak se-ASEAN di Bandung pada14-27 September 2019. Setelah itu mereka akan diajak naik bis Bandros ke Saung Udjo dan gedung Merdeka. Cihuii..
Semoga Bandung, Indonesia juaranya.

DJARUM VS KPAI. WOW ?

Persoalan brand dan image di kaos peserta anak audisi beasiswa sekolah bulutangkis yang digemari adik/ pemilik perusahaan rokok yang telah melahirkan puluhan atlet kelas dunia dan mengharumkan nama bangsa, saya pikir bisa diselesaikan dengan dialog juga. KPAI yang didukung 6 LSM anti tembakau bisa duduk bareng pengurus yayasan Djarum diskusi tentang kata ‘eksploitasi anak’ tsb yang mungkin menyinggung maksud baik pihak Djarum. PBSI bisa membantu memediasi.

Kita tahu Djarum Foundation, satu dari sekian klub bulutangkis yang melahirkan atlet yang berlaga di even internasional. Saya lihat wakil KPAI di MetroTV menjelaskan, bahwa pada dasarnya pihaknya sangat mendukung upaya Djarum berkontribusi di bidang olahraga ( respek warga dunia terhadap Indonesia melalui bendera merah putih yang dikibarkan saat atlet meraih medali di even olahraga internasional, dan kunjungan presiden ke mancanegara ) melalui audisi dan bibit atlet yang digarapnya sangat serius sejak dini. Di sisi lain, KPAI terikat UU dan PP tentang perlindungan anak. So ?

Bagaimana kalau nama di kaos anak ( yang belum sempurna bernalar ) pakai kata yang tak terasosiasi rokok ( Djarum itu rokok banget ). Raket, Kok atau Wow, maybe ? Atau warna merah hitam saja tanpa logo brand. Come on.. for Indonesia, pliiisss…

Iklan

Written by Savitri

11 September 2019 at 11:42

Sail Nias 2019. Sudut Pandang Soal Papua. Next Step..

leave a comment »

Apa kabar Papua hari ini ? Ada 3 sudut pandang menarik : dari sudut pandang pemerintah Indonesia, sudut pandang elit Papua, dan sudut pandang orang asing. Ke mana mestinya kita ( civil society ) memandang ?

Dari MetroTV sepekan ini diberitakan : ada 2 orang yang dilihat saksi memindahkan tiang bendera di TKP/ asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tersangka VK ( satu dari 3 kreator yang sebelum 15/8/2019 sudah mem-viralkan foto, video, narasi hoax tentang kondisi Papua di medsos ) membawa 2 wartawan asing ke TKP ( apa 2 wartawan ini yang memindahkan/ mematahkan dan membuang tiang bendera ke got ? ). VK yang WNI kabur ke luar negeri sedang diburu Polri/ Interpol. Tersangka BW ( kreator pertama foto, video, narasi hoax tentang kondisi Papua ) yang kini warga Inggris, sedang diupayakan dijangkau polisi via Kemenlu. BW adalah tokoh OPM yang tempo hari ( 25/1/2019 ) menyusup dalam delegasi Vanuatu dan mempermalukan Indonesia di PBB dengan hoax tentang kondisi Papua ( ditelantarkan padahal dibangun serius dengan dana Otsus yang bikin iri warga NTT dan Maluku, warga dikejar dan dibunuh padahal itu KKSB yang membantai para pekerja Trans Papua di Nduga, ribuan lembar petisi berisi jutaan tanda tangan warga Papua Barat padahal data BPS jumlah penduduk provinsi itu tak sampai sejuta, dst ).

Jika di “Mata Najwa” ( Trans7, 4/9/2019 ) pendeta BG menganggap BW layak diajak dialog sederajat sepertihalnya tokoh GAM yang kini punya partai lokal ( banyak pengamat yang menyesalkan Indonesia yang berdaulat duduk semeja dengan separatis saat Perjanjian Helsinki waktu itu ), kita pertanyakan juga kredibilitas BG ( tak bisa menyaring informasi dengan benar. Ucapannya lebih mirip provokator perpecahan ketimbang problem solver yang up to date/ well informed. Sejumlah besar dana Israel diketahui masuk ke sejumlah gereja di Papua sejak tahun lalu sampai mereka berani pasang bendera bintang Daud, menyusul mantan anggota Komnas HAM/ NP mengejek presiden Jokowi soal itu. Apa BG kecipratan dana zionis itu ? Jika ada narsum yang meragukan orang Papua mengaku kepala suku ke/ diterima Istana, kita pun meragukan BG mengaku sudah bertemu ( mewakili suara/ wali ) banyak pemuka gereja di Papua, dan menyimpulkan semua orang Papua maunya merdeka/ berpisah, dan menganggap orang Indonesia itu rasis ( ini tuduhan serendah mo****. Saya dan Najwa tak pernah mencap begitu, juga lebih banyak WNI yang bicara santun tentang Papua. Pendukung Jokowi disebut Cebo** santai saja ). Generalisir semaunya. Ada masalah dalam niat dan nalarnya. Sebaiknya orang macam ini jangan diberi panggung lagi atau ikut dialog. Bikin runyam saja.

Lebih berkualitas Freddy Numberi ( mantan gubernur Papua, mantan menteri KKP ) dan Komarudin Watubun ( putra Papua, anggota komisi II DPR RI ). Kosa kata dan wawasan kebangsaannya lebih baik dari Lenis dan Lukas. Komarudin sempat mengeritik agar gubernur Papua bicara sebagai wakil pemerintah pusat ( tak minta “perjanjian” internasional, tapi lebih memilih solusi yang disediakan dalam hukum Indonesia, seperti Gubernur Ridwan Kamil yang asal Garut/ Jabar mematuhi putusan mendagri tentang sekda pemkot Bandung meski bukan kandidat pilihannya ).

Komarudin curhat sempat merasa terintimidasi dengan banyaknya aparat bersiaga dengan senapan di tangan dalam perjalanan ke bandara ( untuk hadir di “Mata Najwa” ). Karopenmas Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa aparat sedang melakukan simulasi mitigasi demo ( latihan gabungan quick respond konflik horisontal ). Sekitar 6000 anggota pasukan ditambahkan ke Papua dan Papua Barat untuk menjaga keamanan tetap kondusif sehingga pekerjaan rekonstruksi fasilitas umum, kantor, komersial ( Lenis akan berupaya mencari dana mengganti kerugian pendatang/ pemilik toko ) yang dirusak massa perusuh, bisa dilaksanakan.

UH, wakil AII, dengan suara gusar berapi-api ( serupa wakil LBH di episode minggu lalu ) mempertanyakan koneksi internet, telpon, sms yang masih terkendala. Menko Wiranto menjelaskan soal lemotnya internet/ medsos untuk menjaga keamanan tetap kondusif selama proses rekonstruksi penyidikan dan perbaikan fasilitas publik. UH mestinya juga berpikir positif bahwa instalasi listrik, jaringan seluler, dll, mungkin terganggu/ rusak akibat demo rusuh tsb. Saya lihat di TV, petugas PLN asal Papua sedang memperbaiki jaringan kabel listrik. Hari demi hari saya amati wajah dan suara Desi Fitriani, reporter senior MetroTV yang stand by di sekitar TKP rusuh Papua sejak 19/9/2019 terus membaik. Sejak tegang hanya bisa siaran indoor dari hotel berbintang di mana internet hanya bisa berfungsi di situ dan beberapa tempat penting lainnya pada malam hari, sampai berita kemarin ( 4/9/2019 ) bisa leluasa siaran outdoor di TKP pagi siang malam. Klop dengan ucapan Kapolri Tito tentang kondisi makin kondusif Papua setelah berkantor di sana sejak Selasa ( 3/9/2019 ) bersama Panglima Hadi, dan menginstuksikan maklumat demo pada seluruh jajarannya ( demo yang mengancam persatuan Indonesia dan keutuhan NKRI dilarang. Yang tetap maksa demo akan dihentikan paksa pula ). Klop dengan ucapan Menko Wiranto bahwa kondisi Papua makin kondusif dan pembatasan akses komunikasi ( bukan pemblokiran, karena Desi bisa siaran dan pemirsa dari Papua bisa nelpon ke MetroTV ) adalah harga yang harus dikorbankan untuk kepentingan lebih besar ( keutuhan NKRI ).

Klop juga dengan Eliza, pemirsa EMI ( MetroTV, 5/9/2019 ) dari Papua Barat yang pagi ini menelpon host Leonard dan terkekeh santai menyampaikan kesannya tentang anggota DPR yang kejar tanda tangan ( menuntaskan target proglegnas prioritas ) jelang tenggat akhir masa jabatannya. Intonasi suaranya sesantai bupati Wamena Jhon yang kemarin berkumpul dengan para pemuda Papua yang sedang asyik menyiapkan Festival Lembah Baliem Jayawijaya Wamena, dan berkata “.. kami di sini damai saja, juga banyak orang Papua di desa dan daerah-daerah lain. Kalau Sorong, Manokwari sampai ribut itu perlu dipertanyakan dan diselidiki siapa dalang di kota-kota itu..”

( Seorang kader partai Prd tertangkap dengan tas penuh bendera bintang kejora yang akan dibagikan ke para peserta demo ( ketumnya takkan memberi bantuan hukum padanya, HTS yang kemarin pengen buka hubungan diplomatik/ kedubes dengan Israel.. keep watching people ). SA, ASN pemkot Surabaya yang berkopiah putih yang menyebar konten hoax di IG, TW, FB, WA juga sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama korlap TS )

( Seingat saya di acara”On the Spot”- Trans7 pernah ditayangkan perihal suku-suku terasing di pedalaman hutan Amazon, Brazil. Keberadaan mereka diketahui dari atas melalui kamera yang dipasang di drone. Terlihat gundukan bekas perapian dengan pondok di dedaunan tak jauh darinya. Pasukan pemerintah Suriah berhasil menguasai kembali wilayah Idlib setelah menggunakan drone untuk mengintai ‘jihadis’ pemberontak/ teroris. Di acara “Prime Time News” kemarin ( MetroTV, 5/9/2019 ), Kapolri Tito menyebut 2 ormas ( dalang ) yang mempengaruhi AMP dan demo rusuh di Papua untuk agenda HAM 9 & 24 September ini. Ada kelompok-kelompok kriminal yang cari uang dengan cara mengganggu stabilitas politik dan keamanan di sana. Mereka biasa kabur ke kedalaman hutan lebat seperti KKSB/ OPM jika ketahuan aparat keamanan. Drone bisa digunakan untuk melacak keberadaan mereka, ketimbang main kucing-kucingan di kegelapan hutan di sela tembakan misterius. Senjata juga bisa dipasang di drone ).

BEDA RASA DI DUA TV

Pemirsa MetroTV ( sudah rileks ) bisa beda rasa dengan pemirsa Trans7 ( masih tegang ) gini soal update Papua, why ? Emosi terkait dengan info yang kita izinkan masuk ke kepala. Jika media mainstream dunia terafiliasi zionis ( CNN, Reute**, WPost, NYTimes, BBC, FoxNe**, AP, Al-Jazee**, dsb ) yang dikutip media lokal ( TvO**, INe**, Det**, Tem**, Komp**, dsb, yang juga ditelan mentah-mentah BW, BG dan netizen parsial ) terutama terkait kepentingan geopolitik AS-Israel-Barat, yang lebih diikuti melebihi narsum kredibel dari bangsa sendiri/ Indonesia, maka prasangka buruk dan ketegangan yang melanda diri. Saya lebih percaya pada Menko Wiranto daripada BW, lebih percaya Kapolri Tito daripada VK dan UH, lebih percaya Jusuf Kalla daripada BG dan OPM ( wapres JK usul bendera bintang kejora milik OPM yang beraroma separatis itu diubah/ dimodifikasi menjadi bendera budaya warga Papua yang beraroma persatuan Indonesia. Pemprov Aceh, Jabar, Jakarta, dll, juga punya logo yang bisa dibenderakan sebagai simbol martabat daerah ).

Saya lebih percaya Jusuf Kalla yang berpengalaman mewakili Indonesia dalam perjanjian damai dengan Aceh ( Helsinki ) dan Kapolri Tito, yang merintis dialog dengan Papua ( bisa diwakili Freddy Numberi, Komarudin Watubun ) untuk mengimplentasikan UU Otsus secara baik, ketimbang mengundang pihak asing ( UN/ PBB, Australia, Finlandia ) untuk menyelesaikan masalah negeri kita. Timor Timur lepas karena ulah PBB ( mandul jika menyangkut kepentingan AS-Israel ) dan Australia ( 4 warga Australia yang kedapatan ikutan demo rusuh di Papua sudah dideportasi pihak imigrasi ). Kita tak sudi mengulangi kesalahan sejarah tsb. Kalau Myanmar bisa menolak intervensi PBB dalam konfliknya dengan etnis Rohingya, kita pun bisa ( hanya Indonesia, big brother kawasan ASEAN yang dipercaya menyelesaikan masalah Myanmar. Pengungsi Rohingya di penampungan Bangladesh secara bertahap kini kembali ke Myanmar atas diplomasi Indonesia. Pasukan Indonesia yang paling banyak berkiprah dan dipercaya publik internasional menengahi konflik di kawasan Timur Tengah. Saya lebih percaya TNI daripada OPM ). Kita punya modal cukup untuk mengatasi masalah Papua, teritori kita, dengan kekuatan dan ketrampilan kita sendiri.

Ada 7 wilayah budaya dan 51 faksi di Papua, kata Freddy dan Komarudin ( jumlah suku dan bahasa di Papua yang 2 jutaan penduduknya lebih banyak daripada di Jawa yang lebih 150 juta jiwa. Di internal Papua sendiri punya problem persatuan sehingga tak jarang terjadi perang antar suku, tak hanya sulit bersatu dengan Indonesia. Tapi usaha dialog sekecil apa pun jika ditekuni dengan niat tulus akan berujung kebaikan. Insya Allah. Ada 51 perwakilan suku, 6 wakil pemuka 6 agama dan 2 gubernur yang bisa diajak dialog untuk mendorong pelaksanaan UU Otsus ( jatah 2% mesti dikawal kemendagri sampai kepada yang berhak ) dan penyampaian pendidikan, gizi, kesempatan langsung pada warga Papua ( kartu sembako murah, kartu siap kerja, kartu keluarga harapan ).

Soal 3 kasus pelanggaran berat dari 69 kasus HAM/ kriminal lainnya dalam KKR ( Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya sudah dibentuk ) menjadi ganjalan politik yang sulit diurai, setelah melihat acara “Melawan Lupa” ( MetroTV, 3/9/2019 ) tentang angkatan ’66. Pasukan Cakrabirawa yang setia pada Soekarno yang menyerang kelompok mahasiswa pimpinan Fahmi Idris yang dilindungi pasukan Kostrad pimpinan Soeharto, pada saat Orba memang diadili tapi hukumannya tak sampai dieksekusi.

Angkatan ’98 ( yang keluarga, kawannya diculik, dihilangkan secara paksa, dibunuh ) yang memusuhi Soeharto dan ABRI juga tak menuntut sekeras orang Papua sekarang menuntut para pelaku/ jenderal ( Komnas HAM akan langsung mengumumkan ke publik jika presiden mau menandatangani perppu yang bisa membuatnya dilengserkan karena mengintervensi hukum atau menjatuhkan wibawa korps militer yang selama ini menjaga kita dari musuh asing dan teroris. Dewan HAM PBB saja menutup mata pada pelanggaran HAM berat AS-Israel-Barat di Palestina dan berbagai penjuru dunia, sementara para pendukung HAM di sini mati-matian membela HAM separatis yang diprovokasi media/ pion AS dan minta mengadili para jenderal yang menertibkan. Konyol ). Namun demikian, 5 danramil dan satu babinsa sudah diskors oleh pengadilan militer. Sudah ada kerendahan hati dan kemajuan dari pihak TNI yang perlu diapresiasi positif. Kita dorong dengan simpatik agar TNI lebih profesional memperlakukan warga Papua yang sensitif. Warga Papua bangsa pemaaf, kata Freddy ( tapi kok sebutan mo**** diingat terus ? kita disebut cebo** sudah lupa tuh ). Stigma itu dipicu sikap tak tertib orang Papua di rantau/ kost. Saya memberitahu belasan kali jangan setel musik keras-keras agar tak mengganggu penghuni kamar lain yang sedang istirahat/ sakit, belasan kali itu pula ia kembali nemutar musik keras-keras. Agar tak kembali terjadi reaksi/ bully maka orang Papua juga perlu instropeksi perilaku jika sedang berada di daerah lain. Di mana tanah dipijak, di situlah langit dijunjung. Hormati budaya dan patuhi aturan setempat.

Bad things happened to bad people ( 3 kreator dan 5500 url penyebar hoax tentang kondisi Papua pemicu rusuh Papua kini sedang ditertibkan aparat dan Kominfo ). Hal-hal baik terjadi pada orang-orang bijak. Think before act…. good luck !

****************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Ortu Mesra, Anak Berdendang Bahagia” – by Vitrisa ( rok, rompi, bando khas kab. Nias, Sumut )

SAIL NIAS 2019

Festival “Sail Nias 2019” mengusung tema “Nias Menuju Gerbang Destinasi Wisata Dunia” sedang berlangsung, dimeriahkan 18 rangkaian kegiatan menarik selama tiga bulan sejak Juli hingga 14 September 2019, di 5 Kabupaten Kota Kepulauan, yaitu : Festival Lompat Batu Sekepulauan Nias, Festival Kebudayaan Kepulauan Batu, Parade Kapal Nelayan Tradisional, Gebyar Kopi, Kuliner, dan Wonderful Foto Tourism Expo, Fishing Tournament Sail Nias, Free Diving Competition, Wind Surfing and Sailing, dsb.

Festival maritim pertama diselenggarakan di Bunaken, Sulut, tahun 2009 ( Prime Time News, MetroTV, 29/8/2019 ). Tahun ini diselenggarakan di Nias karena daerah ini memiliki wisata alam, budaya, dan hasil karya yang juga menarik untuk dinikmati. Ada situs megalitik pra sejarah yang sedang didaftarkan ke Unesco yang bisa dikunjungi, yaitu Desa Hilisao’oto dengan Situs Megalitik Tetegewo di Nias Selatan sebagai rumah bagi peradaban megalitikum yang hidup. Desa Bawomataluo, ikon wisata budaya Pulau Nias, menyuguhkan daya tarik tari Fataele dan Hombo Batu. Pantai Sorake dan Pantai Lagundri menyajikan spot surfing terbaik di dunia. Nias memiliki destinasi diving berpantai alami.

Gelaran wisata pesona Indonesia tersebut bertujuan untuk memperkuat dan memperkokoh visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mempercepat pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya Nias di bidang ekonomi dan pariwisata, mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan dan parisiwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan rute-rute pelayaran yacht atau kapal laut internasional menyinggahi Nias, mendorong masyarakat, stakeholder, pemerintah untuk bahu membahu membangun sektor maritim dan pariwisata.

“Kita ingin supaya laut dan potensi bahari di Indonesia bisa dikembangkan lebih jauh sebagai sumber kemakmuran masyarakat Indonesia,” kata Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid, selaku perwakilan panitia Sail Nias 2019 ( Tribunnews, 29/8/2019 ).

Selamat plesiran.. have a nice weekend, people..

Keseruan lomba dayung di Sail Nias 2019

DKI Kaltim, Papua Lagi, Pemekaran Wilayah di Jabar. Pansel KPK ?

leave a comment »

Wilayah menjadi isu hangat 2 pekan ini ( selain kerja pansel KPK yang dicemaskan sebagian LSM ). Wilayah ibukota baru di Kaltim, wilayah Papua yang masih meriang, dan pemekaran wilayah di Jabar ( isu Depok, Bekasi, Bandung Timur ). Tiga isu wilayah + KPK, apa berkaitan ? Let’s see..

( Ketua Pansel KPK Yenti pernah mengatakan di MetroTV bahwa setelah terperas 20 capim ( dari ratusan peminat ) akan diuji publik ( sebelumnya, 8 perwakilan pemerhati seleksi sudah pernah diundang untuk memberi input, termasuk ICW ). LKHPN akan diminta setelah menjadi pejabat negara ( untuk menentukan lolos tidaknya 5 capim KPK jadi komisioner ). Sepertinya pansel diburu waktu sehingga tak sempat melayani semua protes. Narsum EMI dan saya juga melihat kualitas KPK periode Agus ini tak sebaik komisioner jilid 1 dan 2. Belasan kasus besar masih menggantung ( belum ke penuntutan ) dengan tersangka menyandang statusnya bertahun-tahun ( versi Antasari : penyidik lebih jago dari atasannya, pimpinan kurang bisa mengarahkan lajunya penyidikan ). Belum lagi masalah longgarnya pengawasan rutan seperti diungkap Ombudsman tempo hari. Terendus adanya kubu dan intrik/ politik di internal sehingga suara dari dalam yang protes kualitas pansel perlu diwaspadai sebagai bagian dari perebutan hegemoni dalam tubuh KPK. Saya memilih untuk memberi kepercayaan pada pansel, lalu memberi catatan pada presiden mana yang bermasalah dalam integritas dan perilaku ( bukan rumor, tapi fakta dan bukti valid ). Di “Mata Najwa” 27/8/2019, Pak Busro yang akan mewakili para pemrotes bertemu presiden. Jika protes tentang kontrak 5 tahun jadi penasehat Polri, tanpa melihat rekam jejaknya di luar itu, ( sehingga perlu dicoret dari anggota pansel ), apakah itu bijak ? ( jadi ingat Ma’ruf yang penasehat anak perusahaan BUMN dan caleg Grd yang lolos dan terpilih dalam pemilu ). Jangan sampai pimpinan kalah pintar dari penyidik lagi ya.. ( barisan komisioner harus ada polisi penyidik, jaksa penuntut, pakar hukum pidana, TPPU dan auditor yang lebih jago dari semua pegawai KPK yang didominasi polisi dan jaksa itu, agar komando pimpinan tak dibajak ‘rumput keras’ lagi/ berbuah kasus demi kasus mangkrak akibat tak seia sekata, bahtera limbung kapan sampainya ?? )

WELCOME DKI KALTIM. Green, smart, forest city..

Di Economic Challenges ( EC, MetroTV, 27/8/2019 ), 3 narsum ( ketua Bappenas/ menteri PPN Bambang, menteri PUPR Basuki, pakar arsitektur kota ITB Jehansyah ) dipandu host Leonard menyampaikan hal penting ( yang bisa saya tangkap ) : bahwa sejak UU Otda tahun 2001 ( desentralisasi ), ternyata Jawa yang sudah besar ‘berlari’ paling cepat dibanding luar Jawa. Kontribusi Jawa terhadap PDB ( produk domestik bruto ) Indonesia adalah 59%, Sumatera 20%, Kalimantan 8%, sisanya pulau-pulau lain.

( Jehansyah menyarankan DKI Kaltim dikelola pemerintah ( swasta boleh masuk ke dalamnya, bangun fasilitas komersial, perumahan ) tapi kendali tetap di tangan pemerintah ( badan otorita ). Seperti kawasan Senayan di mana hotel bertarif tinggi bertaraf internasional beroperasi di sana, namun yang menikmati keuntungan hasil pengembangan lahan di sana tetap negara ( karena lahan milik negara ). Tidak seperti Meikar**, di mana swasta menguasai lahan dulu, lalu minta pemerintah membangun infrastruktur di sana, dan yang menikmati hasil peningkatan lahannya adalah swasta. Banyak praktek demikian saat ini di Indonesia sehingga negara kurang mendapat manfaat/ pemasukan dari sejumlah infrastruktur yang dibangunnya ).

Saya jadi ingat beberapa tahun silam, ada narsum yang bilang : sistem kapitalis itu seperti gudang penuh makanan. Yang punya ‘truk’ ( SDM smart, infrastruktur OK ) bisa mengambil makanan itu lebih cepat, lebih banyak. Yang tidak punya truk, mengambil secara manual, jalan kaki, hanya bisa mengambil sedikit ( sebelum keburu habis ).

Itu yang terjadi di Papua hari ini. Headline News ( MetroTV, 27/8/2019 ) mengabarkan seorang prajurit TNI gugur ketika menjaga aksi massa di Nabire ( setelah kemarin malam 25/8/2019 Kominfo mencabut blokir akses medsos foto- video di Papua. 26/8/2019 Gubernur Papua Lukas gagal bertemu 43 mahasiswa di asrama TKP rusuh/ Surabaya ( yakin tak ada intel AS/OPM/ komunikasi di dalam sana ? Kenapa mereka bisa sepede itu ? ).

Dalam akun gmail pada 22/8/2019 masuk seruan “Nyalakan Papua” via platform change.*** di mana pengusung petisi meminta Kominfo mencabut blokir internet. Sebelumnya, tanggal 20/8/2019, mereka menyebar petisi “Kami Bukan Mo****” setelah demo menolak Perjanjian New York 1962 ( makar ? Pepera 1969 sudah memastikan Papua bagian NKRI dan diamini PBB/ publik internasional ) dengan klaim didukung banyak LSM, lalu mereka ditertibkan aparat

Sebelum 2 petisi ( Papua rusuh ), netizen sudah disebari beberapa kali petisi tentang kerusakan lingkungan/ hutan di Papua. Saya ngerasa saluran petisi ini kini lebih banyak digunakan oleh netizen parsial/ belum paham whole picture sebuah isu ( fakta kerap disampaikan sepotong – sepotong, kejelekan pihak yang diserang diumbar tak proporsional, sedangkan kesalahan penyampai petisi sendiri disembunyikan ) dan mudah diklik pengguna medsos yang sekarakter/ memperparah dampak medsos yang Neokon itu ( termasuk klaim penolakan pansel KPK yang diklaim narsum wakil ICW sudah mencapai 60.000 tanda tangan di “Mata Najwa” 27/8/2019 ).

Menurut saya, wajar jika ulah provokator referendum seperti ini bikin kesal warga setempat, apalagi dilakukan berulang-ulang seperti menantang kesabaran publik ( berharap ada martir untuk memperbesar ‘nyala’ itu ? ). Sikat saja mereka kalau masih nekad melawan hukum/ tutup kuping mau menang sendiri. Negara berdaulat diperbolehkan menertibkan separatis whatever it takes, menurut hukum internasional. Tapi kita coba berdialog dulu sampai titik tertentu, dan membuka solusi dari perspektif lain

UPDATE PAPUA, ADIK BUNGSU YANG DITUMBUHKAN

Nugroho, pemirsa EMI ( MetroTV, 30/8/2019 ) dari Jakarta mengatakan bahwa Papua itu seperti adik bungsu yang perlu diberi pendidikan dan gizi yang baik, juga kesempatan ( tumbuh, kerja, memimpin ). Tidak terus dimanjakan ( dengan dana Otsus besar, sampai Rp 92 triliun, padahal hasil migasnya Rp 26 triliun ). Sebelum Jokowi, tak ada yang memberi perhatian sebesar ini pada Papua, tapi kok malah didemo sebesar ini ? Something’s wrong here.

Lima tahun dari sekarang, dana Otsus Papua akan berkurang drastis, sehingga sebagian pengamat menduga bahwa rusuh Papua ini bagian dari upaya elit lokal untuk mempertahankan dana besar itu untuk keberlangsungan gaya hidup mereka yang wah/ timpang dengan warga daerahnya sendiri. UU Otsus ini perlu dievaluasi agar pendidikan, gizi pertumbuhan, kesempatan berkembang tsb disampaikan langsung ke tangan warga daerah/ tidak lewat elit yang suka berfoya. Juga sistem noken dalam pemilu yang melenyapkan hak individu Papua harus dievaluasi. Dengan melihat kondisi Papua hari ini kita tak lagi yakin suara dalam tas noken itu murni suara putra Papua ( bisa ditelikung elitnya ).

Kondisi Papua membutuhkan kemampuan besar untuk mengatasi masalah yang begitu kompleks. Jika kualitas SDM putra asli belum mumpuni, mungkin perlu dipikirkan untuk mengubah syarat pemimpin di Papua : menjadi putra Papua yang lama tinggal dan concern dengan pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat Papua. Tak harus putra asli. Pendidikan berkualitas tinggi butuh waktu tak sebentar.

Masa kolonial, Papua dalam sandera Belanda, tidak ikut berdarah-darah, jungkir balik sampai mati, memperebutkan kemerdekaan yang dilakukan para pejuang dan diplomat Indonesia. Easy come easy go. Mereka yang tak paham sejarah, tak merasa memiliki/ bagian dari Indonesia. Sebagian tak merasa terpanggil menjaga keutuhan NKRI ( sebagian lain, saya lihat di TV, ibu Papua di TKP rusuh dengan berani mengibarkan bendera merah putih di tangannya, menciumi simbol negara kita, untuk menghadang massa perusuh yang akan merangsek masuk kawasan tempat tinggal/ kerjanya, dan berteriak lantang “cinta Indonesia ! Papua bagian NKRI !”. Mengharukan ya.. masih ada cinta di Papua ).

Di masa Orba, 32 tahun kekayaan Papua dijual ke asing ( contoh kontrak karya Freeport yang sangat merugikan Indonesia, tapi menguntungkan elit penguasa Orba ). Dengan DOM ( Daerah Operasi Militer ) Orba, tak ada yang berani demo di Papua saat itu.

Setelah Reformasi 1998, kran kebebasan dibuka, putra Papua leluasa demo sampai merenggut nyawa para prajurit TNI yang menjaga keamanan mereka. Ironis ya ? ( itu sebabnya Vladimir Putin, kepala KGB masa Uni Soviet, setelah menjadi presiden Rusia tetap mempertahankan tangan besinya. Menurutnya, tidak semua masyarakat cocok dan siap menerima kebebasan terlebih setelah lama dikungkung tirani, karena butuh pemahaman norma, kecerdasan cukup untuk bisa mengendalikan nafsu bebas dalam diri dan mematuhi aturan negara. Rusia bersama China menjadi adidaya kini, lawan kuat AS-Barat ). Tingkat pendidikan Papua belum sesiap itu. Jadinya warga Papua mudah terprovokasi. Rusuh teu puguh.

Lia, pemirsa EMI dari Jayapura, Papua yang tak bisa jualan online saat ini ( juga SAFE*** yang berbasis di Bali, dalam petisinya di Change.*** yang berbasis di California, AS ) mengeluh tak bisa ambil uang di ATM ( rusak oleh demo 19/8/2019 ) dan di bank ( ekses pembatasan akses internet oleh Kominfo ) serta tak bisa berobat dengan kartu BPJS. Mesti punya uang cash untuk bisa bertahan hidup, sedangkan sebagian toko belum berani buka karena masih was-was.

Dua penelpon dari Papua tak keberatan dengan pemblokiran gambar dan video hoax oleh Kominfo ( telpon ke stasiun MetroTV dan melihat TV masih bisa ) namun mereka berharap masih bisa ambil uang di bank dan menggunakan kartu BPJS. Mereka juga bersyukur keamanan sudah kondusif setelah banyak aparat berjaga di daerah mereka.

Well, gimana Kominfo, bisakah tetap memblokir hoax tak bertanggung jawab ( sampai warga Papua cerdas ber-medsos ) namun operasional bank dan BPJS tetap berjalan lancar ? Agar proses hukum pelaku rasis di Surabaya dan provokator rusuh di Papua yang sudah dan sedang dilakukan Polri ( TS dan 6 pelaku lain jadi tersangka ) juga bisa dilihat warga Papua yang lebih banyak melihat internet ketimbang lihat/ punya TV. Agar Papua makin kondusif karena tahu keadilan mulai ditegakkan di sana ( Menko Wiranto, Kapolri Tito, Panglima Hadi ke Papua bertemu para tokoh adat, kepala suku, pemuka agama/ masyarakat Papua untuk berdialog tentang sudut pandang Papua ). Agar simpatisan OPM tak mudah merecoki kemajuan tanah Papua sampai kehilangan pengaruh/ intimidasinya pada warga Papua yang sebetulnya berhati lembut dan religius. Well ?

Kembali ke laptop, eh.. DKI Kaltim. Presiden Jokowi menyadari pembangunan infrastruktur selama ini ( tol Trans ) tak cukup cepat menghasilkan pemerataan ekonomi seperti yang diharapkan ( keluhan Gubernur Papua di “Opsi- Avi” 26/8/2019 : tol Trans Papua lebih berguna bagi para pendatang smart tsb yang sudah familiar dengan sederet jurus bisnis dan penunjangnya sehingga ‘makanan’ itu lebih dulu terambil. Di posting lalu, dana otsus sebaiknya dikelola dengan cara pandang Papua ( kearifan lokal, diawasi KPK juga ) agar putra Papua lebih gesit memanfaatkan kekayaan alamnya melebihi pendatang.

Dari 5 kali hearing ( kajian DKI ) presiden dengan Bappenas, kementerian PUPR, ATR-BPN sejak tahun 2017, akhirnya sampai pada kesimpulan, bahwa pemindahan ibukota untuk melawan Culture Cycle ( tidak ikut turun karena penurunan investasi, peluang ekonomi akibat Perang Dagang AS vs China ) sudah saatnya. Pemindahan ibukota ke Kaltim adalah satu jurus dari sekian jurus ( hilirisasi sumber daya alam, pembangunan metropolitan di Medan, Palembang, Banjarmasin, Kutai Kertanegara, Manado, Makasar,
dll ) meng-counter Perang Dagang dan solusi pemerataan kesejahteraan ( hingga ke Papua ). Sektor pemerintahan menyumbang 7% PDB.

Breaking News ( MetroTV, 26/8/2019 ), dihadiri Jokowi, ketua Bappenas, menteri ATR-BPN, menteri PUPR, Gubernur Kaltim mengumumkan : ada 2 kabupaten di Kaltim yang berbagi menjadi wilayah DKI baru seluas 180.000 hektar ( 50 – 80% penghijauan, hutan lindung akan diperbaiki ).

Kaltim ( kabupaten Kutai Kertanegara, kabupaten Penajam Paser Utara ) dipilih karena didukung 3 matra ( AL, AD, AU ), terletak di antara 2 bandara internasional, dekat pelabuhan ( poros maritim dunia ) juga minim potensi bencana. Kaltim yang menyumbang lebih Rp 400 triliun per tahun ke pusat, bisa dipotong Rp 50 triliun per tahun untuk bangun ibukota negara, kata gubernur Kaltim Isran setengah promosi. Penduduk Jakarta sebanyak 10,4 juta orang di lahan seluas 661 km2 ( 15.000 orang/ km2 ), sedangkan penduduk Kaltim ( ibukota Samarinda ) hanya 3,6 juta jiwa di lahan seluas 127.000 km2 ( 29 orang/ km2 ).

Rencananya, 4000 hektar lahan negara itu untuk core ibukota. 180.000 hektar untuk ibukota seluruhnya, kata menteri Agraria ( Prime Time News, MetroTV, 16/8/2019 ). Dana awal sekitar Rp 90 triliun untuk membangun istana negara, kantor sekneg, kantor seskab, dan kementerian lainnya ( EMI, 23/8/2019 ). Pengawai yang emoh pindah karena berbagai kendala, bisa diberi pensiun dini seperti saat pemindahan karyawan PT. Timah ke Bangka dulu ( pegawai honorer bisa ditentukan nasibnya diangkat PNS atau tidak ).

Targetnya, pertengahan 2020 sudah mulai design & build ( lebih cepat ). Paling lambat tahun 2024 DKI sudah pindah ke Kaltim ( tahap pertama seluas 4000-6000 hektar untuk kantor presiden, menteri tsb ). Prasarana dan sarana ( jalan, waduk, dll ) senilai Rp 865 miliar. Perumahan dan perkantoran penunjang dibangun. Ground breaking-nya, medio 2020 ( semester kedua ) paling cepat.

Tahap kedua seluas 40.000 hektar. Tahap ketiga 180.000 hektar. Kang Emil/ Gubernur Jabar yang pernah jadi dosen arsitektur kota/ urban designer menyebut Washington DC dengan luas 17.000-30.000 ha ( saja ) menjadi contoh ibukota baru yang teruji dalam sejarah ( tapi ‘markas’ zionis penggila perang juga, Kang, yang tidak bisa didemo warga Amerika di depan pagarnya, tak seperti Istana Merdeka/ Negara )

Pembangunan ibukota baru dengan kontrak multiyears ( total sekitar Rp 466 triliun ) mulai dilaksanakan setelah RUU-nya diketok ( ada 7-10 UU yang perlu direvisi. Pemerintah sudah mengirim surat ke DPR RI kemarin ). Naskah akademik RUU dan kordinasi kementerian teknis terkait mungkin akan disinergikan dalam sebuah Badan Otorita ( BO kota administratif belum bernama ).

Dana sebesar Rp 466 triliun didapat dari APBN ( 19,2% dari pengelolaan aset pemerintah di Jakarta dan Kaltim, artinya keinginan DPRD dan pemprov Jakarta menjadikan ex-lahan pempus tsb sebagai RTH pupus ), kerjasama pengelolaan yang tidak murni komersial ( KPBU, seperti waktu bikin tol Trans ) dan investasi langsung swasta, BUMN, koperasi dengan lelang terbuka.

DKI saatnya pindah karena Jakarta sudah kelebihan beban. Air tanahnya sudah tercemar tinja/ bakteri coli karena septic tank warga jarang dikuras. Deterjen rumah tangga mencemari sungai dengan miliaran mikro plastik penyebab kanker paru-paru. Polusi udaranya termasuk terburuk di dunia karena kendaraan macet mengular dan asap pabrik yang berjejal. Di tangan eksekutor andal dan jujur seperti presiden Jokowi semoga pemindahan DKI bisa terlaksana dengan baik. Perlu diatur tegas DKI Kaltim jadi pusat pemerintahan saja. Jangan jadi pusat bisnis yang mengundang urbanisasi dan mengulangi kesalahan Jakarta lagi.

( Bekasi dan Depok masih kepengen gabung Jakarta setelah DKI pindah ? )

JABAR MEKAR DENGAN 6 BOD BARU ?

Jabar tahun ini mendapat alokasi TKDD ( transfer ke daerah & dana desa ) sebesar Rp 64,49 triliun untuk 27 kota/kabupatennya, dengan luas 35.222 km2 dan jumlah penduduk 50 juta jiwa. ( PR, 27/8/2019 )

Jatim dengan luas 47.922 km2 dan penduduk sekitar 43 juta jiwa, saat ini sudah memiliki 38 kota/ kabupaten sehingga mendapat alokasi TKDD 2019 sampai Rp 73 triliun ( hampir Rp 9 triliun lebih besar dari Jabar ).

Jateng mendapat alokasi Rp 60,58 triliun untuk 35 kota/kabupaten yang dimiliki ( luas wilayah 32,54 km2 dan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa ).

Realisasi tahun 2018, Jabar mendapat alokasi TKDD Rp 61,79 triliun yang terealisasi hingga Rp 65,05 triliun. Sementara Jatim dari alokasi Rp 68,65 triliun, terealisasi hingga Rp 75,83 triliun atau terpaut Rp 10 triliun di atas Jabar. Dibanding Jateng, realisasi TKDD Jabar 2018 juga hanya terpaut tipis Rp 1 triliun. Tahun lalu, dari alokasi Rp 58,73 triliun Jateng mendapatkan realisasi TKDD sampai Rp 64,19 triliun.

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik ( jarak, waktu ), termasuk mengatasi keinginan sebagian warga Depok dan Bekasi gabung ke Jakarta ( tergiur UMP lebih tinggi seperti mimpi megapolitan Jabodetabek ), Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong sebagian pihak untuk mengusulkan pembentukan enam Daerah Otonomi Baru ( BOD ), utamanya Kabupaten Bandung Timur ( kemacetan parah menuju Cileunyi ).

Namun perlu diperhatikan pula, bahwa dari ratusan dati baru, ternyata hanya 20% yang berjalan baik. 80% lainnya yang gagal/ membebani anggaran negara mestinya dikembalikan ke daerah induknya. Pemekaran wilayah baru jangan sampai jadi modus elit politik lokal menduduki tampuk kekuasaan setelah gagal di pilkada. Dati-dati baru gagal ini perlu dipublikasikan ke publik agar warga daerah tak cepat tergiur wilayahnya dimekarkan, dan mau kembali ke induk ( UU no.23 tahun 2014 memungkinkan hal itu )

Jakarta bisa jadi pusat bisnis yang mengglobal seperti New York, yang tidak macet, tidak banjir dan tidak polusi. Seingat saya, ada dana sebesar Rp 570 triliun untuk urban regeneration ( pusat dagang, keuangan, jasa ) Jakarta. Tumpang tindih kewenangan akan berlalu, dana otsus akan kembali setelah Jakarta mantan DKI. Be happy, people…

*************
CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Hormat Bendera, Hargai Pahlawan”- by Vitrisa. ( bando kembang goyang, busana Sulawesi Utara )

Rusuh Warga Papua di Manokwari. Solusi : Ketertinggalan Daerah Dikebut, Ruang Perjumpaan Sosial Dibuat, Cerdas Ber-Medsos Dipupuk. Semarak HUT RI ke-74.

leave a comment »

Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, pahlawan bulutangkis Indonesia. Masa Orba, banyak etnis Tionghoa yang diwajibkan memiliki SKBRI ( surat kewarganegaraan sejak 1978 ) meski lahir di Indonesia, akibat titah Mao Zedong tahun 1955 ( seluruh keturunan/ diaspora Tiongkok di seluruh dunia adalah warga negara China ). Tahun 1996 SKBRI tak berlaku lagi, namun etnis Tionghoa yang tidak tahu terus diperlakukan diskriminatif ( Q & A, MetroTV, 18/8/2019 ). Ketika kerusuhan 12 Mei 1998, para atlet Thomas Cup, seperti Chandra Wijaya, dkk, tetap berjuang meraih emas untuk Indonesia. Karena ‘berbeda’ mereka menang. Air mata Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992 juga menggambarkan perasaan itu ( cinta Indonesia ). Film “Susi Susanti Love All” akan rilis Oktober nanti. Ajak anak anda, juga warga Papua dan Jatim, untuk meresapi makna nasionalisme sebenarnya di film ini. Meski diperlakukan berbeda, yang dipikirkan terlebih dahulu : apa yang anda berikan untuk negaramu. Keberkahan akan menyusul kemudian. Allah takkan salah membagikan rezeki-Nya ( drawing “Susi & Alan, Pahlawan Bulutangkis”- by Vitrisa ).

Lenis Kogoya ( ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua/ kepala suku asal Wamena ), staf khusus presiden urusan Papua, saya lihat di layar MetroTV semalam, bilang bahwa salah pahamlah yang memicu kerusuhan di Manokwari. Seperti diberitakan, pada tanggal 15/8 di Malang dan 16/8 di Surabaya terjadi kehebohan yang dipicu hoax perusakan bendera, sampai ormas/ massa mengepung asrama dan 43 mahasiswa Papua terpaksa dievakuasi/ diamankan oleh polisi ke markas agar tak terjadi bentrok antar kedua pihak. Usul Lennis, Gubernur Khofifah jadi ortu wali seperti Gubernur Ridwan Kamil yang jadi ortu wali bagi mahasiswa Papua di Bandung yang keep in touch ( Prime Time News, MetroTV, 19/8/2019 ). Aplikasi “DPR Now” juga bisa digunakan warga untuk mengetahui apa saja yang sedang dikerjakan wakil rakyat kita, sekaligus curhat soal perusahaan liar yang menebangi hutan, menggali tambang tanpa izin, diskriminasi pekerjaan, dsb.

Di Bandung, ada komunitas PieceGen ( generasi damai ) yang menyebarkan semangat perdamaian melalui 12 buku, permainan dan aneka kegiatan integrasi sosial yang memupuk toleransi dan mengikis paham radikal ( Kick Andy, MetroTV, 16/8/2019 ).

Rusuh yang menyebabkan 3 polisi cedera dan rusaknya sejumlah fasilitas umum ini juga dipicu ucapan spontan personal pemrotes berupa ‘pengusiran’ plus makian ‘nama hewan’ yang menyebabkan ketersinggungan warga di Papua. Gubernur Jatim, Walikota Surabaya, Walikota Malang, wakil ormas ( caleg Grd/ saksi 02 disidang MK ? ) sudah menjelaskan duduk perkara sebenarnya dan minta maaf ( lebih afdol ke Papua dan bilang orang Papua bisa jadi pejabat penting di Jatim sepertihalnya orang Jatim jadi pejabat penting di Papua ) atas ketidaknyamanan yang dialami warga/ mahasiswa Papua di daerah mereka ( karena stigma, di antaranya karena susah tertib di asrama/ kost. Saya amati orang Timor Les**, juga begitu, belum terbiasa dengan aturan/ peradaban kota ). Presiden, Menkopolhukam, Kapolri, Mendagri, staf khusus dan pegawai asal Papua di berbagai daerah dan instansi berupaya menyejukkan situasi dan mengingatkan persatuan bangsa dan Indonesia damai. Jangan mudah terprovokasi.

Emosi boleh ( dikendalikan ), tapi sabar memaafkan lebih baik. Menjelang sore, setelah berdialog dengan Kapolda, para pendemo ( Manokwari, Sorong, Fak-fak, Timika ) mau kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dikawal polisi. Pelajaran apa yang bisa dipetik kali ini ?

Kemkominfo harus gesit mengendus gejala rusuh dari konten viral provokatif di medsos. Segera perlambat akses foto, video di medsos dan mentake-down akun penyebar hoax SARA seperti 21-22 Mei 2019 lalu. Ruang perjumpaan sosial untuk integrasi lebih 740 suku bangsa di Indonesia ini perlu dikongkritkan, seperti Asrama Nusantara ( diisi mahasiswa asal Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dsb ) yang digagas Gubernur Jatim Khofifah. Kepala daerah Papua sebaiknya memberi kesejukan ketika menyampaikan pernyataan pada para pendemo ( soal ketertinggalan itu warisan pemerintahan Orba yang sedang kita upayakan diperbaiki. Rezim 32 tahun tak bisa dibalikkan dalam hitungan 1-2 hari saja. Butuh waktu panjang, proses tak kenal lelah, kesabaran, pengertian, kegigihan, dedikasi semua pihak untuk sampai pada tujuan kita semua : Indonesia kuat, maju, adil dan sejahtera ).

Apa saja yang dikerjakan pemda dan warga Papua/ Jatim, jika belum bagus, jangan langsung menyalahkan Jakarta atau pendatang dari daerah lain, lalu mengamuk dan merusak fasilitas umum yang dibayar dengan pajak seluruh rakyat Indonesia. Intropeksi diri dulu, apa yang kurang, lalu sampaikan dengan cara yang baik pada mereka yang bisa membantu /memberi solusi ( akun medsos presiden, Lenis Kogoya, KPK, DPR RI, Kapolri, Panglima TNI ). Kawal dan sabar dengan proses perbaikannya. Setiap kemajuan kecil diapresiasi positif sehingga yang membantu makin semangat memperbaiki kekurangannya.

Gubernur sampai kepala distrik Papua bisa mengajak warganya untuk piknik ke Danau Toba ( Sumut ), Borobudur ( Jateng ), Mandalika ( NTB ) dan Labuan Bajo ( NTT ) sebagai hadiah 17-Agustusan atau lomba kebangsaan lainnya, serta menyampaikan pada warganya bahwa warga Sumut, Jateng, NTB, Sulawesi, Maluku, dsb adalah saudara warga Papua juga. Jadi, bukan cuma orang Jawa, Bali, dsb yang tahu dan piknik ke Raja Ampat, Danau Sentani, Taman Nasional Lorentz, serta menganggap warga Papua juga saudara kita. Buat Asrama Nusantara juga di sekolah bola di Jayapura nanti agar ruang perjumpaan sosial untuk integrasi kebangsaan terus dipupuk ( kecurigaan dan kecemburuan dikikis perlahan. Tanpa trust kita takkan bisa membangun ).

Di blog ini, saya pernah memposting tentang kelas bahasa, sejarah Papua- Aceh-Indonesia, budaya, keterampilan, kafe di dalam perpustakaan, museum, taman kota tematik ( public space ), galeri, untuk integrasi warga kota. Di luar negeri, situs sejarah dan tugu pahlawan nasional disediakan untuk anak-anak bisa jalan-jalan bersama orang tuanya untuk mengenalkan sejak dini perjuangan para pahlawan mereka dan meresapi nilai patriotik, nasionalisme, cinta tanah air dan artinya persatuan negara bangsa ( renovasi benteng Van den Bosch di Ngawi yang berhantu setelah perlawanan pasukan Diponegoro, dan pemindahan ibukota RI ke Kalimantan demi pembangunan Indonesia sentris menjadi sangat relevan ).

Bahwa tindakan menghormati bendera merah putih itu untuk menghargai jasa para pahlawan dan pejuang yang telah merelakan darah dan nyawa untuk kemerdekaan kita ( bukan mengkultuskan benda dan men-thoghutkan negara seperti di pikiran kaum intoleran yang tekstualis dan merasa benar sendiri ). Di film “Merah Putih Memanggil” ( Trans7, 17/8/2019 ), 3 prajurit TNI sampai gugur demi menyelamatkan WNI, istri dan putrinya yang disandera pemberontak di Kongo, Afrika. Hormat kita pada bendera merah putih ini juga untuk menghargai dan berterima kasih pada prajurit TNI dan polisi RI yang terus menjaga kita dari ledakan bom teroris, tembakan gelap KKSB, serbuan bandar narkoba di perbatasan Papua, dengan darah nyawa mereka dan air mata keluarganya.

Penting juga, menangkap, mengadili, menghukum sesuai peraturan, para provokator, pembuat, penyebar video ‘perusakan bendera’ tsb dan ucapan rasis ( apa ini ulah para pecundang pilpres 2019 sebelum presiden dilantik ? ) agar tak terulang di kemudian hari.

Edo Kondologit meminta KPK memeriksa ( semoga kali ini operasi KPK tak bocor atau dipukul oknum pemda ) penggunaan APBD/ tranfer daerah/ dana Otsus Papua. Kenapa dana yang begitu besar tak mewujud ( signifikan ) pada kesejahteraan warga ? ( seingat saya, di era Jokowi, ekonomi Papua tumbuh tercepat di Indonesia ).

Lenis usul Jokowi ke Papua ( Sorong, Manokwari, dll ) untuk mendengar langsung curhat dari warga Papua ( semua suku ), apa yang sebenarnya mereka perlukan : pendidikan, kesehatan, pekerjaan seperti apa, dengan cara pandang Papua, bukan template Jakarta yang belum tentu cocok dengan kondisi Papua ( Prime Time News, MetroTV, 20/8/2019 ). Yenny Wahid minta semua pihak yang melanggar dalam kasus ini harus diproses hukum, termasuk ( jika benar ada ) oknum aparat yang rasis, agar warga Papua merasa diperlakukan adil dan sederajat di mata hukum ( tak luka batin lagi ).

Jika ada tiang bendera Merah Putih dipatahkan 3 bagian lalu dibuang ke got ( feeling saya ini ulah orang yang benci Pancasila yang menyatukan 3 wilayah Indonesia, WIB, WITA, WIT lalu mengadu domba ), warga/ ormas yang melihat pelecehan simbol negara mestinya mengadu ke pos polisi terdekat agar pihak yang berwenang/ kompeten yang menyelidiki dan memproses hukum. Oknum aparat atau pejabat yang bersalah ( segera, agar Papua mereda/ bisa diajak bicara jernih ) ditunjukkan pada warga Papua ( ada TV daerah di sana ? ) bahwa mereka telah dihukum sesuai aturan, agar warga Papua trust dan respek pada TNI dan Polri, sehingga mereka pun mudah ditertibkan dengan hati senang karena percaya bahwa penertiban itu untuk kebaikan mereka dan Indonesia. Warga pemrotes jangan main hakim sendiri, karena jika massa sudah terkumpul akan sangat sulit mengendalikan. Berpikir kritis dan bertindaklah tenang untuk keselamatan diri dan Indonesia.

Kesadaran berbangsa dan bernegara di negeri ini dalam proses pertumbuhan. Massa dan mahasiswa di Malang, Surabaya, Papua, dan Papua Barat perlu lebih bersilaturahmi satu sama lain dan terus belajar menyaring informasi yang benar dari internet. Karena kalau sampai terprovokasi, yang hancur adalah kita semua, persis yang diingini ormas radikal/ massa intoleran yang disetir zionis /AS cs tsb. Kerusuhan 19 Agustus kemarin ( sehari setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-74 ), provokator memang menyebalkan. Berikut, mestinya kita lebih cerdik, kritis dan pemenang ya…

***

KEMERIAHAN 17 AGUSTUS 2019 DI TANAH AIR

Organisasi Wanita Selam Indonesia diketuai Tri Suswati ( istri Kapolri Tito ) sukses mengharumkan nama bangsa dengan memecahkan 3 rekor dunia ( versi Guiness World of Record ) dengan : mengibarkan bendera terbesar di dunia ( 1014 m2 menumbangkan pemegang rekor sebelumnya/ Australia ), rantai manusia terpanjang di dunia ( 578 m ) dan penyelam terbanyak di dunia ( lebih 3000 orang ) di kedalaman 5-8 meter dari permukaan laut di Manado, Sulawesi Utara. Para penyelam pemberani itu mengisi 64 kotak @ 50 orang dan bertahan tertib selama 35 menit untuk memberi hadiah pada HUT Republik Indonesia 17/8/2019. Membanggakan ( foto : humas dijen hubla )

Tak mau kalah, di bawah laut perairan Teluk Benete, Sumbawa Barat di kedalaman 15 meter, warga NTB juga melakukan pengibaran bendera.

Di kawasan Wijen, Semarang, reporter MetroTV satu sarung dengan Gubernur Ganjar main bal-balan ( sepakbola sarung ) melawan emak-emak.

Lomba mendayung di Festival Bidar Internasional ( balapan kapal tradisionak sejak masa Sriwijaya dengan 57 pendayung dalam satu perahu besar, atau 5 pendayung per perahu kecil ) di ikon Kota Palembang ( Sungai Musi, Jembatan Ampera ) diselenggarakan tiap Hari Raya dan Hari Kemerdekaan, juga lusa kemarin. Lomba balap perahu juga dilakukan di Pangker oleh warga Sulawesi Selatan.

Di Jombang, upacara bendera, fashion show busana etnik dilakukan emak-emak bantaran Sungai Deli, juga para remaja yang berlomba panjat pinang di aliran sungai setinggi pinggang itu dengan pesan kebersihan lingkungan agar merdeka dari sampah.

Di Indramayu, Jawa Barat, ibu-ibu berkostum merah putih diikat kaki per dua orang bertanding futsal memperebutkan hadiah peralatan dapur. Seru.

Di Sabang, digelar 10 lomba, diantaranya : bakiak, balap karung dengan helm ( lompat aja udah berat ), futsal, makan krupuk, sundul bola, panjat pinang, di mana para peserta diberi kupon berhadiah. Warga desa lain dan turis mancanegara dipersilakan ikut lomba. Guyub.

( balap karung, lomba krupuk, tarik tambang, panjat pinang di acara 17 Agustusan, untuk mengenang rakyat masa penjajahan dulu yang meski hidup sengsara ( berbaju karung goni, makan cuma dengan lauk krupuk, terseok puluhan kilo meter menarik beban berat dengan tali tambang dalam kerja paksa/ rodi seraya dicambuki, berebut hadiah di puncak pinang ditonton para pembesar kolonial Belanda yang tertawa terpingkal-pingkal ), toh tetap tabah memperjuangkan kemerdekaan untuk anak cucunya, yaitu kita, bangsa Indonesia. Meneladani para pendahulu, kita pun mesti sabar, prihatin dengan keadaan yang belum ideal, selama mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat ’45 )

Puluhan siswa SD Muhammadiyah menang melawan belasan anggota TNI di Salatiga dengan pesan : bahwa dengan perjuangan keras dan kebersamaan kompak, lawan kuat pun bisa dikalahkan.

Di Aceh Barat, beberapa kelompok tani bertanding sepak bola di lapangan lumpur ( lahan TNI ) berhadiah durian. Semangat.

Upacara bendera di pulau Ndana, Rote ( pulau paling selatan perbatasan Indonesia ), dilaksanakan prajurit TNI untuk menunjukkan kedaulatan NKRI di pulau terdepan.

Di Gedung Sate, Kota Bandung, digelar lomba balap karung berhelm untuk anak-anak ( dewasa di sore hari ), tarik tambang, balap lari dengan balok, plus gratis masuk Museum Gedung Sate. Cihuii..

Petugas kebersihan kota ( supir truk ), para pemulung, dan warga sekitar Tempat Pembuangan sampah Akhir melakukan upacara bendera dengan serius di TPA..

Di Gaza, relawan Indonesia dan warga Palestina merayakan HUT RI dengan membuat lukisan bendera Indonesia dan Palestina di pasir pantai. Mengharukan.

Di Istana Merdeka, presiden, wapres, beserta ratusan tamu undangan mengenakan baju daerah. Tiga pemakai busana terbaik mendapat hadiah sepeda dari Jokowi. Lagu nasional ( dibawakan anak sekolah diiringi orkes simfoni ), tari dan lagu daerah juga turut memeriahkan perhelatan ultahnya Indonesia yang ke-74. Dari kokpit pesawat tempur, pilot TNI mengucapkan Dirgahayu RI ke-74 dengan pengeras suara pada presiden, rakyat Indonesia di dalam dan luar Istana, lalu bersalto kompak dengan rekan pilot lainnya di langit Jakarta. Keren.

Malam harinya, para duta besar negara sahabat mengenakan busana nusantara senyum-senyum malu-malu mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan RI pula. Uh… menggemaskan.

Amandemen UUD 1945 demi GBHN Lagi ? Rangkap Jabatan, KKN di BUMN ?

leave a comment »

Sabtu lusa ( 17/8/2019 ) kita mau merayakan HUT RI ke-74 ( PT. KAI Daop 2 Bandung menggratiskan calon penumpang naik kereta api di 4 jalur pada hari kemerdekaan kali ini. Tapi ambil tiket dulu di mesin, 3 jam sebelum keberangkatan ya – PRSSNI, 15/8/2019 ).

Terbetik ambisi koalisi KIK mewarnai pembangunan Indonesia untuk 25-100 tahun ke depan ( padahal sudah ada UU ala GBHN yang mengikat eksekutif selama 20 tahun ke depan ). Perlukah ?

A. Basarah, wakil ketua MPR ( PDIP ) bilang hanya soal GBHN ( dihidupkan lagi ) dan MPR ( kembali jadi lembaga tertinggi negara ) yang akan diamandemen ( ke-5 ). Meskipun sudah ada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( UU no.25 th 2004 ) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( UU no.17 tahun 2006, RPJP diturunkan ke RPJM ) yang dalam pasal 5 menyebut presiden membuat rencana yang mengikat presiden berikutnya. Kedua UU ini jika digabung/ dijilid jadi GBHN. Kemarin ( Prime Time News, MetroTV, 18/8/2019 ) ketua MPR Zulkifli mengatakan bahwa isu GBHN ini akan dibahas ( diputuskan terus atau tidaknya ) oleh MPR periode 2019-2024 yang akan dilantik Oktober nanti.

Badan Kajian MPR sudah dibuat ( sampai pada kesepakatan 2 hal tsb ) dan Panitia Ad Hoc pada tahun 2000-an. Dalihnya, saat GBHN dulu, dalam ketahanan pangan saja melibatkan semesta/ 200 doktor ( wah, kebayang duit rakyat yang bakal kesedot saat ini, apalagi kalau usul konyol 10 kursi pimpinan MPR sampai diloloskan ).

Pancasila, UUD 1945, GBHN memang pedoman presiden dan kepda dalam pembangunan agar terintegrasi dalam politik pangan, energi, hankam, budaya. Tapi, libatkan dulu perguruan tinggi, LSM, civil society, pesan Mahfud. GBHN yang buat MPR, tapi perlu disepakati DPR pula yang mengawasi. Ke MPR cuma laporan saja tiap 5 tahun seperti yang dilakukan sekarang. Menurut pengamat Bivitri,
kesepakatan elit politik, ketua parpol sekarang atau kepentingan rakyat yang mestinya mengunci presiden berikutnya untuk 25 tahun ke depan ?

Jangan tergesa-gesa membuka kotak pandora yang bisa merusak tatanan yang sudah lebih baik dari sebelumnya gara-gara ngebet menggolkan GBHN yang belum pasti efektivitasnya dibanding UU ala GBHN yang cuma kurang dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Sudah banyak duit rakyat yang dihamburkan untuk pansus, panja terkait amandemen ( nafsu berubah-ubah tiap parpol berkuasa ), sedangkan integritas dan produktivitas parlemen masih mengecewakan.

CUKUP 5 KURSI PIMPINAN MPR

UU no.2 tahun 2018 tentang MD3 menetapkan 5 kursi pimpinan MPR ( 1 ketua, 4 wakil ketua ). Konyolnya, PAN usul 10 kursi pimpinan dengan dalih merepresentasi seluruh elemen rakyat ( 1 DPD, 9 parpol parlemen ). Weleuh..

Jelas kita menolak usul pekat nafsu kekuasaan ini. MPR hanya bersidang 5 tahun sekali ( melantik presiden wapres terpilih ). Tugas lainnya yang insidental adalah impeachment ( pemakzulan ) jika presiden melakukan 5 kesalahan fatal, dan memilih pengganti jika ada kekosongan posisi RI-1, RI-2 karena berhalangan tetap, wafat, dll. Tugas menguatkan 4 pilar ( Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI ) tak sampai sidang paripurna, karena itu bisa dilakukan tiap anggota MPR, pokja, dan sejenisnya. So, tak relevan usulan 10 kursi, selain berebut fasilitas negara dan menguras uang rakyat.

Lagipula, pesta demokrasi kemarin untuk menyeleksi pemimpin negara/ pemerintahan ( eksekutif ) dan parpol parlemen ( legislatif ) yang mengawasi jalannya pemerintahan. Jika yang kalah ( kurang dipercaya rakyat karena buruk perilaku dan kinerja ) ikut memimpin ( merecoki dengan nafsu keblinger, hoax, fitnah, adu domba ) di pemerintahan ( kabinet, komisaris, direksi BUMN, dll ) dan Senayan ( 6-10 kursi pimpinan MPR ), lalu apa gunanya, kita begitu sengit berseteru di pemilu 2014-2019 ? ( yang buruk pun ternyata bisa bertengger di kursi pimpinan ). Kebayang sulitnya mengambil keputusan karena beda paradigma dan attitude ( padahal sudah memboroskan uang rakyat ). Karena MPR adalah majelis milik rakyat ( dibiayai, mewakili ), bukan elit parpol ( 10 fraksi ) maka suara rakyat yang semestinya lebih didengar.

Kita kawal kursi pimpinan MPR sesuai UU MD3 tahun 2018 yang sudah mereka buat dan mestinya mereka praktekkan 1 Oktober 2019 ini. Kita kawal amandemen UUD 1945 sebatas GBHN 25 tahun ( perubahan dunia begitu cepat, jangan sampai mengunci inovasi presiden, dan mempreteli kewenangannya/ melemahkan sistem presidensial ) agar terjadi kesinambungan pembangunan dan konsistensi tata ruang, tata kelola dari pusat sampai daerah ( tak boleh ada ‘raja-raja’ kecil yang melanggar regulasi di atasnya seenak udel, menghambat investasi, menguras tambang, menggunduli hutan demi membayar hutang pilkada, berlindung di balik UU Otda ). Agar presiden dan kepda tetap dipilih langsung oleh rakyat ( bukan parlemen ). Karena presiden dipilih rakyat ( mandat langsung dari rakyat, bukan mandataris MPR lagi ) maka Daulat Rakyat tetap yang tertinggi. Presiden cukup diawasi rakyat dan wakilnya di DPR RI. Ingat, cuma GBHN ( termasuk menghapus amandemen terdahulu yang merugikan kepentingan nasional Indonesia ), ya… atau NO AMANDEMEN.

BUMN SAPI PERAH ?

Diberitakan, AA, direktur keuangan AP 1, SB dirut PLN, WK dirut KS diciduk KPK. Fenomena apa ini ?

Ikan sehat masuk kolam kotor jadi ikan sakit ? KPK sudah usul pada menteri Rini agar ada orang KPK ( dengan biaya KPK ) ditempatkan di jajaran direksi ( mengikuti rapat ) untuk melindungi ‘ikan sehat’ ( profesional bersih ) dari ‘kolam kotor’ ( tatanan lama yang masih korup ). KPK sedang mengulik detail pengawasannya.

Di “Opsi-Avi” ( MetroTV, 12/8/2019 ), wakil Ombudsman menyoroti soal rangkap jabatan di BUMN yang tak sesuai UU Pelayanan Publik ( dianggap tak etis, di saat orang begitu sulit mendapat satu posisi pekerjaan pada saat ini, kok, di BUMN pejabat bisa dapat 2 posisi dan menikmati gaji dobel dari negara hingga miliaran ? ). AMN yang staf ahli presiden juga komisaris AP 1 hadir di acara MetroTV ini. Sekitar 200 orang rangkap jabatan dari sekitar 500 posisi di 400 BUMN kita. Ombudsnan sudah minta presiden, menkeu, menteri BUMN agar memperhatikan hal ini, sayang belum tuntas tindak lanjutnya ( agar tak ada rangkap jabatan tak etis ini ) sehingga terjadi KKN untuk posisi di anak perusahaan BUMN atau konflik kepentingan untuk meloloskan proyek di tangani perusahaan kerabat sendiri.

Di permen 2 tahun 2015 tak ada kata “profesional” dalam persyaratan ( untuk sumber lain ) untuk mengisi posisi komisaris ( pengawas/ wakil principle ) dan direksi ( top manajemen ) sehingga relawan, timses atau orang yang tak kompeten/ profesional ( tak tahu core bussines, back up plan, tak pengalaman di bisnis relevan ) bisa duduk di jajaran komisaris dan direksi. Akibatnya, banyak BUMN yang merugi ( bahkan hutang triliun ) dan terancam gulung tikar ( presiden di Visi Indonesia akan membubarkan ).

Diakui seorang narsum, bahwa di grup PLN etos bersih sudah giat dilaksanakan juga seleksi ketat dalam rekrutmen pegawai sehingga kualitas SDM cukup meningkat di era Rini ( PLN dapat nilai tertinggi dalam penyerahan laporan LKHPN ke KPK dan satu-satunya lembaga di UU yang diminta membayar kompensasi jika gagal melayani publik seperti listrik padam kemarin, kata wakil YLKI ). Namun, sayang itu hanya sampai tingkat pegawai. Tak ada pegawai karir yang bisa jadi direksi. Parahnya, direksi dari eksternal tak komunikatif dengan pegawai PLN yang terlatih tsb karena gengsi, kurang ilmu dan tak punya rasa memiliki. Sehingga terjadilah 4 dirut PLN bermasalah hukum.

( Di China, calon komisaris dan calon direksi di seleksi ketat dan di-training khusus sebelum masuk BUMN. Di Indonesia, seleksi karyawan BUMN juga ketat berlapis. Tapi justru di tingkat direksi dan komisaris tak seketat itu sehingga sogok menyogok, kongkalingkong antara anggota DPR, BUMN, swasta, eksekutif memalukan itu terjadi ( BUMN masih jadi ‘sapi perah’ politisi dan kroni ).

Kebijakan direksi BUMN diawasi komisaris. Operasional BUMN diawasi SPI/ Sistem Pengawasan Internal. Kementerian BUMN diawasi DPR RI. Sayang, hasil pengawasan/ rekomendasi 3 pengawas yang ditandatangani bersama itu kerap tak ditindaklanjuti ).

Ya, perjuangan masih panjang, saudaraku…

DIRGAHAYU RI KE-74. MERDEKA !

**********

CULTURE LOVE : Parenting Paper Drawing

“Caper Butuh Curhat” – by Vitrisa ( topi khas Kaltara, rok motif Kalbar)

************

IDEOLOGI, PANCASILA, DAN KONSTITUSI
( Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H )

… konsepsi ideologi sebagai cara pandang atau sistem berpikir suatu bangsa berdasarkan nilai
dan prinsip dasar tertentu …

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara negara yang menganggap penting adanya suatu“ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Tipe kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial-politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat.

Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis.

… sistem dan struktur sosial yang eksploitatif berdasarkan ideologi kapitalis. Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin kemudian disebut sebagai ideologi sosialisme-komunisme. Sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, sedangkan komunisme menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Ideologi tersebut berhadapan dengan ideologi liberalisme- kapitalis yang menekankan pada individualisme baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization”. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat,
maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.

Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan
sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki
hukum (hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan
lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order”.
Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement.

Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Kesepakatan (consensus) pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak
abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (ii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga
konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna, karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya; (b) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain; serta (c) hubungan antara
organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi
kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (constitutional state).

Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi
yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Para perancang dan perumus konstitusi tidak seharusnya membayangkan, bahkan naskah konstitusi itu akan sering diubah dalam waktu dekat. Konstitusi tidak sama dengan undang-undang yang dapat lebih mudah diubah. Karena itulah mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar memang sudah seharusnya tidak diubah semudah mengubah undang-undang. Sudah tentu, tidak mudahnya mekanisme perubahan undang-undang dasar tidak boleh menyebabkan undang-undang dasar itu menjadi terlalu kaku karena tidak dapat diubah. Konstitusi juga tidak boleh disakralkan dari kemungkinan perubahan seperti yang terjadi di masa Orde Baru.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakat kedua
dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions
and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.

Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.

Pancasila Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan UUD 1945 sebagai agenda utama era reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:

1. sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2. sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4. sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5. sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 bersamaan
dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

4 KALI AMANDEMEN UUD 1945

Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000 meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.

Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan,
maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 1945
mencakup 199 butir ketentuan. Namun sesuai dengan kesepakatan MPR yang kemudian menjadi lampiran dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, Pembukaan UUD 1945 tidak akan diubah. Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews disebut sebagai Kesepakatan (consensus) pertama.

Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Republik Indonesia. Yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka yang hanya dapat dijalankan dalam sistem yang demokratis dan ersentuhan dengan nilai-
nilai dan perkembangan masyarakat.

Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi ( padahal mestinya bagian/ menjiwai konstitusi )

Berdasarkan teori Nawiaky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia ( hirarki ) :
1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

( peraturan daerah tak boleh melanggar aturan di atasnya )

*****

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN
( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden
dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang- undang. ***)
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. ***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. *)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. *)
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. *)
Pasal 16
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ****)

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus. ****)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.**)
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. **)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang -undang. **)
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. **)
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. **)

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. **)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. **)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. **)
Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. **)
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. **)
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. **)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **)
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. **)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ***)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. ***)
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. ***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. ***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ***)
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ***)

BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ****)
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. ****)

BAB VIIIA***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. ***)
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. ***)
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. ***)
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ***)
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang ***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***)
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. ****)
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ***)
(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ***)
(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ***)
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. ***)
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. ***)
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. ***)
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang.

BAB IXA**)

Pasal 25A ****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK**)
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. **)
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. **)
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**)
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. **)
Pasal 28B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. **)
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. **)
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. **)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. **)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. **)
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali. **)
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. **)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. **)
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. **)
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. **)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. **)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI
AGAMA
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. ****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)

BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ****)
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang- undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN**)
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.**)

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **)

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. ****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. ****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. ****)

ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ****)

ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. ****)

Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.****)

KETERANGAN :
*) : Perubahan Pertama
**) : Perubahan Kedua
***) : Perubahan Ketiga
****): Perubahan Keempat

Listrik Padam 12 Jam Se-Jawa. Bencana Megathrust, Class Action ?

leave a comment »

Pemeliharaan kawat transmisi listrik PLN Minggu kemarin ( 4/8/2019 ) tak diduga berbuah kehebohan. Semoga berbuah perbaikan mendasar pula.

Kisah bermula dari 4 kawat yang mengalirkan listrik murah dari timur ke Barat, jelas Sripeni, plt. dirut PLN ( Prime Time News, MetroTV, 5/8/2019 ). Minggu siang itu ( 4/8/2019 ), petugas sedang melakukan pemeliharaan rutin satu kawat ( dari benang layang yang tersangkut, ranting pohon yang patah, kotoran burung, dsb ). Tak disangka-sangka, 2 dari 4 kawat transmisi itu mengalami gangguan di Ungaran-Pemalang, Jateng ( kemen ESDM, polisi berencana menyelidiki penyebabnya/ kemungkinan sabotase, orang dalam pasca dirut PLN SB jadi tersangka KPK karena kasus suap PLTU 1 Riau, atau ulah radikalis pengacau di masa proses peninjauan izin FPI dan pasca meledaknya 6 bom di Thailand sekitar 500 m dari lokasi KTT ASEAN, atau karena dampak gempa di jalur Megathrust kemarin ) sehingga arus listrik yang sangat besar itu hanya bisa melalui satu kawat hingga terblokir otomatis oleh PLTU Suralaya ( melebihi beban yang bisa ditanggung kawat 500 KVA ) berakibat terganggunya pasokan listrik di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Kami di Kota Bandung merasakan lampu padam ( black out ) dari jam 11.50 sd 22.30 lalu byar pet ( saya sendiri baru melek dari tiduran/ gelap jadi terang jam 00.43 WIB Senin dini hari. Tidak mati lampu lagi setelah itu. Namun, wilayah lain masih byar pet secara sporadis. Jokowi yang sidak 15 menit lebih awal Senin pagi kemarin terlihat gusar meminta penjelasan direksi PLN yang menjawab sangat teknis. Presiden menegur plt dirut agar punya kalkulasi matang dan back up plan/ rencana cadangan agar jika terjadi gangguan tak terduga lagi tak sampai merugikan dan merepotkan banyak orang seperti ini.

( ketika Fukushima dan PLTN lainnya di-shutdown karena tsunami melanda Jepang waktu itu, mereka punya stok BBM/ batubara untuk 3-6 bulan, sehingga evakuasi dan pemulihan/ pasokan listrik bisa cepat dilaksanakan )

Fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, SPBU/ gas/ biofuel, terminal MRT, KRL, BTS operator seluler sampai ke ujung wilayah mestinya punya generator set, solar cell/ panel surya untuk energi cadangan. Bis/ motor listrik juga punya sistem hybrid ( dengan green fuel ), jika listrik padam, atau jika bencana Megathrust terjadi ( BMKG memprediksi setelah gempa Mag. 6,9 di Banten kemarin 2/8/2019, benar terjadi dalam waktu dekat. Siklus 400 tahunan ? setelah tsunami dahsyat akibat gempa Mag. 8,8 pada tahun 1600-an di jalur barat Sumatera, selatan Jawa, Nusa Tenggara, utara Papua sampai utara Sulawesi. Ada 5000 desa tanggap bencana yang sedang dikebut BNPB di pesisir jalur maut tsb. Di Jawa sendiri ada 500 desa. BMKG meminta para kepala daerah untuk cepat tanggap mengedukasi dan mengevakuasi warganya jika status waspada, status siaga diberitahukan lewat aplikasi BMKG ( warga juga perlu tahu persis apa yang harus dilakukan di tiap status kebencanaan, kemana warga harus lari, shelter-nya di mana saja, 20 detik terasa gempa lunak/ keras segera keluar bangunan dengan tenang dan tertib, sambar sepatu kets dan tas survival dekat ranjang berisi kartu identitas, satu stel baju ganti, mukena, selimut, senter/ lilin, korek api, pisau lipat serbaguna, garam, surat penting, uang, ponsel, batere cadangan, sikat gigi, minyak kayu putih, kresek, misting, sendok dan botol minum )

Di luar negeri, pemadaman yang ditolerir hanya sejam dalam sebulan ( jika lebih, warga bisa dapat gratis satu bulan pada tagihan listrik berikutnya dengan bukti laporan pengaduan di akun perusahaan listrik mereka ). Menurut aturan permen ESDM no.27 tahun 2017, jika terjadi pemadaman merugikan seperti kemarin, PLN akan memberi diskon 30% pada pelanggan terdampak saat membayar tagihan bulan depan. Cukup ?

Cukupkah membayar nyawa satu keluarga di Bekasi yang tewas oleh ledakan genset yang beroperasi maksimal 3 jam, padahal padamnya lebih dari 10 jam ( bahkan belum menyala atau masih byar pet sampai sekarang. Kami di Lampung sering byar pet, bahkan rutin padam tiap akhir pekan. Kok baru 10 jam mati listrik, orang di Jawa ribut banget sih ??, gerutu pemirsa EMI dari luar Jawa iri )

4 jalur gerbong MRT terjebak pemadaman sehingga harus membuka pintu darurat. Ribuan orang penumpang KRL terdampar di peron menunggu lampu nyala. Sebagian penumpang MRT masih dievakuasi jam 10 malam di stasiun bawah tanah. Ortu disibukkan oleh bayi menangis karena ASI basi di kulkas, kompor listrik tak berfungsi/ tak bisa masak, pompa air mati/ tak bisa mandi, sinyal terganggu/ transaksi online batal, rumah sakit kecil tak punya genset/ operasi pasien terhenti, bandara, pelabuhan, stasiun, mal rugi 75% dari omzet harian mereka karena para pengunjung terjebak dengan kesulitannya masing-masing. Mati listrik, mati peradaban. Apa Indonesia masih gagap dengan peradaban modern sehingga kita seperti kembali ke zaman batunya Flinstone kemarin ? Bagaimana kalau musuh menyerang ketika kita lagi sibuk cari korek dan lilin lalu tersandung ? Bagaimana nasib RSI di Palestina, dan 15% ( wilayah ) rakyat Palestina yang tersisa ? Bagaimana jawaban kita pada Tuhan ??

Class action sedang trend, setelah kasus polusi Jakarta ( gubernur Emil di FB-nya mempertanyakan gugatan koalisi sipil DKI terhadap dirinya seperti Jaka Sembung/ tak nyambung. Karena semasa kepemimpinannya, Kota Bandung menjadi kota terbersih udaranya se-ASEAN dengan program taman tematik di seantero kota, Bandung Berkebun, pemasangan alat pengukur udara baru di tempat-tempat strategis, Bike to Work, sepeda motor listrik, dsb, yang kini sedang diterapkan di Bekasi, Depok, dsb. Mungkin para pemrotes skeptis jika cuma gubernur Anies yang mengatasi, karena arus komuter dengan kendaraan belum ramah lingkungan juga datang dari area sekitar Jabar, Kang. Siapa tahu mereka berharap kesuksesan Bandung bisa diterapkan di Jakarta ? Para pemrotes sedang di ambang sakit Ispa, dll. Mohon maklum ).

Apa kita bisa minta menteri penanggung jawab listrik padam untuk mundur seperti di Korea ? Semua negara maju di dunia pernah mengalami black-out. Indonesia juga pernah padam se-Jawa Bali tahun 2002. Bedanya, mereka tak terulang lebih dari sejam. Di sini masih terulang sampai lebih 12 jam, dan pelayanan PLN dengan target 35.000 MW masih belum memuaskan. Byar pet, tanpa hukuman di banyak wilayah di luar Jawa ( warga hanya bisa pasrah atau menggerutu ). Warga telat bayar berdampak denda, makian ala debt collector, teror di telpon dan rumah dari pihak ketiga. PLN padam lebih 10 jam, cukup diskon 30% tagihan bulan depan. Gak kapok ?

Bisa begitu-begitu layanannya ke depan jika tak di-shock terapy. Seperti menghadap tembok tebal ketika berupaya menembus transparansi pengelolaan PLN yang memegang monopoli kelistrikan di tanah air ( masih utang triliunan pada subkon ). Class action yang diusulkan banyak pihak juga percuma, selama permen ESDM dan UU ketenagalistrikan tak direvisi. Selasa ini, setahu saya DPR RI akan bertemu direksi PLN dan merevisi pasal kompensasi di permen. Rabu besok, giliran Ombudsman yang menginvestigasi. Narsum dan pemirsa EMI minta PLN diberi saingan agar lebih terpacu kinerjanya. Seperti ada AP 1, AP 2 di dunia penerbangan. Pelindo 1, Pelindo 2 di jaringan pelabuhan. SPBU swasta di sektor BBM untuk sparing partner Pertamina. Atau perusahaan lain di bawah menteri ESDM/ BUMN/ menko yang membeli listrik swasta ( dari pengusaha batubara, biofuel. Warga/ komunitas diberi insentif jika bisa menjual listrik ke pemerintah dari panel surya di atap rumah masing-masing setelah mencukupi kebutuhan sendiri. Tiap daerah punya potensi listrik yang khas yang bisa dimanfaatkan ) untuk dijual ke rakyat dengan harga pasal 33 UUD 1945 ( sebesarnya kemakmuran rakyat, tapi bisnis tetap survive meski profit sedikit ).

Di EMI ( MetroTV, 5/8/2019 ), Sripeni mengatakan : ke depan PLN akan membangun pembangkit listrik di Banten dan menambah 2 kawat transmisi lagi agar tak terjadi ledakan arus dari jarak yang jauh ( sistem interkoneksi butuh perangkat yang andal/ reliable, perawatan dan pengawasan yang prima. Polri-TNI bisa dikerahkan untuk menjaga area sekitar menara Sutet dari pohon ambruk, pemukiman dan gangguan lain. Ketahanan energi dan pangan adalah aspek penting pertahanan negara ).

Jakarta butuh sekitar 5000 MW, Jawa Barat 3500 MW, Banten 1200 MW. Ya, kita sudah lihat plt dirut PLN minta maaf atas pemadaman ini, dan mengakui kelambatan perbaikan tsb. Itu bagus. Tinggal sekarang tindak lanjutnya agar zaman batu tak terulang lagi. OK ?

********************

CULTURE LOVE : Parenting Painterly Drawing.

“Anak Salah Tetap Berharga”- by Vitrisa ( topi blankon batik, dasi motif garis – Jateng )

144 Pahlawan Pemilu. SMS di Pemilu Serentak Nasional 2024 ? Antusiasme Nyoblos Pemilu 2019 di Indonesia lebih 80%. WNI di luar negeri lebih 90%. Wow !

leave a comment »

Tinta pemilu di jari usai nyoblos 17 April kemarin. Senang melihat petugas KPPS, Panwaslu, para saksi rela bekerja hingga lewat dini hari untuk menghitung suara yang sah. Senang melihat aparat keamanan, Polri, TNI, Linmas menjaga keamanan warga pemilih dari rumah sampai TPS ( terpasang spanduk menolak dapur umum dan mobilisasi massa di jalan menuju TPS, dan larangan berkampanye di masjid, kantor, sekolah ). Senang melihat para pengusaha swalayan, restoran dan wahana rekreasi memberi diskon pada pengunjung yang sudah mencoblos dan menunjukkan tinta di jarinya. Senang rasanya melihat warga Bandung, tetangga, saudara setanah air dan WNI di mancanegara berduyun-duyun mendatangi TPS, mengantri dengan tertib dan memberikan hak pilihnya dengan gembira ( meski kertas suara lebih lebar dari sebagian bilik suara sehingga perlu seni tersendiri untuk mencoblos dan melipatnya kembali ). Sebagian KPPS bahkan mendekor area TPS dengan kreatif ( ala resepsi pernikahan, festival lampion, kostum adat, kostum anak SD, dsb ) yang memikat milenial pemilih pemula untuk mencoblos. Hasilnya, partisipasi pemilih di Indonesia mencapai 85% ( di atas 80%, naik 10% dari 5 tahun lalu ). Di luar negeri, partisipasi WNI lebih mencengangkan lagi, di atas 90%. Mereka rela menempuh jarak 900-1400 km ( WNI di Turki ) untuk mencoblos dalam udara dingin menusuk tulang ( WNI di Finlandia, Polandia ), lalu antri mengular dari shubuh sampai lewat maghrib ( baru terlayani 3-4 jam ), tanpa tenda, tanpa kursi, untuk mencoblos. WNI yang belum kebagian nyoblos di Sidney, Australia bahkan mengajukan petisi untuk pemilihan ulang, dan diputuskan pemilu susulan oleh wakil Bawaslu ( di Malaysia, yang 80 TPS diciutkan 3 TPS karena larangan otoritas setempat, semoga bisa pemilu lanjutan juga/ via pos ). Tahun 2014 partipasi mereka hanya 23%, tahun 2019 melonjak jadi 95%. Luar biasa. Partisipasi pemilih WNI di Hongaria nyaris 100%. Di Berlin, Jerman 93,7%. Di Brasilia, Brasil 100%. Di Amerika, pendukung Jokowi yang rajin kampanye di ruang publik menyapu surat suara untuk kemenangan paslon 01. Antusiasme membanggakan. Pemilu tersulit di dunia ini berjalan aman dan lancar. Alhamdulillah

Deja vu. Jokowi unggul atas PS, kali ini dengan selisih suara 11% ( Jokowi 55%, PS 44% ). Tahun 2014, selisih 3%. Semua lembaga survei kredibel dan yang terdaftar di KPU menyajikan angka ( sekitar ) 55% untuk Jokowi. Sedang survei internal 02 mengklaim angka 62% untuk PS. Kiranya perlu dibuka ke publik bagaimana surveyor 02 ini melakukan metodologi-nya ( agar rakyat tak dipecah belah lagi olehnya. Kalau tak dipidana ya dipermalukan, agar kapok dan rakyat tahu untuk tak merujuk hasil survei mereka lagi ).

Form C-1 di TPS yang difoto, diunggah ke situs KPU, kata Titi Perludem ( saksi parpol mengunggahnya ke IT partai, saksi rakyat ke medsos, pemantau pemilu terdaftar di KPU juga menyimpan fotonya ). So, banyak saksi yang melihat hasil perhitungan suara di TPS. Surveyor kredibel yang difitnah bohong/ dibayar oleh PS di konpers, dan wakil 02 di Mata Najwa ( Trans7, 17/4/2019 ) bisa adu profesional dengan para penuduhnya di depan TV nasional dengan menggunakan form C-1 KPU tsb. Gimana sih mereka mengambil sebaran datanya sehingga mengambil kesimpulan yang salah tahun 2014 ? Dan mungkin lebih salah lagi tahun 2019.

Di Mata Najwa semalam, elit 02 berargurmen, bahwa Hillary di-quick count menang, tapi yang dilantik Trump. Elit 02 itu tidak tahu beda sistem elektoral vote yang dianut AS, dengan sistem popular vote ( menang dengan suara terbanyak ) yang dianut Indonesia. Di AS, suara yang kalah di negara bagian/ provinsi, diambil pemenang provinsi untuk diakumulasi saat perhitungan suara nasional. Di Indonesia, lebih demokratis, setiap suara 01 diakumulasi untuk perhitungan nasional meski di Jabar meraih 40%. Suara 40% itu tak lantas jadi milik 02, seperti cara AS. Sehingga Hillary kalah karena elektoral vote, bukan karena quick count-nya.

Elit dan surveyor 02 bisa jadi juga tidak tahu cara mengambil sebaran data yang proporsional ( ingat cara cawapres SU yang menggembar-gemborkan harga mahal dari emak-emak yang mengelilinginya di tempat dia kampanye ? Distribusi sampelnya tak berbasis ilmiah atau tak mewakili responden seluruh Indonesia. PS juga cenderung ‘old school’ tahun 1948. Tak familiar dengan kemajuan digital termasuk dalam metode statistik ( ingat di Debat Capres 5, PS melemparkan pertanyaan “mobil agent” dari Jokowi pada SU ). Kita perlu landasan ilmu untuk memahami sesuatu yang berkaitan tentangnya. Juga soal hasil survei kredibel yang tak dimengerti PS sampai 5 tahun ini.

Soal sampel ilmiah ini, BPS lebih kredibel dan hasilnya diakui Bank Dunia. Tapi, 02 malah menganggapnya survei-surveian. Ribet berurusan dengan mereka yang rewel/ tak mampu berpikir logis ya. Kalau surveyor kredibel ingin membersihkan namanya atau membersihkan surveyor abal-abal dari jagad pemilu Indonesia, silakan gunakan cara ini ( adu profesional/ ilmiah metode survei ).

Kenapa saya mengusulkan cara ini ? Selain publik yakin mana yang salah dan tak bisa dipercaya, rakyat juga tak diancam massa 212 dan elit 02 ( lagi ) memanfaatkan klaim survei internal mereka dalam pemilu berikut dan acara politik yang dibungkus perayaan agama pada tanggal tertentu, juga fitnah di tempat ibadah dan jagad medsos yang memperparah polarisasi. Agar massa lebih tenang menerima hasil hitung manual KPU pada 22 Mei 2019 dan hasil MK pada 28 Juni 2019. Otak dan mental mereka sudah bisa menerima hitungan kredibel ilmiah yang disaksikan rakyat ( yang bisa mengkonfirmasi hasil hitung manual KPU. Sejak tahun 2004, ketika SBY menang pilpres, hasil surveyor kredibel itu juga benar ). Pilpres legitimated.

HASIL PEMILU JABAR

Tukang tahu, jamu, mantan ketua RT tercengang ketika TPS di tempat mereka, PS dan pelawak Oni/ caleg DPD bisa menang. Lihat di TV, tujuh surveyor yang memenangkan Jokowi secara nasional juga memenangkan PS di Jabar dan Banten tempat Kyai Ma’ruf kampanye. What’s wrong ?

Lalu, saya teringat hari-hari terakhir sebelum nyoblos dan ngeblog : kader PKS rajin menyebarkan selebaran jadwal Imsak di pasar-pasar tradisional. Ustad Ase* kembali ceramah di masjid Ash-Shof*, Kang Emil main catur dengan SU lalu foto jari terkait dengan elit 02, sedangkan PS 02 tak menganggapnya sebagai gubenur Jabar. Tiga emak Karawang memfitnah Jokowi ( azan, pelajaran agama, kerudung ditiadakan, perkawinan sejenis dilegalkan ) tak jelas hukumannya, sementara video “pelajaran agama ditiadakan” terus disebarkan di WAG-WAG lingkungan tanpa sanksi. Hasilnya, seperti 80% kebohongan Trump mengalahkan 80% kejujuran Hillary ( apalagi 100% kejujuran dan kebaikan Emil ).

Kita di era Post Truth dan jelang kiamat/ Dajjal yang menggunakan segala jenis teknik perang ( yang santun menyebutnya “lomba” atau “kontestasi” ). Termasuk perang tagar/ medsos, informasi/ pemikiran dan perang hipnosis. Jika Jokowi difitnah 1000 kali anti Islam ( dengan larangan azan dst ), sedang fitnah dari PS ( elit, pendukung ) cuma dikarifikasi 10 kali ( bahkan disebut/ dipromosikan citra positif 02 di medsos ) maka yang nempel di alam bawah sadar para pemilih ( keputusan lebih ditentukan dari sini ) adalah PS dicoblos ( karena takut tak bisa azan, tak leluasa lagi menuduh kafir, dan kebohongan lain yang ditebar 02 ke masjid-masjid dan diteruskan para tetua yang tak mengakrabi media kredibel ).

Warga Jabar dan Banten relatif agamis dan akrab tatap muka dengan tetua lingkungan sehingga jika Jokowi disembur fitnah tanpa klarifikasi lebih lantang dan lebih masif, maka yang mengendap di kepala mereka adalah fitnah terhadap Jokowi tsb ( meski berbagai kemajuan dan kesejahteraan di Jabar saat ini dibantu diwujudkan pemerintahan Jokowi ). Berkaca dari keberhasilan Ahok yang menyulap Jakarta, Obama/ Hillary yang memajukan AS, maka keberhasilan Emil menjadikan Jabar juara ( didukung Jokowi ) pun Jabar takkan memberi kontribusi bagi pemenangan Emil untuk kontes RI-1 kelak, selama mereka tak tahu siapa yang bohong, dan siapa yang berjasa ( untuk dibela dan dicoblos ) selama ini.

Daerah di mana Jokowi lantang mengklarifikasi fitnah terhadap dirinya, telah memberi kemenangan pada 01 ( karena di situlah kepuasan kinerja Jokowi di mata 70% rakyat, tergerus fitnah 02, hingga hanya 55-58% yang mencoblos ). Jika Jokowi juga fokus lantang dan masif mengklarifikasi fitnah di Jabar dan Banten, maka target lebih 50% suara sangat mungkin tercapai di sini.

Saya cermati, warga yang struggle, seperti Papua ( bencana banjir Sentani, teror KKSB, kemiskinan lebih dari angka nasional 9% ) dan Jateng ( teror pembakaran 27 kendaraan ) dan Jatim ( bencana banjir Ngawi, Madiun ) justru lebih bisa menghargai perhatian Jokowi, lebih teliti mencek fitnah terhadapnya, lalu mencoblosnya. Begitu pula, para pemilih WNI di mancanegara.

Jabar, angka kemiskinannya ‘cuma’ 7% dan diberi aneka fasilitas/ kenyamanan, tapi kurang menghargai jerih payah pemimpinnya, sehingga kurang berupaya men-cek semua hoax yang menyesatkan. Tak sayang presiden. Terima begitu saja, seolah semua kenikmatan itu hak mereka dan akan datang tanpa susah payah berusaha/ memohon.

Saya tak tahu, apa target provinsi termaju bisa tercapai setelah semua jerih payah Jokowi terhadap Jabar tak bernilai elektoral baginya ( sebagian besar warga tak peduli/ malas untuk mencari kebenaran atas semua fitnah keji terhadap Jokowi ). Yang saya tahu sekarang, blog ini dibaca/ berpengaruh pada kurang 40% warga Jabar dan 60% dibaca orang Indonesia di luar Jabar dan luar negeri ( seperti laporan statistik admin wordpress : pembaca terbanyak kedua adalah WNI/ warga di Amerika yang melek media/ suka buku ). Perlu edukasi intens tentang cara warga Jabar mendapat info benar dari media/ sumber kredibel jika ingin lebih cerdas memilih.

Well, pesta demokrasi sudah berlangsung. Selamat bagi rakyat Indonesia di dalam dan luar negeri yang sudah berupaya keras menyukseskan. Yang menang ( 01 ) jangan konvoi di jalan atau jumawa ( tapi kawal form C-1, jaga IT KPU dari pelbagai serangan, sampai Jokowi dilantik di periode kedua. KPU perlu membuka call center/ fungsikan medsos-nya untuk hotline pemilih yang bingung ). Yang kalah, perlu legowo, memberi contoh demokrasi sportif pada generasi milenial dan rakyat Indonesia. Congratulation to people of Indonesia…

*****

NUHUN PAHLAWAN PEMILU. EVALUASI PEMILU UNTUK 2024.

Pemilu Serentak 2019 berlangsung relatif sukses jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih. Dari rata-rata 70% tahun 2014 menjadi 80% tahun 2019 dalam negeri, 90% luar negeri. Beberapa wilayah bahkan mencapai 100%. Amazing..

Kota Bandung sendiri 77% ( dari 75% ) kata Mang Oded ( PRSSNI, 20/4/2019 ). Namun, 144 peyelenggara pemilu ( KPPS, PPK, saksi ), 40 petugas Panwaslu, dan 15 polisi tewas karena kelelahan, sakit dan kecelakaan ketika mengantar surat suara ke pelosok negeri kepulauan terbesar di dunia ini. Di Jabar ada 25 petugas yang gugur.

Gubernur Emil minta ( Prime Time News, MetroTV, 20/4/2019 ) KPU mengevaluasi pemilu serentak ini : dengan 5 surat tapi waktunya ( kok ) sama dengan yang satu surat suara ( pilpres ) mau pun yang 4 surat suara ( pileg ). Pelaksanaan tugas pemilu terbesar dan terumit di dunia ( 192 juta pemilih, 813.000 TPS, di 17.000 pulau dengan biaya Rp 25 triliun ) sudah menjadi sejarah kita, suka dan dukanya. Mereka yang gugur menjadi pahlawan pemilu ( akan diberi santunan, dinaikkan pangkatnya satu tingkat ). Kita turut belasungkawa. Semoga keluarga korban dikuatkan hatinya dan para pahlawan pemilu dimudahkan urusannya di akhirat. Amiin.

Sebaik apa pun capaian pesta demokrasi, tak selayaknya menelan korban nyawa manusia, satu orang pun. Apa evaluasi ? Narsum EMI ( MetroTV, 22/4/2019 ) mengusulkan pemilu serentak nasional ( pilpres, DPR, DPD = 3 surat suara ) dan pemilu serentak lokal ( pilgub, DPR Provinsi, pilwalkot/ pilbup, DPR Kota/ Kabupaten = 4 surat suara ) dengan alasan penguatan sistem presidensial sesuai putusan MK. Pengalaman pemilu 2004 -2009, terpisahnya pileg dari pilpres, membuat kekuatan presiden terpilih cenderung diatur/ dilemahkan parpol pengusungnya. Jarak 20 bulan antara nasional dan lokal ini dianggap cukup bagi peserta dan pemilih untuk menyiapkan diri dalam menyinambungkan kekuatan di pusat ke daerah agar tak terjadi pembangkangan ( kepda ). Setelah presiden terpilih dilantik juga para menteri kabinet dan anggota dewan, dalam tahun pertama, segera evaluasi pemilu serentak ini. Agar waktunya cukup untuk di-judicial review jika kurang afdol dan pelaksanaan keputusan MK-nya tak sampai tergopoh-gopoh dieksekusi di lapangan sampai mengorbankan nyawa polisi/ TNI yang mendistribusikan ( DPT, DPK, Suket, syarat non parpol DPD, caleg mantan napikor di DCT, format surat suara ).

Semangat MK, 5 surat suara serentak demi presidensial itu, menurut Mahfud MD, bisa dilaksanakan dalam seminggu, tak harus satu hari, agar tak jatuh korban gugur kelelahan lagi. Syarat 3-13 kursi di dapil yang membuat surat suara lebih lebar dari bilik suara bisa dibatasi sampai 8 kursi saja.

Pemirsa EMI lain ( petugas KPPS yang tahu IT dan menyelesaikan tugasnya sampai pukul 3.30 dini hari ) mengusulkan agar rekrutmen 7 petugas TPS/ KPPS dibuat lebih ketat ( yang punya riwayat penyakit jantung, usia sepuh jangan direkrut ) sehingga stamina tetap prima untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas dalam durasi panjang/ hampir 24 jam. Petugas KPPS di lingkungan saya ( ada 9 ) dan di Amerika ( WA VOA & K-Lite FM, 19/4/2019 ) bergantian istirahat, sholat, makan sehingga cukup kuat untuk menuntaskan tugas ( usia 30-50 tahun ). Penelpon KPPS ini punya ide : pemilu dengan SMS ( di Afrika ada pemilu dengan kelereng, lho, karena mayoritas warga masih buta huruf ) karena sistem elektronik dibolehkan MK dan dipraktekkan di negara maju. Warga Indonesia juga sudah terbiasa memberi vote dalam ajang pencarian bakat di stasiun-stasiun TV. Dengan NIK dan 2-3 ponsel yang dimiliki rata-rata WNI saat ini, cara SMS bisa lebih efesien/ cepat dari segi administrasi. Ini mirip pemilih luar negeri yang menggunakan jasa pos dan kotak suara keliling untuk menyalurkan hak suaranya. Bisa dikaji lebih dalam kemungkinan sistem elektronik ini dengan plus minusnya.

Well, petugas pemilu susulan, ulang, PPS, PPK, KPUD Kota/ Kabupaten, KPUD Provinsi, KPU Pusat juga pak ketua, Arief Budiman, harap jaga kondisi dan sempatkan istirahat secara bergantian seperti di lingkungan kami ( KPU sudah punya call center, mereka meminta puskesmas membantu petugas di kecamatan/ PPK dengan mengirim petugas medis yang stand by di sana berjaga jika ada yang sakit/ kelelahan. Ibu saya menyarankan, siapkan air gula siap minum di tempat hitung suara agar petugas tidak hypo/ drop/ wafat ketika tenaga diforsir ). Nyawa tetap tak ternilai. Kita mengapresiasi dedikasi tinggi jajaran KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, meski masih ada kekurangan di sana sini ( kurang di 80 TPS tapi sukses di 800.000 TPS ). Terima kasih atas kerja raksasa yang masih berlangsung ini. Semoga Allah melindungi dan memberkahi kalian semua. Amiin. Tetap semangat !

***

Written by Savitri

18 April 2019 at 13:57